PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait keputusan FTSE Russell yang akan mencoret saham emiten Indonesia dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/ HSC).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan langkah FTSE tersebut sebenarnya sudah diantisipasi pasar sejak lama karena sebelumnya FTSE maupun MSCI telah memberikan peringatan terkait isu free float dan konsentrasi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

"Saham-saham yang masuk dalam high shareholding concentration memang sudah kita antisipasi akan dikeluarkan oleh global index provider," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurutnya, keputusan FTSE menjadi konsekuensi jangka pendek dari reformasi pasar modal yang saat ini tengah dilakukan regulator dan self-regulatory organization (SRO) di Indonesia.

"Saya kira itu juga sudah disampaikan jauh-jauh hari warning-nya, jadi memang itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar," katanya.

Jeffrey menegaskan reformasi pasar modal tetap diperlukan demi memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang.

"Sekali lagi itu adalah konsekuensi jangka pendek yang memang harus diterima. Tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang," ujarnya.

Ia juga menilai keputusan FTSE justru memberi kepastian bagi pelaku pasar setelah berminggu-minggu menunggu respons indeks global terhadap reformasi pasar modal di Indonesia.

"Artinya mengurangi satu sumber ketidakpastian di pasar yang berminggu-minggu ini ditunggu oleh para pelaku pasar bagaimana respons MSCI dan FTSE terhadap upaya reformasi yang dilakukan bersama oleh OJK dan SRO," katanya.

FTSE Russell dalam dokumen bertajuk Indonesia-Index Treatment for the June 2026 Index Review yang dirilis 13 Mei 2026 menyatakan tetap memantau perkembangan pasar modal Indonesia pascareformasi yang dilakukan SRO.

Penyedia indeks saham global itu menyebut regulator pasar modal Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat transparansi, termasuk kewajiban keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen serta publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Dalam evaluasi indeks Juni 2026, FTSE memastikan masih menunda proses full index re-ranking, kenaikan free float, dan penambahan saham IPO Indonesia setidaknya hingga evaluasi September 2026.

FTSE juga menegaskan saham yang masuk kategori HSC bakal dihapus dari indeks apabila dinilai memiliki risiko likuiditas tinggi.

"Berdasarkan pedoman Free Float Restrictions FTSE Russell, apabila sebuah perusahaan masuk dalam peringatan High Shareholding Concentration dari otoritas regulator, maka saham tersebut akan dihapus pada evaluasi indeks berikutnya," tulis FTSE Russell.

Menurut FTSE, likuiditas saham-saham terdampak HSC alias minim free float berpotensi memburuk sehingga investor indeks akan kesulitan melakukan transaksi keluar secara normal tanpa memengaruhi harga pasar.

Bahkan, FTSE menyatakan saham terdampak dapat dihapus dengan harga nol pada evaluasi Juni 2026 apabila kondisi pasar dianggap tidak memungkinkan.

"FTSE Russell akan menghapus saham terdampak pada harga nol dalam evaluasi Juni 2026, efektif mulai pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026," tulis FTSE.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai koreksi pasar saham domestik masih sejalan dengan pelemahan yang terjadi di mayoritas bursa Asia selama libur akhir panjang di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan koreksi IHSG dipengaruhi tingginya ketidakpastian global dan tekanan yang juga terjadi di pasar regional.

"Tentu kalau kita cermati memang ketidakpastian di pasar kita masih cukup tinggi, tetapi kita juga melihat bahwa hari Kamis (14/5) dan Jumat (15/5) pasar kita libur," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurutnya, selama pasar Indonesia libur, bursa global khususnya Asia mengalami koreksi yang cukup dalam.

"Kalau kita akumulasikan koreksi dua hari di pasar global Asia ditambah sedikit koreksi tambahan hari ini di pasar global, itu sama dengan koreksi yang kita alami hari ini. Jadi, saya rasa masih inline dengan global market," terangnya.

Ia menambahkan sumber ketidakpastian global saat ini cukup beragam, mulai dari fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Rusia.

Karena itu, Jeffrey mengimbau investor tetap tenang dan mengedepankan analisis fundamental di tengah volatilitas pasar.

"Investor harus tetap memperhatikan fundamental, menganalisis secara cermat, dan mengatur strategi investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing karena kondisi pasar sangat dinamis dan ketidakpastiannya masih cukup tinggi," ujarnya.

Di tengah tekanan pasar, BEI juga optimistis investor asing akan kembali masuk ke pasar modal Indonesia setelah reformasi pasar modal yang saat ini dijalankan mulai menunjukkan hasil.

Jeffrey mengatakan langkah reformasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang.

"Tentu kita melakukan upaya terbaik agar investor asing akan terus masuk dan untuk jangka panjang tetap stay dan berpartisipasi di pasar kita," katanya.

Ia mengakui reformasi pasar modal membawa konsekuensi jangka pendek, termasuk potensi keluarnya dana asing dari sejumlah saham yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) dan dikeluarkan dari indeks global seperti MSCI maupun FTSE.

Namun, menurut Jeffrey, kondisi tersebut telah diantisipasi pasar sejak awal.

"Itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar. Ini adalah konsekuensi jangka pendek yang memang harus diterima. Tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang," ujarnya.

Jeffrey optimistis reformasi yang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO) akan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal domestik.

"Kita harapkan inflow yang akan jauh lebih besar dari investor asing setelah melihat bahwa pasar Indonesia sudah menjadi pasar yang lebih transparan dengan tata kelola yang lebih baik," katanya.

Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup melemah 1,85 persen ke level 6.599. Indeks saham melemah 124,07 poin atau minus 1,85 persen dibanding perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor membukukan transaksi sebesar Rp20,71 triliun dengan volume perdagangan mencapai 31,99 miliar saham.

Sebanyak 125 saham menguat, 616 saham melemah, dan 79 saham stagnan pada penutupan perdagangan.

Seluruh sektor indeks tercatat berada di zona merah, dipimpin sektor transportasi yang anjlok 5,58 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan ketentuan batas minimal saham beredar di publik (free float) sebesar 15 persen mulai berlaku pada akhir Maret 2026.

Kebijakan tersebut tercantum dalam revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang diusulkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pihaknya telah menyetujui perubahan batas free float tersebut, dengan sejumlah penyesuaian.

"PR Bursa adalah memfinalisasi konsep Peraturan I-A yang ditargetkan berlaku sebelum akhir Maret ini," ujar Hasan di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (25/3).

Hasan menjelaskan peningkatan batas free float menjadi 15 persen ditujukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, termasuk mendorong peningkatan kualitas manajemen emiten melalui kewajiban edukasi bagi komisaris dan direksi serta sertifikasi akuntan publik.

OJK juga memberikan masa transisi selama tiga tahun bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi batas minimal free float, regulator menyiapkan kebijakan exit policy.

Selain itu, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) dan pelaku pasar akan membentuk tim kerja untuk mengevaluasi kesiapan pasar secara berkala.

Tim tersebut akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari emiten, manajer investasi, hingga komunitas investor domestik dan global guna memastikan daya serap pasar terhadap kebijakan tersebut.

"Kami akan mengevaluasi dan menganalisis kemampuan daya serap pasar sebelum jatuh tempo," pungkas Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan upaya reformasi pasar modal Indonesia masih berjalan sesuai rencana semula. Upaya ini menjadi sorotan pelaku pasar menjelang momentum rebalancing indeks global pada Mei mendatang.
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna menerangkan bahwa segala upaya reformasi pasar modal, seperti penguatan regulasi hingga infrastruktur pasar tengah disiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, proses operasional, hingga koordinasi antarlembaga.
"BEI bersama dengan OJK serta SRO lainnya terus melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan reformasi integritas pasar modal," katanya kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).
Selain itu, BEI juga memastikan bahwa upaya reformasi pasar modal dapat dilakukan secara efektif dan mampu mendorong terbentuknya pasar yang lebih transparan, teratur, hingga efisien.
Nyoman memberikan contoh ihwal pembukaan data kepemilikan di atas 1% yang kini telah dapat diakses oleh publik di laman resmi BEI. Selain itu, BEI juga kini tengah menyusun produk hukum untuk mengerek free float menjadi 15%.
Dalam implementasinya nanti, BEI juga disebut melakukan sosialisasi kepada perusahaan tercatat mengenai berbagai skema pemenuhan ketentuan anyar free float, seperti divestasi hingga rights issue. BEI juga menyediakan person in charge yang dapat dihubungi oleh perusahaan tercatat dalam pemenuhan rencana ini.
"Hal ini menunjukkan kesiapan OJK, BEI, dan SRO untuk merealisasikan aksi percepatan reformasi pasar modal," katanya.
Adapun, OJK mengeluarkan delapan aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Delapan aksi itu terdiri dari kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial ownership (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

Teh Celup Sosro kembali menggelar program berbagi pada Ramadan 2026 melalui inisiatif Hidupkan Ramadanmu (THR). Program ini menghadirkan hidangan berbuka puasa lengkap dengan seduhan teh manis hangat bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung sejak 21 Februari hingga 15 Maret 2026 tersebut menjangkau 26 kota dan kabupaten di 6 provinsi. Sebanyak 186 masjid dilibatkan sebagai pusat kegiatan komunitas sekaligus lokasi distribusi hidangan berbuka bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Teh Celup Sosro berkolaborasi dengan FoodBank of Indonesia untuk menyiapkan sekitar 60.000 paket hidangan berbuka puasa. Setiap paket dilengkapi dengan seduhan teh manis hangat yang dibagikan kepada masyarakat melalui kegiatan berbuka bersama di berbagai masjid.

Program ini juga melibatkan lebih dari 2.000 ibu relawan yang berperan dalam proses persiapan hingga pendistribusian makanan. Para relawan tersebut memasak berbagai menu khas daerah di dapur komunitas yang berada di lingkungan masjid.

Brand Manager Teh Celup Sosro Indi Raisa Girsang menyampaikan, program ini merupakan gerakan yang berkesinambungan yang telah dijalankan sejak 2025.

Brand Manager Teh Celup Sosro, Indi Raisa Girsang, mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa yang telah dijalankan sejak 2025. Menurutnya, Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan sekaligus berbagi dengan masyarakat.

"Melalui program 'Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR)', kami ingin berbagi kehangatan dan kebersamaan bagi setiap orang yang menerima sehingga setiap seduhan Teh Celup Sosro bukan sekadar pelengkap, melainkan jembatan kebersamaan dan kebaikan yang tulus dari hati," ujarnya dikutip Rabu (11/3).

Melalui semangat "Hidupkan Ramadanmu, Rayakan Hangatnya Kebersamaan dengan Teh Celup Sosro," Teh Celup Sosro menegaskan komitmennya untuk terus hadir di ruang-ruang yang bermakna, mulai dari masjid hingga dapur komunitas, menyajikan kehangatan sederhana yang mempererat ikatan sosial dan menghidupkan Ramadan bagi lebih banyak masyarakat Indonesia.

Perempuan sebagai Jantung Keluarga dan Komunitas

Kunci dari Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR) 2026 terletak pada gerakan para perempuan yang berdaya. Lebih dari 2.000 ibu relawan terlibat aktif mulai dari proses persiapan hingga pendistribusian sajian berbuka puasa.

Dengan semangat gotong royong di dapur masjid, mereka berkontribusi untuk memasak hidangan khas wilayah masing-masing untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kontribusi para ibu-ibu ini melampaui sekadar mengulurkan bantuan, mereka merupakan jantung yang menggerakkan kepedulian serta memperkuat ikatan kekeluargaan pada komunitas di setiap wilayah.

"Ramadan yang hangat sejatinya bermula dari sebuah keluarga yang digerakkan oleh para ibu. Peran perempuan atau ibu di keluarga dan masyarakat sangat krusial dalam menjaga tradisi yang memastikan setiap hidangan menghadirkan kenyamanan bagi keluarga," katanya.

Semangat kebersamaan ini dirasakan langsung oleh para ibu relawan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Bagi mereka, memasak untuk berbuka bukan sekadar kegiatan dapur, tetapi juga cara sederhana untuk berbagi kebaikan dengan sesama.

"Sebagai ibu, kami memasak dengan sepenuh hati. Hidangan berbuka ini kami siapkan menggunakan bahan makanan terbaik dan rempah-rempah asli Indonesia. Saat paket makanan dibagikan, yang kami bagikan bukan hanya makanan, tetapi juga kepedulian dan rasa kebersamaan," ungkap Dwi Hidayati, salah satu ibu relawan FOI yang terlibat dalam program ini.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, Wida Septarina menyampaikan bahwa kolaborasi yang kembali terjalin bersama Teh Celup Sosro pada Ramadan tahun ini menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan berbagi di masyarakat melalui Dapur Komunitas.

"Kami sangat bersyukur dapat kembali berkolaborasi dengan Teh Celup Sosro. Selain menyediakan makanan bagi masyarakat rentan, program ini menjadi wadah gerakan ribuan ibu menyediakan kehangatan makanan berbuka puasa bagi mereka yang membutuhkan di 26 kota. Semoga ini menjadi inspirasi menolong sesama di bulan Ramadhan yang baik ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan self-regulatory organization (SRO).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa tujuan utama dari satuan tugas ini adalah mengawal dan memantau pelaksanaan delapan rencana aksi reformasi yang telah ditetapkan oleh otoritas.

Satgas diharapkan mampu memastikan setiap poin rencana aksi dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan.

“Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia ini akan beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta SRO,” ujar Friderica dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Friderica menambahkan, meskipun saat ini unsur utama terdiri dari OJK, Kemenko Perekonomian, dan SRO (BEI, KSEI, KPEI), pintu kolaborasi bagi kementerian atau lembaga lain untuk bergabung tetap terbuka di masa depan.

Lebih lanjut, Friderica menjamin bahwa operasional Satgas ini akan mengedepankan prinsip keterbukaan. OJK berkomitmen untuk menyampaikan pembaruan progres dari delapan rencana aksi tersebut secara berkala.

“Seperti janji kami, tidak ada yang ditutupi dan kami akan sangat transparan dalam menyampaikan update progres dari apa yang kami sampaikan dalam delapan rencana aksi tersebut,” pungkas Friderica atau akrab disapa Kiki.

OJK diketahui mengeluarkan delapan aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham, yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI.

Delapan aksi itu terdiri dari kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial owner(UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, menilai delapan rencana reformasi tersebut sebagai "pil pahit" yang diperlukan untuk menggeser fokus pasar dari sekadar kuantitas emiten baru (IPO) menuju kualitas integritas.

“Meski ada guncangan jangka pendek, langkah ini wajib dilakukan untuk memulihkan kepercayaan investor jangka panjang,” ujar Wafi kepada Bisnis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Selepas ujian bertubi-tubi oleh sejumlah lembaga keuangan global, pasar modal Tanah Air diprediksi akan kembali membaik seiring upaya reformasi pasar yang tengah dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO).

Chief Economist BRI Danareksa Sekuritas Helmy Kristanto, menerangkan potensi masuknya dana asing ke pasar modal RI masih dapat terjadi pada paruh pertama 2026. Terutama selepas MSCI dan sejumlah lembaga finansial lain secara berturut-turut melakukan hal serupa terhadap penyedia indeks yang berinduk di New York itu.

Adapun memasuki Februari, pasar modal Indonesia kian tertekan. Dana asing yang mencatatkan net sell senilai Rp9,2 triliun pada awal Februari, kian deras meninggalkan pasar modal dan mencatatkan net sell senilai Rp16,48 triliun pada perdagangan Jumat (13/2/2026).

Peluang masuknya dana asing kembali ke pasar modal Tanah Air, dinilai dapat terjadi selepas OJK dan SRO memberikan kepastian ihwal upaya reformasi pasar yang tengah dijalankan. Dengan begitu, baru selepas Mei aliran dana asing diprediksi akan kembali masuk.

"Nah, FDI [foreign direct investment] ini kan long term money ya. Jadi pasti mereka melihat, kalau di pasar modal yang jangka pendek masih belum stabil. Ini yang ditakutkan, jadi FDI harus nunggu dulu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/2/2026) petang.

Terlebih, dorongan atas musim pembagian dividen dinilai bakal mendorong laju indeks komposit lebih tinggi nantinya. Pasalnya, fundamental perusahaan dinilai masih cukup positif, sehingga sentimen MSCI dan penurunan outlook dari lembaga keuangan lainnya, tidak bersifat fundamental.

Terlebih, di tengah harga saham yang tengah terdiskon, yield dividen yang tinggi dinilai bakal mendorong daya tarik yang lebih besar bagi investor.

"Jadi kalau asingnya buang, kita memilih saham yang fundamentalnya bagus dan relatif asingnya tuh tidak mau keluar karena tahu sahamnya bagus. Nah, biasanya kalau asing melihat sahamnya bagus, mereka akan memiliki posisi long [investment]," katanya.

Terlebih dalam konteks kondisi makroekonomi nasional, BRI Danareksa Sekuritas memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan berada pada level 5,1-5,3% pada tahun ini. Beberapa data seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) telah tercatat tumbuh ke level 127 dan sejumlah data perbankan seperti uang beredar diklaim telah tumbuh 9,6%.

Hanya saja, tekanan eksternal, seperti arah suku bunga global dan dinamika geopolitik, dinilai masih mempengaruhi pasar. Hanya saja, stabilitas domestik dinilai masih solid dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pada tahun ini, dampak kebijakan ekonomi mulai terasa. Data beli membaik, likuiditas longgar, dan aktivitas usaha meningkat. Biasanya kondisi seperti ini diikuti penguatan pasar modal. Investor yang disiplin memiliki peluang besar untuk menangkap pertumbuhan tersebut," katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berpotensi kehilangan pamornya di antara negara emerging market (EM) selepas penyedia indeks global FTSE Russell menunda melakukan review terhadap indeks Tanah Air.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai pelaku pasar cenderung bersikap menunggu arah kebijakan FTSE Russell. Namun, dalam jangka pendek, keputusan tersebut berpotensi menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Respon pasar cenderung netral, wait and see. Ada risiko relokasi dana ke emerging market lain seperti India atau Vietnam,” kata Wafi kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Wafi memperkirakan volatilitas pasar masih akan berlangsung hingga FTSE Russell mengumumkan hasil peninjauan kuartalan pada 22 Mei 2026. Dalam periode tersebut, IHSG diperkirakan bergerak volatil dengan kecenderungan sideways sembari menunggu langkah penanganan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO).

“Ini lebih ke wake up call supaya kita bisa menaikkan governance standards. IHSG akan volatil dengan kecenderungan sideways jangka pendek sambil menunggu langkah dari otoritas,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia. Ia menilai perbaikan sentimen pasar hanya dapat terjadi apabila OJK dan SRO mampu menyelesaikan persoalan fundamental yang disoroti lembaga internasional.

Menurut Liza, setidaknya enam institusi keuangan global seperti MSCI, Goldman Sachs, UBS, Nomura, Moody’s, dan FTSE Russell yang menyoroti pasar modal Indonesia memasuki 2026. Dalam jangka pendek, fluktuasi pasar diperkirakan tetap tinggi, sementara tekanan jual investor asing baru akan mereda setelah ada kepastian dan hasil konkret dari pemerintah.

“Dalam jangka pendek, fluktuasi pasar diperkirakan masih akan tetap tinggi dan volatil. Intensitas net sell asing kemungkinan besar baru akan melandai setelah adanya kepastian serta hasil konkret dari pemerintah dalam menanggapi isu penurunan rating,” kata Liza.

Meski demikian, Liza menilai tekanan jual yang masif secara historis kerap menciptakan anomali harga, yang dapat dimanfaatkan sebagai momentum strategi buy on weakness, khususnya pada saham-saham berkapitalisasi besar yang telah terdiskon. Namun, ia mengingatkan saham jumbo kerap menjadi sumber likuiditas keluar bagi investor global, sehingga investor disarankan memilih sektor defensif dengan fundamental kuat.

Sebelumnya, FTSE Russell menyampaikan OJK telah menggelar konferensi pers untuk menyatakan komitmen peningkatan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah menerbitkan rencana reformasi pasar modal pada 5 Februari 2026.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Aturan 2.4 tentang Exceptional Market Disruption dalam Kebijakan Indeks. Dengan penundaan ini, FTSE Russell untuk sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan maupun penghapusan saham Indonesia dalam indeks, termasuk perubahan segmen kapitalisasi dan penyesuaian bobot investability, hingga proses reformasi dinilai lebih jelas.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku telah bertemu dengan Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell sebelum penyedia indeks global tersebut menunda peninjauan atau rebalancing saham Indonesia pada Maret 2026.

Diketahui, FTSE akan melakukan penyesuaian indeks saham Indonesia menyusul potensi gejolak dan kepastian perhitungan free float saham di pasar modal Indonesia.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan dalam pertemuan tersebut, FTSE mendukung reformasi yang sedang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia.

"Dalam pertemuan kami dengan FTSE kemarin, dapat kami sampaikan bahwa FTSE memberikan support atas rencana aksi yang sedang dilakukan oleh BEI bersama dengan OJK dan SRO," ujar Jeffrey Hendrik dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (10/2).

Jeffrey menyampaikan FTSE Russell meminta otoritas pasar modal untuk mempercepat reformasi pasar modal sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski begitu, BEI mengapresiasi dukungan dari FTSE Russell.

"Kami tentu mengapresiasi dukungan dari FTSE. Kita juga dapat memahami bahwa FTSE juga tidak menyampaikan concern terkait country classification," imbuhnya.

Sebagai informasi, FTSE Russell memutuskan untuk menunda rebalancing saham Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan aturan 2.4 Gangguan Pasar Luar Biasa dari Kebijakan Indeks Jika Klien Tidak Dapat Memperdagangkan Pasar atau Sekuritas.

Dengan begitu, FTSE Russell ke depannya akan ikut meninjau perkembangan rencana reformasi pasar modal Indonesia.

"FTSE Russell akan terus memantau perkembangan rencana reformasi dan akan memberikan pembaruan sebelum tanggal pengumuman peninjauan kuartalan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Juni 2026 pada hari Jumat, 22 Mei 2026," tulis FTSE Russell dalam keterangan resmi, Senin (9/2).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama jajaran self regulatory organization (SRO) pasar modal mengungkapkan rencana untuk kembali bertemu dengan pengelola indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu (11/2).

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik menyampaikan, pihaknya telah menjadwalkan kembali pertemuan bersama MSCI pada Rabu ini. Adapun agenda pertemuan kali ini untuk membahas hal-hal teknis. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti tiga proposal yang sudah disampaikan OJK bersama SRO pada Senin (2/2) pekan lalu.

“Sejalan dengan komunikasi tersebut, Bursa Efek Indonesia dan KSEI mengajukan beberapa inisiatif kepada MSCI yang selaras dengan 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang kami targetkan dapat dipenuhi sebelum akhir April 2026 ini,” kata Jeffrey dalam konferensi pers di BEI, Senin (9/2).

Dalam diskusi sebelumnya pada Senin pekan lalu, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana untuk memenuhi kemauan MSCI, termasuk dalam mengungkapkan kepemilikan saham. Salah satu komitmennya memperluas kepemilikan saham bagi pemegang dengan porsi di bawah 5%, bahkan hingga pemegang saham dengan kepemilikan mulai dari 1%.

“Apa yang menjadi concern MSCI itu sangat selaras dengan beberapa program rencana aksi kami yang dicanangkan,” kata Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, pekan lalu.

Dari delapan rencana aksi, fokus utamanya terutama transparansi, yaitu pengungkapan ultimate beneficial ownership (penerima manfaat akhir) serta peningkatan likuiditas untuk mendorong kenaikan free float.

Selanjutnya, langkah kedua adalah menghadirkan klasifikasi yang lebih terperinci terhadap data investor yang selama ini dikelola oleh KSEI. Saat ini, data tersebut hanya terbatas pada sembilan tipe investor utama. Ke depannya akan diperluas menjadi 27 subtipe investor.

Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan proposal terkait rencana kenaikan free float, dari minimum saat ini sebesar 7,5% menjadi 15%.

Hasan menyebut hasil diskusi pada pertemuan MSCI pekan lalu berlangsung sangat konstruktif, dan akan dilanjutkan kembali pada level teknis. Bahkan, pihak MSCI siap memberikan panduan terkait metodologi dan cara perhitungan yang akan mereka gunakan pada evaluasi selanjutnya.

“Dan kita bersepakat dan kami akan melakukan regular update kepada publik terkait dengan progres apa yang kami komitkan untuk disediakan sebagai bagian dari menghadirkan transparansi dimaksud,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Samsul Hidayat, menyampaikan saat ini data pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5% belum dapat diakses oleh publik. Ke depannya, akan ada perubahan peraturan dari OJK yang memungkinkan pengungkapan data pemilik saham hingga kepemilikan mulai dari 1%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai dasar pelaksanaan perubahan struktur kepemilikan bursa.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan penyusunan PP demutualisasi BEI saat ini masih berlangsung dan akan dibahas bersama DPR, khususnya Komisi XI.

"Sekarang tentu sedang dalam proses perumusan untuk rancangan peraturan pemerintahnya. Tentu akan mengalami pembahasan dan konsultasi bersama Parlemen DPR dalam hal ini Komisi XI, " ujarnya acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).

Hasan menyebut Kementerian Keuangan menjadi pihak yang menyiapkan rancangan PP tersebut. OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) juga terlibat dalam pembahasan skema demutualisasi bursa.

Dengan demutualisasi, kepemilikan saham BEI akan terbuka dan tidak lagi terbatas pada Anggota Bursa (AB).

Hasan menjelaskan terdapat sejumlah opsi aksi korporasi yang disiapkan dalam proses demutualisasi BEI, antara lain penjualan saham secara langsung (private placement) maupun penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

"Tentu opsi-opsi terkait tadi bagaimana kemudian membuat bentuk kelembagaan bursa efek yang saat ini mutual menjadi demutual, tentu menggunakan aksi korporasi yang memungkinkan untuk dilakukannya penawaran kepada pemegang saham lain," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan demutualisasi BEI merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah dan dapat dilakukan secara bertahap.

Menurut Airlangga, secara teknis demutualisasi dapat ditempuh melalui dua skema, yakni private placement dan IPO, yang akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan regulasi.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sektor keuangan, khususnya pasar modal, perlu di-reform dan salah satu adalah demutualisasi Bursa. Ini akan disiapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demutualisasi Bursa ini bisa dua tahap, satu dengan private placement, yang kedua bisa dengan IPO. Nanti itu bisa secara teknis dibahas," jelas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap calon perusahaan tercatat akan menyesuaikan free floatmereka mengikuti aturan baru.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan pihaknya berharap calon-calon perusahaan tercatat yang baru sudah mulai memahami akan ada penerapan pengaturan jumlah minimum free float yang baru.

“Yang semula di angka minimum 7,5%, nanti pada saatnya ada IPO baru sudah akan meningkat menjadi 15%. Nah tentu yang diperlukan nanti mereka akan menyelaraskan rencana awal yang semula mungkin mempertimbangkan jumlah free float di bawah 15% dan sendirinya akan mereka ubah menjadi 15%,” ucap Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Hasan menjelaskan sampai saat ini, peraturan I-A yang lama masih berlaku. Hasan menuturkan proses IPO calon perusahaan tercatat yang ada di pipeline saat ini akan tetap diproses sesuai dengan peraturan I-A yang saat ini berlaku.

“Jadi nanti silahkan. Artinya yang sudah ada di pipeline akan tetap diproses sesuai dengan peraturan I-A yang saat ini berlaku di Bursa Efek Indonesia,” tutur Hasan.

Apabila calon emiten baru tersebut telah tercatat di Bursa, maka nantinya peraturan I-A yang baru akan mengatur masa transisi emiten-emiten baru ini secara bertahap.

Hasan juga menegaskan OJK bersama SRO akan terus mengedepankan kualitas dari setiap perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan diri untuk mendapatkan persetujuan pernyataan efektif di OJK.

Sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui telah merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float.

Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan. Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.