Tentunya hal-hal teknis ini kami akan bicarakan secara intens, komunikasi intens kepada para pemangku kepentingan termasuk stakeholder maupun regulator

Jakarta (ANTARA) - Lion Group menegaskan mengikuti kebijakan pemerintah terkait rencana pembahasan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri penerbangan serta memastikan layanan transportasi udara tetap dapat diakses masyarakat luas.

Corporate Communications Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan perusahaan terus menjalin koordinasi dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami tetap terus berkoordinasi dengan para regulator (pemerintah) serta para stakeholder untuk merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut bisa berkesinambungan dan bisa memberikan, tetap memberikan manfaat kepada masyarakat," kata Danang ditemui di sela-sela Press Conference BookCabin Travel Fair di Jakarta, Selasa.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana melakukan pembahasan TBA tiket pesawat bersama Kementerian Perhubungan imbas geopolitik global.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun bersama regulator dan pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan dapat mendukung keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kepentingan pengguna jasa.

Ia menegaskan Lion Group menghormati setiap keputusan yang diambil pemerintah bersama para pemangku kepentingan sepanjang kebijakan tersebut mendukung kelangsungan bisnis penerbangan nasional dan ekosistem transportasi udara secara menyeluruh.

Selain memperhatikan keberlanjutan usaha, Lion Group juga menilai kebijakan terkait tarif penerbangan harus tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan sehingga masyarakat dapat terus menikmati layanan transportasi udara secara optimal.

Perusahaan berpandangan bahwa berbagai pembahasan mengenai tarif penerbangan, termasuk TBA dan komponen biaya lainnya, perlu dilakukan melalui dialog yang konstruktif bersama regulator serta pelaku industri terkait.

Danang menambahkan pembahasan teknis mengenai kebijakan tarif akan terus dikomunikasikan secara intensif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan guna menghasilkan keputusan yang mendukung industri sekaligus pelanggan penerbangan.

"Tentunya hal-hal teknis ini kami akan bicarakan secara intens, komunikasi intens kepada para pemangku kepentingan termasuk stakeholder maupun regulator," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan secara terukur mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kenaikan harga energi dunia imbas konflik Timur Tengah.

"Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata AHY di Jakarta, Minggu (17/5).

Konflik dan ketegangan dunia berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi global yang kemudian mempengaruhi biaya operasional sektor transportasi udara dan layanan penerbangan nasional secara keseluruhan.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY mengatakan pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan mengenai berbagai opsi kebijakan untuk memastikan penyesuaian harga tiket tetap berada dalam batas yang wajar dan terukur.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga energi dunia saat ini.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pembahasan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan bersama maskapai dan pemangku kepentingan sebagai respons terhadap dampak geopolitik global terhadap biaya operasional penerbangan.

Dalam jangka pendek, pemerintah terlebih dahulu memformulasikan penyesuaian biaya tambahan (fuel surcharge) sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur yang berdampak pada biaya operasional maskapai penerbangan.

"Selanjutnya kita akan bicara mengenai TBA-nya (tiket pesawat) ya," kata Menhub ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato mengumumkan BUMN ekspor , PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan beroperasi mulai besok, 1 Juni 2026. Menko Airlangga menjelaskan pengoperasian PT DSI terbagi dalam dua fase.

Pada fase pertama, mulai 1 Juni sampai tutup tahun 2026, PT DSI memiliki fungsi pengawasan. Sementara fase 2, mulai 1 Januari 2027, perseroan mulai melakukan ekspor komoditas yang dibeli dari para perusahan yang sebelum melakukan ekspor secara mandiri.

Ia mengatakan, mulai 1 Juni besok, para pelaku ekspor wajib melakukan pelaporan kepada PT DSI terkait komoditas yang akan di ekspor. Tujuannya untuk mengetahui apakah komoditas yang dijual oleh para pelaku usaha menggunakan harga wajar, dan sesuai dengan apa yang dilaporkan ke negara.

Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Terbentuk, Rosan: Hilangkan Potensi Uang Gelap



"Implementasinya mulai besok 2026, yang merupakan periode transisi dimana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa, namun perusahaan wajib melaporkan," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Adapun eksportir yang diwajibkan melakukan pelaporan kepada PT DSI, utamanya yang melakukan penjualan batubara, CPO, dan ferro alloy. Alasannya, ketiga ekspor komoditas ini menjadi kontributor yang besar terhadap surplus ekspor negara secara tahunan.

Menko Airlangga mengatakan, ketiga komoditas strategis yang ditangani PT DSI ini menyumbang 23,4% atau setara USD66,13 miliar dari total ekspor nasional. Bahkan menjadi penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut.

Rosan Benarkan Luke Thomas Mahony Bakal Pimpin Danantara Sumberdaya, BUMN Khusus Ekspor



Sebagai gambaran, Airlangga juga menyebutkan nilai ekspor batu bara sekitar USD24,48 miliar, kemudian kelapa sawit CPO dan sebesar USD24,42, kemudian terkait dengan ferroalloy atau besi paduan sebesar USD16,49 miliar.

"Ekspor komoditas strategis dengan mekanisme satu pintu, agar tata kelola SDA ini terlaksana lebih baik. Ini perkuat pengawasan dan tata kelola ekspor, tujuannya mencegah praktik transfer pricing, under invoicing, dan memperkuat devisa negara," sambungnya.

Menko Airlangga menjelaskan, pada tahap pengoperasian tahap awal ini pengusaha wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui atau kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Kegiatan ini juga akan melibatkan Bea Cukai dalam format akses portal CEISA 4.0. Bea Cukai.

"Periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya," pungkasnya.

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," berdasarkan salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung adalah Menko IPK dengan Wakil Ketua yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun susunan anggota Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Perpres tersebut juga menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Pepres No 29 Tahun 2026 tersebut ditetapkan oleh Presiden RI pada 12 Mei tahun 2026.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait tengah membahas rencana restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY mengatakan pembahasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

AHY menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan proyek kereta cepat ke wilayah lain.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan serangkaian paket insentif fiskal dan bantuan sosial sebagai stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat pada kuartal II-2026. Langkah ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Salah satu evaluasi utama dalam rakortas tersebut adalah efektivitas kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Pemerintah mencatat bauran kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan, terutama terhadap pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional.

"Jadi yang pertama tadi kita evaluasi terkait WFH, Work From Home, dalam 2 bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen, jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu, tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata Menko Airlangga .

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Selanjutnya, Airlangga menjabarkan kluster fasilitas perpajakan baru yang siap digulirkan pada semester II 2026. Guna memberikan kepastian hukum dan mendukung industri kreatif, pemerintah memutuskan untuk merombak struktur Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pekerja literasi dan penulis di tanah air.

"Kemudian agenda kedua, tadi kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester II, yang pertama tentu yang terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis diberikan PPH final sebesar 1,5%. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden (Prabowo), maka ini akan segera dilaksanakan," jelas Airlangga.

Untuk memacu perputaran ekonomi di sektor transportasi dan pariwisata domestik, pemerintah juga mengalokasikan anggaran jumbo guna mensubsidi biaya perjalanan masyarakat. Insentif ini diarahkan untuk menghadapi dua momentum besar, yakni musim liburan sekolah serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Paket Stimulus Ekonomi I-2026: Bansos Rp17,5 Triliun Bakal Cair Sebelum Lebaran



Untuk sektor angkutan darat dan umum, pemerintah membagi dua pos pendanaan operasional. Untuk liburan sekolah dialokasikan dana sebesar Rp190 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.889 orang dan momen Nataru disiapkan dana penyokong sebesar Rp161,4 blanket budget dengan target penerima manfaat menembus 2.874.381.000 alokasi kumulatif perjalanan.

"Kemudian yang kedua terkait dengan diskon transportasi, dan juga diskon untuk angkutan udara selama liburan sekolah nanti, dan juga untuk Nataru. Nah itu disiapkan langsung, dimana untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar Rp190 miIiar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang, sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan, anggarannya Rp161,4 miliar, dan penerima manfaatnya 2.874.381.000 orang," ungkap Airlangga.

Sementara itu, relaksasi tarif sektor dirgantara didorong lewat pemotongan harga tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 30 persen sekaligus pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Untuk transportasi udara, seperti biasa diberikan diskon 30 persen dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi, itu disiapkan anggaran sebesar Rp472,7 miIiar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru, itu disiapkan Rp722,7 miliar, dengan target 3,7 juta penumpang," papar Airlangga.

Di lini ketenagakerjaan, pemerintah bergerak cepat mempertebal jaring pengaman sosial melalui penguatan vokasi serta penyerapan tenaga kerja muda. Langkah ini diambil guna meredam dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah wilayah industri.

Pemerintah dipastikan akan membuka gelombang (batch) ke-4 Program Magang Nasional pada bulan Juli mendatang dengan daya tampung kuota yang sangat besar.

“Selanjutnya juga dibahas terkait dengan program magang nasional, dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150,000 daripada peserta, dengan anggaran sebesar Rp4,14 triliun,” ujarmya.

“Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK, dan 50.000 pekerja yang ter-PHK, dengan anggaran Rp2,12 triliun. Jadi itu yang tadi dibahas, dan ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal ke-2," pungkas Airlangga.

JAKARTA - Pemerintah mengendus adanya selisih (gap) pencatatan data perdagangan yang cukup fantastis antara Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang utama dunia. Nilai perbedaan komparasi data ekspor-impor tersebut ditaksir menembus angka puluhan miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, contoh ketidaksesuaian itu terjadi pada neraca perdagangan bilateral dengan AS dan China. Perbedaan angka yang ditangkap oleh otoritas kepabeanan domestik dengan negara tujuan ekspor ditengarai menjadi indikasi kuat adanya masalah struktural dalam tata niaga logistik internasional.

“Contoh terhadap Amerika saja, kita merasa bahwa kita punya defisit itu sekitar USD16-17 billion, tapi disana ditangkapnya USD20 billion, ada gap," ungkap Airlangga dalam forum Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah OJK di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ambil Alih Ekspor Komoditas, PT DSI Bakal Resmi Jadi BUMN Minggu Depan



Kondisi serupa, lanjut Airlangga, juga ditemukan pada kalkulasi arus barang dari dan menuju Negeri Tirai Bambu -julukan China, di mana nilai deviasi pencatatannya jauh lebih besar. "Kemudian kita ekspor dengan China itu dan juga impor China dari Indonesia, datanya juga ada delta USD20-30 billion," tambah Airlangga.

Ditegaskan juga olehnya bahwa, temuan perbedaan data yang masif ini menjadi salah satu landasan utama bagi pemerintah untuk memperketat regulasi perdagangan internasional melalui penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai agregator ekspor nasional.

Melalui intervensi DSI, ekosistem ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis diharapkan dapat dikelola secara lebih transparan melalui satu pintu digital.

Langkah tersebut ditujukan untuk memitigasi praktik kecurangan berupa pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari harga pasar riil (under invoicing maupun under value) yang selama ini kerap merugikan pendapatan negara dan menggerus cadangan devisa.

Pemerintah sendiri telah menetapkan tenggat waktu bahwa ekspor komoditas andalan berupa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan ferro nikel diwajibkan masuk ke dalam ekosistem anyar ini menggunakan mekanisme rekan eksportir (co-exporter) bersama PT DSI yang akan berlaku efektif mulai 1 Juni 2026.

Kendati regulasi ini mengikat secara hukum, pemerintah memastikan jalannya masa transisi tidak akan memotong atau membatalkan kontrak dagang yang sudah berjalan antara pengusaha lokal dengan pembeli di luar negeri.

Pada fase awal implementasi, para pemilik barang dan perusahaan eksportir eksisting tetap diberikan kelonggaran untuk mengeksekusi pengiriman logistik kepada mitra bisnis masing-masing.

Hanya saja, pelaku usaha kini diwajibkan secara administratif untuk menyertakan nama PT DSI sebagai co-exporter saat melakukan pengurusan dokumen ekspor di dalam sistem terintegrasi Indonesia National Single Window (INSW).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah masih terus mematangkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa (Pantura) dari ancaman lingkungan.

AHY mengatakan proyek tersebut melibatkan banyak pihak karena mencakup wilayah yang luas, yakni lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di sepanjang Pantura.

“Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di kawasan Pantura,” ujar AHY usai menghadiri acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu.

"Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) bisa lebih matang lagi," katanya menambahkan.

Proyek giant sea wall merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Pulau Jawa.

Gagasan pembangunan tanggul laut tersebut telah lama dibahas dan kini kembali didorong seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi tersebut.

AHY menyebutkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan tersebut, sehingga diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif dari berbagai ancaman lingkungan.

Ancaman tersebut antara lain kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang memperparah risiko banjir rob di sejumlah wilayah, seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal.

Menurut AHY, penurunan muka tanah di beberapa daerah bahkan mencapai 5 hingga 20 centimeter per tahun, sehingga membutuhkan intervensi melalui pembangunan infrastruktur.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, AHY menyampaikan pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut di wilayah terdampak, yang dikombinasikan dengan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions), seperti penanaman mangrove untuk meredam gelombang.

Selain melindungi masyarakat pesisir, AHY menuturkan bahwa proyek tersebut juga bertujuan menjaga kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, serta sentra produksi pangan yang mulai terdampak intrusi air laut.

Ia menambahkan proyek giant sea wall membutuhkan pendanaan besar, sehingga pemerintah mengundang keterlibatan pihak swasta dan pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, proyek tersebut penting tidak hanya menjadi upaya mitigasi bencana, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Proyek giant sea wall dirancang membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diproyeksikan menelan biaya sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan risiko konflik global mendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan guna menghadapi ketidakpastian yang meningkat.

Dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu, AHY mengatakan eskalasi konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga energi yang berdampak berantai pada harga pangan dan komoditas dasar lainnya.

“Jika konflik dan perang berkelanjutan terjadi di Timur Tengah, Selat Hormuz sulit dinormalisasi dalam waktu dekat maka harga energi dan pangan dunia bisa mengalami kenaikan yang mencekik,” ujar AHY.

Menurut dia, energi memiliki peran krusial dalam menopang aktivitas ekonomi. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi, sehingga berujung pada tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat.

AHY menegaskan pentingnya kemandirian nasional, terutama pada sektor energi dan pangan, agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Ketahanan di kedua sektor itu, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen,” katanya.

Selain faktor geopolitik, AHY juga menyoroti berbagai tantangan global lain seperti krisis iklim, bencana alam, serta disrupsi teknologi yang turut mempengaruhi dinamika ekonomi dunia.

Ia menilai kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Menko AHY menyebut pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pangan, termasuk melalui peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi logistik.

Dengan infrastruktur yang terintegrasi, biaya logistik menurutnya dapat ditekan sehingga distribusi energi dan pangan menjadi lebih terjangkau.

Menko AHY juga menyatakan bahwa penguatan ketahanan energi dan pangan harus berjalan seiring dengan pembangunan yang merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk itu, ia menegaskan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali dan setiap daerah perlu mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak ada lagi pendekatan yang berpusat di Jawa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkelakar untuk melakukan reshuffle terhadap Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan.

Hal tersebut itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara panen raya udang, di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Mulanya, Prabowo memberikan apresiasi karena telah diundang dalam acara panen raya tersebut. Namun, ternyata Prabowo salah menyebutkan nama desa di lokasi.

"Jadi terima kasih saya diundang ke sini. Desa Karangduwur," kata Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan langsung melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (23/5/2026).

Setelah itu, Prabowo memanggil perwakilan masyarakat untuk menyebutkan nama desa yang benar. Salah satu perwakilan masyarakat pun menyatakan bahwa nama desa yang benar adalah Tegalretno, Kecamatan Petanahan.

Dalam hal ini, Prabowo menyinggung Menko Zulhas salah memberikan informasi. Dia pun menanyakan kepada masyarakat, apakah Menko Zulhas perlu dilakukan reshuffle.

"Waduh, ini. Menko tadi salah. Salah nama. Perlu di-reshuffle enggak kira-kira?" tanya Prabowo ke masyarakat, sontak masyarakat kompak untuk menyatakan tidak.

"Jangan? Oh, untung rakyat sayang sama kamu. Matur nuwun. Minta maaf," pungkasnya.

Sebetulnya IHSG itu, kan kemarin ada emiten yang keluar dari lembaga rating. Nah, tentu koreksi itu suatu hal yang wajar, ada koreksi di market

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berada di zona hijau dan menilai koreksi yang terjadi di pasar merupakan hal yang wajar.

"Pertama, lihat IHSG hari ini hijau," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Airlangga menjelaskan pergerakan IHSG sebelumnya berkaitan dengan adanya emiten yang keluar dari lembaga pemeringkat. Menurut dia, kondisi tersebut memicu koreksi di pasar.

"Sebetulnya IHSG itu, kan kemarin ada emiten yang keluar dari lembaga rating. Nah, tentu koreksi itu suatu hal yang wajar, ada koreksi di market," ucapnya.

Dia juga menegaskan koreksi pasar tersebut bukan dipengaruhi sentimen pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) maupun neraca perdagangan yang mengalami defisit.

"Tidak," tegasnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup menguat ditopang oleh rebound (berbalik menguat) saham-saham sektor energi dan basic materials (barang baku).

IHSG ditutup menguat 67,11 poin atau 1,10 persen ke posisi 6.162,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,04 poin atau 0,66 persen ke posisi 620,44.

"IHSG ditutup menguat seiring rally saham energi dan basic materials," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

IHSG ditutup menguat setelah sebelumnya sempat melemah hingga menyentuh level 5,966.86 pada perdagangan hari ini, dengan hampir seluruh sektor ditutup di zona hijau.

Dibuka melemah, IHSG bergerak ke teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang baku yang naik sebesar 6,74 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor barang konsumen non primer yang naik masing-masing sebesar 4,82 persen dan 2,43 persen.

Sedangkan, satu sektor melemah yaitu sektor keuangan yang turun paling dalam sebesar 0,07 persen.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan dijalankan dengan berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat," kata Zulhas, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kuliah umum pada Kamis (21/5/2026) tersebut diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas dari unsur kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah guna memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam acara itu, Zulhas menyampaikan bahwa produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024.

Menurut Zulhas, peningkatan produksi tersebut ikut menekan ketergantungan impor pangan, termasuk tidak adanya impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada 2025 hingga 2026.

Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan bertahan pada level yang sama pada 2026.

Selain itu, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung juga tercatat mengalami kenaikan.

"Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, yakni gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kg," ujarnya.

Dalam sisi regulasi, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerbitkan 30 regulasi sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir yang terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 instruksi presiden, dan tiga keputusan presiden.

Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang telah memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi tiga aturan utama guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa.

Zulhas menyebutkan bahwa hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beroperasi serta diresmikan oleh Presiden.

"Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi selesai dibangun pada 16 Agustus 2026," ungkap dia.

Lebih lanjut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas dan telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.

Zulhas menegaskan bahwa seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilanjutkan dua bulan ke depan. Saat ini, pemerintah masih menerapkan kebijakan WFH untuk ASN setiap hari Jumat.

Menurut Airlangga, langkah keberlanjutan kebijakan WFH selama dua bulan ke depan dikarenakan situasi kondisi geopolitik dunia masih bergejolak. Menko Airlangga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Menko Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Indonesia Bisa Hemat 10 Juta Liter BBM, asal ASN Disiplin WFH Sehari Seminggu



Sementara itu sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, hasil evaluasi penerapan kebijakan WFH bagi ASN pada pekan pertama menunjukkan hasil yang cukup positif.

Menteri Rini mengatakan, bahwa secara umum penerapan WFH di instansi pemerintah pusat telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Bahkan penerapan WFH ini dinilai masih mampu mempertahankan kinerjanya.

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga telah cepat dan mampu untuk beradaptasi dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome.

"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN utama dalam transaksi ekspor komoditas strategis guna memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) serta menekan praktik trade misinvoicing dan under invoicing.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya," ujar Menko Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (21/5/2026).

Kebijakan DHE Siap Berlaku 1 Juni 2026, Menko Airlangga Matangkan Regulasi dan Mulai Sosialisasi



"Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.

Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.