Penunjukan BPOM sebagai CE mencerminkan meningkatnya kepercayaan USFDA terhadap sistem pengawasan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan United States Food and Drug Administration (USFDA) resmi menandatangani Confidentiality Commitment (CC) sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekspor rempah asal Indonesia ke Amerika Serikat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Rabu, mengatakan tercatat nilai impor rempah Amerika Serikat (AS) dari Indonesia mencapai 45,9 juta dolar atau sekitar Rp800 miliar pada tahun 2024. Tingginya nilai ekspor RI ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan kelancaran akses pasar melalui sistem pengawasan yang kredibel.

Melalui penandatanganan CC pada 15 April 2026, BPOM dan USFDA memperkuat kerja sama dalam pertukaran informasi non-publik. Hal ini sekaligus untuk mendukung peran BPOM sebagai Certifying Entity (CE) dalam penerbitan Shipment-Specific Certificate (SSC) bagi komoditas rempah. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam rantai pasok global.

"Penunjukan BPOM sebagai CE mencerminkan meningkatnya kepercayaan USFDA terhadap sistem pengawasan Indonesia. Ditambah lagi saat ini BPOM dan USFDA juga sama-sama berstatus WHO-Listed Authority (WLA). Kita mengacu pada standar global yang sama," kata Taruna Ikrar.

Sejak implementasi skema SSC pada Oktober 2025 hingga akhir April 2026, BPOM telah memproses lebih dari 2.000 pengajuan dan menerbitkan 304 sertifikat untuk 20 perusahaan, dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 2,8–3 miliar dolar AS atau sekitar Rp45 triliun.

SSC menjadi instrumen penting dalam memastikan keamanan produk, sekaligus menjaga kelancaran ekspor Indonesia ke pasar global.

Bagi pelaku usaha, khususnya eksportir rempah, pangan olahan, dan suplemen kesehatan, kerja sama ini memberikan manfaat strategis berupa kepastian regulasi, kemudahan akses pasar ke AS, serta terbukanya peluang ekspor yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu penguatan sistem sertifikasi dan pengawasan ini turut meningkatkan kepercayaan terhadap produk Indonesia di pasar global.

Sementara itu bagi masyarakat, lanjutnya, komitmen ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan jaminan keamanan produk, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan ekspor yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kebutuhan penguatan pengawasan ini muncul setelah ditemukannya cemaran radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh Indonesia pada Agustus 2025 lalu. Temuan itu mendorong USFDA menetapkan Import Alert 99-51 dan Import Alert 99-52, serta mekanisme Detention Without Physical Examination (DWPE). Kondisi ini menuntut adanya jaminan keamanan produk yang lebih ketat sebelum memasuki pasar AS.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan CC, BPOM menerima kunjungan delegasi USFDA yang berlangsung pada 4–8 Mei 2026 dalam rangka pelaksanaan verifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menilai secara menyeluruh efektivitas sistem sertifikasi yang dijalankan BPOM, termasuk peninjauan terhadap fasilitas produksi, proses scanning dan sampling, pengujian sampel di laboratorium serta mekanisme evaluasi dan penerbitan SSC.

Associate Commissioner, Office of Global Policy and Strategy US FDA Mark Abdoo berharap pertukaran informasi antara BPOM dan USFDA semakin diperkuat setelah disepakatinya CC ini.

Senada, perwakilan US FDA Maria Knirk mengapresiasi peran BPOM dalam mendukung kelancaran perdagangan sekaligus menjaga keamanan produk.

“Indonesia merupakan mitra dagang yang penting, dan peran sebagai certifying entity menjadi kunci dalam mendukung perdagangan serta menjamin keamanan produk,” ujarnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Food and Drug Authority (SFDA) menetapkan larangan impor unggas dan telur secara total dari 40 negara dan parsial dari 16 negara, termasuk Indonesia.

Larangan terbaru impor dari Indonesia tertuang dalam kebijakan SFDA Nomor 6057 dan mulai berlaku pada 1 Maret 2026.

Atase Perdagangan (Atdag) RI Riyadh di Arab Saudi, Zulvri Yenni, memastikan kebijakan ini tidak berkaitan dengan isu halal, tetapi merupakan upaya pemenuhan kualitas mutu barang beredar di pasar domestik.

"Larangan impor ini tidak berkaitan dengan isu halal, tetapi lebih kepada isu pemenuhan kualitas mutu untuk memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi, dan standar yang berlaku,” kata Zulvri dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Sertifikat halal Indonesia diterima Arab Saudi sejak ditandatanganinya memorandum saling pengertian antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) dan SFDA pada 19 Oktober 2023.

Zulvri mengatakan kebijakan terbaru Arab Saudi ini perlu dilihat sebagai momentum memperbarui status bebas virus flu burung yang dimiliki Indonesia.

Saat ini, Indonesia belum merealisasikan kembali ekspor produk unggas dan telur ke Arab Saudi karena belum didapatkannya status bebas flu burung berdasarkan Laporan World Organization for Animal Health (WOAH) yang terakhir diperbarui pada 28 Januari 2026.

Zulvri mengatakan, terealisasinya status bebas flu burung akan berdampak positif terhadap pembukaan akses pasar Arab Saudi bagi produk unggas dan telur Indonesia.

Zulvri menambahkan, SFDA akan terus meninjau berkala daftar larangan impor tersebut seiring perkembangan situasi kesehatan global dari Laporan WOAH terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung yang sangat patogen.

Langkah tersebut adalah bentuk komitmen Arab Saudi memantau ketat dinamika epidemiologi global yang terus berkembang.

"Kebijakan baru Arab Saudi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbarui status bebas virus flu burung sesegera mungkin di Laporan WOAH. Hal ini penting agar pangsa ekspor kita tidak diambil negara kompetitor, terutama dari ASEAN seperti Thailand dan Singapura, yang tidak masuk daftar larangan Arab Saudi," kata Zulvri.

Indonesia masuk dalam daftar negara yang terkena larangan total bersama 39 negara dan mitra dagang Arab Saudi lainnya, yaitu Afghanistan, Azerbaijan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Djibouti, Afrika Selatan, Tiongkok, Irak, Ghana, Palestina, Vietnam, Kamboja, Kazakhstan, Kamerun, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Libya, Myanmar.

Kemudian, Inggris, Mesir, Meksiko, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, India, Hong Kong, Jepang, Burkina Faso, Sudan, Serbia, Slovenia, Pantai Gading, dan Montenegro.

Sementara itu, larangan parsial diberlakukan pada beberapa provinsi dan kota di 16 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Bhutan, Polandia, Togo, Denmark, Rumania, Zimbabwe, Prancis, Filipina, Kanada, Malaysia, Austria, dan Republik Demokratik Kongo.

Saat ini, cara agar produk unggas dan telur Indonesia bisa menembus Arab Saudi adalah melalui pemrosesan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan.

Menurut penjelasan SFDA, daging unggas dan produk terkait yang telah melalui perlakuan panas atau metode pengolahan lain yang cukup untuk menghilangkan virus Newcastle akan dikecualikan dari larangan tersebut. Asalkan, perlakuan tersebut sepenuhnya memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi, dan standar yang berlaku.

Proses tersebut juga harus didukung sertifikat kesehatan yang diterbitkan otoritas resmi berwenang di negara asal dan diakui SFDA. Sertifikat itu menyatakan bahwa langkah yang diambil telah memadai untuk menghilangkan virus Newcastle.

Laporan WOAH adalah laporan resmi yang diterbitkan organisasi kesehatan hewan dunia yang dulu dikenal sebagai Office Internasional des Epizooties (OIE). WOAH mengumpulkan data dari negara-negara anggotanya tentang penyakit hewan, kesehatan hewan, penggunaan antibiotik pada hewan, kesejahteraan hewan, dan isu terkait keamanan pangan.

Data ini kemudian dirangkum dalam berbagai laporan global dan regional sebagai rujukan beberapa negara untuk mengambil kebijakan pelarangan impor hewan.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara soal Arab Saudi melarang impor ayam dan telur dari Indonesia.

Kementan menilai kebijakan larangan impor unggas dan telur oleh Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/SFDA) merupakan langkah sanitari yang bersifat kehati-hatian. Hal ini lazim diterapkan dalam perdagangan internasional produk peternakan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menegaskan larangan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global produk peternakan.

"Penguatan sistem kesehatan hewan adalah fondasi utama kepercayaan pasar internasional. Karena itu, kami memastikan biosekuriti, surveilans penyakit, serta penerapan zonasi dan kompartemen berjalan konsisten sebagai standar nasional," ujar Agung dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (25/2).

Agung mengatakan pemerintah akan terus mendorong pembukaan akses pasar melalui diplomasi veteriner dan penguatan hilirisasi.

"Pendekatan kami tidak hanya membuka pasar, tetapi memastikan produk peternakan Indonesia hadir dengan standar yang diakui dunia. Produk olahan menjadi jalur strategis sekaligus bukti kesiapan industri nasional," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa menambahkan pendekatan zonasi dan kompartemen menjadi instrumen utama dalam proses pembukaan akses pasar.

"Melalui penguatan zonasi dan kompartemen, perdagangan dapat dilakukan secara aman berbasis risiko sekaligus mendukung proses dialog teknis dengan negara tujuan," kata Hendra.

Kemudian, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menjelaskan proses akses pasar unggas ke Arab Saudi saat ini masih berada pada tahap negosiasi persyaratan teknis. Meski produk unggas segar, seperti karkas dan telur belum mendapatkan persetujuan akses pasar, Makmun menyampaikan terdapat kemajuan pada produk olahan unggas.

"Persyaratan yang sudah disetujui adalah produk olahan ayam yang telah mengalami pemanasan pada suhu yang mampu membunuh virus HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)," Makmun.

Sebelumnya, Arab Saudi resmi melarang impor unggas, termasuk ayam, dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia.

Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/ SFDA) beralasan langkah itu diambil sebagai upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperketat standar keamanan pangan di pasar domestik.

SFDA menerangkan larangan total tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi terhadap risiko penyakit hewan yang dapat berdampak pada keamanan pangan, khususnya wabah flu burung yang sangat patogen.

Dalam pembaruan terbaru yang dilaporkan media lokal Arab Saudi, Okaz, Indonesia termasuk dalam daftar 40 negara yang dikenai larangan total impor unggas dan telur.

Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar larangan antara lain Afghanistan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, China, Irak, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Mesir, India, hingga Sudan.

SFDA menjelaskan sebagian negara telah masuk daftar larangan sejak 2004, sementara negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan penilaian risiko serta laporan internasional terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung.

Arab Saudi resmi melarang impor unggas, termasuk ayam, dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia.

Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/ SFDA) beralasan langkah itu diambil sebagai upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperketat standar keamanan pangan di pasar domestik.

SFDA menerangkan larangan total tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi terhadap risiko penyakit hewan yang dapat berdampak pada keamanan pangan, khususnya wabah flu burung yang sangat patogen.

Dalam pembaruan terbaru yang dilaporkan media lokal Arab Saudi, Okaz, Indonesia termasuk dalam daftar 40 negara yang dikenai larangan total impor unggas dan telur.

Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar larangan antara lain Afghanistan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, China, Irak, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Mesir, India, hingga Sudan.

SFDA menjelaskan sebagian negara telah masuk daftar larangan sejak 2004, sementara negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan penilaian risiko serta laporan internasional terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung.

Otoritas tersebut menegaskan daftar negara yang dikenai larangan akan terus ditinjau secara berkala sesuai perkembangan situasi kesehatan global.

Selain larangan total, SFDA juga menerapkan pembatasan parsial terhadap impor unggas dan telur dari wilayah tertentu di 16 negara lainnya. Negara yang dikenai pembatasan sebagian tersebut antara lain Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Denmark, Prancis, Kanada, Malaysia, Filipina, dan Polandia.

Pembatasan parsial diberlakukan hanya pada provinsi atau kota tertentu yang dinilai memiliki risiko kesehatan terkait penyakit unggas.

SFDA menyatakan produk unggas dan turunannya yang telah melalui proses pemanasan atau pengolahan tertentu masih diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, selama proses tersebut terbukti mampu menghilangkan virus penyakit Newcastle dan memenuhi seluruh persyaratan kesehatan yang berlaku.

Produk tersebut harus disertai sertifikat kesehatan resmi dari otoritas berwenang di negara asal yang memastikan proses pengolahan telah memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, produk juga wajib berasal dari fasilitas produksi yang telah disetujui otoritas Arab Saudi.

Lebih lanjut, SFDA menegaskan kebijakan pembatasan impor ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Arab Saudi dalam memantau perkembangan epidemiologi global dan menjaga keamanan rantai pasok pangan nasional.

Arab Saudi resmi melarang impor unggas, termasuk ayam, dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia.

Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/ SFDA) beralasan langkah itu diambil sebagai upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperketat standar keamanan pangan di pasar domestik.

SFDA menerangkan larangan total tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi terhadap risiko penyakit hewan yang dapat berdampak pada keamanan pangan, khususnya wabah flu burung yang sangat patogen.

Dalam pembaruan terbaru yang dilaporkan media lokal Arab Saudi, Okaz, Indonesia termasuk dalam daftar 40 negara yang dikenai larangan total impor unggas dan telur.

Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar larangan antara lain Afghanistan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, China, Irak, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Mesir, India, hingga Sudan.

SFDA menjelaskan sebagian negara telah masuk daftar larangan sejak 2004, sementara negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan penilaian risiko serta laporan internasional terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung.

Otoritas tersebut menegaskan daftar negara yang dikenai larangan akan terus ditinjau secara berkala sesuai perkembangan situasi kesehatan global.

Selain larangan total, SFDA juga menerapkan pembatasan parsial terhadap impor unggas dan telur dari wilayah tertentu di 16 negara lainnya. Negara yang dikenai pembatasan sebagian tersebut antara lain Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Denmark, Prancis, Kanada, Malaysia, Filipina, dan Polandia.

Pembatasan parsial diberlakukan hanya pada provinsi atau kota tertentu yang dinilai memiliki risiko kesehatan terkait penyakit unggas.

SFDA menyatakan produk unggas dan turunannya yang telah melalui proses pemanasan atau pengolahan tertentu masih diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, selama proses tersebut terbukti mampu menghilangkan virus penyakit Newcastle dan memenuhi seluruh persyaratan kesehatan yang berlaku.

Produk tersebut harus disertai sertifikat kesehatan resmi dari otoritas berwenang di negara asal yang memastikan proses pengolahan telah memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, produk juga wajib berasal dari fasilitas produksi yang telah disetujui otoritas Arab Saudi.

Lebih lanjut, SFDA menegaskan kebijakan pembatasan impor ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Arab Saudi dalam memantau perkembangan epidemiologi global dan menjaga keamanan rantai pasok pangan nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki ekspor ikan patin 600 hingga 700 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi dan menunggu persetujuan otoritas setempat.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sebelumnya pernah mengekspor ikan patin untuk kebutuhan haji dan kini berupaya kembali memasuki pasar tersebut.

"Kalau untuk haji yang itu kurang lebih sekitar, kalau kemarin ya, sekitar kalau 200 ribu jamaah, itu kita diminta sekitar 600 sampai 700 ton," ujar Machmud di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan ekspor ikan patin Indonesia sempat dilakukan pada 2019 sebelum pandemi covid-19, dengan volume lebih dari 300 ton dalam bentuk fillet dan potongan.

Setelah sempat terhenti, pemerintah kini kembali berupaya memenuhi persyaratan ekspor agar produk perikanan nasional dapat masuk ke pasar Arab Saudi.

"Kita pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum covid, sekitar hampir 300 ton untuk kebutuhan haji. Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi," ujarnya.

Machmud menjelaskan ikan patin menjadi salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi jamaah haji di Arab Saudi selain daging, ayam, dan telur. Selama ini, pasokan ikan patin untuk kebutuhan tersebut sebagian besar berasal dari Vietnam.

Selain patin, Indonesia juga telah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi yang digunakan untuk konsumsi jamaah haji dan umrah.

Ia menilai potensi ekspor ikan patin ke Arab Saudi cukup besar, terutama untuk kebutuhan umrah yang jumlahnya lebih tinggi dibanding musim haji, tergantung pada menu konsumsi yang disiapkan bagi jamaah.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pemerintah telah membentuk tim terpadu ekosistem pangan haji dan umrah yang melibatkan KKP untuk mempercepat proses ekspor produk budidaya ke Arab Saudi.

Ia menyebut pemerintah saat ini masih bernegosiasi dengan otoritas Saudi Food and Drug Authority (SFDA) terkait persyaratan ekspor produk perikanan budidaya.

"Kita saat ini sedang bernegosiasi dengan Saudi Arabia FDA atau SFDA untuk bisa memasukkan ikan produk budidaya. Memang kita belum mendapatkan approval, namun seluruh persyaratan yang diminta sudah kita penuhi," kata Ishartini.

Menurutnya, komunikasi dengan otoritas Arab Saudi terus dilakukan dan pemerintah optimistis produk budidaya Indonesia dapat segera masuk ke pasar negara tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan menandatangani kesepakatan tarif dagang pada hari ini, Kamis (19/2), di AS.

Tahun lalu, Pemerintah Indonesia dan AS menyepakati kerangka kerja negosiasi Perjanjian Perdagangan Timbal Balik itu.

Kesepakatan ini diumumkan dalam pernyataan bersama Gedung Putih pada Selasa (22/7/2025) waktu setempat.

Dalam kerangka tersebut, Indonesia membuka jalan penghapusan hampir seluruh tarif impor terhadap produk industri, pangan, dan pertanian asal AS.

Sebagai imbalannya, AS menurunkan tarif atas produk Indonesia menjadi 19 persen, lebih rendah dari rencana tarif awal 32 persen yang sempat ditunda pada April dan dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus mendatang.

"Presiden Donald J. Trump mengumumkan kesepakatan penting dengan Indonesia yang akan menyediakan akses pasar bagi warga Amerika di Indonesia yang semula dianggap mustahil dan membuka terobosan besar bagi manufaktur, agrikultur, dan sektor digital Amerika," demikian pernyataan resmi Gedung Putih, Selasa (22/7) waktu AS.

Berikut poin-poin utama kerangka kesepakatan dagang Indonesia-AS yang diteken tahun lalu:

Seluruh barang ekspor Indonesia yang masuk ke AS akan dikenakan tarif sebesar 19 persen. Sebaliknya, barang ekspor AS yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif alias 0 persen.

Gedung Putih menyebut rata-rata tarif untuk barang Indonesia sebelumnya sebesar 8 persen, sementara tarif Indonesia terhadap barang AS rata-rata 3 persen.

Indonesia disebut akan melonggarkan sejumlah ketentuan impor bagi produk AS, termasuk mengecualikan barang AS dari kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Selain itu, Indonesia menerima kendaraan yang dibuat dengan standar AS dan mengakui sertifikat makanan serta obat-obatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). Produk kosmetik, alat kesehatan, dan farmasi AS juga akan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi di Indonesia.

Pembatasan atau persyaratan lisensi untuk produk manufaktur AS dan suku cadangnya akan dihapus, termasuk inspeksi prapengiriman dan ketentuan verifikasi impor.

Indonesia juga berkomitmen menyelesaikan persoalan hak cipta sesuai Laporan Khusus 301 USTR serta memperbaiki prosedur penilaian kesesuaian yang menjadi perhatian AS.

Produk makanan dan pertanian AS akan dikecualikan dari sejumlah aturan lisensi impor, termasuk kebijakan neraca komoditas.

Indonesia juga disebut menjamin transparansi serta penghormatan terhadap indikasi geografis (geographical indications/GIs).

Kemudian, Indonesia akan mengakui pengawasan regulasi AS, termasuk daftar fasilitas daging sapi, ayam, dan susu serta menerima sertifikat yang diterbitkan otoritas AS.

Kedua negara akan bernegosiasi terkait aturan asal barang untuk memastikan perdagangan bilateral tidak dimanfaatkan negara ketiga.

Indonesia dan AS akan merampungkan komitmen di bidang perdagangan digital, layanan, dan investasi. Indonesia berkomitmen menghapus batas tarif Sistem Tarif Terharmonisasi (HTS) atas barang tidak berwujud serta menunda sejumlah persyaratan deklarasi impor.

Indonesia juga mendukung moratorium bea cukai atas transmisi elektronik di WTO dan menyediakan kepastian pemindahan data pribadi ke AS. AS menyatakan pemindahan data dilakukan karena negara tersebut dinilai memiliki perlindungan data pribadi yang memadai sesuai hukum Indonesia.

Gedung Putih menyebut perusahaan-perusahaan AS telah lama menantikan reformasi tersebut.

Indonesia berkomitmen mengadopsi dan menerapkan larangan impor tenaga kerja asing secara paksa, serta mencabut pembatasan terhadap hak kebebasan berserikat bagi pekerja dan serikat pekerja.

Indonesia akan menghapus larangan ekspor komoditas ke AS, termasuk mineral penting.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut mineral yang dimaksud adalah mineral yang telah diproses di dalam negeri, bukan bijih mentah.

"Mineral yang sudah terproses, all industrial commodities. Jadi bukan ekspor bijih mentah. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk hilirisasi," ujarnya.

Indonesia juga akan meningkatkan impor dari AS, terutama untuk produk pertanian, dirgantara, dan energi. Komitmen tersebut menjadi bagian dari kesepakatan relaksasi tarif impor produk Indonesia ke AS menjadi 19 persen.

Trump menyebut ada sejumlah syarat yang disepakati dalam kerangka perjanjian tersebut, salah satunya pembelian 50 pesawat buatan Boeing.

"Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing Jet, banyak di antaranya adalah 777," tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari AFP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 20 kontainer udang beku asal Indonesia senilai hampir Rp64 miliar sempat tertahan di Amerika Serikat (AS), sebelum akhirnya dibolehkan masuk oleh otoritas setempat.

Pengiriman udang beku asal Surabaya tersebut dapat kembali melanjutkan proses masuk ke pasar Negeri Paman Sam setelah eksportir menunjukkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menyebut sertifikat ini menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk memastikan produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di negara tujuan ekspor.

"SMKHP sebagai official declaration yang dibutuhkan otoritas negara tujuan bahwa produk perikanan dihasilkan melalui proses rantai produksi yang sesuai dengan standar sanitasi, higiene serta keamanan pangan global sehingga memenuhi ALOP atau apropriate level of protection pangan di negara tersebut dan dengan mudah masuk pasar mereka," ujar Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (8/1).

Kasus tersebut terjadi pada pengiriman 20 kontainer udang beku asal Surabaya yang tertahan di salah satu pelabuhan di AS. Setelah dokumen SMKHP ditunjukkan dan dilakukan konfirmasi oleh Badan Mutu KKP, seluruh kontainer akhirnya dilepas oleh otoritas setempat.

"Waktu itu ada shipment kami sebanyak 20 kontainer udang beku yang tertahan di Pelabuhan Chicago Amerika Serikat, lalu FDA kirim email notifikasi kepada kami melalui Customs Broker mengatakan bahwa ada dokumen yang belum lengkap," ujar Manajer Ekspor dan Impor PT Bumi Menara Internusa (BMI) Clorinda secara terpisah.

"Kemudian setelah kami kirimkan SMKHP yang diterbitkan UPT Badan Mutu Surabaya I akhirnya hari itu juga semua kontainer dirilis oleh FDA," lanjutnya.

Kepala UPT Badan Mutu Surabaya I Laode membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebutkan total volume ekspor udang beku yang dapat diselamatkan saat itu mencapai 263 ribu ton dengan nilai Rp63.415.544.700 atau hampir Rp64 miliar.

"Saya sudah menerima laporan mengenai kontainer udang beku PT BMI yang akhirnya bisa masuk pasar Amerika setelah menunjukkan SMKHP. Saat ini mengurus SMKHP bagi eksportir sangat mudah dan bahkan sudah online melalui aplikasi Siap Mutu dan kami ada 46 UPT di seluruh Indonesia, selain itu Siap Mutu juga terkoneksi INSW (Indonesia National Single Window-red)," ujar Ishartini.

Badan Mutu KKP sendiri dibentuk untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu guna memastikan rantai produksi perikanan dari hulu hingga hilir memenuhi standar global.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penarikan kembali produk udang asal Indonesia dari pasar Amerika Serikat (AS) bukan merupakan kasus baru.

Pemerintah menyebut produk yang ditarik tersebut merupakan barang lama yang sebelumnya sudah sempat menjadi perhatian otoritas setempat.

Produk yang dimaksud berasal dari PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods), perusahaan pengolahan udang asal RI yang sebelumnya juga menjadi sorotan dalam kasus dugaan cemaran Cesium-137 (Cs-137) pada Agustus 2025.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan penarikan terbaru berkaitan dengan produk yang sama seperti kasus sebelumnya.

"Itu kasus lama. Itu barang BMS yang lama. Iya itu sama dengan yang dulu Agustus," kata Ishartini kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/12).

Ia menjelaskan produk yang ditarik dari peredaran saat ini merupakan barang lama yang baru dikembalikan oleh pihak terkait.

"Itu barang lama yang baru diretur sekarang. Tidak ada kasus baru," tambahnya.

Sebelumnya, produk udang beku asal Indonesia kembali ditarik dari peredaran di AS setelah diduga terkontaminasi zat radioaktif Cs-137. Penarikan dilakukan oleh Direct Source Seafood LLC, perusahaan importir makanan laut yang berbasis di Bellevue, Washington.

Berdasarkan laporan perusahaan pada Jumat (19/12), Direct Source Seafood menarik sekitar 83.800 kantong udang beku mentah yang diimpor dari Indonesia dan dipasarkan dengan merek Market 32 dan Waterfront Bistro.

Penarikan dilakukan karena produk diduga diproses, dikemas, atau disimpan dalam kondisi yang tidak memenuhi standar sanitasi sehingga berpotensi terpapar Cs-137.

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menyatakan tengah menyelidiki laporan dugaan kontaminasi Cs-137 pada kontainer pengiriman dan produk udang beku yang diproduksi di Indonesia oleh BMS Foods. Meski demikian, FDA menyebut belum ada laporan penyakit akibat produk tersebut.

"Saat ini, belum ada produk yang terkonfirmasi positif atau terdeteksi mengandung Cs-137 yang masuk ke pasar Amerika Serikat," tulis FDA dalam pernyataannya pada 7 Oktober 2025.

Kasus ini mengingatkan pada peristiwa serupa pada Agustus 2025, ketika FDA mengeluarkan peringatan agar masyarakat AS tidak membeli atau mengonsumsi udang beku mentah merek Great Value yang diproses oleh BMS Foods karena dugaan cemaran Cs-137. Saat itu, distributor dan pengecer diminta menarik produk dari pasaran.

Menyusul temuan tersebut, FDA menerbitkan Import Alert pada 3 Oktober 2025 yang mewajibkan sertifikasi khusus untuk udang dan rempah asal Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025. Kebijakan ini diambil setelah FDA bersama Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) mendeteksi keberadaan Cs-137 pada sejumlah sampel produk asal Indonesia.

Menanggapi kebijakan itu, pemerintah Indonesia melalui KKP mewajibkan sertifikat bebas radioaktif bagi ekspor udang ke AS. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Mutu KKP dengan biaya pengujian laboratorium ditanggung oleh eksportir.

Pemerintah juga menegaskan sumber paparan Cs-137 tidak berasal dari tambak udang, melainkan diduga terkait aktivitas industri logam di kawasan Cikande, Banten. Kontaminasi tersebut diklaim telah terlokalisasi dan ditangani melalui proses dekontaminasi serta pengawasan lintas kementerian.

Produk udang beku asal Indonesia kembali ditarik dari peredaran di Amerika Serikat (AS) setelah diduga terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Penarikan terbaru dilakukan oleh Direct Source Seafood LLC, perusahaan importir makanan laut yang berbasis di Bellevue, Washington.

Direct Source Seafood menyatakan menarik sekitar 83.800 kantong udang beku mentah yang diimpor dari Indonesia dan dijual dengan merek Market 32 dan Waterfront Bistro. Penarikan dilakukan karena produk tersebut diduga diproses, dikemas, atau disimpan dalam kondisi tidak higienis sehingga berpotensi terpapar Cs-137.

"Produk ini mungkin telah disiapkan, dikemas, atau disimpan dalam kondisi yang tidak memenuhi standar sanitasi sehingga berpotensi terkontaminasi Cesium-137 (Cs-137)," tulis perusahaan dalam pengumuman resmi di website FDA, Jumat (19/12).

Cs-137 merupakan radioisotop buatan yang dapat ditemukan pada tingkat latar belakang di lingkungan. Pada kadar lebih tinggi, ini bisa berisiko terhadap kesehatan. Paparan jangka panjang melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dapat meningkatkan risiko kanker akibat kerusakan DNA pada sel tubuh.

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menyatakan tengah menyelidiki laporan dugaan kontaminasi Cs-137 pada kontainer pengiriman dan produk udang beku yang diproduksi di Indonesia oleh PT Bahari Makmur Sejati atau BMS Foods. Meski demikian, FDA menegaskan belum ada laporan penyakit yang muncul akibat produk tersebut.

"Saat ini, belum ada produk yang terkonfirmasi positif atau terdeteksi mengandung Cs-137 yang masuk ke pasar Amerika Serikat," tulis FDA dalam pernyataan pada 7 Oktober 2025.

Konsumen yang telah membeli produk terdampak diminta untuk tidak mengonsumsinya dan dapat membuang atau mengembalikannya ke tempat pembelian untuk mendapatkan pengembalian dana penuh. Proses penarikan ini dilakukan dengan sepengetahuan FDA.

Kasus ini bukan kali pertama produk udang asal RI menghadapi masalah serupa di pasar Negeri Paman Sam.

Pada Agustus 2025, FDA sempat mengeluarkan peringatan agar masyarakat AS tidak membeli atau mengonsumsi udang beku mentah merek Great Value yang diproses oleh BMS Foods, karena diduga mengandung Cs-137. Saat itu, distributor dan pengecer diminta menarik produk dari pasaran.

Menyusul temuan tersebut, FDA menerbitkan Import Alert pada 3 Oktober 2025 yang mewajibkan sertifikasi khusus untuk udang dan rempah asal Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025. Kebijakan ini diambil setelah FDA dan Bea Cukai serta Perlindungan Perbatasan AS (CBP) mendeteksi keberadaan Cs-137 pada sejumlah sampel udang dan cengkeh dari Indonesia.

Menanggapi kebijakan tersebut, pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan sertifikat bebas radioaktif bagi ekspor udang ke AS. Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) dengan biaya uji laboratorium ditanggung eksportir.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan sumber paparan Cs-137 tidak berasal dari tambak udang, melainkan diduga terkait aktivitas industri logam di kawasan Cikande, Banten. Kontaminasi tersebut diklaim telah terlokalisasi dan ditangani melalui proses dekontaminasi serta pengawasan lintas kementerian.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Kepala Badan Mutu KKP Ishartini untuk meminta konfirmasi terkait penarikan produk udang asal Indonesia di AS akibat dugaan cemaran Cesium-137 yang terbaru, namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan respons.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) menyebut penarikan udang beku asal Indonesia oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat terkait Cesium-137 berasal dari produk lama.

Food and Drug Administration mengumumkan penarikan 83.800 bungkus udang beku dari pasar di sejumlah negara bagian Amerika Serikat pada 19 Desember 2025.

Kepala BPPMHKP Ishartini menjelaskan produk tersebut merupakan udang beku milik PT Bahari Makmur Sejati, pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Tangerang.

Produk yang ditarik berkaitan dengan temuan kandungan Cesium pada Agustus 2025 dan tidak mencerminkan kasus baru.

“Itu barang BMS yang lama. Iya itu sama dengan yang dulu Agustus,” kata Ishartini saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/12/2025).

Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas BPPMHKP Mochamad Aji Purbayu menyampaikan penarikan yang diumumkan FDA merupakan lanjutan dari proses retur produk lama.

Jumlah udang beku yang dikembalikan Amerika Serikat ke PT BMS mencapai lebih dari 400 kontainer atau sekitar 6.000 ton.

“Sehingga membutuhkan waktu agak lama untuk retur,” ujar Bayu.

BPPMHKP juga telah menerima konfirmasi dari Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia. Asosiasi menanyakan langsung ke pabrik terkait informasi penarikan produk di pasar Amerika Serikat.

Volume ekspor PT BMS ke Amerika Serikat dinilai besar, sehingga proses penarikan berlangsung bertahap.

“Jadi, udang yang diretur atau ditarik kembali pada berita tersebut bukan kasus baru tapi sisa-sisa dari case lama udang PT BMS Cikande,” jelas Bayu.

Sebelumnya, Food and Drug Administration mengumumkan penarikan 83.800 bungkus udang beku asal Indonesia dengan merek Market 2 dan Waterfront.

Produk tersebut ditemukan beredar di Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Vermont, Colorado, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Montana, North Dakota, Nevada, Oregon, Utah, dan Wyoming.

Kasus ini kembali mencuat karena berkaitan dengan kontaminasi Cesium-137 yang berisiko terhadap kesehatan manusia.

Food and Drug Administration pertama kali menemukan kandungan radioaktif Cesium-137 pada udang asal Indonesia pada 14 Agustus 2025.

Penelusuran otoritas Amerika Serikat mengarah ke pabrik PT Bahari Makmur Sejati yang beroperasi berdekatan dengan fasilitas peleburan baja PT Metal Peter Technology.

Mabes Polri telah menetapkan Direktur PT Metal Peter Technology Lin Jingzhang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas secara simbolis 182 ton ekspor udang Indonesia bersertifikat bebas Cesium-137 ke pasar Amerika Serikat (AS) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US Food and Drug Administration/FDA) memastikan pengujian dan penerbitan sertifikat bebas Cesium-137 dapat dilakukan di dalam negeri.

“(Ekspor udang) ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita,” kata Sakti dalam sambutannya.

Ia menegaskan kerja cepat lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekspor usai isu kontaminasi radiasi.

Trenggono menyebutkan bahwa kelancaran ekspor udang sangat penting bagi perekonomian nasional, mengingat banyaknya pelaku industri udang di Indonesia.

Ia menambahkan ekspor udang Indonesia menyumbang devisa sekitar 1,6 miliar–2 miliar dolar AS per tahun dan menopang mata pencaharian lebih dari 15 juta orang di sektor budidaya, pengolahan, logistik, dan ekspor.

“Luas tambak udang kita itu 247.803 hektare. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” ujarnya.

Berdasarkan data KKP, sejak ketentuan sertifikasi bebas Cesium-137 mulai berlaku pada 31 Oktober 2025 hingga akhir Desember 2025, ekspor udang ke AS diproyeksikan mencapai 605 kontainer atau sekitar 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp 1,8 triliun.

Pada periode 31 Oktober hingga 2 Desember 2025, telah dikapalkan 303 kontainer setara 5.218 ton senilai sekitar Rp 949 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam pelepasan simbolis pada Rabu, pemerintah memberangkatkan 10 kontainer berisi 182 ton udang yang secara rinci terdiri atas 4 kontainer 79 ton, bernilai sekitar Rp 13,94 miliar dari Jakarta, dan 6 kontainer 103 ton, bernilai sekitar Rp 12,69 miliar dari Surabaya.