IDXChannel – Meski mencatatkan aksi jual bersih (net sell) Rp17,72 triliun sepanjang April 2026, investor asing tidak sepenuhnya meninggalkan pasar. Di saat yang sama, mereka tetap mengoleksi sejumlah saham secara selektif.

Seperti diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sekitar 1,30 persen ke level 6.956,80 selama bulan lalu.

Tekanan datang dari kombinasi sentimen global dan domestik, mulai dari isu MSCI, memanasnya konflik Amerika Serikat (AS)-Iran yang mendorong harga minyak, hingga pelemahan rupiah.

Namun di balik tekanan itu, asing justru masuk secara selektif.

Di sektor tambang dan energi, asing tampak agresif mengoleksi sejumlah saham. PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mencatat net buy terbesar sebesar Rp757,19 miliar, dengan harga saham di Rp8.925 per Kamis (30/4/2026) dan naik 8,84 persen dalam sebulan.

Selain itu, PT United Tractors Tbk (UNTR) dibukukan net buy Rp483,17 miliar (harga Rp29.050, kinerja -6,44 persen), PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebesar Rp469,81 miliar (harga Rp6.850, melonjak 28,04 persen), serta PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) sebesar Rp430,44 miliar (harga Rp11.600, naik 2,88 persen).

Aksi serupa juga terlihat pada PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dengan net buy Rp313,31 miliar (harga Rp1.750, turun -4,11 persen) dan Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) sebesar Rp304,03 miliar (harga Rp2.520, turun -2,33 persen).

Saham energi dan logam lainnya turut diakumulasi, seperti PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) dengan net buy Rp191,24 miliar (harga Rp870, melonjak 22,54 persen), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) sebesar Rp150,05 miliar (harga Rp3.230, naik 2,87 persen).

Lebih lanjut, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) sebesar Rp115,34 miliar (harga Rp1.550, naik 12,73 persen), serta PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebesar Rp104,48 miliar meski harganya terkoreksi -9,75 persen ke Rp2.870.

Di luar sektor komoditas, asing juga mengoleksi saham konsumer. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mencatat net buy Rp431,43 miliar (harga Rp6.750, naik 6,3 persen) dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) sebesar Rp209,16 miliar (harga Rp4.010, turun -2,2 persen).

Sementara itu, saham konglomerasi otomotif PT Astra International Tbk (ASII) juga diborong asing sebesar Rp308,97 miliar, dengan harga saham di Rp5.975 dan kinerja -4,4 persen.

Menariknya, dari sektor perbankan, hanya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) yang mencatat net buy asing sebesar Rp539,10 miliar, dengan harga saham di Rp3.720 dan kinerja -1,06 persen.

Hal ini berbeda dengan tiga bank besar lainnya (BBRI, BMRI, dan BBCA), yang justru mengalami tekanan jual sepanjang April. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka melemah 0,45% atau 2,12 poin ke 467,77 pada pembukaan perdagangan Kamis (30/4/2026). Walau begitu, ada 10 konstituen saham yang tetap menguat seperti ADRO hingga INCO.

Indeks hasil kerja sama harian Bisnis Indonesia tersebut mengawali perdagangan dengan mencatat volume transaksi 114,2 juta saham dengan nilai Rp387,1 miliar. Kapitalisasi pasar indeks kini menjadi Rp3.505 triliun.

Saham konstituen yang menguat antara lain adalah PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) yang naik 0,27% ke Rp1.865, saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) naik 0,82% ke Rp2.460, dan saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) naik 1,83% ke Rp6.950.

Berikutnya, ada pula saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) yang naik 1,71% ke Rp890, saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) naik 0,56% ke Rp1.810, hingga saham PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) naik 0,34% ke Rp2.920.

Sebagai informasi, Indeks Bisnis-27 akan melakukan rebalancing pada periode 4 Mei 2026-30 Oktober 2026. Tercatat delapan emiten yang baru masuk ke dalam Indeks Bisnis-27, yaitu PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA), PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

Sebelumnya, Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas, Fath Aliansyah Budiman, menilai setiap rebalancing akan mendorong pergerakan dana masuk atau inflow dan keluar atau outflow pada saham-saham terkait.

"Dampak rebalancing Indeks Bisnis-27 menciptakan rotasi yang bisa dimanfaatkan investor," ujarnya, Senin (27/4/2026).

Sementara itu, Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Wisnubroto menilai masuknya emiten baru dalam daftar kocok ulang indeks Bisnis-27 tidak hanya mencerminkan seleksi yang semakin ketat, tetapi juga memperkuat daya tarik indeks sebagai acuan investasi.

“Pada dasarnya dari daftar emiten baru tersebut, kami mencermati kinerja fundamental yang relatif solid dan aktivitas perdagangan yang memadai,” jelasnya.

Menurutnya kehadiran konstituen baru dalam indeks Bisnis-27 berpotensi memperkuat profil pertumbuhan laba agregat serta memberi tambahan diversifikasi sektor bagi investor yang menggunakan indeks ini sebagai acuan.

“Kami menilai saham BRMS dan DEWA yang masih memiliki story menarik dari sektor komoditas ,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengoreksi arah pengelolaan sumber daya alam nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Hal itu disampaikan saat agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti kondisi petani, nelayan, dan buruh yang menurutnya terlalu lama belum menikmati kesejahteraan yang layak, meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

"Sudah terlalu lama petani-petani Indonesia, nelayan-nelayan Indonesia, buruh-buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Ia juga mengkritik praktik pengelolaan sumber daya ekonomi yang selama ini dinilai dikuasai oleh pihak-pihak yang diragukan komitmen nasionalismenya.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas, mulai dari konsesi tambang dan perkebunan hingga akses pembiayaan dari bank milik negara, namun hasil usaha tersebut tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri.

"Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan. Kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," kata Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus berlanjut. Ia menyebut masyarakat Indonesia menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola kekayaan nasional agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.

"Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan," tegasnya.

Sebagai pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat, Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan pola lama yang dinilai merugikan kepentingan nasional.

Dia menekankan pentingnya penguasaan sumber daya oleh bangsa sendiri sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi.

"Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Dalam konteks itu, Prabowo memberikan penekanan khusus kepada para pelaku di sektor strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas investasi nasional seperti Danantara, untuk menjadi motor penggerak perubahan.

Ia menyebut para pelaku di sektor tersebut sebagai harapan bangsa dan patriot ekonomi yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita kemandirian dan kesejahteraan nasional.

"Saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa. Saudara-saudara sekarang adalah patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita," katanya.

Prabowo juga menegaskan peran aparat pertahanan dan keamanan sebagai pelindung negara, namun menekankan bahwa realisasi kesejahteraan rakyat berada di tangan para pelaku ekonomi nasional.

"Para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bhayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu," ujarnya.

Groundbreaking 13 proyek hilirisasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong nilai tambah industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Antam (Persero) Tbk (ANTM) mencatatkan lonjakan kinerja yang impresif pada kuartal I 2026. Di tengah tekanan global seperti fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta perlambatan ekonomi dunia, Perseroan tetap mampu membukukan pertumbuhan profitabilitas yang signifikan.

Antam mencatat laba periode berjalan sebesar Rp3,66 triliun, naik 58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,32 triliun. Sejalan dengan itu, EBITDA juga tumbuh 55% menjadi Rp5,05 triliun, dari sebelumnya Rp3,26 triliun pada kuartal I 2025.

Kinerja positif ini turut ditopang oleh peningkatan penjualan. Pada kuartal I 2026, penjualan bersih mencapai Rp29,32 triliun, tumbuh 12% dari Rp26,15 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penjualan domestik mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp28,31 triliun atau setara 97% dari total penjualan.

Dari sisi segmen, emas masih menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 81% dari total penjualan. Penjualan emas tercatat sebesar Rp23,89 triliun, meningkat 11% dibandingkan Rp21,61 triliun pada kuartal I 2025.

Sementara itu, segmen nikel yang mencakup feronikel dan bijih nikel menyumbang 15% atau Rp4,47 triliun, naik 19% dari Rp3,77 triliun. Segmen bauksit dan alumina juga menunjukkan pertumbuhan dengan kontribusi 3% atau Rp879,14 miliar, meningkat 24% dari Rp708,75 miliar.

Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, menjelaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari strategi perusahaan yang adaptif. Ia menekankan pentingnya inovasi pemasaran serta pengendalian biaya yang disiplin di seluruh lini operasional sebagai kunci keberhasilan di tengah kondisi global yang menantang.

Dari sisi neraca, Antam juga menunjukkan penguatan yang signifikan. Total aset meningkat 31% menjadi Rp63,30 triliun dari Rp48,30 triliun pada kuartal I 2025.

Ekuitas turut naik 17% menjadi Rp40,41 triliun dari Rp34,62 triliun. Sementara itu, posisi kas dan setara kas mencapai Rp9,04 triliun, meningkat 31% dari Rp6,92 triliun, mencerminkan fleksibilitas keuangan yang semakin kuat untuk mendukung ekspansi usaha.

“Implementasi strategi operasional yang tangguh serta manajemen keuangan yang disiplin dan prudent telah mendorong penguatan kinerja secara berkelanjutan, sehingga memberikan imbal hasil yang positif dan nilai tambah bagi para pemegang saham,” tambah Untung Budiharto.

Dengan capaian ini, Antam menunjukkan ketahanan bisnis sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain utama di sektor pertambangan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam membukukan penjualan emas senilai Rp23,89 triliun pada kuartal I/2026, berkontribusi sebesar 81% terhadap total pendapatan bersih perseroan.

Adapun realisasi itu tumbuh 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni Rp21,61 triliun. Secara volume, Antam mencatatkan penjualan logam mulia sebanyak 8.464 kilogram (kg) atau setara dengan 272.124 troy oz.

Pencapaian segmen emas ini turut mengerek total penjualan bersih perseroan menjadi Rp29,32 triliun pada kuartal I/2026, naik 12% year on year (YoY). Menariknya, pasar domestik tercatat menjadi penyerap utama dengan kontribusi sebesar Rp28,31 triliun atau setara 97% dari total penjualan bersih.

Moncernya kinerja penjualan lantas mengerek laba bersih Antam sebesar 58% YoY menjadi Rp3,66 triliun. Sejalan dengan itu, laba bersih per saham dasar ikut naik menjadi Rp141,77 dari sebelumnya Rp88,69 pada kuartal I/2025.

Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, menjelaskan bahwa capaian ini didorong oleh penguatan strategi pemasaran domestik yang adaptif dan inovatif.

“Implementasi strategi operasional yang tangguh, serta manajemen keuangan yang disiplin dan prudent telah mendorong penguatan kinerja secara berkelanjutan,” ujar Untung dalam keterangan resminya, Selasa (28/4/2026).

Di sisi lain, segmen nikel menyumbang Rp4,47 triliun atau 15% dari total penjualan, tumbuh 19% YoY. Kinerja ini didukung volume produksi bijih nikel sebesar 3,88 juta wet metric ton (wmt) yang seluruhnya diserap pasar domestik.

Segmen bauksit dan alumina juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi Rp879,14 miliar, tumbuh 24% YoY. Rinciannya, produksi bauksit mencapai 628.785 wmt dan alumina tercatat sebanyak 49.566 ton per kuartal I/2026.

Sepanjang kuartal I/2026, Antam mencatatkan pertumbuhan total aset sebesar 31% mencapai Rp63,30 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, ekuitas perseroan juga meningkat 17% secara tahunan menjadi Rp40,41 triliun.

Adapun posisi kas dan setara kas juga menebal ke Rp9,04 triliun, naik dari Rp6,92 triliun pada periode tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas keuangan ANTM dalam mendukung kebutuhan operasional.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memperkuat sinergitas dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Dia menyampaikan penertiban PETI saat tengah menjadi perhatian serius pemerintah, sebagai upaya mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

Bahkan, selama ini telah berjalan penertiban bersama Forkopimda, dan kegiatan yang demikian secara tidak langsung telah memperlihatkan komitmen dalam penegakan hukum bagi PETI.

"Makanya sinergitas antar unsur Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya penegakan PETI ini dipastikan bukan sebuah kegiatan serimoni, tapi benar-benar melakukan tindakan, karena pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal tersebut, dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

“Kami menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat," ujarnya.

Mahyeldi menegaskan aspek lingkungan dan keselamatan tidak boleh diabaikan, sehingga penanganan PETI harus dilakukan secara bijak dan terukur.

Sebagai solusi, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas tambang berjalan legal, aman, dan tetap menjaga lingkungan.

Ia juga meminta seluruh pelaku PETI segera menghentikan aktivitas ilegal karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap transisi menuju skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus melindungi lingkungan. Dengan IPR, aktivitas pertambangan diharapkan berlangsung secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait PETI, ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan adil dan melindungi masyarakat terdampak. Dia juga meminta Polda Sumatra Barat bersama aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas seluruh kasus PETI guna memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara di dunia tercatat sebagai penguasa sumber daya tambang global berkat kekayaan mineral yang melimpah serta dukungan kebijakan yang mendorong industri pertambangan.

Mengutip dari World Atlas, Senin (27/4/2026), sektor pertambangan menjadi pondasi penting dalam rantai pasok global karena menyediakan bahan baku utama bagi infrastruktur, teknologi, kendaraan, hingga barang konsumsi. Negara-negara dengan cadangan mineral besar serta regulasi yang mendukung eksplorasi dan investasi cenderung mendominasi produksi tambang dunia.

Crux Investor menilai, dominasi tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Sejumlah negara masih menghadapi persoalan seperti ketidakstabilan politik, korupsi, infrastruktur yang terbatas, hingga dampak lingkungan yang menghambat pengelolaan sumber daya secara optimal.

Dalam konteks global, kekuatan sektor tambang tidak hanya ditentukan oleh jumlah cadangan, tetapi juga kemampuan negara dalam mengelola, mengekspor, serta mengintegrasikan sumber daya tersebut ke dalam ekonomi nasional.

Daftar negara penguasa sumber daya tambang dunia berdasarkan kekayaan dan kapasitas produksinya:

1. China

Melansir dari World Atlas, China menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia, nilainya mencapai lebih dari US$23 triliun. Negara ini merupakan produsen utama berbagai komoditas strategis, seperti batu bara, emas, timah, seng, timbal, hingga logam tanah jarang.

Keunggulan utama China terletak pada dominasinya dalam rantai pasok rare earth elements (REE), di mana negara ini menguasai lebih dari 60% produksi global. Logam tanah jarang menjadi komponen penting dalam industri teknologi tinggi, seperti baterai, kendaraan listrik, hingga perangkat elektronik.

Selain itu, China juga memimpin produksi berbagai mineral lain, seperti magnesium, tungsten, dan fosfat. Industri pertambangan di negara ini didominasi oleh perusahaan milik negara berskala besar yang terintegrasi secara vertikal, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kontrol produksi.

Meski demikian, sektor ini menghadapi tantangan serius, seperti praktik penambangan ilegal, isu keselamatan kerja, serta dampak lingkungan yang signifikan. Pemerintah China terus melakukan konsolidasi industri untuk meningkatkan standar keamanan dan keberlanjutan.

2. Rusia

Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan sumber daya terbesar di dunia, nilainya mencapai lebih dari US$75 triliun. Kekayaan ini mencakup emas, nikel, aluminium, tembaga, batu bara, hingga minyak dan gas alam.

Rusia juga termasuk dalam tiga besar produsen global untuk nikel, platinum, dan palladium, logam penting dalam industri otomotif dan energi. Wilayahnya yang sangat luas, membentang hingga 12 zona waktu, memberikan potensi sumber daya yang sangat besar.

Dilansir dari Crux Investor, perusahaan besar seperti Norilsk Nickel dan Rusal menjadi pemain utama dalam industri ini. Namun, pengembangan sektor tambang di Rusia menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, biaya produksi tinggi, serta dampak sanksi internasional yang memengaruhi akses teknologi dan investasi.

3. Australia

Australia merupakan salah satu negara tambang paling maju di dunia dengan kekayaan sumber daya yang sangat besar. Negara ini menjadi produsen utama bauksit, bijih besi, dan lithium, serta memiliki cadangan signifikan batu bara, emas, dan uranium.

Selain itu, Australia memiliki cadangan emas terbesar di dunia dan menyuplai sekitar 14,3% kebutuhan global. Industri pertambangan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara.

Keunggulan Australia tidak hanya terletak pada kekayaan sumber daya, tetapi juga pada stabilitas politik, transparansi regulasi, serta infrastruktur yang maju. Negara ini juga menjadi rumah bagi perusahaan tambang global seperti BHP dan Rio Tinto.

Wilayah seperti Western Australia bahkan menyimpan sumber daya mineral bernilai lebih dari A$1 triliun, menjadikannya salah satu pusat pertambangan paling penting di dunia.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki total sumber daya alam senilai sekitar US$45 triliun, didominasi pada batu bara dan kayu. Negara ini juga merupakan produsen utama tembaga, emas, fosfat, serta berbagai mineral industri lainnya.

Industri pertambangan di AS menyumbang sekitar US$110 miliar terhadap PDB pada 2022. Negara bagian seperti Arizona, Nevada, Alaska, dan Montana menjadi pusat aktivitas pertambangan utama.

Meski memiliki sumber daya melimpah, AS masih bergantung pada impor untuk beberapa logam penting seperti lithium, kobalt, dan grafit yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dan teknologi tinggi. Regulasi yang ketat serta penolakan publik terhadap proyek tambang juga menjadi tantangan tersendiri.

5. Brasil

Brasil memiliki kekayaan sumber daya alam senilai lebih dari US$21,8 triliun, komoditas utamanya seperti bijih besi, emas, uranium, dan minyak.

Negara ini juga dikenal sebagai pemilik cadangan niobium terbesar di dunia serta salah satu produsen utama bijih besi global. Wilayah seperti Carajás menjadi pusat produksi mineral utama.

Namun, pengembangan sektor tambang di Brasil menghadapi berbagai hambatan, termasuk birokrasi yang kompleks, pajak tinggi, serta keterbatasan infrastruktur logistik. Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi melalui reformasi kebijakan.

6. Kanada

Kanada merupakan salah satu pusat pertambangan global dengan nilai sumber daya mencapai US$33,2 triliun. Negara ini menghasilkan berbagai komoditas seperti uranium, nikel, tembaga, emas, hingga logam tanah jarang.

Didukung oleh infrastruktur yang maju serta kebijakan yang stabil, Kanada menjadi tujuan utama investasi pertambangan. Produksi mineralnya mencapai sekitar US$100 miliar pada 2022.

Selain itu, Kanada memiliki sistem regulasi yang mendukung praktik pertambangan berkelanjutan, termasuk standar lingkungan yang tinggi dan teknologi canggih dalam eksplorasi.

7. Republik Demokratik Kongo (DRC)

DRC memiliki kekayaan mineral luar biasa, termasuk lebih dari 70% cadangan kobalt dunia, serta deposit besar tembaga, emas, berlian, dan tantalum.

Secara nilai, sumber daya alam negara ini mencapai sekitar US$24 triliun. Industri tambang juga menjadi sumber lapangan kerja bagi ratusan ribu masyarakat lokal.

Namun, melansir dari Crux Investor, sektor ini menghadapi tantangan besar seperti konflik bersenjata, korupsi, serta praktik pertambangan ilegal yang menghambat pengelolaan sumber daya secara optimal.

8. Chile

Chile merupakan produsen tembaga terbesar di dunia dan pemasok utama lithium global. Sekitar 14% PDB negara ini berasal dari sektor pertambangan.

Negara ini memiliki sekitar setengah cadangan lithium dunia dan seperempat cadangan tembaga global, menjadikannya sangat strategis dalam industri energi bersih dan baterai.

Didukung oleh kebijakan yang stabil dan infrastruktur yang baik, Chile menjadi salah satu tujuan utama investasi pertambangan global, terutama dalam sektor lithium yang semakin penting di era kendaraan listrik.

9. India

India memiliki sektor pertambangan yang berkontribusi sekitar 2,5% terhadap PDB nasional. Negara ini memiliki cadangan batu bara terbesar keempat di dunia serta sumber daya lain seperti bauksit, titanium, dan berlian.

India juga menjadi produsen utama mangan serta menyumbang lebih dari 60% produksi mika global. Sektor pertambangan menjadi bagian penting dari industri nasional dengan kontribusi signifikan terhadap sektor manufaktur.

10. Venezuela

Venezuela memiliki kekayaan sumber daya alam senilai sekitar US$14,3 triliun, cadangan minyak terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki sumber daya lain, seperti emas, batu bara, dan bijih besi.

Selain itu, Venezuela memiliki cadangan gas alam besar serta deposit emas terbesar kedua di dunia. Namun, sebagian besar sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat kondisi ekonomi dan kebijakan domestik. (Arief Budi Mulia)

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di Tanah Air.

“Perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera pada 13 lokasi di Indonesia,” ujar Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut turut dibahas terkait sejumlah investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

“Beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang Waste to Energi, Sumber Daya Mineral serta Industri Agricultural, Padat Karya dan Garmen,” imbuh Seskab Teddy dalam keterangannya.

Lebih lanjut Seskab Teddy menjelaskan bahwa Kepala Negara dalam arahannya menegaskan program hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor energi dan mineral. Presiden Prabowo memerintahkan program hilirasasi juga harus diperluas ke sektor pertanian dan perikanan.

“Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Seskab Teddy.

Langkah ini menegaskan arah besar kebijakan pemerintah yaitu membangun ekonomi berbasis nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing nasional dari hulu hingga hilir.

Dengan dorongan kuat dari pemerintah dan dukungan investasi yang terus mengalir, hilirisasi kian menjadi motor utama menuju Indonesia maju dan berdaulat secara ekonomi serta tangguh di panggung global.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyampaikan realisasi investasi sektor hilirisasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp 147,5 triliun. Angka tersebut setara 29,6 persen dari total realisasi investasi nasional.

Capaian itu menunjukkan peran strategis hilirisasi dalam menopang struktur ekonomi domestik di tengah dinamika global. Secara tahunan, investasi di sektor ini juga tumbuh 8,2 persen.

"Berikutnya adalah capaian realisasi bidang hilirisasi, kenapa ini kami angkat karena kontribusi dari investasi yang berhubungan dengan hilirisasi itu cukup signifikan mencapai 29,6 persen di Triwulan pertama ini. Jadi kurang lebih angkanya mencapai Rp147,5 triliunan atau peningkatan 8,2 persen," kata Rosan dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal I 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/206).

Ia merinci, sektor nikel masih mendominasi dengan nilai investasi Rp41,5 triliun. Disusul sektor tembaga sebesar Rp20,7 triliun dan industri besi dan baja Rp17 triliun. Investasi hilirisasi bauksit tercatat Rp13,7 triliun, sedangkan timah mencapai Rp2,9 triliun. Sektor hilirisasi lainnya menyumbang Rp2,5 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi investasi nasional pada kuartal I-2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp465,2 triliun. Capaian ini setara 24,4 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

"Jadi alhamdulillah ini tercapai karena memang kalau kita lihat kontribusi dari investasi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia itu biasanya mencapai kurang lebih 28-29 persen tapi kami melihat ini bisa kontribusinya makin meningkat ke depannya," ujar Rosan.

Sekretaris Jenderal Indonesian Mining Association (IMA) Tony Wenas menilai capaian hilirisasi di sektor hulu pertambangan telah berjalan optimal sesuai mandat regulasi. Fokus kebijakan kini perlu diarahkan pada penguatan sektor manufaktur sebagai penyerap utama hasil hilirisasi.

Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas bisnis jasa pertambangannya dengan masuk sektor tambang emas melalui investasi di Tolu Minerals Limited yang berbasis di Papua Nugini.

Manajemen Petrosea mengatakan, perseroan telah menyelesaikan proses penawaran mengikat (binding offer) terkait investasi dalam instrumen surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible note) oleh Tolu Minerals.

Melalui transaksi tersebut, Petrosea mengantongi convertible note senilai A$ 23,75 juta. Instrumen ini memberikan hak bagi perseroan untuk konversi menjadi 14.615.385 saham baru dengan harga A$ 1,625 per saham.

“Memberikan hak kepada perusahaan untuk dapat mengonversi surat utang tersebut menjadi 14.615.385 saham baru dengan harga A$ 1,625 per saham,” seperti yang ditulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (24/4).

Selain potensi kepemilikan saham, investasi ini juga membuka peluang kerja sama operasional. Petrosea akan menjajaki berbagai skema komersial, termasuk penyediaan jasa pertambangan dan layanan pendukung lainnya untuk proyek Tolu.

Presiden Direktur PTRO Michael mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi ekspansi ke kawasan Papua Nugini sekaligus upaya diversifikasi portofolio ke komoditas emas.

“Kami melihat peluang sinergi yang kuat seiring dengan rencana pengembangan proyek Tolu menuju fase produksi,” ujarnya.

Tolu Minerals merupakan perusahaan eksplorasi dan pengembangan emas serta tembaga yang tercatat di Australian Securities Exchange (ASX). Saat ini, perusahaan tersebut mengoperasikan Tambang Emas Tolukuma dengan target mencapai produksi dalam waktu dekat.

Selain itu, Tolu juga memiliki sejumlah proyek eksplorasi di kawasan Pacific Ring of Fire, wilayah yang dikenal memiliki potensi mineralisasi tinggi, khususnya emas dan tembaga.

Sedangkan Petrosea merupakan perusahaan jasa pertambangan terintegrasi dengan pengalaman lebih dari 50 tahun. Layanan yang ditawarkan mencakup rekayasa, pengadaan, konstruksi (EPC), jasa pertambangan, EPCI lepas pantai hingga logistik untuk industri pertambangan serta minyak dan gas di kawasan Asia Pasifik dan Oseania.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia kemarin, Kamis (24/4), harga saham PTRO ditutup turun 1,20% ke Rp 6.175. Harga sahamnya telah anjlok 43,48% sejak awal tahun atau year to date.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mulai memperketat pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan galian C ilegal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini sejalan dengan arahan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang menilai sektor tersebut memiliki potensi besar untuk mendongkrak penerimaan daerah jika dikelola sesuai aturan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, Vera Angelika, mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan pembinaan dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha, tanpa mengganggu iklim investasi.

“Pada prinsipnya kami mendorong kepatuhan tanpa menghambat iklim usaha. Pendekatannya melalui pembinaan, fasilitasi, serta penegakan aturan secara bertahap,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, perusahaan yang belum memiliki izin akan diberikan waktu untuk melengkapi dokumen perizinan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga izin operasional. Langkah ini bertujuan mengalihkan aktivitas usaha dari sektor informal menjadi formal.

“DPMPTSP tidak langsung menindak, tetapi mendorong legalisasi usaha agar ada kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor,” jelasnya.

Lebih lanjut, Vera menegaskan bahwa penataan izin pertambangan batuan atau galian C menjadi salah satu fokus utama tahun ini. Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

“Kami akan merapikan izin pertambangan, khususnya galian C, sekaligus melacak potensi pendapatan yang hilang. Ini penting untuk mengetahui kerugian daerah dari aktivitas yang belum terdata,” katanya.

Selain itu, pihaknya menyatakan akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang selama ini beroperasi di luar ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.

Dia menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh operasional tambang berjalan sesuai koridor hukum. Penertiban tambang ilegal, lanjutnya, penting untuk melindungi pelaku usaha resmi, menjaga lingkungan, serta mengamankan penerimaan daerah.

Pemprov Riau juga meminta seluruh perangkat daerah membuka akses data dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung pengawasan tambang secara optimal. Dengan langkah tersebut, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor galian C diharapkan dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

JAKARTA - Usulan peninjauan kembali parliamentary threshold atau ambang batas parlemen kembali mengemuka seiring dinamika pembahasan sistem pemilu nasional. Pusat Polling Indonesia (Puspoll) menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dirumuskan secara hati-hati agar mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kualitas representasi demokrasi.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin menyebut, ambang batas parlemen selama ini memang berfungsi sebagai instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mendorong stabilitas pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, angka ambang batas yang terlalu tinggi juga berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Parliamentary threshold penting untuk menjaga efektivitas sistem politik, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip representasi. Harus ada formula yang seimbang antara stabilitas dan demokrasi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Puspoll mengapresiasi Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan pembahasan ambang batas parlemen nantinya tidak akan memberatkan partai politik. Wakil Ketua DPR tersebut juga menegaskan untuk mengutamakan kehati-hatian sehingga tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dia menilai, diskursus mengenai ambang batas parlemen tidak bisa dilepaskan dari pandangan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyoroti potensi banyaknya suara pemilih yang terbuang akibat penerapan ambang batas sebesar 4 persen.

Menurut Chamad, hal ini menjadi catatan penting dalam merumuskan kebijakan ke depan, agar setiap suara masyarakat tetap memiliki peluang untuk terkonversi dalam sistem perwakilan.

“Putusan Mahkamah Konstitusi memberi sinyal bahwa desain sistem pemilu harus semakin inklusif. Jangan sampai ada kesenjangan antara suara yang diberikan pemilih dengan representasi yang dihasilkan,” lanjutnya.

Selain itu, Puspoll juga menekankan pentingnya membuka ruang bagi aspirasi partai non-parlemen dalam proses kajian parliamentary threshold. Menurutnya, partai-partai tersebut merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang juga memiliki basis dukungan masyarakat.

Kajian yang komprehensif, kata dia, harus mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari partai besar, partai kecil, maupun kelompok masyarakat sipil.

Lebih jauh, Puspoll melihat bahwa arah pembahasan ambang batas parlemen saat ini menunjukkan adanya upaya untuk mencari titik temu antara kebutuhan stabilitas politik dan tuntutan demokrasi yang lebih representatif.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan berbasis data serta dialog terbuka antar pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga adil secara demokratis.

“Kuncinya ada pada keseimbangan. Sistem kepartaian perlu dijaga agar tidak terfragmentasi, tetapi pada saat yang sama suara rakyat juga harus tetap terwakili secara proporsional,” pungkasnya.