ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem kripto yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Tokocrypto menanggapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang memasukkan aset kripto sebagai salah satu objek yang dapat disita negara dalam proses penyelesaian piutang.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai kebijakan tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat legitimasi aset kripto di Indonesia.

Aturan itu dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif terhadap aset digital, tidak hanya dari sisi perdagangan, tetapi juga dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara.

Menurut Calvin, hal ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem kripto yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.

Calvin menambahkan, kejelasan regulasi seperti ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku industri karena menunjukkan bahwa kripto memiliki posisi yang semakin jelas di mata hukum.

Dengan adanya pengakuan dalam mekanisme penyitaan aset, kripto kini diperlakukan setara dengan instrumen keuangan lainnya.

“Ini bukan hanya soal penyitaan, tetapi tentang bagaimana kripto diakui sebagai bagian dari sistem ekonomi yang memiliki nilai, dapat diukur, dan dapat digunakan dalam berbagai mekanisme," jelasnya.

“Regulasi ini menandai fase baru dalam pengakuan kripto sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi nyata. Ketika negara sudah memasukkan kripto sebagai objek sita, artinya posisi kripto tidak lagi dipandang sebagai aset alternatif semata, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem keuangan yang diakui,” tambahnya.

Sebagai informasi, kebijakan yang dimaksud tertuang dalam PMK Nomor 23 Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 April 2026.

Aturan tersebut merupakan pembaruan dari PMK Nomor 240/PMK.06/2016 yang disesuaikan dengan perkembangan jenis aset, termasuk aset digital.

Melalui regulasi itu, negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola aset sitaan.

Salah satu poin krusial diatur dalam Pasal 186A, yang memungkinkan negara untuk langsung menguasai dan memanfaatkan aset, termasuk kripto, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang berutang.

Mekanisme ini dinilai dapat mempercepat proses pelunasan utang karena tidak perlu menunggu proses lelang atau tahapan hukum yang panjang.

Selain itu, Pasal 233 memperluas cakupan objek sita yang kini mencakup uang tunai, aset digital, simpanan di lembaga keuangan, saham, obligasi, hingga penyertaan modal.

Meski demikian, dalam Pasal 297D ditegaskan bahwa pengambilalihan aset hanya mengurangi pokok utang dan tidak menghapus biaya administrasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa penilaian aset tetap harus dilakukan oleh penilai profesional untuk memastikan nilai pasar yang adil.

Lebih lanjut, Calvin menilai dampak jangka panjang dari kebijakan ini berpotensi mendorong integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional secara lebih luas.

“Kita bisa melihat kripto semakin terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional, termasuk dalam aspek hukum dan penyelesaian kewajiban. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang lebih sehat dan terstruktur,” tutur Calvin.

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 23 Tahun 2026, pemerintah berharap proses penyelesaian piutang negara dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan aset di era digital.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan cepat di pasar beras global beberapa tahun terakhir mulai menggeser cara pandang lama tentang peta kekuatan pangan di Asia. Penurunan harga beras dunia dan dinamika perdagangan internasional akibat perang menekan eksportir besar seperti Thailand dan Vietnam, sementara Indonesia justru memperkuat stok dan bantalan pangan domestik.

Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gandhi menilai, sebagian analisis publik di Indonesia belum sepenuhnya menangkap pergeseran tersebut. ‘’Ada satu jenis kekeliruan intelektual yang berbahaya yaitu ketika cara berpikir tidak mengikuti arah perubahan realitas praksis. Dunia bergerak, tetapi analisisnya tertinggal,” ujarnya, Ahad (3/5/2026).

Menurut Gandhi, selama bertahun-tahun publik kerap disuguhi pandangan bahwa pertanian Indonesia selalu tertinggal, sementara Thailand dan Vietnam diposisikan sebagai rujukan utama. Dalam konteks perkembangan terakhir, terutama setelah perang Iran dan Amerika-Israel, peta risiko dan kekuatan di kawasan justru menjadi lebih seimbang.

Data menunjukkan, harga beras dunia merosot ke titik terendah pada 2025 akibat melimpahnya pasokan dari India dan negara Asia lainnya.

Harga beras di Thailand turun ke level terendah dalam sekitar tiga tahun, sementara harga di Vietnam jatuh ke titik terendah hampir lima tahun. Kondisi ini menekan pendapatan petani dan pelaku ekspor di kedua negara, yang selama ini mengandalkan beras sebagai salah satu komoditas ekspor utama.

Pemerintah Thailand merespons dengan memperpanjang berbagai dukungan untuk sektor beras guna menjaga produksi dan melindungi petani dari dampak penurunan harga.

Vietnam, di sisi lain, mulai mendorong reposisi ekspor, termasuk memperluas pasar ke Timur Tengah dan Afrika serta meningkatkan porsi beras premium agar tetap kompetitif di tengah persaingan harga yang ketat.

“Negara-negara yang selama ini sering dijadikan rujukan juga sedang beradaptasi keras dengan tekanan pasar global. Fokus mereka tidak lagi semata mengejar ekspansi volume, tetapi menata ulang strategi agar petani dan pelaku usaha tetap bertahan,” kata Gandhi.

Di saat eksportir besar lain tengah menanggung tekanan harga, Indonesia memilih memperkuat sisi cadangan dan stabilitas pasokan. Pemerintah secara bertahap menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejak 2025. Per 23 April 2026, stok CBP yang dikelola Bulog dilaporkan telah menembus sekitar 5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pemerintah menyebut stok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar satu tahun ke depan dan menjadi bantalan menghadapi risiko gangguan pasokan akibat konflik geopolitik maupun anomali cuaca.

“Dengan stok beras pemerintah yang berada di level historis tinggi, Indonesia punya ruang manuver lebih besar menghadapi gejolak harga di pasar global. Ini membuat situasi di dalam negeri relatif lebih tenang,” ujar Gandhi. Ia menambahkan, penguatan stok hanya akan berdampak luas jika didukung perbaikan di tingkat produksi.

Pemerintah menyatakan tengah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi, ketersediaan sarana produksi, serta infrastruktur pendukung agar biaya usaha tani tidak melonjak di tengah dinamika harga pupuk dan energi global.

“Ketika banyak negara masih dipusingkan fluktuasi biaya produksi, Indonesia berusaha menahan tekanan itu melalui penataan stok dan perbaikan distribusi input pertanian. Ini bentuk keberpihakan yang harus dijaga konsistensinya,” ujarnya.

Gandhi juga mengingatkan agar impor beras tidak dijadikan satu-satunya jawaban ketika muncul gejolak harga. Data BPS menunjukkan, pada 2023 impor beras Indonesia mencapai sekitar 3,06 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan porsi terbesar berasal dari Thailand dan Vietnam.

Praktik impor besar-besaran tersebut, menurut berbagai catatan, tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan harga di tingkat konsumen dan berisiko menekan harga gabah di tingkat petani.

“Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan impor dalam volume besar bukan solusi ajaib. Menjaga pasar domestik di tengah situasi global yang tidak pasti bukan semata soal proteksionisme, tetapi pilihan rasional untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional,” tegas Gandhi.

Meski demikian, ia menggarisbawahi posisi Indonesia yang lebih nyaman pada 2026 tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa fundamental pertanian sudah sepenuhnya kokoh.

Tantangan jangka panjang seperti stagnasi produktivitas padi, alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim, dan ketergantungan pada sejumlah input impor masih membayangi. Stok yang kuat hari ini adalah bantalan penting, tetapi sekaligus ruang waktu.

‘’Ini kesempatan untuk mempercepat pembenahan struktur produksi dan tata kelola pangan, bukan alasan berpuas diri. Yang dibutuhkan bukan retorika pesimistis maupun euforia sesaat, melainkan kejujuran membaca fakta dan konsistensi kebijakan perberasan dan pangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menegakkan aturan implementasi Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang akhirnya membuat platform digital seperti TikTok dan platform gim Roblox tunduk.

TikTok memutuskan menonaktifkan 1,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun per Selasa (28/4/2026) sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP Tunas, dan setelah mendapat desakan kuat dari pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah tersebut. TikTok dinilai menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya, dikutip Minggu (3/5/2026).

Meutya menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan. Perusahaan tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, tetapi juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online di platformnya.

Selain itu, TikTok disebut berkomitmen memperketat pemantauan pengguna guna memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui, pengetatan sistem tersebut berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, dia menegaskan TikTok telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang akunnya terdampak secara tidak sengaja agar dapat segera dipulihkan.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas utama perusahaan. Dia menyebut TikTok terus menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Hilmi menambahkan, perusahaan juga terus memperkuat investasi dalam aspek keamanan digital serta kolaborasi dengan pemerintah.

“Kami terus berinvestasi dan kami sangat-sangat mengapresiasi dari Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan baik itu literasi digital maupun berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online dan lainnya yang gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” kata Hilmi.

23 Juta Pengguna RI Roblox Terlindungi

Tidak hanya itu, Meutya juga mengumumkan bahwa platform gim Roblox telah menerapkan verifikasi usia bagi penggunanya di Indonesia. Langkah itu sangat signifikan sesuai dengan regulasi tersebut, mengingat besarnya proporsi pengguna anak di platform tersebut. Dari total 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, tercatat sebanyak 23 juta di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 16 tahun.

"Roblox telah menghilangkan fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal untuk anak dengan usia kurang dari 16 tahun dan 13 tahun. Langkah ini sejalan dengan aspek utama dalam aturan pemerintah, yakni pembatasan komunikasi dengan orang tak dikenal serta pengendalian konten," ujar Meutya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/4/2026), dikutip dari siaran pers.

Selain pembatasan interaksi, Roblox juga menyediakan fitur pengaturan waktu layar (screen time) yang dapat dikendalikan langsung oleh orang tua guna meminimalkan risiko kecanduan gim pada anak.

Meutya mengatakan, hingga saat ini, pihaknya telah mengantongi komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas dari delapan platform digital raksasa, termasuk Facebook, Instagram, Threads, X (dahulu Twitter), Bigo Live, YouTube, dan TikTok.

Implementasi perlindungan anak itu juga mendapat dukungan dari berbagai pemerintah daerah (pemda) melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah.

"Kami sangat terbantu dengan aturan jika anak-anak sekolah tidak membawa gawai ke sekolah," imbuhnya.

LOMBOK - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bertemu tokoh lintas agama dan masyarakat kota Lombok, NTB, Sabtu 2 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, para warga menyambut sukacita kedatangan Kaesang di Lombok.

Kaesang tiba di kediaman tokoh agama Hindu di NTB, Guru Mangku Gede Wenten, dan dipakaikan ikat kepala khas setempat. "Ada tokoh-tokoh semua agama dari NTB di sini. Saya sangat bangga sekali, selamat datang di pondok kami, Mas Kaesang, mohon maaf kalau begini keadaannya,” kata Guru Mangku Gede Wenten.

Kaesang berterima kasih kepada para tokoh lintas agama. Ia tidak mengira tingginya antusiasme masyarakat untuk hadir di acara simakrama atau silaturahmi para tokoh lintas agama di Lombok.

"Yang kami sucikan para pemangku yang hadir di siang hari ini, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk bisa hadiri, yang saya kira memang cukup panas tapi alhamdulillah saya lihat antusiasmenya sangat baik,” kata Kaesang.

Kemudian, di acara tersebut Kaesang pun mendapatkan cinderamata sebuah mutiara khas Lombok. Ia pun tampak berbincang hangat dengan para tokoh lintas agama dan lintas adat.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka, dan Ketua DPW PSI NTB Lalu Budi Suryata.

Acara ini menjadi salah satu kegiatan Kaesang di Lombok, NTB. Kegiatan lain adalah menghadiri rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) PSI se-NTB.

Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem perdagangan digital yang melibatkan platform teknologi raksasa Tiktok Shop.

Langkah tersebut ditempuh setelah laporan Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) terkait potensi dominasi pelaku usaha melalui integrasi vertikal lintas layanan dinilai telah melalui tahap klarifikasi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan laporan tersebut telah diterima pada 15 April 2026 dan telah melalui tahap klarifikasi serta penelitian awal.

“Selanjutnya akan dilakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti berupa keterangan, surat, dokumen, dan laporan ahli,” ujar Deswin dikutip dari Media Indonesia.

Pada tahap ini, KPPU akan memanggil sejumlah pihak terkait dan mendalami struktur serta perilaku pelaku usaha yang dilaporkan. Tahapan penyelidikan ini akan menjadi dasar sebelum perkara dapat berlanjut ke proses pemeriksaan atau persidangan.

Entitas yang dilaporkan APLE ke KPPU antara lain TikTok Pte. Ltd., TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., serta layanan TikTok Shop yang terintegrasi dengan Tokopedia.

Deswin menambahkan lama penanganan perkara tidak dapat ditentukan secara pasti karena bergantung pada kompleksitas kasus. Meski demikian, dia memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan akan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sesuai ketentuan, apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, perintah penghentian praktik, pembatalan perjanjian, hingga kewajiban perubahan struktur atau praktik usaha.

Ketua Umum APLE Sonny Harsono menyatakan pihaknya berharap KPPU dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut demi menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat.

“Kami berharap ekonomi digital tidak dimonopoli dan kompetisinya lebih baik, sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat,” kata Sonny di Kantor KPPU, Jakarta.

APLE memperkirakan potensi kerugian akibat berkurangnya kompetisi dalam ekosistem digital dapat mencapai 10-15% dari total nilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini diperkirakan sekitar US$100 miliar atau setara Rp1.750 triliun. Nilai tersebut dinilai mencerminkan hilangnya efisiensi pasar akibat praktik yang menghambat persaingan.

Sebelumnya, kuasa hukum APLE dari Satya Law, Panji Satria Utama, menilai laporan ini dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap terganggunya iklim persaingan usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Ia menyebut adanya dugaan integrasi vertikal yang mencakup distribusi konten, algoritma rekomendasi, platform perdagangan elektronik, sistem pembayaran, hingga layanan logistik.

“Model ini berpotensi menutup peluang usaha pihak lain dan memicu praktik anti-persaingan, seperti predatory pricing, diskriminasi terhadap penyedia jasa logistik, hingga pembatasan akses pasar,” ujar Panji.

Selain dugaan praktik harga di bawah biaya produksi (loss-leading) melalui diskon dan subsidi ongkos kirim, APLE juga menyoroti peran algoritma yang dinilai dapat memprioritaskan produk dalam ekosistem internal. Hal ini dinilai berpotensi membatasi visibilitas pelaku usaha lain di luar platform tersebut.

Dari sisi logistik, pelapor mengungkap adanya indikasi pengalihan transaksi ke penyedia jasa tertentu yang terintegrasi dalam platform, sehingga konsumen tidak memiliki keleluasaan dalam memilih layanan pengiriman. Kondisi ini dinilai merugikan pelaku usaha logistik lain sekaligus mempersempit pilihan bagi masyarakat.

APLE merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan antara media sosial dan perdagangan elektronik. Dalam pandangan asosiasi, pengaturan tersebut perlu ditegakkan untuk menjaga keseimbangan pasar.

Sebagai pembanding, APLE menyinggung sejumlah preseden internasional, termasuk investigasi terhadap praktik di marketplace Amazon dan putusan Uni Eropa dalam kasus Google Shopping.

APLE berharap KPPU dapat melakukan investigasi secara menyeluruh dan mengambil langkah korektif apabila pelanggaran terbukti, termasuk pemisahan struktural antara layanan media sosial dan e-commerce, penerapan netralitas dalam pemilihan jasa logistik, serta pembatasan subsidi yang berpotensi merusak mekanisme pasar.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, melindungi pelaku UMKM, serta memastikan keberlanjutan ekosistem perdagangan digital nasional.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Industri dan regulator merespons laporan Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) terkait dugaan model bisnis berbasis integrasi vertikal yang mencakup distribusi konten, algoritma, platform e-commerce, sistem pembayaran, hingga logistik, yang berpotensi menciptakan penguasaan menyeluruh atas rantai nilai perdagangan digital.

Sejumlah entitas yang dilaporkan antara lain TikTok Pte. Ltd., TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., serta layanan TikTok Shop yang terintegrasi dengan Tokopedia.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Deswin Nur mengatakan laporan tersebut masih dalam tahap proses awal. “Masih tahap mengklarifikasi laporan yang disampaikan,” kata Deswin kepada Bisnis, Rabu (29/4/2026).

Deswin menjelaskan, KPPU umumnya menilai integrasi usaha berdasarkan sejumlah indikator, seperti tingkat konsentrasi pasar, potensi peningkatan kekuatan pasar, hambatan masuk, serta perilaku yang berpotensi menutup akses pelaku usaha lain. Dalam konteks digital, aspek penguasaan data, efek jaringan, dan potensi self-preferencing juga menjadi perhatian.

Dia menambahkan, model ekosistem tertutup yang memposisikan platform sebagai pasar pada dasarnya tidak serta-merta dilarang. Namun, model ini berpotensi menjadi isu persaingan apabila menimbulkan penguncian pasar, ketergantungan tinggi penjual atau konsumen, pembatasan keluar-masuk pelaku usaha, praktik self-preferencing, atau perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha di luar ekosistem.

Jika terbukti melanggar, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari perintah penghentian praktik, pembatalan perjanjian, hingga denda.

“Untuk mengingatkan, saat ini Tiktok juga masih berada dalam periode pengawasan persetujuan bersyarat dalam akuisisinya atas Tokopedia,” kata Deswin.

TikTok Respons

Sementara itu Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menyatakan pihaknya mengikuti prosedur yang berlaku dan saat ini masih berproses dengan KPPU. “Pasti terus bergulir, jadi kami akan mengikuti saja sampai saat ini,” kata Hilmi kepada Bisnis pada Selasa (28/4/2026).

Terkait tudingan monopoli, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh karena masih menunggu proses yang berjalan, termasuk agenda pertemuan dengan KPPU. Dengan demikian, perusahaan masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai pokok perkara yang akan dilihat oleh KPPU.

“Jadi mungkin dari sana akan lebih jelas juga buat kitanya apa yang harus ditanggap,” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menilai integrasi antara media sosial dan e-commerce seperti TikTok Shop–Tokopedia mencerminkan evolusi perilaku konsumen.

Menurutnya, konsumen kini menginginkan proses yang lebih seamless, mulai dari discovery hingga transaksi dalam satu ekosistem.

“Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi bagian dari arah perkembangan industri digital global,” kata Budi.

Terkait kekhawatiran pelaku usaha, Budi menilai hal yang paling penting adalah menjaga level playing field. Seluruh pelaku, baik marketplace, social commerce, maupun logistik, perlu memiliki ruang untuk berkompetisi secara adil. Di sisi lain, model ini juga membuka peluang kolaborasi baru dalam ekosistem.

Dari sisi regulasi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) dinilai telah memberikan baseline yang jelas, khususnya terkait pemisahan antara fungsi social commerce dan transaksi, di mana transaksi tidak dilakukan langsung di dalam platform media sosial.

Ke depan, menurutnya, dibutuhkan pendekatan regulasi yang proporsional dan adaptif, dengan tetap berfokus pada perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan kepastian berusaha.

“Pada prinsipnya, idEA dan para anggota berkomitmen untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus terus mendorong dialog agar ekosistem e-commerce Indonesia tetap sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” kata Budi.

Berbeda ...

Tak Bergerak pada Satu Bisnis

Di sisi lain, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan perusahaan digital pada dasarnya tidak bergerak dalam satu bidang saja, melainkan terus berinovasi, baik dari sisi hulu hingga hilir maupun pengembangan segmentasi pasar.

“Mereka pasti bergerak menuju efisiensi,” kata Huda.

Dalam teori ekonomi, lanjutnya, semakin efisien perusahaan baik melalui integrasi maupun tidak maka semakin besar skala usahanya. Dia mencontohkan TikTok sebagai perusahaan media sosial yang kemudian mengembangkan TikTok Shop karena melihat peluang pasar. Karena tidak memiliki lisensi e-commerce, perusahaan tersebut kemudian berintegrasi dengan Tokopedia.

“Asal dilakukan dengan prinsip sesuai aturan, saya rasa tidak ada masalah. Misalkan pangsa pasar tidak dominan dan sebagainya,” katanya.

Huda juga menilai inovasi yang dilakukan satu platform akan mendorong kompetitor melakukan hal serupa, seperti live shopping atau integrasi dengan media sosial. Persaingan tersebut pada akhirnya berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna (user experience).

Namun, dia mengakui ke depan akan ada pelaku usaha yang tersingkir apabila tidak mampu berinovasi. Selain itu, faktor modal juga menjadi krusial, terutama untuk mendukung strategi promosi seperti diskon dan subsidi.

“Saya justru melihat dari sisi tata kelola harusnya ada kesetaraan dengan platform lokal,” katanya.

Huda menekankan pentingnya kesetaraan aturan, termasuk dalam aspek perpajakan dan pembagian nilai dalam ekosistem digital. Ia juga menyoroti potensi penghindaran pajak melalui skema Badan Usaha Tetap (BUT).

Dia mendorong pemerintah menerapkan prinsip significant economic presence (SEP), yakni pengenaan pajak terhadap perusahaan digital global yang memiliki aktivitas ekonomi signifikan di Indonesia.

“Maka wajib diberikan aturan pajak yang sama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai integrasi tersebut bukan sekadar inovasi.

“Itu adalah strategi menguasai ekosistem dari konten sampai transaksi,” katanya.

Tesar menilai, meskipun saat ini belum mengarah pada monopoli, integrasi tersebut berpotensi menuju ke arah tersebut jika tidak diatur dengan baik. Menurutnya, ekosistem tertutup memang terlihat nyaman dan ramah pengguna, tetapi berpotensi menciptakan ketergantungan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kompetitor makin sulit masuk dan konsumen ‘terjebak’ dalam satu platform, ujungnya pasar tidak lagi bersaing dan namun dikendalikan,” ungkapnya.

Dia mencontohkan praktik global, seperti tudingan terhadap Amazon yang memanfaatkan data penjual. Di Eropa, kekhawatiran serupa melahirkan regulasi Digital Markets Act (DMA).

“Kalau regulator telat, platform jadi terlalu besar untuk dikontrol. Jadi, Ini bukan soal teknologi, tapi soal kekuasaan ekonomi digital. Diatur sekarang, atau kita akan dikuasai mereka,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPPU menindaklanjuti laporan APLE terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di ekosistem perdagangan digital. Laporan tersebut diterima pada 15 April 2026 dan kini memasuki tahap klarifikasi awal.

Deswin menyampaikan setiap laporan akan melalui proses verifikasi administratif serta penilaian awal atas indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Pada tahap ini, KPPU memastikan apakah laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke proses berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Jika indikasi awal dinilai memadai, perkara akan berlanjut ke tahap penyelidikan. Dalam tahap ini, KPPU berwenang mengumpulkan alat bukti, memanggil pihak terkait, serta mendalami struktur dan perilaku pelaku usaha sebelum masuk ke tahap persidangan.

Namun demikian, KPPU menegaskan bahwa durasi penanganan perkara sangat bergantung pada kompleksitas kasus dan kecukupan alat bukti.

Laporan APLE diajukan melalui kuasa hukum Panji Satria Utama. Para terlapor diduga menjalankan model integrasi vertikal yang berpotensi membuka praktik anti-persaingan, seperti predatory pricing, diskriminasi terhadap penyedia jasa logistik, hingga pembatasan akses pasar.

“Model integrasi tersebut membuka potensi praktik anti-persaingan seperti predatory pricing, diskriminasi terhadap penyedia jasa logistik, hingga pembatasan akses pasar bagi kompetitor,” ujar Panji.

Selain itu, strategi promosi agresif berupa diskon besar, subsidi ongkos kirim, dan insentif lainnya dinilai berpotensi mengarah pada praktik loss leading untuk mempercepat penguasaan pasar.

Aspek algoritma juga menjadi sorotan, karena sistem rekomendasi dinilai berpotensi memprioritaskan produk dalam ekosistem internal sehingga membatasi visibilitas pelaku usaha lain. Dari sisi logistik, pelapor juga menyoroti indikasi pengalihan transaksi ke penyedia jasa tertentu yang telah terintegrasi dalam platform.

Pengaduan ini turut mengacu pada Permendag 31/2023. KPPU menegaskan apabila pelanggaran terbukti, sanksi administratif dapat dijatuhkan, mulai dari denda, penghentian praktik, pembatalan perjanjian, hingga kewajiban perubahan struktur usaha.

Dalam kondisi tertentu, sanksi juga dapat mencakup penetapan ganti rugi maupun penghentian kegiatan usaha guna memulihkan persaingan yang sehat.

APLE berharap KPPU melakukan investigasi menyeluruh serta mengambil langkah korektif, termasuk pemisahan struktural antara media sosial dan e-commerce, netralitas dalam pemilihan jasa logistik, serta pembatasan subsidi yang berpotensi mendistorsi pasar.

Pada tahun lalu, KPPU juga mengungkap dugaan praktik monopoli dalam akuisisi 75% saham Tokopedia oleh ByteDance, induk TikTok. TikTok menyelesaikan akuisisi 75,01% saham Tokopedia dari GoTo pada Januari 2024. Aktivitas tersebut kemudian memunculkan dugaan praktik monopoli setelah satu tahun berjalan.

Dilansir dari Reuters, pada Jumat (30/5/2025), KPPU menemukan peningkatan signifikan dalam konsentrasi pasar serta kemungkinan kenaikan harga pasca-akuisisi akibat dominasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta seluruh platform digital segera melaporkan langkah konkret dalam menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Dari tujuh platform yang telah menyatakan komitmen kepatuhan, baru TikTok yang melaporkan realisasi penindakan tersebut. Hingga 28 April 2026, TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun anak di bawah 16 tahun.

Sementara itu, enam platform lain yang masih ditunggu laporannya yakni Instagram, Facebook, Threads, YouTube, Bigo Live, dan X (dulu Twitter). Adapun, Roblox masih dalam proses pemenuhan kepatuhan terhadap PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan aturan PP Tunas berlaku untuk semua platform, bukan hanya TikTok.

“Kami secara bersamaan juga mengimbau para platform yang sudah mengatakan komitmen kepatuhannya untuk tidak berhenti di hanya komitmen kepatuhan tapi untuk segera melapor langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan di masing-masing platform kepada publik di Indonesia melalui Komdigi,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Meutya juga meminta platform lain, di luar delapan yang telah disebutkan, untuk segera melakukan self assessment dengan batas waktu 6 Juni 2026. Hal ini dilakukan agar proses evaluasi tidak menumpuk di akhir periode dan dapat segera ditindaklanjuti oleh tim Komdigi.

Terkait Roblox, Meutya menyampaikan pihaknya akan menerima kunjungan perwakilan resmi dari kantor pusat perusahaan tersebut dalam waktu dekat. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan laporan kepatuhan yang lebih lengkap.

Setelah platform menyampaikan self assessment, pemerintah tidak serta-merta menjatuhkan sanksi tegas. Meutya menjelaskan akan ada tahapan, mulai dari peringatan hingga sanksi administratif sebelum tindakan lebih lanjut diambil.

“Tapi ya jangan dicoba ya karena kita akan tetap lakukan kita akan patuh kita akan jalankan jalankan aturan ini. Jadi kami berharap tidak ada platform yang melakukan coba-coba dan mengulur-ulur waktu dari 6 Juni,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi mengungkapkan TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun anak di bawah 16 tahun per Selasa (28/4/2026). Langkah ini merupakan implementasi dari PP Tunas.

Meutya mengapresiasi langkah tersebut, mengingat TikTok menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Dia menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih terperinci dan terukur ke depan. Tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, platform tersebut juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online.

Selain itu, TikTok berkomitmen memperketat pemantauan pengguna untuk memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui langkah ini berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, TikTok disebut telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang terdampak secara tidak sengaja agar akun mereka dapat segera dipulihkan.

TikTok saat ini mulai menonaktifkan akun anak usia di bawah 16 tahun. Hal ini sesuai dengan kebijakan pembatasan anak untuk mengakses media sosial atau medsos sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Seiring dengan upaya tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan ada sedikit kendala yang muncul. Hal ini berkaitan dengan penonaktifan akun dewasa di platform TikTok secara tidak sengaja.

“Kalau ada gangguan-gangguan sedikit, kalau ada akun orang dewasa yang tidak sengaja ikut ternonaktifkan maka segera laporkan untuk normalisasi dan akan dilakukan dengan cepat,” kata Meutya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Komdigi, Selasa (28/4).

Bagi masyarakat terutama yang memiliki akun dewasa di platform Tiktok yang terdampak maka bisa melakukan proses normalisasi. Lead of UGC TikTok Indonesia Richard Anggoro menjelaskan hal ini bisa dilakukan melalui layanan help center.

“Untuk normalisasi bisa disampaikan kepada help center kami untuk prosesnya sendiri itu akan dilakukan sesegera mungkin,” ujar Richard.

Richard menambahkan sejumlah akun dewasa di TikTok yang tidak sengaja dinonaktifkan pada akhir pekan kemarin sudah dipulihkan. Ia memastikan saat ini akun-akun tersebut sudah aktif kembali.

Sebanyak 1,7 Juta Akun Anak Dinonaktifkan

Platform TikTok saat ini menjadi platform pertama yang berkomitmen untuk melaksanakan pembatasan akses media sosial untuk anak berusia di bawah 16 tahun sekaligus juga menonaktifkan akun-nya.

“TikTok menjadi yang pertama melaporkan angka penonaktifan dan yang pertama menunjukkan bahwa komitmen dibarengi juga oleh langkah-langkah nyata yang secara transparan disampaikan kepada publik melalui Kementerian Komdigi,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid dalam konferensi pers, Selasa (28/4).

Meutya mengatakan sebelumnya pada 10 April 2026, TikTok sudah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun anak. Lalu saat ini penonaktifan akun anak terus bertambah per hari ini (28/4) hingga 1,7 juta akun.

“TikTok juga menyampaikan secara langsung rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur untuk ke depan,” ujarnya.

Selain TikTok, saat ini YouTube, Instagram, Facebook, Threads, Roblox, X, dan Bigo Live, masuk kategori berisiko tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Komdigi Nomor 140 Tahun 2026. Delapan platform itu harus memenuhi ketentuan, pertama, menyesuaikan batasan minimum usia pengguna pada panduan komunitas dan mulai diumumkan kepada publik.

Kedua, menonaktifan akun pengguna anak yang tidak memenuhi batasan usia minimum, dilakukan secara bertahap. Ketiga, penyusunan dokumen pedoman atau panduan resmi bagi pengguna (user guideline) yang menjelaskan mekanisme penonaktifan akun, mekanisme penanganan akun terdampak, serta prosedur yang dapat dilakukan oleh pengguna apabila terdapat sanggahan.

Keempat, melaporkan perkembangan implementasi rencana aksi secara periodik. Terakhir, melakukan penilaian mandiri terhadap aspek risiko pada Produk, Layanan, dan Fitur sesuai ketentuan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disapa hangat dan antusias warga saat berziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo di Kompleks Makam Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (28/4/2026).

Warga yang menunggu kedarangan Prabowo tampak berjejer rapi di sepanjang area makam untuk melihat langsung dan menyampaikan doa.

Dengan senyum hangat, Prabowo menghampiri dan menyempatkan diri menyapa warga. Menyalami satu per satu serta menerima doa dan dukungan dari masyarakat. Suasana penuh keakraban dan haru terasa meski di bawah rintik hujan sore Banyumas.

“Pak Prabowo, salim, Pak. Sehat selalu, Pak!” seru para warga antusias.

Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh penting bangsa. Almarhum adalah salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) serta sosok yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kehadiran Prabowo untuk berziarah menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga sekaligus penghargaan terhadap jasa para pendahulu bangsa.

Platform TikTok saat ini menjadi platform pertama yang berkomitmen untuk melaksanakan pembatasan akses media sosial untuk anak berusia di bawah 16 tahun sekaligus juga menonaktifkan akun-nya. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“TikTok menjadi yang pertama melaporkan angka penonaktifan dan yang pertama menunjukkan bahwa komitmen dibarengi juga oleh langkah-langkah nyata yang secara transparan disampaikan kepada publik melalui Kementerian Komdigi,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid dalam konferensi pers, Selasa (28/4).

Meutya mengatakan sebelumnya pada 10 April 2026, TikTok sudah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun anak. Lalu saat ini penonaktifan akun anak terus bertambah per hari ini (28/4) hingga 1,7 juta akun.

“TikTok juga menyampaikan secara langsung rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur untuk ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Public Policy, TikTok Indonesia Hilmi Ardianto mengatakan pihaknya selalu memprioritaskan terhadap keamanan dalam untuk pengguna. Hal ini juga diatur dalam community guidelines atau panduan komunitas Tiktok.

“Aspek tersebut merupakan salah satu keinginan kami juga untuk selalu terus berusaha patuh terhadap terhadap peraturan yang ada di di mana kami berada,” kata Hilmi.

Hilmi memastikan ke depan, TikTok masih akan berupaya membuat membuat sistem untuk mengenali para penggunanya. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk menonaktifkan akun anak usia di bawah 16 tahun.

“Itu terus dilakukan secara bertahap dan prosesnya tentu tidak sebentar karena memang kami terus membangun apa yang kami bisa lakukan,” ujar Hilmi.

TikTok sebelumnya menyatakan platformnya telah memiliki berbagai mekanisme perlindungan khusus bagi pengguna remaja. Perusahaan menyatakan akun remaja di TikTok dilengkapi lebih dari 50 fitur keamanan, privasi, dan keselamatan yang secara otomatis diaktifkan.

“Ini untuk membantu remaja mengekspresikan kreativitas mereka secara aman, terhubung dengan teman, serta belajar di platform,” ujar Juru Bicara TikTok kepada Katadata.co.id, beberapa waktu lalu (10/3).

TikTok juga menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia agar ruang digital tetap aman bagi pengguna muda. “Kami terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia guna memastikan remaja dapat terus mengakses ruang dare yang aman,” kata Tiktok dalam pernyataannya.

Platform Berisiko Tinggi

Selain TikTok, saat ini YouTube, Instagram, Facebook, Threads, Roblox, X, dan Bigo Live, masuk kategori berisiko tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Komdigi Nomor 140 Tahun 2026. Delapan platform itu harus memenuhi ketentuan.

Pertama, menyesuaikan batasan minimum usia pengguna pada panduan komunitas dan mulai diumumkan kepada publik.

Kedua, menonaktifan akun pengguna anak yang tidak memenuhi batasan usia minimum, dilakukan secara bertahap.

Ketiga, penyusunan dokumen pedoman atau panduan resmi bagi pengguna (user guideline) yang menjelaskan mekanisme penonaktifan akun, mekanisme penanganan akun terdampak, serta prosedur yang dapat dilakukan oleh pengguna apabila terdapat sanggahan.

Keempat, melaporkan perkembangan implementasi rencana aksi secara periodik.

Kelima, melakukan penilaian mandiri terhadap aspek risiko pada produk, layanan, dan fitur sesuai ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun per Selasa (28/4/2026). Langkah ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah tersebut. TikTok dinilai menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Meutya menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan. Perusahaan tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, tetapi juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online di platformnya.

Selain itu, TikTok disebut berkomitmen memperketat pemantauan pengguna guna memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui, pengetatan sistem tersebut berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, dia menegaskan TikTok telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang akunnya terdampak secara tidak sengaja agar dapat segera dipulihkan.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas utama perusahaan. Dia menyebut TikTok terus menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Hilmi menambahkan, perusahaan juga terus memperkuat investasi dalam aspek keamanan digital serta kolaborasi dengan pemerintah.

“Kami terus berinvestasi dan kami sangat-sangat mengapresiasi dari Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan baik itu literasi digital maupun berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online dan lainnya yang gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” kata Hilmi.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan perkembangan terbaru kepatuhan platform digital terhadap aturan perlindungan anak (PP Tunas). TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan langkah konkret secara terbuka.

Dia mengatakan, TikTok tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga menunjukkan data nyata terkait penindakan akun. Sejak 28 Maret 2026, TikTok telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun pengguna di bawah usia 16 tahun.

“TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan angka penonaktifan dan menunjukkan bahwa komitmen dibarengi langkah nyata secara transparan,” ujar Meutya, Selasa (28/4/2026).

Angka ini meningkat signifikan dibanding laporan sebelumnya pada 10 April yang masih berada di kisaran 780 ribu akun. Tak hanya soal akun anak, Komdigi juga menyoroti upaya penanganan kejahatan digital di platform, termasuk praktik judi online.

Pemerintah meminta platform memperketat pengawasan terhadap aktivitas pengguna. Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengakui sempat mengalami kendala saat proses penertiban.

Beberapa akun dewasa ikut terdampak. Namun, dia mengimbau untuk segera melaporkan agar bisa dinormalisasi dengan cepat.

“Kalau ada akun yang tidak sengaja ternonaktifkan bisa dilaporkan untuk normalisasi dan akan diproses cepat,” ucapnya.

Menurut dia, aturan ini tidak hanya berlaku untuk TikTok. Seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia diimbau mematuhi komitmen dan memberikan implementasi nyata.

Komdigi juga mengingatkan platform lain untuk segera melakukan self assessment terkait kepatuhan dengan batas waktu hingga 6 Juni 2026. “Silakan segera disampaikan agar tidak menumpuk di akhir dan bisa segera kami evaluasi,” katanya.