Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia atau Modantara keberatan dengan aturan pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha menjelaskan menghormati perhatian Presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Bagi industri, mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital. Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung.

Akan tetapi Modantara menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis, terlalu dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia, jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam dengan para pelaku industri.

Menyikapi hal tersebut Modantara secara tegas meminta pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8% dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru.

“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem. Batas potongan 8% mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra. Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya," jelas Agung dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.

Sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. Saat ini, sektor mobilitas dan pengantaran digital telah melibatkan 2–4 juta mitra pengemudi aktif dan menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan. Kemudian berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional. Serta mendukung jutaan UMKM dan pekerja di sektor lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Lebih jauh, keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya menyangkut platform sebagai entitas bisnis, tetapi juga seluruh ekosistem yang terhubung di dalamnya—mulai dari jutaan mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga pekerja di berbagai sektor yang mengandalkan layanan mobilitas dan pengantaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk masyarakat yang bergantung pada layanan ojek online dan taksi online untuk bekerja dan berusaha.

"Batasan 8% ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60%, dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Efeknya kompleks, sistemik, dan bahkan dapat mengancam kestabilan ekonomi serta iklim investasi," kata Agung.

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki kebebasan untuk memilih layanan dengan pembagian hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

"Bagi hasil atau potongan platform tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Pertanyaannya adalah: apakah batas 8% benar-benar akan memperkuat penghasilan mitra dalam jangka panjang, atau justru mengurangi permintaan, layanan, dan kesempatan kerja fleksibel yang selama ini menopang mereka?” ujar Agung.

Modantara melihat bahwa pemaksaan potongan platform tunggal dapat menghilangkan kompetisi yang menjadi landasan bagi inovasi layanan dan program. Pemberdayaan mitra potensi penyesuaian harga kepada konsumen. Kemudian, mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah, karena platform harus berfokus pada volume yang lebih besar.

Menurut Agung memaksa platform beroperasi dengan struktur biaya ramping dan melakukan efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen. Di India contohnya, platform komisi rendah Ola terpaksa memangkas jumlah pekerja perusahaan dan mengurangi insentif pengemudi secara signifikan agar bisa beroperasi dengan komisi yang rendah. Efisiensi operasional yang dapat berdampak pada kualitas layanan. Selain itu, kebijakan batas komisi 8% berpotensi akan menjadi yang terendah di dunia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15–30% untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar. Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia.

Agung menyebut sampai saat ini belum mendapatkan salinan Perpres 27/2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online yang dinyatakan telah ditandatangani oleh presiden, agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut dan detail.

"Kami menyatakan kesiapan untuk duduk bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan," kata Agung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertimbangkan mempercepat pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) menjadi 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Lisadarti, mengatakan skema ini menjadi opsi menyusul adanya kebijakan work from anywhere (WFA).

“Kalau tahun-tahun sebelumnya sih tujuh hari sebelum Lebaran, tapi ada skema untuk 14 hari sebelum hari Lebaran. Kalau kami sih berharapnya 14 hari, tapi baru mau dirapatkan dulu dengan para aplikator besok bersama Bapak Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Lisa dalam acara Iftar & Media Gathering inDrive Indonesia 2026 di Restoran Aroem, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Lisa berharap adanya peningkatan besaran pemberian BHR kepada pengemudi ojol untuk Lebaran 2026. Ia teringat aksi demonstrasi pengemudi ojol yang mengeluhkan pemberian BHR hanya Rp 50 ribu pada Lebaran tahun lalu.

“(Pengemudi ojol sampaikan) lebih banyak kita dapat tip dari customer daripada (BHR) itu,” ucap Lisa.

Lisa menjelaskan keluhan BHR tahun lalu tak lepas dari mepetnya keputusan kebijakan terkait BHR. Pasalnya, Kemenaker selama ini hanya fokus terhadap persoalan THR. “Tahun 2025 alasannya kenapa mereka dapat Rp 50 ribu karena SE-nya mendadak dari Kemenaker. Nah sekarang kan tidak mendadak lagi. Mudah-mudahan tidak Rp 50 ribu lagi, mudah-mudahan besok ada Rp 1 juta. Harapannya Rp 1 juta,” ucap Lisa.

Lisa menyampaikan Kemenaker sejak awal berkomitmen memastikan para pengemudi dan kurir online mendapatkan perlakuan yang layak dan adil, termasuk dalam momen Lebaran. Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri seperti ini sangat penting dalam menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang baik di era ekonomi digital.

“Kementerian Ketenagakerjaan tengah menggodok kebijakan yang dapat mendorong agar para pengemudi dan kurir online dapat memperoleh bonus hari raya keagamaan. Kebijakan ini masih dalam proses pembahasan dan penyelesaian di tingkat pimpinan,” sambung Lisa.

Lisa menyampaikan pemberian BHR diperuntukkan bagi pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi dan telah bermitra dalam jangka waktu satu tahun terakhir. Hal ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas para pengemudi ojol.

“Perusahaan aplikasi diharapkan dapat bersikap transparan dalam menghitung dan menyampaikan besaran BHR kepada pengemudi dan kurir online,” kata Lisa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) Hans Patuwo memastikan perusahaan akan kembali memberikan bonus hari raya (BHR) bagi mitra pengemudi sebagai salah satu bentuk stimulus pada Hari Raya Idul Fitri 2026. Hans mengatakan saat ini GoTo aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan skema pemberian BHR 2026.

“Skema BHR pasti akan kami jalankan lagi tahun ini. Kami sedang menyusun detailnya, termasuk nominalnya. Saat ini masih belum bisa dibagikan karena masih dalam tahap perumusan. Setelah ada informasi, pasti akan kami sampaikan,” ujar Hans dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Rencana pemberian BHR oleh GoTo merupakan salah satu dari empat pilar yang tercakup dalam inisiatif “Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra” yang diluncurkan pada Selasa. “Untuk mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberikan bonus hari raya agar para mitra dapat merayakan hari raya dengan lebih tenang dan nyaman,” katanya.

Adapun BHR pertama kali diperkenalkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi yang diterbitkan pada Maret 2025.

Dalam surat edaran tersebut, BHR diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Perhitungannya sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi yang produktif dan berkinerja baik.

Selain itu, pencairan BHR mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni diberikan oleh perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana penggabungan dua perusahaan teknologi besar, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Holdings, masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah disebut tengah menyiapkan aturan baru mengenai ojek daring yang berpotensi membuka peluang konsolidasi antara dua platform digital itu.

Mengutip Financial Times, manajemen GoTo menyatakan belum ada keputusan atau kesepakatan mengenai kesepakatan merger dengan Grab. Lebih lanjut, GOTO dalam keterangan resminya menegaskan perusahaan tetap fokus pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan, terutama mitra pengemudi dan pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dalam ekosistem GoTo.

GOTO menyatakan Jajaran Dewan Komisaris, direksi dan manajemen selalu mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM serta kepentingan sosial lainnya termasuk jika hal ini dapat dicapai melalui merger, akuisisi atau aksi korporasi strategis lainnya.

“Perusahaan akan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” tulis keterangan manajemen GOTO kepada FT.

Sejak tahun lalu, GOTO mencatat perbaikan kinerja keuangan yang signifikan. Namun, di balik catatan positif itu, perusahaan menegaskan kesejahteraan mitra tetap menjadi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang.

Wacana merger ini juga disoroti oleh pengamat ekonomi senior, Telisa Falianty. Telisa tidak menampik langkah kedua perusahaan untuk bergabung memang bisa mewujudkan efisiensi dalam skala ekonomis.

Oleh karena itu, dirinya mendorong agar regulator yang diwakili pemerintah melalui Danantara melakukan perhitungan lebih lanjut terkait analisis biaya-manfaat (cost-benefit). Telisa juga menekankan bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi komersial dan dimensi kesejahteraan.

“Jadi memang ada unsur bisnis itu tetap harus market basis, tapi on the other hand ada juga peran negara untuk melakukan stabilisasi, distribusi, hingga peran saat ada market failure,” kata Telisa.

Namun menurut Telisa, potensi pergeseran persaingan usaha dari duopoli menjadi monopoli dinilai kurang baik bagi konsumen maupun mitra pengemudi ojek online. Dia menilai isu ini harus didiskusikan secara seksama dengan otoritas terkait seperti KPPU.

“Ini terkait soal pilihan, yang biasanya, misalkan nih supir online juga biasa main dua gitu ya, itu dia kadang diversifikasi gitu. Namun dengan adanya merger ini semua jadi satu, jadi baik driver ataupun konsumen itu jadi tidak punya pilihan,” ujar Telisa saat dihubungi pada Jumat (14/11/2025). Sementara itu, Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen GOTO mengatakan akan mengadakan rapat pemegang saham pada 17 Desember tetapi itu "tidak terkait dengan aksi korporasi yang direncanakan".

Di sisi lain, Pemerintah melalui lembaga investasi negara, Danantara, disebut tengah menyiapkan opsi investasi apabila konsolidasi benar-benar terwujud. Bagi pemerintah, konsolidasi digital dianggap bisa menciptakan industri yang lebih efisien dan kompetitif. Namun GoTo tampak hati-hati. Soal porsi saham emas yang disebut-sebut ditawarkan ke Danantara, manajemen GOTO mengatakan tidak bisa berkomentar lebih jauh.

Ekonomi digital Indonesia kini menampung jutaan pengemudi, pedagang daring, dan pelaku UMKM yang bergantung pada platform seperti Gojek maupun Grab. Menyatukan dua raksasa teknologi tentunya tetap perlu mempertimbangkan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA— Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan persaingan sehat antara Gojek, Grab, dan Maxim perlu diiringi dengan upaya konkret memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi.

Ekonom Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sejatinya masalah kesejahteraan mitra pengemudi ojek online sudah berulang kali disuarakan, salah satunya melalui dorongan agar mereka mendapatkan jaminan sosial.

“Jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab platform, driver, konsumen, dan juga pemerintah. Semuanya perlu ada porsi yang pas bagi masing-masing pemain,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025).

Menurut dia, perlindungan sosial bagi mitra pengemudi minimal harus mencakup jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Selain itu, skema-skema perlindungan perlu disesuaikan dengan karakteristik para pengemudi yang sering kali memiliki lebih dari satu pemberi kerja.

“Mitra driver yang bisa mempunyai lebih dari satu pemberi kerja misalkan, harus bisa diakomodir dalam sistem pemberian jaminan oleh BPJS. Peran dari aplikator juga patut dirumuskan,” kata Huda.

Huda juga menilai sejauh ini belum terdapat hambatan masuk (entry barriers) yang signifikan di industri transportasi daring, meski sejumlah pemain besar seperti Gojek dan Grab masih mendominasi pasar.

Dia menyampaikan dalam lima tahun terakhir mulai bermunculan berbagai platform baru selain Gojek dan Grab, seperti Maxim, InDrive, hingga aplikator ride-hailing di daerah. Namun, menurutnya hal yang perlu diwaspadai adalah praktik predatory pricing.

“Predatory pricing bisa terjadi ketika ada ketimpangan modal. Maka, tugas KPPU untuk melakukan pengawasan pembentukan harga oleh platform,” tegasnya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. SPAI juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

Ketua SPAI, Lily Pujiati, menilai regulasi tersebut mendesak diterbitkan karena praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform justru saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

“Regulasi ini diperlukan karena selama ini platform justru berlomba-lomba untuk memeras pengemudi ojol, taksol dan kurir dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong persaingan sehat dan peningkatan perlindungan bagi pengemudi. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

“Carut marutnya ekosistem transportasi digital saat ini karena antar perusahaan-perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam mengatur perusahaan aplikator yang dinilai justru mampu memengaruhi kebijakan publik. Garda berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dapat mengambil langkah tegas dengan menerbitkan aturan yang berpihak kepada pengemudi.

“Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” ujarnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring dalam sambutannya di acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

Pada Mei lalu, aksi demonstrasi juga sempat digelar di sejumlah kota besar menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator mengklaim telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab, masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.