JAKARTA - Marselinus Edwin selaku kuasa hukum keluarga Kepala Cabang Bank Mohamad Ilham Pradipta (MIP) menyesali tuntutan oditurat Militer II-07 Jakarta yang tak menggunakan pasal pembunuhan berencana dalam menjerat para terdakwa. Hal itu dia sampaikan usai mengikuti persidangan pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (18/5/2026).

Para terdakwa hanya dituntut dengan pasal pembunuhan. Padahal, keluarga korban mengharapkan terdakwa bisa dijatuhi hukuman maksimal dengan penerapan pasal pembunuhan berencana.

“Penerapan hukum maksimalnya yang kami harapkan dengan pasal-pasal terkait pembunuhan berencana,” ujar Marselinus.

Jika oditur menjerat dengan pasal pembunuhan berencana, maka para terdakwa bisa terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Sementara, penerapan pasal pembunuhan, pidana penjaranya maksimal 15 tahun.

“Karena itu tidak diterapkan dan itu tidak dilakukan, maka sebagaimana fakta persidangan tadi yang sudah kita jalani bersama, terdakwa satu hanya dikenakan 12 tahun, untuk terdakwa dua 10 tahun, dan terdakwa tiga hanya 4 tahun,” katanya.

Oditurat Militer II-07 Jakarta menuntut para terdakwa dengan pidana penjara berbeda-beda. Terdakwa 1 Serka Mochamad Nasir (Serka MN) dituntut 12 tahun penjara dengan pidana tambahan dipecat sebagai anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Terdakwa 2 Kopda Feri Herianto (Kopda FH) juga dituntut pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan penjara 10 tahun. Sementara, Terdakwa 3 Serka Frengky Yaru (Serka FY) dituntut 4 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

Oditur meyakini terdakwa 1 melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Atas perbuatannya oditur menuntut terdakwa 1 dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 458 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 20 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

Selain itu, terdakwa 1 juga diyakini melakukan tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menutupi kematian MIP yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri. Perbuatan ini dijerat Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 270 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 20 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, oditur menyakini perbuatannya telah merampas kemerdekaan seseorang, jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Kedua terdakwa dijerat Pasal 333 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 451 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 20 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Fahrurozi dituntut 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemnaker . Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrurozi selama 4 tahun dan 6 bulan penjara," kata jaksa, Senin (18/5).

Fahrurozi dituntut membayar pidana denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara. Dia juga harus membayar uang pengganti Rp233 juta subsider 2 tahun pidana penjara.

Selain membacakan tuntutan Fahrurozi, jaksa juga membacakan tuntutan terhadap 6 terdakwa lainnya. Secara lengkap tuntutan terhadap terdakwa lainnya sebagai berikut:

1. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025. Dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp233.018.441 (233 juta) subsider 2 tahun pidana penjara.

2. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025. Dituntut 7 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp4.735.170.000 (4,7 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

3. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp5.802.058.952 (5,8 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

4. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp13.262.341.634 (13,2 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

5. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp42.678.740.086 (42,6 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

6. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp14.496.315.411 (14,4 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

7. Supriadi selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp19.812.796.902 (19,8 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi dan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Noel bersama sejumlah pejabat dan pegawai Kemnaker menerima aliran dana dari hasil pemerasan.

Praktik tersebut disebut dilakukan dengan memungut biaya di luar ketentuan resmi atau dikenal dengan istilah biaya non teknis. Pemohon sertifikasi K3 diduga diminta memberikan sejumlah uang agar proses penerbitan sertifikat dipercepat. Sebaliknya, apabila permintaan itu tidak dipenuhi, proses pengurusan disebut diperlambat atau dipersulit.

Jaksa menyebut total uang yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai Rp6,52 miliar. Namun dalam persidangan, muncul fakta lain terkait besarnya aliran uang dari praktik tersebut.

Salah satunya pengakuan Irvian Bobby Mahendro yang menyebut dirinya menerima sekitar Rp58 miliar selama praktik pungutan biaya non teknis berlangsung.

JAKARTA - Terdakwa kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 Irvian Bobby Mahendro dituntut 6 tahun penjara. Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Jaksa menilai pria yang dijuluki Sultan Kemnaker itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irvian Bobby Mahendro berupa pidana penjara selama 6 tahun," ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan di PN Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Jaksa turut menuntut Bobby membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana kurungan. Jaksa juga menuntut Bobby membayar uang pengganti Rp60.329.415.416 subsider 2 tahun pidana kurungan.

Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi dan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Noel bersama sejumlah pejabat dan pegawai Kemnaker menerima aliran dana dari hasil pemerasan.

Praktik tersebut disebut dilakukan dengan memungut biaya di luar ketentuan resmi atau dikenal dengan istilah biaya non teknis. Pemohon sertifikasi K3 diduga diminta memberikan sejumlah uang agar proses penerbitan sertifikat dipercepat. Sebaliknya, apabila permintaan itu tidak dipenuhi, proses pengurusan disebut diperlambat atau dipersulit.

Jaksa menyebut total uang yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai Rp6,52 miliar. Namun dalam persidangan, muncul fakta lain terkait besarnya aliran uang dari praktik tersebut.

Salah satunya pengakuan Irvian Bobby Mahendro yang menyebut dirinya menerima sekitar Rp58 miliar selama praktik pungutan biaya non teknis berlangsung.

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Jaksa menilai Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana pemerasan dan gratifikasi. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Noel terbukti menerima suap senilai Rp1 miliar, gratifikasi Rp3,435 miliar, serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler senilai Rp600 juta.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun," ujar jaksa dalam membacakan surat tuntutan, Senin (18/5/2026).

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Noel membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. Noel turut dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp1,435 miliar subsider dua tahun penjara.

Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi dan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Noel bersama sejumlah pejabat dan pegawai Kemnaker menerima aliran dana dari hasil pemerasan.

Praktik tersebut disebut dilakukan dengan memungut biaya di luar ketentuan resmi atau dikenal dengan istilah biaya non teknis. Pemohon sertifikasi K3 diduga diminta memberikan sejumlah uang agar proses penerbitan sertifikat dipercepat. Sebaliknya, apabila permintaan itu tidak dipenuhi, proses pengurusan disebut diperlambat atau dipersulit.

Jaksa menyebut total uang yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai Rp6,52 miliar. Namun dalam persidangan, muncul fakta lain terkait besarnya aliran uang dari praktik tersebut.

Salah satunya pengakuan Irvian Bobby Mahendro yang menyebut dirinya menerima sekitar Rp58 miliar selama praktik pungutan biaya non teknis berlangsung. Selain dugaan pemerasan, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

JAKARTA - Para terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya ke aktivis Kontras Andrie Yunus memohon agar bisa tetap berada di satuan TNI. Hal itu disampaikan para terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2026) ini.

"Kami memohon maaf kepada korban, semoga lekas sembuh. Dan harapan kami, kami tetap berdinas kembali menjadi prajurit TNI karena di situ kami untuk menafkahi keluarga," ujar Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko.

Dalam persidangan, Terdakwa I mengaku menyesali perbuatannya yang telah menyiramkan cairan campuran pembersih karat dan air aki ke Andrie Yunus. Apalagi, dia turut merasakan panas dan gatal yang sama sebagaimana dialami Andrie Yunus yang terkena cairan campuran itu.

"Terdakwa semuanya menyesal, harapan apa dan permohonan apa yang saudara berikan pada korban Andrie Yunus ataupun pada khalayak umum, silakan disampaikan?" tanya penasihat hukum.

Terdakwa I juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Panglima TNI, Ka Bais TNI, hingga Menhan. "Kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya pada Panglima TNI, Bapak Menhan, Bapak Ka Bais TNI, dan seluruh pimpinan kami dan prajurit TNI. Atas tindakan saya kami mohon maaf karena memperburuk citra TNI."

Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka juga menyampaikan penyesalannya sebagaimana dilakukan Terdakwa I. Keduanya tetap berharap bisa kembali bertugas di Satuan TNI agar bisa membanggakan anak-anaknya.

"Kami sangat menyesal dengan apa yang telah saya lakukan. Harapannya kami atau saya masih berdinas karena saya ada keluarga dan juga anak-anak yang untuk dibanggakan Terhadap korban kami doakan semoga lekas sembuh, kembali ke posisi sehat walafiat, dan mohon maaf sebesar-besarnya akibat perlakukan yang saya lakukan," papar Terdakwa II dan IV.

Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo mendoakan agar Andrie Yunus bisa sembuh dan bisa kembali menjalani aktivitas sebagaimana biasanya. Dia juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada Andrie Yunus dan keluarganya.

"Mohon maaf sebesar-besarnya pada korban, bapak Andrie Yunus, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Kami mohon maaf sebesar-besarnya pada Panglima TNI, Bapak Menhan, Bapak Ka Bais TNI, dan seluruh pimpinan TNI, dan pada seluruh warga negara Indonesia yang menonton kami," jelas Terdakwa III.

"Kami selaku prajurit TNI bersikap kesatria, kami berani bertanggung jawab atas perbuatan kami yang sudah kami lakukan dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan harapan kami agar diproses hukum seringan mungkin karena untuk menafkahi keluarga," kata Terdakwa III.

Kepada majelis hakim yang menangani perkara Andrie Yunus, para terdakwa juga mengaku selama bertugas di Satuan TNI tidak pernah dihukum pidana. Mereka juga mengaku tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dalam kesatuannya itu.

JAKARTA - Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko yang melakukan penyiraman cairan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus mengaku tidak punya pengetahuan tentang operasi intelijen. Apalagi dilatih mengenai operasi tersebut.

"Jadi sama sekali tidak punya pengetahuan operasi intelijen untuk melaksanakan kegiatan ini? Tidak ada pengetahuan khusus, bagaimana nanti kita merancang ini, bagaimana kita kabur?" ujar penasihat para terdakwa di Pengadilan Militer, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

"Siap, tidak ada. Siap, tidak ada," ujar Terdakwa I.

Terdakwa I mengaku tidak punya pengetahuan atas operasi intelijen atau operasi khusus selama berada di Bais TNI. Maka itu, perbuatan penyiraman terhadap Andrie Yunus dilakukannya tanpa ada rencana apa pun sebelumnya alias spontanitas belaka.

Saat melakukan penyiraman, dia tidak menggunakan pelindung apa pun yang bisa melindungi dirinya dari cipratan cairan yang disiramkan ke Andrie Yunus. Termasuk pelindung untuk menutupi wajah agar tidak terdeteksi kamera CCTV, dia pun tak memikirkannya.

"Waktu mau melaksanakan kegiatan penyiraman itu apakah ada perencanaan yang betul-betul matang. Contoh saat melaksanakan Terdakwa I tidak menggunakan cover yang betul-betul bisa melindungi Terdakwa I baik dari pelacakan wajah, keamanan Terdakwa I maupun lainnya tidak dibuat sedemikian rupa. Kenapa tidak dibuat begitu?" tanya penasihat.

"Siap, karena spontan saja," jawab Terdakwa I.

"Tidak pernah berpikir bagaimana nanti ke depan kita ini kalau dilihat, tidak berpikir panjang?" tanya penasihat.

"Siap, tidak," ucap Edi.

Selama berada di Bais TNI, dia juga tidak pernah menjalani pelatihan khusus kaitannya tugas operasi intelijen. Sebab, dia hanya berada di Denma Bais TNI.

Saat melakukan penyiraman, Serda Edi juga tidak merencanakan sasaran bagian tubuh mana yang bakal disiram saat bertemu Andrie. Dia hanya menyiramnya sejajar dengan arah kendaraan ketika dia melewati Andrie yang kebetulan ada pada bagian badannya.

"Saat menyiram kok bisa kena terdakwa juga? Saat itu tiba-tiba merasa panas atau jeda baru merasakan panas dan gatal?" tanya penasihat.

"Karena lawan kencang dan angin kencang sehingga memantul pada saat itu. Siap, merasakan pada saat itu juga, kena mata, buram," kata Edi.

Sama halnya Terdakwa I, Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi juga mengaku tidak pernah mendapatkan pelatihan operasi intelijen atau operasi khusus sebagaimana Terdakwa I. "Siap, tidak," kata Budhi.

JAKARTA - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dua terdakwa yakni Alfian Nasution selaku Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011-2015 dan Hanung Budya selaku Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina Tahun 2014.

"Menjatuhkan pidana kepada dua terdakwa, karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama enam tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Adek Nurhadi membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, dua terdakwa juga dijatuhi denda masing-masing sebesar Rp1 miliar subsider 160 hari kurungan.

Putusan pidana kurungan badan yang dijatuhkan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun JPU menuntut Hanung dengan penjara 8 tahun dan Alfian 14 tahun.

Keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan badan.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini, Senin (11/5/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Nadiem tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta sekitar 10.48 WIB. Dia terlihat mengenakan batik berkelir biru dengan balutan rompi tahanan khas kejaksaan saat tiba di Pengadilan.

Nadiem sejatinya diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis pekan lalu. Namun, sidang tersebut telah ditunda lantaran berkaitan dengan kesehatan Nadiem yang tidak memungkinkan untuk menjalani agenda sidang.

Adapun, pemeriksaan Nadiem ini dilakukan setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sebelumnya, termasuk dengan saksi yang meringankan atau a de charge.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal vonis bebas terhadap tiga terdakwa kasus korupsi terkait Sritex.

Tiga terdakwa itu yakni Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng, Supriyatno; mantan Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi dan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB, Dicky Syahbandinata.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya menghormati dan menghargai putusan bebas terhadap tiga terdakwa tersebut.

"Kami menghormati dan menghargai putusan majelis hakim," ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Anang menambahkan, saat ini jaksa penuntut umum (JPU) belum bisa menyatakan sikap terkait putusan bebas tersebut. Sebab, saat ini jaksa masih mempelajari isi lengkap vonis Supriyatno Cs.

"Tentunya JPU akan mempelajari dulu secara lengkap isi putusan tsb dan nantinya akan menjadi pertimbangan bagi JPU untuk mengambil sikap sesuai ketentuan," pungkasnya.

Sekadar informasi, alasan terdakwa divonis bebas lantatan tidak terbukti ikut campur tangan agar permohonan kredit PT Sritex disetujui. Selain itu, terdakwa tidak terbukti memberikan intervensi analisis kredit dalam pengajuan kredit tersebut.

Selain itu, terdakwa juga tidak terbukti menyalahgunakan wewenang atau jabatannya dalam permohonan kredit tersebut.

Berbeda dengan Supriyatno Cs, dua terdakwa lain yakni eks Bos Sritex yaitu Iwan Kurniawan Lukminto dan Iwan Setiawan Lukminto divonis bersalah. Iwan Kurniawan dihukum 12 tahun pidana, sementara Iwan Setiawan 14 tahun penjara.

JAKARTA - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020 divonis 4,5 tahun penjara dan 3,5 tahun penjara. Dua terdakwa itu yakni Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina 2012-2014 dan Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina periode 2015-2018.

Hakim meyakini keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta terdakwa II Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Suwandi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/5/2026).

Selain itu, 2 terdakwa juga dikenai denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan. Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa Hari Karyuliarto dituntut 6,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Sementara, Yenni dituntut 5,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sekadar informasi, JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar USD113 juta kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020.

Jaksa menjelaskan Hari tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.

Dia juga menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestic. Kemudian, hanya meminta persetujuan direksi secara sirkuler sebelum penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa mengusulkan ke direksi untuk dimintakan tanggapan tertulis dan persetujuan RUPS.

Dia menyetujui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa adanya pembeli LNG yang mengikat, tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian, risiko dan mitigasinya, serta tidak melampirkan draft SPA dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1.

Jaksa melanjutkan Hari menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah.

"Mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada Terdakwa I untuk menandatangani LNG SPA Train 2 tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sementara, Yenni mengusulkan kepada Hari untuk menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) Sirkuler mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Train 1 dan Train 2 dari Corpus Christi Liquefaction tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, dan mitigasinya dalam proses pengadaan.

Bisnis.com, SAMARINDA — Putusan tahanan kota terhadap terdakwa kasus dugaan penipuan jual beli solar bernilai puluhan miliar rupiah memicu perdebatan publik di Kota Balikpapan.

Status penahanan yang dinilai ringan dibandingkan besaran kerugian menuai pertanyaan tentang kesetaraan penegakan hukum.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Balikpapan Imran Marannu Iriansyah menyatakan penetapan tahanan kota bukanlah keputusan sewenang-wenang.

Majelis hakim semata-mata meneruskan status yang telah ditetapkan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan.

"Di kejaksaan, statusnya sudah menjadi tahanan kota. Saat dilimpahkan ke pengadilan, majelis hakim meneruskan status tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Imran menambahkan, ancaman pidana dalam perkara ini berada di bawah lima tahun, tepatnya maksimal empat tahun sehingga penahanan di rumah tahanan negara tidak bersifat wajib.

Hakim memiliki diskresi menentukan jenis penahanan, baik rutan, kota, maupun rumah, berdasarkan pertimbangan hukum acara pidana.

Yang perlu dicermati, masa tahanan kota tidak langsung mengurangi hukuman secara proporsional. Perhitungannya berbeda dengan tahanan rutan, yaitu setiap lima hari tahanan kota hanya dihitung sebagai satu hari masa pidana.

"Artinya, tidak ada kewajiban menjalani penahanan di rutan. Selain itu, masa tahanan kota tidak langsung memangkas waktu hukuman, karena perhitungannya berbeda," paparnya.

Hakim menilai sikap kooperatif terdakwa Handy Aliansyah (HA) selama proses hukum menjadi pertimbangan tambahan.

Selain itu, tidak ada indikasi upaya melarikan diri atau menghambat persidangan yang terdeteksi hingga kini.

Kendati demikian, status penahanan dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila terdakwa mangkir tanpa alasan sah, majelis hakim berwenang mengalihkan status menjadi tahanan rutan yang kemudian dieksekusi jaksa penuntut umum.

"Majelis bisa langsung menetapkan penahanan rutan dan jaksa akan mengeksekusi," terang Imran.

Pengadilan memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan perkara ini. Seluruh proses, mulai penentuan status penahanan hingga putusan akhir berlandaskan fakta persidangan dan alat bukti sah yang diajukan.

"Majelis hakim tidak bekerja secara semena-mena. Semua ada dasar hukum, data, fakta, dan bukti. Publik diminta mempercayakan proses ini," katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian, persidangan dijadwalkan dua kali sepekan. Sidang lanjutan akan digelar Senin, (4/5/2026) dengan agenda pemeriksaan lebih mendalam.

Sementara itu, praktisi hukum Firmansyah Muis menilai transparansi menjadi kunci menghindari asumsi negatif di tengah masyarakat.

"Publik tentu bertanya, mengapa dalam kasus dengan nilai kerugian besar, tersangka justru hanya berstatus tahanan kota. Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi negatif," tegasnya.

Firmansyah mengakui kewenangan penahanan bersifat subjektif sesuai KUHAP, tapi keputusan tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, hingga kemungkinan mengulangi perbuatan pidana seharusnya menjadi dasar utama.

"Kalau ada alasan lain seperti kesehatan, itu juga harus dijelaskan secara resmi. Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas," jelasnya.

Dia mengingatkan, substansi perkara jangan sampai tenggelam akibat polemik seputar status tahanan. Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Kuasa hukum terdakwa, Yusuf Hakim, membantah adanya perlakuan khusus. Menurutnya, klien telah melakukan pembayaran dan saat ini menyisakan sekitar Rp11 miliar, sedangkan upaya penyelesaian sisa utang terus dijalankan.

"Terkait status tahanan kota, sudah sah memenuhi syarat secara undang-undang. Klien kami juga kooperatif," katanya.

Yusuf menegaskan, pada dasarnya ini adalah persoalan utang piutang antara kedua belah pihak, bukan murni tindak pidana seperti yang didakwakan.

Namun pernyataan tersebut mendapat bantahan keras dari keluarga korban berinisial JM.

Mereka menegaskan, substansi perkara bukan lagi sekadar utang piutang, melainkan dugaan penggelapan dan pengalihan aset yang dilakukan saat proses hukum berjalan.

"Perdata sudah selesai, nilainya sudah jelas dan inkrah. Sekarang yang diproses adalah dugaan penggelapan aset," ujar perwakilan keluarga JM usai sidang.

Keluarga korban menyoroti dugaan pemindahan aset, khususnya kendaraan atas nama perusahaan yang dinilai melanggar putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penyidikan, aset tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dan diperkuat keterangan saksi.

Lebih jauh, anak JM membantah klaim nilai kerugian hanya Rp11 miliar. Merujuk putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), nilai kerugian yang wajib diganti justru mencapai lebih dari Rp50 miliar, bukan sekadar Rp20 miliar seperti yang sempat beredar.

"Soal kerugian Rp11 miliar dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, merujuk pada putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, nilai kerugian yang wajib diganti oleh HA justru mencapai lebih dari Rp50 miliar," ucapnya.

Adapun, keluarga korban berharap terdakwa diperlakukan setara dengan kasus penipuan dan penggelapan lainnya.

"Harapan kami diperlakukan sama seperti kasus penipuan dan penggelapan lainnya di mata hukum. Nilainya besar, jadi jangan sampai ada kesan diistimewakan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang perdana yang digelar Selasa (28/4/2026), Jaksa Penuntut Umum Eka Rahayu memaparkan rangkaian dugaan perbuatan terdakwa, termasuk utang yang belum dilunasi serta indikasi penggunaan rangkaian kata bohong atau iming-iming dalam transaksi.

Terdakwa HA didakwa melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan alternatif juga disusun, yakni Pasal 486 serta Pasal 289 ayat (1) huruf a dalam undang-undang yang sama.

JPU mengajukan sejumlah barang bukti yang disita selama penyidikan. Di antaranya satu bundel dokumen invoice beserta purchase order dan delivery order tahun 2013—2014 dari PT Petrotrans Utama kepada PT Dharma Putra Karsa.

Selain itu, terdapat satu lembar surat asli resume pembayaran kontraktor PTK tertanggal 7 Mei 2020, serta tiga lembar salinan dokumen berita acara permintaan tertanggal 24 Juli 2025.

JPU juga menyertakan satu bundel dokumen legalisir pembayaran kepada PT Dharma Putra Karsa, serta lima lembar hasil scan legalisir surat dari Bank Mandiri tertanggal 3 September 2025 terkait konfirmasi bukti transfer.

Kasus ini mencuat dari sengketa antara korban JM dan terdakwa HA, yang sebelumnya telah diputus dalam perkara perdata dengan nilai kewajiban lebih dari Rp20 miliar dan telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat peninjauan kembali.

Agenda persidangan dijadwalkan berlangsung bertahap sepanjang Mei hingga Juni 2026. Sidang akan dilanjutkan pada 4 Mei, kemudian 7 Mei, 11 Mei, dan 17 Mei.

Dalam rangkaian tersebut, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan seimbang menyampaikan argumentasi.

Tercatat, tiga agenda diisi penuntut umum, sementara tiga agenda lainnya menjadi bagian pembelaan advokat.

Memasuki Juni, persidangan akan mengarah pada tahap akhir sebelum putusan. Majelis hakim dijadwalkan membacakan vonis pada 25 Juni 2026, yang menjadi penentu akhir dari proses hukum perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perdana kasus penyiraman terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026).

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026.

Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan. Berdasarkan pantauan Bisnis, empat terdakwa yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dihadirkan langsung dalam persidangan, yakni

1. Sersan Dua Edi Sudarko (ES)
2. Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW)
3. Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP)
4. Letnan Satu Sami Lakka (SL)

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto, didampingi dua hakim anggota, yakni Letkol KUM Iwan Tasri dan Mayor Laut Mokhamad Zainal.

Sejumlah aparat keamanan turut disiagakan untuk memastikan jalannya persidangan berlangsung kondusif. Selain personel TNI, terlihat pula anggota kepolisian, di antaranya Kapolsek Cakung Andre Try Putra.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta, para terdakwa didakwa dengan sejumlah pasal berlapis.

Pada dakwaan primer, mereka dijerat Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Adapun dakwaan subsider menggunakan Pasal 468 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Sementara dakwaan lebih subsider mengacu pada Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus sebelumnya menyita perhatian publik.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam setelah Andrie mengikuti kegiatan siniar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta Pusat.

Saat hendak meninggalkan lokasi, dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor mendekatinya dan menyiramkan cairan kimia ke arah tubuhnya. Serangan itu menyebabkan luka bakar serius pada beberapa bagian tubuh, termasuk wajah dan mata.

Akibat insiden tersebut, Andrie sempat menjalani perawatan intensif di ruang High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Melalui pesan suara yang dibagikan di akun resmi KontraS, Andrie menyampaikan terima kasih atas dukungan publik serta menegaskan dirinya tetap tegar menghadapi teror yang menimpanya.