Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai keberlanjutan dan kepastian kerja bagi para peserta Magang Nasional sangat penting untuk ditelaah lebih jauh dengan industri.

“Grand design dari program magang yang mestinya harus disesuaikan dengan kebijakan industri atau kebijakan pengembangan usaha, bisnis dan sektor yang mana (yang relevan) itu menjadi sangat penting,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dengan mempertimbangkan relevansi program dan kebutuhan dunia kerja, lanjut dia, diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman sebelum memasuki pasar kerja, tapi juga kepastian dalam memulai karier dengan matang.

“Jadi diperlukan dialog, koordinasi dengan pihak industrinya supaya nanti program magang ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan arah prioritas ke depan,” ujar dia.

Senada dengan Faisal, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan perusahaan juga diharapkan memiliki kepastian bagi para peserta magang agar dapat bekerja setelah menjalani setidaknya enam bulan dari program itu.

“Kita tetap mendorong adanya kepastian karier peserta magang yang diperjelas. Itu yang paling penting dari program Magang Nasional ini,” kata Nailul.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 11.949 orang telah menyelesaikan Magang Nasional Tahap I.

Kemnaker pun masih melakukan pengumpulan data terkait jumlah peserta magang yang sudah direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalankan program.

Dari informasi terakhir, Kemnaker mencatat sudah ada perusahaan yang merekrut 20-30 persen dari peserta magang tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Maka sudah sewajarnya ada pembagian porsi uang saku kepada perusahaan yang menikmati modal labor tersebut

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana patungan uang saku untuk peserta Program Magang Nasional antara pemerintah dan perusahaan wajar untuk dilakukan.

Menurut Nailul, pembagian beban (burden sharing) ini wajar karena pada pelaksanaan Magang Nasional pertama, seluruh uang saku ditanggung oleh negara, sementara perusahaan mitra penyelenggara magang juga mendapatkan hasil yang produktif dari keikutsertaan peserta lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi tersebut.

“Maka sudah sewajarnya ada pembagian porsi uang saku kepada perusahaan yang menikmati modal labor tersebut. Mereka secara output produksi meningkat, namun tidak mengeluarkan biaya,” kata Nailul saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

“Jadi secara tata kelola program harusnya memang ada share juga dari perusahaan. Seharusnya, itu perusahaan juga sudah diuntungkan,” ujarnya menambahkan.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai wacana pembagian kontribusi bagi uang saku peserta Magang Nasional memerlukan diskusi, dialog, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan industri.

“Apalagi kalau kemudian industrinya mau dibebani juga untuk sebagian daripada honornya, begitu,” ujar Faisal.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Yassierli di Jakarta, Jumat (24/4).

Lebih lanjut, ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Dan komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kadin menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah yang menambah kuota program magang menjadi 150 ribu orang,

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai wacana penambahan kuota peserta Magang Nasional hingga 150 ribu orang dapat memperluas peluang kerja angkatan kerja muda dan baru.

“Kadin menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah yang menambah kuota program magang menjadi 150 ribu orang,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

“Hal ini tentu bukan saja untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk sementara waktu dan menambah skill dan kompetensi peserta tapi yang paling strategis adalah menjaga ketahanan daya beli masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Daya beli masyarakat, lanjutnya mengatakan hal ini didukung dengan uang saku peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi setara upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Lebih lanjut, ia menilai kepesertaan Magang Nasional ini agar dibuka seluas mungkin, tidak hanya bagi fresh graduate, tapi juga yang lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Sehingga lulusan yang beberapa tahun yang belum mendapatkan pekerjaan memiliki kesempatan untuk ikut peserta magang,” ujar Sarman.

Ia menilai, perlu juga diatur mekanisme pergantian jika selama program berlangsung ada peserta yang diterima bekerja di suatu perusahaan. Hal ini mengingat cukup banyak peserta yang mengikuti Magang Nasional yang diterima bekerja sehingga mengundurkan diri.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tercatat 16.112 peserta lolos dari proses seleksi Magang Nasional 2025 Tahap I yang terdiri atas 14.952 peserta tahap 1A dan 1.160 tahap 1B. Namun, jumlah peserta aktif menurun menjadi 11.949 orang, yakni 11.110 peserta pada tahap 1A dan 839 pada tahap 1B.

“Jadi diharapkan kalau ada yang mengundurkan diri, (slot kosong) bisa langsung diisi,” ujarnya.

Ia berharap, program ini para peserta memiliki kompetensi dan mengenal dunia kerja dari berbagai aspek, sehingga mereka lebih siap untuk bekerja setelah Magang Nasional selesai dilakukan.

“Oleh karena itu, dunia usaha sangat menyambut baik penambahan kuota ini di tengah sempit lapangan pekerjaan akibat dari dampak geopolitik global yang menekan sektor swasta,” kata Sarman.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah meminta perusahaan untuk menanggung 20% hingga 30% uang saku peserta Program Magang Nasional tahap kedua, setelah pada tahap pertama pemerintah menanggung seluruh biaya. Rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan, sementara Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan peningkatan kuota magang pada 2026 menjadi 150.000 peserta atau naik 50 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Masih dijajaki dulu. Ya, artinya kita lihat ini ya, lihat kemungkinannya seperti apa," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Di sisi lain, Kemnaker mengusulkan peningkatan kuota Program Magang Nasional pada 2026 menjadi 150.000 peserta. Jumlah tersebut naik sekitar 50% dibandingkan kuota tahun sebelumnya. Menurut Cris Kuntadi, usulan tersebut muncul setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemagangan tahun 2025 yang dinilai mendapat respons positif, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto. "Jadi kami mengusulkan untuk ada program pemagangan nasional di 2026 kembali. Dan yang kami usulkan itu 150.000, jadi naik 50%," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Cris, masih mengkaji berbagai kemungkinan terkait besaran kontribusi perusahaan maupun komposisi peserta, termasuk apakah program masih akan didominasi lulusan diploma dan sarjana atau akan diperluas hingga lulusan SMA.

Wacana burden sharing ini muncul seiring dengan semakin membesarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program magang nasional. Pada tahap pertama, pemerintah menanggung 100% uang saku peserta, sehingga untuk keberlanjutan program, partisipasi aktif korporasi dinilai penting guna meringankan beban APBN sekaligus menciptakan rasa memiliki dari dunia usaha.

Pemerintah berharap skema pembagian biaya ini tidak mengurangi minat perusahaan untuk menerima peserta magang, justru sebaliknya meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Dengan adanya kontribusi perusahaan, peserta magang juga diharapkan mendapatkan pengalaman yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mendorong adanya burden sharing atau pembagian beban dengan perusahaan untuk magang tahap kedua.

"Kami minta mereka sharing. Ya, 20–30% ditanggung korporasi. Burden sharing harus kita dorong. Kalau kemarin kan 100% dibayar pemerintah," ujar Airlangga dalam acara Jakarta Globe Insight di Jakarta, Selasa (28/4).

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan program Magang Nasional 2026 dengan skala yang lebih besar. Kemnaker menargetkan sebanyak 150.000 peserta, meningkat 50 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 100.000 orang.

Ekspansi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapan talenta kerja, khususnya di tengah kebutuhan industri yang semakin terdigitalisasi.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan rencana tersebut sudah diajukan, meski sejumlah aspek teknis masih dalam tahap pembahasan. Salah satunya terkait skema pendanaan bagi peserta magang.

“Masih dijajaki. Kita lihat dulu kemungkinan implementasinya seperti apa,” ujar Cris saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Salah satu wacana yang mencuat adalah keterlibatan perusahaan dalam pemberian uang saku peserta magang. Selama ini, insentif tersebut sepenuhnya bersumber dari anggaran negara. Ke depan, pemerintah membuka peluang adanya skema pembagian kontribusi antara negara dan industri.

Sebeleumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sendiri mengatakan keterlibatan perusahaan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas program sekaligus memperkuat koneksi antara peserta dengan dunia kerja nyata.

“Kami sedang mengkaji agar perusahaan bisa lebih aktif terlibat, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan walaupun ya tentu tidak dominan dan ini sedang kita kaji, sedang kita siapkan," ungkap Yassierli dalam Penutupan Magang Nasional Batch I, Jumat (24/4/2026).

Selain insentif, Kemnaker juga mendorong perusahaan memberikan nilai tambah lain, seperti sertifikat kompetensi di akhir program. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing peserta, terutama di sektor ekonomi digital yang menuntut keterampilan terverifikasi.

Dari evaluasi program sebelumnya, keterlibatan aktif perusahaan dalam memberikan tugas dan pengalaman kerja dinilai berdampak positif terhadap perkembangan peserta, baik dari sisi produktivitas maupun kesiapan kerja.

Tak hanya itu, Kemnaker juga tengah mengkaji kemungkinan perluasan kriteria peserta. Jika sebelumnya program banyak menyasar lulusan D3 dan S1, ke depan tidak menutup kemungkinan menjangkau segmen yang lebih luas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada perusahaan untuk menanggung 20–30 persen uang saku bagi peserta Magang Nasional untuk tahap kedua.

“Kami minta mereka (perusahaan) sharing (beban uang saku). Ya, 20–30 persen ditanggung korporasi,” ujar Airlangga ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan bahwa pada tahap pertama, pemerintah sudah menanggung 100 persen uang saku peserta Magang Nasional.

Oleh karena itu, untuk tahap kedua, ia meminta kepada perusahaan agar turut serta menanggung uang saku peserta.

“Burden sharing (pembagian beban) harus kita dorong. Kalau kemarin kan 100 persen dibayar pemerintah,” kata Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

Ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Yassierli.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah berencana menambah kuota Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027 seiring tingginya minat pendaftar. Lalu, berapa uang saku yang akan diterima peserta?

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, peserta program magang tetap akan memperoleh uang saku bulanan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibayarkan oleh pemerintah pusat.

"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang. Kesempatan pengalaman bekerja, mendapat ilmu dari mentor," tulis keterangan resmi tersebut, dikutip Minggu (26/4).

Program Magang Nasional periode 2025-2026 sebelumnya diikuti sekitar 100 ribu peserta dari total pendaftar yang mencapai 400 ribu orang. Tingginya animo ini menjadi salah satu alasan pemerintah menambah kuota pada periode berikutnya.

Selain itu, pemerintah tengah mengkaji skema baru terkait pendanaan uang saku dengan melibatkan perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut perusahaan ke depan berpeluang ikut berkontribusi, meski bukan sebagai sumber utama.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," ujar Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1 yang disiarkan melalui YouTube Kemnaker, Jumat (24/4).

Menurutnya, keterlibatan perusahaan juga penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan, termasuk pemberian sertifikat kompetensi bagi peserta di akhir program.

Di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

Selain program magang, pemerintah turut membahas penguatan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK untuk meningkatkan kesiapan kerja, serta mendorong peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja, termasuk buruh, pekerja alih daya, dan pekerja rumah tangga.

[Gambas:Youtube]

Dengan bekal yang sudah dimiliki, saya mulai mendapatkan beberapa tawaran kesempatan kerja, yang menunjukkan bahwa pengalaman magang ini memberikan dampak positif dan diakui sebagai pengalaman yang relevan

Jakarta (ANTARA) - Enam bulan setelah diluncurkan pada 20 Oktober 2025, Program Magang Nasional resmi merampungkan tahap pertamanya pada pertengahan April 2026.

Dalam rentang waktu kurang lebih satu semester, sebanyak 11.949 orang peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi mencicipi dunia kerja di lingkungan industri hingga kementerian/lembaga pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pengalaman singkat para peserta Magang Nasional Tahap I tersebut ditunjang oleh sebanyak 1.185 perusahaan yang berpartisipasi sebagai penyelenggara magang dan melibatkan sebanyak 5.267 orang mentor.

Peserta yang menyelesaikan program selama enam bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari tiga bulan, tapi jika kurang dari enam bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

Dengan berbagai dukungan dari pemerintah kepada peserta meliputi uang saku hingga sertifikat, apakah Magang Nasional berdampak sesingkat durasinya, atau malah memberikan efek yang lebih panjang bagi perjalanan karier para calon angkatan kerja muda kita?

Makna magang

Bagi Gladys, lulusan Public Relations Universitas Indonesia (UI), pengalamannya menjalani program Magang Nasional di Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemnaker RI, merupakan ruang belajar yang baru.

Ia mengatakan, keterampilan baru yang ia petik dari program tersebut antara lain kemampuan public speaking, copywriting, hingga etika bekerja dan membangun relasi dengan para rekan secara profesional.

Hal yang hampir serupa diungkapkan oleh Yasmin, lulusan Psikologi Universitas Padjajaran (Unpad), yang menjalankan magang di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) LKBN ANTARA.

Yasmin mengatakan, program ini membuka perspektif baru terhadap dunia korporasi media yang ia sebut seru dan tidak membosankan.

“Ini rasanya menjadi starting point aku ke ranah baru. Aku sebelumnya sempat ragu kalau pekerjaan corporate itu akan membosankan, tapi ternyata seru juga. Terutama karena di industri media, jadi lebih menyenangkan, banyak yang bisa dipelajari,” ujarnya.

Di sisi lain, Zahra, lulusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) mengaku senang dapat magang di Lembaga Pendidikan ANTARA (LPA).

Ia bahkan tertarik untuk terjun di dunia media yang ia sebut tidak monoton dan wadah sempurna untuk mengumpulkan ilmu baru dari berbagai tokoh.

Magang agaknya menjadi jendela baru bagi para fresh graduate. Tak hanya untuk mengembangkan kompetensi, tapi juga menemukan passion baru diri sendiri yang mungkin cukup lama terpendam.

Magang bermakna

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan esensi utama dari Magang Nasional yang hampir satu tahun berjalan ini adalah menjadi jembatan antara calon angkatan kerja, dunia akademis, dan dunia usaha/industri.

Namun, dalam pandangan yang lebih luas lagi, Yassierli berharap program Magang Nasional bisa menjadi salah satu upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia.

Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), TPT pada November 2025 adalah sebesar 4,74 persen, atau turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025.

Ia juga menyampaikan harapan para peserta Magang Nasional dapat lebih mudah untuk memasuki dunia kerja yang relevan dengan studi dan pengalamannya setelah program ini selesai dijalani.

Kemnaker pun sedang melakukan penghitungan terkait berapa banyak peserta Magang Nasional yang pada akhirnya direkrut oleh perusahaan atau industri tempatnya melakukan magang selama kurang lebih enam bulan tersebut.

Berdasarkan data terkini Kemnaker, sudah terdapat sejumlah perusahaan yang merekrut 20-30 persen dari peserta Magang Nasional Tahap I.

Setelah magang, lalu apa?

“Terus apa?”, sepertinya menjadi salah satu pertanyaan yang mengiringi anak-anak muda, tak terkecuali para lulusan baru perguruan tinggi yang mengikuti Magang Nasional.

Bagi Gladys, setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman yang telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kompetensi untuk kemudian diimplementasikan di lingkungan kerja selanjutnya. Pengalaman ini, lanjut dia, diharapkan menjadi nilai tambah bagi kredibilitasnya secara profesional.

“Dengan bekal yang sudah dimiliki, saya mulai mendapatkan beberapa tawaran kesempatan kerja, yang menunjukkan bahwa pengalaman magang ini memberikan dampak positif dan diakui sebagai pengalaman yang relevan,” ujar Gladys.

Dari sisi pemerintah, Kemnaker telah mempertimbangkan untuk menambah jumlah kuota peserta hingga 150 orang pada pelaksanaan Magang Nasional selanjutnya.

Seiring dengan itu, pemerintah juga menyediakan program sertifikasi kompetensi bagi para peserta yang sudah menyelesaikan program magang tersebut.

Peserta dapat mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Langkah ini kemudian diperkuat dengan upaya Kemnaker mengembangkan platform SiapKerja, termasuk fitur KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor.

Dinamika pasar kerja dunia saat ini sudah cukup menantang. Tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana menjaga anak-anak muda tidak kehilangan semangat, dan tetap optimistis di tengah berbagai gejolak yang tidak bisa mereka kendalikan sendiri.

Jangan sampai generasi penerus bangsa tidak memiliki peluang untuk menyempurnakan ilmu dan talenta yang mereka asah dari kampus, demi menggapai cita-cita mulia.

Siapa tahu, magang menjadi langkah kecil yang bermakna besar bagi perjalanan hidup mereka di masa yang akan datang.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah berencana menambah kuota Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027, seiring tingginya minat pendaftar dan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Rencana itu terungkap dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sebagaimana disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet).

Dalam unggahan tersebut dijelaskan Program Magang Nasional 2025-2026 telah diikuti sekitar 100 ribu peserta, dari total pendaftar yang mencapai sekitar 400 ribu orang.

"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang. Kesempatan pengalaman bekerja, mendapat ilmu dari mentor," tulis keterangan resmi dalam unggahan tersebut, Minggu (26/4).

[Gambas:Instagram]

Pemerintah juga memastikan peserta magang tetap akan memperoleh uang saku bulanan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Skema ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan bagi lulusan baru untuk mengikuti program tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mengevaluasi kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam pembiayaan uang saku peserta. Ke depan, perusahaan berpeluang ikut berkontribusi dalam skema pendanaan, meski tidak menjadi sumber utama.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," kata Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1, disiarkan YouTube @KemnakerRI, Jumat (24/4).

Menurutnya, keterlibatan perusahaan juga penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan, termasuk pemberian sertifikat kompetensi bagi peserta di akhir program.

Selain penambahan kuota, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program magang ditargetkan dapat menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Tak hanya itu, cakupan bidang keahlian juga akan diperluas. Program magang tidak lagi difokuskan pada bidang administrasi, manajemen, atau pemasaran, melainkan dibuka untuk berbagai sektor agar dapat mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas penguatan program pelatihan vokasi, khususnya bagi lulusan SMK, guna meningkatkan kesiapan kerja serta mendukung peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja, termasuk buruh, pekerja alih daya, dan pekerja rumah tangga.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan peningkatan kuota Program Magang Nasional pada periode 2026–2027 setelah program 2025–2026 saat ini diikuti sekitar 100.000 peserta dari total sekitar 400.000 pendaftar.

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Sekretariat Kabinet untuk membahas sejumlah agenda strategis di bidang ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Minggu (26/4/2026).

“Program Magang Nasional 2025–2026 saat ini sedang diikuti 100.000 peserta magang, dengan jumlah pendaftar awal mencapai sekitar 400.000 orang,” ujar Teddy.

Pemerintah pun berencana meningkatkan kuota peserta untuk periode 2026–2027, sekaligus memperkuat kualitas pelatihan dan keahlian yang diperoleh para peserta magang. Program ini dinilai menjadi salah satu jembatan penting bagi lulusan, khususnya sarjana, untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung.

Selain pengalaman di dunia kerja, peserta juga memperoleh pembelajaran dari mentor profesional serta mendapatkan upah bulanan yang disesuaikan dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang didukung oleh pemerintah pusat.

Dalam kesempatan yang sama, kedua pihak juga membahas penguatan program pelatihan vokasi, khususnya bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kerja dan daya saing tenaga kerja muda di pasar industri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia disebut terus menjalankan berbagai inisiatif peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja. Fokus program mencakup perlindungan dan pengembangan kapasitas bagi buruh, pekerja outsourcing, hingga pekerja rumah tangga.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab tantangan ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan pekerja, khususnya bagi buruh, pekerja outsourcing, dan pekerja rumah tangga,” pungkas Teddy.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menyampaikan program magang nasional dapat meredam ketegangan sosial di kalangan generasi muda.

"Dari sudut pandang investasi sosial, tidak ada sarjana yang terbuang. Mereka dididik, lulus, nggak nganggur karena magang, kemudian diterima (jadi pegawai), itu berarti investasi sosial di bidang sumber daya manusia,” ucap Effendi ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Investasi di bidang sosial tersebut lah, tutur Effendi, yang dapat meredam ketegangan-ketegangan sosial di kalangan generasi muda.

Menurut dia, ketegangan sosial di generasi muda ditandai dengan maraknya penggunaan tagar Indonesia Gelap hingga KaburAjaDulu.

Tagar tersebut, dinilai Effendi, sebagai wujud keresahan generasi muda.

"Jadi, kalau ini (keresahan generasi muda) bisa ditangani dengan baik, maka kritik-kritik seperti itu, kegelisahan sosial gen Z, itu kan bisa diturunkan," ucap Effendi.

Oleh karena itu, Effendi meyakini program magang nasional menjadi angin segar bagi lulusan baru atau fresh graduate mencari pekerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Ia mengatakan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan penghitungan terkait berapa banyak peserta Magang Nasional yang pada akhirnya direkrut oleh perusahaan atau industri tempatnya melakukan magang selama kurang lebih enam bulan tersebut.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebanyak 1.185 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara magang dan melibatkan 5.267 orang mentor.

Lebih lanjut, berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menilai program magang nasional menjadi angin segar bagi lulusan baru atau fresh graduate yang kesulitan mencari pekerjaan.

"Itu angin segar. Apresiasi betul itu untuk pemerintah bisa memberi tempat magang 11 ribuan peserta. Mungkin bisa ditingkatkan lagi," ujar Effendi ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Effendi menilai program tersebut menjadi solusi untuk permasalahan pengangguran yang dihadapi oleh angkatan kerja baru yang baru lulus kuliah.

Meskipun peserta magang tidak sepenuhnya diserap oleh perusahaan setelah masa magang selesai, tutur dia, setidaknya para peserta magang memiliki sertifikasi atau pengalaman kerja yang bisa mereka gunakan untuk mendaftar di perusahaan lainnya.

"Iya, program ini membantu juga karena mereka akan punya sertifikat yang membantu mereka mencari kerja di tempat lain. Kan bisa melamar ke tempat lain dengan modal sertifikat bahwa dia pernah magang dan punya keterampilan tertentu," ujar Effendi.

Ia pun berharap agar ke depannya, program magang nasional bisa menjaring peserta dengan jumlah yang lebih banyak, bahkan mencapai 25 ribu peserta magang.

Effendi juga berharap perusahaan bisa merekrut peserta magang untuk menjadi pegawainya ketika periode magang berakhir, sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri.

"Tapi, jangan diwajibkan (perusahaan merekrut). Artinya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Jadi, anak-anak sarjana yang sudah dilatih, kemudian dapat kerja, itu kan membuat lega," ujar Effendi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Ia mengatakan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan penghitungan terkait berapa banyak peserta Magang Nasional yang pada akhirnya direkrut oleh perusahaan atau industri tempatnya melakukan magang selama kurang lebih enam bulan tersebut.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebanyak 1.185 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara magang dan melibatkan 5.267 orang mentor.

Lebih lanjut, berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026