JAKARTA - Pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menandai langkah lanjutan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk di sektor komunikasi publik yang kian strategis. Dari 11 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, nama Marulina Dewi Mutiara menjadi sorotan sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta yang baru.

Penunjukan ini hadir di tengah kebutuhan akan komunikasi publik yang semakin adaptif seiring dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kian dinamis.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan pengisian jabatan melalui pendekatan manajemen talenta dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kapasitas kepemimpinan.

“Dalam penetapan ini, kami bertiga yakni gubernur, wakil gubernur, dan sekda berkomunikasi dan berdiskusi untuk menentukan nama-nama terbaik. Kami menggunakan manajemen talenta dan mudah-mudahan ini merupakan pilihan terbaik untuk Jakarta,” ujar Pramono dikutip, Jumat (17/4/2026).

Selain itu, pengaturan waktu pelantikan juga dirancang bertahap guna menjaga kesinambungan roda pemerintahan. “Perlu kami sampaikan agar tidak terjadi salah tafsir dalam pelantikan ini terdapat 11 pejabat yang dilantik. Tiga orang berlaku mulai hari ini, empat orang mulai 1 Juni, tiga orang mulai 1 Agustus, dan satu orang menunggu keputusan,” jelasnya.

Kepala Diskominfotik Jakarta Marulina Dewi Mutiara mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan Gubernur Pramono. Dia menilai masa transisi hingga efektif menjabat pada 1 Juni sebagai ruang penting untuk melakukan konsolidasi dan penyelarasan arah kerja.

“Kami memiliki waktu untuk mempersiapkan secara lebih matang mulai dari koordinasi lintas OPD, pemetaan program, hingga penyelarasan kebijakan. Dengan begitu, saat mulai efektif nanti, kami dapat langsung bergerak cepat,” ujarnya.

Ke depan, dia menegaskan komitmen untuk memperkuat komunikasi publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga kredibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain komunikasi publik, Marulina juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, integrasi layanan digital dan pemanfaatan data serta statistik akan menjadi fondasi dalam mendukung kebijakan yang lebih terukur. “Pemanfaatan data dan statistik harus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur menuju evidence-based policy,” ujarnya.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk media, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem komunikasi dan layanan publik ke depan.

Marulina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat dan konstruktif. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis inovasi, dia optimistis komunikasi publik di Jakarta dapat semakin relevan, transparan, serta berdaya saing.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, penguatan peran Diskominfotik menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung Jakarta menuju kota global yang cerdas dan terintegrasi.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan mutasi atau rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada 11 jabatan yang dilakukan mutasi salah satunya ialah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakart yang ditunjuk menjadi Wali Kota Jakarta Selatan.

Belasan pejabat itu telah dilantik pada hari ini. Meski demikian, masa berlakunya akan disesuaikan berdasarkan keputusan waktu yang telah ditetapkan.

"Dalam pelantikan ini ada 11 yang dilantik. Tiga orang berlaku terhitung mulai pelantikan hari ini. Kemudian empat orang berlaku 1 Juni. Tiga orang berlaku 1 Agustus. Satu orang menunggu terbitnya SK dalam pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Utama," ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Pramono membeberkan alasan dilakukan pelantikan lebih awal ialah agar tidak ada lagi pejabat yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Dengan demikian, tidak akan ada lagi acara pelantikan meski pejabat yang baru diangkat baru akan bekerja pada waktu yang akan mendatang.

"Pelantikan dilakukan pada hari ini, sedangkan nantinya sudah tidak ada pelantikan lagi. Mereka akan menjabat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan," imbuh Pramono.

Pramono menjamin mutasi dan rotasi pejabat yang dilakukan ini telah didiskusikan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali. Ia juga menjamin pemilihan pejabat ini berdasarkan manajemen talenta.

"Mudah-mudahan pejabat yang baru dilantik ini segera bisa menyesuaikan tugas-tugas utamanya dalam orkestrasi yang saya dan Pak Wagub pimpin," pungkasnya:

11 pejabat yang dilantik adalah:

1. Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. (berlaku sejak 1 Juni 2026)

2. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. (berlaku sejak 1 Juni 2026)

3. Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. (berlaku sejak 1 Juni 2026).

4. Tona Hutauruk sebagai Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. (berlaku sejak 1 Juni 2026)

5. Dudi Gardesi Asikin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (berlaku sejak 15 April 2026)

6. Purwanti Suryandari sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (berlaku sejak 15 April 2026)

7. Asep Kuswanto sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bidang tata ruang. (berlaku sejak 15 April 2026)

8. Marulitua sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. (berlaku sejak pejabat definitif diangkat sebagai pejabat fungsional utama)

9. Ali Murtadho sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat. (berlaku sejak 1 Agustus 2026)

10. Firmanuddin sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. (berlaku sejak 1 Agustus 2026)

11. Imron sebagai Sekretaris Kota Sekko Administrasi Jakarta Barat. (berlaku sejak 1 Agustus 2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menunjuk 65 pejabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan rotasi dan mutasi ini telah tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 yang diteken pada Senin, 13 April 2026.

Adapun, dokumen mutasi dan rotasi ini telah dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna.

"Benar," ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (13/4/2026).

Anang menegaskan bahwa kebijakan untuk mutasi atau merotasi pejabat ini merupakan hal yang wajar untuk penyegaran atau kepentingan lembaga di lingkungan Kejaksaan.

"Mutasi adalah hal yang lumrah dan secara berkelanjutan dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga tentunya Isinya ya pasti ada yang mutasi, promosi dan demosi," tutur Anang.

Dari sejumlah Kajari yang dirotasi, nampak posisi Kajari Karo Danke Rajagukguk telah diganti oleh Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Nias Selatan.

Nah, berikut ini berikut daftar lengkap 65 Kajari yang baru ditunjuk pada Senin (13/4/2026):

1. Bobbi Sandri sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh

2. Fredy Feronico Simanjuntak sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

3. R Firmansyah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara

4. Dado Achmad Ekroni sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Serang

5. Adi Rifani sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lebak

6. Subagio Gigih Wijaya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ende

7. David Palapa Duarsa sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

8. Taufik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun

9. Herman Kondo Siriwa sebagai sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Murung Raya

10. Adi Imanuel Palebangan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon

11. Petrus Andri Parlindungan Napitupulu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah

12. Fitri Zulfahmi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju

13. Anto Widi Nugroho sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

14. Herlambang Saputro sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat

15. Harwanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara

16. Koko Erwinto Danarko sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara

17. Deddy Sutendy sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

18. Syahrir Jasman sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batubara

19. Irfan Nirwana Satriyadi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat

20. Febrianda Ryendra sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon

21. Robby Permana Amri sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao

22. Hartadhi Christianto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan

23. Pradhana Probo Setyarjo sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangeran

24. I Ketut Sudiarta sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maros

25. Ilham Wahdini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur

26. Mohammad R. Bugis sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat

27. Krisnandar sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar

28. Budiman sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai

29. Rindang Onasia sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang

30. Retno Setyowati sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo

31. Yuli Andri sebagai sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang

32. Indra Gunawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya

33. Taupiq Djalal sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau

34. Alezander Zaldi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan

35. Widarto Adi Nugroho sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tual

36. Nurul Hidayat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto

37. Sutrisno sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ngada

38. Muhammad Indra Muda Nasution sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Brebes

39. M. Emri Kurniawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan

40. Medie sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan

41. Nurwendah Arumsari sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Solok

42. Teddy Rorie sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kudus

43. Ryan Jerry Untu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur

44. Bambang Sunoto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas

45. Rahmat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

46. Rully Mutiara sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Rembang

47. Noptra sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Agam

48. Yadyn sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jember

49. Soekesto Ariesto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Magetan

50. Badri Wasil sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya

51. Dicky Darmawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng

52. Mernawati sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Dumai

53. Purnama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sragen

54. Dian Herdiman sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

55. Jeffry Paultje Maukar sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu

56. Saptono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur

57. Tasjrifin Muljana Abdul sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu

58. Rustandi Gustawirya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

59. Normadi Elfajr sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan

60. Nurul Anwar sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

61. Dwi Hadi Purnomo sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo

62. Romadu Novelino sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka

63. Erwin Widihantono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bitung

64. Edmond Novvery Purba sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karo

65. Imam Fauzi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah melakukan mutasi dan rotasi 14 pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi alias Kajati di lingkungan Kejaksaan RI.

Kebijakan rotasi dan mutasi ini telah tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No.488/2026 yang diteken pada Senin, 13 April 2026.

Adapun, dokumen mutasi dan rotasi ini telah dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna.

"Benar," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Dalam dokumen tersebut, terdapat nama-nama yang cukup dikenal sebagai pejabat Jampidsus terdahulu. Misalnya, mantan Dirdik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar telah ditunjuk sebagai Kajati Jawa Timur.

Selanjutnya, eks Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung, Sutikno telah diangkat sebagai Kajati Jawa Barat menggantikan Hermon Dekristo yang menjadi Sesjampidmil.

Kemudian, Dirtut Riono Budisantoso telah digeser posisinya menjadi Kajati Bangka Belitung. Jabatan yang ditinggalkan Riono, kini dijabat Ardito Muwardi.

Selain itu, nama lainnya yang dirotasi jabatannya adalah Kajati Sumut Harli Siregar telah ditunjuk menjadi Inspektur III pada Jamwas Kejagung RI. Adapun, Didik Farkhan Alisyahdi yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sulawesi Selatan, kini menjadi Sesjampidsus.

Berikut ini 14 Kajati baru yang ditunjuk pada Senin (13/4/2026):

1. Abdul Qohar AF sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

2. Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

3. Sila Haholongan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

4. Riono Budisantoso sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

5. Sugeng Riyanta sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

6. I Dewa Gede Wirajana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau

7. Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

8. Dedie Tri Hariyadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

9. Zullikar Tanjung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

10. Teguh Subroto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

11. Budi Hartawan Panjaitan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

12. Sumurung Pandapotan Simaremare sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

13. Setiawan Budi Cahyono sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali

14. Saiful Bahri Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai narasi inflasi pengamat yang dilontarkan pemerintah justru mencerminkan meningkatnya sensitivitas terhadap kritik publik, sekaligus mengindikasikan adanya persoalan internal dalam konsolidasi kekuasaan.

Menurut Ray, pernyataan yang menyebut pengamat sebagai pihak tanpa data tidak berdiri di ruang kosong, melainkan menunjukkan kecenderungan pemerintah yang mulai defensif terhadap suara kritis masyarakat.

“Pernyataan tentang inflasi pengamat tanpa fakta menunjukkan arah pemerintah yang hari-hari ini makin sensitif dengan kritik. Biasanya, pemerintah yang makin sensitif menunjukkan persoalan di internal sekaligus melemahnya konsolidasi dan kepercayaan diri,” ujarnya.

Dia menilai, pendekatan pemerintah saat ini masih terjebak pada pola lama yang menganggap politik sebatas pada penguasaan struktur formal kekuasaan. Padahal, dinamika politik telah bergeser ke ruang publik yang lebih luas, terutama melalui partisipasi masyarakat sipil dan media sosial.

“Setelah mereka menguasai politik formal dengan membagi-bagi kekuasaan, mereka berpikir politik telah ditundukkan. Cara berpikir yang cocok di era Orde Baru. Padahal sekarang, masyarakat makin independen dan makin sadar politik,” kata Ray pada Senin (13/4/2026).

Dalam konteks itu, dia melihat kehadiran pengamat dan kelompok kritis sebagai bagian dari ekspresi demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari aspirasi publik. Kritik yang muncul di ruang digital, menurutnya, justru menjadi representasi keresahan masyarakat yang lebih luas.

Ray juga menyoroti munculnya berbagai label terhadap kelompok kritis, mulai dari “antek asing”, “nyinyir”, hingga “inflasi pengamat”, yang dinilai sebagai pola komunikasi yang mengingatkan pada praktik di masa Orde Baru.

Menurutnya, pendekatan semacam itu tidak akan efektif dalam meredam kritik. Sebaliknya, tekanan terhadap kebebasan berpendapat justru berpotensi memperluas gelombang kritik dari masyarakat.

“Alih-alih ditundukkan, yang ada akan makin ramai. Satu orang dihardik penguasa akan muncul sepuluh yang lain. Pembungkaman kebebasan berpendapat tidak akan pernah berhasil di Indonesia,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa pengalaman sejarah menunjukkan pembatasan ruang kritik dapat berujung pada melemahnya legitimasi kekuasaan, seperti yang terjadi pada masa Presiden Ke-2 RI Soeharto.

Lebih jauh, Ray mempertanyakan dasar pemerintah dalam menyebut kritik sebagai tanpa data, sementara berbagai isu yang disorot publik dinilai memiliki basis fakta yang jelas di ruang terbuka.

“Bagaimana pemerintah bisa menyebut tanpa data pada fakta yang terang benderang. Semua itu dipertanyakan, tapi alih-alih dijawab malah disebut pengamat tanpa data,” katanya.

Dalam kritiknya, Ray membalik istilah tersebut menjadi “inflasi pejabat”, yakni kondisi di mana jumlah pejabat dinilai besar tetapi tidak diimbangi dengan efektivitas kinerja.

Di tingkat nasional, jumlah pejabat terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden sebanyak dua orang, serta sekitar 34 hingga 40 menteri dan pejabat setingkat menteri. Selain itu, terdapat sekitar 30 wakil menteri yang turut mengisi struktur kabinet.

Pada level birokrasi, pejabat eselon I—seperti direktur jenderal, deputi, dan kepala badan—berjumlah ratusan orang. Sementara itu, pejabat eselon II hingga IV mencapai puluhan ribu orang yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Di tingkat daerah, terdapat sekitar 548 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara di lembaga legislatif, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencapai 575 orang, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebanyak 136 orang. Adapun anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia jumlahnya melampaui 20.000 orang.

“Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat. Tapi jelas, negara bisa bermasalah karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan,” ujarnya.

Dia mencontohkan bahwa dalam struktur pemerintahan Indonesia, jumlah pejabat publik mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu orang jika mencakup pejabat pusat, daerah, hingga legislatif. Sementara itu, “pengamat” tidak memiliki klasifikasi resmi dalam statistik negara, sehingga tidak dapat dihitung secara pasti.

Dengan demikian, menurut Ray, perdebatan soal inflasi pengamat seharusnya tidak mengalihkan fokus dari isu utama, yakni kualitas tata kelola pemerintahan dan respons terhadap kritik publik.

“Yang perlu diperbaiki bukan jumlah pengamat, tetapi bagaimana pemerintah menjawab kritik dengan kebijakan yang lebih baik,” pungkas Ray.

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya dalam mengubah sistem seleksi pejabat pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dengan sistem meritokrasi. Hal tersebut dia sampaikan dalam pengumuman 27 pejabat baru di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, belum lama ini.

Dia ingin mengubah sistem yang selama ini berlangsung karena hanya berdasarkan kedekatan. "Karena sistem yang ada selama ini bisa jadi pemilihannya asal kenal dan asal bayar. Akibat itu organisasinya hanya diawaki atau dikendalikan oleh keluarga sehingga tujuan organisasi tidak tercapai" ujar Andi.

Pengumuman dilakukan agar peserta mengetahui hasil seleksi sekaligus sebagai bagian dari penerapan sistem. Dalam prosesnya, mantan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin ini juga diketahui turun langsung mewawancarai dalam waktu beberapa hari.

“Saya sudah katakan bahwa ke depan kita mengikuti sistem meritokrasi. Meritokrasi itu mencari orang yang punya kemauan dan kemampuan. Dan alhamdulillah, dalam satu minggu ini saya sudah menemukan itu, maka saya berikan kesempatan,” katanya.

Perbedaan antara peserta yang lolos dan lulus. Peserta yang lolos akan langsung menempati jabatan, sedangkan yang lulus akan masuk dalam Bank Data untuk kebutuhan pengisian jabatan ke depan.

Menurut dia, peserta yang masuk Bank Data tetap memiliki peluang untuk mengisi jabatan jika sewaktu-waktu terdapat posisi kosong. “Begitu ada jabatan kosong, mereka siap dan bisa langsung mengisi,” ujarnya.

Andi memastikan para pejabat terpilih segera dilantik. Dia berharap para pejabat yang lolos dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

“Kita harapkan mereka tidak berhenti di pelantikan saja. Apa yang disampaikan harus diwujudkan,” ucapnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) di lingkungan Kementerian ESDM dilakukan secara selektif sesuai aturan yang berlaku.

Bahlil menyampaikan pejabat eselon I dan II tetap diwajibkan bekerja penuh dari kantor atau work from office (WFO) guna memastikan jalannya fungsi pengambilan keputusan dan koordinasi tetap optimal.

"Sesuai dengan aturan kan. Eselon 1-2 full di kantor," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Jumat (10/4).

Sementara itu, untuk pegawai di level bawah, kebijakan kerja dilakukan secara fleksibel dengan skema campuran antara bekerja dari kantor dan WFH.

"Tapi sebagian yang di bawah itu WFH, sebagian tapi yah," katanya.

Sebelumnya, Bahlil mengajak masyarakat hemat energi dengan mematikan lampu saat tidak digunakan. Kebiasaan kecil seperti ini dinilai punya dampak besar jika dilakukan bersama.

Selain itu, ia juga mendorong beralih ke kendaraan listrik. Menurutnya, upaya ini bisa membantu penghematan energi sekaligus mendukung penggunaan energi bersih.

Penerapan WFH ini merupakan bagian dari penyesuaian pola kerja ASN yang mengombinasikan empat hari kerja dari kantor (work from office/ WFO) dan satu hari kerja dari rumah.

Pemerintah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini juga diiringi pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen serta dorongan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

Dalam hal ini, ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan setiap Jumat.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Kemenkop Nasrun menjelaskan penerapan WFH menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 3 Tahun 2026.

"Kemenkop sudah menerapkan WFH hari ini Jumat, tindaklanjut SE MenpanRB," ujar Nasrun saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Nasrun menjelaskan WFH diterapkan di seluruh unit kerja, kecuali beberapa pejabat eselon atau struktural melakukan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) dengan menyesuaikan pekerjaan.

"Diterapkan seluruh unit kecuali pejabat eselon (struktural) ada yang WFO menyesuaikan pekerjaan," tambahnya.

Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Para pejabat tinggi negara mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), menjelang agenda taklimat yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pukul 14.00 WIB. Dari pantauan SindoNews, tampak Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamhari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kemudian, juga tampak Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, hingga Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad tiba untuk menghadiri agenda ini.

Selain itu, juga para jajaran eselon I baik Direktur Jenderal (Dirjen), Deputi, hingga Direktur Utama (Dirut) BUMN yang juga telah menunggu giliran untuk memasuki Kompleks Istana Kepresidenan.

“Ya, seperti yang sudah teman-teman dan publik tahu, kan hari ini akan ada acara di Istana sekitar siang nanti jam 14.00 WIB. Bapak Presiden mengumpulkan seluruh kementerian, lembaga, tidak hanya menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga, atau kepala badan dan wakil kepala badan, tapi juga seluruh eselon satunya,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Angga Raka Prabowo di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon satu karena kita semua ini kan kesatuan. Di sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon satu dan jajaran di bawahnya,” tambahnya.

Angga Raka juga mengatakan bahwa taklimat Presiden Prabowo juga akan mencakup pembaruan (update) situasi terkini, termasuk persoalan geopolitik global yang dinilai perlu dipahami oleh seluruh jajaran pemerintahan. “Ya, Presiden pastinya akan menyampaikan taklimat hal-hal strategis ya, tentang kebijakan pemerintah, penyelenggaraan negara, update situasi terkini,” ujar Angga Raka.

“Ya pastinya hal-hal yang strategis akan disampaikan Bapak Presiden. Ya, jadi nanti kita tunggu setelah acara ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memimpin rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Teddy menyebut rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan akan melibatkan jajaran luas pemerintahan.

“Ada nanti jam 14.00 di Istana,” ujarnya.

Teddy mengamini bahwa rapat kerja ini akan diikuti oleh seluruh menteri Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I di kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN. Format ini menunjukkan pemerintah ingin memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor hingga level operasional.

Dengan melibatkan para pengambil keputusan utama di kementerian dan BUMN, raker tersebut diperkirakan akan membahas percepatan program strategis pemerintah.

“Seluruh Kabinet Merah Putih beserta seluruh Dirjen/Deputi eselon I serta Dirut BUMN,” pungkas Teddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah pejabat tinggi dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan pada Selasa (7/4/2026). Beberapa tokoh yang terlihat hadir di antaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan tersebut disebut membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan kondisi perekonomian nasional serta koordinasi program pemerintah yang melibatkan kementerian dan badan usaha milik negara.

Di sisi lain, belakangan juga muncul spekulasi mengenai kemungkinan perombakan kabinet di lingkungan pemerintahan. Menanggapi isu tersebut, Teddy meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Danke Rajagukguk telah diamankan Kejagung terkait penanganan perkara videografer Amsal Sitepu.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Danke diamankan oleh tim Intelijen Kejagung RI pada Sabtu (4/4/2026) malam. Kini, kata Anang, Kajari Karo Danke masih dilakukan klarifikasi oleh tim Intelijen.

"Masih dalam klarifikasi atau permintaan keterangan ya," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Lantas, bagaimana profil Kajari Karo Danke?

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Danke Rajagukguk menjalani seleksi CPNS pada 2007. Dia pun melanjutkan pendidikan jaksa pada 2009.

Karier Alumni Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan ini lumayan malang melintang sebagai anggota korps Adhyaksa. Misalnya, bertugas sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Simalungun dan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Kemudian, dia sempat bertugas di Kejari Subang, Jawa Barat, hingga tim penyidik pada Direktorat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung dan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak.

Setelah itu, Danke telah ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karo melalui Surat Keputusan Nomor Kep V-1425 Tahun 2025 tertanggal 13 Oktober 2025. Dia menggantikan Darwis Burhansyah yang dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jawa Timur.

Harta Kekayaan Danke

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Danke melaporkan kekayaannya berbanding terbalik dengan pejabat negara lainnya. Sebab, harta kekayaan yang dilaporkan Kajari Danke malah minus Rp140 juta.

Dalam LHKPN yang dilaporkan pada Maret 2026 itu, harta Danke mayoritas berasal dari aset transportasi mesin senilai Rp470 juta. Secara terperinci, dia memiliki Suzuki Vitara (2000) senilai Rp240 juta dan Mazda 2 (2010) senilai Rp230 juta.

Selanjutnya, aset tanah dan bangunan di Simalungun sebesar Rp192 juta. Kemudian, harta bergerak lainnya Rp5 juta dan harta kas setara kas mencapai Rp11,1 juta.

Totalnya, aset yang dimiliki Danke mencapai Rp678 juta. Meskipun memiliki aset mencapai ratusan juta, Danke memiliki utang sebesar Rp818,5 juta. Utang itu pun yang membuat Danke memiliki harta minus Rp140,4 juta.

Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram hingga jajaran pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (6/4),mulai menggunakan sepeda untuk mobilitas ke kantor sebagai langkah mendukung pemerintah dalam efisiensi bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan penggunaan sepeda ke kantor bagian upaya efisiensi anggaran dalam penggunaan BBM untuk kendaraan dinas, yang telah disepakati bersama," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin.

Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, pemerintah kota juga menyiapkan lahan parkir untuk sepeda pada pejabat yang datang ke areal Kantor Wali Kota Mataram, untuk berbagai kegiatan.

Karena itu, areal parkir Kantor Wali Kota Mataram yang biasanya di penuhi mobil dinas pejabat eselon II, kini tidak terlihat lagi termasuk kendaraan Dinas Wali Kota Mataram, Wakil Wali Kota Mataram, dan Sekda Kota Mataram, karena sudah menggunakan sepeda.

Sekda mengatakan, untuk jenis sepeda yang digunakan pejabat diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk memilih sepeda yang digunakan. Baik sepeda listrik maupun sepeda konvensional bisa digunakan berangkat ke kantor.

"Silakan, mau pakai sepeda listrik, konvensional atau sepeda ontel boleh-boleh saja yang penting bisa efisiensi dan ramah lingkungan," katanya.

Dikatakan, terhadap penggunaan sepeda untuk pejabat eselon II, Pemerintah Kota Mataram juga mengatur jarak atau radius tempat tinggal pejabat dan pegawainya yang terkena kebijakan penggunaan bersepeda ke kantor.

Pejabat yang tempat tinggal maksimal 5 kilometer dari kantor harus menggunakan sepeda. Sedangkan dengan radius lebih dari 5 kilometer masih boleh menggunakan kendaraan alternatif lain.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan itu, Pemerintah Kota Mataram menerbitkan surat edaran terkait maksimal jarak rumah pejabat yang harus menggunakan sepeda.

Namun setelah diidentifikasi, rata-rata untuk pejabat eselon II Kota Mataram, rumah tinggal masih di tengah kota atau di bawah radius 5 kilometer.

Menurutnya, penggunaan sepeda mulai pekan ini masih diuji coba di kalangan pejabat saja. Namun tidak menutup kemungkinan kebijakan itu juga akan diberlakukan untuk pegawai lainnya dengan menggunakan kendaraan atau bus khusus ASN.

"Untuk rencana penggunaan bus ASN, saat ini kami masih menunggu kajian dan opsi-opsi lain dari Dinas Perhubungan agar operasional lebih optimal," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026