Badan Gizi Nasional (BGN) membantah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjar Martapura Tungkaran, Kalimantan Selatan kembali beroperasi usai terjadi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis.

Kabar kembali beroperasinya dapur MBG tersebut viral di media sosial.

"Perlu kami luruskan, dapur SPPG Banjar Martapura Tungkaran sudah berhenti beroperasi sejak 10 Oktober, dan sampai hari ini belum ada aktivitas distribusi MBG dari lokasi tersebut," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati dalam keterangan tertulis, Senin (13/10).

Hida menjelaskan video viral tersebut sebenarnya menampilkan kegiatan dari SPPG Mutiara Kota Banjar, Jawa Barat, yang kebetulan memiliki nama hampir serupa dengan dapur SPPG Banjar Martapura Tungkaran di Kalimantan Selatan. Kesamaan nama ini lah yang kemudian memicu kesalahpahaman publik.

"SPPG Mutiara yang berlokasi di Kota Banjar, Jawa Barat, tidak memiliki hubungan operasional dengan SPPG Banjar Martapura Tungkaran di Kalimantan Selatan. Jadi, informasi bahwa dapur Martapura masih beroperasi dan mendistribusikan makanan adalah tidak benar," tegas Hida.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BGN terus melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap insiden di Martapura bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Ia juga menegaskan bahwa program nasional MBG tetap berjalan, dengan pengalihan sementara distribusi dari dapur lain yang telah memenuhi standar keamanan pangan.

"Kami memastikan setiap dapur MBG beroperasi sesuai standar higienitas dan kelayakan. Evaluasi yang dilakukan saat ini bertujuan agar kejadian di Martapura tidak terulang dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," tutup Hida.

BGN menutup 40 SPPG buntut maraknya kasus keracunan usai menyantap menu MBG. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan 40 SPPG itu ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan, hingga seluruh investigasi rampung.

"40 dapur kami tutup untuk batas waktu yang tidak kami tentukan sampai semua penyelidikan, baik investigasi ataupun perbaikan perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9).

Nanik menyampaikan 40 SPPG itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, beberapa di antaranya di Cipongkor, Cihampelas, Sukabumi, hingga Mamuju.

Nanik menyatakan bahwa setidaknya ada 45 dapur SPPG yang tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab insiden keracunan.

"Hari ini kami mencatat, ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan," ujar dia.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyampaikan pandangan terkait rencana pemerintah meluncurkan Program Magang Nasional agak tak menjadi celah bagi pengusaha nakal mengakali kewajiban ketenagakerjaan.

Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan penghargaan terhadap kontribusi peserta magang melalui pemberian upah setara upah minimum provinsi (UMP).

"Ini merupakan sinyal positif dalam mengakui hak-hak dasar pekerja magang dan memberikan insentif yang layak bagi generasi muda untuk meningkatkan keahlian mereka," kata Mirah dalam keterangan tertulis, Senin (13/10).

Namun, Mirah memberikan empat catatan agar program magang tidak menjadi celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Catatan pertama, program magang harus memiliki batas waktu magang yang jelas.

Kedua, struktur pelatihan dan pembinaan yang nyata. Ketiga, larangan penggunaan peserta magang sebagai pengganti pekerja tetap. Terakhir, pengawasan yang kuat dari pemerintah serta pelibatan serikat pekerja.

"ASPIRASI mendukung langkah pemerintah selama pelaksanaannya transparan, adil, dan melindungi hak-hak pekerja. Magang harus menjadi jembatan menuju pekerjaan layak, bukan alat eksploitasi. Dengan pengawasan yang baik, program magang nasional dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat dan berkeadilan," kata Mirah.

Pemerintah akan menyelenggarakan Program Magang Nasional pada 20 Oktober mendatang dengan diikuti 20 ribu peserta. Program ini diperuntukkan bagi para lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun, baik sarjana maupun diploma.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan para peserta akan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan UMP di tempat magang.

"Jadi contohnya berapa? Misalnya di Jakarta, ya berarti upah minimum di sini Rp5,4 juta-Rp5,5 juta. Tiap bulannya para sarjana yang bekerja, yang magang, ya dapat segitu, dan tentunya nanti di daerah lain, sesuai dengan upah minimum dari kota dan daerah tersebut," ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman membeberkan tugas khusus yang diberikan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya resmi ditunjuk menggantikan Arief Prasetyo Adi.

Amran mengatakan Prabowo menugaskannya untuk mempercepat swasembada pangan nasional agar bisa segera terwujud dan memberikan manfaat bagi petani serta konsumen.

"Tugas dari Bapak Presiden (Prabowo) jelas: swasembada secepat-cepatnya, menguntungkan petani, konsumen tersenyum," ujar Amran usai memimpin rapat perdana bersama jajaran Bapanas di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10).

Dalam rapat tersebut, Amran langsung meminta jajarannya memantau harga pangan strategis secara realtime setiap hari.

Ia meminta agar pengawasan terhadap seluruh komoditas pangan yang mendapat subsidi pemerintah senilai Rp150 triliun dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.

"Kami minta dipantau terus-menerus, diawasi, khususnya pangan yang disubsidi pemerintah Rp150 triliun subsidi pemerintah. Itu kita wajib intervensi. Karena kita harus jaga petani dengan HPP, jaga konsumen dengan HET, mutlak. Semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi, diawasi," ujarnya.

Amran menambahkan dirinya optimistis dapat memperkuat kinerja Bapanas karena sudah lama bekerja dengan sebagian besar tim di lembaga tersebut.

"Mereka ini bukan tim baru, ini dari dulu saya sama-sama semua. Dia sudah ngerti cara kerja kita. Jadi insya Allah kami yakin ke depan lebih baik," ujarnya.

Selain swasembada, Amran menyebut stabilisasi harga bahan pangan pokok juga menjadi target utama.

Ia mengakui masih ada empat komoditas utama yang bergantung pada impor, yakni kopi, daging, gula, dan satu komoditas lain yang masih dalam pendataan, namun pemerintah telah menyiapkan langkah percepatan produksi dalam negeri.

"Sekarang gula, kita sudah mulai penanaman. Gula ini kita di seluruh Indonesia, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur khususnya, Sulawesi. Semua yang ada gula, Sumatra Utara, kita bongkar raton, rencana tiga tahun. Dan insya Allah white sugar, doakan paling lambat tahun depan sudah tidak impor," ujarnya.

Amran menjelaskan tahapan swasembada akan dimulai dari pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat sebelum berlanjut ke kebutuhan industri.

"Jadi yang pertama kita penuhi adalah kebutuhan pokok. Katakanlah gula, gula konsumsi dulu. White sugar yang sekarang, kemudian gula industri. Jadi ada tahapannya. Sekarang gula white sugar sudah oke, on track, on the right track. Kemudian kita ke industri," ujarnya.

Ia juga mendorong pemerataan produksi pangan di berbagai wilayah agar setiap pulau dapat mencapai swasembada.

"Sekarang ini kita swasembada kan. Dari enam provinsi kalau tidak salah, empat sudah swasembada di Pulau Kalimantan, sehingga inflasi alhamdulillah posisi mungkin lima besar terbaik dunia," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi menunjuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas menggantikan Arief Prasetyo Adi. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional yang ditandatangani pada 9 Oktober 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan Amran dilakukan karena fungsi Bapanas sebelumnya memang berada di bawah Kementerian Pertanian. Adapun Arief Prasetyo Adi disebut akan segera menerima penugasan baru dari Prabowo.

Pemerintah Indonesia resmi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif bagi ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

Sertifikasi ini akan diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan biaya pengujian laboratorium akan ditanggung oleh eksportir.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan sertifikat tersebut menggunakan mekanisme sertifikasi mutu hasil perikanan yang sudah berlaku, dengan tambahan keterangan bahwa produk bebas radioaktif.

"Untuk sertifikasi itu menggunakan sertifikasi yang sudah ada, yaitu SMHKP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan). Kami hanya menambahkan penjelasan di dalam sertifikasi itu berupa bebas radioaktif," ujar Ishartini dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

Ia menjelaskan proses sertifikasi akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) KKP di daerah, dengan syarat eksportir telah melampirkan hasil uji dari laboratorium yang ditunjuk.

"Tidak bayar untuk sertifikasinya, hanya pelaku usaha nanti mungkin terkena beban untuk biaya uji di lab-nya," ujarnya.

Pengujian akan dilakukan di laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan biayanya sepenuhnya menjadi tanggungan eksportir.

"Biaya uji lab ditanggung swasta, eksportirnya," kata Ishartini.

Ia memastikan beban tersebut tidak akan ditanggung petambak.

"Kalau dari petambak tidak menanggung biaya. Nanti biaya ini yang menanggung adalah eksportir, jadi unit pengolahan ikan. Mereka sudah biasa melakukan uji, seperti antibiotik atau salmonela, hanya sekarang tambah uji Cesium-137," tuturnya.

Menurutnya, aturan sertifikasi berlaku untuk perusahaan di kategori yellow list, yakni unit pengolahan ikan di Jawa dan Lampung yang tetap diizinkan mengekspor produk ke AS dengan syarat memenuhi ketentuan baru.

Adapun perusahaan yang masuk kategori red list hanya satu, yaitu PT Bahari Makmur Sejati (BMS), yang produknya pernah terdeteksi mengandung radioaktif di AS.

Dalam kesempatan sama, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan menjelaskan bahwa FDA telah menyetujui KKP sebagai lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat untuk ekspor udang dari wilayah yellow list.

"Untuk yellow list, badan yang melakukan sertifikasi itu adalah badan pemerintah yang disetujui oleh FDA. Kami di satgas sudah sepakat bahwa yang akan melakukan itu badan di bawah pimpinan Ibu Ishartini di KKP, dan FDA juga sudah setuju," ujarnya.

Bara menambahkan KKP tengah memfinalisasi nota kesepahaman (MoU) dengan FDA agar prosedur sertifikasi memiliki kejelasan teknis.

"Ibu Ishartini sudah menyiapkan MoU dengan FDA agar SOP-nya itu jelas di sana, kriterianya dan segala macam," kata Bara.

Sementara untuk perusahaan yang masuk red list, sertifikasi dilakukan oleh lembaga independen non pemerintah yang mendapat akreditasi dari FDA.

"Red list itu hanya satu saja, yaitu PT BMS. Dan itu nanti melakukan sertifikasi oleh third party yang diberikan akreditasi oleh FDA," ujarnya.

Bara memastikan pasar AS tidak ditutup bagi udang dan cengkeh dari Indonesia. Pembatasan hanya berlaku bagi produk dari Jawa dan Lampung yang wajib disertifikasi sebelum masuk ke AS.

"Import alert ini bukan pelarangan total terhadap seluruh produk udang dan bukan penghentian perdagangan. Pasar AS tetap terbuka bagi udang dan cengkeh asal memenuhi ketentuan tersebut," katanya.

Ia juga menyebut Satgas bersama KKP sedang melakukan negosiasi dengan FDA agar kontainer udang yang sudah dalam perjalanan sebelum pemberlakuan aturan baru pada 3 Oktober lalu dapat dikecualikan dari kewajiban sertifikasi.

Kewajiban sertifikat bebas radioaktif ini muncul setelah FDA mengeluarkan Import Alert pada 3 Oktober 2025, yang memberlakukan sertifikasi wajib untuk udang dan rempah dari Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025.

Kebijakan ini didasarkan pada hasil temuan FDA dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) yang mendeteksi keberadaan isotop radioaktif Cesium-137 pada beberapa sampel udang dan cengkeh asal Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa sumber paparan Cs-137 bukan berasal dari tambak atau perkebunan, melainkan dari aktivitas industri logam di kawasan Cikande, Banten. Kontaminasi tersebut telah terlokalisasi dan ditangani melalui langkah dekontaminasi serta pengawasan lintas kementerian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang kini merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah menggabungkan dua posisi strategis tersebut.

Amran menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi, sekaligus mengikuti arahan langsung dari pimpinan.

"Ini pertanyaan agak berat ya. Karena kita ini hanya ikut perintah, ikut perintah dari atasan. Tetapi ini kita tahu antara Badan Pangan, dulu kan Badan Pangan di bawah Kementerian Pertanian termasuk (Badan) Karantina. Mungkin, mungkin salah satu adalah efisiensi," ujar Amran dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Bapanas di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10).

Dalam kesempatan sama, Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Arief Prasetyo Adi atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat sebagai kepala Bapanas.

Ia menyebut Arief sebagai sosok pekerja keras dan berintegritas tinggi yang turut berkontribusi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Terima kasih kepada Pak Arief. Beliau adalah sahabat saya sejak 10 tahun yang lalu waktu beliau masih dirut Food Station. Kami kenal beliau pekerja keras, berintegritas, cerdas, luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih Pak Arief atas kinerja terbaiknya selama ini," ujar Amran.

Amran menambahkan capaian menuju swasembada pangan nasional yang diharapkan tercapai dalam waktu dekat juga merupakan hasil kerja bersama, termasuk kontribusi dari Arief.

"Perlu juga kami sampaikan insyaallah mudah-mudahan tahun ini Indonesia swasembada pangan bila tidak ada aral melintang dua-tiga bulan ke depan. Dan itu adalah kerja keras kita semua termasuk Pak Arief," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai kepala Bapanas menggantikan Arief Prasetyo Adi melalui Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan itu dilakukan karena fungsi Bapanas sebelumnya memang berada di bawah Kementerian Pertanian.

"Bahwa sebenarnya fungsi dari tugas Badan Pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian," ujar Prasetyo.

Ia juga menyebut Arief segera mendapat penugasan baru dari Prabowo.

Pemerintah memastikan sumber paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk cengkeh Indonesia yang terdeteksi di Amerika Serikat (AS) berasal dari wilayah Lampung, bukan dari pabrik pengolahan di Surabaya.

Hal ini disampaikan Ketua Divisi Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Cs-137 Bara Hasibuan setelah tim gabungan melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi terkait.

"Begitu mendapatkan laporan resmi dari US FDA mengenai produk cengkeh Indonesia yang terkontaminasi Cs-137 yang ditemukan di AS, Satgas Penanganan Cs-137 melalui BAPETEN langsung mengirim tim untuk meninjau tiga lokasi, yaitu Surabaya sebagai lokasi pengolahan cengkeh, serta dua sumber pasokan dari perkebunan di Pati, Jawa Tengah, dan Lampung," ujar Bara dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

Dari hasil penelusuran, ditemukan adanya kontaminasi di salah satu perkebunan di Lampung. Bara menjelaskan bahwa paparan tersebut bersifat terbatas dan tidak menyebar ke wilayah atau komoditas lain.

"Kami bisa memberikan konfirmasi bahwa ditemukan kontaminasi di perkebunan di Lampung. Kontaminasi tersebut ditemukan dalam jumlah terbatas dan tidak meluas ke wilayah atau komoditas lainnya," katanya.

Sebagai langkah kehati-hatian, Satgas bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merekomendasikan agar produk cengkeh yang terindikasi terkontaminasi tidak diperjualbelikan sementara waktu hingga hasil uji laboratorium lanjutan selesai dilakukan.

Tim juga terus menelusuri sumber paparan Cs-137 yang ditemukan di Lampung untuk memastikan tidak terjadi perluasan dampak.

"Pemerintah sedang bergerak cepat melokalisir kontaminasi ini agar tidak meluas ke wilayah lain. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil uji laboratorium resmi. Pemerintah akan terus memberikan informasi terkini secara terbuka kepada publik secara terus menerus," ujar Bara.

Ia menambahkan saat ini tim dari BAPETEN masih melakukan investigasi untuk mengidentifikasi sumber pasti kontaminasi tersebut. Hasil sementara menunjukkan belum ada indikasi keterkaitan dengan aktivitas industri logam seperti kasus sebelumnya di Banten.

Kasus dugaan paparan radioaktif Cs-137 di Indonesia pertama kali mencuat setelah otoritas Amerika Serikat menolak masuknya produk udang beku asal Indonesia pada Agustus 2025 karena terdeteksi mengandung unsur radioaktif.

Investigasi lanjutan di dalam negeri menemukan material logam bekas yang mengandung Cs-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Paparan di kawasan tersebut telah dinyatakan sebagai kejadian khusus cemaran radiasi, dengan pemerintah menutup akses ke lokasi dan melakukan proses dekontaminasi.

Sementara di Surabaya, pemeriksaan terhadap pabrik pengolahan cengkeh menunjukkan tingkat radiasi dalam batas normal dan tidak ditemukan adanya paparan aktif.

PiX Creative Mindworks kembali unjuk kreativitas lewat sentuhan teknologi berupa inovasi visual CGI yang menggemaskan. Dalam rangkaian acara Lactogrow Playworld 2025, brand susu Lactogrow mempercayai PiX membuat CGI untuk content invitation di Instagram, yang digelar di Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.

Visual ini bukan sekadar animasi, tetapi undangan bagi para keluarga dan anak-anak untuk masuk ke dunia bermain penuh warna dan keceriaan. Dengan gaya visual yang playful, CGI dari PiX Creative Mindworks berhasil menggambarkan esensi Lactogrow Playworld, tempat di mana anak-anak bebas berimajinasi, bereksplorasi, dan tumbuh bersama tawa dan kreativitas.

Hal itu disampaikan oleh Head of PiX Creative Mindworks, Hari Nurafandi, yang melihat setiap proyek sebagai sarana untuk menyalakan imajinasi anak-anak, selain sebagai pekerjaan visual. Menurut Hari, kolaborasi Lactogrow membuktikan bahwa perpaduan ide kreatif dan teknologi bisa menciptakan pengalaman visual yang membawa pesan positif bagi anak-anak.

"Kami ingin setiap CGI kami terasa seperti dunia bermain yang penuh warna, rasa ingin tahu, dan tawa anak-anak. Karena dari situlah imajinasi tumbuh. Kami ingin setiap visual CGI dari PiX bukan sekadar animasi, tapi sebuah pengalaman yang mengajak anak-anak dan keluarga masuk ke dunia imajinasi yang hangat dan penuh makna." ujar Hari.

Lebih dari visual memukau, CGI karya PiX Creative Mindworks juga memperkuat pesan utama Lactogrow, yakni imajinasi, permainan, dan proses tumbuh kembang anak. Melalui storytelling visual yang menggemaskan, PiX menghadirkan CGI yang menarik, juga selaras dengan misi brand.

Tim brand pun mengaku puas dengan hasil CGI buatan PiX. Account Executive, VML Indonesia, Ketut Ajeng Sespiani menilai, PiX telah mengalami perkembangan pesat dan menunjukkan kemajuan yang baik, dengan tetap terbuka menerima masukan.

"PiX juga bersedia menyempurnakan pekerjaan mereka serta mengeksplorasi ide-ide baru, yang membuat keseluruhan proses menjadi lebih lancar dan kolaboratif. Tim PiX juga sangat mudah diajak berkomunikasi, selalu terbuka untuk berdiskusi, dan fleksibel selama proses negosiasi, bahkan saat menghadapi masukan yang menantang dari tim brand atau tenggat waktu yang ketat," tutur Ketut Ajeng.

"Good work, PIX! Kami sangat menghargai keterbukaan dan dedikasi kalian dan kami menantikan hasil yang lebih baik lagi di proyek-proyek berikutnya." pungkasnya.

Melalui sentuhan CGI dari PiX Creative Mindworks, Lactogrow Playworld 2025 berhasil menarik audiens yang tepat untuk mempromosikan event menjadi lebih seru. PiX Creative Mindworks bisa dihubungi melalui WhatsApp +62 811-1306-888.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Arief Prasetyo Adi dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan menunjuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai penggantinya.

Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya menyatukan langkah dan pola pikir dalam kebijakan pangan nasional.

"Selamat untuk Pak Amran dan terima kasih banyak untuk Mas Arief yang telah bekerja keras selama ini sebagai Kepala Bapanas," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Bapanas di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10).

"Pak Presiden (Prabowo) itu pikirannya besar, luas. Oleh karena itu, sungguh memang tidak mudah misalnya swasembada pangan, walaupun perintahnya tiga tahun, tapi setahun ini kita bersyukur sudah bisa tercapai," tambahnya.

Zulhas menilai langkah Prabowo sejalan dengan tantangan baru yang dihadapi pemerintah, terutama seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tahun depan.

Adapun program tersebut melibatkan 82,9 juta penerima yang membutuhkan pasokan telur, ayam, dan beras secara berkelanjutan.

"Oleh karena itu, harus segera cepat juga kita respons untuk membuka lahan-lahan baru, pangan dalam artian luas, tentu tantangannya juga tidak mudah," ujarnya.

"Tetapi menurut pengalaman kita satu tahun ini kan sudah surplus beras. Oleh karena itu yang lain-lain tentu akan bisa kita lakukan juga," imbuh dia lebih lanjut.

Zulhas menekankan pergantian kepemimpinan di Bapanas harus diikuti dengan kesamaan visi dan cara pandang antarinstansi.

Ia menyebut perubahan struktur dan sistem kerja tidak mudah, terutama dalam menyatukan mindset di seluruh jajaran pemerintah.

"Beban kita karena merubah dari yang lama dengan yang baru, termasuk mindset itu tidak mudah. Oleh karena itu segera kerja sama, soliditas, satu visi, satu misi," ujar Zulhas.

"Karena yang berdaulat itu presiden, kita itu pembantu presiden. Jadi harus satu arah, satu garis perjuangan untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan," tuturnya.

Pencopotan Arief tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional yang ditandatangani Prabowo pada 9 Oktober 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Arief akan diberikan tugas baru di posisi lain.

Arief Prasetyo Adi menjabat Kepala Bapanas sejak 21 Februari 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan atau arahan baru terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap II.

Menurutnya, bahkan pembahasan untuk BSU Rp600 ribu tahap II juga belum ada.

"Sampai sekarang belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II," ujar Yassierli dalam keterangannya, Minggu (12/10).

Ia menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai pengecekan BSU untuk Oktober tidak benar. Ia menyebutkan program ini kemungkinan hanya akan berlangsung sekali di tahun ini.

"Saya lihat juga ada yang posting 'cek BSU bulan Oktober', itu sampai sekarang belum ada. Jadi bisa diasumsikan memang tidak ada," katanya.

Menurut Yassierli, BSU hanya diberikan satu kali pada pertengahan tahun ini, tepatnya pada Juni dan Juli 2025. Hingga kini, tidak ada informasi resmi mengenai rencana penyaluran lanjutan.

"Belum ada arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU," tambahnya.

Program BSU merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah bagi pekerja WNI yang bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Di mana, penerimanya adalah peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU).

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usaha PT Metra Digital Media (MDMedia) dalam kolaborasi yang melibatkan WPP Media Indonesia, menggelar acara AdXelerate Executive Connect bertema "Data Driven Excellence, Unlocking Indonesia's Digital Advertising Potential to Enable Sovereignty" di Jakarta pada Kamis (9/10).

Kegiatan ini mempertemukan pelaku industri periklanan dan para pelaku usaha di berbagai sektor industri. Tujuannya adalah mengulas lebih lanjut tantangan dan peluang industri periklanan digital berbasis data di Indonesia, serta memperkuat peran AdXelerate, bagian dari Telkom Solution sebagai salah satu solusi digital unggulan TelkomGroup yang mendorong pertumbuhan industri periklanan nasional.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Telkom Indonesia, Dian Siswarini mengatakan bahwa inovasi tidak mungkin bertumbuh tanpa infrastruktur yang kokoh. Di balik setiap lompatan transformasi, selalu ada fondasi jaringan yang andal dan siap untuk masa depan.

"Selain infrastruktur yang memadai, saat ini kami tengah membangun sistem digital yang menjadi gelombang penggerak inovasi berikutnya di Indonesia," ujar Dian.

"Sebagai perusahaan yang memiliki visi mengorkestrasi ekosistem digital dan menghadirkan pengalaman digital terbaik, Telkom berkomitmen memastikan transformasi digital berjalan lancar, aman, merata, serta bermanfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat," lanjutnya.Dian memaparkan, Telkom telah mengembangkan layanan solusi digital yang relevan bagi kebutuhan industri saat ini, termasuk di bidang advertising. Dengan memanfaatkan Data Analytics berbasis AI yang aman, comply, dan berorientasi hasil, Telkom tidak hanya menyediakan jaringan, tetapi juga kesempatan.

"Khusus di sektor advertising, kami percaya bahwa pemenang bukan sekadar yang memasang iklan paling banyak, melainkan yang paling memahami konsumen dan paling presisi dalam menjangkau mereka," katanya.

Kehadiran AdXelerate, platform programmatic advertising pertama di Indonesia, menjadi jawaban TelkomGroup guna menjangkau sasaran pasar yang tepat secara efisien. AdXelerate memanfaatkan kekuatan big data analytics, memungkinkan para pengiklan untuk menampilkan produk atau layanan sesuai target dan relevan di berbagai situs berita nasional dan laman publisher lokal.

Chief Marketing Officer Danantara Asset Management, Dendi Danianto menyatakan, AdXelerate sebagai platform digital advertising merupakan bagian dari ekosistem industri yang menjadi salah satu highlight Danantara.

"Sebagai orchestrator, saat ini CMO Office Danantara masih berperan secara parsial. Ke depannya, dengan AdXelerate, kami ingin dapat berperan secara maksimal dan menjadikan AdXelerate sebagai enabler," katanya.

Dendi berharap, AdXelerate dapat menjadi platform yang dapat menyediakan solusi satu pintu yang terintegrasi bagi advertising, mendukung pertumbuhan dan kebutuhan UMKM, menjadi katalis terbentuknya ekosistem kolaboratif yang dapat memperkuat sinergi antar pelaku industri, serta mendukung ekspansi bagi ketersediaan produk dan layanan bagi bisnis atau Inventory Expansion."

Sementara, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia, Veranita Yosephine, menyampaikan bahwa sebagai salah satu solusi digital dari TelkomGroup, AdXelerate diharapkan dapat mengakselerasi bisnis melalui personalisasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen.

"Melalui AdXelerate yang merupakan bagian dari Telkom Solution, kami menghadirkan solusi digital yang bisa dimanfaatkan industri di seluruh daerah di Indonesia agar persepsi dan reputasi yang dibangun melalui digital advertising tetap relevan dan akurat," tutur Veranita.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Indonesia, Seno Soemadji menambahkan bahwa sebagai BUMN yang berperan sebagai digital enabler, Telkom memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi digital bagi industri di Indonesia.

Seno menjelaskan bahwa dalam pengembangan AdXelerate, Telkom menjunjung tinggi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku pada setiap solusi digital dari TelkomGroup, termasuk AdXelerate. Melalui AdXelerate, TelkomGroup yakin dapat berkontribusi secara optimal dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

AdXelerate Executive Connect memiliki sejumlah agenda, termasuk sesi diskusi panel dengan narasumber dan pemangku kepentingan industri periklanan digital. Diskusi panel pertama mengangkat topik "Digital Advertising Behavior Insight", menghadirkan Agency & Client Lead Indonesia Nielsen Tajendar Singh, CEO Tribun Network Dahlan Dahi, dan Country Managing Director Accenture Jayant Bhargava sebagai panelis.

Dalam sesi ini, para narasumber mengulas dari berbagai sudut pandang mengenai evolusi perilaku konsumen Indonesia di era digital, termasuk pergeseran pola konsumsi media dari TV ke perangkat mobile dan layanan on-demand. Pembahasan juga menyoroti pemanfaatan data dan insight yang dapat mendorong efektivitas programmatic advertising, sekaligus menghadirkan rekomendasi bagi brand dan agensi agar dapat beradaptasi dengan tren media.

Selain itu, diskusi ini turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pengiklan dan publisher melalui pemanfaatan kekuatan data, serta bagaimana mendorong daya saing bisnis di Indonesia melalui digital advertising.

Diskusi panel kedua yang berfokus pada topik "Data Driven Decision: Leveraging First Party Data for Strategic Decision", menghadirkan CEO WPP Media Indonesia Sri Widowati, GM Digital Advertising Business Development & Partnership Telkomsel Vicky Fathurrahman, dan CEO MDMedia Arif Prabowo sebagai panelis.

Pada sesi ini, dibahas pentingnya kekuatan data untuk meningkatkan kualitas kampanye atau promosi dan mengkonversinya menjadi penjualan. Pembahasan juga menyoroti perihal compliance pemanfaatan keunggulan data dalam mendukung strategi pemasaran berbasis data.

Para panelis juga mengupas pemanfaatan perilaku, frekuensi, dan pola belanja konsumen untuk menghasilkan insight yang relevan, serta mengulas integrasi antara pembelian offline dan kampanye online melalui konsep closed-loop marketing. Pendekatan cross-channel activation ini dinilai mampu menghadirkan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Melalui AdXelerate Executive Connect, Telkom menegaskan komitmen menyediakan berbagai solusi digital, termasuk solusi periklanan digital yang efektif, efisien, dan aman, serta mendorong pertumbuhan ekosistem digital nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan talenta muda melalui Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, hasil kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Program ini membuka kesempatan bagi lulusan baru (fresh graduate) untuk memperoleh pengalaman kerja nyata sekaligus menyiapkan diri menghadapi kebutuhan industri digital.

Direktur Human Capital Management Telkom, Willy Saelan menyampaikan, Telkom berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam menyiapkan talenta muda unggulan Indonesia.

"Melalui kolaborasi dengan Kemnaker ini, kami ingin memastikan peserta magang mendapatkan pengalaman kerja yang relevan, pembelajaran terarah, serta pendampingan profesional agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja digital," kata Willy dikutip Senin (13/10).

Program ini diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun sejak Oktober 2024, dan akan berlangsung selama enam bulan.

Selama periode magang, peserta akan memperoleh uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan industri, serta sertifikat resmi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui platform SIAPKerja di situs maganghub.kemnaker.go.id.

Sebagai perusahaan digital telco, Telkom menekankan bahwa program ini tidak hanya memberi pengalaman kerja, tetapi juga membangun ekosistem talenta masa depan dengan digital mindset yang kuat, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.

Program ini juga terhubung dengan Candidate Relationship Management System (CRMS) Telkom, bagian dari strategi pengelolaan talenta muda yang sejalan dengan program employer branding Digistar.

Dengan pendekatan ini, peserta magang berpotensi menjadi bagian dari jaringan talenta yang terus dikembangkan untuk berkontribusi dalam berbagai program strategis TelkomGroup di masa depan.

Kolaborasi ini sekaligus memperkuat komitmen Telkom dalam menjembatani dunia kampus dan industri serta mencetak generasi muda yang memiliki digital mindset, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global.

Melalui sinergi antara pemerintah dan BUMN, diharapkan terbentuk ekosistem pengembangan talenta digital yang berkelanjutan, sekaligus membuka lebih banyak peluang strategis bagi para lulusan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia.

Inisiatif ini juga sejalan dengan semangat Telkom untuk menjadi enabler transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat.

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai program pemagangan Kemnaker dan pendaftaran program pemagangan dapat dilakukan melalui website maganghub.kemnaker.go.id. serta untuk pengembangan talenta lainnya dapat diakses melalui Instagram @livingintelkom serta situs resmi careers.telkom.co.id.

Perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia, VIDA bersinergi dengan CNN Indonesia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sukses menggelar Satu Data untuk Semua pada Agustus lalu.

Satu Data untuk Semua merupakan forum yang menegaskan bahwa diperlukan konsolidasi data kependudukan nasional sebagai strategi memperkuat kepercayaan digital (digital trust), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif.

Ajang ini sekaligus menandai bahwa selain teknologi, kepercayaan digital juga dapat dibangun melalui tata kelola data yang inklusif. Dalam hal ini, dibutuhkan kolaborasi erat antara regulator, industri, dan masyarakat agar Satu Data untuk Semua benar-benar menjadi gerakan nasional.

Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menyampaikan bahwa kepercayaan ini akan menjadi modal utama Indonesia dalam menghadapi tantangan transformasi digital global.

"Satu Data untuk Semua adalah strategi nasional yang tidak hanya memudahkan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan digital," ujar Niki.

Gelaran Satu Data untuk Semua pun sejalan dengan riset VIDA Whitepaper Where's The Fraud yang menjelaskan pentingnya aspek keamanan data. Temuan white paper menunjukkan bahwa ancaman digital seperti deepfake fraud dan account takeover (ATO) berkembang pesat di Indonesia, sehingga data masyarakat perlu dikelola dengan standar keamanan tertinggi guna menghindari penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, integrasi data kependudukan yang dilakukan Dukcapil menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital nasional. Lewat Satu Data untuk Semua, Dukcapil memastikan data kependudukan yang menjadi basis identitas nasional terlindungi dengan baik, yang juga menjadi bagian dari upaya membangun digital trust sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi digital nasional.

VIDA mencatatkan, Satu Data untuk Semua memiliki sejumlah manfaat nyata. Misalnya di sektor perbankan dan fintech, integrasi data memudahkan proses e-kYC dan pembukaan rekening, sekaligus menekan risiko penyalahgunaan identitas pribadi.

Di sektor asuransi, klaim nasabah dapat diproses lebih efisien karena data peserta terhubung langsung dengan basis data nasional. Pada aspek kesehatan digital, data pasien yang konsisten memudahkan akses layanan lintas rumah sakit dan aplikasi kesehatan, juga mengurangi kesalahan input dan mempercepat penanganan.

Untuk UMKM dan kredit mikro, verifikasi identitas pelaku usaha menjadi lebih cepat, sehingga mempermudah akses pembiayaan dan layanan digital formal. Sementara di sektor transportasi dan logistik, validasi identitas pengguna maupun kurir menjadi lebih akurat, yang meningkatkan keamanan sekaligus efisiensi rantai pasok.

Secara umum, data yang terintegrasi membuat operasional di berbagai sektor di atas menjadi lebih efisien, transparan, dan terpercaya. Pada saat bersamaan, juga memperkuat iklim investasi dalam negeri.

Pasalnya, investor domestik maupun internasional akan lebih yakin pada stabilitas dan tata kelola data nasional, yang merupakan pondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Adapun bagi masyarakat sipil, integrasi data memberi manfaat mulai optimalisasi perlindungan identitas, serta memudahkan pelayanan publik dengan penyerahan data di awal untuk digunakan lintas instansi tanpa proses berulang.

Manfaat selanjutnya, adalah kepastian hukum dan regulasi. Sejalan dengan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan regulasi perlindungan konsumen, tata kelola data ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Beragam manfaat inisiatif Satu Data untuk Semua ini dapat digunakan baik oleh pemerintah, industri, maupun masyarakat sebagai pijakan menuju tata kelola data yang lebih baik dan aman hingga 31 Oktober 2025.