Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol di industri multifinance per Maret 2026 ini mencapai Rp101,03 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 26,25%.

Jika dibandingkan secara bulanan ataumonth-to-month(MtM),outstandingpembiayaan naik sebesar 0,34% dari Rp100,69 triliun. Sementara itu,tingkat wanprestasi 90 hari(TWP90) secara agregat berada di posisi 4,52%.

Lebih lanjut, terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, Agusman memaparkan bahwa terdapat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar. Selain itu, 11 dari 94 penyelenggara pindar juga belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal istor oleh pemegang saham existing mencariinvestor strategistdan atau merger,” jelas Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia juga menambahkan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 66 perusahaan pembiayaan, 11 perusahaan modal ventura, dan 15 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Lebih lanjut,Agusman menyampaikan bahwa pada tanggal 2 April 2026, OJK juga telah menegakkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit laporan keuangan tahunan audited atau LKTA tahun 2024 PT. Dana Syariah Indonesia. Sanksi ini diberikan karena belum menerapkan 12 standar audit secara memadai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf C POJK nomor 9 tahun 2023.

Meski mencatatkan pertumbuhan, risiko kredit di industri pindar diprediksi menghadapi tantangan besar pada tahun ini. Hal ini tercermin dari rasio TWP90 yang melonjak sehingga berpotensi mendorong risiko gagal bayar ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjamanonline[pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan itu, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti data borrower yang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah pertumbuhan pesat kredit pinjaman online alias pinjol, risiko gagal bayar mulai menjadi sorotan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) per Februari 2026 mencapai Rp100,69 triliun atau tumbuh 25,75% (year on year/YoY). Namun, di sisi lain tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri mencapai 4,54%.

Menilik data periode Januari 2025 hingga Februari 2026, TWP90 sebesar 4,54% tercatat sebagai level tertinggi dalam setahun terakhir. Kenaikan ini mulai terlihat signifikan sejak November 2025 ketika TWP90 melonjak jadi 4,33% dari posisi Oktober 2025 yang masih berada di level 2,76%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menilai peningkatan pembiayaan bermasalah di industri pindar antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar sebagian peminjam dana (borrower).

“Untuk menekan risiko tersebut, penyelenggara pindar didorong memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, termasuk peningkatan kualitas e KYC dancredit scoringagar penyaluran pembiayaan lebih selektif danprudentserta menjaga pelindungan konsumen,” katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Adapun, per Februari 2026 terdapat 18 penyelenggaraan pindar dengan yang TWP90 di atas 5%. OJK, kata Agusman, telah mengenakan sanksi sesuai ketentuan dan meminta mereka untuk melakukan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pembiayaan.

Dia meneruskan, dari 18 penyelenggara pindar itu, didominasi oleh sektor produktif yang mencerminkan karakteristik usaha, khususnya UMKM yang antara lain bergantung pada arus kas dan kondisi pasar.

“Sehingga bukan semata-mata disebabkan keterbatasan data, mengingat penyelenggara telah memanfaatkan berbagai sumber data seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan [SLIK] danFintech Data Center[FDC],” jelasnya.

Di lain sisi, Agusman turut menyampaikan hingga kini masih ada 10 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh penyelenggara tersebut telah menyampaikanaction plankepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum.

“Antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/ataumerger,” ucapnya.

Ke depan, OJK mendorong agar penyelenggara pindar bisa menguatkan e-KYC, peningkatan kualitascredit scoring, dan penguatan permodalan. Hal ini supaya menjaga industri tetap sehat dan profil risiko terjaga serta pelindungan konsumen dapat dilakukan dengan baik.

Demand Tinggi, Risiko Mengintai

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi menilaioutstandingpembiayaan yang tumbuh mencapai 25,75% (YoY) menunjukkan demand dan penetrasi yang kuat. Namun, TWP90 di level 4,54% menandakan kualitas mulai tertekan.

Menurutnya, fase tersebut perlu diwaspadai karena saat ekspansi agresif membuat volume naik lebih cepat daripada pematangan manajemen risiko. Sebab itu, keseimbangan harus dijaga dengan pertumbuhan yang berkualitas, bukan sekadar cepat.

“Monitoringportofolio yang ketat agar tidak melewati ambang 5%, sebab meski secara rata-rata pasti banyak yang sudah di atas 5% dan tembus secara rata-rata ke 5% hanya menunggu waktu saja,” katanya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan TWP90 melonjak signifikan tidak lepas dari ekspansi ke segmen borrower baru yang lebih berisiko, pelonggaran seleksi saat mengejar pertumbuhan, tekanan daya beli atau likuiditas nasabah, serta modelscoringyang belum sepenuhnya menangkap perubahan perilaku pasca-siklus ekonomi.

Selain itu, lanjutnya, kompetisi industri bisa mendorongunderpricingrisiko dan overlap pinjaman (multi-platformborrowing). Heru turut menyoroti bahwa pengawasan OJK kurang ketat dan kurang tegas terhadap pelanggaran, termasuk penggunaancredit scoringyang tidak maksimal karena ternyata semua bisa dikasih pinjaman tanpa perlu dilihat risiko apakah bisa kembalikan pinjaman atau tidak.

“Sebab itu, perusahaan perlu memperkuatcredit scoringberbasis data alternatif danbehavioral, memperketat limit awal, sertadynamic pricingsesuai risiko.Monitoring real-timedanearly warning systempenting untuk penagihan dini. Diversifikasi portofolio, pembatasan eksposur pada segmen berisiko tinggi, serta peningkatan kualitascollectionjuga krusial,” bebernya.

Lebih lanjut, Heru berpendapat dengan TWP90 yang mendekati batas 5% maka pertumbuhan industri pindar kemungkinan lebih moderat dan selektif. Jadi, industri tetap ekspansif, tetapi dengan mitigasi risiko yang lebih kuat seperti peningkatangovernance, kolaborasi data, dan pengawasan regulator.

“Jika disiplin dijaga, pertumbuhan tetap berlanjut tanpa melampauithresholdrisiko. Namun, saya termasuk yang pesimis dan angka 5% pasti terlampaui minimal bulan Juni mendatang,” tegasnya.

Sependapat, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan ketika penyaluran pindar meningkat tajam, maka potensi gagal bayar juga meningkat.

“Ketika penyaluran jor-joran, dengan sistem yang ada harusnya bisa diminimalisasi. Namun, yang terjadi kadang sistemcredit scoring-nya tidak membaca kemampuan bayar yang valid. Akibatnya, ada penurunan kualitas dari penyaluran pembiayaan,” katanya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Dirinya melihat bahwa kualitas penyaluran ke sektor produktif lebih buruk. Hal ini tidak lepas dari kondisi ekonomi yang lesu sehingga membuat permintaan (demand) barang menjadi kurang. Jika terus terjadi seperti ini, TWP90 dinilai bisa melewati angka 5%.

Sebab demikian, Huda merasa penyelenggara pindar perlu mengerem penyalurannya untuk sementara waktu. Terlebih, saat ini industri juga sedang terkena isu KPPU yang bisa membuat TWP90 meningkat pada Maret atau April 2026.

“Jika tidak direm, bisa membuatlenderkabur karena masalah kepercayaan ke platform pindar dalam hal mengurus kualitas penyaluran kredit. Jika pun ingin di-pushuntuk terus tumbuh di atas 20%, perlu ada pembenahan dalamcredit scoring,” tegasnya.

Credit Scoring Kunci Utama Jaga Kualitas Portofolio

Adapun, PT Amartha Mikro Fintek menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menjaga kualitas pembiayaan kepada UMKM ultra-mikro yang dilayaninya melalui penerapan sistemcredit scoringberbasisartificial intelligence(AI).

“Yang dikembangkan berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan layanan ini di lebih dari 50.000 desa di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan,” tutur VP Public Relations Amartha Harumi Supit kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Harumi menjelaskan sistem tersebut dirancang sesuai dengan karakteristik dan perilaku pelaku usaha ultra-mikro di pedesaan, khususnya ibu-ibu pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses pendanaan.

“Sistemcredit scoringAmartha menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas portofolio yang hingga saat ini tetap terjaga,” tegasnya.

Adapun,credit scoringyang dimaksudnya tersebut sudah didukung oleh penerapan mekanisme manajemen risiko serta pengendalian internal berlapis yang dikembangkan dengan mengacu pada standar perbankan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan utang pinjaman daring (pinjol) atau pembiayaan financial technology peer to peer (P2P) lending masyarakat Indonesia telah menembus angka Rp 100 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 25 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh 25,75 persen yoy dengan nilai nominal sebesar Rp 100,69 triliun,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan April, Senin (6/4/2026).

Agusman melaporkan, tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 pada industri P2P lending pada Februari 2026 mencapai 4,54 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan TWP90 pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,38 persen. Posisi TWP90 masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK, yakni 5 persen.

“Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54 persen,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Agusman juga menyampaikan data penyaluran pembiayaan pada industri pergadaian pada Februari 2026. Pertumbuhan industri pergadaian tercatat mencapai lebih dari 60 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding atau utang pinjaman online (pinjol) mencapai Rp100,69 triliun per Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan angka tersebut tumbuh sebesar 25,75 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

"Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh 25,75 persen year-on-year (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp100,69 triliun," ujar Agusman dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4).

Sementara itu, rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) atau indikator kredit macet fintech peer to peer lending (P2P) tercatat sebesar 4,54 persen.

"Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54 persen," tambahnya.

Selain pinjol, OJK juga mencatat pertumbuhan signifikan pada industri pergadaian. Penyaluran pembiayaan mencapai Rp152,40 triliun atau tumbuh sebesar 61,78 persen secara tahunan per Februari 2026.

"Sementara itu, pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh sebesar 61,78 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp152,40 triliun dengan tingkat risiko kredit yang terjaga," terang Agusman.

Kemudian, Agusman menjelaskan pembiayaan terbesar di industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai sebesar Rp126 triliun. Angka tersebut mencapai 83,01 persen dari total pembiayaan yang disalurkan.

"Pembiayaan terbesar di industri pergadaian ini disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp126 triliun atau 83,01 persen dari total pembiayaan yang disalurkan oleh industri pergadaian," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di industri pinjaman online atau fintech P2P lending naik ke 4,38% per Januari 2026, berada di kisaran level tersebut sejak November 2025.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Oktober 2025 TWP90 industri fintech peer-to-peer lending masih berada di level 2,76%. Nilainya tiba-tiba naik drastis menjadi 4,33% pada November 2025, lalu menjadi 4,32% pada Desember 2025, dan naik ke 4,38% pada awal tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menjelaskan bahwa naiknya TWP90 itu karena terdapat dua penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang sedang menghadapi masalah kinerja dengan nilai cukup tinggi. Alhasil, TWP90 industri turut terkerek naik.

"Karena ini ada [TWP90] yang naik di dua platform, yang dalam tanda kutip, kita semua sudah tahu, sehingga kenaikan ini [di industri] cukup tajam," ujar Entjik saat diwawancarai usai acara buka bersama AFPI di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Meskipun demikian, Entjik mengungkapkan bahwa jika mengecualikan dua perusahaan itu, alias hanya memperhitungkan kinerja dari 93 penyelenggara, tingkat kredit macet industri pindar sebenarnya kecil dan tetap terkendali.

"Kalau kita melihat secara keseluruhan industri ini, masih di bawah 3%. [Di kisaran] 2,7%—2,8% sebenarnya, kalau kita tarik keluar yang bermasalah ini," ujar Entjik.

Menurutnya, lonjakan TWP90 pada November 2025 terjadi karena sebelumnya platform-platform yang dia maksud belum membukukan portofolio kredit macet. Begitu masuk pembukuan, kredit macet perusahaan itu terbuka dan sontak membuat TWP90 industri melonjak.

"Dan ini memang gede, kan [kredit macet di dua perusahaan tersebut], triliunan, sehingga sangat memengaruhi [TWP90 seluruh industri]," ujarnya.

Entjik menyebut bahwa AFPI selalu meminta para anggotanya untuk tetap konservatif dan memperkuat kontrol kredit. Kini, perusahaan-perusahaan pindar terus memperketat kelayakan kredit, apalagi dalam kondisi ekonomi yang menantang.

"Terutama pada 2026 ini cukup tinggi tantangannya, sehingga kita harus juga melakukan pengetatan di semua analisa kelayakan kredit, terutama credit scoring-nya. Karena ke depannya ini, kan, ekonomi kita masih belum stabil ya," ujar Entjik.

Sebagai informasi, dua perusahaan P2P lending yang tercatat sedang mengalami masalah adalah PT Dana Syariah Indonesia dan PT Crowde Membangun Bangsa. Dana Syariah terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha, sedangkan Crowde telah terkena pencabutan izin usaha.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyebut bahwa outstanding pinjaman di industri P2P lending tumbuh 25,52% pada Januari 2026. Hal itu menunjukkan bahwa permintaan pinjaman dari masyarakat tetap terjaga tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan outstanding atau utang pinjaman online (pinjol) mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026. Nilai tersebut tumbuh 25,52 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan angka tersebut juga meningkat dibandingkan posisi Desember 2025 yang mencapai Rp96,62 triliun.

"Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh 25,52 persen year on year dengan nominal sebesar Rp98,54 triliun," ujar Agusman dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Namun di sisi lain, rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) atau indikator kredit macet fintech peer to peer landing (P2P) turut meningkat. Per Januari 2026, TWP90 tercatat sebesar 4,38 persen.

Angka tersebut naik signifikan dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 2,52 persen. Meski demikian, posisi TWP90 masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK sebesar 5 persen.

"Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38 persen," katanya.

Selain pinjaman daring, OJK juga mencatat pertumbuhan signifikan pada industri pergadaian. Penyaluran pembiayaan per Januari 2026 mencapai Rp143,14 triliun atau melonjak 60,05 persen secara tahunan.

"Pada industri pegadaian, penyaluran pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh sebesar 60,05 persen year-on-year menjadi Rp143,14 triliun dengan tingkat risiko kredit yang terjaga," ujar Agusman.

Sejalan dengan itu, nilai aset industri pergadaian juga meningkat dari Rp107,90 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp171,07 triliun per Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan hingga saat ini terus mengawasi PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) secara menyeluruh.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pengawasan itu mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, dan penyelesaian hak serta kewajiban antara borrower dan lender.

“Potensi risiko, termasuk indikasi pelanggaran atau fraud, juga terus dicermati melalui mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Agusman meneruskan bahwa setiap tindakan, termasuk pencabutan izin usaha akan dilakukan sesuai proses dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil pengawasan serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Sebelumnya, dia turut menanggapi ihwal sinyal Akseleran akan mengembalikan izin usahanya ke OJK atau tidak. Menurutnya, hingga kini Akseleran belum memenuhi salah satu syarat yang tercantum di POJK 40/2024 tentang LPBBTI.

“Salah satu syarat pengembalian izin penyelenggaraan pindar adalah tidak sedang dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha [PKU], sehingga Akseleran belum memenuhi syarat tersebut,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Akseleran, ujar Agusman, perlu menindaklanjuti penyebab sanksi PKU, antara lain terkait pemenuhan ekuitas dan hasil pemeriksaan.

“Untuk penyelesaian pendanaan bermasalah, Akseleran masih melakukan proses penagihan kepada borrower, termasuk melalui mekanisme litigasi,” sebutnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada Juli 2025, Akseleran mengalami gagal bayar senilai Rp178,27 miliar. Pada saat itu, TWP90 pinjol ini berada di posisi 63,65%, sangat tinggi dari ketentuan OJK yang 5%.

Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (1/7/2025), OJK menyampaikan telah memeriksa pengurus dan pemegang saham Akseleran. "Serta menjatuhkan sanksi administratif kepada AKII [Akseleran] selaku Penyelenggara Pinjaman Daring [Pindar] berizin di OJK," demikian keterangan dari OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejumlah penyelenggara P2P lendingatau pinjamanonline(pinjol) dengan tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pembiayaan (TWP90) tinggi yakni di atas 5%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengungkapkan ada 24 pinjol dengan TWP90 di atas 5% per November 2025.

“Yang didominasi oleh segmen produktif. OJK terus melakukan langkah pembinaan, antara lain melalui permintaan penyampaian rencana aksi [action plan] yang dipantau secara ketat,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, Sabtu (10/1/2026).

Agusman meneruskan, apabila ditemukan pelanggaran ketentuan maka pihaknya dapat mengenakan sanksi administratif. Misalnya, penghentian sementara penyaluran pendanaan dan pembatasan penerimaanlenderbaru.

“Penyelenggara diharapkan memperkuat manajemen risiko dan strategi penagihan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga,” tegasnya.

Di sisi lain, dia menyebut pada November 2025 masih ada sembilan pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar. Mereka terus didorong untuk melakukan langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum.

Langkah-langkah itu, imbuhnya, terdiri melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham, mencaristrategic investor, dan/atau upaya merger.

“Opsi konsolidasi atau merger dapat menjadi salah satu langkah yang untuk memperkuat struktur usaha, menjaga keberlanjutan industri, dan meningkatkan pelindungan konsumen,” ucapnya.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan pinjol pada November 2025 meningkat 25,45% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp94,85 triliun. Sementara itu, TWP90 melonjak menjadi 4,33%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan dari industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp94,85 triliun per November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK, Agusman mengatakan nilai ini tumbuh 25,45 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Laju pertumbuhan ini juga meningkat dari Oktober 2025 yang tercatat 23,86 persen.

"Sementara itu, pada industri atau pindar (pinjaman daring), outstanding pembiayaan di November 2025 tumbuh 25,45 persen yoy dengan nominal Rp94,85 triliun," imbuhnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/1).

Pada saat bersamaan, tingkat risiko kredit macet di sektor pinjol secara agregat atau wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di posisi 4,33 persen per November 2025, naik dari bulan sebelumnya di posisi 2,7 persen.

Di sisi lain, utang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 1,09 persen yoy per November 2025 menjadi Rp506,8 triliun. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibanding Oktober yang mencatatkan pertumbuhan 0,68 persen dengan total pembiayaan sebesar Rp503,3 triliun.

"Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 8,99 persen yoy," ujar Agusman.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (nonperforming financing/NPF) gross turun menjadi 2,44 persen pada November 2025 dari sebelumnya 2,47 persen. Sedangkan NPF net naik jadi 0,85 persen dari 0,83 persen di bulan sebelumnya.

Lebih lanjut, gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan, yakni 10 kali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi skema pembayaran 'kecebong' (tadpole) pada pinjaman daring alias pinjol.

Skema tadpole pinjol adalah model cicilan di awal yang sangat besar lalu mengecil pada periode berikutnya.

Nama ini diambil dari kata 'tadpole' yang berarti kecebong, menggambarkan bentuk kepala besar, badan kecil, dan ekor meruncing, serta hadir dalam berbagai variasi.

"Untuk melindungi konsumen atas praktik pendanaan tidak sehat, OJK telah membatasi praktik skema pembayaran tadpole oleh Penyelenggara Pindar," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12).

Agusman mengatakan praktik skema pembayaran tadpole hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat. Pertama, mematuhi ketentuan batasan manfaat ekonomi yang berlaku.

Kedua, memenuhi aspek transparansi, yaitu menyampaikan informasi secara lengkap kepada penerima dana maupun pemberi dana untuk memastikan para pihak telah memahami dan menyepakati skema pembayaran angsuran dengan jumlah yang besar pada periode awal (front-loaded installments/tadpole).

Ketiga, memenuhi kualitas pendanaan tingkat wanprestasi TWP90 kurang dari 5 persen.

"OJK telah menerapkan langkah mitigasi dengan menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi serta mewajibkan penyelenggara pindar melakukan penilaian kelayakan kredit secara memadai, termasuk memperhatikan repayment capacity, debt to income ratio, dan eksposur pendanaan penerima dana di penyelenggara lain. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendorong praktik usaha pindar yang lebih sehat, berkelanjutan, serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen," ujar Agusman.

Melansir detikfinance, salah satu pola yang kerap muncul dalam skema tadpole adalah cicilan awal mencapai hingga 70 persen dari total pinjaman.

Kemudian angsuran berikutnya turun signifikan. Dalam sejumlah kasus, pembayaran awal dijadwalkan tidak tetap dan berdekatan, sehingga peminjam dituntut menyiapkan dana dengan sangat cermat.

Bagi peminjam jangka pendek untuk kebutuhan mendesak, cicilan awal yang besar kerap menjadi tekanan, memaksa penyesuaian keuangan lebih berat dari perkiraan dan meningkatkan risiko tersendat pada cicilan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pinjaman daring (pindar) diprediksi menghadapi tantangan besar pada 2026 seiring meningkatnya risiko gagal bayar, yang tecermin dari lonjakan rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjamanonline[pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepadaBisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan itu, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti databorroweryang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.

Menurut Heri, cara-cara tersebut bisa membuat outstanding pembiayaan tumbuh beriringan dengan terjaganya TWP90. Pasalnya, selama ini banyak platform yang hanya mengejar volume outstanding daripada kualitas.

“Kolaborasi dengan OJK dan gunakan AI presisi penting, tapi perlu transparansi dan literasi borrower. Jadi, prioritaskan sustainability,” kata dia.

Lebih lanjut, dia membeberkan inovasi paling strategis yang kini bisa dilakukan pindar adalah mengimplementasikan artificial intelligence (AI) dan credit scoring, dengan menggunakan data alternatif seperti media sosial atau transaksi digital.

“Tapi karena implementasi di Indonesia sering setengah hati, risikonya privasi data bocor atau bias algoritma yang malah diskriminasi borrower. Mitigasi risiko lewat machine learning bagus, tapi kalau tak diimbangi regulasi ketat, ini cuma gimmick,” bebernya.

Lebih jauh, Heru menilai pendorong utama untuk pertumbuhan industri pindar 2026 adalah pembiayaan UMKM dan penguatan regulasi. Di satu sisi, dia turut mengingatkan bahayanya pinjol ilegal yang masih merajalela dan ekonomi global lesu bisa menghambat ekspansi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis bahwa industri pinjaman daring alias pindar pada 2026 masih akan mencatat pertumbuhan positif.

Optimistis itu didasarkan pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru yakni per Oktober 2025, yang mencatatkan outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp92,92 triliun, tumbuh 23,86% year on year (YoY). Kemudian, TWP90 terjaga di level 2,76%.

Sebab demikian, Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengeklaim angka itu menunjukkan bahwa industri terus berkembang secara sehat dan tetap relevan dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat.

“Dengan tren ini, AFPI optimis bahwa pada 2026 industri masih akan mencatat pertumbuhan positif, terutama didorong pembiayaan produktif dan UMKM, seiring penguatan regulasi dan peningkatan kualitas penyaluran,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Meski begitu, Entjik tidak menampik industri pindar masih harus menghadapi tantangan utama, seperti menekan angka gagal bayar (galbay), termasuk dari galbay yang tidak bertanggung jawab.

“Serta memperkuat pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap industri resmi,” bebernya.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai CEO DanaRupiah ini mengingatkan agar pertumbuhan penyaluran harus berjalan seiring dengan kualitasnya.

AFPI, katanya, mendorong para penyelenggara pindar untuk mengedukasi literasi keuangan kepada para peminjam (borrower) dan memperketat penilaian kredit alias credit scoring.

“Selain itu, dalam memperkuat kinerja industri pada tahun 2026, Rakernas AFPI yang diadakan pada 9 Desember 2025 menetapkan tiga pilar utama penguatan industri, yaitu kolaborasi, disiplin kepatuhan, dan konsistensi penerapan standar yang tinggi di seluruh anggota,” ungkap Entjik.

Dia merincikan, kolaborasi dilakukan dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk memberantas pinjol ilegal dan kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan kualitas penyaluran.

Kemudian, disiplin kepatuhan dilakukan supaya seluruh penyelenggara mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk tentang batas manfaat ekonomi sesuai arahan OJK, praktik penagihan yang beretika, dan transparansi produk.

Adapun, konsistensi standar tinggi dijalankan dalam penerapan teknologi credit scoring, mitigasi risiko, dan literasi keuangan kepada masyarakat agar peminjam mengambil pinjaman secara bijak.

“Dengan pendekatan ini, AFPI percaya industri pindar dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan outstanding pembiayaan dan stabilitas TWP90, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pembiayaan digital yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” pungkas Entjik.