Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun per Selasa (28/4/2026). Langkah ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah tersebut. TikTok dinilai menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Meutya menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan. Perusahaan tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, tetapi juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online di platformnya.

Selain itu, TikTok disebut berkomitmen memperketat pemantauan pengguna guna memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui, pengetatan sistem tersebut berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, dia menegaskan TikTok telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang akunnya terdampak secara tidak sengaja agar dapat segera dipulihkan.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas utama perusahaan. Dia menyebut TikTok terus menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Hilmi menambahkan, perusahaan juga terus memperkuat investasi dalam aspek keamanan digital serta kolaborasi dengan pemerintah.

“Kami terus berinvestasi dan kami sangat-sangat mengapresiasi dari Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan baik itu literasi digital maupun berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online dan lainnya yang gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” kata Hilmi.

Bisnis.com, JAKARTA - Platform digital, TikTok, menyatakan berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Salah langkah yang bakal dilakukannya ialah mengikuti ketentuan pengaturan akun remaja di bawah 16 tahun setelah menyelesaikan proses penilaian mandiri.

"TikTok berkomitmen untuk mematuhi peraturan ini sesuai masa transisi yang tertuang di dalam PP Tunas, termasuk mengambil langkah-langkah kepatuhan terkait akun remaja di bawah 16 tahun setelah proses penilaian mandiri," demikian bunyi pernyataan TikTok yang diterima, Sabtu.

Platform yang berfokus pada konten bentuk vertikal itu menyatakan juga bakal terus berkonsultasi secara intensif dengan Kemkomdigi untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

TikTok kemudian menjelaskan sederet upaya yang telah dilakukannya dalam melindungi anak di ruang digital selama beroperasi di Indonesia sebelum PP Tunas resmi diberlakukan.

Salah satu upayanya ialah menghapus konten yang dinilai melanggar Panduan Komunitas yang telah ditetapkan oleh TikTok secara proaktif sebelum menerima laporan pengaduan.

"Dari seluruh konten yang kami hapus karena melanggar aturan kami, 99.1 persen diantaranya dihapus secara proaktif sebelum konten tersebut dilaporkan," demikian pernyataan TikTok.

Lebih lanjut TikTok menyatakan,"Kami juga menggunakan teknologi paling inovatif untuk mendeteksi akun yang melanggar kebijakan batas usia, dan menangguhkan akun yang teridentifikasi tidak patuh."

Dalam hal pengamanan privasi data pengguna remaja, TikTok mengklaim memiliki lebih dari 50 pengaturan keamanan, privasi, dan keselamatan yang telah diaktifkan secara otomatis.

Menutup pernyataannya, TikTok berencana memperkuat sistem pengamanannya untuk melindungi pengguna dan tentunya hal itu bakal diinformasikan kepada pengguna di Indonesia seiring tersedianya panduan lebih lanjut.

"Kami akan terus terlibat secara konstruktif dengan Komdigi dalam proses penilaian mandiri, dan berharap aturan ini akan diterapkan secara adil dan konsisten pada semua platform media sosial," TikTok menutup pernyataannya.

Sebelumnya, pada Jumat (27/3) malam Pemerintah mengumumkan hingga sehari sebelum implementasi PP Tunas berlangsung tepatnya 27 Maret 2026 pukul 21.30 WIB, baru ada dua platform digital yaitu X dan Bigo Live yang memiliki kepatuhan penuh terhadap PP Tunas.

Sementara TikTok dan Roblox dikategorikan sebagai platform yang kooperatif sebagian terhadap PP Tunas. Lalu empat platform lainnya Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube masih belum memenuhi ketentuan dari PP Tunas.