CUPERTINO - Meta Platforms Inc meluncurkan Meta Business Agent secara global hari ini, sebuah sistem agen kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatisasi manajemen bisnis melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Messenger.

Perusahaan tersebut mengatakan platform ini dirancang untuk membantu pedagang mengelola interaksi pelanggan secara langsung di aplikasi obrolan.

Menurut pernyataan Meta, sistem ini mampu menjawab pertanyaan pelanggan, menghasilkan draf pesan, dan mendukung proses pembelian tanpa pengguna harus meninggalkan aplikasi.

Selain itu, Meta Business Agent juga mendukung integrasi dengan platform e-commerce seperti Shopify, Zendesk, dan Shopee untuk memfasilitasi transaksi.

Peluncuran ini menandai peningkatan persaingan dalam pengembangan agen AI komersial, yang juga dipimpin oleh perusahaan teknologi global lainnya.

Meta mengatakan sistem tersebut telah melalui fase uji coba selama dua tahun di India sebelum ditawarkan kepada pengguna global.

Awalnya, layanan ini ditawarkan secara uji coba gratis, dengan model berlangganan berbayar yang diharapkan akan diperkenalkan di masa mendatang.

LONDON - Peretas memanfaatkan asisten AI Meta untuk membajak sejumlah akun Instagram besar, memaksa jejaring sosial tersebut untuk merilis patch darurat.

Beberapa akun Instagram utama, termasuk akun Gedung Putih selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama dan Kepala Staf Angkatan Luar Angkasa AS, diretas dan antarmuka mereka diubah dengan gambar dan pesan yang mendukung Iran selama akhir pekan.

Insiden tersebut terjadi setelah petunjuk tentang cara mengakali alat bantu AI Meta agar mereset kata sandi akun mulai beredar di Telegram.

Menurut informasi yang dibagikan di Telegram pada tanggal 31 Mei, chatbot AI Meta secara otomatis menambahkan alamat email baru ke akun yang sudah ada sebagai bagian dari proses pengaturan ulang kata sandi standar.

Tangkapan layar darivideoTelegram mengklaim bahwa chatbot AI Meta dapat dieksploitasi untuk mengubah kata sandi Instagram target. (Gambar: krebsonsecurity)

Video yang diunggah oleh kelompok peretas tersebut menunjukkan metode yang relatif sederhana untuk mengeksploitasi kerentanan tersebut.

Penyerang menggunakan koneksi Virtual Private Network (VPN) dengan alamat IP yang cocok atau mendekati lokasi yang dikenal target, meminta pengaturan ulang kata sandi, dan memilih opsi untuk mengobrol dengan asisten AI.

Di sini, peretas menginstruksikan chatbot untuk menautkan akun ke alamat email baru. Sistem kemudian mengirimkan kode verifikasi satu kali agar peretas dapat mengubah kata sandi.

Dengan cara ini, kelompok peretas tersebut berhasil menguasai sejumlah akun dengan nama pengguna pendek dan bernilai tinggi, yang diperkirakan bernilai lebih dari $500.000 di pasar gelap.

Jane Wong, seorang pakar keamanan siber, juga mengalami peretasan akun Instagram-nya. Dia mengatakan kata sandinya diubah tanpa sepengetahuannya dan dia menemukan beberapa upaya pengaturan ulang kata sandi dalam satu hari.

Perwakilan Meta, Andy Stone, mengumumkan di platform X bahwa masalah tersebut telah teratasi dan akun yang terpengaruh sedang diamankan.

Sumber-sumber keamanan siber mengungkapkan bahwa Meta merilis patch darurat selama akhir pekan dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada basis data sistem yang diretas.

Meta sebelumnya telah menerapkan lapisan AI percakapan ini secara global sejak awal tahun ini untuk menggantikan sistem dukungan manusia yang seringkali kewalahan.

Alat ini dirancang untuk secara otomatis menangani permintaan seperti laporan phishing, penipuan identitas, atau pengaturan ulang kata sandi untuk mengurangi ketidaknyamanan bagi pengguna.

Namun, para ahli keamanan memperingatkan bahwa mengizinkan chatbot AI untuk menangani permintaan pemulihan akun yang sensitif akan menciptakan celah serangan baru yang berbahaya.

Sama seperti staf pendukung manusia, chatbot AI sangat rentan terhadap manipulasi dan penipuan melalui teknik manipulasi psikologis.

Untuk melindungi akun mereka, pengguna disarankan untuk mengaktifkan otentikasi multi-faktor (MFA).

Kelompok peretas tersebut mengakui bahwa kerentanan ini sama sekali tidak efektif terhadap akun yang telah mengaktifkan otentikasi tingkat lanjut atau kode verifikasi SMS satu kali.

Meta meluncurkan paket berlangganan untuk Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Apa bedanya dengan layanan yang gratis?

Paket berlangganan untuk Instagram Plus dan Facebook Plus masing-masing dibanderol US$ 3,99 atau Rp 71.102 (kurs Rp 17.820 per US$) per bulan, sedangkan WhatsApp Plus US$ 2,99 atau Rp 53.282 per bulan.

Konsumen yang berlangganan Instagram, Facebook, dan WhatsApp akan mendapatkan akses ke fitur tambahan, seperti kustomisasi profil, super reaction hingga insights dari cerita yang diunggah.

Kepala divisi Produk Meta, Naomi Gleit dalam pengumuman resmi menyampaikan, ada lebih banyak fitur menyenangkan yang akan ditambahkan ke depan di paket berlangganan Instagram, Facebook, dan WhatsApp.

Meta menyampaikan, paket berlangganan baru itu tidak menggantikan penawaran yang sudah ada, Meta Verified, yang berfokus pada verifikasi, perlindungan terhadap peniruan identitas, dan dukungan tambahan.

Sebagai permulaan, paket Instagram Plus yang baru memberi pelanggan akses ke fitur tambahan, seperti kemampuan untuk melihat berapa banyak orang yang telah menonton ulang Story secara keseluruhan, serta kemampuan untuk membuat daftar audiens tak terbatas untuk Story, di luar opsi "Teman Dekat".

Pengguna juga dapat menyorot Story sekali seminggu untuk mendapatkan lebih banyak tayangan, memperpanjang durasi Story lebih dari 24 jam, melihat pratinjau Story tanpa muncul sebagai penonton, mencari di daftar penonton Story mereka untuk melihat siapa yang menonton, dan banyak lagi.

Selain itu, pengguna dapat mengunggah langsung ke profil mereka dan menyorotnya tanpa muncul di feed pengikut mereka.

Terdapat juga fitur lain seperti reaksi animasi Super Heart untuk Stories, ikon aplikasi khusus, font yang dapat disesuaikan untuk bio profil, dan akses ke pin tambahan untuk profil.

Fitur-fitur itu dirancang untuk melayani kreator dan mereka yang ingin mengembangkan pengikut serta memahami audiens mereka dengan lebih baik, tetapi juga dapat menarik minat pengguna berat.

Facebook Plus menawarkan serangkaian fitur yang mirip dengan Instagram Plus.

Sementara itu, WhatsApp Plus menawarkan fitur lain, seperti tema aplikasi, nada dering khusus, obrolan yang disematkan tambahan, kustomisasi daftar, stiker premium, dan banyak lagi.

Meta Buat Paket Berlangganan untuk Kreator Konten dan Fitur AI

Meta akan mulai menguji penawaran lain, termasuk paket profesional untuk kreator konten dan bisnis, serta paket yang berfokus pada AI untuk semua pengguna.

Uji coba baru ini akan diberi merek "Meta One," yang akan menjadi pusat penawaran berlangganan perusahaan ke depannya.

Bagi pengguna Meta AI, akan diuji coba dua paket yakni Meta One Plus US$ 7,99 atau Rp 142.382 per bulan dan Meta One Premium US$ 19,99 atau Rp 356.222 per bulan dengan fitur yang sama, tetapi paket Premium membuka kapasitas lebih besar pada kueri komputasi yang lebih tinggi.

Artinya, paket Premium akan menawarkan penalaran yang lebih mendalam untuk tugas-tugas kompleks. Paket ini juga akan menawarkan lebih banyak kemampuan pembuatan video dan gambar di seluruh aplikasi Meta.

Meta AI akan tetap gratis untuk pengguna biasa, tetapi paket-paket ini mengikuti jalur yang sama dengan yang ditawarkan oleh penyedia model AI lainnya yang mengenakan biaya untuk komputasi tambahan dan penggunaan yang lebih berat.

“Paket-paket ini nantinya akan diperluas dalam beberapa minggu mendatang dengan lebih banyak manfaat bagi mereka yang menggunakan kacamata AI,” kata Meta.

Rencana AI tersebut akan mulai diuji coba bulan depan, awalnya di Singapura, Guatemala, dan Bolivia.

Dua rencana lainnya untuk kreator dan bisnis akan mulai diuji coba akhir pekan ini, di pasar termasuk Arab Saudi, Maroko, Thailand, dan Bangladesh.

Paket Meta One Essential US$ 14,99 atau Rp 267.122 per bulan, akan menawarkan lencana terverifikasi, perlindungan terhadap peniruan identitas, dan lembar tautan yang disempurnakan di mana pengguna dapat menautkan ke kehadiran online mereka di berbagai saluran media sosial dan web, serupa dengan Meta Verified.

Paket Meta One Advanced yang lebih mahal yakni US$ 49,99 atau Rp 890.822 per bulan akan mencakup manfaat paket Essential, serta kemampuan untuk ditampilkan di beranda Facebook, muncul lebih tinggi di hasil pencarian Facebook dan Instagram, menarik perhatian dengan tombol "Ikuti" yang mencolok di Reels, dan secara otomatis mengirimkan undangan "ikuti" kepada orang-orang yang berinteraksi dengan konten.

MENLO PARK - Pengguna Facebook dan Instagram Perlu Memperhatikan Hal Ini

Menlo Park = Dengan beberapa penyesuaian kecil pada cara Anda memposting di Facebook dan Instagram, Anda dapat meningkatkan jangkauan dan interaksi konten Anda secara lebih efektif.

Dalam konteks persaingan konten media sosial yang semakin ketat, banyak ahli percaya bahwa pengguna Facebook dan Instagram tidak hanya perlu berinvestasi pada gambar berkualitas tinggi tetapi juga mengoptimalkan metode posting mereka jika ingin meningkatkan jangkauan dan mempertahankan pemirsa secara lebih efektif.

Salah satu elemen terpenting adalah keterangan foto, karena ini adalah hal pertama yang dilihat pengguna saat menggulirkan beranda berita mereka. Oleh karena itu, keterangan foto harus ringkas, tepat sasaran, dan menempatkan informasi terpenting di awal untuk mencegah pembaca langsung melewati postingan tersebut.

Selain itu, penggunaan huruf kapital yang berlebihan, simbol khusus, atau keterangan yang terlalu panjang dapat mengurangi pengalaman membaca, membuat unggahan terlihat tidak profesional dan kurang menarik bagi pemirsa di Facebook dan Instagram.

Hashtag juga merupakan alat yang sangat penting untuk distribusi konten, tetapi banyak orang masih melakukan kesalahan dengan memasukkan terlalu banyak hashtag yang tidak relevan, sehingga mengurangi efektivitas rekomendasi dan menyulitkan algoritma untuk mengidentifikasi topik postingan yang tepat.

Menurut para ahli media sosial, pengguna sebaiknya hanya menggunakan tagar dalam jumlah sedang, dengan memprioritaskan kata kunci yang terkait langsung dengan konten mereka atau audiens target yang ingin mereka jangkau, untuk meningkatkan peluang mereka muncul di halaman Discover .

Dalam video Reels, kualitas tampilan juga memainkan peran besar dalam menjaga keterlibatan pemirsa, jadi video harus diekspor dalam format MP4, resolusi 1080p, dan kecepatan bingkai 24 FPS hingga 60 FPS untuk memastikan gambar yang lebih jernih dan gerakan yang lebih halus.

Selain itu, merekam video dalam mode potret, yang cocok untuk ponsel, dan memanfaatkan fitur-fitur seperti berbagi Reels ke Stories, memposting silang antara Facebook dan Instagram, atau menggunakan Meta AI untuk terjemahan otomatis juga dapat membantu konten menjangkau lebih banyak pengguna baru.

Di era di mana media sosial semakin memprioritaskan konten yang mengoptimalkan pengalaman pemirsa, perubahan kecil dalam penulisan keterangan, penggunaan tagar, atau pengaturan video dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan keterlibatan secara signifikan pada unggahan Facebook dan Instagram.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Meta makin agresif dalam menarik keuntungan langsung dari basis pengguna globalnya di platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Perusahaan bentukan Mark Zuckerberg ini merilis skema layanan berbayar bulanan guna memonetisasi fitur-fitur eksklusif yang sebelumnya tidak tersedia pada versi standar, menandai pergeseran besar dalam model bisnis yang selama ini bertumpu dominan pada pendapatan iklan.

Strategi monetisasi lini konsumen ini meluncur melalui paket langganan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik aplikasi.

Dilansir dari TechCrunch, Kamis (28/5/2026), perusahaan menetapkan tarif paket Instagram Plus dan Facebook Plus senilai US$3,99 atau setara Rp71.000-an per bulan, sementara paket WhatsApp Plus dibanderol sedikit lebih rendah pada angka US$2,99 atau berkisar Rp53.000-an per bulan.

Langkah korporasi menghadirkan opsi premium ini dirancang guna menangkap ceruk pasar pengguna yang membutuhkan fleksibilitas sosial dan fungsionalitas lebih tinggi.

Pada ekosistem Instagram Plus dan Facebook Plus, Meta menjual utilitas ekspresi sosial yang lebih privat dan mendalam. Pengguna berbayar diberikan hak istimewa seperti kemampuan memperpanjang durasi penayangan Story melebihi batas normal 24 jam, mengintip unggahan cerita tanpa terdeteksi dalam daftar penonton, hingga menyembunyikan unggahan profil baru dari lini masa pengikut (feed follower).

Selain itu, paket Plus pada kedua aplikasi sosial tersebut menawarkan perangkat kustomisasi visual yang mencakup font khusus untuk bio profil, ikon aplikasi yang dapat diubah sesuai preferensi, hingga fitur analitik sosial seperti melihat akumulasi penonton ulang Story.

Adapun di Indonesia, per April 2026 Facebook dilaporkan memiliki sekitar 210,4 juta pengguna, yang mencakup lebih dari 73% total populasi negara.

Sementara itu, Instagram menempel ketat di posisi kedua dengan total penetrasi mencapai 121,5 juta pengguna aktif bulanan, di mana kelompok demografi usia muda 25 hingga 34 tahun menjadi motor penggerak utama platform visual tersebut.

Di sisi lain, WhatsApp mengukuhkan posisinya sebagai raja aplikasi perpesanan nomor satu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Menurut laporan We Are Social, platform komunikasi ini mendominasi dengan tingkat persentase penggunaan mencapai 90,8% dari total pengguna internet di dalam negeri.

Head of Product Meta, Naomi Gleit, mengungkapkan pihak manajemen berkomitmen terus menambah variasi fitur rekreasional ini guna memperkuat daya tarik paket langganan ke depan.

Di sisi lain, WhatsApp Plus difokuskan untuk menggarap pasar perpesanan dengan menekankan aspek personalisasi. Dengan tarif langganan bulanan tersebut, pengguna dapat menikmati opsi tema aplikasi yang lebih variatif, nada dering khusus, kapasitas penyematan pesan (chat pin) yang lebih banyak, serta akses ke stiker premium eksklusif.

Tidak berhenti pada segmen pengguna kasual, agresivitas monetisasi Meta juga merambah ke sektor bisnis, kreator konten, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Korporasi mengonfirmasi dimulainya uji coba paket profesional terintegrasi di bawah payung komersial bernama 'Meta One'.

Melalui Meta One, pengguna yang membutuhkan kemampuan komputasi tingkat tinggi dapat mengakses pemrosesan penalaran AI yang lebih dalam serta kuota pembuatan konten berbasis gambar dan video generator yang jauh lebih besar.

Paket Meta One ini akan diuji coba terbatas mulai bulan depan di Singapura, Guatemala, dan Bolivia dengan dua skema harga, yakni kelas Plus senilai US$7,99 per bulan dan kelas Premium pada tarif USD19,99 per bulan.

MENLO PARK - Pada pagi hari tanggal 25 Mei, Facebook secara tak terduga mengalami kesalahan dalam menampilkan stempel waktu "yang dikodekan" dari postingan di web. Ini bukan pertama kalinya platform tersebut mengalami masalah ini.

Pada pagi hari tanggal 25 Mei, banyak pengguna Facebook di Vietnam terkejut melaporkan kesalahan antarmuka pengguna.

Secara spesifik, alih-alih menampilkan waktu posting atau komentar dengan cara biasa (seperti beberapa detik yang lalu, 2 jam yang lalu), platform tersebut menampilkan serangkaian karakter alfanumerik yang panjang dan acak, menyerupai pesan berkode.

Berdasarkan pengamatan, masalah ini mulai muncul secara sporadis sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 25 Mei. Namun, jika Anda menggerakkan kursor komputer ke lokasi tersebut, konten pop-up yang terbuka akan tetap menampilkan informasi yang benar tentang unggahan yang diposting ke platform tersebut.

Bug ini muncul baik di halaman pribadi pengguna biasa maupun di Fanpage besar atau akun terverifikasi. Insiden ini dengan cepat menarik perhatian dan menjadi topik diskusi di banyak grup teknologi.

Beberapa pengguna bercanda mengatakan mereka membutuhkan "algoritma dekripsi" hanya untuk mengetahui kapan sebuah unggahan dipublikasikan. Yang lain khawatir hal itu bisa menjadi tanda peretasan akun atau infeksi malware pada perangkat mereka.

Tri Thức - Znewsmencatat bahwa kesalahan tampilan ini terjadi secara tidak konsisten setelah survei singkat terhadap beberapa pengguna pada saat itu. Sebagian besar pengguna yang mengalami kesalahan tersebut mengakses Facebook melalui peramban web di komputer, sementara mereka yang menggunakan aplikasi di perangkat seluler tampaknya tidak terpengaruh.

Para ahli teknis meyakini bahwa ini hanyalah masalah yang terkait dengan sistem server front-end (antarmuka pengguna) Meta, dan bukan kerentanan keamanan atau tanda serangan peretas. Karena suatu alasan, proses penerjemahan di browser gagal, menyebabkan sistem menampilkan string karakter mentah dan asli.

Ini bukan kali pertama Facebook mengalami kesalahan tampilan seperti ini. Insiden serupa terjadi baru-baru ini pada pertengahan April, dan situs tersebut kembali normal dalam waktu sehari.

Pada Desember 2024, DownDetector, sebuah platform yang melacak gangguan atau kesalahan koneksi jejaring sosial dan layanan daring, mencatat banyak laporan terkait Facebook dari pengguna di seluruh dunia, bukan hanya di Vietnam.

Di masa lalu, Meta telah mengalami banyak kesalahan tampilan antarmuka. Pengguna telah menemukan beberapa kejadian di mana tombol "Suka" menghilang, kotak komentar berulang, atau gambar tidak ditampilkan dengan ukuran yang benar.

Sampai saat ini, Meta belum mengeluarkan komentar resmi apa pun terkait bug enkripsi stempel waktu ini. Biasanya, untuk bug perangkat lunak yang tidak memengaruhi data inti, tim teknik platform akan secara otomatis mendeteksinya dan diam-diam merilis patch dalam beberapa jam hingga beberapa hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan induk platform Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan Threads, Meta, merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan mewajibkan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor handphone.

Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia Berni Moestafa mengatakan pihaknya baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media. Dia menyebut Meta akan terus berdiskusi dengan Komdigi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait rencana tersebut.

“Begitu sudah ada informasi lebih lanjut, ya kami tentu berkolaborasi dan bila memang ada sesuatu yang kami perlu sampaikan kepada publik ya tentu kami akan sampaikan,” kata Berni usai acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sementara itu, Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak menyebut mekanisme pendaftaran akun media sosial ke depan kemungkinan akan mengalami perubahan.

Salah satu tujuannya untuk mencegah anak memalsukan umur saat mendaftar akun media sosial di tengah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“Mungkin ditunggu saja regulasinya, tetapi ini sudah menjadi perhatian nasional bahwasanya saat ini banyak sekali ya tadi umur-umur palsu yang mendaftar di media sosial. Tapi bocorannya nanti ya,” kata Nanci usai acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, Komdigi tengah menggodok aturan yang mewajibkan seluruh pengguna melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan rencana registrasi ulang pengguna media sosial tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Saat ini, pencantuman nomor telepon pada akun media sosial masih bersifat opsional.

“Ini yang sedang kami godok juga dengan konsultasi publik tentunya, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan kewajiban tersebut diharapkan dapat membuat identitas pengguna lebih jelas sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah di media sosial.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut, status profil risiko sejumlah platform digital, seperti Roblox, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube, masih dapat berubah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Perubahan profil risiko ini sepanjang hasil penilaian ulang menunjukkan platform tersebut tidak lagi memenuhi kategori risiko tinggi.

Analisis Hukum Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono mengatakan, perubahan profil risiko dimungkinkan apabila platform dapat menunjukkan bukti dan dokumen terbaru yang mendukung hasil evaluasi baru tersebut.

“Sehingga nantinya kemungkinan ke depannya bisa jadi Roblox diakses kembali oleh anak dengan usia 16 tahun ke bawah selama dia sudah menjadi profil risiko rendah,” kata Hendro dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Terdapat tujuh indikator yang digunakan pemerintah untuk menentukan platform dengan kategori risiko tinggi. Pertama, memungkinkan anak berhubungan dengan orang tidak dikenal. Kedua, memuat paparan konten pornografi, kekerasan, maupun konten berbahaya lainnya.

Ketiga, mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, mengancam keamanan data pribadi anak. Kelima, menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Keenam, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis anak. Ketujuh, memicu gangguan kesehatan fisiologis anak.

Hendro menjelaskan platform gim maupun platform digital lain yang belum ditetapkan sebagai kategori risiko tinggi tetap diwajibkan melakukan penilaian mandiri atau self assessment. Hasil penilaian tersebut nantinya akan diverifikasi dan diklarifikasi pemerintah.

Hendro mengatakan, batas waktu penyampaian penilaian mandiri ditargetkan paling lambat 6 Juni 2026. Setelah itu, pemerintah akan memetakan apakah profil risiko platform tergolong tinggi atau rendah.

“Jika memang tinggi maka dia perlu menyesuaikan konfigurasinya, termasuk salah satunya adalah memastikan tidak ada anak di bawah 16 tahun untuk mengakses atau memiliki akun di platform tersebut,” kata Hendro.

Sementara itu, platform dengan profil risiko rendah tetap wajib memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam PP Tunas, termasuk terkait perlindungan data pribadi dan keamanan pengguna anak.

Menurut Hendro, pendekatan yang digunakan pemerintah ialah penilaian mandiri oleh platform yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan klarifikasi. Pemerintah, kata dia, memahami tidak mungkin seluruh rahasia perusahaan dibuka kepada regulator.

Namun, pemerintah juga menilai penilaian tidak bisa hanya berdasarkan deklarasi sepihak dari platform. Karena itu, hasil penilaian mandiri harus didukung bukti dan dokumen yang menunjukkan kondisi sebenarnya. Jika hasil verifikasi sesuai, maka profil risiko dapat dipertahankan sesuai penilaian platform tersebut.

Hendro menegaskan tujuan utama PP Tunas ialah melindungi anak dan memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjaga di ruang digital. Dalam implementasinya, PP Tunas mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melindungi anak di ruang digital, termasuk melalui mekanisme verifikasi usia pengguna.

Berdasarkan Pasal 7, PSE diwajibkan menyediakan sistem verifikasi usia serta menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan pengguna sesuai dengan batas usia minimum pada produk, layanan, dan fitur yang disediakan.

Verifikasi dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan penyedia teknologi pihak ketiga. Namun, seluruh mekanisme tersebut wajib memenuhi standar perlindungan data pribadi serta menjamin keamanan dan keandalan teknologi yang digunakan.

PP Tunas juga mengatur klasifikasi usia anak, mulai dari di bawah 13 tahun, 13 tahun hingga di bawah 16 tahun, serta 16 tahun hingga di bawah 18 tahun. Setiap kelompok usia memiliki ketentuan berbeda, termasuk terkait persetujuan orang tua dan pembatasan akses fitur tertentu.

Selain itu, regulasi tersebut memuat sanksi administratif bagi PSE yang tidak patuh, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses.

Dari sisi urgensi, Komdigi mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80,66% dengan jumlah pengguna sekitar 229,94 juta orang. Tingginya akses tersebut diiringi besarnya paparan anak terhadap ruang digital dengan tingkat penggunaan pada kelompok anak mencapai sekitar 79,73%.

Sejumlah indikator juga menunjukkan peningkatan risiko terhadap anak di ruang digital dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi anak yang mengalami paparan risiko tertentu meningkat dari 5,4% pada 2015 menjadi 8,5% pada 2023 atau naik sekitar 1,6 kali lipat.

Pada indikator lain, peningkatan tercatat lebih tinggi, yakni dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023 atau meningkat sekitar 2,7 kali lipat.

Selain itu, gejala depresi dan kecemasan pada anak perempuan dilaporkan tiga kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut dinilai semakin menegaskan dampak serius aktivitas digital terhadap kesehatan mental anak dan memperkuat urgensi penerapan PP Tunas.

BERLIN - Dalam putusannya yang diumumkan pada 12 Mei, CJUE menegaskan legalitas mekanisme "hak terkait" – di mana platform digital diwajibkan untuk membayar royalti atas penggunaan konten jurnalistik.

Mahkamah Eropa (CJUE) telah mengeluarkan putusan penting yang menegaskan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa memiliki hak penuh untuk menuntut agar platform digital – termasuk Meta – membayar kompensasi yang adil kepada organisasi berita karena mengeksploitasi konten berita daring.

Ini dipandang sebagai kemenangan besar bagi industri jurnalisme Eropa dalam perjuangannya untuk berbagi keuntunganekonomidengan perusahaan teknologi raksasa.

Menurut koresponden Kantor Berita Vietnam di Eropa, putusan tersebut bermula dari perselisihan antara Meta dan otoritas pengatur media Italia (AGCOM) yang terjadi pada tahun 2023.

Pada saat itu, AGCOM mengeluarkan kriteria untuk menghitung biaya yang harus dibayarkan platform digital kepada pers, berdasarkan hukum hak cipta Italia – yang dibangun berdasarkan arahan Uni Eropa tentang hak cipta di pasar digital.

Meta mengajukan keberatan, dengan alasan bahwa pihak berwenang Italia telah melampaui yurisdiksi mereka, dan membawa kasus tersebut ke pengadilan administratif regional Lazio. Karena sifat hukumnya yang kompleks, kasus tersebut kemudian dialihkan ke CJUE untuk diadili.

Dalam putusannya yang diumumkan pada 12 Mei, CJUE menegaskan legalitas mekanisme "hak terkait" – di mana platform digital diwajibkan untuk membayar royalti atas penggunaan konten jurnalistik.

Namun, Pengadilan juga menetapkan prinsip-prinsip yang jelas: kewajiban untuk membayar hanya timbul ketika konten jurnalistik benar-benar dieksploitasi; organisasi berita berhak untuk menolak atau mengizinkan penggunaan gratis; dan platform tidak dapat diwajibkan untuk membayar jika mereka tidak mengeksploitasi konten tersebut.

CJUE juga menegaskan legalitas berbagai kewajiban yang dapat dikenakan regulator pada platform digital, termasuk: berpartisipasi dalam negosiasi remunerasi, menjaga visibilitas konten jurnalistik selama proses negosiasi, dan menyediakan data yang diperlukan untuk menghitung kompensasi.

Pengadilan berpendapat bahwa hanya platform digital yang memiliki data lengkap tentang pendapatan dan nilai ekonomi yang dihasilkan dari konten jurnalistik, sementara penerbit seringkali dirugikan dalam negosiasi.

Pengadilan berpendapat bahwa mengizinkan platform untuk mengurangi tampilan konten berita selama negosiasi dapat menjadi alat untuk menekan pers secara tidak adil.

Putusan ini telah menarik perhatian khusus di Prancis, negara yang memimpin dalam memperketat akuntabilitas perusahaan teknologi terhadap jurnalisme.

Pada akhir Maret,ParlemenPrancis mengesahkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota parlemen Erwan Balanant, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak wewenang kepada badan pengatur media dan digital Prancis (Arcom) untuk memaksa platform digital agar transparan tentang data dan menentukan tingkat pembayaran untuk jurnalisme ketika kesepakatan tidak dapat dicapai.

Rancangan undang-undang tersebut saat ini sedang dipertimbangkan oleh Senat Prancis dan diperkirakan akan dibahas pada tanggal 16 Juni.

Para pengamat percaya bahwa putusan CJUE mengirimkan pesan yang jelas: Uni Eropa siap memperketat akuntabilitas raksasa teknologi dalam berbagi keuntungan ekonomi dengan organisasi berita – produsen konten asli yang menghadapi tantangan keuangan signifikan di era digital.

Pemerintah memastikan belum akan mengatur besaran biaya administrasi yang dibebankan platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop kepada penjual online (seller), meski keluhan soal tarif yang terus naik semakin ramai disampaikan pelaku UMKM.

Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sama-sama menyatakan fokus pemerintah saat ini bukan membatasi tarif admin toko online, melainkan memastikan hubungan antara platform digital dan penjual berjalan adil serta transparan.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan pihaknya saat ini lebih memprioritaskan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem perdagangan digital.

"Kementerian UMKM tidak mengatur besaran biaya admin. Fokus utama peraturan yang saat ini dilakukan adalah pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM dalam ekosistem Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE)," kata Temmy, Kamis (7/5), melansir detikfinance.

Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan hubungan kemitraan antara UMKM dan platform digital berlangsung seimbang.

"Kementerian UMKM menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa hubungan kemitraan UMKM dengan platform digital berjalan secara adil, transparan, dan seimbang, termasuk dalam aspek hak dan kewajibannya," lanjutnya.

Senada, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pemerintah memilih menjaga prinsip transparansi ketimbang menetapkan batas tarif tertentu.

"Fokus kami adalah memastikan adanya prinsip transparansi, keadilan, dan tidak merugikan pelaku usaha. Dengan demikian, inovasi dan kompetisi antar platform tetap terjaga," ujar Iqbal.

Menurut dia, hubungan antara seller dan platform merupakan relasi business-to-business (B2B), sehingga pengenaan biaya seharusnya didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Karena itu, Kemendag menekankan platform digital wajib menjelaskan seluruh biaya yang dikenakan kepada pedagang, termasuk jika ada perubahan tarif di kemudian hari.

"Platform wajib menyampaikan informasi perubahan dimaksud dan mendapatkan persetujuan dari pedagang melalui perjanjian tertulis atau kontrak elektronik," katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait biaya administrasi e-commerce yang terus meningkat.

"Keluhannya kan juga sudah lumayan banyak. Bahkan saya hampir dalam setiap DM Instagram, Facebook saya, WA saya, masuk semua keluhannya mengenai terus naiknya tarif yang diberikan kepada mikro dan kecil yang beraktivitas di e-commerce," ujar Maman di Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Maman menyebut selama ini belum ada aturan khusus yang mengatur batas biaya administrasi di platform digital. Pemerintah kini tengah menyusun regulasi lintas kementerian yang berfokus pada perlindungan UMKM dan peningkatan daya saing di pasar digital.

"Yang memang selama ini belum ada aturan yang mengatur itu. Sekarang ini, sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, lintas sektoral. Poinnya secara substansi, kita hanya ingin memberikan dan memastikan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di e-commerce, di pasar digital," katanya.

Polemik ini mencuat setelah sejumlah platform e-commerce mulai menerapkan biaya layanan logistik sejak awal Mei 2026.

TikTok Shop misalnya, mulai memberlakukan biaya layanan logistik untuk seluruh pesanan baru sejak 1 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Dalam pengumuman resminya, biaya tersebut mencakup pemrosesan pesanan, koordinasi logistik, penanganan pengiriman, hingga distribusi akhir ke pembeli.

"Biaya ini ditanggung oleh penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat pembayaran (checkout)," tulis TikTok Shop dalam pengumuman kepada seller.

Besaran biaya berbeda tergantung berat barang dan wilayah pengiriman. Untuk wilayah Jakarta misalnya, pengiriman standar dipatok mulai Rp690 per kilogram hingga Rp4.350 per 5 kilogram. Sementara layanan instan dan sameday dikenakan Rp2.020 untuk seluruh jarak.

Selain TikTok Shop, Shopee juga mulai menyesuaikan biaya layanan program Gratis Ongkir XTRA sejak 2 Mei 2026.

Untuk produk ukuran biasa, biaya layanan dikenakan sekitar 1 persen hingga 8 persen tergantung kategori produk, dengan batas maksimal Rp40 ribu per produk. Sementara produk ukuran khusus dikenakan biaya sekitar 2,5 persen hingga 9,5 persen dengan batas maksimal Rp60 ribu per produk.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta seluruh platform digital segera melaporkan langkah konkret dalam menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Dari tujuh platform yang telah menyatakan komitmen kepatuhan, baru TikTok yang melaporkan realisasi penindakan tersebut. Hingga 28 April 2026, TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun anak di bawah 16 tahun.

Sementara itu, enam platform lain yang masih ditunggu laporannya yakni Instagram, Facebook, Threads, YouTube, Bigo Live, dan X (dulu Twitter). Adapun, Roblox masih dalam proses pemenuhan kepatuhan terhadap PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan aturan PP Tunas berlaku untuk semua platform, bukan hanya TikTok.

“Kami secara bersamaan juga mengimbau para platform yang sudah mengatakan komitmen kepatuhannya untuk tidak berhenti di hanya komitmen kepatuhan tapi untuk segera melapor langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan di masing-masing platform kepada publik di Indonesia melalui Komdigi,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Meutya juga meminta platform lain, di luar delapan yang telah disebutkan, untuk segera melakukan self assessment dengan batas waktu 6 Juni 2026. Hal ini dilakukan agar proses evaluasi tidak menumpuk di akhir periode dan dapat segera ditindaklanjuti oleh tim Komdigi.

Terkait Roblox, Meutya menyampaikan pihaknya akan menerima kunjungan perwakilan resmi dari kantor pusat perusahaan tersebut dalam waktu dekat. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan laporan kepatuhan yang lebih lengkap.

Setelah platform menyampaikan self assessment, pemerintah tidak serta-merta menjatuhkan sanksi tegas. Meutya menjelaskan akan ada tahapan, mulai dari peringatan hingga sanksi administratif sebelum tindakan lebih lanjut diambil.

“Tapi ya jangan dicoba ya karena kita akan tetap lakukan kita akan patuh kita akan jalankan jalankan aturan ini. Jadi kami berharap tidak ada platform yang melakukan coba-coba dan mengulur-ulur waktu dari 6 Juni,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi mengungkapkan TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun anak di bawah 16 tahun per Selasa (28/4/2026). Langkah ini merupakan implementasi dari PP Tunas.

Meutya mengapresiasi langkah tersebut, mengingat TikTok menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Dia menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih terperinci dan terukur ke depan. Tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, platform tersebut juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online.

Selain itu, TikTok berkomitmen memperketat pemantauan pengguna untuk memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui langkah ini berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, TikTok disebut telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang terdampak secara tidak sengaja agar akun mereka dapat segera dipulihkan.

Pendiri Facebook sekaligus CEO Meta, Mark Zuckerberg dikabarkan sedang membangun kecerdasan buatan atau AI versi dirinya.

Seseorang yang mengetahui masalah itu mengatakan, Mark Zuckerberg menggunakan AI milik perusahaan untuk menciptakan karakter digital dirinya. Mark Zuckerberg virtual dilatih berdasarkan tingkah laku dan pernyataan publik CEO yang asli.

AI Mark Zuckerberg itu juga akan diajari pandangan CEO tentang strategi perusahaan saat ini, dikutip dari Bloomberg, akhir pekan lalu.

Pada akhirnya, karyawan akan dapat berinteraksi dengan versi digital dari bos mereka.

Meta berharap Mark Zuckerberg dapat merasa lebih dekat dengan karyawan dengan mendengar lebih banyak dari mereka, setidaknya secara digital dan ringkas, daripada yang bisa ia lakukan secara langsung.

Bagi Mark Zuckerberg, mendelegasikan tugas kepada karakternya dapat membebaskannya untuk lebih berfokus pada hal-hal yang membuatnya sukses sejak awal.

Menurut seseorang yang mengetahui perusahaan tersebut, Mark Zuckerberg sudah lebih sering menghadiri rapat dengan lab AI Meta dan melakukan coding selama lima hingga 10 jam per minggu.

Versi digital Mark Zuckerberg mungkin terdengar seperti adegan film, atau mungkin judul berita dari The Onion. Akan tetapi, Mark Zuckerberg dikenal karena mengambil risiko besar.

Ketika Mark Zuckerberg berusaha membawa Facebook ke Cina, ia belajar bahasa Mandarin. Ketika bot pesan sedang populer dan asisten AI masih merupakan ide baru, ia membangun asisten pribadi di rumah yang dapat ia kendalikan dengan ponselnya.

Selama pandemi corona, ketika induk Facebook, Meta sangat menekankan kerja jarak jauh, Mark Zuckerberg mengadakan banyak pertemuan di metaverse.