Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

UNDANG-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan sinyal kuat mengenai pentingnya efisiensi belanja pegawai sebagai bagian dari reformasi fiskal daerah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk mulai diimplementasikan secara bertahap hingga tahun 2027, dengan tujuan menyeimbangkan struktur anggaran daerah yang selama ini cenderung didominasi oleh belanja rutin. Efisiensi belanja pegawai tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan, melainkan sebagai upaya rasionalisasi dan optimalisasi alokasi sumber daya aparatur agar lebih produktif dan berorientasi pada kinerja.

Pada kerangka mekanisme implementasi, efisiensi belanja pegawai perlu dipahami sebagai proses rasionalisasi yang terencana dan menyeluruh, bukan sekadar pengurangan kuantitas pegawai atau pemangkasan anggaran secara proporsional. Upaya ini ditempuh melalui berbagai pendekatan strategis, seperti restrukturisasi organisasi, peningkatan produktivitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).

Dengan pendekatan tersebut, belanja pegawai tetap dijaga pada tingkat yang memadai, namun lebih efektif dalam menghasilkan kinerja dan kualitas layanan publik. Prinsip value for money menjadi landasan utama, yakni memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan terjadi pergeseran komposisi belanja daerah menuju peningkatan porsi belanja modal. Prioritas diarahkan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan listrik, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

Infrastruktur tersebut memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan konektivitas, efisiensi distribusi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, dengan komposisi anggaran yang lebih seimbang antara belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan efek pengganda ekonomi yang lebih besar, sekaligus memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara empiris, peningkatan belanja modal terbukti memiliki hubungan positif dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor infrastruktur tidak hanya menciptakan efek langsung melalui penyerapan tenaga kerja dalam proses pembangunan, tetapi juga menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong aktivitas ekonomi turunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan efisiensi belanja pegawai yang diikuti dengan penguatan belanja modal menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dominasi Belanja Pegawai Daerah

Kondisi struktur belanja daerah saat ini menunjukkan adanya tekanan serius pada komposisi anggaran, khususnya pada tingginya proporsi belanja pegawai yang telah melampaui batas ideal dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. Data DJPK Kemenkeu RI menunjukkan bahwa pada tahun 2026, belanja pegawai di Jawa Timur mencapai 37,51% dari total belanja daerah dengan nilai sekitar Rp49,81 triliun.

Angka tersebut melampaui kisaran 30% yang umum digunakan sebagai rujukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana semangat pengendalian belanja dalam kerangka UU No 1/2022 dan PP No 12/2019. Terlebih, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga tercermin pada mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2025 yang menunjukkan proporsi serupa di atas 30%, sehingga menegaskan urgensi intervensi kebijakan untuk menyeimbangkan struktur anggaran.

Dominasi belanja pegawai tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dalam tata kelola keuangan daerah. Beberapa indikasi yang muncul antara lain belum optimalnya penerapan sistem meritokrasi, keterbatasan analisis kebutuhan aparatur berbasis beban kerja dan jumlah penduduk, serta digitalisasi layanan publik yang belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah juga menghadapi tekanan akibat penurunan dana transfer ke daerah (TKDD), yang pada 2026 di Jawa Timur tercatat mengalami penurunan signifikan hingga 32,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, penurunan pendapatan daerah – yang dianggarkan (pagu) sekitar Rp123,27 triliun pada tahun 2026 – semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara belanja pegawai cenderung bersifat rigid dan sulit disesuaikan dalam jangka pendek.

Keberhasilan menurunkan belanja pegawai akan membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi peningkatan belanja modal yang lebih produktif. Hal tersebut penting mengingat saat ini porsi belanja modal masih relatif rendah, yakni hanya sekitar 9,44% dari total belanja daerah, jauh di bawah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Sebab itu, melalui realokasi anggaran yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Sehingga, reformasi struktur belanja daerah bukan hanya menjadi tuntutan regulatif, tetapi juga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Struktur Belanja Daerah

Tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur APBD mutlak menuntut adanya langkah korektif yang terukur dan berkelanjutan. Upaya penurunan belanja pegawai tidak dapat dilakukan secara drastis, melainkan melalui mekanisme efisiensi yang cermat, khususnya pada komponen honorarium dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Reformulasi TPP perlu diarahkan pada sistem yang lebih berbasis kinerja (performance-based), dengan indikator yang objektif, terukur, dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan produktivitas aparatur serta kualitas layanan publik, karena setiap insentif yang diberikan benar-benar mencerminkan kontribusi nyata pegawai terhadap capaian kinerja organisasi.

Di sisi lain, penguatan kapasitas fiskal daerah juga harus dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan. Strategi intensifikasi perpajakan dan retribusi daerah menjadi kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme manajemen, serta penyesuaian model bisnis BUMD agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan potensi ekonomi lokal.

Lebih lanjut, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan donor, menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas pembiayaan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Pelibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen yang lebih modern.

Pada akhirnya, keseluruhan strategi tersebut harus diintegrasikan dalam kerangka penataan organisasi yang lebih rasional dan adaptif. Rasionalisasi jumlah dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi, beban kerja, serta dinamika pelayanan publik berbasis digital.

Melalui struktur birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Demi menjawab tantangan fiskal daerah yang kompleks, penataan ulang struktur belanja daerah menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda, terutama dalam menyeimbangkan proporsi belanja pegawai agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan. Melalui efisiensi yang berbasis kinerja, penguatan kapasitas pendapatan daerah, serta inovasi dalam pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas ruang fiskal secara signifikan.

Ruang fiskal tersebut pada akhirnya dapat diarahkan untuk mendorong belanja yang lebih produktif, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka regulasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Semoga.

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transparansi Polri dalam menindak oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibanding institusi lain.

Menyikapi itu, Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur Sandri Rumanama mengapresiasi penuh pernyataan Habiburokhman. Pernyataan tersebut mendapat respons positif.

"Yang disampaikan Pak Habiburokhman itu realitas yang terjadi saat ini, memang Polri lembaga negara yang paling transparan saat ini," ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Dia menuturkan sejak Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri terus bertransformasi dan menjadi lembaga negara yang paling demokratis, berintegritas, serta transparan.

JAKARTA - Lima Satuan Kerja (Satker) TNI berhasil meraih meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kelima Satker tersebut yakni, Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI.

Raihan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026.

Rakor yang dibuka Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya mewakili Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 9 April 2026 ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.

Kasum TNI menegaskan tema rakor sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Lihat video: Presiden Prabowo Berkomitmen Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi & Pro-Rakyat



Kasum TNI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis RB di lingkungan TNI, sekaligus menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas SDM. "Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI", pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit dan masyarakat.

TNI berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

JAKARTA - Kehadiran Buku Saku 0% “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Buku ini dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus literasi publik terhadap program-program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan menuturkan buku saku tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis data.

“Saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026,” ujarnya.

Buku ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi kebijakan.

Herik menekankan penyajian informasi dalam format yang ringkas dan mudah dipahami menjadi kunci penting, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kerap tidak terverifikasi dan membingungkan publik.

“Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kehadiran panduan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sekaligus memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat,” jelasnya.

Buku ini tidak hanya relevan bagi masyarakat umum, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi media sebagai rujukan dalam menjaga kualitas pemberitaan yang akurat dan berbasis data.

Keterbukaan informasi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, dia mendorong agar inisiatif ini tidak berhenti sebagai produk sesaat, melainkan terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Kulturolog Indonesia Iwan Jaconiah melihat buku saku ini sebagai bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan yang menempatkan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat.

“Visi besar Bersama Indonesia Maju yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar slogan politik, namun sebuah komitmen transformatif untuk memperkuat fondasi bangsa,” ujarnya.

Iwan menilai program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah merupakan instrumen konkret yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dalam menerjemahkan konsep besar Negara Hadir ke dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui berbagai program dukungan kesejahteraan, pemerintah berupaya mewujudkan filosofi Negara Hadir, sebuah kondisi di mana instrumen kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk melindungi dan mengangkat derajat kelompok yang paling rentan,” katanya.

Menurut dia, kehadiran negara yang nyata dan konsisten di tengah masyarakat akan melahirkan kekuatan sosial baru yang menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Iwan juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh paling konkret dari implementasi kebijakan kesejahteraan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Program ini tidak hanya menyasar aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas SDM, program ini berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal, khususnya di desa dan kecamatan. “Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengingatkan keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting yang harus dijaga secara konsisten oleh pemerintah. “Transparansi dan akuntabilitas kunci pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ungkapnya.

Dia menekankan tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor

“Efisiensi Logistik, distribusi bantuan di wilayah geografis Indonesia yang menantang memerlukan inovasi teknologi dan manajemen rantai pasok yang tangguh. Sinergi kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan program tepat sasaran,” kata Iwan.

“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Pekerjaan Umum demi menjaga kepercayaan publik di tengah isu penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Ia mengaku selama ini Kementerian PU telah memiliki sistem pengelolaan yang berjalan, namun terus dilakukan perbaikan dan pembaruan mengikuti perkembangan teknologi serta perangkat lunak terkini di dunia.

"Sebenarnya selama ini kita sudah punya sistem, cuman memang sistem ini sedang kita perbaiki dari waktu ke waktu, kita update dengan segala macam software yang ada di di dunia," kata Dody sebagaimana pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan pembaruan sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat tidak hanya aspek akuntabilitas dan integritas, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam setiap program pembangunan yang dijalankan kementerian secara menyeluruh.

"Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan effectiveness, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Dody menekankan setiap penggunaan anggaran negara harus memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah pusat.

Menurutnya, setiap satu rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan harus mampu memberikan manfaat berlipat, bahkan hingga puluhan kali, bagi masyarakat yang merasakan langsung hasil dari program tersebut.

"Karena itu yang selalu diinstruksikan Pak Presiden pada kami-kami. Satu rupiah, satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu, itu harus berikan manfaat 10, 20 kali kepada masyarakat yang terdampak. Jadi, itu yang kami kerjakan hari ini," tuturnya.

Selain itu, Dody mengungkapkan proses audit internal di kementeriannya terus berlangsung sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola yang baik.

Ia menegaskan audit tersebut dilakukan secara berkala dan menyeluruh sehingga hasilnya menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran kementerian.

Menurutnya, kementeriannya juga berkomitmen mendukung setiap proses yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional dan bertanggung jawab.

"Kan saya diperintah Pak Presiden untuk bersih-bersih, ya ini salah satu yang sudah saya lakukan. Kira-kira gitu," kata Dody.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami tentu tidak akan ragu untuk kemudian melakukan pengenaan dan penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak akan diam terhadap dugaan manipulasi harga saham dengan terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta memastikan hasilnya dipublikasikan secara transparan kepada publik.

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi, merespons kekhawatiran Anggota Komisi XI DPR RI terkait dugaan rekayasa harga saham, termasuk lonjakan harga yang tidak wajar dalam waktu singkat.

Hasan, saat dijumpai wartawan usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, memastikan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut dugaan tersebut, namun menegaskan indikasi manipulasi terlihat dari kenaikan harga secara cepat tanpa alasan jelas atau penurunan tajam setelah mencapai puncak.

“Salah satu indikasi utama (manipulasi harga saham) tentu naik secara cepat tanpa ada alasan, atau sebaliknya tiba-tiba setelah naik di puncak kemudian turun tanpa alasan. Itu ada indikasi awal. Dan tentu kami tidak akan diam,” kata Hasan.

Ia menjelaskan bahwa proses penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan hingga pengumpulan bukti. Sejumlah kasus yang telah diumumkan sebelumnya, ujar Hasan, juga berawal dari indikasi serupa dengan penanganan kasus dilakukan secara bertahap.

Setelah pemeriksaan selesai, bukti dinilai cukup, serta dasar pelanggaran dan pasal terpenuhi, OJK akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan dan mempublikasikannya kepada publik.

Terkait pertanyaan Anggota Komisi XI DPR mengenai indikasi lonjakan harga saham suatu emiten dari Rp200 menjadi Rp8.000 dalam waktu tiga bulan, Hasan memastikan pihaknya telah melakukan penelusuran.

Dalam satu hingga dua bulan terakhir, jelas Hasan, otoritas juga telah melakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap emiten dan pihak terkait yang terlibat manipulasi harga, penyebaran informasi tidak benar, hingga praktik coordinated trading.

“Kalau dilihat (kasus-kasus bidang pasar modal yang sebelumnya telah diumumkan pemberian sanksinya oleh OJK), fenomena atau karakteristiknya kurang lebih kan mencerminkan apa yang menjadi concern dari bapak-ibu pimpinan di Anggota Komisi XI DPR. Kami tentu tidak akan ragu untuk kemudian melakukan pengenaan dan penegakan hukum,” kata Hasan.

Dalam sesi tanya jawab pada Rapat Kerja, Rabu (1/4), Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyoroti aturan sebelumnya yang memungkinkan porsi saham dilepas ke publik (free float) tetap minim, sehingga dinilai membuka ruang terjadinya rekayasa harga di pasar.

Ia menyebut kondisi tersebut kerap melibatkan kerja sama dengan pihak sekuritas, termasuk underwriter, yang kemudian membentuk semacam sindikasi untuk mengatur pergerakan harga saham di pasar.

Praktik tersebut, tegas Mekeng, merusak mekanisme pembentukan harga yang seharusnya mencerminkan fundamental dan kinerja perusahaan.

Ia juga menyinggung adanya saham yang baru melantai di bursa pada harga Rp200, namun melonjak hingga Rp8.000 hanya dalam waktu dua hingga tiga bulan, yang dinilai tidak masuk akal.

Lebih lanjut, Mekeng mengingatkan potensi dampak lanjutan dari lonjakan harga tersebut, di mana kapitalisasi pasar perusahaan dapat meningkat tajam dan dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman besar dari perbankan.

Kondisi ini dinilai berisiko ganda karena tidak hanya berpotensi merusak pasar modal, tetapi juga merembet ke sektor perbankan.

Ia mempertanyakan peran pengawasan OJK terhadap fenomena tersebut, termasuk mempertanyakan apakah terdapat sistem atau mekanisme yang mampu mendeteksi pergerakan harga saham yang tidak wajar sejak dini.

Mekeng pun menekankan pentingnya langkah proaktif dari OJK sekaligus meminta lembaga tersebut bersikap tegas dan transparan dalam penegakan hukum.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan soal pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Dia memahami alasan pemerintah ingin menjaga cadangan mineral dan kestabilan harga.

"Pemerintah mungkin ingin menjaga cadangan mineral. Kan sudah ada datanya, kebutuhan batu bara berapa, nikel berapa, timah berapa, bauksit berapa. Ada juga data siapa saja yang punya, produksinya berapa. Pemerintah tidak mau sampai over supply," ujar Jalal, Kamis (19/2/2026).

Para pelaku usaha cenderung tidak mempermasalahkan pemotongan RKAB selama pemerintah bisa memberikan dasar aturannya. "Cuma memang yang masalah itu kan ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong sangat ekstrem 40-70 persen. Ini mungkin orang butuh penjelasan," ucapnya.

Dia mengkhawatirkan pemotongan RKAB batu bara ini akan berdampak pada berhentinya operasional perusahaan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses persetujuan RKAB untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di 2026. Tujuannya menyeimbangkan antara pasokan dan kebutuhan pasar agar menjaga kestabilan harga komoditas.

"Kenapa RKAB kita potong karena kita menyesuaikan antara supply dengan demand. Penyelarasan antara suplai dan permintaan ini juga dinilai penting, tidak hanya menjaga stabilitas harga komoditas batu bara, tetapi juga menjamin ketersediaan cadangan energi," ujar Bahlil dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Langkah penyesuaian RKAB 2026 untuk mencegah kelebihan pasokan (oversupply) akibat eksploitasi dan produksi yang berlebihan. Jika komoditas belum laku pada harga yang wajar, produksi masif sebaiknya ditunda demi ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

"Kalau memang belum laku dengan harga baik, jangan dulu kita produksi secara masif, kasihan anak cucu kita. Suatu saat kita meninggal, mereka ini yang melanjutkan perjuangan negara ini. Jangan di saat mereka memimpin, barang sudah habis karena kelakuan kita, sudah gitu jual murah lagi," katanya.

kita akan berusaha dalam action plan yang sudah kami paparkan dan akan kita gulirkan mulai besok

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama self-regulatory organizations (SRO) siap meningkatkan transparansi pasar modal dengan pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen serta penerapan klasifikasi investor yang lebih granular menjadi 27 sub-tipe investor.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertemuan regulator pasar modal Indonesia dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berlangsung pada Senin (2/2).

“Hari ini yang dilakukan adalah OJK bersama Bursa dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait dua hal (terkait transparansi dan peningkatan free float),” kata Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi di BEI Jakarta, Senin.

Terkait alasan pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen, Hasan menjelaskan bahwa MSCI pada prinsipnya menginginkan pengungkapan yang benar-benar granular atas kepemilikan saham di bawah 5 persen, tanpa menetapkan batas persentase tertentu.

Namun, dengan mempertimbangkan kapasitas yang ada, OJK memilih untuk melakukan pengungkapan hingga tingkat di atas 1 persen sebagaimana yang disanggupi dalam proposal.

“Sehingga kita akan berusaha dalam action plan yang sudah kami paparkan dan akan kita gulirkan mulai besok,” kata Hasan.

Mulai besok, OJK juga akan mengumpulkan seluruh partisipan Kustodian Sentral Efek Indonesia Perusahaan (KSEI) yang terlibat dalam proses pelengkapan data granular tersebut.

Menurut Hasan, sekitar 125 partisipan akan mengikuti sosialisasi awal dan selanjutnya dilakukan proses pengisian data secara bertahap.

Sejalan dengan itu, klasifikasi investor yang sebelumnya hanya terdiri dari sembilan tipe utama akan diperluas menjadi 27 sub-tipe investor.

Perincian ini diharapkan dapat lebih memperlihatkan kepemilikan saham dari setiap investor serta meningkatkan kejelasan dan kredibilitas pengungkapan beneficial ownership.

Selain isu transparansi, OJK dan SRO juga telah menyampaikan proposal kenaikan ketentuan free float minimum dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan seluruh pelaku pasar.

Secara keseluruhan, Hasan mengatakan bahwa diskusi dengan MSCI berlangsung dengan sangat baik dan akan dilanjutkan pada pertemuan tingkat teknis.

Menurutnya, MSCI juga menyatakan kesediaan untuk memberikan panduan terkait metodologi dan perhitungan yang akan digunakan dalam proses evaluasi.

“Kami akan melakukan regular update kepada publik terkait dengan progres komitmen kami sebagai bagian dari menghadirkan transparansi dimaksud,” kata Hasan.

Untuk diketahui, OJK telah mencanangkan delapan aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia melalui empat pilar atau klaster utama yakni kebijakan baru free float, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergi.

Terkait peningkatan batas minimum free float, hal ini dilakukan secara bertahap. Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, dapat langsung ditetapkan 15 persen. Sedangkan untuk emiten yang sudah lama, akan diberikan waktu transisi.

Selanjutnya terkait transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner (UBO). OJK menyatakan akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional.

Adapun terkait penguatan data kepemilikan saham, OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. Dalam hal ini, KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dipublikasikan melalui situs BEI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang praktis, layanan pinjaman daring (pindar) kerap menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Proses digital yang mudah serta pencairan dana yang relatif singkat membuat pinjaman daring cepat cair semakin diminati, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Meski demikian, masyarakat tetap perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada bunga tinggi dan biaya tersembunyi.

Memilih pinjaman daring aman yang legal, memiliki pinjaman bunga rendah, serta transparan sejak awal menjadi hal yang sangat penting. Pinjaman dari legal yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwajibkan menyampaikan informasi biaya secara jelas dan tidak menimbulkan jebakan biaya lain di kemudian hari. Oleh karena itu, memahami cara memilih pinjaman daring aman dan mengikuti tips pinjaman daring yang tepat menjadi langkah awal agar pinjaman dana tunai benar-benar membantu kondisi keuangan, bukan justru menambah beban.

Menjawab kebutuhan tersebut, SPinjam menghadirkan kampanye khusus untuk pengajuan pinjaman pertama berjudul “Jelas Tanpa Jebakan” yang berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026. Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat menggunakan layanan pinjaman daring secara lebih bijak, dengan menekankan aspek legalitas, transparansi biaya, serta kemudahan proses dengan penawaran-penawaran menarik untuk pengajuan pinjaman pertama.

SPinjam adalah layanan pinjaman daring oleh PT Lentera Dana Nusantara yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Kampanye “Jelas Tanpa Jebakan”, SPinjam menawarkan promo spesial untuk pengajuan pinjaman pertama berupa: bunga harian tetap 0,06% serta gratis biaya admin. Promo SPinjam “Jelas Tanpa Jebakan” dihadirkan untuk memberikan kepastian kepada pengguna sejak awal, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait biaya tambahan yang sering menjadi keluhan pada pinjaman daring ilegal.

Skema bunga harian tetap 0,06% untuk pinjaman pertama memungkinkan pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal tanpa risiko kenaikan mendadak. Sementara itu, promo gratis biaya admin untuk pinjaman pertama membuat dana yang diterima sesuai dengan nominal persetujuan. Melalui skema ini, SPinjam menegaskan komitmennya menghadirkan pinjaman daring yang jelas, transparan, dan tanpa biaya tersembunyi.

Gunakan SPinjam “Jelas Tanpa Jebakan”, Aktivasinya Mudah dan Cepat

Sebagai salah satu platform pinjaman dana tunai, Anda dapat menikmati aktivasi yang mudah dan cepat dengan SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan". Aktivasi SPinjam dapat dilakukan langsung melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee. Aktivasi dan pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung melalui smartphone tanpa perlu datang ke kantor atau mengurus dokumen rumit. Berikut langkah aktivasi SPinjam:

1. Buka halaman SPinjam melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee

2. Klik Aktivasi Gratis

3. Pilih Kirim untuk menerima kode verifikasi (OTP) dan masukkan kode verifikasi OTP

4. Lengkapi data diri, KTP aktif, serta verifikasi wajah.

Setelah pengajuan aktivasi dilakukan, pihak PT Lentera Dana Nusantara akan meninjau permohonan dan Anda bisa mendapatkan pinjaman dana tunai yang bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Ingat, selalu ajukan pinjaman sesuai kemampuan finansial dan bayar tagihan tepat waktu. SPinjam, Jelas Tanpa Jebakan!

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu.

“Kantor kita ini (berorientasi pada) pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, kalau di-tracking ini barang sudah sampai mana, sudah di tempat siapa,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini terus didorong Kementerian ATR/BPN.

Nusron juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu. Ia menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel.

“Ini salah satu pentingnya SOP, seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudent, dengan compliance, tapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” katanya.

Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Khususnya di Jawa Barat, daerah penyangga ibu kota, diperkuat SDM kita. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin dan prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” ujar Nusron.

Sebelumnya Nusron Wahid juga meminta pelayanan pertanahan adaptif, cepat, dan bersih.

Dia meminta jajaran pertanahan untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat.

Nusron menekankan, perubahan perilaku masyarakat, percepatan teknologi, dan standar pelayanan publik yang semakin tinggi membuat Kementerian ATR/BPN tidak boleh bekerja dengan pola lama. Pelayanan pertanahan harus menjadi pelayanan institusi (service institution) yang responsif, sederhana, bersih, dan modern.

Dengan beban layanan yang terus naik setiap tahun, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu menjaga ritme transformasi agar seluruh proses pelayanan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan publik yang semakin dinamis.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Predikat Informatif dianugerahkan KIP atas implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel serta partisipatif

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia Persero Tbk (SIG) meraih Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2025 berkat transparansi, akuntabilitas dan komitmen tata kelola, berdasarkan hasil monitoring serta evaluasi keterbukaan informasi publik nasional.

"SIG meraih Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2025," kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Penghargaan diserahkan oleh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KIP Samrotunnajah Ismail kepada Senior Manager of External Communication SIG Novi Maryanti pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

"Predikat Informatif dianugerahkan oleh KIP atas implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel serta partisipatif," ujar Vita.

Tahun ini, lanjut Vita, SIG meraih Predikat Informatif untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan capaian skor 94,79, naik signifikan dari 75,57 pada tahun 2024.

Vita mengungkapkan rasa syukur atas dukungan manajemen dan seluruh unit kerja di SIG, sekaligus menegaskan komitmen Perusahaan terhadap upaya konsisten untuk peningkatan tata kelola layanan informasi publik.

Menurut dia, capaian itu merupakan wujud komitmen SIG dalam menjalankan bisnis dan operasi secara berkelanjutan, termasuk keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel.

"Yang merupakan hak publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tutur Vita.

Lebih lanjut Vita menuturkan praktik tata kelola yang baik khususnya dalam keterbukaan informasi publik tidak hanya sekadar memenuhi peraturan yang berlaku, tetapi bagian penting untuk mewujudkan tanggung jawab melalui pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien.

"Dengan begitu, kami menambah kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional dengan meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi," ucapnya.

Ia menambahkan upaya SIG dalam meningkatkan tata kelola layanan informasi publik, di antaranya melalui penyelenggaraan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik bersama sembilan BUMN Klaster Infrastruktur untuk peningkatan wawasan dan benchmarking.

Selain itu sosialisasi dan pendampingan pengisian monitoring dan evaluasi (monev) untuk unit-unit kerja SIG, peningkatan fitur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada laman web Perusahaan.

Kemudian pengembangan aplikasi ePPID yang dapat diunduh di Play Store untuk memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi publik.

”Predikat Informatif menjadi capaian membanggakan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola layanan informasi yang prima bagi publik,” kata Vita.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mendorong integritas aparat dan perbaikan sistem lebih diperkuat dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor . Kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika dana pajak dikelola secara transparan dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mendorong agar ada gebrakan baru yang merangsang masyarakat untuk bisa taat bayar pajak . Selama ini, masyarakat hanya terpaku pada program pemutihan untuk mau membayar pajak kendaraan. Catat! Hari Ini Jakarta Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga Akhir 2025

Namun, Agus menyebut hal itu masih kurang dan mesti ada hal baru yang membuat masyarakat mau dan taat dalam membayar pajak setiap tahunnya. “Saya berharap ketika nanti masyarakat sudah taat, itu ada reward punishment kepada masyarakat. Artinya apa, kalau dia tidak bayar tentu ada denda, kalau dia rajin tepat bayar tentu ada bonusnya,” ujar Agus kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).

Adapun reward yang bisa diberikan kepada warga yang taat dan tepat membayar pajak bisa berupa voucher, atau diskon yang bisa dipakai ketika pembayaran pajak di tahun berikutnya. “Itukan hal atau marketing gimmick yang bisa dilakukan, yang penting rohnya itu jadi dulu, yaitu saling percaya dan tidak ada lagi hal-hal yang dulu merusak sistem itu sendiri,” bebernya.

Agus pun menekankan ketidakpercayaan masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan yang merupakan sumber pendapatan negara tentu sangat merugikan. “Tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga pengelolanya dan publik secara keseluruhan,” imbuhnya.

Menurutnya, selain soal kemudahan dalam proses pembayaran pajak, masyarakat juga harus diberikan penghargaan karena sudah taat dan tepat waktu ketika membayar pajak kendaraan. Ia menegaskan upaya untuk menjaga kepatuhan masyarakat harus dimulai dari aparat di lapangan. “Jadi si petugas Samsatnya atau lantas itu juga harus jujur, harus baik,” jelasnya. DJP Kebut Registrasi Coretax! ASN, TNI, Polri, Wajib Aktivasi Akun

Di sisi lain, Agus menilai saat ini sudah ada perbaikan dari tim pembina Samsat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya melihat sudah adanya perbaikan dari segi pelayanan kepada masyarakat dalam hal membayar pajak. Menurut saya komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik sudah ada,” tandasnya.