Pemerintah Indonesia buka suara soal ancaman tarif tambahan 10 persen terhadap produk-produk RI yang masuk Amerika Serikat (AS).

Pemerintah tengah mencermati dan menyiapkan respons resmi atas hasil investigasi Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang menyoroti dugaan praktik kerja paksa (forced labor) di sejumlah negara, salah satunya Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen atas penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Kamis (5/6).

Selanjutnya, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan olehUSTR, termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing.

Haryo mengatakan karena proses pembahasan yang masih berjalan, pihaknya akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah AS.

"Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang, dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa," pungkasnya.

AS mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia. Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya gagal mencegah perdagangan barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Mengutip Reuters, Rabu (3/6), Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6), waktu setempat mengumumkan usulan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi.

Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenai tarif tambahan 10 persen bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut USTR, keputusan tersebut merupakan hasil investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil karena dinilai tidak cukup efektif membendung masuknya barang hasil kerja paksa ke rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataannya.

Sementara itu, sebanyak 45 negara lain dalam investigasi yang sama diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan respons resmi setelah Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap produk asal Indonesia. Usulan tersebut muncul setelah USTR menilai Indonesia belum secara efektif menerapkan larangan impor terhadap barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah saat ini mencermati hasil investigasi sementara USTR yang dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974.

“Pemerintah Indonesia mencermati pengumuman USTR terkait hasil investigasi sementara berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 mengenai kebijakan dan praktik sejumlah negara dikaitkan dengan upaya pencegahan impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor),” kata Haryo di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Dalam dokumen investigasi tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok enam negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa. Selain Indonesia, negara lain yang masuk dalam daftar tersebut adalah Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

USTR menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat perdagangan Amerika Serikat sehingga mengusulkan penerapan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara terkait. Sementara itu, 54 negara lain yang dinilai belum memiliki aturan larangan impor barang hasil kerja paksa terancam dikenakan tarif tambahan sebesar 12,5 persen.

Haryo menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja.

Pemerintah, lanjut Haryo, akan mengikuti tahapan yang disiapkan USTR, termasuk menyampaikan tanggapan tertulis serta berpartisipasi dalam dengar pendapat publik.

“Berkenaan dengan proses pembahasan yang masih berjalan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat,” ujar Haryo.

Selain menyampaikan respons resmi, pemerintah juga berupaya memperkuat pengawasan terhadap barang impor agar tidak berasal dari kegiatan usaha yang menggunakan praktik kerja paksa.

“Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa,” kata Haryo.

Usulan tarif tambahan tersebut merupakan bagian dari hasil investigasi USTR terhadap 60 mitra dagang utama Amerika Serikat. Langkah itu juga menjadi salah satu upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif perdagangan setelah sebagian kebijakan sebelumnya menghadapi tantangan hukum di dalam negeri.

IDXChannel - Pemerintah tengah mencermati pengumuman yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR).

Pengumuman tersebut berkaitan dengan hasil investigasi sementara berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 mengenai kebijakan serta praktik di sejumlah negara dalam mencegah impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor).

USTR mengusulkan tarif bea masuk 10 persen untuk negara-negara yang telah mengadopsi larangan penuh atau sebagian terhadap perdagangan kerja paksa, dan 12,5 persen untuk negara lainnya yang belum mengadopsi larangan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen atas penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional.

Menindaklanjuti laporan investigasi sementara USTR yang diterbitkan pada 2 Juni 2026 tersebut, Haryo menyatakan Indonesia tidak akan tinggal diam dan siap mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas perdagangan AS. Langkah ini diambil guna memberikan klarifikasi serta ruang penyampaian argumen yang objektif.

"Merespons pengumuman USTR yang dikeluarkan pada 2 Juni 2026, selanjutnya Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan oleh USTR termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing," kata Haryo dalam standing statement resmi, Kamis (4/6/2026).

Lebih lanjut, mengingat rangkaian proses evaluasi dan pembahasan draf investigasi ini masih berjalan dinamis, Haryo memastikan pihak Jakarta akan terus membangun jembatan komunikasi yang positif dan saling menghormati dengan pihak Washington.

Di sisi lain, ke dalam internal negeri, koordinasi lintas sektoral akan semakin ditingkatkan untuk memperketat filter masuknya komoditas luar negeri agar bersih dari pelanggaran hak asasi manusia.

"Berkenaan dengan proses pembahasan yang masih berjalan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa," ujar Haryo.

(NIA DEVIYANA)

BERLIN - Mercedes-Benz Trucks telah mengumumkan varian baru dari truk listrik jarak jauhnya, eActros Lowliner, yang dirancang khusus untuk operasi logistik berkapasitas tinggi menggunakan mega trailer

Pengenalan model ini menandai masuknya Daimler Truck ke segmen yang sebelumnya didominasi oleh MAN dengan model eTGX Lowliner. Peluncuran resmi eActros Lowliner dijadwalkan akan berlangsung di IAA Transportation 2026 di Hanover, Jerman pada September 2026.

Menurut Daimler Truck, pemesanan untuk Mercedes-Benz eActros Lowliner akan dibuka pada kuartal ketiga tahun 2026.

Produksi dijadwalkan akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2027 di Pabrik Wörth am Rhein.

CEO Mercedes-Benz Trucks, Achim Puchert, mengatakan model ini merupakan langkah selanjutnya dalam perluasan portofolio truk listrik jarak jauh perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa eActros Lowliner dikembangkan khusus untuk transportasi volume tinggi menggunakan mega trailer sambil mempertahankan teknologi yang telah terbukti dari eActros 600.

Lowliner adalah kepala truk yang dirancang lebih rendah untuk memungkinkan penggunaan mega trailer dengan ruang kargo yang lebih tinggi dan kapasitas muat yang lebih besar daripada trailer biasa.

Di sektor logistik otomotif, mega trailer dapat membawa hingga 99 kontainer logistik komponen kendaraan, dibandingkan hanya 66 kontainer untuk trailer standar.

Hal ini memungkinkan lebih banyak komponen dan suku cadang untuk dikirim dalam satu perjalanan dan membantu meningkatkan efisiensi operasi logistik.

Dua Varian Baterai yang Ditawarkan

Mercedes-Benz eActros Lowliner akan ditawarkan dalam konfigurasi kepala truk 4×2 dengan jarak sumbu roda 4.000 mm.

Dari segi baterai, pelanggan dapat memilih antara dua varian:

eActros 400 Lowliner

2 paket baterai LFP

Kapasitas baterai 414 kWh

Muatan hingga 24 ton

eActros 600 Lowliner

3 paket baterai LFP

Kapasitas baterai 621 kWh

Muatan hingga 21 ton

Setiap paket baterai memiliki kapasitas 207 kWh.

Menurut Mercedes-Benz Trucks, eActros 600 Lowliner diharapkan memiliki jangkauan yang hampir sama dengan eActros 600 standar, yang dapat menempuh jarak hingga 500 km tanpa pengisian ulang sambil membawa beban gabungan 40 ton.

Varian eActros 400 Lowliner, di sisi lain, menawarkan kapasitas muatan yang lebih tinggi berkat penggunaan dua paket baterai yang lebih ringan. Perbedaan kapasitas muatan antara kedua model tersebut sekitar tiga ton.

Mercedes-Benz eActros Lowliner

Mendukung Pengisian Daya Hingga 400 kW

Kedua model dilengkapi dengan sistem pengisian daya CCS2 yang mendukung daya pengisian hingga 400 kW.

Waktu pengisian daya dari 10 hingga 80 persen adalah sebagai berikut:

eActros 400 Lowliner (414 kWh): 46 menit

eActros 600 Lowliner (621 kWh): 70 menit

Selain pengisian daya CCS2, kedua model juga siap untuk teknologi Megawatt Charging System (MCS) di masa mendatang.

Pelanggan dapat memilih soket pengisian daya MCS sebagai opsi tambahan untuk memungkinkan pengisian daya yang lebih tinggi ketika infrastruktur tersebut digunakan secara luas.

Dengan dimensi yang hampir identik dengan model Lowliner diesel yang ada, Mercedes-Benz mengatakan eActros Lowliner dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam armada pelanggan tanpa memerlukan perubahan besar pada trailer atau operasi logistik yang ada.

Model ini diharapkan menjadi pesaing utama MAN eTGX di sektor otomotif Eropa, serta industri lain yang membutuhkan kapasitas muatan maksimum dan ruang interior trailer yang lebih luas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari enam perekonomian yang dinilai gagal menegakkan secara efektif larangan impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa. Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil 60 investigasi yang dilakukan USTR berdasarkan Section 301 Trade Act 1974.

Dalam pengumuman yang dirilis pada 2 Juni 2026, USTR menyatakan bahwa tindakan, kebijakan, dan praktik 60 perekonomian terkait kegagalan menerapkan dan menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa dianggap tidak wajar serta membebani perdagangan Amerika Serikat.

"Kegagalan mitra dagang utama kami untuk menangani impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan kondisi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global dalam medan persaingan yang tidak setara," kata Duta Besar Jamieson Greer dikutip dari siaran pers USTR, Rabu (3/6/2026).

"Kami tidak akan lagi mentoleransi ketimpangan ini. Beberapa mitra dagang telah mengambil langkah awal untuk mencegah impor barang hasil kerja paksa, termasuk melalui USMCA dan komitmen dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik. Namun, setiap mitra dagang kami harus berbuat lebih banyak untuk memastikan perdagangan tidak justru mendorong dan memperkuat praktik kerja paksa secara global," lanjutnya.

Indonesia masuk dalam kelompok enam perekonomian yang menurut USTR telah memiliki ketentuan terkait larangan impor barang hasil kerja paksa, tetapi dinilai belum menegakkannya secara efektif. Selain Indonesia, kelompok tersebut terdiri atas Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

Sebagai tindak lanjut, USTR mengusulkan pengenaan tarif tambahan terhadap produk dari seluruh negara yang menjadi objek investigasi. Untuk negara yang telah memiliki atau berkomitmen menerapkan larangan impor barang hasil kerja paksa, tarif tambahan yang diusulkan sebesar 10%. Sementara bagi negara lainnya tarif tambahan yang diusulkan mencapai 12,5%.

Selain tarif tambahan, USTR juga mengusulkan mekanisme khusus untuk sektor tekstil yang memungkinkan volume tertentu impor pakaian jadi dan tekstil dari sejumlah negara masuk ke pasar AS dengan tarif Section 301 yang lebih rendah.

Investigasi ini dimulai pada 12 Maret 2026. Dalam prosesnya, USTR menerima kesaksian dari hampir 60 saksi serta sekitar 500 komentar dan tanggapan dari publik.

USTR menyatakan kegagalan negara-negara tersebut dianggap tidak wajar karena melemahkan upaya global menghapus kerja paksa, menciptakan distorsi pasar melalui biaya produksi yang lebih rendah, mengurangi daya saing perusahaan yang mematuhi standar ketenagakerjaan, serta membuka peluang penghindaran terhadap larangan impor barang hasil kerja paksa yang telah berlaku.

USTR membuka periode konsultasi publik hingga 6 Juli 2026 dan akan menggelar dengar pendapat mengenai usulan kebijakan tersebut pada 7 Juli 2026 sebelum mengambil keputusan final.

industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Prasasti Piter Abdullah Redjalam menilai perlu adanya kehati-hatian dalam rencana pemotongan komisi mitra pengemudi ojek daring (ojol) dari semula 20 persen menjadi 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojol yang diumumkan pada awal Mei 2026.

“Kalau di sisi pemerintah perlu ada kesamaan pandangan, kemudian dari industri perlu ada juga. Rekomendasi forum pakar (juga penting) supaya ada yang menjembatani antara pemerintah, regulator, dengan industri, karena industri mau tak mau perlu ada yang menjembatani,” ujar Piter dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Ia menilai saat ini regulasi terkait ojol di Indonesia sudah cukup banyak dan ketat jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam lanskap ekonomi digital, utamanya dalam pembagian komisi atas biaya layanan platform.

“Mereka (mitra pengemudi) menggunakan teknologi untuk bisa mengakses platform, bisa berhubungan dengan customer melalui platform, dan untuk itu mereka membayar terhadap penyedia platform,” ujar Piter.

Lebih lanjut, ia mengatakan diperlukan pula kajian mendalam terkait potensi dampak aturan komisi ini dengan keberlanjutan industri transportasi daring, karena harga merupakan hal yang sensitif terutama bagi pengguna layanan.

“Tingkat sensitivitas terhadap harga itu cukup tinggi. Kalau sensitivitas harga begitu tinggi, maka pengaturan tarif yang sekarang 8 persen. Ini pasti akan berdampak terhadap industri. Dan industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti,” jelas Piter.

“Artinya kalau ada penurunan komisi yang kemudian bisa berdampak kepada kenaikan tarif, kenaikan tarif bisa menyebabkan penurunan order,” imbuhnya.

Secara luas, Piter mengatakan dampak lainnya dari hal ini adalah penurunan kualitas layanan dari platform karena ruang untuk berinovasi dan berinvestasi menjadi berkurang.

“Yang kita khawatirkan adalah industrinya sendiri yang akan secara kualitas juga akan turun. Padahal ini adalah industri digital yang kita tahu berpacu dengan kecepatan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengatakan penting bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku industri, pemerintah dan pakar untuk membangun ekosistem industri layanan transportasi online atau dalam jaringan (daring) yang kondusif dan berkelanjutan.

“Kita berharap semua elemen, semua stakeholders membangun ekosistem ini dengan kondusif,” kata Umam dalam peluncuran hasil riset “Masa Depan Ojek Online di Indonesia” oleh PPPI dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual di Jakarta, Rabu.

Hal ini, lanjut dia, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang diumumkan pada awal Mei 2026.

Umam juga merekomendasikan adanya ruang dialog dari para pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan hingga pengambilan keputusan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terukur.

“Ini terkait dengan konteks yang secara general kami berharap ini kemudian bisa diakomodir oleh pemerintah, terutama dalam penataan regulasi yang sebagaimana kemarin disampaikan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) akan diakomodir dalam Perpres (27/2026) yang akan dikeluarkan,” ujar dia.

Lebih lanjut, adalah regulasi yang jelas sebagai kepastian payung hukum yang kuat bagi industri ojol di Indonesia.

Langkah ini kemudian dapat disempurnakan dengan adanya satu komite lintas kementerian dan lembaga yang bisa mengatur dan mengelola ekosistem transportasi daring, baik itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Terkait penataan tarif, PPPI merekomendasikan pemerintah untuk tetap mempertimbangkan kondisi daerah, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, serta berbasis pada data empiris dan metode perhitungan yang tepat.

“Tarif oleh pemerintah pusat memang sebaiknya tetap mempertimbangkan capacity to pay dari masyarakat, dan tentu bisa mempertimbangkan aspek-aspek dari perspektif perusahaan aplikasi, sehingga kemudian lebih balance dalam pengaturannya di sana,” kata Umam.

Selain itu, pengaturan komisi juga diharapkan tetap mempertimbangkan antara keberlanjutan perusahaan aplikasi, stabilitas order, manfaat, insentif, perlindungan mitra pengemudi, keberlanjutan UMKM, kualitas layanan, dan kemampuan membayar oleh konsumen.

“Kemudian terkait status kemitraan. Memang di basis ini dari para narasumber kita mendorong model kemitraan dengan fleksibilitas, tetapi sekali lagi penguatan perlindungan minimum melalui jaminan sosial dan juga asuransi juga harus diperhatikan, harus diperkuat ke depan,” ujar Umam.

“Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia.

Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya gagal mencegah perdagangan barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Mengutip Reuters, Rabu (3/6), Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6), waktu setempat mengumumkan usulan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi.

Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenai tarif tambahan 10 persen bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut USTR, keputusan tersebut merupakan hasil investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil karena dinilai tidak cukup efektif membendung masuknya barang hasil kerja paksa ke rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataannya.

Sementara itu, sebanyak 45 negara lain dalam investigasi yang sama diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

Langkah terbaru ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump membangun kembali instrumen tarif darurat setelah kebijakan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.

USTR menyebut tarif baru tersebut akan menjadi pelengkap tarif sementara sebesar 10 persen yang diberlakukan sejak 20 Februari dan akan berakhir pada 24 Juli mendatang.

Meski demikian, tidak semua produk akan terkena dampak kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, USTR mengusulkan pengecualian untuk sejumlah komoditas strategis seperti energi, logam tanah jarang, beberapa jenis logam lainnya, daging sapi, kopi, buah dan sayuran tertentu, produk farmasi, bahan kimia organik, serta suku cadang pesawat terbang.

Penyederhanaan entitas akan memperkuat fokus bisnis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria bersama Pupuk Indonesia menargetkan pemangkasan entitas bisnis Pupuk Indonesia Group, dari 57 entitas menjadi 17 entitas pada akhir 2026.

“Penyederhanaan entitas akan memperkuat fokus bisnis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Transformasi tersebut juga akan membentuk struktur bisnis yang lebih fokus melalui tiga Sub-Holding utama, yaitu Agrichemical, Industrial Chemical dan Clean Ammonia, yang didukung oleh Feedstock Co. sebagai pengelola pasokan bahan baku strategis.

Dony menggelar pertemuan bersama Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk membahas perkembangan pelaksanaan streamlining dan transformasi bisnis Pupuk Indonesia Group.

Pembahasan difokuskan pada percepatan penataan portofolio usaha, penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan fokus pada bisnis inti, serta pembentukan ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi bisnis perusahaan agar lebih adaptif terhadap perubahan industri sekaligus mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Melalui struktur baru tersebut, Pupuk Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sinergi antarentitas usaha, serta mengoptimalkan pengelolaan aset dan sumber daya perusahaan.

Kehadiran tiga Sub-Holding utama juga akan memperjelas fokus pengembangan setiap lini bisnis sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan efisiensi, transformasi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Pupuk Indonesia di sektor pupuk dan petrokimia, sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis baru yang sejalan dengan kebutuhan industri masa depan.

Dukungan Feedstock Co. sebagai pengelola pasokan bahan baku strategis juga menjadi elemen penting dalam memastikan integrasi rantai pasok dan keberlangsungan operasi perusahaan.

Transformasi yang dijalankan Pupuk Indonesia sejalan dengan agenda besar penataan dan penguatan BUMN yang terus didorong oleh BP BUMN bersama Danantara.

Melalui penyederhanaan struktur dan penguatan fokus bisnis, perusahaan diharapkan mampu menjadi organisasi yang lebih ramping, lincah, dan kompetitif, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan industri dalam negeri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat kontribusi ekosistem dan layanan transportasi daring termasuk ojek online (ojol) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai Rp565 triliun.

"Transportasi ojek online ini ternyata menyumbang hampir Rp565 triliun atau setara 2,37 persen dari PDB," kata Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan riset "Masa Depan Ojek Online di Indonesia" oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Indef, angka tersebut merupakan total dari dampak langsung dan tidak langsung dari ojol.

Rizal mengatakan dampak langsung dan tidak langsung tersebut masing-masing mencapai sekitar Rp169 triliun dan Rp396 triliun.

Porsi kontribusi terbesar berasal dari multiplier effect/spillover lintas sektor.

Kontribusi itu juga didominasi oleh ojol roda dua, yang lebih besar dibanding taksi online roda empat dengan proporsi 2,1 kali.

"Artinya, angka ini bukan angka kecil. Bayangkan, 2,4 persen terhadap PDB, angka hampir Rp565 triliun ini, ini justru memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap multiplier effect dan spillover-nya. Artinya apa? Ojek online itu memberikan nilai tambah, ini bukan multiplier lagi, nilai tambah terhadap PDB kita, berbasis pada sektor-sektor di sistem ekonomi kita," jelasnya.

Bicara mengenai nilai tambah ojol bagi berbagai sektor terkait, Rizal memberikan contoh bagaimana ekosistem layanan ini turut membantu sektor lain seperti perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga logistik.

Riset tersebut juga menunjukkan bahwa transportasi daring ini turut menciptakan 2,62 juta pekerjaan turunan pada ekosistem UMKM dan ekonomi digital.

Sementara, ekosistem transportasi daring menyerap 2,91 juta mitra pengemudi dan berfungsi sebagai employment buffer bagi pekerja urban berkeahlian rendah-menengah atau bahkan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi, tentu multiplier effect atau spillover antarsektor inilah yang kemudian memberikan impact yang cukup signifikan terhadap kinerja ekonomi kita. Jadi kita bisa lihat sekarang ojek online ini ternyata punya kontribusi yang luar biasa," ujar Rizal.

Selain itu, riset tersebut juga menemukan bahwa ojol berperan dalam menekan inflasi hingga 0,16 persen melalui lalu lintas barang dan jasa serta konsumsi pengguna.

Hal ini, lanjut dia, mengindikasikan ojol turut berkontribusi dalam meningkatkan volume produksi dan menurunkan biaya distribusi, sehingga harga barang turun.

"Ojek online menekan inflasi. Jadi, lalu lalang, lalu lintas barang dan jasa ternyata menekan angka inflasi," kata Rizal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank, bagian dari MNC Group melalui PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), semakin menguntungkan nasabah pengguna Kartu Kredit MNC Bank dengan menghadirkan program terbaru Cashback Rp300.000 untuk berbagai kebutuhan transaksi harian. Program ini berlangsung hingga 31 Juli 2026 dan ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi nasabah saat bertransaksi di kategori merchant Restoran, Supermarket, dan SPBU favorit.

Melalui program ini, nasabah berkesempatan memperoleh cashback sebesar Rp300.000 setiap bulannya dengan minimum akumulasi transaksi Rp6.000.000 dalam satu bulan kalender untuk santap di Restoran, belanja di Supermarket dan/atau isi bahan bakar SPBU favorit manapun. Cashback ini berlaku setiap hari selama periode program dan dapat dinikmati oleh seluruh pemegang Kartu Kredit MNC Bank, kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank.

Lukito Adisubrata – Direktur MNC Bank, mengatakan, “Melalui program cashback ini, MNC Bank ingin memberikan keuntungan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi harian secara lebih hemat dan nyaman. Kami berharap program ini dapat menjadi solusi pembayaran yang praktis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para pengguna Kartu Kredit MNC Bank.”

Program cashback ini merupakan bagian dari komitmen MNC Bank dalam menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih menguntungkan sekaligus mendukung kebutuhan gaya hidup nasabah sehari-hari.

“MNC Bank terus berkomitmen menghadirkan berbagai program dan layanan yang relevan dengan gaya hidup nasabah. Program ini diharapkan dapat mendorong penggunaan kartu kredit sebagai metode pembayaran yang aman, mudah, dan menguntungkan dalam aktivitas sehari-hari” tambah Lukito.

Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transaksi cashless, MNC Bank terus menghadirkan teknologi perbankan digital terkini dengan berbagai program menarik yang relevan dengan aktivitas harian nasabah.

Tentang MNC Bank

PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank adalah anak usaha MNC Kapital yang menyediakan layanan perbankan lengkap dan terintegrasi. MNC Bank menawarkan produk dan jasa perbankan digital dan konvensional yang meliputi produk simpanan, fasilitas pinjaman, kartu debit dan kredit, treasury, trade finance, dan RDN yang berfokus pada segmen konsumer, wholesale, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). MNC Bank juga menyediakan layanan perbankan digital melalui aplikasi MotionBank dan terus berinovasi untuk mencapai visi menjadi Bank masa depan yang berlandaskan teknologi terkini.

Segera unduh aplikasi MotionBank layanan digital MNC Bank Mo Apa Aja Bisa di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa kontak langsung dengan Customer Service MotionBank melalui WhatsApp chat di 08888888888.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, dan akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook, dan @MNCBank di X.

Selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan MNC Bank, termasuk peluang karir yang ada di MNC Bank. Seluruh informasi terkait peluang karir dapat diakses pada Linkedin PT Bank MNC Internasional Tbk. MNC Bank tidak pernah memungut biaya apapun, dalam bentuk apapun, dan dengan alasan apapun, terkait proses rekrutmen.

#MNCBank #MotionBank #PerbankanDigital #MoApaAjaBisa

JAKARTA, iNews.id - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, bagian dari MNC Group melalui PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), semakin menguntungkan nasabah pengguna Kartu Kredit MNC Bank dengan menghadirkan program terbaru Cashback Rp300.000 untuk berbagai kebutuhan transaksi harian. 

Program ini berlangsung hingga 31 Juli 2026 dan ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi nasabah saat bertransaksi di kategori merchant Restoran, Supermarket, dan SPBU favorit.

Melalui program ini, nasabah berkesempatan memperoleh cashback sebesar Rp300.000 setiap bulannya dengan minimum akumulasi transaksi Rp6.000.000 dalam satu bulan kalender untuk santap di Restoran, belanja di Supermarket dan/atau isi bahan bakar SPBU favorit manapun. 

Cashback ini berlaku setiap hari selama periode program dan dapat dinikmati oleh seluruh pemegang Kartu Kredit MNC Bank, kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank.

Baca Juga

Nasabah MNC Bank Apresiasi Program Tabungan Dahsyat Arisan, Beri Manfaat Nyata

Direktur MNC Bank, Lukito Adisubrata menuturkan, melalui program cashback, MNC Bank ingin memberikan keuntungan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi harian secara lebih hemat dan nyaman. 

"Kami berharap program ini dapat menjadi solusi pembayaran yang praktis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para pengguna Kartu Kredit MNC Bank,” ujar Lukito.

Baca Juga

20 Nasabah MNC Bank Medan Raih Cashback hingga Rp7 Juta Lewat Dahsyat Arisan

Program cashback ini merupakan bagian dari komitmen MNC Bank dalam menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih menguntungkan sekaligus mendukung kebutuhan gaya hidup nasabah sehari-hari.

Baca Juga

MNC Sekuritas Gandeng MNC Bank, Gelar Kompetisi MotionTrade Billionaires Games

“MNC Bank terus berkomitmen menghadirkan berbagai program dan layanan yang relevan dengan gaya hidup nasabah. Program ini diharapkan dapat mendorong penggunaan kartu kredit sebagai metode pembayaran yang aman, mudah, dan menguntungkan dalam aktivitas sehari-hari” tuturnya.

Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transaksi cashless, MNC Bank terus menghadirkan teknologi perbankan digital terkini dengan berbagai program menarik yang relevan dengan aktivitas harian nasabah.

Segera unduh aplikasi MotionBank layanan digital MNC Bank Mo Apa Aja Bisa di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa kontak langsung dengan Customer Service MotionBank melalui WhatsApp chat di 08888888888.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, dan akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook, dan @MNCBank di X.

Selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan MNC Bank, termasuk peluang karir yang ada di MNC Bank. Seluruh informasi terkait peluang karir dapat diakses pada Linkedin PT Bank MNC Internasional Tbk. MNC Bank tidak pernah memungut biaya apapun, dalam bentuk apapun, dan dengan alasan apapun, terkait proses rekrutmen.

Editor: Aditya Pratama