JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutuskan menolak eksepsi yang diajukan terdakwa kasus pembunuhan terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Para terdakwa yakni Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III).

Dengan ditolaknya eksepsi melalui putusan sela itu, maka persidangan selanjutnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Adapun sidang selanjutnya dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 27 April 2026.

"Baik, karena persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan para saksi," kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di ruang sidang, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan itu, ia pun menanyakan secara langsung berapa saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh Oditur Militer. Ia pun meminta saksi yang berkaitan dengan terdakwa bisa dihadirkan sekaligus agar mempersingkat waktu persidangan. "Saksi ada 17 saksi," kata Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung.

"17 saksi. Mungkin yang berkaitan itu, saksi 1 sampai 11, yang berkaitan itu ya monggo dihadirkan sekaligus karena yang berkaitan sekaligus, biar nanti bisa saling baku ini, baku jawab," ucap Fredy Ferdian.

Dalam kesempatan itu Wasinton Marpaung menjelaskan bahwa 15 orang saksi yang akan dihadirkan merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka itu kini merupakan terdakwa di pengadilan negeri.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan nanti untuk pemanggilannya dan sampai sekarang juga kami belum tahu ditahan di mana para tersangka sipil itu," kata Wasinton.

Adapun dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak eksepsi tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Para terdakwa yakni Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III).

"Menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh para terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto ketika membacakan putusan sela di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dengan dibacakan putusan sela tersebut, maka persidangan selanjutnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi. “Menyatakan bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara para terdakwa dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," kata Fredy.

Sekadar informasi, penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya menyampaikan bahwa dakwaan Oditur Militer dianggap tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Mereka juga mempersoalkan perbedaan peran serta kontribusi para terdakwa sehingga dinilai lebih tepat dilakukan pemisahan berkas perkara (splitsing).

Lalu, penasihat hukum terdakwa juga menyoroti proses penetapan tersangka terdakwa III yang dianggap tidak memiliki kecukupan alat bukti.

Adapun dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Oditur Militer menilai eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (MIP), tidak berasal hukum serta bersifat mengada-ada. Hal tersebut dituturkan Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung, dalam persidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Pada persidangan sebelumnya, penasehat hukum terdakwa menganggap surat dakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak lengkap. Wasinton Marpaung menyebut dalil tersebut adalah tidak berdasar dan keliru.

Ia menegaskan dakwaan yang telah disusun telah memuat identitas para terdakwa secara lengkap dan telah menguraikan secara jelas mengenai waktu, tempat serta perbuatan para terdakwa.



"Oleh karena itu, keberatan Penasihat Hukum yang menilai dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap adalah tidak berdasar hukum, karena substansi dakwaan sudah menggambarkan secara utuh mengenai perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian, dalil Penasihat Hukum tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak," ucap Wasinton di ruang sidang, Rabu (15/4/2026).

Selanjutnya, mengenai eksepsi penasehat hukum yang menyoroti perbedaan peran para terdakwa atas kematian IMP, maka sepatutnya diadili dengan pemisahan berkas perkara. Menurutnya pemisahan berkas perkara merupakan diskresi penuntut umum untuk kepentingan pembuktian, bukan hak terdakwa atau penasehat hukum.

"Oleh karena itu, tidak dilakukannya splitsing tidak dapat dijadikan alasan untuk melemahkan dakwaan," ucap dia.

Oditur Militer menilai dalil penasehat hukum yang menyebut penetapan terdakwa III sebagai error in persona tidak berdasar dan prematur. Penetapan tersebut telah melalui proses penyelidikan termasuk didukung alat bukti yang sah.

"Oditur Militer memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan Terdakwa Tiga, antara lain keterangan para saksi, surat, dan persesuaian keterangan para terdakwa dengan peristiwa pidana serta barang bukti," kata dia.

Oditur Militer menyatakan surat dakwaan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, ia meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan penasehat hukum terdakwa.

"Bahwa Surat Dakwaan kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu cermat, teliti dan lengkap, oleh karena itu eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum adalah tidak beralasan hukum, bersifat mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan hukum acara, oleh karena itu harus ditolak secara keseluruhan," ujar dia.

Ia juga meminta memohon kepada Majelis Hakim agar melanjutkan persidangan ini ke tahap pembuktian. "Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara ini. Menyatakan pemeriksaan perkara para terdakwa dilanjutkan ke tahap pembuktian," pungkasnya.

Adapun dalam persidangan itu, Majelis Hakim turut menghadirkan ketiga terdakwa yakni, Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III). Korban MIP diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas.

Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang. Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban. Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta, dengan agenda pembaca eksepsi pada Senin (13/4/2026). Persidangan ditunda sementara waktu dan akan dilanjutkan pada Rabu (15/4/2026).

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto meringkas isi eksepsi usai dibacakan oleh penasehat hukum tiga terdakwa, Letkol Chk Nugroho Muhammad Nur. Pada intinya penasehat hukum terdakwa menilai dakwaan dari Oditur Militer II-07 Jakarta tidak berisi uraian fakta secara cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

"Demikian Oditur Militer, sudah kita dengar bersama yang pada intinya bahwa dalil penasehat hukum dalam eksepsinya bahwa surat dakwaan saudara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap," ucap Fredy di ruang sidang, Senin (13/4/2026).



Isi surat dakwaan Oditur Militer juga dianggap tidak secara spesifik yang menyatakan terkait pembunuhan berencana, terutama terhadap terdakwa III, Serka Frengky Yaru. Serta proses hukum penetapan tersangka terhadap terdakwa III yang dinilai tidak memiliki kecukupan dua alat bukti

"Terutama untuk status dari terdakwa 3 termasuk penetapan tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah," ucap dia.

Dengan uraian eksepsi yang dibacakan, tersebut maka penasihat hukum meminta agar majelis hakim untuk menerima eksepsi seluruh terdakwa. Serta menyatakan surat dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta batal demi hukum.

"Dalam hal ini penasihat hukum memohon untuk menerima eksepsi, surat dakwaan dinyatakan batal atau setidaknya tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada negara," kata Fredy.

Dalam kesempatan itu, Fredy meminta agar Oditur Militer menanggapi eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. Ia bahkan tanggapan tersebut bisa diarahkan kepada majelis siang ini.

"Siang ini bisa? Skors nanti siang habis isoma, bisa enggak?" ucap Fredy.

"Mohon izin kalau diizinkan kami minta di tanggal 15 izin hari Rabu," jawab Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung.

"Siap tidak bisa, tidak cukup waktu izin, karena kami harus konsultasikan dulu dengan Kaotmil," tambah Wasinton.

Fredy menegaskan bahwa pihak mengharapkan persidangan dipercepat karena masa penahanan para terdakwa hanya dua bulan. Ia pun menargetkan persidangan 15 April dengan agenda tanggap eksepsi langsung dilanjut dengan putusan sela.

"Saya maunya sih maraton sih biar cepat karena kita hanya punya waktu dua bulan masa penahanan terdakwa ini. Jadi 15 (April) ya? 15 pagi. 15 pagi ya mudah-mudahan siangnya langsung putusan sela dari Majelis Hakim," ucap dia.

Fredy menyampaikan, apabila eksepsi ditolak, maka persidangan akan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada 20 April. Namun jika eksepsi diterima, majelis akan menunggu langkah selanjutnya dari Oditur Militer.

"Jadi Oditur sudah ancang-ancang apabila nanti ditolak berarti nanti tanggal 20 pemeriksaan saksi. Apabila eksepsi diterima, ya berarti tanggal 20 nanti kita tunggu keputusannya apakah mengadakan dakwaan ulang atau bagaimana ya," sambungnya.

Adapun, ketiga terdakwa yang diadili dalam kasus tersebut yakni, Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III).

Dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Sementara itu, penanganan tersangka dari unsur militer dilakukan oleh Pomdam Jaya.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak para pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dijerat pasal percobaan pembunuhan berencana, bukan penganiayaan. KontraS kecewa para tersangka dijerat pasal penganiayaan berencana.

"Tim advokasi untuk demokrasi dan KontraS itu mendorong supaya pasal yang disangkakan adalah pasal percobaan pembunuhan berencana,” ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

KontraS menyayangkan para pelaku penyerangan air keras terhadap rekannya itu justru dikenakan pasal tentang penganiayaan, baik sejak kasusnya ditangani Polisi ataupun kini ditangani TNI.

"Kami menyayangkan dalam konteks pengenaan pasal, baik itu dilakukan pihak Kepolisian maupun pihak Puspom TNI menggunakan konstruksi Pasal 467 KUHP yaitu penganiayaan berat," tuturnya.

Dia lantas menyinggung kasus pembunuhan yang dialami manejer cabang sebuah Bank di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Mohamad Ilham Pradipta. Para pelaku dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana, yang sejatinya kasus tersebut serupa dengan kasus yang dialami Andrie Yunus.

"Kemarin kita baru saksikan di peradilan militer ada 3 orang Kopassus yang didakwa pasal pembunuhan berencana terkait terbunuhnya Kepala Kantor Cabang bank BUMN. Dalam konteks ini, itu punya satu irisan kurang lebih sama atau mirip, di mana upaya pelaku atau orang tidak dikenal melakukan penyiraman terhadap Andrie Yunus diarahkan ke bagian vital, yaitu wajah," jelasnya.

Maka itu, kata dia, konstruksi pasal yang lebih tepat dibangun dalam kasus Andrie Yunus tersebut tentang percobaan pembunuhan berencana. Sebabnya, para pelaku mengarahkan cairan zat air keras pada bagian vital Andrie, yakni di bagian wajahnya yang bisa membuat kematian.

"Jadi konstruksi yang kami bangun lebih tepat kasus ini upaya atau percobaan pembunuhan berencana dengan menggunakan konstruksi Pasal 459 KUHP karena para pelaku terlihat mengarahkan penyeraman itu ke bagian vitalnya yaitu area muka. Misalnya itu terhirup atau masuk ke dalam organ dalamnya Andrie, itu berakibat pada kematian atau yang minimum cacat permanen," pungkasnya.

JAKARTA - Tiga anggota Kopassus didakwa melakukan pembunuhan berencana atas perkara pembunuhan kepala cabang bank Mohamad Ilham Pradipta. Surat dakwaan dibacakan di Pengadilan II-08 Militer Jakarta, Senin (6/4/2026).

Tiga anggota Kopassus itu yakni Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1), Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2), dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3). Oditur Militer menduga ketiganya memiliki peran dalam hilangnya nyawa Mohamad Ilham Pradipta.

"Bahwa perbuatan para terdakwa membawa secara paksa Mohamad Ilham Pradipta hingga melakukan pemukulan yang mengakibatkan meninggal dunia adalah suatu perbuatan tindak pantas dari prajurit TNI," ujar Oditur Militer pada Oditurat Militer Jakarta Mayor (Chk) Wasinton Marpaung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (6/4/2026).

Oditur Militer menyusun dakwaan berlapis untuk tiga terdakwa. Dalam dakwaan utama, terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana.

Jika dakwaan tersebut tidak terbukti, jaksa menyiapkan dakwaan subsider berupa pembunuhan biasa, hingga dakwaan lebih ringan yakni penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Jaksa juga menyertakan dakwaan alternatif lain berupa perampasan kemerdekaan yang berujung pada kematian korban. Khusus terdakwa Nasir, jaksa juga menyertakan dakwaan mengenai perbuatan tentang menyembunyikan menghilangkan, membawa lari dengan maksud menyembunyikan kematian.

Secara rinci dakwaan masing-masing terdakwa:

Terdakwa 1: Serka Mochamad Nasir

Didakwa pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Subsider pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Lebih subsider penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

Alternatif perampasan kemerdekaan yang menyebabkan kematian (Pasal 333 ayat 3 KUHP).

Kemudian, penyembunyian atau penghilangan mayat (Pasal 181 KUHP).

Terdakwa 2: Kopda Feri Herianto

Didakwa pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Subsider pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Lebih subsider penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

Alternatif perampasan kemerdekaan yang menyebabkan kematian (Pasal 333 ayat 3 KUHP).

Terdakwa 3: Serka Frengky Yaru

Didakwa pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Subsider pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Lebih subsider penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

Alternatif perampasan kemerdekaan yang menyebabkan kematian (Pasal 333 ayat 3 KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi sipil Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendesak agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus yang diduga melibatkan prajurit bisa diadili di pengadilan umum.

Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mendesak agar Presiden Prabowo Subianto bisa memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar terduga pelaku dari unsur TNI bisa diadili secara peradilan umum.

"[TAUD mendesak] Presiden Republik Indonesia untuk segera memerintahkan Panglima TNI untuk menyerahkan agar pelaku diadili di peradilan umum," ujar Fadhil dalam siaran pers, dikutip Kamis (19/3/2026).

Fadhil menjelaskan desakan ini muncul lantaran tindakan pelaku dalam perkara ini diduga merupakan percobaan pembunuhan berencana. Terlebih, korban penyiraman air keras ini merupakan masyarakat sipil.

Oleh sebab itu, dalam peradilan umum ini diharapkan dapat mengungkap aktor intelektual atau sosok di balik penyerangan terhadap Andrie Yunus tanpa pandang bulu.

"Korbannya adalah masyarakat sipil serta memastikan pengungkapan aktor intelektual peristiwa ini tanpa pandang bulu serta pemulihan keadaan yang efektif bagi korban," imbuhnya.

Kemudian, TAUD juga mendesak agar Panglima TNI Jenderal Agus bisa memberikan komitmen untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan.

Khusus Kapolri Jenderal Listyo Sigit, TAUD meminta agar kepolisian bisa melakukan penyidikan untuk memanggil unsur TNI seperti Kepala BAIS agar pelaku bisa terungkap secara terang benderang.

"Guna memastikan siapa saja yang turut serta dan mengungkap aktor intelektual terhadap penyerangan Andrie Yunus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah melimpahkan 15 tersangka dan barang bukti kasus penculikan Kacab BRI Cempaka Putih Jakarta, MIP (37).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pelimpahan belasan tersangka itu dilakukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim).

"Benar tahap 2 di Kejaksaan Jakarta Timur dengan 15 tersangka," ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (18/12/2025).

Dia menambahkan, pasal yang menjerat belasan tersangka itu dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan hingga Pasal 328 KUHP tentang penculikan.

"340 dan atau 338 dan atau 333 dan atau 328 KUHP," pungkas Budi.

Sekadar informasi 15 tersangka dibagi menjadi empat klaster. Misalnya, klaster aktor intelektual yakni Candy alias Ken (41) berperan sebagai pemberi ide terkait pemindahan rekening dormant dan mencari targetnya.

Selanjutnya, Dwi Hartono (40) mencari dan merencanakan penculikan, hingga mencari tim pembuntutan serta penculikan. Selanjutnya, AAM (38) dan YJP (40).

Selanjutnya, klaster penculikan berinisial EW alias Eras (27), REH (23), JRS (35), AT (29) dan EWB (43). Klaster eksekutor penganiayaan yaitu YJP, MU (44) dan DSD (44). Klaster terakhir pembuntutan yakni AW (38), EWH (20), RS (40), AS (25).

Sekadar informasi, motif pelaku melakukan penculikan ini berkaitan dengan pemindahan uang dari rekening dormant yang berisi miliaran rupiah ke rekening penampungan. Ilham menjadi target karena Dwi Hartono memperoleh kartu nama MIP dari rekannya.

Bisnis.com, JAKARTA — TNI mengungkap tiga tersangka dari oknum prajurit TNI di kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BRI MIP dijerat dengan pasal berlapis.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono mengatakan pasal yang dipersangkakan terhadap tiga prajurit ini berkaitan dengan penculikan hingga pembunuhan berencana.

"Pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka dari unsur TNI mengacu pada ketentuan KUHP, yaitu Pasal 340 jo 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP," ujar Donny dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2025).

Dia menambahkan saat ini pihaknya masih melengkapi berkas perkara sebelum menyidangkan tiga tersangka yakni Serka M Nasir (MN), Serka Franky Yari (FY) alias Pace dan Kopda Feri Herianto (FH).

Bersamaan dengan itu, Pomdam Jaya juga masih menunggu penetapan barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya sebelum melimpahkan Serka Nasir Cs ke pengadilan.

"Setelah semuanya lengkap, berkas akan segera dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut," Imbuhnya.

Di lain sisi, Donny memastikan bahwa pihaknya bakal menangani perkara pembunuhan ini secara transparan dan profesional sesuai hukum yang berlaku.

"Perlu saya sampaikan juga bahwa seluruh prosesnya ditangani secara profesional sesuai hukum yang berlaku dan transparan," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono menyampaikan proses penanganan perkara yang melibatkan oknum TNI dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN saat ini telah memasuki tahap pemberkasan. Dia menyebut Pomdam Jaya tinggal menunggu penetapan barang bukti dari pihak kepolisian.

"Penyidik Pomdam Jaya saat ini tinggal menunggu penetapan barang bukti dari penyidik Jatanras Polda Metro Jaya," kata Donny saat dihubungi, Senin (24/11/2025).

Setelah semuanya dinyatakan lengkap, maka berkas perkara oknum TNI ini akan dilimpahkan ke pengadilan militer. “Berkas akan segera dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut," sambungnya.

Adapun ketiga oknum TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan kacab Bank ini yakni Serka MN, Kopda FH, dan Serka FY. Ketiganya disangkakan pasal pembunuhan berencana hingga penculikan.

"Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka dari unsur TNI mengacu pada ketentuan KUHP, yaitu Pasal 340 jo 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP," tuturnya.

Dia menegaskan banyak penanganan kasus ini dilakukan secara transparan. Persidangan di pengadilan militer juga akan dilaksanakan secara terbuka.

"Perlu saya sampaikan juga bahwa seluruh prosesnya ditangani secara profesional sesuai hukum yang berlaku dan transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga yang menewaskan lima orang dan jenazah korban ditemukan terkubur di Kelurahan Paoman, Indramayu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu Ajun Komisaris Polisi Muchammad Arwin Bachar mengatakan pada rekonstruksi ini, tersangka P dan R memeragakan sekitar 90 adegan saat keduanya menghabisi nyawa lima korbannya.

"Rekonstruksi hari ini dilakukan untuk mengetahui secara detail peristiwa pembunuhan tersebut. Ada 90 adegan yang diperagakan tersangka," ujarnya dilansir Antara, Senin (17/11/2025).

Ia menuturkan adegan tersebut menggambarkan seluruh proses kejadian, mulai perencanaan, aksi pembunuhan hingga para tersangka meninggalkan tempat kejadian perkara.

Dalam kasus pembunuhan ini, terdapat lima korban yang seluruh merupakan satu keluarga. Para tersangka melakukan aksinya secara berurutan, hingga mengubur seluruh korban di belakang rumah.

"Jenazah korban dikubur secara berjajar dan sebagian bertumpuk di lokasi yang sama. Kami mengundang Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyamakan persepsi terkait kasus ini," ujarnya.

Dalam rekonstruksi tersebut, terungkap salah satu adegan memilukan ketika salah satu korban yang berusia masih di bawah umur sempat menangis sebelum dibunuh tersangka P.

"Korban anak sempat diberi susu terlebih dahulu untuk ditenangkan, kemudian dibunuh di kamar mandi," kata Arwin.

Ia menambahkan kedua tersangka dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal pidana mati.

Arwin menambahkan seluruh proses penyidikan diselesaikan secara profesional dan transparan agar kasus pembunuhan ini dapat segera disidangkan.

"Untuk fakta masih sama, seperti hasil pemeriksaan kami [dalam kasus ini]. Belum ditemukan fakta-fakta baru," tambahnya.

Pada awal September 2025, warga Kelurahan Paoman, Indramayu, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan lima jenazah diduga korban pembunuhan yang terkubur dalam satu liang.

Identitas lima korban, yakni Sachroni (76), Budi Awaludin (40), Euis Juwita Sari (37), Ratu Khairunnisa (7), dan Bela (10 bulan).

Aparat kepolisian mengungkap motif pembunuhan satu keluarga ini dipicu rasa sakit hati akibat konflik sewa mobil antara pelaku dan korban.