REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemangkasan komisi ojek online (ojol) menjadi delapan persen tidak serta merta mengurai benang kusut sektor transportasi Indonesia. Djoko mengatakan persoalan ojol tak lepas dari ketidakcakapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

"Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Djoko saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Bagi Djoko, jalan keluar yang rasional yang memberikan dampak positif yang luas adalah mengurangi jumlah pengemudi ojol secara bertahap. Djoko menyebut ojol merupakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, tetapi karena sangat berat dan butuh waktu sehingga tidak pernah menjadi pilihan.

"Dari sisi pengemudi, kalau kemudian yang dituntut adalah kesejahteraan, ini tidak akan pernah tercapai karena memang profesi ini tidak seharusnya menjadi pekerjaan utama," ucap Djoko.

Menurut Djoko, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang layak dan bukan menjadikan ojol sebagai pilihan utama pekerjaan masyarakat. Djoko menyebut upaya pengurangan jumlah pengemudi ojol merupakan pekerjaan berat dan memerlukan waktu.

Namun, ia meyakini pemerintah bisa mencarikan jalan keluar jika memiliki keseriusan dengan melibatkan seluruh sektor terkait. Djoko mendorong pemerintah membuat peta jalan terukur terkait target jumlah pengemudi ojol dalam lima tahun ke depan dan mengarahkan pengemudi ojol hanya hanya sebagai kurir.

"Dari sisi pengguna (konsumen), memperlakukan ojol sebagai angkutan penumpang sampai kapan pun tidak akan pernah menjadi logis," lanjut Djoko.

Djoko mengingatkan ojol bukan angkutan penumpang lantaran tidak memenuhi berbagai indikator, seperti aspek keselamatan, aspek kesehatan, dan lingkungan berkelanjutan. Djoko menyebut kebijakan pemangkasan komisi secara signifikan juga akan memengaruhi kondisi operator.

"Bisa-bisa aplikator memilih menutup usahanya yang akhirnya pengangguran akan bertambah," kata Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan transportasi terintegrasi dinilai masih sangat terbatas di Indonesia. Padahal, sarana transportasi yang saling terhubung merupakan bagian dari fondasi perekonomian.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan transportasi tidak sekadar isu layanan, melainkan fondasi ekonomi.

Dia menjelaskan mobilitas menentukan keterhubungan tenaga kerja dengan pekerjaan, pelaku usaha dengan pasar, hingga akses pendidikan. Ketika transportasi publik tidak memadai, yang terjadi adalah penguncian pertumbuhan di suatu wilayah.

Ketimpangan akses juga dinilai semakin nyata. Layanan transportasi yang relatif terjangkau dan terintegrasi masih terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta, sementara daerah lain menghadapi biaya tinggi dan waktu tempuh panjang. Dampaknya tidak hanya pada rumah tangga melalui kenaikan biaya, tetapi juga pada penurunan partisipasi kerja dan terganggunya akses pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menekan pembentukan modal manusia.

Yusuf juga menyoroti adanya paradoks dalam kebijakan, antara kewajiban dan fasilitas yang diberikan pusat.

“Pemerintah daerah diberi mandat menyediakan transportasi publik, tetapi tidak diimbangi kapasitas fiskal yang memadai,” kata Yusuf kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Situasi ini terlihat ketika sejumlah layanan angkutan berhenti beroperasi setelah subsidi pusat berakhir, mencerminkan belum kuatnya desain pembiayaan jangka panjang.

Selain itu, struktur subsidi dinilai belum berpihak pada transportasi publik. Porsi subsidi energi yang lebih besar justru dinikmati pengguna kendaraan pribadi, sehingga memperkuat pilihan yang kurang efisien secara ekonomi.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menyoroti mengenai transportasi gratis. Dia menilai janji transportasi gratis perlu ditempatkan dalam kerangka keterjangkauan yang realistis, tetapi tetap menuntut komitmen kuat pemerintah.

Dia menyoroti beban pengeluaran transportasi masyarakat yang masih tinggi, berkisar 16%—24% dari total pengeluaran rumah tangga. Idealnya, porsi tersebut dapat ditekan hingga maksimal 10%.

“Jadi kita menagih janji Presiden Pak Prabowo untuk ya jangan tanggung. Transportasi ini juga perlu. Salah satu yang dapat memberantas kemiskinan, salah satunya adalah penyediaan transportasi publik,” katanya.

Menurutnya, keterbatasan akses transportasi, terutama di wilayah perdesaan, berdampak langsung pada mobilitas sosial masyarakat, termasuk risiko putus sekolah bagi kelompok yang tidak memiliki akses kendaraan pribadi.

Haris menegaskan, yang paling krusial bukan semata-mata gratis, melainkan ketersediaan layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Jadi kita ingin pimpinan negara kita, Pak Prabowo, kami tahu, kami memahami, tidak gratis angkutan umum tapi ada dan terjangkau. Jangan tidak ada,” ujarnya.

Pasalnya, MTI mencatat saat ini baru 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia atau sekitar 8% yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema BTS, langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Dia juga mengingatkan dominasi kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, justru memperbesar beban energi dan subsidi bahan bakar minyak. Penguatan transportasi publik dinilai menjadi solusi yang lebih efisien.

Lebih jauh, Haris mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik sebagai bagian dari transformasi sistem angkutan.

Dia menilai kebijakan transportasi publik seharusnya berjalan beriringan dengan program sosial pemerintah lainnya, misal Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dampaknya lebih luas terhadap penurunan kemiskinan.

“Nah kalau ditambah lagi dengan pendampingan kebijakan mengenai transportasi umum perdesaan, ini jadi keren,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk. (WEHA) memperkirakan mengalami lonjakan penumpang khususnya dari segmen intercity shuttle DayTrans selama momentum Ramadan hingga arus mudik Idulfitri 2026.

Direktur Finance & Accounting WEHA Edgar Surjadi mengatakan secara historis bulan Ramadan memberikan dinamika tersendiri bagi perusahaan transportasi tersebut.

Pada satu sisi, permintaan armada bus pariwisata White Horse biasanya mengalami penurunan karena banyak sekolah maupun perusahaan menunda kegiatan wisata atau outing selama bulan puasa. Namun di sisi lain, penurunan tersebut biasanya dikompensasi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang mudik Lebaran.

“Secara historis, Ramadan memberikan dinamika dua sisi bagi WEHA. Permintaan bus pariwisata memang menurun, tetapi biasanya diimbangi secara signifikan oleh peningkatan permintaan shuttle antarkota menjelang mudik Lebaran,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Khusus untuk periode mudik Lebaran 2026, dia memproyeksikan tingkat keterisian penumpang pada segmen shuttle antarkota DayTrans akan meningkat sekitar 5% - 7%.

Untuk mencapai target tersebut, perusahaan telah melakukan berbagai persiapan operasional sejak awal tahun.

“Menjelang arus mudik dan arus balik, kami melakukan optimalisasi jadwal keberangkatan serta memastikan kesiapan armada dan kru melalui training intensif sejak Februari 2026,” kata Edgar.

Secara keseluruhan, WEHA menargetkan pertumbuhan pendapatan atau top line dan laba bersih bottom line sekitar 10% pada 2026.

Pertumbuhan tersebut diproyeksikan didorong oleh penguatan beberapa lini bisnis, mulai dari transportasi shuttle, penyewaan armada kontrak hingga jasa wisata. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, manajemen menilai momentum Lebaran tahun ini memiliki prospek mobilitas yang lebih kuat.

Pada 2025, periode Ramadan berlangsung penuh pada Maret atau kuartal I/2025 yang berdekatan dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru, sehingga daya beli masyarakat untuk traveling belum sepenuhnya pulih.

Sebaliknya, pada 2026 jarak antarperiode liburan dinilai lebih ideal sehingga mobilitas masyarakat diproyeksikan meningkat. Selain itu, WEHA juga telah memperkuat kapasitas armada melalui belanja modal dalam dua tahun terakhir.

Sepanjang 2024–2025, perusahaan menambah puluhan unit armada baru mulai dari medium bus, luxury big bus hingga Hiace untuk layanan DayTrans, sehingga kapasitas angkut tahun ini lebih besar dibandingkan periode Lebaran sebelumnya.

Strategi Diversifikasi Bisnis

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, WEHA juga menjalankan strategi diversifikasi untuk menjaga stabilitas kinerja.

Salah satunya melalui penyewaan armada untuk antar-jemput karyawan perusahaan dan sekolah yang berbasis kontrak jangka panjang. Segmen ini dinilai memberikan arus kas yang lebih stabil dan relatif rendah risiko.

Selain itu, lini bisnis DayTrans juga terus membuka rute baru serta memperkuat integrasi transportasi dari sejumlah bandara strategis di Pulau Jawa.

Di sektor pariwisata, WEHA melalui platform Explorer.id juga mulai menyasar pasar korporasi dengan menawarkan paket outing karyawan dan perjalanan grup perusahaan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia kembali menggelar program Jelajah Lebaran 2026 dalam rangka menangkap momen mudik dan menyampaikan informasi terkait perkembangan mudik, layanan transportasi, serta dinamika ekonomi.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana bersama jajaran Direksi Bisnis Indonesia Group, Korps Lalu Lintas Polri, PT Pelni (Persero), PT Sompo Insurance Indonesia, dan PT Astra International Tbk. secara resmi melepas Tim Jelajah Lebaran 2026 di Kantor Wisma Bisnis Indonesia pada Selasa (10/3/2026).

Suntana menyampaikan, mudik bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum besar yang menggambarkan mobilitas masyarakat, kesiapan infrastruktur, serta menguji kualitas transportasi Indonesia.

Harapannya, momentum ini turut menggerakkan ekonomi di wilayah-wilayah yang menjadi tujuan mudik.

“Beberapa survei sudah menyatakan, ekonomi di beberapa wilayah dengan pulangnya pemudik itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat di wilayah sana,” ujarnya.

Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT), sambungnya, memprediksi pergerakan 143,9 juta orang selama masa Angkutan Lebaran 2026 dengan tujuan utama di wilayah Jawa Tengah.

Kemenhub bersama seluruh stakeholder transportasi pun terus berupaya memastikan angkutan Lebaran tahun ini berlangsung aman, lancar, dan selamat.

Suntana menegaskan bahwa keselamatan menjadi poin utama dan tak ada lagi toleransi dalam keselamatan. Dirinya juga mengimbau kepada pemudik agar memanfaatkan tempat istirahat atau rest area sebaik mungkin untuk menjaga kondisi kendaraan dan kesehatan pribadi.

“Keselamatan is the first thing. Itu yang paling utama,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, President Director Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo menuturkan, puluhan juta bahkan warga seluruh Indonesia bergerak dan kalau kita bisa menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, tentu dampak positifnya akan lebih bermakna bagi masyarakat dan tentu bagi ekonomi Indonesia.

Mengutip laporan survei Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia, mengindikasikan tingkat keyakinan masyarakat untuk melakukan konsumsi masih optimistis (>100 = optimistis).

“Karena itu bagi kami di Bisnis Indonesia Group dengan Jelajah Lebaran 2026 ini mudah-mudahan indikator ekonomi yang ada itu akan terkonfirmasi di lapangan nanti,” tuturnya.

Pada program tahun ini, Bisnis Indonesia Group akan mendokumentasikan kesiapan berbagai sektor, mengulas inovasi layanan publik, transportasi, energi, pariwisata, serta peran usaha kecil dan menengah dalam pergerakan ekonomi selama Lebaran di jalur Mudik dari Bakauheni hingga Jawa Timur.

Kementerian Perhubungan memprediksi bahwa pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026, pergerakan terbesar pemudik berasal dari Jawa Barat sebanyak 30,97 juta orang, diikuti DKI Jakarta (19,93 juta) dan Jawa Timur (17,12 juta). Sementara itu, dari sisi tujuan, arus terbesar mengarah ke Jawa Tengah sebesar 38,71 juta orang, disusul Jawa Timur (27,29 juta) dan Jawa Barat (25,09 juta)

Kemenhub pun telah memastikan kondisi kelaikan kendaraan, sektor transportasi darat telah dilakukan ramp check terhadap 27.664 unit bus sejak 23 Februari 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.516 unit diizinkan beroperasi, sedangkan sisanya diberikan peringatan perbaikan, dilarang beroperasi, hingga dikenakan sanksi tilang.

Di sektor transportasi laut, telah dilakukan uji kelaiklautan terhadap 832 unit kapal dari total armada sebanyak 840 unit kapal. Sementara di sektor transportasi penyeberangan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 220 unit kapal dari total armada sebanyak 254 unit kapal.

Kemudian di sektor transportasi udara, telah dilakukan ramp check terhadap 372 unit pesawat dari total armada sebanyak 564 unit pesawat. Adapun pada sektor perkeretaapian, telah dilakukan ramp check terhadap 3.672 unit sarana dari total keseluruhan sarana sebanyak 3.687 unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sedang menghadapi tantangan transportasi yang kompleks. Negara kepulauan ini dikenal dengan tingkat kemacetan tinggi yang mengindikasikan permasalahan lebih luas terkait mobilitas, logistik, dan keberlanjutan. Tingginya biaya bahan bakar, inefisiensi logistik, serta meningkatnya angka insiden keselematan lalu lintas menegaskan kebutuhan adopsi solusi yang inovatif dan pintar dalam sektor transportasi.

Dampak Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas berdampak signifikan terhadap produktivitas dan meningkatkan biaya transportasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemacetan di Jakarta mencapai 53% pada tahun 2023, dengan sektor transportasi menyumbang 50% dari total emisi dalam kota. Selama periode mudik Idul Fitri, pergerakan kendaraan keluar dari Jakarta dapat mencapai 1,23 juta dalam satu minggu, meningkat 51,5% dibandingkan hari biasa. Kemacetan ini mengakibatkan pemborosan bahan bakar, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya operasional bagi bisnis.

Untuk mengatasi tantangan ini, bisnis dapat memanfaatkan solusi Fleet Tracking & Monitoring dari Geotab, yang menawarkan visibilitas penuh terhadap fleet movement, memungkinkan manajer armada untuk menyesuaikan rute secara dinamis, serta mengurangi keterlambatan.

Tantangan dalam Logistik dan Fleet Efficiency

Dengan lebih dari 17.000 pulau, sektor logistik di Indonesia menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, efisiensi kendaraan yang rendah, dan keterbatasan jumlah pengemudi. Data menunjukkan bahwa 63% armada truk di Indonesia berusia lebih dari 10 tahun, sementara 70% telah beroperasi lebih dari 20 tahun, yang berdampak pada tingginya biaya perawatan serta menurunnya efisiensi. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap pengemudi menjadi tantangan bagi perusahaan logistik dalam menjaga kapasitas operasional yang maksimal.

Efisiensi bahan bakar juga menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatnya harga bahan bakar yang semakin membebani biaya operasional armada. Antara Januari hingga Februari 2025, harga Pertamax dari Pertamina naik dari Rp12.100 menjadi Rp12.900 per liter. Dalam kondisi seperti ini, visibilitas terhadap konsumsi bahan bakar menjadi krusial untuk membantu bisnis mengidentifikasi inefisiensi dan mengelola biaya secara lebih efektif. Fuel Gauge Tap-In Harness dari Geotab menawarkan solusi dengan menyediakan data akurat mengenai tingkat bahan bakar, membantu manajer armada memantau konsumsi, mengidentifikasi pemborosan, dan menerapkan strategi penghematan biaya. Selain itu, MyGeotab Fleet Management Software memungkinkan manajer armada memantau kesehatan kendaraan dan menjadwalkan perawatan secara proaktif, memastikan armada yang lebih tua dapat tetap beroperasi secara optimal dan mengurangi waktu downtime.

Meningkatkan Keamanan Transportasi dengan Teknologi Geotab

Keselamatan di jalan menjadi perhatian serius di Indonesia. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melaporkan bahwa 80% insiden keselamatan yang melibatkan transportasi umum dan kendaraan pengangkut barang disebabkan oleh kegagalan rem dan human error. Hal ini menekankan pentingnya solusi berbasis data untuk meningkatkan keamanan sektor transportasi.

Perangkat GO9 dari Geotab berperan penting dalam meningkatkan keselamatan armada dengan menyediakan diagnostik kendaraan secara real-time, sehingga membantu bisnis mendeteksi masalah mekanis – seperti kegagalan sistem rem – sebelum menyebabkan insiden. Ketika dikombinasikan dengan Driver Behaviour Analysis, yang menawarkan wawasan berbasis AI mengenai pola mengemudi, manajer armada dapat secara proaktif mengatasi perilaku berisiko seperti pengereman mendadak dan akselerasi berlebihan. Dengan menganalisis faktor-faktor ini secara real-time, bisnis dapat menerapkan program pelatihan pengemudi dan mengurangi risiko insiden di jalan.

Mendukung Visi Transportasi Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 32% pada tahun 2030, menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama. Geotab, melalui Geotab Sustainability Center, berperan aktif dalam mendukung inisiatif ini. Geotab Sustainability Center adalah platform berbasis data dalam MyGeotab yang membantu manajer armada untuk memantau efisiensi bahan bakar, melacak emisi, dan mengidentifikasi peluang penghematan biaya. Perusahaan dapat mengurangi waktu istirahat mesin atau idle time yang berlebihan, mengoptimalkan efisiensi bahan bakar, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi sembari mencapai tujuan keberlanjutan mereka.

Mendorong Perubahan dengan Geotab

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi yang lebih aman dan efisien, solusi telematika Geotab memberikan alat bagi manajer armada untuk meningkatkan kinerja operasional dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan wawasan berbasis data dan teknologi mobilitas canggih, Geotab berkomitmen untuk membantu Indonesia membangun sektor transportasi yang lebih pintar, efisien, dan ramah lingkungan.

Temukan bagaimana Geotab dapat membantu mengoptimalkan operasional armada Anda. Hubungi kami hari ini untuk mengeksplorasi solusi yang disesuaikan dengan bisnis Anda atau untuk request demo.

IDXChannel—Siapa pemilik saham WEHA? PT Weha Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) adalah perusahaan yang mengelola dan mengoperasikan jaringan bus White Horse, perusahaan ini tercatat sebagai emiten transportasi dan logistik.

Melansir laman resmi White Horse (22/12/2025), cikal bakal WEHA dimulai sejak 1960 ketika Adhi Tirtawisata memulai bisnisnya dengan memiliki empat becak, dia kemudian mendirikan perusahaan tur dan travel pada 1971 dengan nama Batemuri Tours.

Saat itu perseroan hanya menggunakan satu bus untuk melayani satu paket tur dalam kota. Tahun-tahun berikutnya perusahaan tur dan travel ini berkembang, hingga akhirnya pada 1980 Adhi mendirikan perusahaan transportasi dengan nama White Horse.

Dari sini, bisnis tur dan travel sekaligus bisnis transportasi pariwisata milik perseroan terus berkembang. Pada 1997, WEHA sudah memiliki armada mini bus, micro bus, dan big bus. Lalu pada 2009, WEHA memasuki segmen taksi dan travel antarkota.

Perseroan meluncurkan layanan taksi eskekutif White Horse Premium Cab dan mengakuisisi PT Day Trans, perusahaan yang memiliki shuttle Jakarta-Bandung Day Trans. Pada 2010, terbentuklah lima lini bisnis utama WEHA.

Yakni penyewaan bus, taksi eksekutif, penyewaan kendaraan dan limosin, intercity shuttle, dan daily sightseeing tour. Setelah mengakuisisi Day Trans, WEHA memperluas layanan shuttle intercity di kota-kota lain.

Bisnis tur dan travel perseroan masih berjalan, tetapi dalam format digital. Lalu siapa pemilik saham WEHA saat ini selepas kepemimpinan Adhi Tirtawisata?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, berikut ini adalah informasi kepemilikan saham di PT Weha Transportasi Indonesia Tbk.

Siapa Pemilik Saham WEHA? Informasi Pengendali dan Pemilik Saham

Sesuai laporan bulanan registrasi pemegang efek, per 30 November 2025 ada sejumlah pemilik dengan kepemilikan saham mayoritas, atau di atas lima persen. Berikut ini adalah daftar pemegangs saham mayoritas di WEHA:

• PT WEHA Investama 211 juta saham/14,5 persen
• PT Panorama Sentrawisata 796 juta saham/54,54 persen
• Masyarakat (non-warkat) 427 juta saham/29,3 persen

Sedangkan penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham WEHA, atau pemilik perusahaan, adalah Satrijanto Tirtawisata.

WEHA mencatatkan sahamnya secara perdana di bursa efek pada 2007 dengan melepas 128 juta saham ke masyarakat di harga penawaran Rp245 per saham. Dari IPO ini, perseroan mengantongi Rp31,36 miliar.

Pada perdagangan Senin 22 Desember 2025, WEHA ditutup di harga Rp153 per saham, naik 15,91 persen. Dalam satu bulan terakhir, WEHA mencatatkan pertumbuhan harga sebesar 42,99 persen.

WEHA juga tercatat dalam deretan saham top gainer pada perdagangan hari ini. Tercatat nilai transaksi saham WEHA mencapai Rp45,23 miliar dengan volume transaksi mencapai 2,99 juta saham.

Itulah informasi singkat tentang siapa pemilik saham WEHA.

(Nadya Kurnia)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KAI Commuter mengelola 102 trainset (1.072 unit KRL), mengoperasikan 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek per hari, dan melayani 287,3 juta penumpang pada Januari–Oktober 2025. Mobilitas harian masyarakat Jabodetabek terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan yang cepat, terjangkau, dan terjadwal.

Di tengah dinamika tersebut, KRL Tokyu Seri 8500 atau “JALITA” menjadi simbol penting dari perjalanan panjang layanan angkutan perkotaan berbasis rel. Pada Ahad (16/11/2025), sarana ini menjalani purnatugasnya, disaksikan ribuan warga dan railfans di Stasiun Jakarta Kota.

Sejak resmi beroperasi di Indonesia pada 2006, JALITA menjadi sarana pertama yang dimiliki langsung oleh KAI Commuter setelah pemisahan entitas pada 2009. Dari titik inilah modernisasi layanan KRL Jabodetabek berkembang pesat dengan penggunaan AC, peningkatan kenyamanan, serta perluasan kapasitas angkut. Saat ini, KAI Commuter mengoperasikan 1.063 perjalanan setiap hari dengan dukungan 102 trainset atau 1.072 unit KRL siap guna yang melayani seluruh lintas strategis Jabodetabek.

Pertumbuhan tersebut semakin menguat pada 2025. Pada Januari–Oktober 2025, Commuter Line Jabodetabek telah melayani 287.297.882 penumpang, setara lebih dari 20 juta perjalanan setiap bulan. Angka ini memperlihatkan peran KRL sebagai tulang punggung mobilisasi perkotaan, menghubungkan pusat-pusat aktivitas mulai dari perkantoran, pendidikan, hingga kawasan hunian komuter yang terus berkembang.

Untuk mengenang peran JALITA dan dua seri lain yang turut mengawal transformasi layanan, yakni Tokyu Seri 7000 dan JR203, KAI bersama komunitas membuka Mini Museum JALITA pada 10–16 November. Pameran ini menampilkan sejarah tiga seri KRL legendaris serta edukasi publik seperti aturan naik KRL, kampanye Setop Pelecehan Seksual, keselamatan perjalanan, dan pengenalan sarana modern. Sebanyak 20.426 pengunjung hadir dalam sepekan, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap evolusi transportasi urban Indonesia.

Momentum tersebut semakin istimewa dengan kehadiran Direktur Utama KAI periode 2009–2014, Ignasius Jonan, yang turut mendampingi perjalanan terakhir JALITA dari Stasiun Jakarta Kota menuju Depo Kampung Bandan hingga Depo Depok. Jonan menyapa pengguna setia KRL dan menegaskan layanan rel berperan penting dalam menggerakkan mobilisasi harian Jabodetabek.

“Selama Jabodetabek menjadi wilayah hunian terpadat di Indonesia, Commuter Line akan selalu menjadi etalase layanan kereta api nasional,” ujar Jonan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Jonan mengatakan mobilisasi masyarakat yang besar menjadikan transportasi berbasis rel sebagai kebutuhan utama kota besar. Peradaban urban terus berkembang sehingga kebutuhan sarana yang andal dan frekuensi perjalanan akan terus meningkat. Jonan juga mengingatkan nama “JALITA” diberikan oleh Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal sebagai simbol perjalanan masyarakat lintas kota di Jakarta.

Jonan berharap sebagian sarana dapat dilestarikan sebagai bagian dari warisan sejarah yang menggambarkan perubahan besar layanan urban berbasis rel.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berharap ikut dengan rombongan tim pemerintah ke China untuk menegosiasikan pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh.

Seperti diketahui pemerintah akan mengirimkan tim untuk mendiskusikan perihal restrukturisasi utang kereta cepat dengan China.

"Mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran. Kalau itu saya diajak, biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti," kata Purbaya, di Universitas Airlangga (UNAIR), kemarin, Senin (11/10/2025).

Adapun, soal rencana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana sitaan dari para koruptor untuk membayar utang Whoosh, Purbaya mengatakan hal ini masih didiskusikan.

"Nanti detailnya, yang ada masih garis besarnya," kata Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta polemik soal Kereta Cepat Whoosh tak perlu diributkan. Dia menegaskan akan bertanggung jawab penuh terhadap proyek ini.

Prabowo pun menyebut sudah mempelajari secara detail proyek ini. Dia menegaskan proyek Kereta Cepat Whoosh tidak ada masalah dan tak perlu diributkan.

"Kemudian enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut utang Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya," ujar Prabowo saat berpidato dalam peresmian di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Prabowo pun meminta masalah Kereta Cepat Whoosh jangan dipolitisasi dan bikin rakyat Indonesia cemas.

"Jadi jangan khawatir, saya sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orang (cek). Mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak, tenang-tenang saja ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya," tegasnya.

Usai acara selesai, Prabowo kembali ditanya media soal keseriusan pemerintah untuk membayar utang Kereta Cepat Whoosh.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun. tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," serunya.

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan andalan dalam ekosistem PT GoTo GojekTokopedia Tbk (GOTO), yakni layanan ride hailing GoRide dan GoCar serta layanan pengantaran makanan GoFood, berhasil meraih penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Logistic Award (BILA) 2025.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil jajak pendapat publik yang menilai kinerja dan kontribusi para penyedia layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

Jajak pendapat tersebut melibatkan lebih dari 400 responden, pada periode 6 Agustus-1 September 2025 di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Sumatra dan sekitarnya.

Penilaian dilakukan secara online dengan memanfaatkan jaringan dan dukungan berbagai platform digital di bawah BisnisIndonesia Group, termasuk DataIndonesia.id, guna memastikan jangkauan responden yang lebih luas.

GoFood dinobatkan sebagai pemenang dalam Kategori Penyedia Layanan Pengantaran Makanan Terbaik, sementara Gojek, lewat layanan GoRide dan GoCar, terpilih sebagai pemenang dalam Kategori Penyedia Layanan Ride Hailing Terbaik.

Penghargaan tersebut diterima oleh Ade Mulya, Director of Public Affairs and Communications GoTo, dan Steven Halim, Head of GoRide and GoFood Mass Market, yang mewakili GoTo dalam acara penganugerahan, Rabu malam (5/10/2025).

Ajang BILA 2025 diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi terhadap peran penting sektor transportasi dan logistik di Tanah Air. Tahun ini, BILA memberikan penghargaan kepada:

• 9 perusahaan transportasi dan logistik kategoriperusahaan terbuka (emiten),
• 5 perusahaan berdasarkan hasil jajak pendapat publik,
• 12 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usaha BUMN,
• 8 penghargaan khusus, serta
• 1 penghargaan untuk CEO dari korporasi transportasi dan logistik.

Melalui ajang ini, Bisnis Indonesia menyoroti peran vital sektor logistik sebagai tulang punggung rantai pasok dan penggerak utama perekonomian nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani membeberkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC). Rencananya pemerintah akan menerapkan Public Service Obligation (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Diketahui KCJB tidak mendapatkan dana subsidi PSO, seperti moda transportasi lainnya.

"Kan tadi sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada saranannya ini akan ditanggung bersama-sama," kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).

Rosan mengatakan rencana ini masih dimatangkan. Namun menurutnya dipastikan pemerintah hadir untuk menanggung beban operasional dari kereta cepat ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.

"Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk saranannya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya," kata Rosan.

Subsidi PSO adalah subsidi yang diberikan pemerintah untuk memberikan layanan publik. Biasanya dengan adanya subsidi ini maka akan meringankan harga tiket di tingkat konsumen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) angkat bicara terkait proses penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat atau Whoosh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan manajemen KCIC bersedia membantu KPK dalam memproses dugaan korupsi tersebut.

“Terkait hal tersebut, KCIC akan kooperatif dan menghormati semua proses yang akan dijalankan oleh KPK,” ujar Eva saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Eva menyampaikan proses tersebut tidak akan memengaruhi operasional Whoosh. Ia memastikan layanan Whoosh tetap berjalan normal.

“Layanan dan operasional tetap berjalan lancar dan kondusif,” ucap Eva.

Eva mengatakan KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang Whoosh sebesar 6,3 persen pada periode Januari hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama sepuluh bulan pertama tahun ini, lanjut Eva, layanan Whoosh telah melayani lebih dari 5,1 juta penumpang, meningkat dari 4,8 juta penumpang pada 2024 di periode yang sama.

“Secara kumulatif, sejak beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12,2 juta penumpang,” lanjut Eva.

Eva menyampaikan peningkatan ini menjadi bukti masyarakat semakin mempercayai layanan Whoosh sebagai moda transportasi andalan yang cepat, efisien, dan nyaman. Menurut dia, kenaikan jumlah penumpang ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin mempercayai layanan Whoosh sebagai moda transportasi cepat dan andalan untuk mobilitas antara Jakarta dan Bandung.

“Kenaikan jumlah penumpang ini didorong sejumlah faktor yang menunjukkan semakin kuatnya minat masyarakat terhadap layanan Whoosh,” ungkap Eva.

Eva mengatakan Whoosh telah menambah jadwal perjalanan menjadi 62 perjalanan per hari serta menghadirkan Stasiun Karawang yang menambah opsi keberangkatan dan konektivitas antardaerah. Ia menyampaikan peningkatan jumlah penumpang Whoosh juga didukung konektivitas antarmoda yang semakin baik di seluruh stasiun.

“Setiap stasiun Whoosh kini terkoneksi dengan berbagai moda transportasi seperti LRT, kereta feeder, kereta komuter, bus, shuttle, taksi, hingga layanan angkutan daring yang memudahkan mobilitas penumpang,” kata Eva.