Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pemberian pinjaman yang nilainya melebihi US$100 miliar bagi Ukraina. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyetujui pengenaan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya terhadap Ukraina.

Diplomat-diplomat UE menyatakan bahwa pinjaman sebesar €90 miliar atau US$106 miliar ke Ukraina telah mendapat persetujuan awal dari semua anggota, yang berjumlah 27 negara, dari organisasi regional Eropa tersebut pada Rabu (22/4/2026). Persetujuan itu akhirnya dicapai setelah selama beberapa bulan Hungaria menghalangi ada kesepakatan pemberian pinjaman, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Rabu (22/4/2026).

Kepresidenan Dewan Uni Eropa, yaitu salah satu badan legislatif UE, yang dipegang oleh Siprus menyatakan bahwa persetujuan akhir akan diberikan oleh semua negara anggota UE pada Kamis (22/4/2026). Pada saat itu, menurut laporan The Guardian, para pemimpin UE juga akan berkumpul di Siprus.

Pinjaman itu diberikan UE dengan maksud untuk membantu Ukraina dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya yang paling mendesak karena perjuangan melawan invasi Rusia masih terus berlangsung.

Keputusan tersebut disepakati setelah Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa pipa minyak Druzhba, yang membentang melewati Ukraina, telah memulai kembali pengiriman minyak dari Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara anggota UE.

Perdana Menteri Hungaria yang baru-baru ini dikalahkan dalam pemilu nasional, yaitu Orbán Viktor, dan pemerintah Slovakia sebelumnya telah menuduh Ukraina menunda perbaikan pipa minyak Druzhba. Pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Pipa tersebut menjadi objek politik yang panas di Eropa setelah serangan dari pesawat nirawak (drone) Rusia merusak pipa tersebut di Ukraina Barat, seperti dikutip dari CNN. Kerusakan itu pun menghentikan pengiriman minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia.

Hingga kini, Hungaria dan Slovakia masih menjadi salah satu dari beberapa pelanggan minyak Rusia terbesar di UE. Hal itu berseberangan dengan niat yang dipunyai UE untuk menjauhkan diri mereka dari pengaruh Rusia dan adanya larangan pembelian minyak dan energi Rusia lain bagi para anggotanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.

Dengan masih adanya negara yang berhubungan erat dengan Rusia dalam perdagangan energi, Hungaria dan Slovakia, secara teori, masih bisa menghentikan proses persetujuan pinjaman apabila tidak ada minyak yang tiba di UE pada hari Kamis.

Kekalahan Orbán di Hungaria

Bukan soal pipa belaka, peluang Ukraina menerima dana dari UE juga meningkat setelah Orbán kalah dalam pemilu parlementer di Hungaria pada 12 April lalu.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam perlawanannya terhadap oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin. Dia terus mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha berpaling dari negara dengan area terluas di dunia itu.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar Peter, yang partainya memenangkan pemilu itu,menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE.

Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, yaitu badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Walau Magyar diperkirakan baru akan menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria pada bulan depan, dia telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi pinjaman tersebut.

Sanksi ke-20 Bagi Rusia

Selain menyepakati pemberian pinjaman kepada Ukraina, para anggota UE juga menyetujui pemberian paket sanksi ke-20 terhadap Rusia atas invasinya ke negara tetangganya tersebut. Lagi-lagi, pemberian sanksi itu juga sempat tertunda karena adanya penolakan dari rezim lama Hungaria.

Pada awalnya, UE ingin mengadopsi paket sanksi tersebut untuk menandai peringatan 4 tahun invasi Rusia terhadap Rusia pada 24 Februari 2026 lalu.

Sebagai informasi, Rusia telah melakukan invasi penuh terhadap wilayah Ukraina semenjak Februari 2022. Sebelumnya, Rusia juga telah mengambil alih semenanjung Krimea, yang merupakan wilayah berdaulat Ukraina, mulai dari Februari 2014, lebih dari 12 tahun yang lalu.

Paket sanksi dikeluarkan untuk mengekang ekonomi Rusia sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah Rusia dalam membiayai invasinya terhadap Ukraina. (Laurensius Katon Kandela)

BUDAPEST - Perdana Menteri Hungaria yang akan datang, Peter Magyar, mengatakan ia akan memerintahkan penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu jika ia memasuki negara itu. Ini menandai pembalikan tajam dari kebijakan pendahulunya, Viktor Orban.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Senin, Magyar mengatakan ia akan menghentikan penarikan Hungaria dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang diprakarsai Orban. Magyar menekankan sebagai negara anggota, Budapest secara hukum wajib untuk menegakkan surat perintah penangkapannya.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada tahun 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel mengklaim awal pekan ini bahwa Magyar telah berbicara dengan Netanyahu dan mengundangnya untuk mengunjungi Hungaria setelah kemenangan telak partai Tisza pada 12 April.

Ketika diminta untuk mengklarifikasi, Magyar membenarkan panggilan tersebut tetapi meremehkan undangan tersebut, mengatakan ia telah berbicara dengan beberapa pemimpin dan secara umum mengundang mereka untuk menghadiri peringatan mendatang dari pemberontakan rakyat tahun 1956.

Ia menambahkan bahwa Netanyahu telah diberitahu bahwa Hongaria akan berusaha untuk tetap berada di ICC – dan apa implikasinya.

“Saya telah menjelaskan kepada perdana menteri Israel bahwa kami tidak akan mundur [dari ICC]. Pemerintah Tisza bermaksud menghentikan ini dan agar Hongaria tetap menjadi anggota,” ujar Magyar.

Dia menegaskan, “Jadi saya pikir saya tidak menyesatkan siapa pun. Jika suatu negara adalah anggota ICC dan jika seseorang yang dicari memasuki wilayah negara tersebut, mereka harus ditahan… Saya berasumsi setiap pemimpin negara dan pemerintah menyadari peraturan ini.”

Sikap Magyar menandai pemutusan langsung dengan sikap pemerintah yang akan segera lengser, yang menolak yurisdiksi ICC dan menjamin Netanyahu jalan aman.

Orban menolak surat perintah tersebut sebagai “kurang ajar dan sinis.” April lalu, Budapest bergerak untuk menarik diri dari ICC, dengan alasan pengadilan tersebut telah dipolitisasi.

Parlemen negara tersebut menyetujui langkah tersebut pada bulan Mei, meskipun berdasarkan Statuta Roma, penarikan diri hanya berlaku setahun setelah pemberitahuan resmi PBB, yang saat ini ditetapkan pada 2 Juni.

Magyar berkampanye untuk memperbaiki hubungan dengan Brussels dan membuka lebih dari 16 miliar euro (USD19 miliar) dana Uni Eropa untuk Hongaria yang saat ini dibekukan karena tuduhan pelanggaran hukum dan korupsi.

Sejak kemenangannya, Magyar juga berjanji mereformasi media pemerintah, mempertimbangkan keanggotaan Zona Euro, dan mengakhiri veto atas bantuan Ukraina – meskipun dengan beberapa catatan.

Ia mendukung keputusan Hongaria untuk tidak ikut serta dalam paket pinjaman Uni Eropa sebesar 90 miliar euro kepada Kiev, dengan alasan kendala anggaran, dan mengatakan aksesi Ukraina ke Uni Eropa dalam satu dekade tidak realistis.

Pada konferensi pers hari Senin, ia juga mendesak Kiev membuka kembali pipa Druzhba Rusia dan mengatakan Hongaria tidak akan menerima "segala bentuk pemerasan" terkait pasokan energi.

Sebelumnya ia mengatakan Budapest akan terus membeli energi Rusia, memprioritaskan minyak termurah, dan memberi sinyal bahwa ia akan "menjawab" jika Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon.

Bisnis.com, SEMARANG — Perdana Menteri terpilih Hungaria Peter Magyar telah mengumumkan rencananya untuk merombak media pemerintah dan menyerukan agar presiden Hungaria untuk mengundurkan diri.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Magyar mengumumkan bahwa langkah pertamanya setelah menjabat adalah akan menghentikan sementara siaran berita media pemerintah. Aksi ini merupakan bagian dari upayanya untuk membentuk pemerintahan baru setelah kemenangannya dalam Pemilihan Umum.

Dalam penampilan pertamanya di stasiun penyiaran publik Hungaria setelah hampir dua tahun, Magyar mengatakan bahwa pemerintahan barunya akan menangguhkan program berita stasiun tersebut sampai kondisi yang independen, objektif, dan tidak memihak terpenuhi. Stasiun penyiaran publik ini disebut sebagai corong partai Fidesz Orban selama selama bertahun-tahun.

“Salah satu elemen kunci dari program kami adalah bahwa pabrik kebohongan ini akan berakhir begitu pemerintahan Tisza terbentuk,” kata Magyar kepada pembawa acara, dikutip Kamis (16/04/2026).

Selain itu, saat datang ke radio pemerintah Kossuth, Magyar menyebut bahwa warga Hungaria berhak mendapat media layanan publik yang menyiarkan kebenaran.

“Setiap warga Hungaria berhak mendapatkan media layanan publik yang menyiarkan kebenaran. Kita akan membutuhkan sedikit waktu untuk mengesahkan undang-undang media baru, otoritas media baru, dan menciptakan profesional agar media pemerintah benar-benar dapat menjalankan fungsinya,” tambahnya.

Di sisi lain, Magyar juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Hungaria Tamas Sulyok di Istana Alexander di Budapest. Setelah pertemuan tersebut, Magyar mengatakan bahwa Sulyok tidak layak untuk mewujudkan persatuan bangsa Hungaria. Tidak hanya itu, Magyar juga menuntut Sulyok untuk segera mundur dari jabatannya begitu pemerintahan baru terbentuk.

“Saya mengulangi kepadanya bahwa dia tidak layak untuk mewujudkan persatuan bangsa Hungaria dan tidak pantas menjadi penjaga hukum,” jelas Magyar

Sebelumnya, pada hari Minggu lalu, partai Tisza Peter Magyar berhasil meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum. Kemenangan Peter Magyar pada pemilu ini disebut sebagai kemenangan bersejarah karena berhasil mengalahkan Perdana Menteri sayap kanan Viktor Orban yang telah berkuasa selama 16 tahun sejak 2010.

Menyusul kemenangan telak Magyar dan partai sayap kanan-tengah Tisza dalam pemilu tersebut, pemimpin oposisi mulai mendesak agar serah terima kekuasaan dilakukan secepat mungkin. Berdasarkan undang-undang Hungaria, sidang perdana parlemen baru, yang harus memilih perdana menteri baru harus diselenggarakan paling lambat pada 12 Mei mendatang.

Terkait transisi kekuasaan ini, Magyar diketahui telah melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Hungaria Tamas Sulyok. Dari konsultasi tersebut, Magyar mengatakan bahwa presiden Hungaria tersebut telah meyakinkan bahwa dirinya akan menjadi calon perdana menteri yang diajukan, dan bahwa sidang perdana kemungkinan besar akan dijadwalkan pada 6 atau 7 Mei.

“(Presiden) berpendapat, dan saya kira semua orang sependapat, bahwa demi kepentingan bangsa Hungaria, setelah mandat yang begitu kuat dari para pemilih, pergantian pemerintahan dan pergantian rezim harus dilakukan secepat mungkin,” ujar Magyar, dikutip dari laman Euronews, Kamis (16/04/2026).

Menjelang dimulainya pemerintahan baru di bawah kepemimpinannya, Magyar meminta pemerintahan Orban untuk bertindak sebagai pemerintah sementara dalam beberapa minggu terakhir masa jabatannya.

Magyar juga meminta agar pemerintahan Orban tidak membuat keputusan yang merugikan kepentingan Hungaria atau menghambat kerja pemerintahan berikutnya. Atas perolehan dua pertiga kursi di parlemen dari hasil pemilu, pemerintahan baru yang dipimpin Magyar memiliki kekuasaan yang besar untuk mengubah konstitusi dan membatalkan banyak kebijakan Orban.

Bisnis.com, SEMARANG— Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dilaporkan lengser dari jabatannya setelah 16 tahun berkuasa, usai kalah dalam pemilihan umum yang menunjukkan hasil bahwa partai oposisi Tisza memenangkan 98,94% suara yang telah dihitung.

Dilansir dari laman Time, kekalahan Viktor Orbán ini terjadi setelah hampir setengah dari suara yang telah dihitung pada hari Minggu (12/04/2026) menunjukkan bahwa partai Tisza diproyeksikan memenangkan 135 dari 199 kursi di parlemen. Sementara itu, untuk partai Fidesz yang berkuasa pada pimpinan Orbán diketahui akan mendapatkan 57 kursi berdasarkan kedudukan saat ini.

“Hasil pemilu belum final, tetapi situasinya dapat dipahami dan jelas. Tanggung jawab dan kemungkinan untuk memerintah tidak diberikan kepada kami. Saya telah mengucapkan selamat kepada pemenang,” tutur Orbán di kantor kampanye Fidesz, dikutip Senin (13/04/2026).

Berdasarkan hasil pemilihan suara hingga Minggu malam tersebut, pemimpin partai Tisza Péter Magyar disebut akan menggantikan posisi Viktor Orbán setelah 16 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria sejak tahun 2010. Tak hanya itu, hasil pemilihan umum Perdana Menteri ini juga menunjukkan bahwa ketertinggalan partai Orbán dari Tisza menjadi penanda pergeseran politik yang mengejutkan di negara Eropa tersebut.

Sebagai lawan dari Orbán, Magyar diketahui telah menyebutkan janji bahwa dirinya akan memperbaiki ketegangan hubungan antara Hungaria dan Uni Eropa, memberantas korupsi, dan menyalurkan dana ke layanan publik yang telah lama diabaikan. Lebih lanjut, setelah melihat hasil pemilihan umum, Magyar menuturkan bahwa pemilih Tisza telah menulis ulang sejarah Hungaria.

“Saudara-saudaraku warga Hungaria, kita telah berhasil! Malam ini, kebenaran menang atas kebohongan. Hari ini, kita menang karena orang Hungaria tidak bertanya apa yang bisa dilakukan tanah air mereka untuk mereka, melainkan bertanya apa yang bisa mereka lakukan untuk tanah air mereka. Kalian telah menemukan jawabannya. Dan kalian telah melakukannya,” kata Magyar, dikutip dari laman The Guardian, Selasa (16/04/2026).

Pemilihan umum Perdana Menteri Hungaria ini disebut telah menjadi sorotan dunia sebagai ujian ketangguhan gerakan MAGA dan kelompok sayap kanan global, yang banyak di antaranya telah lama menganggap Orbán sebagai panutan dan berusaha meniru strateginya.

Beberapa hari sebelum pemilihan, wakil presiden AS JD Vance telah melakukan perjalanan ke Budapest dan mengatakan bahwa dirinya datang untuk membantu Orbán. Tak hanya Vance, presiden AS Donald Trump juga telah berulang kali mendukung Orbán.

Sebelumnya, Orbán telah dikenal sebagai sosok yang menampilkan dirinya sebagai pendukung “demokrasi non-liberal” yang menjadi ikon sayap kanan ekstrem global dan sekutu Presiden Donald Trump.

Selain itu, mendapat dukungan dari Vance dan Trump, Orbán juga telah mendapatkan dukungan dari para pemimpin sayap kanan dan sayap kanan ekstrem, mulai dari Marine Le Pen dari Prancis, Giorgia Meloni dari Italia, hingga Benjamin Netanyahu dari Israel.

Namun, setelah kekalahan Orbán ini, baik Trump maupun Vance belum memberikan komentar apapun. Sementara Meloni yang sebelumnya memberikan dukungan untuk Orbán terlihat memberikan selamat kepada Magyar pada Minggu malam. Dalam ucapannya, Melon menjanjikan kerja sama berkelanjutan dari negaranya dan mendoakan kesuksesannya.

“Saya berterima kasih kepada teman saya Viktor Orbán atas kolaborasi yang intens selama bertahun-tahun, dan saya tahu bahwa dia akan terus melayani bangsanya, juga dari pihak oposisi,” kata Meloni.

Di sisi lain, menanggapi kemenangan Magyar atas Orbán, para pemimpin dari seluruh Eropa menyambut baik hasil tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen menuliskan dalam akun media sosial X bahwa Hungaria merebut kembali jalannya menuju Eropa.

“Hungaria telah memilih Eropa. Eropa selalu memilih Hungaria. Sebuah negara merebut kembali jalannya menuju Eropa. Uni Eropa semakin kuat,” tulis Ursula.

Selanjutnya, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyambut Magyar dengan sindiran terhadap Orbán. “Bersatu kembali! Kemenangan gemilang, teman-teman! Orang Rusia, pulanglah!,” tulis Donald di akun media sosial.

Selain itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Magyar untuk mengucapkan selamat kepadanya. Sementara itu, Kanselir Jerman, Friedrich Merz menuturkan bahwa dirinya “menantikan” untuk bekerja sama dengan Magyar.

Bisnis.com, JAKARTA — Magyar Péter dan partainya, Tisza, berhasil memenangkan pemilihan umum Hungaria berdasarkan hasil hitung suara sementara. Kemenangan Tisza pun mengakhiri kekuasaan rezim Orbán Viktor yang telah berlangsung selama 16 tahun terakhir.

Menurut laporan BBC News, seperti dilansir pada Senin (13/4/2026), berdasarkan lebih dari 98% suara yang telah dihitung, Tisza berada di jalur untuk meraih 138 kursi di parlemen Hungaria. Sementara itu, partai Fidesz milik Orbán meraih 55 kursi dan partai ultranasionalis Our Homeland meraih 6 kursi.

“Bersama-sama kita menggulingkan rezim Hungaria,” seru Magyar kepada para pendukungnya setelah adanya pengumuman kemenangan sementaranya di tepi Sungai Danube, Budapest, Hungaria, pada Minggu (12/4/2026) atau Senin (13/4/2026) pagi waktu Indonesia.

Magyar, yang berusia 45 tahun merupakan mantan orang dalam dari partai Fidesz dan pendukung Perdana Menteri Orbán, sebelum dia berubah haluan dengan menolak pemerintahan Orbán, menjadi kritikusnya, dan membentuk partai Tisza.

Dia mengatakan bahwa Orbán telah menghubunginya melalui telepon untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilihan umum parlemen ini. Orbán juga telah mengumumkan kekalahannya secara langsung di gedung pusat partainya, dengan mengatakan bahwa hasil pemilu terbaru tersebut “jelas dan menyakitkan”.

Sebelumnya, kekuasaan Orbán di Hungaria dibangun dari empat kemenangan dalam pemilu secara berturut-turut dan perolehan suara mayoritas mutlak. Dalam 16 tahun pemerintahan Orbán, Hungaria dilaporkan telah mengalami kemunduran dalam kebebasan demokrasi sehingga sistem pemerintahannya itu pun dikecam sebagai suatu “otokrasi elektoral”.

Kemenangan Magyar dan partainya juga akan menjadi kelegaan yang besar bagi negara-negara Eropa lain, seperti dilaporkan oleh CNN. Selama ini, Orbán menjadi sosok yang yang kontroversial di Eropa dan di dalam Uni Eropa (UE), semenjak Hungaria bergabung ke organisasi regional tersebut pada 2004.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán telah berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam invasi wilayahnya yang dilakukan oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Kekalahan Orbán juga menjadi kerugian bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia dan timnya telah berupaya keras untuk mendukung pemimpin nasionalis tersebut pada tahap akhir kampanye pemilu ini.

Bahkan, Wakil Presiden JD Vance telah melakukan upaya terbuka untuk mendukung Orbán selama kunjungannya ke Budapest pekan lalu. Trump sendiri telah menjanjikan dukungan ekonomi bagi perekonomian Hungaria yang sedang terpuruk, jika Orbán memang memintanya.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin, yang mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari Rusia.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE. Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Di dalam negeri, Magyar selama ini membawa gerakannya yang terus berkembang untuk melawan kronisme dan korupsi yang telah mewabah selama bertahun-tahun dalam rezim Orbán.

“Belum pernah dalam sejarah demokrasi Hungaria ada begitu banyak orang yang memberikan suara, dan belum pernah ada satu partai pun yang menerima mandat sekuat ini,” ungkapnya setelah rekor 79,5% pemilih memberikan suaranya di kotak suara.

Magyar telah berjanji untuk membatalkan perubahan era Orbán pada bidang pendidikan dan kesehatan, memberantas korupsi, memulihkan independensi peradilan, dan menghapuskan sistem perlindungan yang membantu memperkaya loyalis partai dan menyia-nyiakan sumber daya negara. Dia juga ingin merombak media pemerintah yang merupakan pendukung Orbán dan Fidesz. (Laurensius Katon Kandela)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Budapest melaporkan produk furnitur dan dekorasi rumah asal Indonesia berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 743,07 ribu dolar AS atau setara Rp12,64 miliar pada pameran Home Design 2026 di Budapest, Hungaria.

Kepala ITPC Budapest Suci Mahanani menyatakan, hasil pameran ini menunjukkan tingginya minat pasar Kawasan Eropa Tengah dan Timur terhadap produk furnitur dan dekorasi rumah Indonesia.

"Potensi transaksi Rp12,64 miliar ini membuktikan pasar Hungaria serta Kawasan Eropa Tengah dan Timur memiliki minat besar serta menaruh kepercayaan pada produk furnitur dan dekorasi rumah Indonesia," kata Suci dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, produk Indonesia tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga memiliki desain yang mengangkat nilai budaya, menggunakan material alami, serta menerapkan prinsip keberlanjutan (sustainability) yang sangat sesuai dengan preferensi konsumen Eropa saat ini.

Indonesia menghadirkan empat peserta yang seluruhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa produk yang dipamerkan terdiri dari furnitur kayu jati dengan ukiran khas Jawa, furnitur kelas premium dengan desain kreatif dan kualitas tinggi, dekorasi rumah dari tembaga dan fosil kayu, serta produk furnitur berbasis jamur miselium berpadu dengan desain kontemporer Eropa.

Selama pameran, ITPC Budapest memfasilitasi kegiatan promosi, business matching, serta kunjungan langsung ke importir.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Hungaria Penny D. Herasati menekankan, kualitas adalah kunci utama untuk memenangkan pasar global.

"Kami berharap pameran ini menjadi jembatan untuk memperkenalkan produk terbaik Indonesia yang telah memenuhi standar kualitas dan persyaratan ketat pasar Eropa," ujarnya.

Hubungan dagang antara Indonesia dan Hungaria menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Eurostat 2021–2025, impor Hungaria dari Indonesia meningkat rata-rata 9,47 persen per tahun.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat total perdagangan Indonesia-Hungaria pada 2025 mencapai 303,7 juta dolar AS.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Hungaria pada tahun tersebut mencapai 113,8 juta dolar AS atau melonjak 10,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bagi produk gaya hidup Indonesia untuk terus berekspansi di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perayaan Paskah di dunia Kristen umumnya memiliki pola serupa, mulai dari puasa selama masa Prapaskah, tradisi telur dan kelinci Paskah, hingga ibadah Minggu Paskah.

Namun di berbagai belahan dunia, Paskah juga dirayakan dengan cara-cara yang jauh lebih unik, bahkan tak biasa.

Berikut 10 tradisi Paskah berbeda yang menarik untuk disimak:

1. Bilby Paskah dari Australia

Di Australia, kelinci Paskah mulai “digantikan” oleh bilby, hewan marsupial asli yang kini terancam punah.

Produsen cokelat membuat versi bilby sebagai bagian dari kampanye pelestarian satwa. Dahulu bilby menghuni sekitar 80% wilayah Australia, namun kini hanya tersisa di daerah terpencil akibat kerusakan habitat dan predator.

Menariknya, setiap pembelian cokelat bilby turut mendukung upaya konservasi spesies ini.

2. Omelet raksasa di Prancis

Warga Haux, Prancis, merayakan Senin Paskah dengan memasak omelet raksasa dari lebih 4.500 telur yang bisa dinikmati lebih dari 1.000 orang.

Tradisi ini konon terinspirasi dari kisah Napoleon Bonaparte yang memerintahkan pengumpulan telur setelah menyukai omelet setempat.

Setiap keluarga menyumbang telur, lalu seluruh warga berkumpul di alun-alun untuk memasaknya bersama.

3. Tradisi siram air di Hungaria

Di beberapa wilayah Hungaria, perempuan mengenakan pakaian tradisional dan “dikejar” oleh laki-laki yang menyiram mereka dengan air.

Ritual ini berasal dari tradisi kuno pra-Kristen yang diyakini melambangkan kesuburan dan pembaruan.

4. Penyihir Paskah di Finlandia

Di Finlandia dan Swedia, anak-anak berdandan seperti penyihir, membawa sapu, dan berkeliling dari rumah ke rumah.

Mereka menawarkan hiasan ranting willow sebagai “berkah” dan menerima permen atau uang sebagai balasan. Tradisi ini berakar dari kepercayaan lama tentang penyihir yang berkeliaran saat Paskah.

5. Hias Pohon tembakau di Papua Nugini

Alih-alih cokelat, masyarakat di Papua Nugini menghias pohon dengan tembakau dan rokok sebagai bagian dari perayaan Paskah.

Pohon ini digunakan dalam kegiatan ibadah, dan setelah kebaktian, tembakau tersebut dibagikan kepada jemaat sebagai simbol perayaan.

6. Ritual ekstrem di Filipina

Sebagian umat Katolik di Filipina melakukan penyaliban dan pencambukan diri saat Paskah sebagai bentuk penebusan dosa.

Meski telah ditentang oleh Gereja Katolik Roma, praktik ini masih berlangsung dan dianggap sebagai ekspresi iman yang mendalam oleh pelakunya.

7. Telur merah di Yunani

Di Yunani, telur Paskah tidak berwarna-warni, melainkan merah sebagai simbol kehidupan dan darah Kristus.

Telur ini digunakan dalam permainan tsougrisma, di mana dua orang saling membenturkan telur. Pemenang adalah yang telurnya tetap utuh, melambangkan kemenangan atas kematian.

8. Demam kriminal di Norwegia

Paskah di Norwegia identik dengan cerita kriminal atau Påskekrim.

Televisi menayangkan serial detektif, sementara buku-buku misteri baru dirilis khusus menjelang Paskah. Bahkan, cerita kriminal pendek bisa ditemukan di kemasan susu.

Tradisi ini berawal dari kampanye pemasaran novel kriminal pada 1923 yang sukses besar dan menjadi fenomena budaya.

9. Perburuan kelinci di Selandia Baru

Di Otago, Selandia Baru, Paskah dirayakan dengan berburu kelinci dalam skala besar.

Lebih dari 500 pemburu berpartisipasi untuk mengurangi populasi kelinci liar yang dianggap hama, sekaligus memperebutkan hadiah uang dan trofi.

10. Tradisi cambuk di Republik Ceko dan Slovakia

Pada Senin Paskah, pria di Republik Ceko dan Slovakia membawa cambuk dari ranting willow yang dihias pita.

Mereka “mencambuk ringan” perempuan sebagai simbol kesehatan dan kecantikan. Meski dimaksudkan sebagai tradisi positif, praktik ini kini menuai kontroversi.

Beragam tradisi ini menunjukkan bahwa Paskah bukan hanya perayaan religius, tetapi juga refleksi kekayaan budaya yang berkembang di masing-masing negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Ragam kuliner khas Hungaria kini tengah dihadirkan di Jakarta melalui ajang Hungarian Cultural and Culinary Festival 2026. Festival gastronomi ini berlangsung di Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jakarta dari 26 Maret hingga 4 April 2026.

Selama sepekan ke depan, pencinta kuliner di Jakarta berkesempatan menikmati hidangan autentik Hungaria yang diolah menggunakan resep tradisional dari negara di kawasan Eropa Tengah tersebut.

Chief Operating Officer (COO) Artotel Group, Eduard Rudolf Pangkerego, berharap festival ini tidak hanya menghadirkan pengalaman kuliner, tetapi juga dapat meningkatkan apresiasi terhadap budaya serta memperkuat hubungan antara kedua negara.

"Festival ini digelar untuk menghadirkan perpaduan harmonis dua kekayaan budaya dan kuliner dari Hungaria dan Indonesia," ungkapnya di Jakarta, Kamis, (26/3/2026).

Pangkerego mengatakan setiap elemen dalam festival ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman budaya yang imersif. Untuk memastikan cita rasa yang autentik, pihaknya menghadirkan Béla Prohászka bersama tim sebagai penanggung jawab sajian kulinernya, serta didukung Krisztián Nyáry sebagai wine expert dan Balázs Molnár sebagai ahli mixologi.

Festival kuliner ini dihadirkan dalam beberapa konsep penyajian. Untuk program harian, hidangan khas Hungaria disajikan di sudut khusus restoran dalam format buffet untuk makan siang dan malam, yang dapat dinikmati tamu di Beranda All Day Dining.

Pilihan hidangan yang dihadirkan pun beragam, dengan dominasi olahan daging sapi, domba, dan ayam yang diperkaya bumbu khas paprika. Beberapa menu yang disajikan antara lain Gundel Sirloin Steak, Paprika Chicken Stew with Galuska Dumplings, Red Wine Beef Stew, Hungarikum Goulash Soup, serta Chicken Soup a la Ujhazi.

Selain layanan buffet, festival ini juga menawarkan pengalaman bersantap eksklusif melalui Chaîne des Rôtisseurs Dinner pada 27 Maret 2026, yang menyajikan hidangan lengkap berisi 5 makanan dalam satu set menu. Pada pekan berikutnya, akan digelar pula Skål Dinner sebagai bagian dari agenda komunitas profesional pariwisata global dengan konsep jamuan makan malam formal bernuansa internasional.

Sementara itu, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, menyebut festival ini tidak hanya berfokus pada pameran budaya, tetapi juga menghadirkan program interaktif yang dirancang untuk memberikan pengalaman indrawi kepada masyarakat.

"Setelah hampir 10 tahun tinggal di Indonesia, saya belajar bahwa cara tercepat untuk terhubung dengan orang lain adalah melalui makanan," katanya.

Meski terpisah jarak geografis, Karsay menilai terdapat sejumlah kesamaan dalam kuliner kedua negara. Dia mencontohkan, Indonesia memiliki sop buntut, sementara Hungaria dikenal dengan goulash.

Selain itu, hidangan beef stew asal Hungaria dinilai memiliki kemiripan dengan rendang, begitu pula sup ayam Hungaria yang serupa dengan soto ayam di Indonesia.

Dia berharap festival ini dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan tradisi Eropa Tengah kepada masyarakat Indonesia. Ke depan, kegiatan serupa juga direncanakan tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi akan diperluas ke Surabaya.

Slovenia membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi guna mengatasi kelangkaan di SPBU.

Kondisi kelangkaan tersebut dipicu oleh praktik penimbunan serta fenomena pengisian bahan bakar lintas negara sebagai imbas dari konflik Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.

Pengisian lintas negara ini merujuk pada pengemudi dari negara tetangga, khususnya Austria, yang memanfaatkan harga BBM di Slovenia yang lebih murah

Perdana Menteri Slovenia Robert Golob menetapkan, selain kendaraan pribadi, pembatasan pengisian BBM juga berlaku untuk perusahaan dan konsumen prioritas seperti petani maksimal 200 liter per hari.

Meski ada pembatasan, Robert Golob memastikan stok BBM Slovenia masih aman dan tidak akan terjadi kelangkaan total.

"Stok bahan bakar di Slovenia mencukupi, gudang-gudang dalam kondisi penuh, dan tidak akan ada kelangkaan bahan bakar," katanya dilansir dari Reuters pada Kamis (26/3).

Pembatasan beli BBM ini diterapkan bertepatan dengan penyelenggaraan pemilu di negara tersebut.

Pemerintah sebelumnya menyoroti kinerja perusahaan distributor minyak terbesar di Slovenia, yaitu Petrol.

Pada Minggu (22/3), Pemerintah Slovenia menuding Petrol gagal mengatasi gangguan distribusi BBM yang terjadi.

Pemerintah Slovenia kemudian menginstruksikan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran dalam perdagangan bahan bakar dan pengelolaan infrastruktur kritis. Pemerintah Slovenia sendiri memiliki saham sebesar 32,3 persen di Petrol.

Sovereign Wealth Fund Slovenia pun diminta menggelar rapat pemegang saham untuk melakukan audit khusus terhadap operasi logistik Petrol sejak 16 Maret.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Slovenia telah diperintahkan menyerahkan laporan kepada aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana oleh sejumlah staf Petrol.

Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Petrol membantah adanya pelanggaran. Mereka menyebut gangguan pasokan di sejumlah SPBU terjadi akibat lonjakan permintaan yang tiba-tiba dalam beberapa hari terakhir.

Mereka membantah adanya ketidakteraturan atau tanggung jawab atas kelangkaan tersebut.

"Tim koordinasi krisis terus memantau situasi untuk menstabilkan pasokan," ujar pihak Petrol.

Pemerintah Slovenia pun mengerahkan militer dalam rangka mendukung distribusi BBM.

Pemerintah juga mengimbau pelaku ritel untuk menyiapkan langkah khusus bagi pengemudi asing yang ingin mengisi BBM di Slovenia, namun belum merinci bentuk kebijakan yang dimaksud.

Pada Minggu lalu, banyak SPBU di Slovenia yang tutup. Sementara itu, SPBU milik grup MOL asal Hungaria tetap buka, tetapi telah membatasi pembelian lebih ketat, yakni hanya 30 liter untuk kendaraan pribadi.

BUDAPEST - Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban meluapkan kekesalannya atas keputusan Uni Eropa (UE) yang memberi pinjaman kepada Ukraina hingga €90 miliar (lebih dari Rp1.775 triliun). Yang lebih membuatnya kesal karena para oligarki Ukraina menjalani gaya hidup mewah, termasuk memiliki toilet emas.

Menurut Orban, akan lebih baik membelanjakan uang itu di dalam negeri negara-negara Uni Eropa daripada membiayai toilet emas untuk para oligarki Ukraina.

Berbicara pada pembukaan ruas jalan tol baru yang menghubungkan bagian-bagian tengah Hungaria pada hari Senin (22/12/2025), Orban menekankan keuntungan membelanjakan uang pajak Hungaria di dalam negeri daripada untuk pinjaman lain ke Ukraina, di mana lingkaran dalam Presiden Volodymyr Zelensky telah terungkap dalam skandal korupsi besar-besaran.

“Saya baru saja kembali dari Brussels...di mana para pria cerdas telah memutuskan untuk memberi Ukraina €90 miliar dalam bentuk pinjaman—jelas berharap untuk mendapatkannya kembali nanti dengan bunga yang besar,” kata Orban.

Seandainya Hungaria tidak memilih untuk keluar, kata Orban, wajib pajak Hungaria akan menghadapi tagihan lebih dari €1 miliar, dua kali lipat harga bagian jalan tol yang sedang dia buka.

“Yang benar adalah, uang itu lebih baik dihabiskan di sini...untuk jalan modern, daripada...untuk oligarki Ukraina demi toilet emasnya,” katanya.

Gambar toilet emas milik Timur Mindich, sosok oligarki penuh teka-teki yang dikenal sebagai “dompet Zelensky", telah menjadi identik dengan skema korupsi senilai USD100 juta yang baru-baru ini terungkap—yang dijalankan oleh lingkaran dalam pemimpin Ukraina. Mindich berhasil melarikan diri dari negara itu beberapa jam sebelum agen anti-korupsi mencapai apartemennya, tempat singgasana berkilauan itu ditemukan.

Orban telah berulang kali mengkritik pendanaan Uni Eropa untuk Ukraina, dan menuduh kepemimpinan blok Eropa tersebut mengabaikan korupsi di Ukraina.

Pekan lalu, para pendukung Kyiv di Eropa gagal menyetujui "pinjaman reparasi" yang akan menggunakan sekitar €210 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan sebagai jaminan untuk menutupi defisit anggaran Ukraina yang besar. Sebaliknya, mereka memilih untuk mendanai Kyiv melalui utang bersama, berencana untuk mengumpulkan €90 miliar selama dua tahun ke depan, yang didukung oleh anggaran Uni Eropa. Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko mendapatkan pengecualian dari skema tersebut.

Para kritikus telah memperingatkan bahwa banyak negara Uni Eropa sudah memiliki utang yang tinggi serta defisit anggaran yang besar, dan bahwa pinjaman bersama lebih lanjut akan memperdalam tekanan fiskal dan mengalihkan risiko kepada wajib pajak.

Menurut pejabat senior blok tersebut yang dikutip oleh Politico, para pembayar pajak Uni Eropa harus membayar €3 miliar per tahun untuk biaya pinjaman guna membiayai perekonomian dan militer Kyiv yang sedang runtuh di bawah skema pinjaman tersebut.

BUDAPEST - Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban mengkritik paket dukungan UE senilai 90 miliar euro (Rp1764 triliun) untuk Ukraina pada tahun 2026–2027, menyebutnya sebagai "uang sia-sia" dan berpendapat generasi mendatang akan menanggung biayanya, seperti yang dilaporkan Reuters.

Dia mengungkap sejumlah poin penting. “Sudah jelas Ukraina tidak akan membayar kembali pinjaman UE, dan anak-anak dan cucu-cucu dari mereka yang menyetujuinya akan menanggung biayanya,” ungkap dia.

Hungaria tidak ikut serta dalam inisiatif ini. "Bagus bahwa kita tidak berpartisipasi… Ini adalah uang sia-sia," kata Orban seperti dikutip Reuters.

Orban berpendapat UE membatalkan gagasan untuk menyita aset Rusia setelah menyadari aset pribadi UE di Rusia lebih besar dan dapat dibekukan sebagai pembalasan.

Jika Rusia menggugat atas penyitaan tersebut, Uni Eropa dapat dipaksa untuk mengembalikan "dua kali lipat jumlahnya."

Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko tidak berpartisipasi dalam memberikan jaminan untuk pinjaman Uni Eropa sebesar 90 miliar euro kepada Kiev, menurut pernyataan Dewan Uni Eropa.

BRUSSELS - Hungaria, negara anggota Uni Eropa dan NATO, kesal setelah didesak Komisi Eropa untuk mengirimkan uang lebih banyak ke Ukraina ketika negara yang sedang perang melawan Rusia itu diguncang skandal korupsi besar.

Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban menyebut Kyiv "mafia perang" yang sedang menggelapkan dana para pembayar pajak Eropa.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengirimkan surat kepada negara-negara anggota Uni Eropa pada hari Senin yang mendesak kesepakatan cepat untuk memenuhi kebutuhan militer dan keuangan Ukraina selama dua tahun ke depan.

Menurut surat tersebut, yang bocor ke media, defisit anggaran Kyiv yang semakin melebar mencapai sekitar €135,7 miliar (lebih dari USD152 miliar). Surat itu menguraikan tiga kemungkinan sumber pendanaan untuk Ukraina, yakni kontribusi bilateral sukarela dari negara-negara anggota Uni Eropa, pinjaman bersama di tingkat Uni Eropa, dan pinjaman reparasi berdasarkan aset Rusia yang diimobilisasi.

Orban menulis di X bahwa dia telah menerima surat tersebut, yang menyatakan bahwa kesenjangan pembiayaan Ukraina signifikan dan mendesak negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengirimkan lebih banyak uang ke Kyiv.

"Sungguh mencengangkan. Di saat sudah jelas bahwa mafia perang sedang menggelapkan uang pembayar pajak Eropa, alih-alih menuntut pengawasan yang nyata atau menangguhkan pembayaran, Presiden Komisi justru menyarankan agar kita mengirimkan lebih banyak lagi," tulisnya, yang tampaknya merujuk pada skandal korupsi besar-besaran yang baru-baru ini terungkap di Ukraina.

Orban menyamakan pendekatan tersebut dengan berkomentar, "Mencoba membantu seorang pecandu alkohol dengan mengirimkan sekotak vodka lagi."

"Hungaria belum kehilangan akal sehatnya," lanjut dia, yang menentang desakan Presiden Komisi Eropa.

Badan antikorupsi Ukraina awal bulan ini mengungkap dugaan skandal korupsi yang didalangi oleh mantan mitra bisnis Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Timur Mindich—yang menggelapkan sekitar USD100 juta suap dari kontrak dengan operator tenaga nuklir negara itu, Energoatom. Perusahaan tersebut sangat bergantung pada bantuan asing.

Skandal korupsi ini mencuat ketika Kyiv mendesak para sponsornya untuk mendapatkan pinjaman sebesar €140 miliar yang didukung oleh aset bank sentral Rusia yang dibekukan oleh Barat–sebuah rencana yang ditentang oleh Belgia, tempat sebagian besar dana yang dibekukan tersebut disimpan.

Moskow menganggap setiap penggunaan asetnya sebagai "pencurian" dan telah berjanji akan memberikan respons hukum.

Skandal korupsi di Ukraina ini dapat menjadi argumen penting bagi para politisi Eropa yang menganjurkan pengurangan bantuan untuk Kyiv, menurut lapor surat kabar Le Monde, Selasa (18/11/2025).

Kyiv saat ini juga sedang berjuang untuk mendapatkan pinjaman baru dari Dana Moneter Internasional (IMF).