Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua (JHT).

Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi peserta.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Senin, bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan ketentuan pajak JHT hingga sejauh ini.

Pemerintah masih akan meninjau regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain.

“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah membuka ruang untuk mengevaluasi apakah perlakuan pajak atas pencairan JHT perlu disesuaikan. Meski demikian, arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan bagi seluruh peserta.

“Tapi hanya sih untuk fairness (keadilan), semuanya akan bayar. Dan kita akan cek,” ujar dia menambahkan.

Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani kelompok tertentu.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Salah satu aspek yang akan ditelusuri adalah profil peserta yang mencairkan JHT dengan nilai di atas Rp50 juta.

Pemerintah akan melihat seberapa besar jumlah peserta dalam kelompok tersebut dan apakah kebijakan yang berlaku saat ini sudah tepat sasaran.

“Itu kan sampai Rp50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Marketplace nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli mungkin...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa pedagang pada platform lokapasar (marketplace) akan mulai membayarkan pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 1 Juli 2026.

Namun, kata dia lagi, keputusan itu akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Marketplace nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli mungkin, nanti saya akan double check dengan (otoritas) pajak,” kata Purbaya, di Jakarta, Senin.

Menkeu memastikan kebijakan tersebut bukan sebagai pajak tambahan, melainkan penegasan atas kewajiban pajak yang selama ini dinilai belum diterapkan secara merata antara pelaku usaha daring dan luring.

Dia menjelaskan, arah kebijakan ini muncul setelah adanya keluhan dari pelaku usaha luring.

Para pengusaha luring menilai adanya ketimpangan perlakuan pajak karena mereka selama ini wajib membayar PPN, sementara pelaku usaha daring dianggap belum menanggung kewajiban serupa.

“Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar. Gara-gara hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang,” ujar dia lagi.

Sebelumnya, DJP memastikan omzet seller atau pedagang yang berjualan di berbagai platform marketplace (lokapasar) akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya akan melaporkan data transaksi penjual kepada DJP.

Menurut Inge, data tersebut dapat terhubung selama identitas penjual, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau identitas perpajakannya, sama di setiap platform.

Inge menjelaskan penjual yang merasa omzet usahanya masih di bawah Rp500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada platform, sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak.

Namun, apabila akumulasi omzet dari seluruh platform ternyata telah melampaui Rp500 juta, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana kalangan serikat pekerja dan staf khusus presiden yang ingin menyurati dirinya terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) . Meski belum menerima surat resmi, namun Purbaya memastikan akan mengkaji mendalam regulasi perpajakan yang ada serta melakukan komparasi.

"Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa nggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya akan bayar," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Bendahara Negara memaparkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan mengedepankan asas keadilan (fairness) sebelum menghapus atau mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas pencairan JHT tersebut. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Kemenkeu berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk membedah data profil wajib pajak yang mencairkan saldo di atas angka Rp50 juta. Langkah penelaahan ini penting agar fasilitas kelonggaran pajak yang nantinya diputuskan tidak salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Dan kita akan cek Itu kan sampai 50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar diatas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi," ujar Purbaya.

Adapun mengenai keluhan buruh yang merasa dananya terus-menerus dipotong oleh negara, Purbaya meluruskan kekeliruan informasi di masyarakat. Ia menegaskan, bahwa berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku saat ini, saldo pencairan JHT di bawah nilai Rp50 juta sama sekali tidak dikenakan potongan pajak.

Kemenkeu tidak ingin tergesa-gesa menghapus batas ambang tersebut tanpa validasi data makro, demi menghindari gelombang protes publik jika insentif tersebut terbukti salah sasaran. Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



"Karena 50 juta kan nggak bayar. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan kita lihat Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapet yang untung orang kaya. Nanti dimaki maki lagi gua," ungkap Purbaya.

Adapun hal ini mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengirimkan surat resmi kepada Menkeu Purbaya guna meminta pembatalan serta penghapusan total pajak JHT dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said Iqbal menilai, tidak adil jika upah karyawan yang sudah dipotong pajak bulanan harus kembali mengalami penyusutan saat mencairkan pesangon hari tua mereka, di saat korporasi raksasa justru kerap menerima fasilitas tax holiday.

Menurut kalkulasi serikat pekerja, pengenaan pajak final yang dianggap keliru tersebut dapat memotong dana buruh hingga berkisar Rp7 juta sampai Rp8 juta untuk saldo JHT senilai Rp50 juta.

Tuntutan senada sebelumnya juga ditiupkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat yang menyatakan penolakan keras atas kebijakan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta serta tarif progresif tertentu pada pencairan lanjutan.

Kalangan buruh menegaskan bahwa JHT merupakan hak mutlak atas hasil keringat pekerja yang dikumpulkan sebagai bekal hidup pasca-terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau saat menghadapi tekanan ekonomi, sehingga penarikan pajak di tengah situasi sulit dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Sebelum mengeluarkan pernyataan investigasi terbarunya, Purbaya pada Jumat (26/6/2026) lalu juga sempat menyatakan akan melakukan pengecekan ulang regulasi ini bersama Direktur Jenderal Pajak.

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyebut wilayah Batam siap untuk dijadikan pusat infrastruktur kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berskala global, menyusul komitmen perusahaan teknologi asing untuk membangun pusat data di kawasan itu.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin, mengatakan bahwa rencana pembangunan pusat data tersebut merupakan bentuk kepercayaan investor global terhadap iklim investasi dan kesiapan infrastruktur yang dimiliki Batam.

"Kehadiran Firmus Technologies bersama Nvidia dan DayOne di Batam menegaskan bahwa kawasan ini siap bertransformasi menjadi pusat infrastruktur kecerdasan buatan berskala global. Ini bukan sekadar investasi pusat data, melainkan langkah strategis yang akan memperkuat posisi Batam dan Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital serta ekosistem Al dunia,” ujar Li Claudia.

Firmus Technologies Pty Ltd. merupakan perusahaan teknologi asal Australia, yang akan membangun proyek pusat data Al pertamanya di Indonesia melalui kemitraan strategis bersama Nvidia Corp. dan DayOne yang berbasis di Singapura.

Rencana tersebut diumumkan oleh Firmus Technologies sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur Al di kawasan Asia Pasifik.

Proyek berupa kampus Nvidia DSX Al Factory berkapasitas 360 megawatt (MW) akan dibangun di Batam dengan masa kemitraan selama delapan tahun.

Fasilitas tersebut juga ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2027 dan diproyeksikan menyediakan hingga 170.000 chip akselerator Al Nvidia sepanjang 2027-2028.

Kapasitas tersebut menjadikannya salah satu klaster GPU terbesar yang direncanakan di kawasan Asia Tenggara.

Proyek ini juga diproyeksikan mampu menghasilkan kesepakatan pembelian (purchase agreements) senilai 25 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS dalam enam tahun pertama operasional proyek.

Menurut Li Claudia, meningkatnya investasi di sektor pusat data dan teknologi digital menunjukkan bahwa Batam memiliki keunggulan kompetitif, baik dari sisi letak geografis yang strategis, ketersediaan infrastruktur, maupun dukungan regulasi yang kondusif bagi investor.

“Investasi ini akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya peluang kerja bagi tenaga profesional, penguatan ekosistem teknologi digital, hingga mendorong transfer pengetahuan dan teknologi di bidang kecerdasan buatan,” kata Li Claudia.

Lebih lanjut, Li Claudia menegaskan komitmen BP Batam untuk mendukung kebutuhan investor melalui penyediaan infrastruktur dan layanan investasi yang optimal.

"BP Batam berkomitmen untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari pasokan listrik andal, konektivitas digital, hingga kemudahan berinvestasi. Kami ingin memastikan proyek strategis seperti ini berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing Batam di tingkat regional dan global," tambahnya.

Menurutnya, masuknya investasi Al berskala besar itu semakin memperkokoh posisi Batam sebagai salah satu destinasi utama pengembangan pusat data dan infrastruktur digital di Asia Tenggara, sekaligus menjadi gerbang investasi teknologi masa depan bagi Indonesia.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Rencana peluncuran paket insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri dikabarkan mundur jauh dari jadwal. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa dirinya sejauh ini belum menerima pemberitahuan ataupun informasi resmi lebih lanjut mengenai kabar penundaan kembali implementasi kebijakan stimulus hijau tersebut.

Kabar mengenai pergeseran linimasa ini mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa regulasi fasilitas pembebasan fiskal EV tersebut masih memerlukan pendalaman teknis. Akibat proses pengkajian yang belum rampung, jadwal pemberlakuan insentif yang sedianya mengudara bulan depan kemungkinan besar harus digeser mundur hingga Agustus mendatang.

Purbaya menuturkan bahwa Menko Airlangga secara personal belum berdiskusi langsung dengannya mengenai keputusan pengunduran tersebut. Untuk meluruskan kesimpangan jadwal ini, bendahara negara menegaskan bakal segera menjalin komunikasi intensif dengan pihak Kemenko Perekonomian dalam waktu dekat.

"Mungkin persiapannya belum cukup. Dia (Menko) belum bicara sama saya, ingat saya sih waktu itu ditunda satu bulan. Mungkin perlu satu bulan lagi," ungkap Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Berdasarkan catatan kebijakan pada pekan lalu, Menko Airlangga sempat mengutarakan bahwa pemerintah memproyeksikan eksekusi subsidi kendaraan listrik baru berjalan efektif pada Agustus 2026. Insentif Motor Listrik Ditunda Satu Bulan, Menko Airlangga: Masih Dikaji



Skema stimulus yang dijanjikan otoritas kabinet kepada publik meliputi bantuan langsung tunai pemotongan harga motor listrik serta fasilitas diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian mobil listrik.

Kemenkeu sendiri pada awalnya merancang program penguatan ekosistem ramah lingkungan ini dapat mulai dinikmati pasar pada bulan Juni. Dalam cetak biru awal yang sempat dibocorkan Purbaya pada bulan lalu (7/5/2026), pemerintah mengalokasikan kuota awal sebesar 200.000 unit kendaraan listrik buatan lokal sebagai penerima manfaat.

Porsi tersebut dibagi rata, masing-masing menyasar pada komitmen penyediaan 100.000 unit motor listrik baru serta 100.000 unit mobil listrik berbasis baterai. Purbaya telah mengunci besaran insentif modal bagi kendaraan roda dua senilai Rp5 juta per unit, sedangkan formula diskon komersial bagi kendaraan roda empat masih disimpan rapat oleh otoritas.

"Kira-kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100.000 subsidi pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Motor listrik juga sama. 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? Rp 5 juta," kata Purbaya.

Lebih jauh, Purbaya menjelaskan bahwa penetapan regulasi tata cara penyaluran di lapangan saat ini masih berada dalam fase finalisasi administrasi. Teknis pengawasan serta mekanisme pendaftaran kelayakan nantinya akan diumumkan secara formal dan terintegrasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kemenko Perekonomian.

Kendati jadwal eksekusi di pasar cenderung bergeser, Menkeu menjamin pasokan pagu anggaran negara siap mengamankan kuota awal yang telah disepakati. Bahkan, Kemenkeu membuka peluang lebar untuk menggelembungkan kuota bantuan di paruh kedua tahun ini apabila penyerapan pasar terbukti agresif, mengingat kapasitas produksi pabrikan EV di dalam negeri sudah sangat mumpuni.

"Yang sudah didiskusikan, masih mentah ya, 100.000 mobil dan 100.000 motor. Nanti kalau kurang (ditambah) 100.000 lagi dam 100.000 lagi," ujar Purbaya.

"Nanti skemanya pak menteri perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga menteri perekonomian menjelaskan seperti apa," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa implementasi pemungutan pajak bagi para pedagang daring (online) di platform marketplace bakal resmi digulirkan per tanggal 1 Juli 2026. Meski begitu Purbaya menegaskan, bahwa dirinya masih akan melakukan koordinasi matang serta pengecekan final bersama jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum mengumumkan tanggal kepastian eksekusinya di pasar.

Langkah ini diambil menyusul kesiapan otoritas pajak yang menyatakan bahwa draf hukum administrasi tersebut telah rampung dan tinggal menunggu instruksi tertulis menteri.

"Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan pajak (DJP). Tapi rasanya akan seperti itu, tapi itu bukan pajak tambahan," jelas Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Saat dipertegas kembali mengenai kepastian pemberlakuan per 1 Juli 2026, Menkeu menjawab singkat, "Sepertinya itu."

Purbaya meluruskan, kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa kebijakan anyar ini sama sekali bukan dirancang untuk menambah persentase beban pajak baru bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital.

Sebaliknya intervensi regulasi ini murni diambil guna menciptakan ekosistem kompetisi usaha yang lebih sehat, adil, dan transparan antara pedagang berbasis digital dengan pelaku usaha konvensional (offline). Purbaya Ungkap Alasan di Balik Pajak Pedagang Online: Bukan Hanya demi Pendapatan Negara

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, selama ini Kementerian Keuangan kerap menerima gelombang keberatan dan protes dari para pedagang fisik di pasar-pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern.

Mereka mengeluhkan ketimpangan operasional di mana pedagang konvensional diwajibkan patuh menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara aktivitas dagang di marketplace dinilai belum tersentuh oleh mekanisme pengawasan perpajakan yang setara.

"Anglenya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kok online enggak bayar. Gara-gara hanya itu, supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang," imbuh Purbaya.

Senada dengan penjelasan Purbaya, Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya telah mengedukasi pasar bahwa sistem pemungutan lewat pihak ketiga ini bukanlah objek pajak baru.

Melalui skema ini, perusahaan penyedia platform marketplace yang ditunjuk pemerintah hanya akan bertindak sebagai agen pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif flat sebesar 0,5 persen atas setiap transaksi penjualan pedagang.

Ketentuan pemotongan langsung ini mengacu secara berkala pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Otoritas menjamin dana PPh yang dipotong di marketplace tersebut nantinya tetap dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pengurang dalam laporan kewajiban SPT tahunan sang penjual, sehingga dipastikan tidak akan memicu risiko pungutan berganda (double taxation).

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda kepada 97 perusahaan pinjaman daring (pindar) dalam kasus dugaan kartel suku bunga dinilai telah melampaui kewenangan. Ia berpandangan keputusan tersebut perlu dibatalkan menurut hukum.

Pakar Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Padjadjaran, Adrian E. Rompis menilai, langkah hukum yang diambil lembaga pengawas persaingan usaha tersebut sebagai ultra vires atau melampaui batas kewenangan.

Dalam persoalan ini, platform pindar di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerapkan batas maksimum suku bunga atas arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2018.

Dalam putusannya, KPPU kemudian menganggap tindakan tersebut sebagai kesepakatan penetapan harga.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KPPU sama-sama dua lembaga negara yang bersifat independen, tapi tugas dan fungsinya berbeda. Demikian juga dengan pemberlakuan hukumnya. Istilahnya, OJK quasi pemerintah dan KPPU quasi yudisial. Jadi kedudukan hukumnya beda,” ujar Adrian dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Sedikit catatan, dalam konteks hukum ultra vires sendiri berarti di luar wewenang yang merujuk pada tindakan seseorang, perusahaan, atau lembaga yang melampaui batas kewenangan, kekuasaan, atau tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku.

Dalam decision brief yang dipublikasikan di situs resminya, Adrian bilang, KPPU menolak argumen platform pindar yang menyatakan batas maksimum suku bunga merupakan arahan OJK.

Majelis KPPU menilai tidak ada regulasi yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada AFPI untuk menetapkan batas maksimum suku bunga.

Terkait hal tersebut, Adrian menjelaskan, OJK memberikan persyaratan melalui asosiasi untuk mengatur suku bunga sebagai salah satu syarat wajib untuk dipatuhi anggotanya supaya dapat memperoleh izin usaha.

Sebelumnya, dalam keterangannya sebagai saksi ahli pada sidang pemeriksaan KPPU 25 November 2025 silam, Adrian juga menguraikan, pasca reformasi, Indonesia mulai menganut pengaturan yang bersifat bottom-up, termasuk melalui pembentukan asosiasi lembaga negara seperti OJK yang diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat.

“Dan dia (asosiasi) diberikan kewenangan pengaturan dengan supervisi pasti dari OJK agar berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi kalau kita lihat pembentukan asosiasi itu biasanya dalam rangka pengayaan peraturan supaya dia (regulasi) dekat dengan masyarakat,” terang dia.

Dengan konstruksi tersebut, Adrian berpendapat tindakan KPPU menghukum pelaku usaha pindar yang patuh pada regulator dapat dikategorikan sebagai ultra vires.

“(Oleh karena itu), putusan KPPU harus dinyatakan batal menurut hukum,” tutup dia.

Saat ini proses permohonan keberatan (banding) terhadap putusan KPPU yang diajukan sejumlah platform pindar tengah berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim menjadwalkan akan mendengarkan keterangan sejumlah saksi dan ahli dalam beberapa waktu ke depan.

Sebagai informasi, keputusan KPPU yang menjatuhkan denda total Rp 755 miliar kepada 97 perusahaan pindar menuai banyak pertanyaan.

Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah kemungkinan investor urung untuk membangun usaha pindar di Indonesia.

Putusan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik penetapan harga (kartel), khususnya dalam bentuk batas maksimum suku bunga pinjaman.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menjelaskan, batas maksimum manfaat ekonomi yang menjadi sorotan KPPU justru merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen sekaligus untuk membedakan pinjol legal dari praktik ilegal.

“Selalu kami sampaikan ke KPPU tidak ada niat jahat (kartel bunga). Tujuan kami untuk melindungi konsumen dan membedakan pindar yang berizin dan legal. Penentuan bunga juga sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan

Batam (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program cetak sawah baru yang mentransformasikan area nonproduktif menjadi lahan sawah siap tanam padi, sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua, di mana pemerintah membangun kawasan pertanian berbasis masyarakat untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat setempat.

“Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan. Pemerintah hadir dengan membangun sawah, menyediakan alat dan mesin pertanian, benih, serta pendampingan agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Wamentan Sudaryono di Batam, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut saat acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau di Kota Batam.

Wamentan juga menegaskan bahwa program cetak sawah di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat setempat agar mampu memproduksi pangan secara mandiri sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Kalau ada yang mengatakan program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat, silakan lihat langsung. Banyak masyarakat Papua yang hari ini sudah panen dan menikmati hasil pembangunan pertanian. Yang terjadi adalah pesta panen, bukan narasi yang lain,” katanya menegaskan.

Sebagai keberpihakan terhadap petani di tingkat nasional, Kementan juga melakukan reformasi besar pada tata kelola pupuk bersubsidi.

Selama bertahun-tahun, petani menghadapi persoalan distribusi pupuk akibat regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang, kata dia.

“Dulu pupuk terkendala banyak aturan sehingga petani sering menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat. Sekarang aturan disederhanakan atas arahan Presiden. Pupuk langsung dari pabrik ke petani sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan harganya bisa turun,” ujar Wamentan Sudaryono.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi tersebut telah membuat distribusi pupuk menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi biaya produksi petani.

“Kini skema pembiayaan baru memungkinkan industri pupuk memperoleh dukungan modal yang lebih baik sehingga pasokan pupuk nasional semakin terjamin,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PYONGYANG - Di antara banyak misteri yang menyelimuti pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, kerahasiaan seputar ibunya sangat menonjol. Dalam 15 tahun pemerintahannya, ia tidak pernah sekali pun menyebut nama ibunya di depan umum.

Melansir BBC, legitimasi kediktatoran Kim sangat bergantung pada garis keturunan "Gunung Paektu" - garis keturunan yang terkait dengan pendiri mitos bangsa Korea.

Dan di negara yang membanggakan kemurnian keturunan ini, identitas ibu Kim bukan hanya rahasia - tetapi juga ancaman bagi rezim itu sendiri.

5 Fakta Kim Jong-un Enggan Berbicara tentang Ibunya, Dijuluki Anak Haram dari Seorang Selir

1. Terikat dengan Mitos

Kisah Korea, menurut kepercayaan populer, dimulai di Gunung Paektu - sebuah gunung yang terletak di perbatasan Tiongkok-Korea Utara yang konon merupakan tempat kelahiran Dangun, pendiri mitos dari kerajaan pertama Korea.

Melansir BBC, ribuan tahun kemudian, Kim Il-sung - pendiri Korea Utara - dilaporkan menggunakan gunung itu sebagai tempat persembunyian saat berperang melawan Jepang. Putranya, Kim Jong Il, konon lahir di lereng suci yang sama - meskipun ada laporan yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar lahir di Rusia - dan selama beberapa dekade sejak itu gunung tersebut telah digunakan untuk melegitimasi dinasti Kim.

"Kim Jong Un menjadi pewaris takhta di usia 20-an meskipun tidak memiliki prestasi apa pun, semata-mata karena garis keturunan Paektu," tulis Ryu Hyun-woo, seorang diplomat Korea Utara yang diasingkan, dalam bukunya, Gudang Rahasia Kim Jong Un.

Namun, kenyataan tentang garis keturunan ibu Kim menggambarkan gambaran yang berbeda.

Ratusan mil jauhnya dari Gunung Paektu terletak kota Osaka: ibu kota bersejarah Jepang, dan tempat di mana ibu Kim, Ko Yong Hui, konon dilahirkan.

Dari apa yang telah dikumpulkan oleh para penulis biografi, Ko lahir di Osaka pada tahun 1952 dari orang tua yang berasal dari Pulau Jeju, yang terletak di lepas pantai selatan wilayah yang sekarang menjadi Korea Selatan.

Sebagai penduduk Jepang, keluarga Ko adalah "Zainichi Korea": imigran selama pemerintahan kolonial Jepang tahun 1910-1945 di semenanjung tersebut.

Namun, ketika ia berusia sekitar 10 tahun, keluarga Ko beremigrasi ke Korea Utara.

Mereka termasuk di antara sekitar 93.000 warga Korea yang pindah ke Korea Utara antara tahun 1959 dan 1984, terpikat oleh skema pemukiman kembali yang menjanjikan kehidupan ideal dengan perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan gratis.

Para migran ke Korea Utara awalnya dipandang dengan iri karena mereka membawa uang tunai, pakaian, dan peralatan rumah tangga dari negara tetangga kapitalis di selatan.

Namun mereka juga dicap sebagai "jjaepo", istilah yang merendahkan untuk kelompok yang dianggap terkontaminasi oleh ideologi asing yang berbahaya.

2. Berkaitan dengan Sistem Kasta

Masyarakat Korea Utara sangat hierarkis, dengan beberapa analis membandingkannya dengan sistem kasta. Dan dalam klasifikasi sosial yang ketat ini - yang dikenal sebagai songbun - jjaepo termasuk dalam "kelas yang bimbang", di suatu tempat antara kelas inti dan kelas yang bermusuhan.

Mereka dikenai pengawasan ketat negara dan seringkali ditolak masuk ke universitas yang bagus atau pekerjaan yang menjanjikan.

Ini merupakan kontras yang mencolok dengan narasi Paektu yang telah lama dipromosikan oleh keluarga Kim.

"Garis keturunan Paektu [rezim] dianggap sakral," kata Kim Hyung-su dari Asosiasi Penelitian Utara. "Jadi gagasan bahwa pemimpinnya adalah putra seorang jjaepo tidak terbayangkan."

3. Ada Kisah Cinderella

Namun, Ko berhasil lolos dari nasib sesama warga Korea Zainichi setelah ia menarik perhatian Kim Jong Il, yang telah dipersiapkan untuk suksesi.

Intelijen menunjukkan bahwa ia telah menikah dengan Kim Young Sook, putri seorang pejabat militer berpangkat tinggi, dalam pernikahan yang dipilih langsung oleh ayahnya. Ia juga diketahui memiliki dua selir lainnya.

Meskipun demikian, Ko - anggota kelompok seni elit Mansudae - dikatakan telah menarik perhatian Kim karena "kecantikan alami dan keterampilan menarinya", kata Yoji Gomi, seorang reporter Jepang yang menerbitkan buku tentang Ko pada tahun 2025.

Laporan menunjukkan bahwa Kim jatuh cinta dengan Ko, dan kemudian memiliki tiga anak dengannya.

Namun, anak-anak yang lahir di luar nikah menghadapi stigma berat di Korea Utara. Dan karena itu, sementara istri resmi Kim tinggal di ibu kota Pyongyang, Ko dan anak-anaknya ditempatkan 210 km (130 mil) jauhnya di kota pesisir Wonsan.

Meskipun ia tidak pernah menikah dengan pemimpin tertinggi, dan pernikahan mereka tidak diakui oleh rezim, Ko berhasil menjalani apa yang disebut Gomi sebagai "kehidupan seperti Cinderella".

4. Ibunya Adalah Selir

Ko dilaporkan sebagai selir favorit Kim Jong-il.

Namun, tetap menjadi fakta bahwa Ko "tidak pernah diakui sebagai menantu perempuan oleh Kim Il Sung", tulis Ryu - dan ia juga tidak pernah terlihat di depan umum bersama anak-anaknya.

Seandainya Ko mendapatkan persetujuan Kim Il Sung, foto-foto dirinya dan cucu-cucunya akan tersebar luas, kata Dr. Cheong Seong-chang dari Institut Sejong.

Setelah kematian Kim Il Sung, Kim Jong Il naik menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara, dan Ko menjadi ibu negara de facto negara itu, menemani suaminya dalam inspeksi militer dan berteman dengan rombongannya.

Kim bahkan akan meminta pendapatnya sebelum membuat keputusan kebijakan, tulis Fujimoto, mantan koki Kim.

Sebuah film dokumenter resmi yang diproduksi pada tahun 2011 menunjukkan cuplikan Ko menemani Kim dalam tur lokal - meskipun tidak pernah mengungkapkan namanya atau songbun-nya.

Menurut Cheong, film dokumenter itu juga tidak pernah dirilis secara publik, tetapi hanya ditayangkan kepada pejabat senior partai pada Juni 2012—meskipun kemudian bocor dan tersebar di kalangan warga biasa melalui USB drive yang diselundupkan.

"Saat menyebar... rasa ingin tahu masyarakat tentang Ko Yong Hui meroket, sehingga rezim dengan cepat menarik kembali [film dokumenter itu]," jelas Dr. Cheong.

Latar belakangnya, tambahnya, dapat mempertanyakan legitimasi rezim.

Pada tahun 2004, Ko meninggal dunia karena kanker payudara di sebuah rumah sakit di Paris. Kematiannya tidak mendapat perhatian dari media pemerintah Korea Utara.

5. Anak di Luar Nikah dan Suksesi

Namun pertanyaannya tetap: Bagaimana putra kedua seorang selir – dan putra bungsu Kim Jong Il – akhirnya mewarisi kekuasaan?

Kim Young Sook, istri resmi Kim, melahirkan dua anak – tetapi karena keduanya perempuan, tidak satu pun dari mereka yang berhak atas suksesi.

Kim Jong Il juga memiliki dua selir lain selain Ko: Sung Hae-rim dan Kim Ok.

Meskipun Kim Ok tidak melahirkan anak, untuk sementara waktu tampaknya putra sulung Kim dengan Sung Hae-rim, Kim Jong Nam, dapat dipertimbangkan.

Namun Kim Jong Nam, yang belajar di luar negeri selama lebih dari satu dekade dan dikenal fasih berbahasa Inggris dan Prancis, kehilangan dukungan sejak dini karena ia mempertanyakan suksesi turun-temurun Korea Utara dan menganjurkan reformasi, kata Goji, yang bertukar email dengannya selama bertahun-tahun.

Ia juga dikenal sebagai seorang yang gemar berpesta karena sering mengunjungi kasino dan menjalani gaya hidup mewah.

Pada tahun 2017, setelah beberapa tahun tinggal di Macau dalam pengasingan, Kim Jong Nam dibunuh di Malaysia—diracuni dengan agen saraf yang mematikan.

Diagram yang menunjukkan empat generasi keluarga penguasa Korea Utara. Pendiri negara, Kim Il Sung, dan istrinya, Kim Jong Sook, berada di bagian atas, sementara Kim Jong Il, istrinya Kim Young Sook, dan selir Song Hye Rim, Ko Yong Hui, dan Kim Ok tercantum di tingkat kedua. Tingkat ketiga menunjukkan anak-anak Kim Jong Il dari keempat pasangannya, termasuk Kim Sul Song, Kim Chun Song, Kim Jong Nam, Kim Jong Chul, Kim Jong Un, dan Kim Yo Jong. Di sebelah Kim Jong Un adalah istrinya, Ri Sol Ju. Putrinya, Ju Ae, tercantum di bagian bawah grafik. Beberapa anggota keluarga dihilangkan untuk penyederhanaan.

Ada juga kakak laki-laki Kim Jong Un, Kim Jong Chul - tetapi ia dikesampingkan sebagai pewaris karena kecanduan opium yang parah, menurut mantan diplomat Ryu.

Oleh karena itu, Ko diyakini secara aktif mempersiapkan putra keduanya, Kim Jong Un, untuk suksesi. Hal ini dilakukan atas saran saudara perempuan Ko, yang mengatakan bahwa putranya harus menjadi pemimpin berikutnya atau keluarga mereka akan berada dalam bahaya, tulis jurnalis Anna Fifield dalam bukunya, The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un.

Kim Jong Un dengan cepat menjadi anak kesayangan ayahnya, sebagian besar karena potensi kepemimpinannya dan sifat kompetitifnya, kata para analis. Meskipun ia juga sempat belajar di luar negeri di Swiss, ia dikatakan jauh lebih terlindungi daripada saudara tirinya Kim Jong Nam.

Jadi ketika Kim Jong Il meninggal pada tahun 2011, Kim Jong Un, yang saat itu berusia 27 tahun, mengamankan tempatnya di takhta.

Kim sejak itu mempercayakan kekuasaan besar kepada saudara perempuannya, Kim Yo Jong, yang diyakini memimpin departemen propaganda yang berpengaruh, menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Namun, pertanyaan tentang asal usul Kim masih menggantung di atas pemimpin tertinggi hingga hari ini.

Para analis percaya bahwa itulah sebabnya hari ulang tahunnya tidak dinyatakan sebagai hari libur nasional, tidak seperti hari ulang tahun kakek dan ayahnya, karena menarik perhatian pada kelahirannya dapat menimbulkan pertanyaan pelik tentang ibunya dan mengapa ia dibesarkan di luar Pyongyang.

Kerahasiaan seputar asal usulnya juga bisa menjadi bagian dari alasan mengapa ia dengan cepat memperkenalkan istrinya, Ri Sol Ju, kepada publik.

Tidak seperti ibunya, Ri, menurut dinas intelijen Korea Selatan, ia diyakini berasal dari keluarga kelas menengah atas di Pyongyang. Sebagai mantan penyanyi dari grup pertunjukan bergengsi, ia juga dikirim untuk belajar menyanyi klasik di Tiongkok pada masa mudanya - sebuah indikator kualitas songbun yang baik.

"Rasa tidak sah dan kebencian yang dialami Kim Jong Un karena latar belakang ibunya secara paradoks menjadi motivasi kuat baginya untuk secara terbuka mengungkapkan istrinya, Ri Sol Ju, dan putrinya, Ju Ae, pada tahap awal," kata Gomi.

Pertunjukan publik ini, tambah Gomi, bisa jadi berasal dari "'kekurangan' yang dirasakan" seputar asal usul ibu Kim.

Jadi, apa yang akan terjadi jika asal usul ibu Kim terungkap ke publik?

"Jika diketahui bahwa ibunya berasal dari etnis Korea dari Jepang, itu tidak hanya akan mengguncang legitimasinya tetapi juga menggoyahkan sistem warisan di akarnya," kata Ryu.

"Itu akan berdampak seperti bom nuklir pada masyarakat Korea Utara."

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati “Titiek” Soeharto mengatakan distribusi pupuk bersubsidi kini menjadi lebih cepat usai pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola.

Titiek, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan sedikitnya 145 aturan yang dinilai menghambat telah dipangkas sehingga pupuk subsidi dapat lebih cepat diterima para petani.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk, ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” kata dia.

Komisi IV, tegas Titiek, akan terus mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima petani yang berhak, disalurkan tepat waktu, dan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Menurut dia, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung target swasembada pangan.

Selain penyederhanaan regulasi, dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan itu dinilai mampu meringankan beban biaya produksi petani.

“Pemerintah sudah memberikan diskon harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu petani dan membuat mereka lebih bergairah untuk bercocok tanam dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya.

Ketua Komisi Sektor Pertanian itu melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPR juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Titiek menilai penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Dengan data yang akurat, kebutuhan pupuk, waktu penyaluran, hingga jenis pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditas dapat dipetakan secara lebih tepat.

“Ini diperlukan peran penyuluh-penyuluh untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) eksportir sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah menawarkan bunga kredit maksimal 6% per tahun, bahkan dapat ditekan hingga 4% bila diperlukan.

Purbaya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan ekspor dan investasi.BI Rate Diprediksi Naik sampai 6%, Waspadai Risiko Kredit dan Daya Beli



"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan," kata Purbaya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Purbaya, pembiayaan murah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha berorientasi ekspor sekaligus memperluas kontribusi sektor riil terhadap pertumbuhan ekonomi. BI Rate Naik Sampai 5,75%, Siap-siap Cicilan Bank dan KPR Bengkak

Ia optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara bertahap. Pemerintah akan lebih dulu mengarahkan pertumbuhan menuju kisaran 6% sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya investasi, ekspor, dan produktivitas nasional.

Selain mendorong pembiayaan murah, Kementerian Keuangan juga melanjutkan reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan, untuk memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang fiskal bagi pembangunan.

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraeni menyoroti wacana pasangan calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diusung minimal tiga partai politik ( parpol ) parlemen. Menurutnya, wacana ini menjadi peringatan keras konstitusional.

Titi yang juga pakar kepemiluan menyebut, wacana itu diungkap oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melalui sebuah tulisan opini di sebuah media massa. Dalam tulisan itu, ia berkata, Benny menyoroti adanya upaya untuk "membangkangi" putusan MK, salah satunya terkait ambang batas pencalonan presiden.

"Dalam tulisannya Pak Benny K. Harman menyebut ada potensi untuk membangkangi putusan MK ini dengan memperkenalkan aturan bahwa pencalonan presiden wakil presiden harus minimal diusung tiga partai politik parlemen," kata Titi dalam diskusi yang diadakan Perludem di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Padahal, kata Titi, putusan MK telah mengizinkan seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, baik secara mandiri maupun berkoalisi, tanpa perlu memenuhi syarat ambang batas persentase tertentu di DPR. Menurutnya, wacana itu bisa menjadi peringatan keras terhadap konstitusional.

"Kalau itu sampai benar terjadi, kalau yang ngomong (orang biasa) mungkin saya bisa jadi itu disebut rumor, tapi kalau yang membicarakan adalah anggota DPR langsung menulis di media massa konvensional, maka ini menjadi betul-betul warning keras konstitusional, konstitusionalitas Pemilu 2029," kata Titi.

Menurut Titi, kalau gagasan itu benar maka itu jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. "Membangkangi putusan MK yang sudah terang benderang sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, sama dengan membangkangi konstitusi itu sendiri sebab putusan MK final dan mengikat."

Padahal, kata Titi, DPR dan pemerintah bisa saja melayangkan gugatan juga ke MK bila tak puas terhadap putusan sebelumnya. Ia pun menilai, rakyat berada dalam bahaya besar dengan berkembangnya wacana tersebut.

"Jadi, kalau itu sampai terjadi maka kita berada dalam bahaya besar terkait dengan jaminan konstitusionalitas dan legitimasi Pemilu 2029," ujar Titi.