IDXChannel - PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) siap membagikan dividen interim perdana untuk tahun buku 2025. Perusahaan manufaktur komponen otomotif tersebut akan menebar dividen Rp201,5 miliar.

Wakil Direktur Utama SMSM, Ang Andri Pribadi mengatakan, penetapan dividen interim itu berdasarkan keputusan direksi yang telah mendapatkan restu dari Dewan Komisaris pada 29 Juli 2025.

"Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 6 Agustus 2025," kata Andri lewat keterbukaan informasi, Selasa (29/7/2025).

Dividen interim tersebut akan dibagikan untuk 5,76 miliar saham. Dengan kata lain, setiap pemegang saham SMSM akan mendapatkan dividen interim Rp35 per saham.

Pembagian dividen mengacu pada laba bersih perseroan pada semester I-2025 yang mencapai Rp530,76 miliar. Dividen interim itu memiliki rasio pembayaran (payout ratio) sebesar 37,9 persen.

SMSM tercatat memiliki saldo laba yang cukup tebal. Per 30 Juni 2025, posisi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mencapai Rp3,38 triliun atau 82 persen dari total ekuitas yang sebesar Rp4,13 triliun.

Pada penutupan perdagangan sore ini, saham SMSM berada di level Rp1.905. Dengan begitu, dividen mencerminkan imbal hasil (yield) 1,84 persen.

Berikut jadwal pembayaran dividen interim SMSM:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 6 Agustus 2025
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 7 Agustus 2025
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 8 Agustus 2025
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 11 Agustus 2025
5. Pembayaran Dividen : 26 Agustus 2025

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap hanya empat perusahaan besar sektor garmen dan sepatu yang masih bertahan untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikat (AS) di tengah berbagai tantangan ketidakpastian global.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Aviliani mengatakan, empat perusahaan tersebut hanya mendapatkan margin atau keuntungan 5% dengan kondisi saat ini. Menurutnya, kondisi perusahaan-perusahaan tersebut bisa lebih parah bila tidak mendapat bantuan dari pemerintah ketika menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 19%.

"Yang ekspor ke Amerika Serikat itu sekarang tinggal empat perusahaan yang besar, kalau yang kecil banyak tapi enggak survive, itu pun mereka mengatakan margin mereka tinggal 5%. Kalau tidak dibantu pemerintah, dengan kebijakan 19% nanti bisa-bisa dia tutup," kata Aviliani dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, Selasa (29/7/2025).

Kendati demikian, Aviliani tidak memerinci perusahaan-perusahaan yang dimaksud. Dia menerangkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tetap bertahan melakukan ekspor ke AS karena terikat kontrak tahunan.

Dengan kontrak tersebut, pengusaha tidak dapat mengubah harga sehingga harus menanggung ongkos dari kenaikan tarif.

"Dia butuh bantuan pemerintah gitu loh. Yang mana misalnya perlu subsidi, misalnya BPJS dibantu," jelasnya.

Untuk tetap bertahan di situasi dengan margin ekspor yang tipis, perusahaan-perusahaan itu disebut melakukan efisiensi besar-besaran.

"Dia bilang, kalau saya masih 5% [margin] masih jalanin. Tapi kalau udah di bawah itu, saya mending tutup. Bahkan keluarganya bilang, 'kamu tuh masuk gila ya, untung 5% masih mau gitu'. Ya karena udah ada kontrak kan. Kontraknya kan jangka panjang," terangnya.

Di sisi lain, Avi menyoroti kebijakan Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yang tak kunjung dibenahi setelah dibatalkan. Pasalnya, hal ini menyebabkan kepala daerah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dengan tinggi hingga meningkatkan ongkos usaha.

Oleh karena itu, tak sedikit perusahaan yang mulai menggunakan tenaga kerja outsourcing. Namun, kini tenaga kerja outsourcing juga dikenakan PPh yang membuat biaya produksi tetap bengkak.

"Nah ini yang perlu diatur. Jadi melihat kebijakan itu jangan satu-satu. Harus melihat ekosistem. Karena kan pabrik itu berhubungan dengan macam-macam kan. Jadi menurut saya mungkin kebijakan itu ke depan mesti melihat ekosistem dari setiap industrinya," pungkasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memperkirakan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) belum akan berhenti dalam waktu dekat dan berpotensi terus berlanjut hingga akhir 2025.

"Ini memang sudah dirasakan juga dari survei yang dibuat oleh Apindo. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya sekadar PHK biasa, tapi ini memang PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir," ujar Shinta dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (29/7).

Ia merujuk data BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat sebanyak 150 ribu pekerja terkena PHK selama Januari hingga Juni 2025, dengan lebih dari 100 ribu di antaranya telah mengklaim manfaat jaminan.

Angka itu, menurutnya, belum termasuk laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menggunakan sumber data berbeda.

Meski sumber data bervariasi, Shinta menilai tren kenaikan PHK sudah terlihat jelas, termasuk dari pengakuan pemerintah sendiri yang menyebutkan kenaikan 32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Ia menambahkan sejumlah faktor eksternal juga turut mempengaruhi, seperti penurunan ekspor yang berdampak pada sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menurutnya, jika Indonesia tidak mampu bersaing dalam hal tarif perdagangan, maka potensi pengalihan pesanan ke negara lain akan semakin besar dan mengancam stabilitas tenaga kerja.

"Kalau sekarang kita enggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan jelas akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga. Nanti PHK akan semakin lagi bertambah," ujarnya.

Jawa Tengah disebut sebagai salah satu wilayah dengan PHK tertinggi karena banyaknya industri TPT yang terdampak relokasi dan pelemahan permintaan global. Namun, Shinta menekankan provinsi lain seperti Jawa Barat dan Banten juga mencatat angka PHK yang signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menambahkan selain tekanan pasar, masalah keamanan di kawasan industri turut menjadi pemicu terjadinya PHK, terutama di sektor manufaktur.

Ia menyoroti belum konsistennya penertiban terhadap praktik premanisme di sentra produksi seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Subang dan Kepulauan Riau.

"Ini sangat mengganggu sekali, dan ini enggak bisa lepas dari masalah yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja, di mana penyerapan itu tidak terjadi atau bahkan justru malah berujung PHK," ujar Sanny.

Menurutnya, gangguan keamanan membuat iklim usaha menjadi tidak stabil dan berdampak ganda, yakni pada berkurangnya aktivitas industri serta batalnya rencana investasi.

"Kerugian itu bukan terjadi dari segi angka yang dialami oleh para pelaku usaha, namun juga kerugian yang dialami negara adalah terhambatnya potensi investasi yang sebetulnya akan masuk, namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu tidak jadi masuk," katanya.

Adapun data Kemnaker mencatat total PHK pada kuartal I-2025 mencapai 42.385 orang, naik 32,19 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan PHK tertinggi sebanyak 10.995 orang, disusul Jawa Barat (9.494) dan Banten (4.267).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dalam 5 bulan pertama 2025 tercatat beban pensiun alias total liabilitas yang harus dibayar perusahaan naik 4,6% year on year (YoY) menjadi Rp393,52 triliun. Sebaliknya, iuran peserta dana pensiun sukarela tumbuh melambat 1,92% YoY menjadi Rp15,16 triliun, usai per April 2025 tumbuh sebesar 6,65% YoY.

Syarifudin Yunus, Humas Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) melihat data tersebut sebagai indikator bahwa iuran peserta dana pensiun yang masuk tidak lebih besar dibanding manfaat pensiun yang dibayar.

"Maka kepesertaan baru dana pensiun harus digenjot agar seimbang antara iuran masuk versus manfaat yang dibayar," kata Syarif kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

Syarif melihat tren data dalam 5 bulan pertama 2025 tersebut juga menjadi indikasi pertumbuhan jumlah peserta aktif dana pensiun lebih lambat dari jumlah peserta yang masuk masa pensiun.

Adapun sampai dengan Mei 2025, jumlah peserta dana pensiun sukarela mencapai 5,38 juta orang, bertambah dibanding 5,33 juta orang per April 2025. Sementara itu, nilai aset dana pensiun sukarela mencapai Rp391,33 triliun, tumbuh 5,05% YoY.

Atas kondisi seperti itu, Syarif menilai strategi yang paling sederhana yang bisa dilakukan dana pensiun adalah dengan menjaga konsistensi iuran masuk peserta, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan investasi, serta menemukan cara lebih kreatif untuk menambah jumlah peserta.

"Namun strategi ini tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi, seperti kondisi ekonomi nasional, kesadaran pekerja, edukasi dan akses digital untuk membeli dana pensiun," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam kaitannya ketahanan dana pensiun dengan hasil investasi sebenarnya secara prinsip hasil investasi tidak digunakan sebagai perlindungan pembayaran kekurangan manfaat pensiun.

"Secara prinsip hasil investasi di dana pensiun adalah bagian pengembangan dana, bukan menutupi kekurangan manfaat. Jadi kinerja investasi cukup dijaga ROI-nya di atas benchmark, sedangkan untuk manfaat pensiun dapat dibayar sesuai aturan," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia-PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) atau Mayapada Healthcaremelaksanakan seremoni topping off untuk pembangunan Mayapada Hospital Jakarta Timur (MHJT). Unit rumah sakit kedelapan ini, dirancang modern untuk menghadirkan layanan kesehatan unggulan berstandar internasional di kawasan Jakarta Garden City (JGC), Cakung.

Seremoni topping off ini menandai penyelesaian struktur utama bangunan, sekaligus menjadi simbol dimulainya fase akhir pembangunan yang ditargetkan rampung pada akhir 2025, dan dijadwalkan beroperasi pada kuartal kedua tahun 2026.

Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia, menegaskan bahwa seremoni topping off ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pembangunan Mayapada Hospital Jakarta Timur. Seremoni ini menandai komitmen nyata Mayapada Healthcare dalam menyelesaikan pembangunan rumah sakit modern di lokasi strategis agar semakin mudah diakses oleh masyarakat.

"Kami memahami bahwa aksesibilitas yang baik sangat penting terhadap peningkatan kualitas hidup. Sebagai unit pertama kami di wilayah timur Jakarta, MHJT dirancang untuk menjadi rumah sakit unggulan yang tidak hanya melayani warga Jakarta Timur dan sekitarnya, tetapi juga menjawab kebutuhan layanan medis dan keselamatan kerja di kawasan industri sekitar. Kami percaya MHJT membuat warga Jakarta Timur dan sekitarnya lebih mudah dan nyaman mendapatkan layanan kesehatan berkualitas internasional, yang dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas mereka sehari-hari," ungkap Navin dalam keterangan resmi, Selasa (28/7/2025).

Navin juga menekankan pentingnya melanjutkan kolaborasi strategis dengan mitra internasional seperti Apollo Hospitals India untuk memastikan MHJT dapat memberikan layanan kesehatan yang setara dengan standar global.

"Di MHJT, kami akan kembali mengimplementasikan kolaborasi internasional bersama Apollo Hospitals India, seperti yang telah sukses dijalankan di unit Mayapada Hospital lainnya. Kerja sama ini berfokus pada transfer pengetahuan, penguatan kompetensi tenaga medis, dan pemanfaatan teknologi canggih," jelasnya.

Sementara itu, President Commissioner Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir, menyampaikan bahwa pembangunan MHJT mencerminkan konsistensi Mayapada Healthcare dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan yang berjangka panjang dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Pembangunan MHJT merupakan bagian dari strategi ekspansi Mayapada Healthcare untuk menghadirkan rumah sakit di berbagai wilayah strategis Indonesia, dengan standar layanan yang setara secara global. Kolaborasi aktif bersama mitra internasional seperti Apollo Hospitals India juga akan menjadi fondasi kuat MHJT sebagai rumah sakit unggulan yang memenuhi standar global dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal," tegas Jonathan.

Lebih dari itu, kolaborasi bersama Apollo Hospitals India juga menjadi bagian penting dalam fase pertumbuhan berkelanjutan yang tengah dijalani Mayapada Healthcare. Rencana pembangunan Mayapada Apollo Batam International Hospital (MABIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam terus berjalan dan dijadwalkan memasuki tahap groundbreaking pada akhir tahun 2025 ini.

Seperti diketahui, pada Juni 2025, Mayapada Healthcare juga telah memulai pembangunan Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) sebagai perluasan dari rumah sakit flagship yang akan menjadi rumah sakit swasta dengan kompleks gedung terbesar dan terluas di Indonesia. Berada di atas lahan 1,5 hektar di jantung kawasan Jakarta Garden City Cakung, Mayapada Hospital Jakarta Timur menjadi pusat layanan kesehatan terpadu yang modern dan siap melayani masyarakat dengan kapasitas lebih dari 100 tempat tidur.

MHJT terdiri dari delapan lantai dan akan memiliki berbagai fasilitas modern, termasuk Cathlab yang akan mendukung penanganan cepat berbagai kondisi darurat seperti jantung, stroke, trauma (kecelakaan) di area tersebut, terutama di wilayah industri dan pemukiman padat. Lokasi MHJT mudah dijangkau dengan integrasi akses jalan tol dalam kota maupun JORR, serta transportasi publik, menjadikannya sangat strategis sebagai pusat rujukan kesehatan regional.

Sebagai bagian dari jaringan Mayapada Healthcare, rumah sakit ini juga memperkuat ekosistem layanan kesehatan berbasis kolaborasi tim dokter multidisiplin, teknologi terkini, dan perawatan dengan pendekatan yang dipersonalisasi dan berpusat pada kebutuhan pasien (patient‑centered care). Setelah topping off hingga menjelang pembukaan MHJT, Mayapada Healthcare akan bekerja sama dengan Modernland untuk menghadirkan berbagai kegiatan promotif dan preventif di kawasan JGC, termasuk pemeriksaan kesehatan, edukasi, dan aktivitas komunitas.

Kegiatan ini sebagai inisiatif Mayapada Healthcare dalam memperkenalkan MHJT sebagai pusat kesehatan yang terintegrasi dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak sebelum rumah sakit beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak secara langsung bisa membuat industri dalam negeri babak belur dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan TKDN menjadi salah satu kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dengan Negara Paman Sam. Adapun, kebijakan TKDN sedari awal menjadi sorotan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan dengan pelonggaran TKDN justru bisa mendorong iklim investasi masuk ke Indonesia.

“Saya rasa enggak ya, menurut saya itu tidak directly related antara [pelonggaran] TKDN dengan PHK,” kata Shinta saat ditemui seusai konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Terlebih, menurut Shinta, selama pemerintah mampu menciptakan kondisi yang mendukung bagi dunia usaha, maka pelonggaran TKDN justru akan menarik investor asing menanamkan investasinya di Tanah Air.

“Kita kan juga ada aturan-aturan main ya, untuk bagaimana bisa mendorong lebih banyak investasi untuk produksi di Indonesia selama kita bisa menyiapkan enabler environment atau ekosistem yang lebih baik,” terangnya.

Di sisi lain, Shinta menyampaikan bahwa pemerintah juga tetap membuat regulasi untuk menjaga keseimbangan industri meski adanya pelonggaran kebijakan TKD, sehingga industri dalam negeri mampu bersaing lebih kompetitif secara global.

“Pada akhirnya cost of doing business Indonesia ini yang kita harus perhatikan, karena ini yang kita belum competitive,” imbuhnya.

Shinta menilai, jika industri dalam negeri mampu bersaing dengan kompetitif maka produktivitas akan meningkat dan investasi juga bertambah. Namun, dia menjelaskan derasnya investasi yang masuk ke Indonesia juga tergantung pada ketersediaan bahan baku untuk produksi suatu barang.

“Jadi bukan berarti kalau kemudian kita tidak ada [atau] mengurangi TKDN menjadi dipermudah dan lain-lain, itu kemudian tidak bisa mendorong lebih banyak investasi yang masuk, karena elemen dari attractiveness atau daya saing dari Indonesia itu jauh melebihi daripada hanya urusan TKDN,” tuturnya.

Lebih lanjut, Shinta mengatakan bahwa konsep deregulasi harus menjadi titik utama untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia. Pasalnya, sambung dia, kemudahan berusaha di Tanah Air masih perlu dilakukan sederet terobosan perbaikan, mulai dari perizinan hingga regulasi yang tumpang tindih.

“Kalau dibanding dengan negara tetangga, perizinannya masih juga perlu diperbaiki, regulasi tumpang tindih, pusat dan daerah dan lain-lain ini juga masih menjadi fenomena klasik yang justru menghambat investasi yang ada,” pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pelonggaran terhadap kebijakan TKDN akan membuka keran investasi dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi menyebut kuota impor dan kebijakan TKDN menjadi dua hal yang menghambat investasi dan perdagangan Indonesia.

Ke depan, dia menyampaikan bahwa para investor menginginkan persyaratan produk lokal yang tidak terlalu ketat. Sebab, sambung dia, jika syarat terlalu ketat akan memengaruhi rantai pasok global.

“Selama ini Indonesia itu tertinggal dalam konteks backward participation. Karena apa? Karena terlalu tinggi TKDN-nya misalnya, itu salah satu identifikasi di awal. Sehingga pada akhirnya end product-nya menjadi tidak kompetitif,” kata Fithra saat ditemui di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/7/2025).

Bahkan, Fithra juga menyebut syarat TKDN menjadi alasan utama Indonesia tidak bisa bersaingan dengan produk asing, seperti China hingga Vietnam.

“Karena mereka muka di sisi TKDN-nya nggak terlalu tinggi. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses input produksi yang jauh lebih murah,” ucapnya.

Menurut dia, jika pemerintah melonggarkan kebijakan TKDN maka produk dalam negeri akan jauh lebih kompetitif dengan negara lain, sehingga investasi akan masuk ke Indonesia.

“Jadi, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, kita, pemerintah, Presiden juga sudah menyampaikan bahwa ya memang perlu ada pelonggaran-pelonggaran itu, deregulasi, karena itu memicu inefisiensi,” tuturnya.

Dia menambahkan, pelonggaran kebijakan TKDN bisa membuat investasi semakin deras ke Indonesia. Meski begitu, dia juga menjelaskan bahwa TKDN sejatinya juga penting untuk industri dalam negeri.

“Yang penting itu adalah non-discriminatory. Jadi, bukan masalah TKDN-nya saja. TKDN memang penting di satu sisi untuk melindungi industri di dalam negeri, tetapi ketika dia terlalu tinggi, justru membuat produk akhirnya itu menjadi tidak kompetitif,” jelasnya.

Terlebih, Fithra menyebut bahwa kebijakan yang terlalu ketat, justru akan membuat ongkos produksi menjadi jauh lebih mahal. “Ketika itu dipaksakan terlalu tinggi, makanya itu membuat ongkos produksi menjadi lebih mahal,” imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan tidak semua kebijakan TKDN akan dihapus, sebagaimana pernyataan Gedung Putih atau pihak pemerintah AS.

Airlangga menyampaikan bahwa penghapusan TKDN akan dilakukan untuk beberapa sektor. Namun, dirinya tak menjelaskan sektor apa saja yang akan dihapuskan.

“Enggak [dihapus seluruhnya TKDN], itu kan sektornya ada,” ujar Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (23/7/2025).

Bank Indonesia (BI) menetapkan bahwa sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dapat digunakan di Jepang mulai 17 Agustus 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi BI dalam memperluas akseptasi digital dan memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

“Insyaallah mulai 17 Agustus efektifnya, 18 Agustus QRIS bisa dipakai di Jepang,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Perry menjelaskan, peluncuran QRIS di Jepang akan diiringi dengan inisiasi kerja sama QRIS antarnegara serta uji coba sistem dengan Tiongkok melalui skema sandbox.

Pada saat yang sama, BI juga menjajaki implementasi QRIS di Arab Saudi dan India guna memperluas jangkauan layanan bagi warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri.

“Termasuk peluncuran kerja sama QRIS antarnegara dengan Jepang dan inisiasi sandbox QRIS antarnegara dengan Tiongkok pada tanggal 17 Agustus 2025,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, BI terus memperkuat strategi perluasan digitalisasi pembayaran, termasuk edukasi fitur QRIS Tanpa Pindai (TAP) kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor pariwisata.

BI juga memperluas penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) guna mendorong integrasi sistem pembayaran nasional dan memperkuat pengawasan terhadap infrastruktur serta penyedia jasa pembayaran (PJP).

Adapun penggunaan QRIS di dalam negeri menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada kuartal II 2025, volume transaksi domestik QRIS melonjak 148,50 persen secara tahunan (year-on-year), mencerminkan meningkatnya adopsi digital di berbagai lapisan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah pelemahan industri otomotif nasional, PT Astra Otoparts Tbk mencatatkan pertumbuhan laba bersih sepanjang semester I 2025, berkat strategi ekspansi yang tepat dan diversifikasi bisnis ke sektor nonotomotif.

Pada semester I 2025, Astra Otoparts membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp939 miliar. Angka ini memang turun 7,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp1 triliun. Namun, penurunan ini disebabkan oleh keuntungan nonrecurring dari penjualan aset tetap pada tahun lalu.

Tanpa memperhitungkan keuntungan tersebut, laba bersih konsolidasi justru tumbuh 9,7 persen dibandingkan semester I 2024.

Sejalan dengan itu, pendapatan bersih konsolidasi Astra Otoparts tercatat sebesar Rp9,6 triliun, naik 4,2 persen secara tahunan. Kenaikan ini didorong oleh kinerja solid dari segmen manufaktur dan perdagangan, serta langkah ekspansi yang dianggap tepat sasaran.

“Kinerja semester I tahun ini menunjukkan bahwa Astra Otoparts mampu menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan terus berfokus pada efisiensi, inovasi, dan perluasan pasar,” ujar Direktur Astra Otoparts Sophie Handili dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Ia menambahkan, ke depan perseroan akan memperkuat kontribusi bisnis melalui peningkatan kualitas produk, integrasi rantai pasok, pengembangan pasar ekspor, dan penguatan jaringan ritel.

Segmen Manufaktur Tetap Jadi Tulang Punggung

Pendapatan dari segmen manufaktur tercatat sebesar Rp5 triliun, tumbuh 6,1 persen dari Rp4,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya permintaan dari pelanggan Original Equipment Manufacturer (OEM) untuk kendaraan roda empat dan roda dua, baik di pasar domestik maupun ekspor.

Selain komponen otomotif, Astra Otoparts juga terus mendorong diversifikasi ke sektor nonotomotif seperti alat kesehatan, komponen alat berat, serta peralatan untuk industri perkeretaapian. Dukungan terhadap kendaraan listrik nasional juga diperkuat melalui produksi general parts dan specific parts untuk kendaraan x-EV, termasuk peluncuran mesin pengisian daya dengan merek Altro.

Jaringan Ritel dan Digital Perkuat Perdagangan

Pada segmen perdagangan, Astra Otoparts mencatat pendapatan bersih Rp4,6 triliun, naik 2,2 persen dari Rp4,5 triliun pada semester I 2024. Pertumbuhan ini ditopang oleh kontribusi bisnis ekspor dan penguatan jaringan ritel seperti Shop & Drive serta Astra Otoservice.

Di tengah tekanan daya beli, kanal digital seperti astraotoshop.com juga diperkuat untuk menjangkau konsumen lebih luas melalui model Business to Business (B2B) maupun Business to Consumer (B2C).

Perseroan pun terus mendorong transisi menuju kendaraan listrik dengan memperluas jaringan pengisian daya melalui Astra Otopower. Hingga akhir Juni 2025, layanan tersebut telah tersedia di 40 lokasi strategis, termasuk perkantoran, perumahan, rest area, dan ruang publik lainnya.

Struktur Keuangan Tetap Solid

Total aset perseroan per akhir Juni 2025 tercatat sebesar Rp22 triliun, sedangkan total liabilitas sebesar Rp6,2 triliun. Ini mencerminkan struktur permodalan yang sehat dan likuiditas yang kuat untuk mendukung ekspansi jangka panjang.

“Ke depan, kami akan terus fokus pada penguatan operasional, efisiensi, serta inovasi berkelanjutan guna menjaga daya saing jangka panjang, baik di sektor otomotif maupun nonotomotif,” ujar Sophie.

Dengan pijakan bisnis yang semakin terdiversifikasi dan strategi digital yang terus diperluas, Astra Otoparts menunjukkan daya tahan dalam menjaga pertumbuhan di tengah dinamika industri otomotif global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) melakukan optimalisasi aset untuk meningkatkan kapasitas layanan bongkar muat di Terminal Kijing, Kalimantan Barat.

Plt. Direktur Operasi PTP Nonpetikemas, Dwi Rahmad Toto mengatakan optimalisasi aset tersebut dilakukan melalui relokasi peralatan dari beberapa pelabuhan lain di bawah naungan Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT Group).

"Optimalisasi ini secara langsung meningkatkan kapasitas layanan bongkar muat dan memperkuat kesiapan Terminal Kijing dalam menghadapi pertumbuhan volume kargo, khususnya komoditas curah cair, curah kering, dan general cargo," katanya dalam siaran pers, Selasa (29/7/2025).

Dia menjelaskan aset yang direalokasi meliputi 4 unit harbour mobile crane, 3 unit grab, 9 unit hopper, 4 unit bucket, dan 1 unit jembatan timbang.

Proses realokasi dimulai sejak September 2023 dengan pengiriman satu unit hopper berkapasitas 32 m³dari PTP Nonpetikemas Cabang Banten, dan masih berlangsung hingga 2025 dengan pengiriman terakhir berupa satu unit Harbour Mobile Crane (HMC) berkapasitas 100 ton dari SPMT Cabang Dumai.

Toto menuturkan Terminal Kijing mengalami kenaikan throughput sebesar 2,27 juta ton pada 2023, meningkat menjadi 3,09 juta ton pada 2024, dan target 2025 diproyeksikan mencapai 3,3 juta ton.

Menurutnya, hingga Juni 2025, total throughput tercatat 2 juta ton, dengan curah kering sebagai penyumbang terbesar sebesar 965.000 ton, disusul curah cair 759.000 ton, dan general cargo 328.000 ton. Sepanjang 2025, throughput diproyeksikan menembus 3,3 juta ton.

Hingga semester I/2025, kinerja pengoperasian PTP Nonpetikemas Cabang Pontianak Terminal Kijing untuk komoditas curah kering mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 225% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata throughput mencapai 2.716 ton per ship per day (T/S/D), melonjak tajam dari 836 T/S/D pada semester I 2024.

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Cabang Pontianak beroperasi di Kalimantan Barat dengan mengelola empat area terminal nonpetikemas, yaitu Kawasan Dwikora, Pelabuhan Perintis Sintete, Ketapang, dan Kawasan Kijing.

Terminal Kijing melayani aneka kargo nonpetikemas, antara lain CPO dan turunannya, batu bara, pupuk, palm kernel, karung beras, serta produk perkayuan. Didukung oleh Kalimantan Barat sebagai salah satu sentra produksi CPO nasional, wilayah ini memiliki hinterland yang kuat bagi pertumbuhan volume kargo.

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan nilai tukar Rupiah berpeluang menguat menjadi Rp1.000 per dolar Amerika Serikat (AS) apabila hilirisasi komoditas ekspor digarap secara serius sejak sekarang.

"Dolar AS bisa Rp1.000 ke depan. Tapi ini harus dikerjakan dari sekarang," ujar Amran saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan II Pemda DIY di Gedhong Pracimasono, Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.

Amran mencontohkan potensi kelapa bulat yang selama ini hanya diekspor mentah dengan nilai Rp20 triliun, jika diolah di dalam negeri, nilai tambahnya bisa meningkat 100 kali lipat.

"Sekarang ini ekspor kita nilainya Rp20 triliun untuk kelapa, kali 100, itu Rp2.000 triliun," ujar dia.

"Kalau seluruh komoditas ekspor kita yang kita kirim ke luar negeri itu kita hilirisasi katakanlah Rp20.000 sampai Rp50.000 triliun," sambung Amran.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran sebesar Rp371 triliun untuk mendukung hilirisasi komoditas nasional.

Dari total itu, Amran berujar sebanyak Rp40 triliun telah siap digunakan, termasuk Rp8 triliun yang baru ia tandatangani.

"Hari ini saya tanda tangan. Turun (cair) anggarannya Rp8 triliun, total Rp40 triliun. Hari ini ada anggaran pertanian Rp40 triliun," ucapnya.

Amran menyebut komoditas dengan permintaan tinggi seperti kakao, mete, dan kopi akan menjadi prioritas hilirisasi.

Kementeriannya juga telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4-7 triliun untuk membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri.

Menurut Amran, selama ini Indonesia dirugikan karena komoditas seperti kakao diekspor dalam bentuk mentah ke luar negeri, lalu diolah di negara tujuan dan dijual kembali dengan harga berlipat.

Ia mencontohkan kakao dari Sulawesi yang diekspor ke Singapura harganya bisa melejit hingga 38 kali lipat hanya melalui proses penggilingan.

"Modalnya Singapura cuma ulek, ulek, diputar gini. Maka kami rintis, kami sudah siapkan anggaran sekitar Rp4 atau Rp7 triliun untuk membangun hilirisasi, dan yang mengulek nanti ke depan adalah Indonesia. Semua komoditas kita ulek, dikelola di Indonesia," ujar dia.

Selain itu, Amran menambahkan, peluang besar juga terbuka bagi Indonesia karena perubahan pola konsumsi global khususnya di India dan China, yang kini beralih ke "coconut meal".

Negara-negara tersebut tidak bisa menanam kelapa, sehingga Indonesia berpeluang besar mengisi pasar dunia.

"Di Eropa, kelapa mentah dijual Rp34.000. Ke depan, ada enam dari 13 komoditas strategis yang mungkin bisa kita selesaikan. Kalau itu terjadi, ekspor kita yang sekarang Rp600 triliun, dikali 100 atau 50 saja, bisa jadi Rp30.000 triliun. Indonesia mencapai Indonesia emas dan menjadi negara 'superpower' ke depan," tutur Mentan.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Emiten holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi PT Phapros Tbk (PEHA) mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 24,5% menjadi Rp 458,22 miliar pada semester pertama tahun 2025. Kenaikan pendapatan ini mampu membuat PEHA mampu membukukan laba Rp 2,3 miliar usai rugi Rp 49,46 miliar.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Phapros Ida Rahmi Kurniasih mengatakan, pertumbuhan penjualan tersebut ditopang dari dua segmen produk yaitu, 81% dari segmen obat bebas atau over the counter (OTC) sebesar Rp 93 miliar dan 79% dari segmen obat resep bermerek (etikal branded) dengan total penjualan sebesar Rp 112 miliar.

“Kontribusi terbesar untuk pertumbuhan penjualan obat resep bermerek disumbangkan oleh segmen pasar modern outlet serta rumah sakit yang tumbuh diatas 30%, sedangkan untuk segmen obat jual bebas, didukung oleh segmen retail dan tender” kata Ida dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (29/7).

Lebih lanjut, Ida mengatakan, pertumbuhan tersebut tercapai berkat beberapa strategi yang dilakukan oleh perseroan. Diantaranya adalah penguatan kerja sama dengan distributor, penataan portofolio produk, disiplin eksekusi, launching produk baru dan efisiensi biaya. Dia juga optimis akan mencapai target pertumbuhan jualan dua digit hingga akhir tahun ini.

“Hal ini juga menjadi bukti adanya upaya perbaikan kinerja fundamental Perseroan serta penguatan sinergi sebagai Member of Biofarma,” ujarnya.

Strategi lainnya yang digunakan perseroan adalah cost restructuring. Lewat taktik ini, perseroan mampu menekan harga pokok produksi (HPP) hingga pertumbuhannya linier dengan pertumbuhan penjualan dan menunjukkan efisiensi.

Seiring dengan kenaikan penjualan, beban pokok penjualan turut membengkak menjadi Rp 238,46 miliar dari Rp 205,31 miliar secara tahunan. Kendati demikian, beban usaha selama periode Januari hingga Juni 2025 mencapai 7,3% menjadi Rp 181 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 195 miliar. Kinerja tersebut membuat perusahaan mampu memutar kinerja dari rugi menjadi laba.

Dari sisi EBITDA, perseroan juga mencapai pertumbuhan hingga 869% atau setara dengan Rp 62,5 miliar dibandingkan tahun lalu yang mengalami minus. Liabilitas jangka pendek perseroan juga turun sebesar 27% pada paruh pertama tahun ini menjadi Rp 1,45 triliun dari Rp 1,43 triliun secara yoy.

Strategi lainnya yang digunakan perseroan adalah lebih selektif. Phapros memangkas sekitar 146 obat dari yang berjumlah 200 Nomor Izin Edar yang dimiliki, perseroan berfokus pada penjualan 54 produk. “Biaya riset, marketing, dan modal kerja menjadi lebih efisien dan efektif, yang berdampak langsung pada peningkatan EBITDA dan laba bersih PEHA di semester I tahun ini,” kata dia.

Rencana Peluncuran Produk Baru

Perseroan berencana meluncurkan produk baru OAT (obat anti TBC) Kategori 1 Dosis Harian yang telah lulus uji klinis dan memperoleh NIE dari Badan POM. Peluncuran obat baru ini dinilai akan membuka peluang untuk turut aktif berpartisipasi dalam pengendalian dan pengobatan tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Ketersediaan OAT ini akan diproduksi dalam waktu dekat untuk pasar reguler.

Sejak awal tahun, PEHA telah meluncurkan 3 produk baru dari total 6 produk yang ditargetkan akan rilis di 2025. Tiga produk baru ini berasal dari kelas terapi antibiotik dan obat terapi TB. Peluncuran obat-obat tersebut diharapkan dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan perseroan.

“Kami optimistis kinerja PEHA akan makin baik dengan target pertumbuhan penjualan minimal 18% di tahun 2025 ini," kata dia lagi.

Menurut Ida, PEHA sedang fokus menjalankan lima strategi untuk ekspansi bisnis dan keuangan. Pertama, memperkuat keuangan yang berkelanjutan melalui restrukturisasi hutang perbankan dan efisiensi di segala aspek. Kedua, peningkatan kepuasan pelanggan melalui penguatan komersialisasi dan distribusi produk.

Kemudian yang ketiga adalah pengembangan bisnis dan portofolio produk melalui penguatan RnD dan kemitraan strategis termasuk perluasan pasar ekspor. Keempat, transformasi sistem dan proses bisnis melalui penguatan supply chain, memacu inovasi dalam proses bisnis hulu hingga hilir serta digitalisasi di segala lini.

Terakhir adalah optimalisasi budaya dan sumber daya manusia melalui transformasi human capital dan pengembangan talent.

“Kelima strategi utama tersebut telah berjalan sejak tahun lalu dan tetap difokuskan lagi pada tahun 2025 untuk memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan penjualan.”

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara atau ASEAN harus tetap menjadi jangkar stabilitas regional di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan penuh gejolak. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada Selasa (29/7/2025).

"ASEAN harus menjadi suara kewarasan dan komunitas yang tangguh dalam menghadapi dunia yang makin terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar dan melemahnya multilateralisme," kata Anwar dalam pidato kebijakan luar negeri di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Ia menyampaikan keberhasilan Malaysia memfasilitasi pertemuan antara Kamboja dan Thailand terkait konflik perbatasan yang sempat memanas pekan lalu. Dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN, Malaysia berhasil mendorong kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata tanpa syarat dengan dukungan Amerika Serikat dan China.

"Saya mengapresiasi PM Hun Manet dan PM Phumtham atas kenegarawanan mereka, serta Presiden Trump dan pemimpin Tiongkok atas keterlibatan konstruktifnya," ujar Anwar. "Ini membuktikan bahwa dialog dan komitmen bersama adalah jalan terbaik untuk menjaga perdamaian."

Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyoroti pentingnya mempertahankan sentralitas dan otonomi ASEAN.

"Nilai-nilai seperti kesabaran, kepercayaan, dan diplomasi yang tenang adalah kekuatan sejati ASEAN selama ini. Namun, sentralitas dan kesatuan bukanlah hak yang tetap, melainkan harus diperjuangkan," tegasnya.

Dari sisi ekonomi, Anwar mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam dan berkeadilan antarnegera anggota ASEAN. Ia menekankan pentingnya memperkecil kesenjangan pembangunan, mendorong liberalisasi perdagangan intra-kawasan, dan memodernisasi perjanjian dagang dengan mitra strategis seperti China, India, dan Korea Selatan.

"ASEAN harus terus menjadi agen perubahan yang membentuk aturan dan norma global agar tetap terbuka, inklusif, dan berlandaskan keadilan," jelas Anwar.

Ia juga menegaskan bahwa business as usual bukan lagi pilihan. "Ekonomi digital dan transisi energi bersih seperti ASEAN Power Grid harus menjadi prioritas, demi masa depan berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja berkualitas."

Menutup pidatonya, Anwar menegaskan bahwa nasib tiap negara ASEAN akan naik atau turun bersama kawasan. "Kita tidak bisa mengendalikan arus global, tetapi kita bisa menentukan arah masa depan kita sendiri dengan keberanian dan visi," pungkasnya.

Sebelumnya, Anwar telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa pagi. Dari pantauan CNBC Indonesia, Anwar berserta rombongan tiba di Istana sekitar pukul 10.12 WIB.