Bisnis.com, JAKARTA — Multivitamin sering menjadi pilihan banyak orang untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian atau sebagai “asuransi” kesehatan. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa mengonsumsi multivitamin bersamaan dengan obat tertentu dapat memengaruhi cara kerja obat di dalam tubuh.

Pada dasarnya, vitamin dan mineral dapat berbagi jalur penyerapan yang sama dengan obat. Kondisi ini membuat keduanya saling “bersaing” dalam proses penyerapan, bahkan bisa memengaruhi kecepatan metabolisme obat. Akibatnya, efektivitas obat maupun suplemen dapat berkurang.

Karena itu, bagi Anda yang rutin mengonsumsi obat resep maupun obat bebas, penting untuk memahami potensi interaksi dengan multivitamin.

Dilansir EatingWell, berikut sejumlah jenis obat yang perlu mendapat perhatian khusus saat dikonsumsi bersamaan dengan multivitamin.

1. Obat Tiroid

Obat untuk gangguan tiroid seperti Levothyroxine termasuk yang paling sering terpengaruh oleh multivitamin. Kandungan kalsium dan zat besi dalam suplemen dapat mengikat obat tersebut di saluran pencernaan sehingga menghambat penyerapannya.

Untuk menghindari hal ini, obat tiroid sebaiknya diminum pada pagi hari saat perut kosong dengan air putih. Setelah itu, tunggu setidaknya empat jam sebelum mengonsumsi multivitamin yang mengandung kalsium, zat besi, atau magnesium.

2. Obat Pengencer Darah

Obat pengencer darah seperti Warfarin bekerja dengan cara menghambat vitamin K, nutrisi yang berperan dalam proses pembekuan darah. Masalahnya, banyak multivitamin mengandung vitamin K dalam jumlah kecil.

Perubahan asupan vitamin K—misalnya tiba-tiba mulai atau berhenti mengonsumsi multivitamin—dapat memengaruhi efektivitas obat ini. Oleh karena itu, konsistensi sangat penting bagi pengguna warfarin agar efek obat tetap stabil.

3. Antibiotik Tertentu

Beberapa antibiotik, seperti Doxycycline dan Ciprofloxacin, dapat berinteraksi dengan mineral dalam multivitamin, termasuk kalsium, magnesium, zat besi, dan seng.

Mineral tersebut dapat mengikat antibiotik di saluran pencernaan sehingga mengurangi kadar obat yang terserap ke dalam tubuh. Untuk menghindari hal ini, disarankan memberi jeda setidaknya dua jam antara konsumsi antibiotik dan multivitamin.

4. Obat Osteoporosis

Obat osteoporosis dari golongan bisfosfonat, seperti Alendronate, juga sangat sensitif terhadap gangguan penyerapan.

Obat ini idealnya diminum saat perut kosong hanya dengan air putih. Bahkan sedikit kandungan mineral dari multivitamin dapat menurunkan efektivitasnya. Karena itu, pasien biasanya dianjurkan menunggu setidaknya dua jam sebelum mengonsumsi suplemen setelah minum obat tersebut.

5. Obat Diuretik

Obat diuretik yang umum digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi dapat memengaruhi keseimbangan elektrolit tubuh seperti kalium, kalsium, dan magnesium.

Jika dikombinasikan dengan multivitamin yang mengandung mineral serupa, kondisi ini berpotensi mengubah penyerapan atau metabolisme elektrolit dalam tubuh sehingga perlu diawasi dengan baik.

6. Obat Penurun Kolesterol

Beberapa obat penurun kolesterol, seperti Cholestyramine, dapat mengganggu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K yang kerap terdapat dalam multivitamin.

Karena itu, dokter biasanya menyarankan jeda waktu tertentu antara konsumsi obat ini dan suplemen agar vitamin tetap dapat diserap secara optimal.

Pentingnya Konsultasi dengan Tenaga Medis

Para ahli menegaskan bahwa multivitamin pada dasarnya aman dan dapat membantu melengkapi nutrisi yang mungkin kurang dari pola makan sehari-hari. Namun, suplemen sebaiknya tidak digunakan sebagai pengganti makanan bergizi.

Pendekatan terbaik tetap dengan mengutamakan pola makan seimbang yang kaya buah, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, lemak sehat, serta protein tanpa lemak. Suplemen sebaiknya dikonsumsi sesuai kebutuhan dan atas rekomendasi tenaga kesehatan.

Jika Anda rutin mengonsumsi obat tertentu, sebaiknya selalu membawa daftar suplemen yang dikonsumsi saat berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Langkah ini dapat membantu tenaga medis mengidentifikasi potensi interaksi obat dan memastikan pengobatan tetap berjalan efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus usai disiram air keras oleh orang tidak dikenal (OTK).

Manajer Hukum dan Humas RSCM, Yoga Nara mengatakan pihaknya menerima korban sejak Jumat (13/3/2026) dini hari. Kala itu, Andrie Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh dan wajah.

"Pasien datang ke IGD RSCM pada Jumat [13/3/2026] dini hari sekitar pukul 12 malam, dengan keluhan luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, serta kedua lengan, disertai gangguan penglihatan pada mata kanan," ujar Yoga dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

Sebagai penanganan awal, tim medis melakukan irigasi atau pencucian pada area yang terpapar untuk menurunkan efek zat kimia serta menormalkan kondisi jaringan.

Selain itu, tim medis segera melakukan pemeriksaan awal dan tindakan stabilisasi. Hasilnya, korban.

Dia menambahkan, pihaknya pasien mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan tingkat tiga pada fase akut.

"Kondisi tersebut menyebabkan penurunan tajam penglihatan serta kerusakan pada permukaan kornea," imbuhnya.

Setelah itu, RSCM melakukan tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan.

Adapun, terapi yang diberikan meliputi perawatan luka, pemberian antibiotik, obat anti-inflamasi, vitamin, serta pengobatan untuk menjaga tekanan bola mata tetap terkontrol.

"Saat ini, kondisi umum pasien sudah stabil dan tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa. Penanganan medis akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi pasien," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan peredaran dan penggunaan antibiotik di masyarakat untuk menekan ancaman antimicrobial resistance (AMR) yang berpotensi menurunkan efektivitas pengobatan infeksi bakteri dan menjadi persoalan kesehatan global.

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, Ph.D., mengatakan Kementerian Kesehatan secara rutin memantau penggunaan antibiotik di fasilitas layanan kesehatan melalui berbagai instrumen pengawasan.

“Ini merupakan isu global yang sangat krusial, yakni Antimicrobial Resistance. Penggunaan antibiotik di masyarakat harus dikendalikan karena resistensi dapat membuat pengobatan menjadi tidak efektif,” ujar Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, Ph.D.,Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam konferensi pers grand opening Primaya Hospital Kelapa Gading, Jakarta Timur, Selasa (27/1/2026).

Dia menjelaskan, salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah adalah mewajibkan rumah sakit melaporkan penggunaan antibiotik serta pola resistensi bakteri dalam proses sertifikasi tahunan.

“Kami melakukan evaluasi rutin pada saat sertifikasi rumah sakit, termasuk kewajiban pelaporan penggunaan antibiotik dan hasil kultur resistensi bakteri di masing-masing rumah sakit,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dante menegaskan setiap rumah sakit diwajibkan memiliki Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba (TPRA) yang bertugas mengoordinasikan penggunaan antibiotik agar tetap rasional dan sesuai standar medis.

Dari sisi regulasi, peredaran antibiotik telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, yang menegaskan antibiotik termasuk obat keras dan hanya dapat diberikan dengan resep dokter.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SK/VIII Tahun 1986 tentang Obat Keras Daftar G, yang menyatakan obat keras hanya boleh diserahkan dengan resep dokter yang sah dan memenuhi ketentuan.

Kementerian Kesehatan menekankan antibiotik hanya digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri, bukan virus, sehingga pasien wajib menjalani pemeriksaan medis sebelum mendapatkan resep sesuai kondisi dan dosis yang tepat.

Pemerintah Indonesia resmi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif bagi ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

Sertifikasi ini akan diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan biaya pengujian laboratorium akan ditanggung oleh eksportir.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan sertifikat tersebut menggunakan mekanisme sertifikasi mutu hasil perikanan yang sudah berlaku, dengan tambahan keterangan bahwa produk bebas radioaktif.

"Untuk sertifikasi itu menggunakan sertifikasi yang sudah ada, yaitu SMHKP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan). Kami hanya menambahkan penjelasan di dalam sertifikasi itu berupa bebas radioaktif," ujar Ishartini dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

Ia menjelaskan proses sertifikasi akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) KKP di daerah, dengan syarat eksportir telah melampirkan hasil uji dari laboratorium yang ditunjuk.

"Tidak bayar untuk sertifikasinya, hanya pelaku usaha nanti mungkin terkena beban untuk biaya uji di lab-nya," ujarnya.

Pengujian akan dilakukan di laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan biayanya sepenuhnya menjadi tanggungan eksportir.

"Biaya uji lab ditanggung swasta, eksportirnya," kata Ishartini.

Ia memastikan beban tersebut tidak akan ditanggung petambak.

"Kalau dari petambak tidak menanggung biaya. Nanti biaya ini yang menanggung adalah eksportir, jadi unit pengolahan ikan. Mereka sudah biasa melakukan uji, seperti antibiotik atau salmonela, hanya sekarang tambah uji Cesium-137," tuturnya.

Menurutnya, aturan sertifikasi berlaku untuk perusahaan di kategori yellow list, yakni unit pengolahan ikan di Jawa dan Lampung yang tetap diizinkan mengekspor produk ke AS dengan syarat memenuhi ketentuan baru.

Adapun perusahaan yang masuk kategori red list hanya satu, yaitu PT Bahari Makmur Sejati (BMS), yang produknya pernah terdeteksi mengandung radioaktif di AS.

Dalam kesempatan sama, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan menjelaskan bahwa FDA telah menyetujui KKP sebagai lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat untuk ekspor udang dari wilayah yellow list.

"Untuk yellow list, badan yang melakukan sertifikasi itu adalah badan pemerintah yang disetujui oleh FDA. Kami di satgas sudah sepakat bahwa yang akan melakukan itu badan di bawah pimpinan Ibu Ishartini di KKP, dan FDA juga sudah setuju," ujarnya.

Bara menambahkan KKP tengah memfinalisasi nota kesepahaman (MoU) dengan FDA agar prosedur sertifikasi memiliki kejelasan teknis.

"Ibu Ishartini sudah menyiapkan MoU dengan FDA agar SOP-nya itu jelas di sana, kriterianya dan segala macam," kata Bara.

Sementara untuk perusahaan yang masuk red list, sertifikasi dilakukan oleh lembaga independen non pemerintah yang mendapat akreditasi dari FDA.

"Red list itu hanya satu saja, yaitu PT BMS. Dan itu nanti melakukan sertifikasi oleh third party yang diberikan akreditasi oleh FDA," ujarnya.

Bara memastikan pasar AS tidak ditutup bagi udang dan cengkeh dari Indonesia. Pembatasan hanya berlaku bagi produk dari Jawa dan Lampung yang wajib disertifikasi sebelum masuk ke AS.

"Import alert ini bukan pelarangan total terhadap seluruh produk udang dan bukan penghentian perdagangan. Pasar AS tetap terbuka bagi udang dan cengkeh asal memenuhi ketentuan tersebut," katanya.

Ia juga menyebut Satgas bersama KKP sedang melakukan negosiasi dengan FDA agar kontainer udang yang sudah dalam perjalanan sebelum pemberlakuan aturan baru pada 3 Oktober lalu dapat dikecualikan dari kewajiban sertifikasi.

Kewajiban sertifikat bebas radioaktif ini muncul setelah FDA mengeluarkan Import Alert pada 3 Oktober 2025, yang memberlakukan sertifikasi wajib untuk udang dan rempah dari Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025.

Kebijakan ini didasarkan pada hasil temuan FDA dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) yang mendeteksi keberadaan isotop radioaktif Cesium-137 pada beberapa sampel udang dan cengkeh asal Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa sumber paparan Cs-137 bukan berasal dari tambak atau perkebunan, melainkan dari aktivitas industri logam di kawasan Cikande, Banten. Kontaminasi tersebut telah terlokalisasi dan ditangani melalui langkah dekontaminasi serta pengawasan lintas kementerian.