Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem perdagangan digital yang melibatkan platform teknologi raksasa Tiktok Shop.

Langkah tersebut ditempuh setelah laporan Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) terkait potensi dominasi pelaku usaha melalui integrasi vertikal lintas layanan dinilai telah melalui tahap klarifikasi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan laporan tersebut telah diterima pada 15 April 2026 dan telah melalui tahap klarifikasi serta penelitian awal.

“Selanjutnya akan dilakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti berupa keterangan, surat, dokumen, dan laporan ahli,” ujar Deswin dikutip dari Media Indonesia.

Pada tahap ini, KPPU akan memanggil sejumlah pihak terkait dan mendalami struktur serta perilaku pelaku usaha yang dilaporkan. Tahapan penyelidikan ini akan menjadi dasar sebelum perkara dapat berlanjut ke proses pemeriksaan atau persidangan.

Entitas yang dilaporkan APLE ke KPPU antara lain TikTok Pte. Ltd., TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., serta layanan TikTok Shop yang terintegrasi dengan Tokopedia.

Deswin menambahkan lama penanganan perkara tidak dapat ditentukan secara pasti karena bergantung pada kompleksitas kasus. Meski demikian, dia memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan akan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sesuai ketentuan, apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, perintah penghentian praktik, pembatalan perjanjian, hingga kewajiban perubahan struktur atau praktik usaha.

Ketua Umum APLE Sonny Harsono menyatakan pihaknya berharap KPPU dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut demi menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat.

“Kami berharap ekonomi digital tidak dimonopoli dan kompetisinya lebih baik, sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat,” kata Sonny di Kantor KPPU, Jakarta.

APLE memperkirakan potensi kerugian akibat berkurangnya kompetisi dalam ekosistem digital dapat mencapai 10-15% dari total nilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini diperkirakan sekitar US$100 miliar atau setara Rp1.750 triliun. Nilai tersebut dinilai mencerminkan hilangnya efisiensi pasar akibat praktik yang menghambat persaingan.

Sebelumnya, kuasa hukum APLE dari Satya Law, Panji Satria Utama, menilai laporan ini dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap terganggunya iklim persaingan usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Ia menyebut adanya dugaan integrasi vertikal yang mencakup distribusi konten, algoritma rekomendasi, platform perdagangan elektronik, sistem pembayaran, hingga layanan logistik.

“Model ini berpotensi menutup peluang usaha pihak lain dan memicu praktik anti-persaingan, seperti predatory pricing, diskriminasi terhadap penyedia jasa logistik, hingga pembatasan akses pasar,” ujar Panji.

Selain dugaan praktik harga di bawah biaya produksi (loss-leading) melalui diskon dan subsidi ongkos kirim, APLE juga menyoroti peran algoritma yang dinilai dapat memprioritaskan produk dalam ekosistem internal. Hal ini dinilai berpotensi membatasi visibilitas pelaku usaha lain di luar platform tersebut.

Dari sisi logistik, pelapor mengungkap adanya indikasi pengalihan transaksi ke penyedia jasa tertentu yang terintegrasi dalam platform, sehingga konsumen tidak memiliki keleluasaan dalam memilih layanan pengiriman. Kondisi ini dinilai merugikan pelaku usaha logistik lain sekaligus mempersempit pilihan bagi masyarakat.

APLE merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan antara media sosial dan perdagangan elektronik. Dalam pandangan asosiasi, pengaturan tersebut perlu ditegakkan untuk menjaga keseimbangan pasar.

Sebagai pembanding, APLE menyinggung sejumlah preseden internasional, termasuk investigasi terhadap praktik di marketplace Amazon dan putusan Uni Eropa dalam kasus Google Shopping.

APLE berharap KPPU dapat melakukan investigasi secara menyeluruh dan mengambil langkah korektif apabila pelanggaran terbukti, termasuk pemisahan struktural antara layanan media sosial dan e-commerce, penerapan netralitas dalam pemilihan jasa logistik, serta pembatasan subsidi yang berpotensi merusak mekanisme pasar.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, melindungi pelaku UMKM, serta memastikan keberlanjutan ekosistem perdagangan digital nasional.

(SAW)

Jakarta: Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek menyatakan siap untuk mengkaji pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat.

“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Perpres No. 27 Tahun 2026,” kata Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam keterangan yang dikonfirmasi Antara.

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait aturan tersebut.

“Sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata dia.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Prabowo menyebut sebelumnya pihak aplikator meminta setoran atau potongan sebesar 20 persen dari pendapatan pengemudi. Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.

(SAW)

Jakarta: Pola belanja konsumen Indonesia di platform digital mulai menunjukkan perubahan.
Jika sebelumnya harga murah menjadi pertimbangan utama, kini semakin banyak konsumen mengutamakan kualitas, keaslian produk, dan nilai jangka panjang terutama untuk produk dengan harga lebih tinggi.

Tren itu tercermin di platform Lazada, yang mencatat pertumbuhan pembelian produk bernilai tinggi sepanjang kuartal I 2026, dengan kategori kecantikan premium menjadi salah satu pendorong utama.

Data internal perusahaan menunjukkan penjualan di platform meningkat hampir 50 persen secara tahunan pada periode tersebut. Dari berbagai kategori, produk kecantikan mencatat pertumbuhan paling menonjol, menandakan meningkatnya kepercayaan konsumen membeli skincare premium secara online.

Head of Business Growth & Operations Lazada Indonesia, Amelia Tediarjo, menilai perubahan ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang semakin rasional dalam berbelanja.
Menurut dia, pelanggan tetap mencari penawaran menarik, tetapi kini lebih berani membelanjakan dana lebih besar untuk produk yang kualitas dan keasliannya terjamin.

"Kami melihat pelanggan tidak lagi semata berorientasi pada harga murah, tetapi semakin mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari produk yang mereka beli,” tegas dia.

Salah satu kanal yang menopang tren tersebut adalah LazMall, yang menjadi ruang bagi konsumen mengakses produk premium dengan jaminan autentisitas.

Skincare Premium Makin Diminati

Kategori kecantikan menjadi cerminan paling kuat dari perubahan ini. Produk perawatan kulit dengan harga lebih tinggi disebut semakin mendapat tempat di kalangan konsumen, terutama di tengah meningkatnya kesadaran terhadap kualitas bahan, reputasi merek, dan efektivitas produk.

Salah satu merek yang menangkap momentum ini adalah Laneige. Brand asal Korea Selatan tersebut disebut menikmati pertumbuhan berkelanjutan di Lazada, didorong oleh meningkatnya jumlah konsumen aspiratif dan tingginya permintaan produk autentik.

Brand General Manager Laneige Indonesia, Amanda Tiffany Karta, mengatakan konsumen kini semakin nyaman membeli produk kecantikan premium secara online selama kualitas produk dan pengalaman berbelanja dapat dipercaya.

Menurut dia, kolaborasi dengan Lazada dalam lima tahun terakhir memperlihatkan konsumen makin bersedia berinvestasi pada produk skincare yang sesuai kebutuhan mereka.

Momentum itu terlihat saat puncak kampanye Ramadan kuartal I 2026, ketika Laneige mencatat lonjakan penjualan hingga 20 kali lipat dibandingkan hari normal.

Ecommerce Bergeser dari Kanal Transaksi ke Ekosistem

Fenomena ini dinilai menandai evolusi peran eCommerce. Platform digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi berkembang menjadi ekosistem yang membantu konsumen mengambil keputusan belanja secara lebih terinformasi.

Faktor pendukung seperti personalisasi, program loyalitas, rekomendasi produk, hingga kemudahan pengembalian kini ikut mempengaruhi keputusan pembelian, terutama untuk produk premium.

Di Lazada, pendekatan itu diperkuat melalui fitur berbasis AI seperti Lazzie, yang memberikan rekomendasi produk sesuai preferensi pengguna, serta program Lazada Membership yang menawarkan voucher eksklusif, fasilitas retur hingga 60 hari, dan layanan prioritas.

Kombinasi teknologi dan layanan tersebut dinilai membuat konsumen lebih percaya diri membeli produk bernilai tinggi tanpa mengorbankan pertimbangan rasional.

Peluang Baru bagi Brand Premium

Bagi mitra merek, tren pembelanjaan produk bernilai tinggi juga membuka peluang untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, melampaui transaksi sesaat.

Amelia menilai kehadiran brand premium di LazMall bukan sekadar memperluas distribusi, tetapi juga memungkinkan integrasi promosi, edukasi, dan pengalaman belanja yang lebih utuh.

Ke depan, Lazada bersama mitra brand disebut akan memperkuat ekosistem belanja premium melalui inovasi produk, penawaran eksklusif, dan pengalaman yang semakin personal, seiring meningkatnya permintaan terhadap produk yang mendukung gaya hidup aspirasional.

Di tengah persaingan eCommerce yang semakin ketat, tren ini mengindikasikan satu hal: konsumen Indonesia bukan hanya semakin digital, tetapi juga semakin selektif. Dan bagi platform maupun brand, kepercayaan tampaknya menjadi mata uang baru dalam pertumbuhan.

(SAW)

Jakarta: OKX mengumumkan terobosan besar di dunia aset digital dengan meluncurkan kerangka kerja baru bersama BlackRock dan Standard Chartered. Inisiatif ini memungkinkan penggunaan dana surat utang jangka pendek AS ter-tokenisasi, BUIDL, sebagai jaminan (collateral) dalam aktivitas perdagangan kripto.

Langkah ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya bank kategori globally systemically important bank (G-SIB) seperti Standard Chartered berperan sebagai kustodian dalam skema jaminan berbasis aset digital.

Integrasi TradFi dan Kripto

Melalui kerangka ini, klien institusional dan VIP OKX dapat menyimpan aset jaminan mereka secara off-exchange di kustodian teregulasi Standard Chartered, tanpa harus memindahkan aset saat melakukan transaksi di platform OKX.

Selain itu, BUIDL juga dapat digunakan sebagai:

• Jaminan untuk margin trading
• Aset berimbal hasil (yield-bearing collateral)
• Instrumen yang diperdagangkan langsung di platform

Kolaborasi ini juga melibatkan Securitize sebagai pihak yang melakukan tokenisasi BUIDL.

Tiga Keunggulan Utama

Kerangka kerja ini menghadirkan sejumlah manfaat utama:

1. Modal Lebih Produktif
Aset yang sebelumnya menganggur kini bisa menghasilkan imbal hasil melalui BUIDL.

2. Jaminan Universal
BUIDL dapat digunakan sebagai collateral lintas platform di ekosistem OKX.

3. Perlindungan Lebih Tinggi
Aset klien disimpan terpisah di kustodian bank global, sehingga meminimalkan risiko default bursa.

Dorong Tokenisasi Aset Dunia Nyata

Menurut perwakilan BlackRock, BUIDL dirancang untuk menghadirkan eksposur terhadap surat utang jangka pendek AS melalui teknologi blockchain, sehingga investor bisa memperoleh imbal hasil dalam dolar AS secara lebih efisien.

“BUIDL dirancang untuk menghadirkan manfaat tokenisasi pada eksposur terhadap surat utang jangka pendek, sehingga investor yang memenuhi syarat dapat memperoleh imbal hasil dolar AS melalui rel blockchain. Kerangka kerja bersama OKX dan Standard Chartered ini memungkinkan investor yang memenuhi syarat untuk membuka peluang baru dalam memanfaatkan jaminannya,” ujar Samara Cohen, Global Head of Market Development di BlackRock.

Sementara itu, OKX menilai langkah ini sebagai bagian dari evolusi pasar keuangan, di mana aset dunia nyata (Real-World Assets/RWA) mulai terintegrasi dalam sistem perdagangan digital.

“Kolaborasi ini menyoroti potensi tokenisasi aset dunia nyata (RWA) dalam skala besar. Dengan memungkinkan institusi menggunakan BUIDL sebagai jaminan on-chain pada platform global OKX, kami meningkatkan efisiensi modal sekaligus menunjukkan bagaimana instrumen keuangan tradisional dapat beroperasi secara mulus di pasar digital. Tokenisasi pada hakikatnya adalah membuat pasar yang sudah ada menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses,” kata Haider Rafique, Global Managing Partner OKX.

Standard Chartered juga menegaskan bahwa perannya sebagai kustodian mencerminkan
komitmen menghadirkan solusi yang aman dan sesuai regulasi bagi investor global.

“Peran kami sebagai kustodian dalam inisiatif ini mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan solusi yang tepercaya dan inovatif bagi klien seiring perkembangan ekosistem keuangan. Dengan menyediakan kustodi yang aman atas BUIDL untuk skema jaminan ini, kami memastikan klien dapat mengakses peluang aset digital dengan standar perlindungan dan kepatuhan yang tinggi. Kerangka kerja ini menunjukkan bagaimana lembaga keuangan tradisional dan infrastruktur pasar digital dapat bekerja sama untuk menghadirkan aset ter-tokenisasi secara aman dan efisien kepada investor global,” ujar Margaret Harwood-Jones, Global Head of Financing and Securities Services di Standard Chartered.

“Kemitraan dengan G-SIB adalah pilihan yang disengaja, berakar pada bagaimana institusi sesungguhnya beroperasi. Klien yang sadar risiko mengharapkan jaminan perdagangannya disimpan oleh bank yang termasuk dalam kategori globally systemically important. Kerangka kerja ini dirancang untuk merefleksikan standar tersebut. Kombinasi struktur bankruptcy-remote dan sifat BUIDL sebagai jaminan berimbal hasil memberikan efisiensi modal sekaligus mitigasi risiko terbaik di kelasnya,” ujar Rifad Mahasneh, CEO OKX MENA dan CIS.

Masa Depan Keuangan Digital

Peluncuran ini menandai integrasi nyata antara keuangan tradisional (TradFi) dan pasar kripto. Dengan menggabungkan:

• Manajer aset terbesar dunia (BlackRock)
• Bank global Tier 1 (Standard Chartered)
• Bursa kripto terkemuka (OKX)

kerangka ini membuka jalan bagi adopsi tokenisasi dalam skala besar.

Dengan dukungan teknologi blockchain dan infrastruktur institusional, BUIDL menjadi bukti bahwa aset dunia nyata kini dapat beroperasi secara efisien di ekosistem digital—mengubah cara investor mengelola likuiditas, margin, dan risiko di masa depan.

(ASM)

Bangkok: Vida menegaskan pentingnya penguatan identitas digital dalam menjaga keberlanjutan industri fintech dan ekonomi digital di Asia Tenggara.

Founder dan Group CEO VIda, Niki Luhur, mengatakan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat harus diimbangi dengan sistem keamanan yang lebih kuat, terutama di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber yang menyasar sektor fintech.

Dalam sesi bertajuk How Cybercriminals Target Fintech and What’s Next, Niki menyoroti modus penipuan digital kini semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI). Menurut dia, edukasi kepada pengguna saja tidak cukup untuk melindungi ekosistem keuangan digital.

“Pertumbuhan fintech dan ekonomi digital membutuhkan infrastruktur keamanan yang lebih kuat serta ekosistem regulasi yang mampu melindungi konsumen,” ujar Niki dalam keteranganya.

Ia menilai identitas digital akan menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan di industri fintech, khususnya pada layanan pembayaran digital, pinjaman online, hingga perbankan digital yang semakin mengandalkan proses verifikasi jarak jauh. Vida mendorong penerapan sistem keamanan berlapis atau multi-layered defense untuk memperkuat perlindungan transaksi digital.

Strategi tersebut mencakup verifikasi biometrik pengguna, autentikasi perangkat, validasi identitas terhadap database pemerintah, hingga pemanfaatan AI untuk mendeteksi anomali dan pola penipuan secara real-time.

Menurut Niki, keamanan perangkat menjadi salah satu aspek yang sering diabaikan oleh industri fintech. Padahal, banyak serangan siber berasal dari manipulasi perangkat, termasuk penggunaan deepfake dan injeksi data biometrik palsu untuk membobol sistem verifikasi digital.

“AI tidak hanya dipakai oleh pelaku kejahatan siber, tetapi juga harus menjadi alat pertahanan bagi industri fintech,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Vida juga meluncurkan fitur keamanan terbaru bernama Beyond Liveness. Teknologi ini dirancang untuk mendeteksi ancaman penipuan digital yang tidak lagi dapat diatasi hanya dengan sistem liveness detection konvensional.

Fitur tersebut menggabungkan lima lapisan keamanan secara simultan, mulai dari analisis perilaku perangkat, pola jaringan, hingga behavioral analytics secara real-time. Seluruh proses terintegrasi dalam satu software development kit (SDK) dengan waktu respons di bawah 100 milidetik agar tetap memberikan pengalaman pengguna yang cepat dan mulus.

Vida menilai penguatan identitas digital akan menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech di masa depan.

(SAW)

Jakarta: Transformasi ekonomi digital Indonesia semakin membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas. Melihat potensi tersebut, RUN System dan Exabytes Indonesia menjalin kemitraan strategis guna memperkuat ekosistem digital UMKM melalui integrasi layanan website toko online dan sistem pengelolaan keuangan berbasis SaaS.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan digitalisasi UMKM di Indonesia, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja.

Melalui integrasi ini pelaku UMKM kini dapat mengelola aktivitas bisnis secara lebih terintegrasi, mulai dari kehadiran online, pembayaran, logistik, hingga pencatatan keuangan dalam satu ekosistem digital.

Country Manager Exabytes Indonesia, Urip Indra Hartawan, mengatakan UMKM saat ini membutuhkan lebih dari sekadar akses digital dasar. Menurutnya, pelaku usaha memerlukan sistem yang terhubung agar operasional bisnis dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

“Digitalisasi UMKM bukan hanya soal memiliki website, tetapi bagaimana teknologi dapat membantu pelaku usaha menjalankan bisnis secara lebih rapi, efisien, dan kompetitif. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang mendukung pertumbuhan UMKM Indonesia secara nyata,” ujarnya.

Integrasi ini memungkinkan UMKM memperoleh akses terhadap fitur-fitur penting seperti pembukuan otomatis, laporan keuangan, monitoring arus kas, hingga insight bisnis berbasis data. Kehadiran sistem yang terintegrasi ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengurangi proses manual sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis.

Di tengah meningkatnya perilaku konsumen digital, kebutuhan UMKM untuk memiliki sistem usaha yang modern juga semakin mendesak. Berbagai studi industri menunjukkan mayoritas konsumen Indonesia kini mencari informasi bisnis secara online sebelum melakukan pembelian. Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan karena penggunaan platform yang terpisah antara penjualan, pembayaran, logistik, dan akuntansi.

Corporate Secretary RUN System, Aryo Ramandito, mengatakan kemitraan ini merupakan bagian dari visi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melalui teknologi yang mudah diakses oleh pelaku usaha.

“Kami ingin membantu UMKM agar dapat mengelola bisnis dengan lebih sederhana dan terarah melalui solusi digital yang terintegrasi. Dengan sistem yang efisien, pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnis dan meningkatkan daya saing,” katanya.

Selain memperluas akses teknologi bagi UMKM, kerja sama ini juga sejalan dengan strategi RUN System dalam memperkuat model bisnis berbasis langganan (subscription) dan recurring revenue melalui pengembangan layanan Software as a Service (SaaS).

Melalui kolaborasi ini, RUN System dan Exabytes menegaskan komitmen mereka untuk mendukung pembangunan ekonomi digital Indonesia sekaligus mempercepat pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di era digital yang semakin kompetitif.

(SAW)

Jakarta: Tokocrypto terus mendorong pertumbuhan investasi aset digital di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dengan menghadirkan strategi baru berbasis inovasi produk dan insentif pengguna. Salah satunya melalui peluncuran Referral Program serta rencana pengembangan produk derivatif.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor kripto di Indonesia telah menembus 21 juta akun pada awal 2026. Hingga Februari 2026, jumlah investor tercatat mencapai 21,07 juta akun, meningkat dari 20,70 juta pada Januari.

Meski demikian, aktivitas perdagangan justru mengalami penurunan. Nilai transaksi kripto pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp29,4 triliun, turun dari Rp37,29 triliun di bulan sebelumnya. Kapitalisasi pasar juga mengalami penurunan sekitar 14 persen.

CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh faktor global seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi.

“Ketegangan geopolitik dan likuiditas global yang ketat mendorong sentimen risk-off di pasar keuangan, termasuk kripto,” ujarnya.

Pergeseran Strategi Investor ke Derivatif

Di tengah kondisi pasar yang dinamis, terjadi perubahan perilaku investor. Minat terhadap pasar spot menurun, sementara instrumen derivatif justru meningkat.

Data menunjukkan:

Volume spot turun dari Rp24,33 triliun menjadi Rp22,2 triliun
Volume derivatif naik dari Rp3,88 triliun menjadi Rp4,36 triliun

Menurut Calvin, tren ini mencerminkan kebutuhan investor akan instrumen yang lebih fleksibel.

“Derivatif memberikan opsi strategi lebih beragam, baik saat pasar naik maupun turun,” jelasnya.

Melihat perkembangan ini, Tokocrypto berencana meluncurkan produk derivatif yang lebih mudah diakses oleh investor ritel.

Referral Program: Komisi hingga 20%

Selain inovasi produk, Tokocrypto juga menghadirkan Referral Program untuk memperluas adopsi kripto.

Melalui program ini, pengguna bisa mendapatkan:

Komisi hingga 20% seumur hidup dari trading fee referral
Reward tambahan hingga Rp200 juta per bulan

Program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan komunitas secara organik sekaligus memberikan peluang penghasilan tambahan bagi pengguna.

Dorong Adopsi dan Literasi Kripto

Tokocrypto menilai bahwa minat masyarakat terhadap aset digital terus meningkat dan mulai mendekati pasar modal konvensional.

“Kami ingin memberikan lebih banyak akses dan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam ekosistem kripto,” tambah Calvin.

Dengan kombinasi edukasi, inovasi produk, serta program insentif, Tokocrypto optimistis dapat mendorong pertumbuhan industri kripto yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

(ASM)

Jakarta: Indonesia dinilai semakin berpotensi menjadi pusat data center di Asia Tenggara seiring terbatasnya kapasitas negara lain, terutama Singapura, dalam mengembangkan infrastruktur digital. Kondisi ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai hub data center regional.

Chief Financial Officer Digital Realty Bersama, Krishna Worotikan, mengatakan pergeseran industri data center di kawasan dipicu keterbatasan sumber daya di sejumlah negara dan lonjakan kebutuhan kapasitas digital di kawasan Asia Tenggara.

Menurut dia, Singapura mulai membatasi pembangunan data center baru karena kendala pasokan listrik dan air. Situasi tersebut mendorong operator dan investor melirik Indonesia sebagai lokasi alternatif pengembangan data center.

“Singapura sudah tidak mengizinkan penambahan data center baru karena keterbatasan energi dan air. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki keunggulan dari sisi lahan, listrik, dan sumber daya air,” ujar Krishna.

Ia menilai kombinasi faktor tersebut membuat Indonesia semakin strategis untuk ekspansi data center, baik untuk kebutuhan domestik maupun regional.

Krishna menjelaskan, beberapa tahun lalu banyak perusahaan Indonesia masih menempatkan data mereka di luar negeri, terutama di Singapura. Namun tren itu mulai berubah seiring bertambahnya kapasitas data center di dalam negeri.

“Dua hingga tiga tahun lalu banyak perusahaan Indonesia masih menyimpan data di Singapura. Tapi sekarang, karena keterbatasan ruang di sana, mulai terjadi pergeseran ke Indonesia,” katanya.

Pergeseran ini, lanjut dia, tidak hanya terjadi di perusahaan lokal, tetapi juga mulai terlihat pada perusahaan global yang menjadikan Indonesia sebagai basis data center untuk menopang operasional regional di Asia dan ASEAN.

Dengan kapasitas yang dimiliki, Indonesia dinilai tidak hanya menjadi pasar digital besar, tetapi juga berpotensi menjadi hub data center yang melayani kebutuhan kawasan.

“Ini bukan hanya soal pasar Indonesia. Dengan ketersediaan lahan, energi, dan air, Indonesia menjadi lokasi yang sangat strategis untuk data center regional maupun global,” ujar Krishna.

Ia menegaskan dari Indonesia, perusahaan dapat melayani kebutuhan digital kawasan Asia dan ASEAN secara lebih efisien, seiring meningkatnya permintaan terhadap layanan data center untuk mendukung transformasi digital.

Dukungan Regulasi Dorong Permintaan Data Center

Director of Business & Commercial Digital Realty Bersama, Andha Yudha Permana, mengatakan pertumbuhan industri data center juga ditopang regulasi, terutama di sektor perbankan dan jasa keuangan yang wajib menyimpan data di dalam negeri sesuai ketentuan otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan dan bank sentral.

Menurut dia, kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi pendorong utama meningkatnya permintaan terhadap layanan data center lokal.

Selain faktor regulasi, Andha menyoroti pentingnya infrastruktur data center yang andal untuk menopang aktivitas ekonomi digital, terutama sektor yang membutuhkan kecepatan, keamanan, dan ketersediaan layanan tinggi.

Ia menyebut salah satu fasilitas data center yang dikelola saat ini memiliki posisi strategis karena menjadi lokasi salah satu bursa terbesar di Indonesia dengan volume trafik data yang sangat besar.

“Fasilitas ini menjadi satu-satunya data center yang menampung salah satu bursa terbesar kedua di Indonesia. Ini menjadi keunggulan utama lokasi tersebut,” katanya.

Menurut Andha, kapasitas infrastruktur data center saat ini telah siap menghadapi tekanan akibat tingginya volume transaksi digital, termasuk pertumbuhan trafik yang mencapai puluhan terabyte per detik.

Keberadaan penyedia layanan cloud global di dalam negeri juga dinilai memperkuat ekosistem data center Indonesia, sehingga perusahaan dapat melayani pelanggan secara lebih efisien dari dalam negeri.

“Dengan ekosistem yang semakin matang, Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga lokasi strategis untuk data center regional,” tutup Andha.

(SAW)

Jakarta: Potensi ekonomi berbasis kecerdasan buatan di Indonesia kian menarik perhatian pelaku industri teknologi global.

Di tengah proyeksi kontribusi sovereign AI yang bisa mencapai USD 140 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2030, langkah kolaborasi untuk memperkuat infrastruktur AI mulai bermunculan.

Salah satunya datang dari Blaize Holdings Inc dan PT Datacomm Diangraha yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjajaki pengembangan solusi AI inference di Indonesia. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam ajang GITEX Asia 2026 di Singapura.

Kerja sama ini difokuskan pada eksplorasi pengembangan AI inference as a service, yang akan dipadukan dengan platform DCloud milik Datacomm serta infrastruktur pusat data yang telah tersedia. Pendekatan ini dinilai dapat mempermudah pelaku usaha mengakses komputasi AI tanpa harus menanggung investasi besar untuk membangun sistem sendiri.

Kolaborasi tersebut muncul saat kebutuhan komputasi berbasis AI di Indonesia tumbuh semakin cepat. Masuknya pemain hyperscaler global, ekspansi layanan cloud, hingga meningkatnya adopsi AI di berbagai sektor bisnis mendorong permintaan terhadap infrastruktur digital yang lebih siap menopang beban komputasi generasi baru.

Di tengah tren itu, Indonesia juga dinilai memiliki momentum kuat. Industri AI nasional diperkirakan tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sekitar 31 persen, tertinggi di Asia Tenggara, menjadikan AI semakin strategis sebagai mesin pertumbuhan ekonomi digital berikutnya.

Tak hanya menyasar kebutuhan komputasi, kemitraan ini juga diarahkan untuk mengeksplorasi penerapan AI di sektor-sektor strategis seperti keamanan publik, video analytics, logistik, hingga otomasi industri. Pemanfaatan teknologi tersebut dipandang berpotensi meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi berbasis data.

Co-Founder dan CEO Blaize, Dinakar Munagala, mengatakan Indonesia menjadi pasar penting bagi pengembangan AI inference di kawasan Asia Pasifik, terutama seiring meningkatnya kebutuhan solusi AI yang efisien dan hemat energi.

Menurut dia, kombinasi teknologi AI milik Blaize dan infrastruktur yang dimiliki Datacomm membuka peluang menghadirkan solusi yang relevan bagi sektor-sektor vital seperti keamanan, logistik, dan infrastruktur cerdas.

"Bersama-sama, kami mengeksplorasi bagaimana platform AI Blaize yang dapat diprogram dan hemat energi dapat menghadirkan nilai nyata di dunia nyata, mulai dari keamanan publik, infrastruktur cerdas, physical AI, hingga logistik di seluruh Indonesia,” kata Dinakar dalam keteranganya.

Sementara itu, Presiden Direktur Datacomm, Tan Wie Tjin, menilai penjajakan ini sejalan dengan kebutuhan transformasi digital nasional yang menuntut solusi AI yang aman, scalable, dan terintegrasi dengan ekosistem lokal.

"Aliansi dengan Blaize ini merupakan langkah yang natural sekaligus menarik dalam perjalanan kami menuju era AI. Kombinasi antara infrastruktur cloud dan data center Datacomm dengan platform AI inference kelas dunia dari Blaize menempatkan kami pada posisi yang unik untuk menjawab kebutuhan tersebut,” ucapnya.

Meski MoU tersebut masih bersifat non-binding dan belum mengikat secara komersial, kedua pihak membuka peluang melangkah ke fase implementasi proyek pada tahap berikutnya.

Jika berlanjut, kolaborasi ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem AI domestik, bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga sebagai fondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

(SAW)

Jakarta: Indonesia kian menegaskan posisinya sebagai motor ekonomi digital di Asia Tenggara. Dengan proyeksi nilai ekonomi digital yang diperkirakan menembus lebih dari USD 130 miliar pada 2026, pertumbuhan ini ditopang oleh meluasnya penggunaan internet, lonjakan transaksi digital, serta derasnya arus investasi di sektor teknologi.

Namun, laju pertumbuhan tersebut membawa tantangan baru yakni kebutuhan akan infrastruktur digital yang tidak hanya cepat dan andal, tetapi juga mampu terhubung secara global serta siap menghadapi era komputasi intensif seperti kecerdasan buatan (AI) dan high-performance computing (HPC).

Menjawab kebutuhan tersebut, Digital Realty Bersama memperkuat perannya sebagai penyedia infrastruktur digital yang menghubungkan ekosistem lokal dengan jaringan teknologi global. Perusahaan ini menegaskan posisinya sebagai carrier-neutral data center yang menyediakan layanan colocation serta interkoneksi terintegrasi untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

Dalam pengembangan terbarunya, perusahaan mengandalkan ServiceFabric, sebuah platform manajemen interkoneksi digital yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan cloud, jaringan, dan infrastruktur IT dalam satu ekosistem terintegrasi. Platform ini menjadi bagian dari PlatformDIGITAL®, infrastruktur global milik Digital Realty yang memungkinkan konektivitas lintas wilayah berjalan lebih cepat, fleksibel, dan aman.

Seiring meningkatnya kebutuhan komputasi untuk AI, Digital Realty Bersama juga menyiapkan infrastruktur yang mampu menangani beban kerja dengan intensitas tinggi. Hal ini mencakup penggunaan sistem pendingin cair, dukungan daya berkepadatan tinggi, hingga fasilitas kolokasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan komputasi skala besar.

Fasilitas data center CGK10 dan CGK11 menjadi tulang punggung operasional perusahaan di Indonesia. Keduanya dirancang untuk mendukung konektivitas tanpa hambatan sekaligus memastikan pengelolaan data dan beban kerja dapat berjalan secara efisien di dalam ekosistem global.

Dengan standar operasional yang telah mencapai sertifikasi Tier IV, tingkat tertinggi dalam industri pusat data dengan tingkat ketersediaan hingga 99,995%, Digital Realty Bersama menempatkan diri sebagai salah satu pemain dengan infrastruktur paling andal di Indonesia. Standar ini mencerminkan sistem redundansi penuh dan ketahanan tinggi terhadap gangguan operasional.

Director of Business & Commercial Digital Realty Bersama, Andha Yudha Permana, menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan ekosistem digital yang lebih luas.

“Kami menghadirkan fondasi pusat data yang kuat, aman, dan siap mendukung kebutuhan digital masa depan di Indonesia. Namun, komitmen kami tidak berhenti pada infrastruktur fisik saja,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa peluncuran ServiceFabric yang dijadwalkan pada semester kedua 2026 akan menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem digital terbuka di Indonesia. Platform ini memungkinkan pelanggan mengelola konektivitas secara mandiri, menghubungkan infrastruktur lokal dengan hub internasional dalam hitungan menit, serta mempercepat transformasi digital tanpa mengorbankan aspek keamanan.

Di tengah kompleksitas kebutuhan teknologi modern, ServiceFabric hadir sebagai solusi yang menyederhanakan integrasi antara penyedia cloud, jaringan, dan layanan IT. Dengan pendekatan berbasis software-defined, hambatan geografis dan teknis dalam pertukaran data dapat diminimalkan secara signifikan.

Peran strategis Digital Realty Bersama juga diperkuat dengan keberadaan node IIX-JK2 milik APJII di fasilitas CGK11, yang menjadikan lokasi tersebut sebagai salah satu pusat interkoneksi penting di Indonesia. Infrastruktur ini memungkinkan lalu lintas data domestik diproses dengan latensi rendah, sehingga meningkatkan kualitas layanan digital di dalam negeri.

Chief Financial Officer Digital Realty Bersama, Krishna Worotikan, menilai bahwa perkembangan AI akan menjadi faktor kunci yang mengubah lanskap bisnis secara global.

“AI akan menjadi katalis utama transformasi industri. Dengan dukungan ServiceFabric dan pengalaman global Digital Realty dalam menangani beban kerja AI berskala besar, kami ingin memastikan perusahaan di Indonesia dapat terhubung dengan ekosistem global secara lebih mudah, efisien, dan berkelanjutan,” katanya.

Dengan kombinasi infrastruktur Tier IV, kemampuan interkoneksi global, serta kesiapan menghadapi era AI, Digital Realty Bersama memposisikan diri bukan sekadar sebagai penyedia pusat data, melainkan sebagai enabler utama ekonomi digital Indonesia yang semakin terhubung dan kompetitif di tingkat global.

(SAW)

Jakarta: Wacana pemblokiran Wikimedia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai bukan langkah berlebihan, melainkan konsekuensi dari aturan yang berlaku jika sebuah platform digital tidak memenuhi kewajiban pendaftaran di Indonesia.

Pakar hukum perlindungan data pribadi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Awaludin Marwan, menilai isu ini harus dilihat dalam kerangka kedaulatan digital, di mana negara memiliki kewajiban memastikan platform yang beroperasi di Indonesia tunduk pada aturan nasional, termasuk soal akuntabilitas pengelolaan data.

Menurut Awaludin, komunikasi pemerintah dengan Wikimedia Foundation sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir 2025. Dalam periode itu, pemerintah disebut telah memberi ruang kepatuhan agar Wikimedia mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), namun proses tersebut belum juga tuntas.

Ia menyoroti bahwa perubahan aturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mempertegas kewajiban setiap penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi kepentingan nasional dan perlindungan publik. Sementara itu, dasar teknis mengenai kewajiban pendaftaran juga merujuk pada PP 71/2019.

Dalam pandangannya, pemerintah bahkan telah memberi kelonggaran melalui Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021, yang membuka mekanisme pendaftaran yang lebih sederhana melalui sistem OSS. Namun jika kewajiban itu diabaikan, regulasi yang sama juga membuka ruang sanksi administratif, termasuk pemutusan akses.

Awaludin menilai lewatnya tenggat kepatuhan tanpa realisasi pendaftaran membuat ancaman pemblokiran menjadi konsekuensi yang dapat dipahami secara hukum. “Ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi soal yurisdiksi dan tanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, inti persoalan justru terletak pada aspek pelindungan data pribadi. Tanpa status terdaftar, negara dinilai kesulitan memastikan tanggung jawab pengendali data, termasuk mekanisme pengawasan bila terjadi persoalan yang melibatkan pengguna di Indonesia.

Dalam perspektif itu, kata dia, platform yang beroperasi tanpa tunduk pada rezim kepatuhan domestik berpotensi menciptakan celah pengawasan.

Perdebatan ini pun meluas dari isu registrasi semata menjadi diskusi lebih besar tentang batas antara akses digital terbuka dan kedaulatan regulasi negara.

Bagi pengamat, jika tidak ada langkah kepatuhan dari Wikimedia, opsi pemblokiran oleh Komdigi dapat dipandang sebagai penegakan aturan, bukan semata tindakan represif. Di titik itulah isu ini bergerak dari persoalan teknis menjadi ujian serius bagi tata kelola ruang digital Indonesia.

(SAW)

Jakarta: Metode pembayaran QRIS kini semakin canggih. Lewat aplikasi Honest, kamu tidak lagi membutuhkan saldo di e-wallet atau rekening bank untuk belanja. Cukup gunakan limit kartu kredit Honest kamu, dan semua transaksi belanja harian mulai dari kopi hingga kebutuhan bulanan jadi jauh lebih praktis.

Berikut adalah panduan lengkap cara penggunaan, aturan, hingga solusi jika kamu mengalami kendala saat bertransaksi.

Cara Melakukan Transaksi QRIS di Aplikasi Honest

Prosesnya sangat simpel dan didesain untuk memudahkan mobilitas kamu. Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke aplikasi Honest di smartphone kamu.
2. Tekan tombol “Scan QR” yang tersedia di halaman utama.
3. Arahkan kamera ke kode QRIS yang ada di kasir (QR Statis) atau yang muncul di mesin EDC (QR Dinamis). Kamu juga bisa mengunggah gambar kode QR dari galeri ponsel untuk pembayaran online.
4. Masukkan PIN Honest kamu untuk memvalidasi transaksi. Selesai!

Mengenal Tipe Pembayaran QRIS Honest

Saat ini, Honest mendukung tipe Scan QR, di mana kamu sebagai pembeli yang melakukan pemindaian.

• QR Statis: Biasanya berupa stiker di meja kasir. Kamu perlu memasukkan nominal pembayaran secara manual.
• QR Dinamis: Muncul di layar mesin EDC atau struk. Nominal transaksi sudah terisi otomatis, jadi kamu tinggal tekan bayar.
• Tampilkan QR: Fitur ini (di mana kasir yang men-scan HP kamu) akan segera hadir untuk menambah kenyamanan bertransaksi.

Hal Penting yang Perlu Kamu Ketahui

Batas Transaksi: Sesuai regulasi, batas maksimal transaksi adalah Rp10.000.000 per hari dan per transaksi.
Tanpa Biaya Tambahan: Menggunakan QRIS di aplikasi Honest tidak dikenakan biaya admin tambahan.
Jangkauan: Bisa digunakan di jutaan merchant berlogo QRIS di seluruh Indonesia (saat ini belum mendukung transaksi internasional).
Sistem Poin: Transaksi QRIS belum mendapatkan cashback Honest Poin, namun tetap membantu membangun riwayat kredit dan peluang kenaikan limit.

Solusi Jika Transaksi Gagal tapi Limit Terpotong

Jangan panik jika terjadi kendala. Kegagalan biasanya disebabkan oleh sinyal internet lemah, limit tidak mencukupi, atau kode QR yang buram. Jika limit terpotong namun status gagal:
Cek Status: Periksa riwayat transaksi di aplikasi secara berkala.
Simpan Bukti: Ambil tangkapan layar (screenshot) bukti potongan limit.
Hubungi Honest Care: Layanan pelanggan tersedia 24/7 melalui WhatsApp (0811 1919 110 1) atau telepon bebas pulsa (0800-1-101-101).

Kehadiran QRIS Honest membuktikan bahwa penggunaan kartu kredit bisa tetap aman dan terukur. Dengan fitur riwayat transaksi yang real-time dan batasan limit yang bisa kamu pantau sendiri, mengelola pengeluaran harian jadi jauh lebih mudah. Jadikan setiap transaksi kamu lebih bermakna dan tetap bijak dalam mengelola limit kredit kamu, ya!

(Fany Wirda Putri)

(RUL)