Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perdana kasus penyiraman terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026).

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026.

Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan. Berdasarkan pantauan Bisnis, empat terdakwa yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dihadirkan langsung dalam persidangan, yakni

1. Sersan Dua Edi Sudarko (ES)
2. Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW)
3. Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP)
4. Letnan Satu Sami Lakka (SL)

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto, didampingi dua hakim anggota, yakni Letkol KUM Iwan Tasri dan Mayor Laut Mokhamad Zainal.

Sejumlah aparat keamanan turut disiagakan untuk memastikan jalannya persidangan berlangsung kondusif. Selain personel TNI, terlihat pula anggota kepolisian, di antaranya Kapolsek Cakung Andre Try Putra.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta, para terdakwa didakwa dengan sejumlah pasal berlapis.

Pada dakwaan primer, mereka dijerat Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Adapun dakwaan subsider menggunakan Pasal 468 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Sementara dakwaan lebih subsider mengacu pada Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus sebelumnya menyita perhatian publik.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam setelah Andrie mengikuti kegiatan siniar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta Pusat.

Saat hendak meninggalkan lokasi, dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor mendekatinya dan menyiramkan cairan kimia ke arah tubuhnya. Serangan itu menyebabkan luka bakar serius pada beberapa bagian tubuh, termasuk wajah dan mata.

Akibat insiden tersebut, Andrie sempat menjalani perawatan intensif di ruang High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Melalui pesan suara yang dibagikan di akun resmi KontraS, Andrie menyampaikan terima kasih atas dukungan publik serta menegaskan dirinya tetap tegar menghadapi teror yang menimpanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perdana atas kasus penyiraman air keras kepada Aktivis KontraS, Andrie Yunus akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (29/4/2026).

Sidang akan dilakukan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Nomor Perkara 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026 di ruang sidang Garuda pukul 09.05 WIB.

Adapun oditur dalam sidang ini adalah Mohammad Iswadi dengan agenda pembacaan dakwaan. Namun rincian dakwaan belum disampaikan.

"Dakwaan belum dapat ditampilkan," tulis keterangan di SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dilihat Rabu (29/4/2026).

Sidang ditujukan untuk empat terdakwa, yakni Edi Sudarko, Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, Nandala Dwi Prasetya, Sami Lakka.

Pada laman tersebut tertulis pasal dakwaan, yaitu Primer : Pasal 469 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Subsider : Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lebih Subsider : Pasal 467 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (Tahanan).

Kasus Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Berdasarkan catatan Bisnis, kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus sebelumnya menyita perhatian publik.

Serangan tersebut terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam setelah Andrie selesai mengikuti kegiatan siniar di kantor YLBHI, Jakarta Pusat.

Dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor mendekatinya dan menyiramkan cairan kimia hingga menyebabkan luka bakar serius pada sejumlah bagian tubuh, termasuk area wajah dan mata.

Akibat serangan tersebut, Andrie harus menjalani perawatan intensif di ruang High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Dalam pesan suara yang dibagikan melalui akun resmi KontraS, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan publik dan menegaskan tetap kuat menghadapi teror yang menimpanya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menilai dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdananya tidak mencerminkan adanya unsur tindak pidana. Dia bahkan menyebut perkara yang menjeratnya cenderung mengarah pada kriminalisasi.

Hal tersebut disampaikan Wahid usai menjalani sidang ketiga di Ruang Mudjono, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (8/4/2026).

Menurut Wahid, rapat yang dipersoalkan dalam dakwaan merupakan bagian dari program percepatan 100 hari kerja saat dirinya baru menjabat sebagai gubernur, yang bertujuan merespons langsung keluhan masyarakat, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan.

“Tidak ada mens rea dalam rapat itu. Tidak ada pengumpulan handphone maupun tindakan yang mengarah pada tindak pidana,” ujarnya Rabu (8/4/2026).

Dia juga membantah dugaan adanya upaya menghilangkan barang bukti melalui kerusakan kamera pengawas (CCTV). Wahid menegaskan perangkat tersebut memang tidak berfungsi sejak awal sehingga tidak relevan dikaitkan dengan perkara hukum yang menjeratnya.

Terkait sorotan JPU mengenai uang sekitar Rp52 juta, Wahid menjelaskan dana tersebut merupakan anggaran operasional kepala daerah.

Sementara uang asing yang ditemukan, termasuk mata uang Pounds Sterling, disebut berasal dari sisa perjalanan dinas luar negeri saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI serta untuk kebutuhan pendidikan anaknya.

“Itu tidak ada kaitannya dengan pokok perkara,” katanya.

Wahid menambahkan seluruh alat komunikasinya, termasuk 11 unit telepon genggam, telah diserahkan kepada penyidik untuk diperiksa sebagai bentuk kooperatif dalam proses hukum.

Saat ditanya mengenai dugaan kriminalisasi, Wahid menjawab singkat, “Iya, artinya lebih kepada kriminalisasi.”

Kuasa hukum Wahid, Kemal Shahab, turut menilai dakwaan jaksa tidak menguraikan secara jelas unsur pidana yang dituduhkan, terutama terkait dugaan pemerasan dan pemaksaan.

“Tidak diuraikan di bagian mana klien kami melakukan pemerasan atau pemaksaan. Tidak ada penjelasan yang tegas,” ujar Kemal.

Dirinya juga mempertanyakan tidak adanya uraian penerimaan uang secara langsung oleh kliennya dalam dakwaan, sehingga konstruksi perkara dinilai menjadi kabur. Selain itu, narasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat berkembang di publik justru tidak dimasukkan dalam dakwaan.

“Kalau memang ada OTT, seharusnya menjadi bagian dari dakwaan. Tidak boleh berada di luar itu,” tegasnya.

Tim kuasa hukum menyatakan seluruh proses yang dipersoalkan, termasuk pergeseran anggaran, telah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mengandung unsur melawan hukum.

Mereka berharap majelis hakim dapat menilai perkara secara objektif dan memberikan putusan yang adil pada tahapan persidangan selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menjalani sidang dakwaan hari ini, Senin (5/12/2025).

Sebelumnya, tercatat bahwa sidang dakwaan Nadiem telah ditunda sebanyak dua kali pada Desember 2025. Pertama, sidang perdana Nadiem seharusnya digelar pada Senin (16/12/2025).

Namun, Nadiem dinyatakan masih sakit dan sidang ditunda hingga Selasa (23/12/2025). Hanya saja, saat itu Nadiem masih belum juga pulih.

Dalam catatan Bisnis, penundaan sidang pembacaan dakwaan ini bermula saat hakim bertanya soal kesiapan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan Nadiem sebagai terdakwa.

Namun, jaksa mengemukakan bahwa Nadiem masih memerlukan waktu pemulihan setelah operasi penyakit yang diidap Nadiem sebelumnya.

Kemudian, jaksa menjelaskan Founder Go-Jek itu baru dikatakan pulih setelah 21 hari pasca operasi. Oleh sebab itu, Nadiem baru bisa dihadirkan pada Jumat (2/1/2026) atau hari setelahnya.

Singkatnya, hakim memutuskan sidang dakwaan Nadiem kembali ditunda dan bakal berlangsung pada Senin (5/1/2026).

"Untuk selanjutnya terhadap persidangan hari ini kita tunda ke hari Senin tanggal 5 Januari 2026 kesempatan untuk penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup," tutup hakim Purwanto S Abdullah di ruang sidang PN Tipikor, Selasa (23/12/2025).

Nadiem Dipastikan Hadir

Sementara itu, pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa kliennya itu masih dalam kondisi perawatan. Namun demikian, dia memastikan Nadiem bakal hadir dalam persidangan hari ini Senin (5/12/2025).

"Nadiem kondisinya masih perawatan, tapi beliau akan hadir," ujar Ari saat dikonfirmasi dikutip Senin (5/12/2025).