Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Indonesia diproyeksikan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia pada tahun 2030.

Dia mengatakan, pasar pesawat terbang global sangat prospektif. Menurut data dari McKinsey, total pesanan pesawat dunia mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024 yaitu 15.700 pesawat.

"Berdasarkan International Air Transport Association (IATA), untuk Indonesia menurut IATA diproyeksikan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Jadi tidak lama lagi kita akan menjadi pasar industri penerbangan terbesar keempat di dunia. " ujar Agus di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, menurut International Civil Aviation Organization menunjukkan bahwa jumlah penerbangan domestik dan penumpang Indonesia akan meningkat sangat signifikan, masing-masing mencapai sekitar 7,4 juta penerbangan dengan prospek hampir 690 juta penumpang pada tahun 2045.

"Oleh sebab itu melalui Joint Declaration of Intent (JDI) ini, pemerintah berharap terbangun kolaborasi kuat yang tidak hanya menghasilkan kerangka kerja strategis, tetapi juga menghadirkan alih teknologi yang nyata, peningkatan kandungan lokal dalam industri manufaktur pesawat udara," katanya.

Kemudian JDI antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan produsen pesawat Airbus, tambah Agus, diharapkan menguatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi kedirgantaraan.

Kemudian menguatkan sistem perawatan dan pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO),, dan peningkatan peran Indonesia dalam rantai pasok global bidang kedirgantaraan.

Sebagai informasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menandatangani Joint Declaration of Intent antara Bappenas dengan Airbus pada Rabu (6/5).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada konektivitas udara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta mobilitas masyarakat.

Inovasi teknologi dan efisiensi operasional pesawat dinilai menjadi faktor penting dalam menjawab kebutuhan tersebut.

Rachmat juga menegaskan kerja sama tersebut harus melampaui aspek pengadaan pesawat semata.

Ia menegaskan, penguatan ekosistem dirgantara nasional mencakup pengembangan SDM, MRO, serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat pertumbuhan industri dirgantara kawasan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberian insentif fiskal baru untuk pembelian motor listrik pada 2026, dengan nilai sekitar Rp5 juta per unit.

Purbaya mengatakan skema insentif tersebut akan diberikan secara bertahap dan difokuskan pada kendaraan baru, seiring besarnya pasar sepeda motor nasional.

"Kalau saya sih, saya usulkan kita kasih yang baru dulu, yang per tahun 6 juta penjualan motor kan, tapi enggak semua sekali (penyaluran)," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4).

Dia menuturkan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Purbaya juga mengaku telah meminta arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut. Menurutnya, Presiden memberikan sinyal persetujuan dengan catatan ketersediaan anggaran.

"Saya juga minta tanggapan Pak Presiden, beliau sudah memberi petunjuk, jalankan kalau anggarannya ada," tuturnya.Lebih lanjut, Purbaya menyebut besaran insentif masih bersifat usulan awal dan akan difinalisasi setelah pembahasan lintas kementerian.

"Subsidi mungkin Rp5 juta per motor. Yang jelas saya mesti diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian dan Pak Menko (Airlangga) dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata dia.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan industri hulu-hilir plastik dalam negeri memberi jaminan ketersediaan stok untuk kebutuhan domestik, di tengah gangguan rantai pasok bahan baku.

Disampaikan dia, dari pertemuan antara pihaknya dengan industri hulu hingga hilir plastik yang digelar di Jakarta, Kamis, terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Lebih lanjut, pihaknya terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz, yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik nasional.

Selain itu, industri yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku industri kecil, agar produk-produk mereka tetap kompetitif di pasar.

Kemenperin juga memahami bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri.

Penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium, serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” ungkap Menperin.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting (lesson learned) untuk semakin memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dari sisi penyediaan bahan baku dalam negeri.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa investor berharap agar subsektor industri petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Salah satu faktor penting yang dinilai perlu diperkuat adalah perlindungan pasar domestik dari gempuran produk impor.

Pemerintah, lanjut Menperin, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan kebutuhan bahan baku industri petrokimia.

Dalam pertemuan juga terungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, antara lain crude palm oil (CPO).

Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Menperin.

Menperin menyampaikan bahwa dalam kondisi geopolitik saat ini, persaingan memperoleh bahan baku petrokimia antarnegara diperkirakan akan semakin ketat.

Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan dan daya saing produknya.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, asosiasi dan pelaku industri yang hadir, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, PT Polyplex Films Indonesia.

Lalu, PT Kofuku Plastic Indonesia, Indorama Group, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), PT Astina Indah Abadi, dan PT Bumi Lestari Unggul, PT Selamat Anugrah Indonesia, PT Pelita Mekar Semesta.

Selanjutnya, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), PT Supernova Flexible Packaging, Asosiasi Plastik Akal Sehat Indonesia (PASTI).

Kemudian Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), PT Indopoly, serta Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Green steel, ini saya udah banyak bicara dengan ketua IISIA, komitmen dari IISIA, dari para pelaku usaha itu sangat tinggi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini industri baja nasional memiliki komitmen yang kuat untuk mempercepat transformasi menuju green steel atau baja ramah lingkungan, seiring meningkatnya tuntutan global terhadap produk rendah emisi.

Menperin ditemui di Jakarta, Jumat mengungkapkan, komitmen tersebut tercermin dari keseriusan pelaku industri yang tergabung dalam The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) untuk mendorong penerapan teknologi hijau di sektor baja.

“Green steel, ini saya udah banyak bicara dengan ketua IISIA, komitmen dari IISIA, dari para pelaku usaha itu sangat tinggi,” ujarnya.

Pihaknya, kata dia, juga telah menjalin kerja sama hibah dengan Bank Dunia untuk mempercepat transformasi industri, termasuk sektor baja. Menurutnya, dukungan tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung industrialisasi hijau.

"Apalagi sekarang kami sangat optimistis karena teknologinya sudah ada, sudah proven," katanya.

Menperin menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan proyek percontohan (piloting) penerapan teknologi Carbon Capture Utilization (CCU) di industri dalam negeri.

Teknologi ini dinilai lebih memberikan nilai tambah dibandingkan metode lain karena mampu mengolah emisi menjadi produk bernilai ekonomi. Uji coba teknologi tersebut telah dilakukan selama satu tahun di PT Petrokimia Gresik (PKG) dengan hasil yang signifikan.

"Dan Alhamdulillah dalam evaluasi, dalam catatan satu bulan terakhir, dua bulan terakhir, itu pengurangan emisi yang ada di satu cerobong yang ada di PKG bisa berkurang 94 persen," katanya.

Tidak hanya mengurangi emisi, penerapan CCU juga menghasilkan produk turunan seperti soda ash dan baking soda yang memiliki nilai ekonomi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi, saya khawatir ada ketergantungan negara tujuan ekspor kita ke satu negara. Ketika itu terjadi, maka kalau kita mengasumsikan negara tersebut ada turmoil, ada masalah ekonomi, itu pasti akan berdampak pada industri baja kita,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong diversifikasi pasar ekspor baja Indonesia dengan menyasar kawasan Timur Tengah dan negara industri berkembang, guna mengurangi ketergantungan terhadap satu negara tujuan utama sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional.

Menperin ditemui di Jakarta, Jumat menyampaikan, saat ini ekspor baja Indonesia masih terkonsentrasi ke China. Kondisi tersebut dinilainya berisiko apabila terjadi gangguan ekonomi di negara tujuan utama.

Ia menjelaskan bahwa ketika ketergantungan terhadap satu pasar terlalu tinggi, maka potensi gejolak ekonomi di negara bersangkutan dapat langsung berdampak pada kinerja industri baja nasional.

"Jadi, saya khawatir ada ketergantungan negara tujuan ekspor kita ke satu negara. Ketika itu terjadi, maka kalau kita mengasumsikan negara tersebut ada turmoil, ada masalah ekonomi, itu pasti akan berdampak pada industri baja kita," kata dia.

Meski demikian, Menperin menegaskan bahwa tingginya permintaan dari China tetap merupakan hal positif bagi kinerja ekspor nasional.

Namun, Indonesia tetap harus mengantisipasi risiko ke depan apabila terjadi perlambatan atau gangguan ekonomi di negara tersebut yang berpotensi menekan ekspor baja nasional.

Sebagai alternatif, pemerintah melihat peluang ekspor ke kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki kebutuhan besar terhadap produk baja, terutama untuk pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas industri seperti kilang (refinery).

Selain itu, negara-negara dengan basis industri baja yang belum kuat juga dinilai sebagai pasar potensial baru bagi ekspor Indonesia.

"Negara-negara yang kekuatan industri bajanya, atau di sekitar atau kawasan yang kekuatan industri bajanya masih belum sounds, masih belum terlalu kuat, itu juga bisa menjadi target market kita selanjutnya," katanya.

Secara kinerja, ekspor produk baja Indonesia pada 2025 masih didominasi lima pasar utama, yakni China, Taiwan, India, Vietnam, dan Italia dari total nilai ekspor baja nasional sekitar 29,7 miliar dolar AS.

China menjadi tujuan terbesar dengan nilai lebih dari 17,9 miliar dolar AS, disusul Taiwan sekitar 1,8 miliar dolar AS, India 1,6 miliar dolar AS, Vietnam 864 juta dolar AS, dan Italia 777 juta dolar AS.

Menurutnya, capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu eksportir baja terbesar di Asia Tenggara, mencerminkan daya saing produk baja nasional di pasar regional maupun global.

Dari sisi perdagangan, kinerja ekspor-impor besi dan baja (HS 72–73) dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada 2025, ekspor tercatat mencapai 23,97 juta ton, sementara impor sebesar 16,69 juta ton, menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar 7,28 juta ton, tertinggi dalam periode tersebut.

Namun, jika komoditas ferronikel dikeluarkan dari perhitungan, neraca perdagangan justru menunjukkan defisit. Pada 2025, defisit tercatat sekitar 3,7 juta ton dengan impor mencapai 16,07 juta ton dan ekspor hanya 12,3 juta ton. Impor tersebut didominasi bahan baku yang mencapai 86 persen dari total volume.

Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan industri baja nasional tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada penguatan sektor antara dan hilir dengan spesifikasi teknis yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, di tengah tekanan global, industri baja juga menghadapi kelebihan kapasitas produksi dunia. Proyeksi OECD menunjukkan bahwa pada 2027 kapasitas produksi baja global diperkirakan mencapai 2.637 juta ton, sementara kebutuhan hanya sekitar 1.916 juta ton, sehingga terjadi kelebihan kapasitas hampir 38 persen.

Selain itu, kebijakan perdagangan internasional seperti tarif protektif Amerika Serikat serta kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa turut mempengaruhi daya saing ekspor baja Indonesia, sekaligus mendorong transformasi menuju produksi yang lebih ramah lingkungan.

Di dalam negeri, tantangan juga datang dari masuknya baja prafabrikasi, potensi praktik penghindaran kebijakan (circumvention), serta perlunya penguatan instrumen perlindungan industri dari hulu hingga hilir.

Merespons berbagai tantangan tersebut, Kemenperin menyiapkan sejumlah strategi, antara lain penguatan instrumen trade remedies, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara ini konsisten, percepatan transformasi menuju baja hijau, peningkatan investasi di sektor hulu, serta pendalaman hilirisasi yang terintegrasi dengan sektor strategis seperti perkapalan, otomotif, dan infrastruktur.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

kondisi tersebut menjadi tantangan bagi produsen otomotif Jepang untuk mampu beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan produsen otomotif Jepang harus mampu menyesuaikan diri dengan keinginan pasar menyusul penutupan sejumlah diler mobil di Indonesia yang mulai tergantikan oleh brand asal China.

Menperin ditemui di Jakarta, Kamis mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi produsen otomotif Jepang untuk mampu beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen.

“Saya kira itu juga challenge untuk brand Jepang ya karena semuanya ini kan berkaitan dengan market. Jadi dia harus bisa menyesuaikan apa yang menjadi keinginan market,” ujarnya.

Selain itu, Agus menekankan bahwa produsen Jepang perlu lebih jeli membaca arah kebijakan pemerintah yang kini bergerak cepat menuju kendaraan berbasis listrik atau electric vehicle (EV). Menurutnya, pergeseran ini akan semakin kuat seiring dorongan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ia menyebutkan dinamika global termasuk konflik di kawasan Timur Tengah memberikan pelajaran penting terkait ketahanan energi nasional.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil dalam proses produksi, termasuk di sektor otomotif.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan arahan jelas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di dalam negeri, tidak hanya untuk mobil penumpang, tetapi juga mencakup sepeda motor, truk, hingga bus.

Ia menegaskan transformasi menuju kendaraan listrik merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan energi.

“Saya kira itu produsen-produsen Jepang harus bisa melihat bahwa kita akan shifting ke situ dan ini arahan langsung dari Bapak Presiden agar kita bisa segera full pada EV, baik itu motor maupun mobil termasuk truk, termasuk bus juga,” katanya.

Persaingan industri otomotif yang semakin keras di pasar Indonesia, salah satu diler PT Honda Prospect Motor (HPM) harus menutup gerai mereka di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Kami Honda Pondok Pinang, pamit undur diri. Terimakasih atas dukungan dan kepercayaannya terhadap kami,” ucap postingan @Hondaponpin, beberapa waktu yang lalu.

Dalam hal ini, ANTARA telah mencoba menghubungi pihak HPM. Hanya saja, hingga berita ini disiarkan mereka belum membuka suara terkait tutupnya diler Honda tersebut.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kesepakatan Amerika dan Iran berkaitan dengan pembukaan Selat Hormuz itu bisa menormalkan ekosistem maupun logistik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini bahwa kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait pembukaan Selat Hormuz bisa membantu menormalkan kembali suplai logistik bahan baku plastik global.

“Kalau kita lihat, mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan antara Amerika dan Iran berkaitan dengan pembukaan Selat Hormuz itu bisa kembali menormalkan ekosistem maupun logistik,” ucapnya ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dengan membaiknya kondisi logistik global, pemerintah optimistis kebutuhan bahan baku plastik bagi industri dalam negeri dapat kembali terpenuhi secara stabil, sehingga aktivitas produksi tetap terjaga.

“Ini supaya kebutuhan plastik untuk pelaku-pelaku usaha kita bisa dipenuhi,” katanya lagi.

Lebih lanjut, gangguan pasokan plastik yang terjadi saat ini masih dalam batas wajar dan telah diantisipasi melalui langkah substitusi bahan baku yang dibahas bersama pelaku industri.

“Plastik saya kira wajar ya kalau ada masalah sedikit mengenai supply, tetapi ada substitusinya yang memang sudah kita bicarakan dengan para pelaku usaha,” katanya

Adapun Iran mengumumkan pada Kamis dua rute alternatif untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz, dengan alasan risiko ranjau laut di beberapa bagian jalur perairan vital tersebut.

"Semua kapal yang berniat melintasi Selat Hormuz disarankan mengambil rute alternatif untuk menjamin keselamatan maritim dan menghindari potensi bahaya ranjau laut," kata Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) Iran dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh media lokal.

Langkah itu diambil setelah Iran setuju untuk sementara waktu membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak utama yang biasanya menangani seperlima pasokan minyak mentah dunia, sebagai bagian dari gencatan senjata selama dua pekan.

Sebelumnya, Menperin Agus menegaskan pula pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Menanggapi dinamika harga dan pasokan bahan baku plastik, Agus dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (8/4) menjelaskan bahwa eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memengaruhi rantai pasok industri petrokimia global, khususnya pada komoditas nafta yang menjadi bahan baku utama plastik.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku serta mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global. Menanggapi dinamika harga dan pasokan bahan baku plastik, Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (8/4/2026), menjelaskan bahwa eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memengaruhi rantai pasok industri petrokimia global, khususnya pada komoditas nafta yang menjadi bahan baku utama plastik.

“Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu koreksi suplai pada sektor-sektor industri yang bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama. Mengingat plastik merupakan produk turunan dari proses petrokimia berbasis minyak bumi, gangguan pada jalur distribusi dan produksi global memang memberikan tekanan pada struktur biaya di tingkat hulu,” ujarnya.

Sebagai respons, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku industri petrokimia hulu mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan produksi dalam negeri, salah satunya dengan memperluas sumber pasokan bahan baku.

“Industri sedang aktif menjajaki pasokan nafta dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan wilayah,” kata Agus.

Selain itu, optimalisasi penggunaan LPG juga dilakukan sebagai bahan baku penyangga dalam proses produksi.

“Penggunaan LPG dioptimalkan sebagai bahan baku penyangga atau buffer dalam proses produksi guna menutupi kekurangan pasokan nafta,” tambahnya.

Di sisi lain, pihaknya turut mendorong peningkatan penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi bahan baku.

“Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan plastik hasil daur ulang atau recycled plastic berkualitas tinggi sebagai substitusi pasokan untuk menjaga stabilitas stok di pasar,” jelasnya.

Terkait isu keterbatasan stok yang disebut hanya mencukupi hingga Mei, Agus memastikan kondisi industri masih dalam fase ekspansi.

Berdasarkan data Indeks Kepercayaan Industri (IKI), subsektor industri kemasan pada Maret 2026 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi sehingga stok produk plastik dinilai masih mencukupi.

“Upaya pengamanan pasokan terus berjalan secara paralel,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui adanya koreksi harga di tingkat produksi seiring kenaikan biaya bahan baku global. Namun, pemerintah memastikan ketersediaan produk tetap terjaga.

“Memang terjadi koreksi harga di tingkat produksi akibat kenaikan biaya bahan baku global,” kata Menperin.

“Masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik karena produk plastik dipastikan masih tersedia di pasar. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak terjadi kekosongan stok dengan mengoptimalkan berbagai kanal pasokan alternatif,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, pihaknya juga memperkuat sinergi dengan pelaku industri manufaktur untuk mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global. Langkah ini dilakukan guna menjaga daya tahan industri nasional sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan domestik dan ekspor tetap berjalan optimal.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat peran Indonesia Chip Design Collaborative Center (ICDEC) untuk mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi desain chip sebagai bagian dari penguatan ekosistem semikonduktor nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ICDEC merupakan inisiatif Kemenperin yang telah dimulai sejak 2023 dan saat ini melibatkan 16 perguruan tinggi dengan kepakaran desain chip.

“Fokus awal kami adalah menyiapkan SDM (sumber daya manusia) yang mampu mendesain chip, karena desain merupakan segmen bernilai tambah tinggi dan berbasis pengetahuan,” ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan ICDEC beroperasi sebagai organisasi nirlaba dan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan mengandalkan kolaborasi dengan perguruan tinggi, industri, dan mitra global.

Melalui ICDEC, Kemenperin mengembangkan program pelatihan, lokakarya, inkubasi, serta forum desain dan konsorsium pengelolaan kekayaan intelektual guna menjembatani proses dari desain chip hingga fabrikasi, pengemasan, dan pengujian.

Agus menyampaikan Kemenperin bersama ICDEC juga telah menyusun peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor nasional agar Indonesia dapat berperan aktif dalam rantai pasok global.

Dalam jangka pendek dua hingga tiga tahun ke depan, prioritas diarahkan pada pengembangan SDM melalui ICDEC, ekspansi silikon fotovoltaik, serta fasilitasi desain dan kerja sama teknologi.

Pada jangka menengah empat hingga lima tahun, Agus menyebut fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi untuk kebutuhan industri dalam negeri.

“Target jangka panjang enam hingga 10 tahun adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat talenta semikonduktor dengan penguasaan kekayaan intelektual desain dan peningkatan peran pada segmen bernilai tambah tinggi,” ujar dia.

Ia menambahkan penguatan ICDEC juga mendapat dukungan mitra internasional, termasuk Asian Development Bank, yang telah menyatakan komitmen dukungan terhadap pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia.

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, Kemenperin bersama ICDEC akan menyelenggarakan Indonesia Semiconductor Summit 2026 pada 29 Januari di Bandung sebagai forum kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan mitra global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan kontribusi industri pengolahan nonmigas di luar Pulau Jawa mencapai 33,25 persen pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerataan pertumbuhan industri nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan target tersebut sejalan dengan sasaran pertumbuhan industri pengolahan nonmigas (IPNM) 2026 sebesar 5,51 persen, dengan penguatan peran industri sebagai penggerak utama ekonomi.

“Peningkatan industri melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan di luar Jawa menjadi 33,25 persen,” kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, penguatan industri di luar Jawa menjadi salah satu strategi Kemenperin untuk memperluas basis produksi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan struktur industri yang selama ini masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Kementerian menyampaikan kinerja industri pengolahan nonmigas pada 2025 menunjukkan tren positif, tercermin dari pertumbuhan sektor tersebut yang mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada triwulan III 2025, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,58 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,04 persen.

“Ini pertama kali dalam 14 tahun terakhir pertumbuhan manufaktur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, dan ini memang seharusnya seperti itu,” ujar dia.

Dari sisi kontribusi, IPNM pada triwulan III 2025 menyumbang 17,39 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional atau senilai Rp1.053,56 triliun berdasarkan harga berlaku.

Sementara itu, berdasarkan harga konstan, kontribusi IPNM tercatat sekitar 18,70 persen atau senilai Rp644,17 triliun, yang menunjukkan peran signifikan sektor industri dalam struktur perekonomian nasional.

Agus menyebut struktur output (keluaran) industri manufaktur Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pemenuhan pasar domestik, dengan sekitar 78,39 persen keluaran diserap pasar dalam negeri.

“Hanya sekitar 21,61 persen output manufaktur yang dikirim sebagai barang ekspor, sehingga peluang ekspansi industri ke pasar global masih sangat terbuka,” ungkapnya.

Dengan total keluaran industri manufaktur mencapai Rp8.381 triliun pada 2024, Kemenperin menilai terdapat ruang besar untuk mendorong peningkatan daya saing industri nasional, termasuk melalui penguatan industri di luar Jawa.

Selain target kontribusi wilayah, Kemenperin juga menetapkan sasaran kontribusi IPNM terhadap PDB nasional pada 2026 sebesar 18,56 persen, serta peningkatan peran industri dalam ekspor nasional menjadi 74,85 persen dari total ekspor.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor industri ditargetkan menyerap 14,68 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2026, dengan produktivitas tenaga kerja industri mencapai 126,20 juta per orang per tahun.

Kemenperin juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor industri prioritas sebesar 6,79 juta ton CO2 ekuivalen pada 2026, sejalan dengan agenda transformasi industri yang berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan program pemulihan bagi lebih dari 2.800 industri kecil dan menengah (IKM) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan program pemulihan tersebut difokuskan pada IKM di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi.

“Berdasarkan data hingga 23 Januari 2026, tercatat sekitar 2.826 IKM terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.

Agus merinci jumlah IKM terdampak terbesar berada di Aceh sebanyak 1.960 unit, disusul Sumatera Barat 647 unit dan Sumatera Utara 217 unit.

Berdasarkan subsektor, IKM terdampak didominasi sektor pangan, furnitur, dan bahan bangunan sebanyak 1.706 unit, diikuti sektor kimia, sandang, dan kerajinan 699 unit, serta sektor logam, mesin, dan aneka 408 unit, serta sektor lainnya 11 unit.

Ia menjelaskan Kemenperin telah menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemulihan industri kecil di daerah terdampak bencana sebagai dasar percepatan penanganan di lapangan.

Program pemulihan tersebut akan dilaksanakan melalui skema “restart industri kecil” dengan dua pendekatan, yakni berbasis sentra IKM melalui rumah produksi bersama serta berbasis unit usaha melalui fasilitasi langsung kepada kelompok usaha bersama.

Ia menjelaskan tahap pertama program dilaksanakan pada Januari–Februari 2026 dengan fokus pada bantuan cepat agar IKM dapat segera memulai kembali aktivitas produksi, sementara tahap kedua berjalan sepanjang 2026 melalui mekanisme pengajuan proposal dan verifikasi lapangan.

Agus menyebutkan berdasarkan verifikasi lapangan awal, jumlah IKM terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat 2.824 unit.

Kebutuhan bantuan mesin dan peralatan untuk pemulihan IKM diperkirakan mencapai Rp98,84 miliar, dengan asumsi rata-rata kebutuhan Rp35 juta per unit usaha.

Selain bantuan mesin dan peralatan, program pemulihan juga mencakup dukungan akses pembiayaan, pemulihan dan perluasan akses pasar, serta pendampingan peningkatan mutu produk melalui bimbingan teknis dan sertifikasi.

“Jika digabung dengan program pendukung lainnya, total kebutuhan anggaran pemulihan industri kecil pascabencana diperkirakan mencapai Rp318 miliar,” ujar Agus.

Ia menegaskan program pemulihan IKM tersebut akan diintegrasikan dengan kebijakan nasional penanganan bencana melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan pagu efektif anggaran sebesar Rp2,11 triliun pada 2026 untuk mendukung penguatan struktur dan daya saing industri nasional melalui sejumlah program prioritas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pagu efektif tersebut ditetapkan setelah memperhitungkan kebijakan penyesuaian anggaran, termasuk penyesuaian dan blokir anggaran, dengan tetap menjaga kesinambungan program strategis industri.

“Pagu efektif Kementerian Perindustrian tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,11 triliun dan akan diarahkan secara proporsional untuk mendukung program prioritas pembangunan industri nasional,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.

Agus menjelaskan pagu awal Kemenperin pada 2026 sebesar Rp2,5 triliun, dengan penyesuaian anggaran khusus Prioritas Direktif Presiden sebesar Rp299,96 miliar serta blokir kode A yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp89,78 miliar, sehingga pagu efektif ditetapkan Rp2,11 triliun.

Ia menyebut pagu efektif tersebut didukung sumber dana rupiah murni sebesar Rp1,79 triliun, PNBP Rp46,6 miliar, dan BLU Rp275,9 miliar.

Dari sisi belanja, Agus menyebut alokasi anggaran 2026 difokuskan pada belanja pegawai sebesar Rp1,08 triliun, belanja nonoperasional Rp686,3 miliar, serta belanja operasional Rp344,8 miliar.

Untuk penguatan struktur industri, Kemenperin mengalokasikan Rp98,6 miliar bagi pengembangan industri kecil dan kewirausahaan industri, serta Rp83,6 miliar untuk hilirisasi dan pengembangan industri prioritas.

Selain itu, anggaran sebesar Rp81,7 miliar disiapkan untuk mendorong akselerasi ekspor industri guna meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perdagangan nasional.

“Seluruh penganggaran diarahkan untuk memastikan efektivitas kualitas belanja dan dampak nyata terhadap pertumbuhan industri,” ujar Agus.

Di bidang peningkatan produktivitas, Kemenperin mengalokasikan Rp65,2 miliar untuk penguatan SDM industri, Rp58,2 miliar untuk restrukturisasi mesin dan peralatan, serta Rp14,4 miliar untuk penerapan teknologi industri.

Kemenperin juga menyiapkan anggaran Rp11,2 miliar untuk akselerasi industri hijau dan standar industri hijau, sejalan dengan agenda keberlanjutan sektor industri.

Untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Kemenperin mengalokasikan Rp22,7 miliar.

Agus menambahkan Kemenperin juga mengalokasikan Rp2,9 miliar untuk penguatan kawasan industri dan fasilitas investasi guna menopang pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026