Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis daftar terbaru penyelenggaraan pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) legal dan berizin per Mei 2026.

Hingga kini, tercatat ada 94 perusahaan fintech lending yang resmi beroperasi dan berada di bawah pengawasan OJK. Dengan itu, masyarakat diimbau untuk memastikan legalitas platform sebelum mengajukan pinjaman.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK (RDK OJK) April 2026, diketahui bahwa total outstanding pembiayaan industri pindar per kuartal I/2026 mencapai Rp101,03 triliun. Angka ini tumbuh 26,25% (year on year/YoY).

Outstanding pembiayaan adalah jumlah pinjaman yang masih berjalan atau belum dilunasi oleh semua peminjam pinjol, disebut juga sebagai total piutang yang masih aktif atau belum terbayar. Outstanding pembiayaan mencakup pokok pinjaman, bunga yang belum diakui (unearned interest income), hingga biaya-biaya lainnya.

Sementara itu, tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri pinjol adalah 4,52%. Artinya, dari semua pinjaman yang disalurkan, ada 4,52% di antaranya yang termasuk kredit macet.

Agusman turut menyebut bahwa hingga Maret 2026, OJK telah memberikan sanksi administratif kepada 31 perusahaan pinjol. Pengenaan sanksi dilakukan dalam rangka penegakan kepatuhan dan integritas industri.

P2P lending atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

Masyarakat perlu memastikan agar pengajuan pinjaman hanya dilakukan di perusahaan pinjol resmi atau legal. Perusahaan resmi diawasi oleh OJK dan beroperasi sesuai ketentuan, juga mengikuti berbagai kaidah dan pedoman dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Berikut Daftar 94 Pinjol Legal OJK:

1. PT Pasar Dana Pinjaman – Danamas
2. PT Amartha Mikro Fintek – Amartha
3. PT Indo Fin Tek – Dompet Kilat
4. PT Creative Mobile Adventure – Boost
5. PT Toko Modal Mitra Usaha – Tokomodal
6. PT Mitrausaha Indonesia Grup – Modalku
7. PT Pendanaan Teknologi Nusa – KTA Kilat
8. PT Kredit Pintar Indonesia – Kredit Pintar
9. PT Oriente Mas Sejahtera – Finmas
10. PT Aman Cermat Cepat – KlikA2C
11. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia – Akseleran
12. PT Ammana Fintek Syariah – Ammana
13. PT Dana Pinjaman Inklusif – PinjamanGo
14. PT Lunaria Annua Teknologi – KoinP2P
15. PT Pohon Dana Indonesia – Pohondana
16. PT Mekar Investama Teknologi – Mekar
17. PT Pembiayaan Digital Indonesia – AdaKami
18. PT Esta Kapital Fintek – Esta Kapital
19. PT Tri Digi Fin – KreditPro
20. PT Fintegra Homido Indonesia – FINTAG
21. PT Kredit Utama Fintech Indonesia – RupiahCepat
22. PT Mediator Komunitas Indonesia – Crowdo
23. PT Artha Dana Teknologi – Indodana
24. PT Julo Teknologi Finansial – JULO
25. PT Progo Puncak Group – Pinjamin
26. PT Layanan Keuangan Berbagi – DanaRupiah
27. PT Indonusa Bara Sejahtera – OVO Finansial
28. PT Finansial Integrasi Teknologi – PinjamModal
29. PT Alami Fintek Sharia – Alami
30. PT Simplefi Teknologi Indonesia – Awan Tunai
31. PT Dana Kini Indonesia – Danakini
32. PT Abadi Sejahtera Finansindo – Singa
33. PT Intekno Raya – Danamerdeka
34. PT Indonesia Fintopia Technology – Easycash
35. PT Kuaikuai Tech Indonesia – PinjamYuk
36. PT Rezeki Bersama Teknologi – FinPlus
37. PT Uangme Fintek Indonesia – Uangme
38. PT Stanford Teknologi Indonesia – PinjamDuit
39. PT Dana Syariah Indonesia – Dana Syariah
40. PT Berdayakan Usaha Indonesia – BATUMBU
41. PT Artha Permata Makmur – Cashcepat
42. PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat – KlikUMKM
43. PT Kredit Plus Teknologi – Pinjam Gampang
44. PT Cicil Solusi Mitra Teknologi – Cicil
45. PT Lumbung Dana Indonesia – Lumbungdana
46. PT Inovasi Terdepan Nusantara – 360 Kredi
47. PT Kreditku Teknologi Indonesia – Kredinesi
48. PT Pinduit Teknologi Indonesia – Pintek
49. PT Modal Rakyat Indonesia – Modal Rakyat
50. PT Anugerah Digital Indonesia – Solusiku
51. PT Idana Solusi Sejahtera – Cairin
52. PT Trust Teknologi Finansial – TrustiQ
53. PT Harapan Fintech Indonesia – Klik Kami
54. PT Duha Madani Syariah – Duha Syariah
55. PT Sol Mitra Fintec – Invoila
56. PT Satustop Finansial Solusi – Sanders One Stop Solution
57. PT Dana Bagus Indonesia – DanaBagus
58. PT Teknologi Merlin Sejahtera – UKU
59. PT Fintek Digital Indonesia – Kredito
60. PT Info Tekno Siaga – AdaPundi
61. PT Lentera Dana Nusantara – Lentera Dana Nusantara
62. PT Solusi Teknologi Finansial – Modal Nasional
63. PT Komunal Finansial Indonesia – Komunal
64. PT Cerita Teknologi Indonesia – Restock.ID
65. PT Grha Dana Bersama – Avantee
66. PT Gradana Teknoruci Indonesia – Gradana
67. PT Inclusive Finance Group – Danacita
68. PT IKI Karunia Indonesia – IKI Modal
69. PT Finansia Aira Teknologi – Ivoji
70. PT Bursa Akselerasi Indonesia – Indofund.id
71. PT LinkAja Modalin Nusantara – iGrow
72. PT Adiwisista Finansial Teknologi – Danai.id
73. PT Fidac Inovasi Teknologi – DUMI
74. PT Lampung Berkah Finansial Teknologi – LAHAN SIKAM
75. PT Qazwa Mitra Hasanah – qazwa.id
76. PT KrediFazz Digital Indonesia – KrediFazz
77. PT Doeku Peduli Indonesia – Doeku
78. PT Aktivaku Investama Teknologi – Aktivaku
79. PT Mulia Inovasi Digital – Danain
80. PT Indosaku Digital Teknologi – Indosaku
81. PT Fintech Bina Bangsa – EDUFUND
82. PT Kreasi Anak Indonesia – Gandeng Tangan
83. PT Piranti Alphabet Perkasa – PAPITUPI Syariah
84. PT Smartec Teknologi Indonesia – Bantu Saku
85. PT Digital Micro Indonesia – Danabijak
86. PT Solid Fintek Indonesia – AdaModal
87. PT Sejahtera Sama Kita – Samakita
88. PT Kawan Cicil Teknologi Utama – KawanCicil
89. PT Klikcair Magga Jaya – KlikCair
90. PT Ethis Fintek Indonesia – ETHIS
91. PT Sahabat Mikro Fintek – SAMIR
92. PT Plus Ultra Abadi – UATAS
93. PT Pintar Inovasi Digital – Asetku
94. PT Mapan Global Reksa – Findaya

Ada paradoks yang menarik di tengah pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) di Indonesia. Di satu sisi, industri mencatat 25,5 juta penerima pinjaman aktif per Agustus 2025, dengan outstanding mencapai Rp101,03 triliun per Maret 2026, tumbuh 26,25% (yoy). Di sisi lain, survei terhadap penggunanya menunjukkan masih ada hambatan psikologis yang perlu diatasi, terutama seputar persepsi biaya dan tenor pembayaran.

Kondisi menunjukkan, bahwa permasalahan di industri ini tidak selalu tentang produk, tetapi tentang bagaimana informasi terkait biaya dan risiko dipahami oleh konsumennya sendiri. Di titik ini, isu transparansi berubah menjadi isu tata kelola.

Kepercayaan yang Belum Selesai Dibangun

Laporan riset yang diterbitkan Katadata Insight Center (KIC) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Maret 2026 menemukan dua hambatan utama yang dialami pengguna pindar: 45% responden UMKM yang menggunakan platform pindar untuk pendanaan usaha merasa tenor pembayaran terlalu pendek sehingga cicilan terasa berat, dan 39,5% mengeluhkan bunga atau biaya layanan yang dirasa cukup tinggi.

Menariknya, kedua hambatan tersebut bukan sepenuhnya berbicara tentang harga, melainkan soal bagaimana informasi tersebut dipersepsikan sebelum konsumen mengambil keputusan.

Skor kepuasan pengguna pindar justru sangat tinggi. Customer Satisfaction (CSAT) mencapai 82,9%, dan niat untuk menggunakan kembali mencapai 78,3%. Artinya, mereka yang sudah menggunakan merasa puas. Hal yang menjadi masalah adalah calon pengguna baru yang urung, karena persepsi yang belum terbentuk dengan baik.

Kesenjangan antara persepsi dan realita ini adalah temuan penting. Hal ini memberi sinyal bahwa tantangan terbesar industri bukan lagi soal produk atau teknologi, melainkan transparansi. Transparansi ini menyangkut informasi biaya, tenor, dan risiko yang dikomunikasikan kepada konsumen sebelum mereka mengambil keputusan.

Transparansi Bukan Sekadar Kewajiban

Dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), pilar governance tidak jarang direduksi menjadi soal kepatuhan regulasi dan pelaporan keuangan. Padahal, governance yang substantif mencakup sesuatu yang lebih mendasar: bagaimana sebuah institusi memperlakukan pihak yang bergantung kepada mereka, salah satunya adalah konsumen.

Transparansi biaya layanan adalah salah satu wujud paling konkret dari governance yang berpihak pada konsumen. Ketika sebuah platform pinjaman menyajikan informasi biaya dengan cara sederhana, jelas, mudah dipahami, dan tidak bersembunyi di balik klausul panjang atau angka persentase yang membingungkan, artinya mereka sedang membangun kepercayaan publik sepenuhnya.

Komitmen yang disampaikan asosiasi industri untuk memperkuat transparansi, tata kelola, serta literasi keuangan, agar pertumbuhan industri berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab patut dicatat bukan hanya sebagai langkah perlindungan konsumen, tetapi juga tindakan governance proaktif. Ini penting, karena industri tidak hanya bisa bersandar pada pendekatan compliance semata, melainkan karena kesadaran bahwa pertumbuhan industri perlu direncanakan agar berkelanjutan, dan konsumen adalah aset jangka panjang bagi industri ini.

Ketika Governance Bertemu Inklusi

Mengapa hal ini penting? Karena industri pindar tidak hanya melayani segmen konsumen biasa. Industri ini melayani jutaan pelaku UMKM dan rumah tangga yang selama ini tidak terjangkau akses perbankan konvensional karena keterbatasan riwayat kredit, tidak memenuhi syarat dokumen, hingga tidak punya agunan.

Laporan yang sama mencatat bahwa 64% responden UMKM yang tidak menggunakan pinjaman bank menyebut bahwa proses pengajuan yang terlalu rumit menjadi alasan utama mereka tidak menggunakan perbankan untuk akses permodalan. Ini adalah segmen yang tidak punya pilihan banyak dan kemudian menemukan pindar sebagai jalan keluar. Pengalaman pertama mereka dengan layanan keuangan ini akan sangat menentukan apakah mereka akan terus masuk ke ekosistem pembiayaan atau mundur.

Di sinilah transparansi biaya tidak hanya menjadi isu teknis, namun juga menjadi isu inklusi. Informasi yang disajikan dengan jelas memungkinkan konsumen membuat keputusan matang yang didasari informasi yang cukup. Inklusi keuangan yang bermartabat bukan hanya soal akses, tetapi soal kemampuan untuk memahami apa yang sedang diakses.

Relevansi bagi Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Dalam agenda pembangunan berkelanjutan, transparansi industri pindar berkaitan erat dengan upaya memperluas akses keuangan yang aman dan terpercaya bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit terjangkau layanan keuangan formal.

Akses keuangan yang baik berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, tujuan tersebut tidak akan tercapai jika hanya dengan memperbanyak jumlah platform atau memperluas jangkauan jaringan. Hal yang lebih penting adalah membangun ekosistem keuangan digital yang terpercaya, di mana kepercayaan tersebut bisa tumbuh jika konsumen telah benar-benar memahami biaya, kewajiban, dan risiko yang mereka ambil.

Angka multiplier ekonomi dalam laporan KIC bersama AFPI memperkuat urgensi ini. Setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan kepada UMKM pengguna pindar berkontribusi Rp6 terhadap perekonomian nasional. Pada konteks outstanding pinjaman pindar yang kini telah tembus Rp100 triliun, hambatan kepercayaan yang menahan calon konsumen tentunya bukan hanya masalah bisnis, tetapi masalah bagi potensi ekonomi yang harusnya berputar di masyarakat.

Transparansi adalah Fondasi Keberlanjutan Industri

Transparansi biaya adalah contoh di mana pilihan yang strategis secara bisnis juga merupakan pilihan yang benar secara etis. Industri pindar yang secara sukarela menyederhanakan penyajian informasi biaya tidak hanya memperluas basis penggunanya, tetapi juga membangun standar governance yang akan menjadi pembeda jika diterapkan secara konsisten.

Regulator, pemerintah, dan juga pemangku kepentingan lainnya kini punya momentum untuk memperkuat ekosistem ini. Bukan hanya dengan regulasi yang semakin ketat, melainkan dengan mendorong dan mengapresiasi inisiatif industri yang bergerak melampaui kepatuhan minimum.

Pada akhirnya, kepercayaan konsumen adalah hal yang utama bagi inklusi keuangan, dan transparansi adalah jalannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pendanaan industri pendanaan daring (pindar) yang berasal dari lender luar negeri meningkat 18,28% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp14,06 triliun pada Maret 2026. Kenaikan tersebut mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap industri fintech lending nasional masih terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan pertumbuhan pendanaan tersebut ditopang perkembangan industri serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko di sektor pindar.

“Outstanding pendanaan industri pindar yang berasal dari lender luar negeri pada Maret 2026 meningkat 18,28% yoy menjadi sebesar Rp14,06 triliun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan lender luar negeri terhadap industri pindar masih terjaga, antara lain didukung oleh pertumbuhan industri, serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko,” ujarnya dalam lembar jawaban tertulis, Rabu (20/5/2026).

Agusman menilai, untuk menjaga arus pendanaan asing tetap stabil, pelaku industri perlu memperkuat kualitas pembiayaan dan meningkatkan transparansi kepada para lender.

Selain itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor global.

“Untuk menjaga kepercayaan lender luar negeri tersebut, industri pindar perlu terus memperkuat kualitas pendanaan, menjaga transparansi kepada lender, serta meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen,” katanya.

OJK mencatat per Maret 2026, industri fintech lending membukukan laba setelah pajak sebesar Rp680 miliar. Capaian tersebut didorong pertumbuhan outstanding pembiayaan serta kemampuan pelaku industri menjaga kualitas portofolio pembiayaan di tengah tekanan global.

“Pada Maret 2026, industri pindar mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp0,68 triliun, yang didorong antara lain oleh pertumbuhan outstanding pembiayaan serta kemampuan dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan,” ujar Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan produktif industri pinjaman daring (pindar) pada Maret 2026 tumbuh 23,40% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan itu senilai Rp34,66 triliun.

Baginya, tren pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pembiayaan produktif terus berjalan, meskipun porsi outstanding pembiayaan produktif terhadap total outstanding pembiayaan industri pindar masih dalam proses peningkatan.

“Ke depan, optimalisasi porsi pembiayaan produktif terus didorong antara lain melalui penguatan kapasitas penyaluran dan peningkatan kualitas analisis kredit,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Dengan demikian, lanjutnya, porsi pembiayaan produktif dapat meningkat secara bertahap dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen.

Ke depan, OJK menilai industri pindar akan menghadapi tantangan antara lain perlunya penguatan mitigasi risiko kredit dan penguatan ketahanan terhadap dinamika perekonomian.

“Sehingga penyelenggara pindar perlu melakukan langkah-langkah penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan serta meningkatkan pelindungan konsumen,” tegas Agusman.

Di sisi lain, dia menilai penyelenggara pindar tentu tidak terlepas dari eksposur risiko keamanan siber. Untuk itu, pindar perlu terus memperkuat tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, serta keandalan sistem elektronik, termasuk kemampuan deteksi dan respons terhadap insiden siber.

“Sejalan dengan hal tersebut, saat ini sedang dilakukan penyusunan pedoman keamanan dan ketahanan siber bagi penyelenggara pindar yang diharapkan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan peningkatan keamanan siber secara berkelanjutan,” bebernya.

Untuk diketahui, OJK mencatat outstanding pembiayaan industri pindar pada kuartal I/2026 tumbuh 26,25% YoY menjadi Rp101,03 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) berada pada posisi 4,52%.

Kami melihat evaluasi dari regulator ini sebagai momentum bagi perusahaan untuk memperkuat pengawasan internal, penyempurnaan proses operasional

Jakarta (ANTARA) - PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku), perusahaan penyelenggara layanan jasa keuangan Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjaman daring (pindar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen.

Direktur Utama Indosaku Yulvina Napitupulu menyatakan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut atas evaluasi dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selain itu pihaknya menghormati keputusan dan akan menjalankan sanksi yang diberikan serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan dari OJK.

"Kami melihat evaluasi dari regulator ini sebagai momentum bagi perusahaan untuk memperkuat pengawasan internal, penyempurnaan proses operasional, serta peningkatan standar kepatuhan dalam seluruh aktivitas perusahaan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Perusahaan, tambahnya, telah mengambil langkah konkret sebagai bagian dari upaya pembenahan dan penguatan tata kelola, termasuk menghentikan kerja sama dengan vendor penagihan pihak ketiga PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN) setelah ditemukannya praktik yang tidak sejalan dengan standar etika dan prosedur perusahaan.

Terkait isu penagihan di wilayah Semarang, Jawa Tengah yang menjadi perhatian publik, Yulvina menyatakan, pihaknya telah merespons cepat dengan mendatangi pihak-pihak yang terdampak, salah satunya layanan publik Pemadam Kebakaran (Damkar) area Semarang.

Dia menegaskan perusahaan tengah menjalankan langkah perbaikan secara menyeluruh di seluruh lini operasional perusahaan, memperkuat perlindungan konsumen, serta memastikan layanan tetap dapat diandalkan oleh masyarakat.

Saat ini, lanjutnya, perusahaan tengah mengakselerasi sejumlah langkah perbaikan sistem internal, termasuk penyempurnaan prosedur penagihan, penguatan mekanisme pengawasan terhadap mitra kerja, serta peningkatan pelatihan dan evaluasi berkala terhadap pihak ketiga selaku tenaga penagihan.

Perusahaan juga akan memperkuat mekanisme pemantauan terhadap mitra penagihan melalui penempatan fungsi quality control (QC) internal pada proses operasional vendor sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan implementasi standar kepatuhan perusahaan.

Yulvina menyatakan operasional perusahaan tetap berjalan normal dan stabil, ke depan, perusahaan akan terus memperkuat implementasi tata kelola yang baik serta menghadirkan layanan keuangan digital yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif senilai Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/5), menjelaskan pelanggaran itu utamanya terjadi pada penagihan yang dilakukan melalui pihak ketiga.

OJK menegaskan penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan tidak mengalihkan maupun mengurangi tanggung jawab penyelenggara.

"Setiap penyelenggara wajib memastikan pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan kegiatan penagihan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus.

Selain denda administratif, OJK juga memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pendanaan dari lender luar negeri ke industri pinjaman daring alias pindar terus menunjukkan tren positif. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat outstanding pendanaan industri pindar yang berasal dari lender asing pada Maret 2026 mencapai Rp 14,06 triliun atau tumbuh 18,28% secara tahunan.

“Peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan lender luar negeri terhadap industri pindar masih terjaga,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Agusman dalam jawaban tertulis RDKB OJK Mei 2026, dikutip Jumat (8/5).

Agusman menyebut pertumbuhan industri, perbaikan tata kelola, hingga penguatan manajemen risiko menjadi faktor yang mendorong tetap masuknya pendanaan asing ke sektor tersebut.

Selain pertumbuhan pendanaan, industri pindar juga mencatatkan kinerja positif dari sisi profitabilitas. Pada Maret 2026, industri ini membukukan laba setelah pajak sebesar Rp 0,68 triliun.

“Kinerja ini didorong antara lain oleh pertumbuhan outstanding pembiayaan serta kemampuan dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan,” ujarnya.

Meski demikian, regulator mengingatkan industri pindar masih menghadapi sejumlah tantangan. Terutama, terkait mitigasi risiko kredit dan ketahanan terhadap dinamika ekonomi.

OJK Ingatkan Penyelenggara Pindar Perlu Perkuat Kualitas Pendanaan

Agusman menilai penyelenggara pindar perlu terus memperkuat kualitas pendanaan, menjaga transparansi kepada lender, serta meningkatkan tata kelola dan perlindungan konsumen agar pertumbuhan industri tetap berkelanjutan.

Di sisi lain, OJK mencatat saat ini outstanding pembiayaan produktif industri pindar pada Maret 2026 tumbuh 23,40% secara tahunan menjadi Rp 34,66 triliun. “Tren pertumbuhan ini menunjukkan pengembangan pembiayaan produktif terus berjalan meskipun porsi outstanding pembiayaan produktif terhadap total outstanding pembiayaan industri pindar masih dalam proses peningkatan,” ujar Agusman.

Ke depan, Agusman mengatakan optimalisasi porsi pembiayaan produktif terus didorong. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapasitas penyaluran dan peningkatan kualitas analisis kredit.

“Dengan begitu porsi pembiayaan produktif dapat meningkat secara bertahap dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan pendanaan macet industri pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) pada Maret 2026 didominasi oleh kelompok usia 19-34 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan porsi itu mencapai 48,65% dari total pendanaan macet yang ada.

Menurutnya, hal itu terjadi karena sejalan dengan meningkatnya aktivitas penggunaan pindar pada kelompok usia produktif.

“Sehingga eksposur risiko relatif lebih tinggi dan memerlukan penguatan penilaian kemampuan bayar,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, Kamis (7/5/2026).

Di sisi lain, Agusman turut membeberkan pendanaan macet didominasi oleh sektor konsumtif. Hal ini mengingat sangat bergantungnya pada pendapatan dan arus kas pribadi, sehingga lebih sensitif terhadap kemampuan bayar.

Adapun, pada Maret 2026, terdapat 16 penyelenggara pindar yang memiliki tingkat risiko kredit macet (TWP90) di atas 5%. OJK menekankan penyelenggara itu tidak serta merta harus menghentikan penyaluran pembiayaan.

“Namun, perlu lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk memperbaiki kualitas penyaluran dan manajemen risiko,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong penyelenggara pindar melakukan langkah perbaikan. Langkah itu mencakup penguatan penilaian kelayakan dan kemampuan bayar, peningkatan kualitas credit scoring, peningkatan efektivitas penagihan, dengan tetap menjaga pelindungan konsumen.

“OJK memproyeksikan TWP90 tetap dapat dikelola dalam batas yang terkendali seiring dengan penguatan manajemen risiko, tata kelola, dan penerapan prinsip kehati-hatianoleh Penyelenggara Pindar,” pungkas Agusman.

Sebagai informasi, OJK mencatat outstanding pembiayaan pindar pada kuartal I/2026 tumbuh 26,25% (year on year/YoY) menjadi Rp101,03 triliun. Sementara itu, TWP90-nya berada di posisi 4,52%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan utang pinjaman online (pinjol) atau pembiayaan financial technology peer to peer (P2P) lending masyarakat Indonesia mencapai lebih dari Rp 101 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 26 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

“Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Maret 2026 tumbuh 26,25 persen (yoy) dengan nominal sebesar Rp 101,03 triliun,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Mei 2026 yang digelar secara daring, Selasa (5/5/2026).

Agusman melaporkan tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 pada industri P2P lending pada Maret 2026 mencapai 4,52 persen. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan TWP90 pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,54 persen. Posisi TWP90 masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK, yakni 5 persen.

“Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 tercatat di posisi 4,52 persen,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Agusman juga menyampaikan data penyaluran pembiayaan pada industri pergadaian pada Maret 2026. Pertumbuhan industri pergadaian tercatat mencapai lebih dari 60 persen.

“Pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 60,27 persen (yoy) menjadi Rp 153,49 triliun,” ujarnya.

Ia menyebut pembiayaan terbesar industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp 127,90 triliun. Angka tersebut setara 83,33 persen dari total pembiayaan yang disalurkan oleh industri pergadaian.

Sementara itu, pembiayaan modal ventura pada Maret 2026 tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,95 persen (yoy) dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,57 triliun.

Secara umum, OJK mencatat di sektor PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 0,61 persen (yoy) pada Maret 2026 menjadi Rp 514,09 triliun. Hal itu, kata Agusman, didukung terutama oleh peningkatan pembiayaan modal kerja sebesar 6,15 persen (yoy).

Agusman menuturkan profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,83 persen dan NPF net sebesar 0,8 persen. Gearing ratio dari perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan sanksi kepada penyelenggara pindar PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) jika terbukti melanggar proses penagihan utang, menyusul kasus oknum debt collector yang melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam penagihan.

“OJK sedang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa.

Terkait kasus tersebut, OJK telah meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Menindaklanjuti hal tersebut, AFPI telah mencabut tanda daftar dan memutuskan pemberhentian PT TIN (penyedia jasa penagihan pihak ketiga) sebagai Anggota Pendukung (Member Associate) AFPI, yang efektif berlaku per 30 April 2026.

Selanjutnya, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menjelaskan bahwa otoritas telah mengeluarkan ketentuan yang spesifik terkait dengan tata cara penagihan oleh debt collector.

Dalam POJK 22 Tahun 2023, disebutkan bahwa waktu penagihan yang wajar adalah pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

POJK ini juga mengatur bahwa penagihan hanya dapat dilakukan kepada debitur, dan tidak kepada pihak lainnya, termasuk kepada kontak darurat maupun kantor yang diberikan oleh debitur.

OJK juga mewajibkan agar pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) bisa memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, ataupun tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen.

Dicky memastikan bahwa OJK melakukan verifikasi dan permintaan keterangan kepada PUJK serta petugas penagihan yang terlibat untuk memastikan ada/tidaknya indikasi pelanggaran terkait perilaku dalam penagihan.

Selain itu, OJK mewajibkan kepada PUJK untuk secara rutin melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban, yaitu memberikan pelatihan kepada petugas penagihan, baik petugas penagihan internal maupun petugas ahli daya (outsourcing), mengenai tata cara penagihan yang baik.

“Kami juga meminta agar PUJK senantiasa memonitor pengaduan yang terkait dengan petugas penagihan yang dilaporkan pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk memastikan penyelesaian pengaduan tersebut apabila terdapat pelanggaran,” kata Dicky.

Ia menambahkan bahwa otoritas juga memerintahkan kepada PUJK untuk senantiasa memperbaiki SOP atau kebijakan terkait proses penagihan.

“Kami juga bisa mengenakan sanksi berupa denda kepada yang terbukti bersalah dan mengirimkan peringatan tertulis kepada pengurus PUJK. Sanksi-sanksi ini dapat terakumulasi setelah proses pemeriksaan selesai dan terbukti adanya pelanggaran,” kata dia.

Selanjutnya, OJK senantiasa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap laporan tindakan kasar oleh petugas penagihan serta mendorong PUJK untuk memperketat pengawasan internal, khususnya memonitor aktivitas pihak ketiga yang bekerja untuk proses penagihan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pindar PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku), menyusul dugaan pelanggaran oleh oknum debt collector (DC) yang melaporkan kejadian kebakaran palsu atau "prank" kepada Damkar di Semarang.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemanggilan dan pertemuan OJK terhadap pinjaman daring (pindar) Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Senin (27/4) guna meminta penjelasan dan klarifikasi dari kedua belah pihak.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, otoritas juga akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan.

Kemudian, OJK meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya,” kata Agus.

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

“OJK akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera,” kata Agus.

Sebelumnya pada Kamis (23/4) sore, seorang pelaku yang diduga merupakan debt collector pindar memberikan laporan kejadian kebakaran palsu atau "prank" kepada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono menjelaskan, kronologi kejadian bahwa laporan masuk melalui call center Damkar adanya kebakaran di warung nasi goreng Mas Adi.

Menyusul laporan tersebut, petugas Damkar langsung menerjunkan dua unit mobil pemadam ke lokasi. Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ada kebakaran yang terjadi.

Setelah dilakukan penelusuran, pemilik warung menduga bahwa laporan tersebut merupakan ulah debt collector atau penagih utang yang hendak menekan dirinya.

"Kami konfirmasi ke pemilik warung. Dia menyebut laporan itu dibuat oleh debt collector pinjol untuk menakut-nakuti karena persoalan utang pinjaman online," kata Tantri .

Menurut dia, nominal utang pemilik warung pun tak banyak, yakni sekitar Rp2 juta yang merupakan utang pinjol sejak tahun 2020.

Damkar Kota Semarang pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku “prank" kepada kepolisian.

Pada Sabtu (25/4), pelaku akhirnya mendatangi Kantor Dinas Kebakaran Kota Semarang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Meski secara pribadi telah menerima permohonan maaf pelaku, Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang Ade Bhakti menekankan bahwa keputusan untuk mencabut atau melanjutkan laporan ada di tangan pimpinan institusi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai dinamika kasus yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan 97 platform pinjaman daring (pindar) atas dugaan kartel bunga pinjaman mencerminkan perlunya penguatan regulasi di sektor terkait.

Sebagaimana diketahui, putusan KPPU yang menjatuhkan denda senilai Rp755 miliar kepada 97 platform pindar menjadi perhatian kalangan legislatif dan pelaku industri.

“Seringkali di perekonomian kita itu hal-hal seperti ini terjadi karena kekosongan aturan atau kekosongan regulasi,” kata Adi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha mengatakan, saat ini proses revisi aturan tersebut masih berada pada tahap penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks itu, ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan KPPU, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran agar fungsi pengawasan persaingan usaha dapat berjalan lebih optimal.

Sementara, pelaku industri turut memberikan masukan terkait implementasi putusan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menyoroti pentingnya kejelasan metodologi dalam penetapan denda.

“Itu beraneka ragam denda yang dikenakan. Ada yang Rp100 miliar, ada yang Rp90 miliar, ada Rp47 miliar, Rp10 miliar per perusahaan. Tapi, kita enggak pernah dijelaskan, ini angkanya dari mana?” ujar Entjik.

Menurutnya, kejelasan dasar perhitungan denda diperlukan untuk memperkuat transparansi serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memahami putusan yang diambil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, KPPU memiliki kewenangan mengenakan denda paling banyak 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari total penjualan pelaku usaha selama periode pelanggaran.

Dalam putusan yang dibacakan pada 26 Maret lalu, variasi denda yang dikenakan kepada 97 platform pindar berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp102 miliar.

“Tetapi putusannya itu tidak ada (penjelasan sumber perhitungan) angkanya. Itu mungkin yang harus dijelaskan,” kata Entjik.

Ia juga menjelaskan bahwa pengaturan batas maksimum bunga pindar merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan melindungi konsumen dari praktik pinjaman yang merugikan, termasuk pinjaman online ilegal.

Kebijakan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri, khususnya di sektor jasa keuangan digital yang memiliki tingkat regulasi tinggi.

“Dalam sektor seperti jasa keuangan, terutama digital financial yang highly regulated, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan tujuan kebijakan, mencerminkan realitas market dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” terangnya.

Di sisi lain, OJK menyatakan mencermati dan menghormati putusan yang diterbitkan KPPU, serta akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan industri.

“OJK terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri serta memastikan setiap penyelenggara LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Dengan demikian, lanjutnya, stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Perbankan nasional didorong memperluas akses pembiayaan melalui kolaborasi dengan platform peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar) khususnya segmen yang belum terlayani secara optimal.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan standar kemitraan yang sesuai tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat.

Ketua Bidang Pengembangan Produk Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan, kolaborasi ini memungkinkan bank menjangkau nasabah baru dengan lebih cepat dan efisien, tanpa harus membangun seluruh infrastruktur dari awal.

(Shutterstock/Melimey) Ilustrasi pinjaman online, pinjol. Pinjol resmi OJK Februari 2026. Pinjol OJK Februari 2026. Pinjol resmi Februari 2026. Pinjol OJK terbaru.

“Ada keunggulan dari P2P lending yang bisa dikombinasikan dengan kemampuan bank supaya bank bisa memberikan pembiayaan produktif. Dengan menggunakan kemampuan P2P lending, bank bisa leverage dan perluas aksesnya,” ujar dia dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Menurut perempuan yang karib disapa Dhany tersebut, P2P lending dapat lebih mudah menjangkau segmen mikro atau ultramikro yang acapkali kesulitan mengakses pembiayaan dari bank.

“Ada bank sukses dengan bisnisnya di segmen mikro atau ultramikro. Tapi selalu langkah tersebut membutuhkan biaya yang lebih mahal dan human capital yang lebih besar,” kata Dhany.

Dari perspektif perbankan, Dhany menyebut, kerja sama ini juga membuka peluang diversifikasi portofolio, penguatan ekosistem, hingga pembagian risiko.

“Setiap bank memiliki risk appetite dan pendekatan bisnis yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan standar kemitraan yang jelas sebagai acuan bersama,” imbuh dia.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Standar tersebut menjadi fondasi agar kolaborasi berjalan sehat dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, standar tersebut mencakup tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan risiko yang kuat.

Oleh karena itu, asosiasi industri perlu berperan dalam merumuskan standar kemitraan untuk menjaga stabilitas ekosistem.

“Bank menyimpan dana masyarakat. Reputation is number one. Jika bank terekspos risiko, hal itu akan berdampak ke reputasi bank,” kata dia.

Berdasarkan data White Paper Perbanas dan Aftech, rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Pada periode 2024–2025, rasio kredit Indonesia tercatat sekitar 36,4 persen, jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 74,46 persen.

Dhany menilai kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang ekspansi pembiayaan formal, terutama bagi segmen underbanked dan pelaku usaha skala kecil yang belum sepenuhnya terlayani bank.

Di sisi lain, industri P2P lending mencatat pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 34 persen pada periode 2019–2024.

“Bank memiliki kekuatan dari sisi permodalan dan biaya dana yang lebih rendah. Sementara P2P lending unggul dalam kecepatan proses, teknologi underwriting digital, serta pemanfaatan data alternatif. Ini kombinasi yang saling melengkapi,” kata Dhany.

Dalam paparannya, Dhany menyebut model kolaborasi bank dan P2P lending kini semakin berkembang, seperti joint financing, channeling, hingga banking-as-a-service.

Dari sisi produk, kolaborasi juga mencakup white label lending dan ecosystem lending, seperti pembiayaan invoice, supply chain financing, BNPL, dan payday loan.

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Menurut dia, variasi model tersebut memungkinkan bank tetap berada dalam kerangka kehati-hatian, sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan proses lebih cepat dan fleksibel.

Namun, ia menyampaikan pertumbuhan tidak boleh mengorbankan kualitas.

“Elemen paling krusial dalam kolaborasi ini adalah manajemen risiko. Tanpa penyelarasan risk appetite, komunikasi terbuka, dan review kualitas portofolio yang disiplin, kolaborasi bisa menjadi sumber risiko baru,” ungkap dia.

Data dalam white paper menunjukkan, porsi outstanding kredit bank yang disalurkan melalui P2P lending meningkat signifikan dari sekitar 0,05 persen dari total keseluruhan kredit bank melalui berbagai saluran pada Januari 2021 menjadi sekitar 1,30 persen pada April 2025.

“Kalau dijalankan dengan tata kelola yang kuat, kolaborasi ini bisa menjadi akselerator inklusi keuangan sekaligus tetap menjaga kualitas aset perbankan,” tutup Dhany.