Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (25/2/2026), usai melemah pada perdagangan sebelumnya.

Melansir Bloomberg, nilai tukar rupiah hari ini terapresiasi 0,17% atau 29 poin ke Rp16.800 per dolar AS. Kemarin, rupiah ditutup melemah 27 poin ke Rp16.829 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,13% ke 97,71.

Nilai tukar rupiah di pasar keuangan bergerak beriringan dengan sentimen global dan domestik. Dari domestik, Trading Economics melaporkan pasar menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan jajarannya untuk menilai implikasi dan dampak dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang menolak kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

Seperti diketahui, Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati tarif bea masuk AS atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Pasca penolakan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, Presiden Trump kemudian menyatakan akan memberlakukan tarif global baru sebesar 15%.

Dari domestik, pelaku pasar berharap perjanjian dagang antara AS-Indonesia yang sudah ditandatangani dapat batal, karena dalam perjanjian tersebut tarif yang ditetapkan lebih tinggi mencapai 19%.

Sentimen berikutnya yang menyertai nilai tukar rupiah adalah faktor moneter. Bank Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga inflasi dalam kisaran target APBN sembari memprioritaskan stabilitas rupiah melalui langkah-langkah likuiditas pro-pasar.

"Pembuat kebijakan mengatakan mata uang tersebut tetap undervalued dan berjanji untuk turun tangan jika diperlukan, didukung oleh cadangan devisa yang cukup. Namun, mereka mengisyaratkan ruang untuk pelonggaran lebih lanjut guna mendukung pertumbuhan setelah memberikan pemotongan suku bunga sebesar 150 basis poin sejak September 2024," tulis laporan tersebut, Rabu (25/2/2026).

Sentimen di pasar keuangan yang terus berkembang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam sebulan terakhir telah melemah 0,47%, atau terdepresiasi sebesar 3,06% selama 12 bulan terakhir.

"Rupiah diperkirakan akan diperdagangkan pada Rp16.831,67 pada akhir kuartal ini, menurut model makro global Trading Economics dan ekspektasi analis. Ke depan, kami memperkirakan akan diperdagangkan pada Rp16.567,90 dalam waktu 12 bulan," tulis riset tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai prioritas perlindungan dalam negosiasi tarif Amerika Serikat (AS). Pesan ini seiring perjalanan Presiden Prabowo bertemu Presiden AS Donald Trump untuk menandatangani kesepakatan dagang.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif AS adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi ke pasar ekspor Negeri Paman Sam.

“Terkait kebijakan tarif AS, dari perspektif dunia usaha, sektor yang paling rentan adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar ekspor ke Amerika Serikat,” kata Shinta kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Berdasarkan data ekspor, Shinta memaparkan sejumlah komoditas dengan ketergantungan signifikan terhadap pasar AS.Dia mencontohkan, pakaian dan aksesori rajutan mencatat sekitar 61% ekspor ke AS, furnitur dan lampu sekitar 59%, olahan daging/ikan/krustasea sekitar 56%, serta produk kulit sekitar 56%. Adapun pakaian non-rajutan sekitar 49%, mainan dan perlengkapan olahraga sekitar 45%, dan alas kaki sekitar 33%.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi, hingga arus kas perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja.

“Karena itu, sektor-sektor ini [industri padat karya] perlu menjadi prioritas perlindungan dalam negosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas ketenagakerjaan nasional,” terangnya.

Di sisi lain, Shinta menuturkan Apindo ikut terlibat dalam negosiasi tarif resiprokal AS dengan memberi masukan industri, memetakan hambatan usaha, hingga berkomunikasi dengan mitra dunia usaha di AS.

Selain itu, Shinta menilai penguatan posisi tawar Indonesia juga menuntut pemahaman atas konteks kebijakan tarif resiprokal AS yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan defisit dagang.

“Pendekatan Indonesia tidak bisa hanya defensif meminta penurunan tarif, tetapi juga harus menawarkan solusi konkret yang menjawab kepentingan tersebut,” terangnya.

Namun, dia mengingatkan perluasan akses pasar juga harus dibarengi dengan reformasi domestik untuk memperkuat daya saing jangka panjang.

Menurutnya, penguatan kepastian hukum, penerapan prinsip non-diskriminasi bagi investasi domestik dan asing, serta perbaikan regulasi ketenagakerjaan dan sistem pengupahan di industri padat karya harus ditangani secara serius.

“Semua kesepakatan perdagangan internasional seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat reformasi struktural. Tanpa pembenahan domestik, berbagai perjanjian hanya akan menjadi aspirasi,” ujarnya.

Ke depan, Apindo berharap hasil negosiasi pemerintah dapat meningkatkan daya saing produk nasional dan membuka peluang Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam diversifikasi rantai pasok AS.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Donald Trump guna menandatangani kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS serta menghadiri pertemuan kepala negara penandatangan Board of Peace.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto memaparkan bahwa Presiden Prabowo direncanakan sesampai di AS yakni pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani perjanjian dagang dengan AS atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Haryo melalui siaran pers, Senin (16/2/2026).

Selain penandatanganan ART, yang merupakan hasil negosiasi panjang tarif impor antara RI dan AS, rangkaian kegiatan Prabowo turut meliputi pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha kedua negara.

Pada pertemuan di Hambalang kemarin, Prabowo disebut menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat.

Presiden ke-8 itu mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Tidak hanya itu, Prabowo turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Melalui keterangan resmi, Haryo mengatakan bahwa secara substansi negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS.

Sementara itu, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Prabowo turut ditujukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati finalisasi perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Dokumen kerja sama perdagangan strategis ini ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) Jameson Greer di Washington D.C., Senin (22/12/2025) waktu setempat.

Airlangga mengaku bahwa seluruh isu substansial, baik aspek utama maupun teknis dalam dokumen ART, telah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, sambungnya, proses tinggal menyisakan tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

“Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025) pagi waktu Indonesia.

Mantan menteri perindustrian itu memerincikan bahwa setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan segera disiapkan untuk agenda penandatanganan tingkat tinggi. Saat ini, pihak Gedung Putih tengah mengatur jadwal pertemuan antara kedua pemimpin negara.

Perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli lalu. Poin krusial dalam kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.

Sebagai timbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk asal Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Negeri Paman Sam itu juga memberikan fasilitas pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan ekspor RI, meliputi minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao

Airlangga menilai kesepakatan ini sangat strategis, khususnya bagi sektor industri padat karya nasional yang selama ini tertekan oleh hambatan tarif. Sektor-sektor yang terdampak langsung oleh kebijakan ini diperkirakan menyerap hingga 5 juta tenaga kerja.

“Kata-kata yang dikedepankan adalah menjaga kepentingan bersama. Tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, justru menguntungkan kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance,” klaimnya.

Di sisi lain, Indonesia juga mempertegas komitmennya untuk membuka akses pasar bagi AS dengan mengatasi hambatan non-tarif (non-tariff barriers). Pemerintah terus mendorong deregulasi, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking guna mengurai sumbatan perizinan usaha.

Airlangga pun optimistis implementasi ART akan menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional pada tahun depan.

“Target penyelesaian ini dikaitkan dengan agenda pertemuan antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump, sehingga ini menjadi sebuah milestone tersendiri,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penambahan tarif bea masuk anti dumping (BMAD) serta bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menangkal barang impor ilegal yang dinilai merugikan industri domestik.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu tengah mengkaji penambahan tarif BMAD dan BMTP.

Adapun merujuk pada definisinya, BMAD adalah pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di negara asal (dumping).

Sementara itu, BMTP merujuk pada bea masuk atau pungutan yang dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

"Jadi Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik," terangnya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Selain pengenaan BMAD dan BMTP, mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menuturkan bahwa pemerintah juga tengah menata impor tekstil ilegal dalam bentuk balpres serta yang berada di kawasan berikat.

Khusus mengenai impor tekstil ilegal, Purbaya juga menyoroti soal industri penjualan pakaian impor bekas di dalam negeri (thrifting). Dia menegaskan bahwa pakaian impor bekas dari luar negeri adalah ilegal, sehingga tak akan dikenai pajak.

Hal itu ia sampaikan meskipun penjual pakaian thrifting meminta agar produk tersebut dilegalkan dan dikenai kewajiban pembayaran pajak.

"Enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal. Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah itu barang itu legal? Kan enggak," terangnya.

Selain itu, Purbaya turut menyatakan bakal memperketat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pintu-pintu jalur masuk utama barang-barang dari luar negeri, salah satunya pelabuhan utama. Dia merespons kritik dari anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu yang menyebut bahwa impor tekstil ilegal juga banyak yang berasal dari China.

"Nanti kami cegat di pelabuhan, kami periksa lebih teliti lagi. Kami akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang importirnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lagi," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) membeberkan sejumlah tantangan berat yang dihadapi oleh para pelaku industri ban di pasar ekspor.

Ketua Umum APBI Aziz Pane mengatakan, sejatinya industri ban nasional sudah tertekan seiring dengan turunnya permintaan di pasar domestik akibat pelemahan daya beli konsumen.

"Sementara dari sisi ekspor, industri ban nasional juga menghadapi sejumlah hambatan di beberapa negara," katar Aziz kepada Bisnis, dikutip Selasa (4/11/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan, beberapa tantangan yang dihadapi meliputi tarif bea masuk yang tinggi, hingga kendala aturan terkait sertifikasi produk. Alhasil, nilai ekspor ban buatan Indonesia ke berbagai negara juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Adapun, nilai ekspor ban Indonesia tembus US$1,6 miliar sepanjang 2024. Namun, angka itu turun 10,78% (year-on-year/yoy) dibandingkan US$1,8 miliar pada 2023.

Amerika Serikat (AS) menjadi pasar ekspor ban terbesar bagi Indonesia, dengan nilai US$800,4 juta, disusul Jepang sebesar US$100,4 juta dan Malaysia senilai US$77,58 juta.

Aziz mengatakan, sebelumnya, ekspor ban ke AS menikmati tarif 0% berkat fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk negara berkembang. Fasilitas GSP merupakan skema keringanan tarif impor yang diberikan oleh AS kepada negara-negara berkembang untuk membantu peningkatan ekspor.

"Namun setelah kebijakan baru sejak era Trump, tarifnya naik menjadi 19%, ditambah lagi tarif tambahan 25% untuk suku cadang otomotif. Akibatnya, total tarif ekspor ban Indonesia ke AS kini sekitar 21%, yang jelas menurunkan daya saing produk kita di pasar sana," jelasnya.

Sementara itu, lanjut Aziz, ekspor ban ke Thailand juga terkendala oleh kewajiban sertifikasi Thailand Industrial Standard (TIS) yang hingga sekarang belum terselesaikan, sehingga ekspor ke sana terhenti sejak 2024.

Beralih ke India, sejak 2023, ekspor ban ke India juga terhenti karena kendala sertifikasi Bureau of Indian Standards (BIS), dengan potensi kerugian sekitar US$2 juta per tahun.

"Padahal, Indonesia tidak pernah membekukan sertifikasi SNI untuk produk dari India. Berbagai upaya, termasuk di forum WTO, belum membuahkan hasil. Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah lebih tegas, baik secara bilateral maupun multilateral," jelasnya.

Selain itu, kendala tarif yang tinggi juga dialami oleh pelaku industri ban saat mengekspor produknya ke Turki dan Afrika Utara. Alhasil, APBI menilai perlu ada langkah government-to-government (G to G) agar kebijakan ini bisa ditinjau ulang demi hubungan dagang yang lebih adil dan saling menguntungkan.

10 Pasar Ekspor Ban Indonesia Terbesar 2024:

1. AS: US$800,4 juta

2. Jepang: US$100,44 juta

3. Malaysia: US$77,58 juta

4. Filipina: US$57,57 juta

5. Singapura: US$48,91 juta

6. Meksiko: US$47,75 juta

7. Kanada: US$46,06 juta

8. Inggris: US$27,67 juta

9. Thailand: US$26,75 juta

10. Italia: US$24,61 juta

Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah akan melakukan intensifikasi tarif bea masuk untuk barang impor tertentu sepertihandphonemaupun elektronik sejalan dengan naiknya target penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN 2026.

Untuk diketahui, APBN 2026 yang telah disahkan menjadi undang-undang (UU) menargetkan penerimaan negara tahun depan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun. Target itu naik 11,4% darioutlookAPBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

Meski demikian, target penerimaan dari pos bea masuk dan cukai turun darioutlook2025, masing-masing sebesar 5,7% dan 0,3%. Sebab, penerimaan bea masuk diperkirakan terdampak tarif resiprokal AS dan IEU CEPA, sedangkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok yang berkontribusi besar terhadap penerimaan bea cukai diputuskan bertahan pada level yang sama.

Untuk mengimbangi naiknya target penerimaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dalam hal ini dilakukan salah satunya kepada tarif bea masuk kepada barang-barang seperti HP dan alat elektronik.

"Intensifikasi tarif bea masuk komoditas tertentu seperti handphone, elektronik, ini sedang kita proses untuk intensifikasinya," ungkap Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea Cukai Kemenkeu, Muhammad Aflah Farobi pada Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Selain intensifikasi, ekstensifikasi atau perluasan bakal dilakukan untuk pos cukai yakni kepada barang kena cukai (BKC) baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Rencana pengenaan cukai terhadap minuman manis pabrikan itu sebelumnya sudah masuk saat APBN dalam tahap pembahasan. Kini, pemerintah disebut tengah menyusun regulasi untuk mengatur lebih lanjut pengenaan cukai itu.

"Ini yang masih dalam kajian dan melihat perkembangan berikutnya, dan perluasan basis penerimaan bea keluar," lanjut Aflah.

Untuk diketahui, secara terperinci target penerimaan kepabeanan dan cukai 2026 sebesar Rp336 triliun sebagian besar masih diharapkan dari penerimaan cukai yaitu Rp243,5 triliun, khususnya dari pengenaan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Namun, cukai rokok pun diputuskan tidak naik maupun turun tahun depan sehingga targetnya turun 0,3% darioutlook2025.

Sementara itu, penerimaan dari bea keluar ditargetkan tumbuh paling tinggi hingga 852,1% di tahun depan yakni menjadi Rp42,6 triliun darioutlooktahun ini hanya Rp4,5 triliun. Ini sejalan dengan penguatan harga komoditas, khususnya sawit, yang diperkirakan masih terus berlanjut.

Penerimaan dari bea masuk terkontraksi paling dalam apabila melihat posturnya di APBN 2026, yakni 5,7%. Bea masuk ditargetkan sebesar Rp49,9 triliun tahun depan atau lebih rendah darioutlook2025 Rp52,9 triliun.