KOMPAS.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif kepada puluhan pelaku industri pembiayaan, modal ventura, dan fintech lending sepanjang Mei 2026.

Sanksi tersebut diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan atau multifinance.

OJK juga memberi sanksi kepada 18 perusahaan modal ventura dan 19 penyelenggara fintech peer to peer lending.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, sanksi juga diberikan kepada sejumlah pelaku jasa keuangan lain.

"OJK juga mengenakan sanksi administratif kepada lima perusahaan pergadaian, satu lembaga keuangan mikro, dan dua lembaga keuangan khusus," ucap Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Agusman mengatakan, sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran terhadap Peraturan OJK atau POJK yang berlaku.

Sanksi juga diberikan berdasarkan hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Secara rinci, pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 105 sanksi denda dan 189 sanksi peringatan tertulis," ujarnya.

OJK menyatakan penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut bertujuan mendorong pelaku industri pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya meningkatkan tata kelola.

OJK juga ingin pelaku industri memperkuat prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan langkah tersebut, industri diharapkan dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi lebih optimal.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "OJK Beri Sanksi kepada 49 Multifinance dan 19 Fintech Lending pada Mei 2026", Klik untuk baca: https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-beri-sanksi-kepada-49-multifinance-dan-19-fintech-lending-pada-mei-2026.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan bahwa penagihan pinjaman dan pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus dilakukan dengan cara-cara yang legal alias yang sudah diatur secara ketat. Peringatan itu dilayangkan setelah adanya laporan praktik penagihan ke kontak darurat atau kantor dari para peminjam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menegaskan bahwa cara penagihan, termasuk waktu penagihan, layanan keuangan telah diatur secara spesifik melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Dalam ketentuan ini, waktu penagihan yang wajar adalah pukul 08.00 pagi sampai dengan 08.00 malam, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu,” ujarnya mengutip Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023 dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 OJK secara daring, Selasa (5/5/2026).

POJK itu, lanjutnya, juga mengatur bahwa penagihan hanya dapat dilakukan kepada debitur atau peminjam dan tidak kepada pihak lainnya, termasuk kepada kontak darurat maupun kantor yang diberikan oleh debitur.

Dia menekankan bahwa OJK mewajibkan agar para PUJK dapat memastikan bahwa penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman dan kekerasan. Penagihan dengan tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen pun dilarang.

Kemudian, dia mengatakan bahwa OJK terus melakukan empat langkah untuk menegakkan hukum guna melindungi konsumen pada saat dilakukan penagihan.

Pertama, OJK dikatakan melakukan verifikasi serta permintaan keterangan kepada PUJK dan petugas penagihan yang terlibat untuk memastikan keberadaan indikasi pelanggaran terkait perilaku dalam penagihan.

Kedua, OJK mewajibkan para PUJK untuk secara rutin memberikan pelatihan kepada petugas penagihan, baik petugas penagihan internal maupun petugas alih daya aliasoutsourcing, dalam tata cara penagihan yang baik. Hal tersebut memang merupakan kewajiban bagi para PUJK.

“Kami juga meminta agar PUJK senantiasa memonitor pengaduan yang terkait dengan petugas penagihan yang dilaporkan pada APPK [Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen] untuk memastikan penyelesaian pengaduan tersebut apabila terdapat pelanggaran,” jelas Dicky.

Ketiga, dia menyampaikan bahwa pihaknya memerintahkan para PUJK untuk terus memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) atau kebijakan penagihan mereka.

Apabila ada PUJK yang terbukti bersalah, dia menyebut bahwa OJK dapat mengenakan sanksi berupa denda dan mengirimkan peringatan tertulis kepada pengurus PUJK. Sanksi-sanksi tersebut, kata Dicky, dapat menjadi terakumulasi ketika proses pemeriksaan telah selesai dan terbukti terdapat pelanggaran.

Keempat, dia menyebut bahwa OJK senantiasa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut habis setiap laporan tindakan kasar oleh petugas penagihan. Otoritas pun mendorong para PUJK untuk memperketat pengawasan internal mereka, terutama dalam memantau aktivitas pihak ketiga yang bekerja untuk para PUJK dalam melakukan penagihan.

Dalam kesempatan yang sama, Dicky melaporkan bahwa OJK telah memberikan puluhan sanksi kepada pihak yang menagih pelanggan tidak sesuai dengan aturan.

“Sejak tahun 2024 sampai dengan 2026, OJK telah mengenakan 63 sanksi administratif kepada 58 PUJK, apabila PUJK ataupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUJK terbukti melakukan kegiatan penagihan kepada konsumen yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tutupnya. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol di industri multifinance per Maret 2026 ini mencapai Rp101,03 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 26,25%.

Jika dibandingkan secara bulanan ataumonth-to-month(MtM),outstandingpembiayaan naik sebesar 0,34% dari Rp100,69 triliun. Sementara itu,tingkat wanprestasi 90 hari(TWP90) secara agregat berada di posisi 4,52%.

Lebih lanjut, terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, Agusman memaparkan bahwa terdapat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar. Selain itu, 11 dari 94 penyelenggara pindar juga belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal istor oleh pemegang saham existing mencariinvestor strategistdan atau merger,” jelas Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia juga menambahkan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 66 perusahaan pembiayaan, 11 perusahaan modal ventura, dan 15 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Lebih lanjut,Agusman menyampaikan bahwa pada tanggal 2 April 2026, OJK juga telah menegakkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit laporan keuangan tahunan audited atau LKTA tahun 2024 PT. Dana Syariah Indonesia. Sanksi ini diberikan karena belum menerapkan 12 standar audit secara memadai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf C POJK nomor 9 tahun 2023.

Meski mencatatkan pertumbuhan, risiko kredit di industri pindar diprediksi menghadapi tantangan besar pada tahun ini. Hal ini tercermin dari rasio TWP90 yang melonjak sehingga berpotensi mendorong risiko gagal bayar ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjamanonline[pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan itu, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti data borrower yang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan sanksi kepada penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) apabila terbukti ada pelanggaran yang terjadi dalam prosedur penagihan piutang oleh debt collector (DC).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya sudah memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah.

“Saat ini OJK sedang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dikatakan Kiki, sapaan akrabnya, OJK telah meminta AFPI dan komite etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

“Menindaklanjuti hal tersebut, AFPI telah mencabut tanda daftar dan memutuskanpemberhentian PT Teknologi Internasional Nusantara [TIN] selaku penyedia jasa penagihan pihak ketiga sebagai anggota pendukung AFPI yang efektif berlaku per tanggal 30 April lalu,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, OJK telah meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan olehIndosaku.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Bagi AFPI, PT TIN telah melanggar peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Di samping itu, AFPI juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada ratusan pelaku pasar modal sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat disiplin dan integritas di pasar saham.

OJK mencatat total denda mencapai Rp96,33 miliar kepada 233 pihak hingga 31 Maret 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, penegakan hukum menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian di pasar modal.

“Untuk menghadirkan kepastian hukum, OJK sudah melakukan pengenaan sanksi administratif selama tahun ini sampai 31 Maret 2026 dengan total denda mencapai angka Rp 96,33 miliar kepada tidak kurang dari 233 pihak,” kata Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, sebagian sanksi terkait dengan kasus manipulasi pasar yang menjadi perhatian investor. "Termasuk penanganan kasus yang terkait langsung dengan kondisi manipulasi pasar, yang sering menjadi perhatian sebagian pihak, ini bahkan angkanya sebesar Rp 29,3 miliar,” kata Hasan.

Hasan mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat market conduct sekaligus memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

“Pada akhirnya kami berharap memulihkan kepercayaan di pasar modal kita, terutama dari foreign investor,” kata Hasan.

Selain penegakan hukum, OJK bersama self regulatory organization juga menjalankan delapan inisiatif reformasi integritas pasar modal.

Empat di antaranya telah diselesaikan, meliputi ketentuan kepemilikan saham di atas 1 persen, perluasan klasifikasi investor, peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen, serta penerapan mekanisme high shareholding concentration.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada PT Bank Neo Commerce Tbk terkait pelanggaran aturan pasar modal.

Sanksi muncul setelah OJK melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menyebut keputusan diambil setelah mempertimbangkan berbagai temuan selama proses pengawasan.

"OJK menetapkan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan level I kepada PT Bank Neo Commerce Tbk," ujar dia dalam pengumuman resmi, Jumat (27/3/2026).

OJK menyatakan Bank Neo Commerce melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

"Karena tidak melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu satu tahun sejak memperoleh surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dari OJK," imbuh dia.

Pembatalan surat tanda terdaftar membuat Bank Neo Commerce tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

Emiten dengan kode saham BBYB juga diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK. Kewajiban tersebut mencakup pungutan pembayaran atau sanksi administratif berupa denda yang belum diselesaikan saat masih terdaftar.

Data OJK menunjukkan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek merupakan individu atau lembaga yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas. Tugasnya memasarkan produk dan layanan perantara jual beli efek seperti saham dan obligasi kepada nasabah.

Peran tersebut sebatas sebagai agen pemasaran resmi. Eksekusi transaksi jual beli efek tetap dilakukan oleh perusahaan sekuritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mempercepat proses penindakan kasus yang menyangkut pelanggaran pasar modal seperti aktivitas goreng saham dan sebagainya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengakui bahwa dengan melihat perkembangan kasus PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) yang ditindak OJK tahun ini, memang terdapat keterlambatan penindakan regulator.

"Kami akui kalau kemarin ada keterlambatan tindakan, kan kelihatan itu, REAL misalnya tahun berapa selesai pemeriksaan dan kami berikan sanksi sekarang. Ke depan, ini siklusnya kami percepat. Mobilisasi resources OJK kami juga dapat tawaran dibantu sektor lainnya supaya pipeline [kasus yang sedang diperiksa] tadi bisa dikenakan sanksi secara terukur [jika terbukti]," kata Hasan beberapa waktu lalu.

Pada Februari 2026, OJK mengumumkan telah mengenakan sanksi kepada REAL berupa denda sebesar Rp925 juta. OJK juga mengenakan denda Rp240 juta kepada Direktur Utama REAL periode 2024, Aulia Firdaus. Selain itu, Otoritas juga menetapkan sanksi administratif kepada sejumlah pihak dalam proses penawaran umum perdana saham REAL. Sanksi-sanksi tersebut dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam kurun 2024 sampai 2025.

Hasan melanjutkan, dalam rentang 2022 sampai Februari 2026 OJK telah memberikan tindakan dan saksi kepada 3.546 pihak yang melanggar ketentuan di pasar modal. Total denda yang dikenakan atas sanksi tersebut sekitar Rp587 miliar.

Hasan memerinci dari jumlah penindakan dan sanksi itu, sebanyak 12 di antaranya adalah pembekuan usaha, 29 pencabutan izin, 566 peringatan tertulis, dan 123 perintah tertulis dengan potensi pelanggaran sanksi pidana. Selain itu, ada 155 pihak yang dikenakan sanksi karena pelanggaran spesifik berupa manipulasi pasar atau goreng saham.

"Apakah ini berhenti di sini? Tidak. Pak Nyoman [OJK] punya tabungan kasus di pipeline. Ini yang akan kami percepat," kata Hasan.

Sementara itu, Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek OJK, I Nyoman Suka Yasa menjelaskan bahwa proses penegakkan hukum di OJK dilakukan dengan sangat hati-hati. Penegakan hukum di lingkup jasa keuangan menurutnya juga tak jauh berbeda dengan penegak hukum pada umumnya.

"Artinya kalau ada indikasi pelanggaran, misal ini sudah tinggi [harganya tak wajar] berarti ada goreng-menggoreng, tidak serta merta kita putuskan orang itu bersalah. Kami lakukan proses yang teliti, kami lakukan permintaan keterangan kepada setiap pihak yang diduga terkait," ujar Nyoman.

Untuk beberapa kasus, Nyoman menyebut bahkan ada yang sampai membutuhkan keterangan dari 100 pihak. Jika sudah ratusan seperti itu, OJK juga menelusuri dokumen-dokumen dan aliran dananya. "Kalau 100, ya semuanya kita lihat," tuturnya.

Selain itu, pada beberapa kasus OJK juga berkoordinasi dengan pihak luar negeri apabila kasus yang didalami berkaitan dengan nasabah luar negeri. Oleh karena itu, Nyoman mengingatkan bahwa proses penindakan pasar modal dilakukan melalui banyak proses dan waktu yang tak singkat.

"Kami ke depan akan mempercepat proses melalui metode-metode yang walaupun sekarang sudah digunakan, tapi kami akan perbarui. Kemudian kami akan intensifkan kerja sama," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum debt collector kembali meresahkan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, praktik penagihan utang atau cicilan tidak hanya dilakukan secara intimidatif, tetapi juga disertai ancaman hingga kekerasan fisik saat proses penarikan kendaraan.

Kasus terbaru terjadi di PT Mandiri Tunas Finance (MTF), yakni tenaga penagih atau debt collector diduga melakukan tindakan kekerasan saat proses penarikan kendaraan milik konsumen. Peristiwa ini pun viral di media sosial dan menjadi sorotan publik mengenai praktik penagihan oleh perusahaan pembiayaan.

Menanggapi maraknya kasus penagihan yang dilakukan secara keras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa aturan mengenai perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam berhubungan dengan konsumen sebenarnya sudah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

“Semuanya sudah kita atur, ya, bagaimana perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mereka berhubungan dengan konsumen dan masyarakat. Nah, tetapi memang kita sampaikan konsumen yang kita lindungi adalah konsumen yang beritikad baik,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau akrab disapa Kiki dalam RDKB OJK Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Konsumen yang memiliki kewajiban membayar cicilan tetapi tidak memenuhinya, secara hukum memang akan menghadapi konsekuensi berupa penagihan. Kiki menjelaskan, ketika konsumen berhadapan dengan debt collector, hal tersebut berarti terdapat kewajiban yang belum dipenuhi.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa praktik penagihan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. OJK secara tegas melarang perilaku penagihan yang dilakukan dengan cara-cara tidak sesuai aturan, termasuk intimidasi maupun kekerasan.

Sebagai langkah penanganan, OJK telah memanggil pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk dalam kasus yang melibatkan MTF.

“Oleh karena itu kami sudah memanggil MTF kita melakukan pemeriksaan, kita lihat apakah pelanggarannya apa, sedang kita lakukan pemeriksaan saat ini,” ujarnya.

Kiki menambahkan, OJK telah menjatuhkan banyak sanksi kepada PUJK yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk atas tindakan kasar yang dilakukan oleh debt collector. Dia menegaskan bahwa dalam ketentuan yang berlaku, PUJK tetap bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan mereka.

“Intinya, kita lakukan penegakan hukum yang cukup banyak juga ya terkait ini. Namun, khusus untuk kasus yang tadi bisa kita sampaikan, sebagaimana tadi saya sampaikan,” ujarnya. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan 3.040 sanksi terhadap 453 emiten sepanjang 453 emiten. Dari jumlah itu, sanksi yang mencolok adalah ketidakpatuhan penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan data BEI, jumlah pelanggaran penyampaian laporan keuangan mencapai 1.223 kasus sepanjang tahun lalu. Jumlah ini meningkat 2% dibandingkan periode 2024. Lonjakan pelanggaran pasar modal juga terjadi dalam kurangnya keterbukaan yang disampaikan emiten.

Sepanjang tahun lalu, BEI meminta penjelasan atas kondisi terbaru emiten sebanyak 454 kasus atau naik 16%. Demikian juga pelanggaran lainnya, meningkat 33% menjadi 189 kasus dari 126 emiten. Pelanggaran lainnya ini mencakup pembayaran biaya tahunan, laporan kesiapan dana jatuh tempo surat utang, laporan kegiatan eksplorasi hingga kesalahan penyajian informasi.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyebut saat yang sama pihaknya mencatat penurunan sanksi terkait laporan registrasi efek (-10%), free float (-14%) dan public expose (-11%).

Sedangkan sepanjang Januari 2026, sanksi yang telah dijatuhkan mencapai 294 kasus kepada 142 perusahaan tercatat. Sanksi yang dijatuhkanpun tidak jauh berbeda dengan kondisi 2025 yakni 57% terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan dan public expose.

Meski demikian, Kautsar menyebut BEI tidak hanya mengedepankan aspek penegakan disiplin melalui pengenaan sanksi, namun juga memberikan pembinaan aktif dan berkelanjutan kepada perusahaan tercatat untuk meningkatkan kualitasnya.

Dia menyebut, ke depan BEI akan terus berupaya untuk meningkatkan disiplin perusahaan tercatat melalui pembinaan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan kewajiban, pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan kewajiban, serta berbagai inisiatif lainnya. "Hal tersebut bertujuan untuk mendukung terciptanya pasar modal yang kredibel dan berdaya saing," janjinya.

Penegakan disiplin pasar modal juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Regulator menjatuhkan sanksi administratif hingga perintah tertulis kepada PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE), pihak-pihak terkait kasus PT Tianrong Chemical Industry Tbk. (d/h PT Tridomain Performance Materials Tbk.) atau TDPM serta sejumlah pihak lainnya atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal seperti individu, sekuritas, hingga kantor akuntan publik (KAP).

OJK juga mengenakan denda bernilai miliaran rupiah dalam sejumlah kasus tersebut sebagai bagian dari komitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota bursa PT UOB Kay Hian Sekuritas secara resmi melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT Kay Hian Sekuritas.

Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor Peng-00015/BEI.ANG/02-2026, perubahan nama telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 20 November 2025 dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Februari 2026.

Direktur BEI Irvan Susandy menyampaikan bahwa meski terjadi perubahan nama, seluruh surat persetujuan izin yang telah dikeluarkan oleh bursa sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku.

“Surat Persetujuan Anggota Bursa [SPAB] dan Surat Tanda Daftar Partisipan serta seluruh izin yang telah dikeluarkan BEI masih tetap berlaku,” ucap Irvan dalam pengumuman resmi, Kamis (26/2/2026).

Perubahan nama ini dilakukan tak lama setelah OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan. Sanksi berkaitan dengan pelanggaran dalam proses initial public offering (IPO) PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyebutkan bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas (kini PT Kay Hian Sekuritas) dijatuhi denda sebesar Rp250 juta serta sanksi pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) selama satu tahun.

Sanksi dijatuhkan karena perusahaan tidak menjalankan prosedur customer due diligence secara memadai terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor referral sebagai beneficial owner dalam IPO REAL.

Berdasarkan pemeriksaan OJK, delapan investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Selain itu, ditemukan fakta bahwa para investor mencantumkan pekerjaan sebagai staf REAL dalam dokumen pembukaan rekening bank, sebuah informasi yang seharusnya diketahui oleh sekuritas.

“PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur customer due diligence atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor atau nasabah referral client sebagai beneficial owner,” ulas Ismail dalam keterangan resmi.

Selain sanksi korporasi, OJK juga membidik jajaran manajemen. Mantan Direktur UOB Kay Hian, Yacinta Fabiana Tjang, dikenakan denda Rp30 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun.

UOB Kay Hian Pte. Ltd. selaku pihak yang memberikan informasi tidak benar dalam formulir pemesanan saham juga dikenakan denda sebesar Rp125 juta. OJK juga memberikan perintah tertulis untuk memperbarui formulir rekening sesuai ketentuan APU-PPT dalam waktu 10 hari kerja.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemanggilan terhadap PT Mandiri Tunas Finance (MTF) terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga penagih (debt collector) yang digunakan oleh perusahaan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan pemanggilan manajemen PT MTF dilakukan hari ini, Rabu (25/2/2026).

“OJK pada Rabu ini telah memanggil manajemen PT MTF untuk meminta klarifikasi dan penjelasan secara lengkap mengenai kronologis kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Ismail melanjutkan, dari permintaan keterangan yang dilakukan tersebut, OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku.

“Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka OJK akan memberikan sanksi tegas kepada MTF sesuai ketentuan,” tegasnya.

OJK, kata Ismail, menegaskan bahwa proses penagihan oleh lembaga jasa keuangan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan perlindungan konsumen. Tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan.

Dia meneruskan, OJK pun mengimbau kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk memastikan bahwa kegiatan penagihan, termasuk yang dilakukan melalui pihak ketiga, dilaksanakan secara profesional, patuh terhadap ketentuan yang berlaku, dan tidak menggunakan cara-cara intimidatif maupun kekerasan.

“OJK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melakukan langkah pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki,” tutupnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial video yang menunjukkan oknum mengaku sebagai debt collector terkait penarikan kendaraan. Setelah berselisih, mobil berwarna putih langsng dibawa debt collector tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA —Influencer saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran terbukti melakukan aksi goreng saham AYLS, FILM, dan BSML.

OJK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp5,35 miliar kepada pemengaruh saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi yang memiliki jumlah pengikut 1,7 juta di media sosial Instagram.

Sanksi tersebut diberikan setelah BVN terbukti melakukan manipulasi pasar melalui penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial.

BVN disebutkan melakukan order beli dan jual secara masif atas sejumlah saham, antara lain PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS), PT MD Entertainment Tbk. (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML).

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan BVN secara sengaja memanfaatkan pengaruhnya untuk merekomendasikan posisi beli atau jual pada saham tertentu. Namun, saat bersamaan dia melakukan transaksi saham yang berlawanan.

“Influencer tersebut terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial serta merekomendasikan beli atau jual, padahal saat bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Hasan menjelaskan, dalam menjalankan modusnya, BVN menggunakan beberapa rekening efek nominee guna menciptakan gambaran semu atas perdagangan saham tersebut. Praktik ini, kata Hasan, dinilai telah memicu pembentukan harga yang tidak wajar di pasar modal Indonesia.

Atas tindakan tersebut, OJK menyatakan BVN melanggar Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Penegakan hukum dan kepatuhan seluruh pelaku usaha, termasuk para pemangku kepentingan, menjadi kunci utama dalam meningkatkan integritas pasar modal kita,” tegas Hasan.

Sanksi terhadap BVN ini merupakan bagian dari pengenaan denda melalui pendekatan una via yang dilakukan OJK dengan total sanksi keseluruhan mencapai Rp11,05 miliar terhadap empat pihak.