REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi di tengah perubahan permintaan pasar yang berlangsung semakin cepat. Penggunaan teknologi digital dan otomatisasi mulai menjadi salah satu pilihan pelaku industri untuk mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

Kementerian Perindustrian mencatat industri tekstil dan produk tekstil nasional menyerap 3,96 juta tenaga kerja serta menarik investasi Rp20,23 triliun. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, peningkatan produktivitas dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing industri.

Perkembangan tersebut mendorong sejumlah penyedia teknologi menawarkan sistem manufaktur yang mengintegrasikan perangkat produksi dengan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data. Salah satunya dilakukan Jack Technology melalui peluncuran SmartLink Master dalam ajang di Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 16 Juni 2026.

CEO Jack Technology Moli mengatakan, kebutuhan modernisasi industri tekstil dan garmen semakin terlihat di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Transformasi menuju manufaktur cerdas semakin relevan bagi industri tekstil dan garmen di kawasan Asia Tenggara, termasuk di sejumlah negara seperti Indonesia dan Vietnam. Di Indonesia, misalnya, pemerintah setempat bertekad merevitalisasi industri tekstil dan garmen," ujar Moli dalam siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, industri garmen saat ini menghadapi tuntutan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang lebih beragam dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Kondisi tersebut membuat sistem produksi yang terhubung dan berbasis data semakin dibutuhkan.

Teknologi yang diperkenalkan perusahaan menggabungkan sistem AI, analisis data produksi, serta pengelolaan alur kerja dalam satu platform. Sistem tersebut juga dikembangkan menggunakan platform Mendix milik Siemens.

Senior Vice President Siemens Digital Industries Software Asia Pacific Jornt Moerland mengatakan, Siemens dan Jack Technology tengah menjajaki pengembangan lini produksi berbasis digital twin serta proyek percontohan pabrik pintar untuk industri garmen.

Prospek industri tekstil Indonesia sendiri masih menunjukkan tren pertumbuhan dalam jangka panjang. Berdasarkan laporan IMARC Group, nilai pasar manufaktur tekstil Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 42 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 64,2 miliar dolar AS pada 2034.

Moli mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan efisiensi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar.

"Sejalan dengan perkembangan industri, perusahaan tekstil dan garmen tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapasitas produksi, namun juga mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar. Karena itu, penerapan teknologi digital dan otomatisasi kelak menentukan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan operasional yang lebih optimal," ujar Moli.

Penggunaan AI, otomatisasi, dan sistem produksi berbasis data diperkirakan akan semakin luas di industri tekstil dan garmen seiring meningkatnya kebutuhan terhadap efisiensi, ketepatan produksi, dan kecepatan merespons perubahan pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menanggapi adanya laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 133 buruh pabrik garmen PT Amos Indah Indonesia (AII).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan telah melakukan inspeksi dan memediasi kasus PHK di perusahaan yang menempati Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara pada Kamis (18/6/2026).

“Tadi perusahaan menawarkan perbaikan perhitungan hak-hak pekerja sebesar satu kali ketentuan yang berlaku dari yang sebelumnya 0,5 kali,” kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas audiensi yang diterima Kemnaker dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) pada 4 Juni 2026 lalu.

Dalam mediasi yang mempertemukan serikat pekerja dan manajemen perusahaan, Afriansyah mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog guna mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

Dia lantas menjelaskan bahwa manajemen PT AII menyampaikan peningkatan tawaran kompensasi kepada para pekerja. Tawaran tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Afriansyah pun mengimbau agar 133 buruh yang terdampak PHK dapat mempertimbangkan secara saksama tawaran yang telah disampaikan perusahaan.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jika belum tercapai kesepakatan, masih tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menurut Afriansyah, pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian kasus PHK tersebut.

Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker akan memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan, agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan Pajak Air Tanah (PAT) yang signifikan menjadi perhatian serius bagi industri garmen dan tekstil.

Pelaku industri menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan bagi sektor yang saat ini masih menghadapi tantangan global dan perlambatan permintaan.

Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, industri menghormati kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui konservasi air serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, menurut dia, kebijakan tersebut perlu dilihat secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap keberlangsungan industri nasional, khususnya sektor padat karya.

“Industri menghormati kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui konservasi air serta untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan ini perlu dilihat secara komprehensif agar tidak menimbulkan unintended impact terhadap keberlangsungan industri nasional, khususnya sektor padat karya,” kata Anne dalam siaran pers, Rabu (3/6/2026).

Menurut Anne, industri garmen dan tekstil merupakan sektor yang memiliki intensitas penggunaan air yang tinggi, terutama pada segmen midstream atau industri tekstil.

Karena itu, kenaikan tarif pajak air bawah tanah dan air permukaan yang meningkat drastis hingga 120 persen sampai 250 persen di beberapa daerah dinilai menimbulkan tekanan operasional yang signifikan bagi industri tersebut.

Beban operasional meningkat

Anne menjelaskan, dampak kenaikan tarif PAT dapat terlihat dari kebutuhan air industri garmen yang cukup besar.

Sebagai gambaran, industri garmen di Bandung, Jawa Barat, rata-rata menggunakan air bawah tanah sekitar 30 meter kubik hingga 40 meter kubik per hari.

Dengan tingkat penggunaan tersebut, sebelumnya tagihan pajak air tanah untuk satu titik sumur berkisar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Namun, setelah kenaikan tarif PAT, biaya yang harus dibayarkan meningkat menjadi sekitar Rp 8 juta hingga Rp 9 juta per bulan.

“Itu untuk penggunaan satu titik sumur saja. Kalau ada 10 titik, PAT-nya bisa sampai 80-90 juta per bulannya,” ujar Anne.

Menurut dia, tekanan yang ditimbulkan kenaikan tarif tersebut akan terasa lebih besar pada industri tekstil yang memiliki kebutuhan air jauh lebih tinggi dibandingkan industri garmen.

Anne menyebutkan, penggunaan air pada industri tekstil dapat mencapai sekitar 300 meter kubik per hari atau sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan industri garmen.

Kebutuhan air yang besar tersebut terutama digunakan dalam proses wet processing, seperti pencelupan (dyeing), printing, penyempurnaan (finishing), dan pencucian (washing).

Berpotensi menekan daya saing

AGTI menilai kenaikan PAT secara langsung akan meningkatkan biaya produksi atau cost of production industri garmen dan tekstil.

Menurut Anne, kenaikan biaya tersebut berpotensi menurunkan margin usaha dan bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang telah mengikat kontrak pesanan jauh sebelum kebijakan kenaikan PAT diberlakukan.

“Kondisi ini tentunya akan berdampak pada penurunan daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun ekspor,” ucapnya.

Ia menambahkan, kenaikan biaya produksi tidak hanya mendorong perusahaan melakukan efisiensi, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga jual produk kepada konsumen.

Dalam kondisi persaingan global yang ketat, tambahan beban biaya tersebut dinilai dapat semakin menggerus margin industri.

“Dalam kondisi persaingan global yang ketat, tambahan beban biaya ini berisiko menggerus margin industri dan berpotensi berdampak pada keberlanjutan usaha serta penyerapan tenaga kerja,” kata Anne.

Menurut dia, sektor garmen dan tekstil merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Karena itu, kebijakan yang menambah beban operasional perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan kemampuan industri dalam mempertahankan penyerapan tenaga kerja.

Pembatasan penggunaan air tanah juga jadi perhatian

Selain kenaikan tarif PAT, AGTI juga menyoroti kebijakan pembatasan penggunaan air tanah di sejumlah daerah yang masuk kategori zona merah.

Menurut Anne, kebijakan tersebut menjadi perhatian bagi pelaku industri garmen dan tekstil di berbagai wilayah karena dapat memengaruhi operasional perusahaan yang selama ini masih bergantung pada sumber air tanah untuk mendukung proses produksi.

Karena itu, AGTI mendorong pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan yang dinilai membebani industri tersebut.

Asosiasi juga meminta adanya ruang dialog antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mencari formulasi kebijakan yang lebih seimbang.

“Karena itu, kami meminta dibuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang implementatif,” ujarnya.

AGTI usulkan kenaikan dilakukan bertahap

Dalam menyikapi kenaikan tarif PAT, AGTI mengusulkan agar pemerintah daerah menetapkan tarif yang lebih realistis dan proporsional.

Menurut Anne, kenaikan tarif sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak diberlakukan sekaligus agar tidak menimbulkan tekanan mendadak terhadap arus kas perusahaan.

Selain itu, AGTI juga mengusulkan adanya insentif atau kompensasi bagi sektor padat karya dan industri yang berorientasi ekspor.

Menurut dia, dukungan tersebut diperlukan agar perusahaan tetap dapat menjaga keberlangsungan usaha di tengah meningkatnya biaya operasional.

AGTI juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung transformasi industri menuju penggunaan air yang lebih efisien dan praktik usaha yang lebih berkelanjutan.

Dengan dukungan tersebut, pelaku industri diharapkan dapat menjalankan upaya efisiensi penggunaan air tanpa harus menghadapi tekanan biaya yang terlalu besar dalam waktu singkat.

Keberlanjutan lingkungan dan industri perlu berjalan beriringan

Anne menegaskan bahwa industri garmen dan tekstil pada prinsipnya mendukung upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan konservasi sumber daya air.

Namun, menurut dia, kebijakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan industri nasional.

Ia menilai kedua tujuan tersebut tidak harus saling bertentangan dan dapat dijalankan secara bersamaan melalui kebijakan yang tepat.

“Jadi, diperlukan kebijakan yang seimbang agar industri nasional tetap kompetitif sekaligus berkontribusi terhadap agenda sustainability,” katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, khususnya sektor manufaktur padat karya, menguat di tengah rentetan dampak gejolak global. Angka PHK juga diproyeksikan bertambah pada pertengahan tahun, meskipun pemerintah juga menyiapkan antisipasi melalui sejumlah kebijakan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggarisbawahi bahwa kondisi geopolitik dunia telah berpengaruh terhadap sektor padat karya, salah satunya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa biaya produksi perusahaan cenderung meningkat, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor sebagai imbas dari pelemahan rupiah. Dia menilai sejumlah perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja hingga menghentikan operasional sebagai respons atas gejolak tersebut.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah bukan satu-satunya sumber tekanan terhadap industri Tanah Air belakangan ini, melainkan juga dipicu oleh melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang semakin membebani biaya produksi perusahaan.

Said mencontohkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini yang menyebabkan sekitar 350 buruh terdampak PHK. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor.

Di samping sektor elektronik, dia menyebut tekanan juga terjadi di industri otomotif. Kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor dinilai mulai menekan permintaan pasar. Dia mencontohkan PHK sekitar 200 buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat penurunan penjualan kendaraan.

Tak hanya itu, Said menjelaskan tekanan juga mulai dirasakan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Pihaknya pun memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 buruh dalam tiga bulan ke depan, sehingga mendesak pemerintah turun tangan.

Ancaman PHK Buruh Belum Usai

Sementara itu, lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan tambahan PHK pada kuartal II/2026 berpotensi mencapai 15.300 hingga 20.300 buruh. Hal ini terlepas dari tekanan biaya impor bahan baku akibat pelemahan rupiah dan gangguan pasokan global.

Peneliti Core Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah dalam publikasi riset bertajuk COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu memperkirakan tekanan terbesar akan menghantam sektor manufaktur.

“PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8.700–12.100 pekerja,” demikian dikutip dari publikasi tersebut.

Sementara itu, tambahan PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja diperkirakan terjadi di sektor jasa, sedangkan sektor pertanian sebanyak 3.300 hingga 3.600 pekerja.

Secara garis besar, para peneliti Core Indonesia menjelaskan bahwa riset tersebut menggunakan pendekatan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 untuk memproyeksikan dampak kenaikan biaya impor bahan baku terhadap penyerapan buruh industri manufaktur.

Asumsi yang digunakan ialah hambatan distribusi di Selat Hormuz masih berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan, dan nilai tukar rupiah terus melemah menembus Rp17.400 per dolar AS.

Respons Pemerintah atas Potensi PHK

Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa potensi PHK di sejumlah sektor usaha terus dipantau pemerintah seiring tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK buruh, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas pertanyaan mengenai ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah daerah, salah satunya penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang berimbas pada PHK 350 buruh.

Yassierli menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terhadap persoalan industri, termasuk relaksasi kebijakan untuk sektor yang mengalami tekanan operasional.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Mei 2026 memperlihatkan geliat baru sektor manufaktur nasional, terutama dari subsektor pakaian jadi yang mencatatkan ekspansi tertinggi.

Namun di balik optimisme tersebut, industri tekstil nasional masih menghadapi paradoks yakni, sektor garmen tumbuh ditopang permintaan ekspor, sementara industri tekstil hulunya masih tertekan akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku, pelemahan rupiah, hingga beban bunga yang meningkat.

Diketahui, Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2026 mencapai 53,56 atau meningkat dibandingkan April 2026 sebesar 51,75. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 20 subsektor berada pada fase ekspansi dan berkontribusi sebesar 97,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas pada triwulan I/2026.

Subsektor dengan nilai IKI tertinggi pada Mei 2026 tercatat slah satunya berasal dari industri pakaian jadi. Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, capaian tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal stabilisasi ketimbang indikasi pemulihan penuh industri padat karya nasional.

Menurutnya, penguatan IKI belum terjadi secara merata di seluruh rantai industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri pakaian jadi memang mencatat pertumbuhan paling tinggi, tetapi industri tekstil hulu serta subsektor kulit dan alas kaki masih mengalami kontraksi.

“Ini menunjukkan bahwa ekspansi baru terjadi di level hilir, sementara fondasi industrinya belum benar-benar ikut menguat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Yusuf menjelaskan, pemulihan industri TPT yang sehat seharusnya terlihat sejak industri serat, benang, kain, hingga garmen bergerak dalam arah yang sama. Namun, kondisi saat ini menunjukkan rantai pasok industri masih terfragmentasi.

Dia menyebut, pertumbuhan industri pakaian jadi terjadi karena kenaikan order, sementara industri hulunya belum memperoleh dorongan permintaan yang setara.

Yusuf mengatakan, kenaikan IKI subsektor pakaian jadi dipicu oleh kombinasi membaiknya permintaan ekspor dan pola musiman menjelang puncak konsumsi global pada semester II. Kenaikan variabel pesanan baru dan produksi menunjukkan bahwa pabrik tengah merespons order riil, bukan sekadar optimisme pelaku usaha.

Selain itu, strategi diversifikasi rantai produksi global atau Cina Plus One turut memberi keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh karena banyak merek internasional mulai mengurangi ketergantungan produksi dari Cina.

Kendati demikian, Yusuf menilai terdapat persoalan struktural yang masih membayangi industri garmen nasional. Dia menuturkan, industri pakaian jadi saat ini masih sangat bergantung pada bahan baku impor, terutama melalui fasilitas kawasan berikat.

“Dengan kondisi seperti itu, tingginya IKI lebih mencerminkan daya saing tenaga kerja dan kapasitas produksi jahit Indonesia, bukan berarti rantai pasok domestiknya sudah kuat,” katanya.

Dia menambahkan, ketergantungan impor bahan baku membuat industri rentan terhadap tekanan nilai tukar dan gejolak ekonomi global. Apalagi, banyak pabrik tekstil nasional masih beroperasi dengan tingkat utilisasi sekitar 40% hingga 70%.

Karena itu, lanjutnya, momentum penguatan ini belum bisa disebut sebagai pemulihan struktural. Ada faktor musiman yang cukup besar di balik kenaikan tersebut, terutama karena periode Mei hingga Juli biasanya menjadi fase peningkatan order untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa menjelang musim gugur dan akhir tahun.

Kekhawatiran pelaku usaha terhadap enam bulan ke depan juga masih cukup tinggi, terutama akibat pelemahan rupiah dan kondisi suku bunga global yang belum benar benar longgar. Pelemahan rupiah menurutnya memperbesar tekanan terhadap industri TPT karena bahan baku seperti benang, kain greige, bahan kimia, hingga aksesori masih banyak diimpor.

Tekanan tersebut diperberat oleh kenaikan BI Rate menjadi 5,25% yang berdampak pada kenaikan biaya modal kerja industri padat karya. Jika tekanan eksternal membesar sementara kurs belum stabil, pertumbuhan subsektor pakaian jadi berpotensi melambat pada kuartal IV nanti.

“Di sinilah paradoks industri tekstil nasional terlihat jelas. Dari luar terlihat ekspansif karena garmen tumbuh, tetapi di dalam struktur industrinya masih rapuh,” tegas Yusuf.

Dia memperkirakan, dampak kenaikan suku bunga dan pelemahan rupiah baru akan terasa penuh dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Jika kurs belum stabil, risiko efisiensi tenaga kerja dan pengurangan kapasitas produksi dinilai akan meningkat, terutama bagi pabrik yang orientasi ekspornya lemah.

Akan tetapi, Yusuf menilai subsektor pakaian jadi tetap memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena daya serap tenaga kerjanya besar, terutama di kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, dia mengingatkan bahwa dalam kondisi saat ini, subsektor pakaian jadi lebih tepat diposisikan sebagai stabilisator lapangan kerja ketimbang motor penciptaan pekerjaan baru.

“Penyerapan tenaga kerja yang signifikan hanya akan terjadi jika ada investasi baru dan pembangunan pabrik tambahan, bukan sekadar kenaikan order di fasilitas produksi yang sudah ada,” katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan ekspansi industri TPT, Yusuf mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kawasan berikat agar pasar domestik tidak terus dibanjiri produk impor berfasilitas yang melemahkan industri tekstil hulu nasional. Selain itu, dia menilai industri padat karya membutuhkan skema pembiayaan berbunga rendah untuk menahan dampak kenaikan suku bunga terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di samping itu, pemerintah juga diminta mempercepat pendalaman industri hulu seperti petrokimia dan serat sintetis guna mengurangi ketergantungan impor bahan baku, serta memperketat pengawasan terhadap impor ilegal dan pakaian bekas yang dinilai terus menggerus pasar produsen loka

Sektor Hulu Hadapi Tekanan Berlapis

Di sektor hulu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah segera mengambil langkah intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, memperkuat perlindungan industri tekstil domestik, serta menahan laju impor pakaian jadi yang dinilai mulai menekan industri kecil hingga sektor hulu tekstil nasional.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pemerintah perlu bergerak cepat agar momentum kenaikan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada subsektor pakaian jadi tidak hanya menjadi pertumbuhan semu yang ditopang ekspor semata.

Menurutnya, penguatan subsektor pakaian jadi saat ini belum mencerminkan kondisi industri tekstil nasional secara keseluruhan karena sektor hulu dan industri kecil menengah (IKM) masih menghadapi tekanan berat.

“Kami berharap pemerintah bisa menstabilkan nilai tukar dulu. Baru bicara insentif ke depan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Aqil menilai, kenaikan IKI yang ditopang subsektor pakaian jadi lebih mencerminkan pertumbuhan ekspor industri garmen yang banyak beroperasi di kawasan berikat dan menggunakan bahan baku impor. Dia menjelaskan, industri pakaian jadi di kawasan berikat memang masih bertumbuh seiring meningkatnya permintaan ekspor.

“Kalau melihat kenaikan di pakaian jadi, saya melihat itu ditopang pertumbuhan ekspor. Karena pakaian jadi sekarang banyak di kawasan berikat yang notabene bahan bakunya impor. Jadi, Indeks Kepercayaan Industri itu mencerminkan pertumbuhan ekspor dari sisi pakaian jadinya.” jelasnya.

Akan tetapi, lanjutnya, industri tekstil domestik yang memasok pasar lokal justru menghadapi tekanan dari kenaikan biaya produksi dan membanjirnya produk impor. Adapun data impor pakaian jadi pada 2025 bahkan meningkat hampir 70% setelah kebijakan safeguard berakhir pada tahun lalu.

“Kami khawatir yang paling terdampak itu industri kecil, baik rumahan maupun yang hanya punya 10 sampai 15 mesin,” katanya.

Aqil menyebut, banjir impor pakaian jadi berpotensi memicu pengurangan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada pelaku usaha kecil yang memiliki daya tahan terbatas terhadap persaingan harga.

Dampak PHK pun akan berimbas langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, APSyFI meminta pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri, termasuk melalui evaluasi kebijakan impor dan penerapan kembali instrumen safeguard untuk produk tekstil tertentu. Pemerintah juga diminta memberikan insentif bagi industri padat karya seperti diskon biaya energi maupun pengurangan pajak agar pelaku usaha dapat bertahan di tengah tekanan biaya produksi.

Aqil mengatakan, persoalan terbesar industri saat ini adalah tingginya harga bahan baku dan pelemahan rupiah yang membuat biaya impor semakin mahal.

Dia menyebut, harga polyester meningkat hingga sekitar 40%, sementara sejumlah produsen bahan baku mulai menahan pasokan akibat ketidakpastian pasar. “Masalah utama sekarang itu harga dan stabilitas kurs,” tegasnya.

Tekanan industri juga datang dari kenaikan harga gas industri berbasis LNG yang disebut mencapai US$21 hingga US$24 per MMBTU. Di sisi lain, pasokan gas dari Perusahaan Gas Negara atau PGN disebut belum terpenuhi penuh karena adanya perebutan alokasi antara sektor industri dan pembangkit listrik.

Menurut Aqil, kondisi tersebut semakin membebani industri tekstil yang selama ini memiliki margin usaha tipis dan ketergantungan tinggi terhadap energi serta bahan baku impor. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat segera melakukan pembenahan kebijakan impor, menjaga stabilitas rupiah, serta memperkuat dukungan terhadap industri tekstil domestik agar ekspansi subsektor pakaian jadi dapat berlanjut secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

Sektor Hilir Minta Jaga Daya Saing

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia Anne Patricia Sutanto mengatakan, ekspor tekstil dan garmen Indonesia pada 2025 menunjukkan kenaikan tipis, hampir US$12 miliar. Sementara itu, volume perdagangan pada Januari 2026 juga mengalami pertumbuhan.

Anne menyebut ekspor tekstil dan garmen pada Januari 2026 meningkat sekitar 4,38% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Namun, impor juga naik lebih tinggi yakni sekitar 16,71% YoY.

Menurutnya, kondisi geopolitik di Timur Tengah turut memicu ketidakpastian terhadap harga energi yang sangat memengaruhi industri tekstil, khususnya sektor hulu. “Di hulu, industri tekstil sangat membutuhkan energi. Kalau di hilir kitia sangat membutuhkan labor intensive,” katanya saat menyambangi kantor Bisnis Indonesia, pekan lalu.

AGTI juga meminta pemerintah memperbaiki biaya logistik, distribusi, hingga akses pembiayaan ekspor agar produk tekstil nasional lebih kompetitif di pasar global.

Lebih lanjut, Anne menjelaskan industri tekstil nasional memang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Sekitar 70% kebutuhan bahan baku industri tekstil dari hulu hingga hilir masih berasal dari luar negeri. Karena itu, kebijakan pembatasan impor maupun hambatan administrasi dinilai harus dirancang secara hati-hati agar tidak justru membebani industri domestik.

“Kalau bahan bakunya tidak diproduksi di dalam negeri tetapi impornya dibatasi, tentu akan ada biaya tambahan yang akhirnya dibayar konsumen,” katanya.

Dia juga menyoroti tingginya beban administrasi dan dokumentasi impor yang dinilai menambah biaya produksi industri nasional. Menurut Anne, kondisi tersebut membuat industri tekstil Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asean yang sudah terintegrasi dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Indonesia, sebut Anne, tidak bisa hanya mengandalkan kampanye penggunaan produk lokal tanpa memperbaiki struktur biaya industri secara menyeluruh. Lebih lanjut, dia menilai, apabila Indonesia mampu meningkatkan daya saing domestik, industri tekstil nasional berpotensi menjadi bagian penting dalam rantai pasok regional di kawasan Asean dan negara mitra RCEP seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

“Kalau kita kompetitif secara domestik, sebenarnya Indonesia bisa menjadi supply chain untuk negara-negara RCEP maupun Asean,” sebutnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan untuk 300 masyarakat miskin dan difabel pada Selasa (26/5/2026). Peserta dilatih untuk menjadi operator garmen dan alas kaki. Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Baznas, PLN, serta para perusahaan mitra.

"Satu angkatan kita akan melatih 300 orang. Kegiatan ini bagi anak-anak kita yang mereka kurang mampu, termasuk disabilitas juga dilatih di sini, dan mereka semua siap kerja di 11 perusahaan mitra," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung kegiatan pelatihan tersebut.

Program pelatihan dari BIPTAK merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka TPT di Jawa Tengah per 2026 sendiri berada di 4,26%. Artinya, ada sekitar 481.000 tenaga kerja Jawa Tengah yang telah diserap oleh dunia industri.

Luthfi melanjutkan, selain mendukung penyerapan tenaga kerja, pelatihan yang digelar itu juga ikut mendukung iklim investasi Jawa Tengah. Melalui pelatihan tersebut, para peserta disiapkan untuk menyambut arus investasi yang tengah bergeliat, terutama pada sektor industri padat karya.

Kepala Disperindag Jawa Tengah July Emmylia menambahkan, dalam selama 20 hari pelatihan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka juga diberikan fasilitas makan dan tempat menginap, juga antar-jemput ke perusahaan mitra. "Selesai pelatihan langsung kami tempatkan di perusahaan. Mereka menjadi karyawan tetap dengan gaji Upah Minimum Regional (UMR)," katanya.

July menambahkan bahwa setiap tahunnya BIPTAK membutuhkan sekitar 5.000 orang tenaga kerja terlatih setiap tahun. Namun demikian, dengan keterbatasan alat dan infrastruktur yang ada, BIPTAK baru mampu memenuhi 3.000 orang tenaga kerja terlatih yang terbagi dalam beberapa angkatan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong upaya kolaboratif melalui skema collaborative funding. Perusahaan-perusahaan mitra serta instansi terkait digandeng untuk ikut menyukseskan program pelatihan tersebut.

"Kapasitas kami 3000 orang, anggaran kami melatih hanya 300 orang, maka dibantu oleh CSR. Hampir 700 orang kami kerja sama dengan PT Mas Arya, total bisa melatih dengan menggunakan tempat kami sebanyak 960 orang. Itu langsung ditempatkan di PT Mas Arya," jelas July.

Bina Una Cahyani, seorang peserta pelatihan asal Kabupaten Boyolali, mengaku sangat terbantu dengan adanya program BIPTAK tersebut. Bina tak hanya mendapat materi pelatihan, tetapi ikut menikmati berbagai fasilitas yang disediakan. "Nanti setelah 10 hari langsung kerja di PT Mas Arya. Saya mengatahui informasi pelatihan ini dari media sosial. Ada kesempatan makanya saya coba daftar," ujar lulusan SMKN 1 Klego Boyolali tersebut.

Aldi Prasetya, peserta lain asal Kabupaten Batang, juga merasakan manfaat yang sama. Pelatihan itu tak hanya memberikan keterampilan untuk bekerja, tetapi juga sekaligus meningkatkan daya saingnya lewat koneksi langsung dengan perusahaan pencari tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan garmen nasional disebut berpotensi tumbuh hingga mencapai nilai pasar US$100 miliar pada 2035, apabila pemerintah mampu menerapkan smart policy atau kebijakan yang mendukung daya saing industri nasional.

Ketua Umum Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, berdasarkan survei ekosistem industri global, total perputaran industri tekstil dan garmen Indonesia saat ini mencapai sekitar US$40 miliar, yang terdiri atas pasar domestik sekitar US$29 miliar dan ekspor sekitar US$11 miliar pada 2025.

Adapun dari sekitar US$29 miliar, Anne mengungkapkan kontribusi produsen lokal terhadap pasar domestik tekstil nasional saat ini baru berada pada kisaran 20%-30%. Sisanya masih didominasi produk impor maupun bahan baku impor.

Kendati demikian, Anne menjelaskan, berdasarkan hasil survei global, industri tekstil dan garmen nasional berpotensi melonjak hingga US$100 miliar pada 2035 apabila Indonesia mampu menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Dari total nilai tersebut, sekitar US$40 miliar diproyeksikan berasal dari ekspor dan US$60 miliar dari pasar domestik.

“Di 2035, menurut survei, kalau pemerintah Indonesia berani melakukan smart policy industri tekstil kita akan mencapai 100 miliar dolar,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF), di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (25/52026).

AGTI pun menargetkan kontribusi produksi nasional terhadap pasar domestik dapat meningkat menjadi minimal 50% melalui penguatan industri dari hulu hingga hilir. “Kita tidak mau lagi hanya 20%-30%. Kita ingin minimal 50% diproduksi dari hulu sampai hilir di Indonesia,” tambahnya.

Menurut Anne, untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing di tengah terbukanya akses perdagangan global melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk kerja sama OECD dan berbagai free trade agreement.

Dia menilai, industri nasional tidak lagi bisa bergantung pada proteksi karena Indonesia telah menjadi bagian dari ekonomi terbuka. Karena itu, AGTI mendorong pemerintah memperbaiki berbagai faktor fundamental yang selama ini membebani industri, mulai dari biaya energi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga efisiensi birokrasi.

Anne mengatakan sektor tekstil, khususnya industri hulu, sangat bergantung pada pasokan energi yang kompetitif, baik gas maupun listrik. “Energi kita harus bersaing dengan negara lain karena industri ini sangat membutuhkan energi,” katanya.

Selain energi, dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM, tidak hanya pada level pekerja, tetapi juga manajemen menengah, manajemen atas, hingga aparatur pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah di sejumlah negara lain aktif memberikan dukungan terhadap industri padat karya karena sektor tersebut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

AGTI pun meminta pemerintah daerah di Indonesia mempercepat proses perizinan investasi industri padat karya agar investor tidak terbebani biaya tambahan akibat proses yang lambat. “Kita berharap pemerintah daerah bergotong royong dengan pemerintah pusat untuk mempermudah investasi padat karya masuk,” ujarnya.

Selain itu, Anne juga menyoroti pentingnya integrasi dan pemanfaatan data industri oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Dia menilai data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan lintas kementerian agar kebijakan perdagangan maupun industri benar-benar sesuai dengan kapasitas produksi nasional.

“Jangan sampai regulasi dibuat bukan berdasarkan apa yang bisa diproduksi Indonesia dan apa yang belum bisa diproduksi Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anne menilai pengusaha Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan bersaing dengan pelaku industri di negara-negara Asia lainnya. Namun, ukuran industri nasional dinilai belum berkembang optimal akibat birokrasi dan tata kelola yang belum efisien.

“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dengan negara lain. Tapi kenapa size kita tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” tegasnya.

Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyoroti perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran dapat berdampak bagi penutupan perusahaan bidang tekstil, garmen, plastik, hingga elektronik di Indonesia. Pihaknya bakal menunggu 3 bulan ke depan tentang ada tidaknya PHK massal.

"Semua pengusaha juga kalau bisa kan jangan PHK, jadi dia enggak akan mungkin dia akan mengatakan PHK. Kita tunggu 3 bulan ke depan, ada 10 perusahaan kemungkinan di industri tekstil, garmen, plastik, komponen elektronik yang akan tutup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian di Jakarta," ujar Said, Kamis (7/5/2026).

Para buruh berharap sejatinya ke depan tidak ada PHK massal. PHK massal itu bisa saja terjadi imbas adanya konflik global yang masih menghantui hingga kini.

"Itu kemungkinan akibat perang Amerika Serikat-Israel versus Iran, kalau masih berlanjut. Karena biaya energi kan tinggi," katanya.

Dia prihatin atas PHK massal yang terjadi pada PT Krakatau Osaka Steel (KOS), yang mana ratusan karyawan terpaksa berhenti kerja imbas penutupan perusahaan tersebut. Pihaknya telah membuka posko pengaduan bagi karyawan yang terkena PHK.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pelaku usaha di Indonesia mulai menerapkan dekarbonisasi dalam operasionalnya bahkan sebelum disepakatinya Perjanjian Paris 2015.

Perjanjian Paris merupakan kesepakatan internasional yang diadopsi oleh 195 negara pada COP21 di Paris pada Desember 2015. Kesepakatan ini mengikat negara-negara untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri.

Salah satu perusahaan yang telah lebih awal menerapkan praktik ramah lingkungan adalah PT Pan Brothers Indonesia Tbk. (PBRX). Wakil Presiden Direktur Pan Brothers Anne Patricia Sutanto menyampaikan perseroan telah memulai upaya dekarbonisasi sejak 2013.

“Kami di Pan Brothers itu fokus kepada, tidak hanya pada dekarbonisasi ya, tetapi lebih kepada ESG [environmental, social, and governance] karena kami melihat bahwa sebelum pandemi industri kita [garmen] atau tepatnya ekosistem sandang kita ini adalah yang menyebabkan polusi terbesar kedua di dunia,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Peran Perempuan dalam Upaya Dekarbonisasi Industri, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, langkah tersebut didorong oleh kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan industri garmen dengan menekan emisi dan polusi.

Pada 2013, Anne mengatakan Pan Brothers mulai membangun fasilitas green office yang menerapkan efisiensi energi, pengelolaan air, dan kualitas udara. Selanjutnya, pada 2022, perseroan menjadi salah satu perusahaan di Indonesia yang mengadopsi target berbasis sains atau Science Based Targets initiative (SBTi), dengan kerangka awal yang disusun pada 2020.

Melalui pendekatan tersebut, perseroan telah memenuhi kriteria SBTi untuk target jangka pendek dan jangka panjang. Target tersebut mencakup penurunan emisi gas rumah kaca absolut untuk Scope 1 dan Scope 2 sebesar 50,4% pada 2032 dengan baseline 2022.

Selain itu, perseroan juga menargetkan penurunan emisi Scope 3 sebesar 30% pada periode yang sama. Cakupan Scope 3 meliputi emisi dari rantai pasok, termasuk pembelian barang dan jasa, barang modal, aktivitas energi, transportasi dan distribusi, limbah operasional, perjalanan bisnis, perjalanan karyawan, serta pengelolaan akhir produk.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dinilai masih berada pada fase cautious recovery atau pemulihan yang bersifat hati-hati, seiring perbaikan kinerja yang mulai terlihat namun belum merata di seluruh rantai industri.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, pertumbuhan sektor TPT mulai menunjukkan perbaikan pada paruh kedua 2025. Setelah hanya tumbuh tipis 0,93% pada kuartal III/2025, kinerja industri meningkat menjadi 4,37% pada kuartal IV/2025.

Beberapa pabrikan juga mulai menaikkan kapasitas produksi secara bertahap untuk mengantisipasi permintaan awal 2026. "Ini sinyal positif, tetapi lebih tepat dibaca sebagai awal pemulihan, bukan tanda bahwa masalah sudah selesai," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Kendati demikian, pemulihan tersebut belum terjadi secara merata. Yusuf menjelaskan, segmen hilir seperti garmen dan apparel relatif lebih cepat pulih karena langsung terhubung dengan permintaan pasar. Sebaliknya, sektor hulu seperti serat dan benang masih menghadapi tekanan dengan tingkat utilisasi yang rendah, bahkan di bawah 50%.

Kondisi ini, kata Yusuf, mencerminkan struktur industri yang belum sepenuhnya sehat. Ketimpangan antara hulu dan hilir dinilai membuat fondasi pemulihan industri masih rapuh dan rentan terhadap gejolak.

Di sisi lain, industri TPT tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyerap sekitar 3,75 juta tenaga kerja atau hampir seperlima dari total tenaga kerja manufaktur, serta menghasilkan devisa ekspor mencapai US$6,92 miliar.

“Ini bukan sekadar sektor industri, tetapi juga penopang lapangan kerja dan stabilitas sosial. Karena itu, arah kebijakan akan berdampak luas,” tegas Yusuf.

Terkait dinamika ketenagakerjaan, Yusuf menilai narasi meredanya pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu dicermati secara lebih hati-hati. Hingga Maret 2026, lebih dari 8.000 pekerja masih terdampak PHK, dengan sektor tekstil menjadi salah satu yang paling terpukul.

Menurutnya, kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai fase stabilisasi, bukan kebangkitan. Laju PHK memang mulai melambat, namun aktivitas industri belum sepenuhnya kembali ekspansif.

“Setelah gelombang penutupan pabrik dan PHK besar sejak 2023, termasuk kasus seperti Sritex yang cukup simbolik, industri ini masih dalam proses pemulihan luka. Itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat," jelasnya.

Yusuf menekankan, momentum kebangkitan baru akan terlihat apabila stabilisasi diikuti peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Pemerintah menargetkan utilisasi industri dapat mencapai sekitar 70% sebagai indikator pulihnya permintaan dan produksi.

Jika utilisasi naik, artinya pesanan kembali, produksi meningkat, dan perusahaan mulai merekrut tenaga kerja lagi. "Di titik itu kita bisa bicara pemulihan yang lebih solid,” imbuhnya.

Yusuf menilai, kunci pemulihan memang ada pada strategi pemerintah dan tidak bisa hanya mengandalkan siklus global. Pemerintah perlu memastikan pasar domestik lebih berkeadilan di tengah tekanan produk impor, baik legal maupun yang masuk secara tidak terkendali.

Instrumen seperti pengawasan impor dan kebijakan anti-dumping dinilai penting untuk menciptakan level playing field bagi industri dalam negeri.

Selain itu, isu energi juga menjadi faktor krusial. Industri tekstil yang padat energi sangat sensitif terhadap harga dan ketersediaan gas. Ketidakstabilan pasokan dinilai langsung menggerus daya saing.

“Tanpa perbaikan di sisi energi, efisiensi sulit dicapai,” tegasnya.

Di saat yang sama, pemanfaatan perjanjian dagang dinilai perlu dioptimalkan untuk membuka akses pasar ekspor, yang justru menawarkan peluang ekspansi lebih besar.

Adapun dari sisi pelaku usaha, transformasi dinilai tidak bisa ditunda. Model bisnis berbasis produksi massal berbiaya murah semakin tertekan oleh persaingan dari negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

Yusuf mengatakan, pelaku industri perlu naik kelas ke produk bernilai tambah tinggi, seperti high value garments dan material berkelanjutan yang sejalan dengan tren permintaan global.

Selain itu, modernisasi mesin dan digitalisasi juga menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai pasok.

Banyak persoalan seperti ketergantungan bahan baku impor, biaya logistik, hingga produktivitas tenaga kerja, bermuara pada lemahnya efisiensi. "Ini membutuhkan investasi jangka panjang, bukan sekedar respon jangka pendek,” pungkasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan terdapat 10 perusahaan yang memberikan sinyal akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski begitu, Said menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut telah mulai mengajak pekerjanya untuk berdiskusi soal potensi pengurangan tenaga kerja dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Adapun kondisi ini dilakukan sebagai respons adanya konflik di Timur Tengah.

"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said pada Selasa (14/4), dikutip Detikfinance.

Ia menerangkan 10 perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 9.000 orang secara keseluruhan yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.

"Ada 10 perusahaan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, hampir kurang lebih yang 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu hampir kurang lebih mendekati 9 ribuan orang," terangnya.

Said juga mengatakan potensi PHK paling besar terjadi di sektor industri padat karya, seperti tekstil dan garmen. Hal ini karena industri tersebut sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti kapas dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, yang kini terancam terganggu pasokannya serta mengalami kenaikan harga.

[Gambas:Youtube]

Selain itu, industri otomotif dan elektronik juga terdampak imbas kenaikan harga BBM industri yang tidak disubsidi ikut mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja, terutama karyawan kontrak.

Kemudian, Industri berbasis petrokimia, seperti plastik juga terdampak karena bahan bakunya berbasis impor dan dibayar dalam dolar Amerika Serikat (AS).

"Kan elektronik banyak juga yang bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai masih memiliki kapasitas kuat untuk bertahan sebagai pemain utama dalam industri tekstil dan garmen global.

Namun, keberlanjutan posisi tersebut bergantung pada kemampuan pelaku industri memperkuat kolaborasi dan mempercepat inovasi di tengah tekanan global.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa saat membuka pameran Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, fondasi industri tekstil nasional sejatinya telah terbentuk kuat dari sisi pengalaman, kapasitas produksi, hingga ekosistem hulu ke hilir.

Meski demikian, tantangan global yang kian kompleks menuntut adanya perubahan pendekatan dalam menjalankan bisnis, termasuk peningkatan efisiensi dan adaptasi terhadap dinamika pasar internasional.

“Indonesia memiliki kapasitas, pengalaman, dan fondasi industri untuk tetap menjadi pemain penting dalam sektor tekstil dan garmen global. Yang kita butuhkan adalah kolaborasi yang berkelanjutan, inovasi yang terus tumbuh, dan keyakinan yang kuat terhadap masa depan bersama,” ujar Jemmy.

Dia menjelaskan, transformasi industri saat ini sudah berjalan di berbagai lini, mulai dari investasi teknologi, peningkatan produktivitas, hingga penguatan praktik berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk menjaga daya saing di tengah perubahan lanskap perdagangan global.

Di sisi lain, industri tekstil juga tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja serta menjadi penghubung rantai nilai industri dari hulu hingga hilir.

“Sinergi yang lebih kuat antara dunia usaha, pemerintah, asosiasi, dan mitra internasional akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem tekstil yang semakin kompetitif,” pungkasnya.

Adapun, Indo Intertex 2026 dihelat di JIExpo Kemayoran pada 15–18 April 2026. Pameran ini menghadirkan lebih dari 800 peserta dari 29 negara dengan lebih dari 1.500 merek global. Pameran yang merupakan penyelenggaraan ke-22 dan bertemaWhen Textile Meets Innovationtersebut menargetkan 35.000 pengunjung profesional.

Selain menampilkan rantai industri secara menyeluruh, jelasnya, ajang tahunan itu juga menghadirkan inisiatif Build Your Brand untuk mendukung pelaku usaha, khususnya segmen UMKM, dalam mengembangkan merek dan memperluas jaringan bisnis.