SURABAYA, KOMPAS.com - Indonesia resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan membuka sekitar 99 persen tarif barang asal Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga akses pasar ekspor Indonesia, meski dinilai belum sepenuhnya mencerminkan hubungan dagang yang setara.

Dosen Ekonomi Internasional Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi internasional, kesepakatan perdagangan tidak selalu bersifat simetris karena sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi serta posisi tawar masing-masing negara.

Menurut dia, Amerika Serikat memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat mengingat ukuran ekonominya yang besar serta status pasar domestiknya sebagai tujuan utama ekspor banyak negara berkembang.

“ART dapat dipahami sebagai strategi Indonesia menjaga akses pasar ekspor, terutama sektor manufaktur padat karya seperti tekstil dan alas kaki yang sangat bergantung pada pasar AS,” jelas Unggul, Selasa (10/3/2026).

Unggul menekankan, dalam praktik perdagangan internasional, prinsip resiprositas tidak selalu berarti kesetaraan tarif secara identik.

Jika Indonesia membuka lebih dari 99 persen tarif produk AS, sementara produk Indonesia masih dikenakan tarif hingga 19 persen di pasar AS, maka secara teknis hubungan tersebut belum sepenuhnya simetris.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus utama Indonesia dalam negosiasi kemungkinan besar adalah menjaga stabilitas akses ekspor, bukan menuntut kesetaraan tarif secara langsung.

“Namun tentu saja, pemerintah perlu memastikan bahwa konsesi tersebut diimbangi dengan keuntungan strategis jangka panjang, seperti transfer teknologi, investasi, atau integrasi rantai pasok global,” terangnya.

Dampak ke Industri Domestik

Ia menilai perjanjian ini berpotensi meningkatkan persaingan di pasar dalam negeri. Industri dengan biaya produksi tinggi serta teknologi yang tertinggal akan menghadapi tekanan lebih besar akibat masuknya produk impor.

Sebaliknya, sektor yang membutuhkan bahan baku atau teknologi dari AS justru berpotensi memperoleh keuntungan melalui penurunan biaya produksi.

Unggul menyebut sektor yang relatif rentan umumnya merupakan industri berorientasi pasar domestik dengan produktivitas rendah, seperti pertanian, makanan olahan, serta manufaktur ringan.

“Sementara sektor yang berpotensi diuntungkan adalah industri yang terintegrasi dalam global value chain seperti tekstil, elektronik, serta industri kimia dan farmasi,” imbuhnya.

Peluang Ekspor dan Risiko Pasar Konsumtif

Ia menjelaskan potensi lonjakan impor masih dapat diimbangi oleh peningkatan ekspor Indonesia. Peluang tarif nol dinilai menjadi momentum strategis, terutama bagi industri tekstil mengingat AS merupakan salah satu pasar terbesar produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia.

“Jika hanya membuka pasar tanpa strategi industrial yang jelas, maka Indonesia berisiko menjadi pasar konsumsi bagi produk asing.”

“Namun, jika disertai kebijakan peningkatan produktivitas industri, investasi teknologi, dan penguatan rantai pasok domestik, maka perjanjian seperti ini justru bisa menjadi pintu masuk integrasi Indonesia dalam global value chain,” jelasnya.

Unggul menambahkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain:

• Memperkuat industri domestik melalui peningkatan produktivitas dan adopsi teknologi
• Mendorong investasi manufaktur berorientasi ekspor
• Mengembangkan industri hulu
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri
• Memanfaatkan perjanjian dagang untuk mendorong transfer teknologi dan investasi

“Dengan strategi tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain penting dalam rantai produksi global,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dari ke­­­bang­­­kit­­­an Hitler tahun 1933 hingga keberanian Ze­­­lensky pada 2025, se­­­ja­­­rah menunjukkan bahwa ne­­­go­­­­­­­­­siasi bukan sekadar soal kekuatan, melainkan soal martabat.

Dalam situasi geopolitik hari ini, akronim ART memiliki makna ganda: Agreement on Reciprocal Tariff dan asisten rumah tangga yang kita kenal sehari‑hari. Jika keadilan diharapkan di rumah, maka keadilan juga harus menjadi dasar perjanjian dagang antarnegara.

Sejarah seringkali berulang dalam bentuk berbeda. Hitler naik ke tampuk kekuasaan pada 1933 dengan memanfaatkan kemarahan rakyat Jerman atas Perjanjian Versailles (1919). Perjanjian itu dianggap menghina martabat bangsa, membebani ekonomi, dan membatasi militer. Hitler mengeksploitasi rasa frustrasi tersebut dengan janji membatalkan perjanjian, memulihkan ekonomi, dan mengembalikan kejayaan Jerman.

Sebagai pemimpin Partai Nazi (NSDAP), ia mengubah partai buruh Jerman menjadi gerakan massa dengan retorika anti-Yahudi dan anti-komunis. Pada 1933 Hitler diangkat menjadi Kanselir, lalu setahun kemudian menggabungkan jabatan Kanselir dan Presiden menjadi Führer. Militer bersumpah setia langsung kepadanya, sementara birokrasi dikendalikan secara total. Jerman pun berubah menjadi negara diktator totaliter.

Lompatan ke masa kini memperlihatkan dinamika serupa dalam bentuk berbeda. Pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada Februari 2025 berlangsung tegang. Zelensky, yang terdesak oleh agresi Rusia, meminta bantuan militer. Trump menekan agar Ukraina berdamai dan menyerahkan wilayah timur.

Isu utama yang memicu kebuntuan adalah pengendalian mineral kritis Ukraina. Trump menginginkan akses atas mineral tanah jarang sebagai kompensasi bantuan, sementara Zelensky menolak menyerahkan kendali sumber daya strategis negaranya. Zelensky menyadari bahwa geopolitik dunia akan berubah, dan seorang presiden tidak pantas menggadaikan kekayaan alam bangsanya, betapapun terdesak.

Dalam publikasi resmi Gedung Putih 19 Februari 2026, pemerintahan Trump mengumumkan capaian besar melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia.

Capaian Utama itu meliputi akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi produk AS; terobosan penting di sektor manufaktur, pertanian, dan digital; penghapusan hambatan tarif dan non-tarif; moratorium permanen atas bea transmisi dan transaksi elektronik; Indonesia bergabung dalam Global Forum on Steel Excess Capacity; pencabutan pembatasan ekspor ke AS untuk seluruh komoditas manufaktur, termasuk mineral kritis.Kesepakatan juga mencakup perpanjangan izin tambang dan perluasan operasi tambang Grasberg oleh Freeport-McMoRan, salah satu tambang terbesar di dunia.

PERSPEKTIF RI

Dalam FAQ resmi, Pemerin­tah Indonesia menegaskan bahwa pembahasan ART ha­­­nya terkait perdagangan dan investasi, isu keamanan, Laut China Selatan, serta pertahanan tidak termasuk dalam agenda. Namun, terdapat perbedaan tafsir: Gedung Putih menekankan penguatan basis industri pertahanan AS, sementara kesepakatan 15 Juli 2025 hanya menyangkut tarif resiprokal (turun dari 32% menjadi 19%).

Pada 20 Februari 2026, Mahkamah Agung AS menyatakan Presiden tidak berwenang menggunakan Undang-Undang IEEPA sebagai dasar pengenaan tarif. Putusan ini menjadi preseden hukum yang mengikat. Meski demikian, menganggap ART otomatis batal hanya karena opini MA adalah sikap naif. ART mencakup lebih dari sekadar tarif.

Sebagai refleksi, mari kita ingat pertemuan Bung Karno dengan Jenderal Imamura (1942). Imamura membanggakan diri menaklukkan Belanda dengan gertakan, tetapi Bung Karno memanfaatkan masa singkat itu untuk menanamkan semangat persatuan, nasionalisme, dan membangun birokrasi serta pemuda yang terlatih.

“Immamura boleh berbangga sebagai Jenderal penakluk, tetapi di tangan Bung Karno dia hanyalah seorang anak kecil.”—Bung Karno kepada Cindy Adams, 1966.

Dalam seni bernegosiasi, belajarlah dari Bung Karno atau Zelensky. Hitler, meski sempat bersinar dengan partai kuat, tentara masif, dan birokrasi setia, akhirnya tumbang seketika—bahkan di atas pelukan mayat kekasihnya. Negosiasi bukan sekadar soal kekuatan militer atau ekonomi, melainkan keberanian menjaga martabat bangsa. Zelensky menolak menjual mineral kritis negaranya, Bung Karno memanfaatkan momentum untuk menyiapkan rakyat. Keduanya menunjukkan bahwa strategi diplomasi dan nasionalisme bisa menjadi senjata paling ampuh.

Di tengah perdebatan geopolitik, kita perlu kembali pada makna ART sesungguhnya: Agreement on Reciprocal Tariff. Kata agreement berarti adil. Perjanjian timbal balik perdagangan antarnegara seharusnya mencerminkan keadilan, bukan sekadar kepentingan sepihak.

Analogi sederhana bisa kita tarik ke rumah tangga. Kita semua tahu bahwa ART dalam arti asisten rumah tangga pun harus diperlakukan dengan adil. Jangan sampai perjanjian ART antar dua negara justru turun derajatnya, lebih rendah daripada perlakuan kita terhadap ART di rumah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah anggapan bahwa Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sarat konsesi sepihak untuk Washington.

Dalam diskusi di Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia, Senin (2/3), Airlangga menegaskan kesepakatan itu justru lahir karena posisi Indonesia yang kuat dalam neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.

"ART ini ada karena Indonesia kompetitif. Indonesia kan menang dagang sama Amerika," ujar Airlangga.

Ia menjelaskan nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai sekitar US$40 miliar. Dari angka tersebut, Indonesia mencatat surplus signifikan. Menurut perhitungan pemerintah Indonesia, surplus berada di kisaran US$17 miliar, sementara versi Amerika Serikat menyebut angkanya sekitar US$19 miliar.

Airlangga mengatakan kondisi surplus tersebut menjadi latar belakang munculnya tekanan dari Amerika Serikat agar neraca perdagangan dibuat lebih seimbang. Karena itu, pemerintah mengambil langkah negosiasi untuk menciptakan skema yang disebutnya sebagai win-win solution.

"Kalau tidak ada rencana pembelian dari Amerika Serikat, kita positif 19 persen. Dan tahun kemarin 2025 walaupun ada embargo, ada kenaikan dan sebagainya. Ekspor kita juga tetap naik 12 persen. Nah ini yang membuat Amerika merasa bahwa Indonesia menikmati pasar Amerika. Tetapi Amerika tidak menikmati pasar Indonesia. Nah oleh karena itu dibuat win-win solution termasuk terkait dengan tarif," katanya.

Ia menegaskan sejumlah tarif nol persen yang diberikan Indonesia kepada AS bukanlah kebijakan baru. Beberapa komoditas seperti gandum dan kedelai memang sejak lama sudah dikenakan tarif 0 persen.

Selain itu, pembelian energi dari Amerika Serikat juga disebut bukan penambahan volume impor, melainkan pengalihan sumber pasokan yang selama ini sudah berjalan secara bisnis ke bisnis.

Airlangga juga menepis kekhawatiran bahwa kesepakatan ART akan membuat Indonesia kehilangan daya saing atau mendorong relokasi industri ke negara lain seperti Vietnam.

Menurutnya, kebijakan tarif yang diberikan kepada Amerika Serikat sejatinya sejalan dengan perlakuan yang telah lebih dulu diberikan Indonesia kepada negara lain, termasuk China melalui skema kerja sama perdagangan yang sudah berjalan lebih dari dua dekade.

"Tarif yang diberikan ke Amerika itu sama dengan yang kita berikan kepada China. China malah kita berikan 20 tahun yang lalu. Nah Eropa baru akan kita berikan sesudah ratifikasi. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang kita sudah berikan ke berbagai negara," ujarnya.

Ia menambahkan Indonesia telah menjalin berbagai perjanjian dagang dengan banyak blok ekonomi, mulai dari negara-negara Eropa, Jepang, Korea Selatan, hingga kemitraan kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat, kata dia, justru menjadi salah satu negara terakhir yang menandatangani kesepakatan serupa dengan Indonesia.

Pemerintah Indonesia meminta Amerika Serikat (AS) tetap memberlakukan tarif impor nol persen bagi sejumlah produk unggulan nasional, meski kebijakan dagang Negeri Paman Sam itu tengah mengalami dinamika.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan permintaan tersebut merujuk pada kesepakatan dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah ditandatangani kedua negara.

Dalam dokumen ART, Indonesia dan AS memiliki waktu 60 hari untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Selama periode itu, implementasi kebijakan berpotensi mengalami penyesuaian, terutama setelah adanya perubahan kebijakan tarif di AS.

Perkembangan terbaru menunjukkan Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif darurat yang diberlakukan sejak tahun lalu. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan akan menggantinya dengan kebijakan tarif global sebesar 10 persen, namun kebijakan itu kembali berubah menjadi 15 persen.

Mengantisipasi situasi tersebut, Indonesia membuka opsi penerapan tarif impor 10 persen secara umum. Namun, pemerintah tetap meminta pengecualian untuk komoditas unggulan yang sebelumnya telah disepakati bebas tarif.

"Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi (komoditas ekspor) yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap," ujar Airlangga, Sabtu (21/2) waktu AS.

Komoditas yang dimaksud antara lain kopi, kakao, serta berbagai produk agrikultur lainnya sebagaimana tercantum dalam dokumen ART. Selain sektor pertanian, pemerintah juga meminta pembebasan tarif nol persen tetap berlaku untuk industri unggulan seperti tekstil dan pakaian jadi.

Secara hukum, Airlangga menilai peluang mempertahankan tarif nol persen masih terbuka. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tercantum dalam executive order yang berbeda dari aturan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Meski demikian, pemerintah tetap menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan sebelum ratifikasi final dilakukan.

"Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan," imbuhnya.

Airlangga menambahkan, berbagai skenario telah dibahas bersama otoritas perdagangan AS, termasuk dengan United States Trade Representative (USTR), sebelum penandatanganan ART pada Kamis pekan ini.

Menurut dia, pemerintah telah memperhitungkan berbagai risiko yang mungkin muncul akibat dinamika kebijakan dagang di AS. Indonesia, kata Airlangga, siap menghadapi seluruh perkembangan terkait kerja sama tersebut.

"Indonesia siap dengan berbagai skenario. Karena skenario keputusan MA AS ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tandatangani," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026. Di antara agenda itu, Prabowo akan menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

Pernyataan Airlangga itu disampaikan di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Terpisah, Airlangga menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi terkait dengan tarif dengan AS telah rampung. Kedua negara pun telah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026. Kendati demikian, hingga memasuki pekan kedua Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi.

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Di sisi lain, lawatan Prabowo ke AS pun terkait dengan agenda KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengatakan bahwa Presiden telah menerima undangan KTT tersebut yang akan digelar 19 Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada hari ini, Senin (16/2/2026). Di antara agenda keberangkatan Prabowo ke AS adalah pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

Prabowo dan rombongan terbatas telah lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari ini. Dalam keberangkatannya, Prabowo didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS serta kerja sama strategis di berbagai bidang.

"Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global," demikian keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin (16/2/2026).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa Prabowo Subianto akan berangkat ke AS untuk menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan AS.

"Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada pekan lalu (11/2/2026).

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen untuk membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Di sisi lain, lawatan Prabowo ke AS pun terkait dengan agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan Presiden Prabowo akan menghadiri KTT perdana BoP di AS pada 19 Februari 2026.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan Pemerintah telah menerima undangan rapat perdana BoP itu dan Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir.

"Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Board of Peace sejak awal," kata Yvonne kepada Bisnis pada pekan lalu (11/2/2026).

Menurut Yvonne, dalam pertemuan perdana BoP itu, Indonesia akan menggunakan BoP untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

"Selain itu, mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," ujar Yvonne.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan Amerika Serikat (AS) di sela-sela agenda menghadiri rapat perdana Board of Peace pada 19 Februari mendatang.

"Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 (Februari), dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Menurutnya, rencana tersebut merupakan bagian dari pembaruan perundingan dagang Indonesia-AS yang telah dilaporkan kepada Prabowo dalam rapat terbatas terakhir.

Airlangga juga menyinggung perkembangan tarif yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump. Ia mengingatkan tarif impor yang sempat berada di level 32 persen juga sempat mengalami penyesuaian dalam proses negosiasi, yakni turun menjadi 19 persen.

"Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 (persen) ke 19 (persen), kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai," ujarnya.

Terkait dinamika lanjutan negosiasi tersebut, Airlangga menyampaikan perkembangan terbaru juga telah dilaporkan kepada Prabowo dan pemerintah akan terus mencermati prosesnya ke depan.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri memastikan Presiden Prabowo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) perdana Board of Peace pada 19 Februari di Washington. Forum tersebut merupakan inisiatif AS yang diikuti 26 negara, termasuk Indonesia dan Israel, dengan agenda pembahasan rekonstruksi Gaza dan isu perdamaian.

Adapun isu tarif dagang bermula ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana penerapan tarif impor 32 persen terhadap produk Indonesia sebagai bagian dari kebijakan penyeimbangan perdagangan. Kebijakan itu kemudian ditunda untuk memberi ruang negosiasi.

Dalam perkembangannya, Trump mengklaim tarif diturunkan menjadi 19 persen dengan sejumlah komitmen dari Indonesia, termasuk rencana pembelian energi, produk pertanian, dan pesawat dari AS. Namun pemerintah Indonesia menyatakan kesepakatan tersebut masih dalam tahap teknis dan belum sepenuhnya final.

Indonesia juga menyebut masih memperjuangkan tarif lebih rendah atau bahkan nol persen untuk sejumlah komoditas unggulan seperti crude palm oil (CPO), kopi, kakao, serta produk mineral tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi komitmen perdagangan dengan pihak AS adalah terkait komitmen Indonesia untuk membeli BBM, minyak mentah, dan LPG dari AS dengan nilai mencapai US$15 miliar.

"Insyaallah kalau Bapak Presiden akan berangkat ke AS, itu [komitmen senilai US$15 miliar] menjadi salah satu bagian yang akan menjadi pembahasan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Selain itu, terdapat rencana pembahasan dengan AS terkait dengan kerja sama bilateral terkait dengan sektor pertambangan.

"[Pembahasan] termasuk beberapa hal lain yang terkait dengan kerja sama bilateral antara Amerika dan Indonesia, khususnya di sektor pertambangan," ujar Bahlil.

Dia menjelaskan bahwa dalam komitmennya, jika AS ingin melakukan investasi di sektor mineral kritis Indonesia, termasuk nikel, maka Indonesia akan terbuka.

"Kan negara kita kan negara bebas aktif. Karena itu kita memberikan equal treatment kepada semua negara, termasuk Amerika. Dan kalau mereka insyaallah berminat, kita juga harus memberikan juga yang sama dengan yang lain," tutur Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah memastikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan berangkat ke AS pada 19 Februari 2026. Di antara agenda itu, Prabowo akan menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan AS.

"Tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Terpisah, Airlangga menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi terkait dengan tarif dengan AS telah rampung. Kedua negara pun telah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026. Kendati demikian, hingga memasuki pekan kedua Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi.

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Di sisi lain, lawatan Prabowo ke AS pun terkait dengan agenda KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengatakan bahwa Presiden telah menerima undangan KTT tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026. Di antara agenda itu, Prabowo akan menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

Pernyataan Airlangga itu disampaikan di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Terpisah, Airlangga menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi terkait dengan tarif dengan AS telah rampung. Kedua negara pun telah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026. Kendati demikian, hingga memasuki pekan kedua Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi.

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Di sisi lain, lawatan Prabowo ke AS pun terkait dengan agenda KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengatakan bahwa Presiden telah menerima undangan KTT tersebut yang akan digelar 19 Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sedang memfinalkan perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Kendati demikian, perkembangan tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi pasar baik keuangan maupun riil.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai, hingga saat ini belum ada kejelasan sektor-sektor yang akan diuntungkan dari kesepakatan dagang tersebut. Konferensi pers terbaru pemerintah, menurut dia, masih minim penjelasan substantif.

"Jadi karena berbagai macam ketidakjelasan tersebut belum pasar masih akan menunggu. Jadi belum akan ada dampak apa-apa, baik dari sisi pasar keuangan maupun dari sektor riil ekspor-impor itu sendiri," jelas Riandy kepada Bisnis, kemarin (23/12/2025).

Riandy menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilainya cenderung menyederhanakan isu-isu krusial, terutama terkait kebijakan hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTM) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menurut Riandy, pemerintah belum menjelaskan secara memadai bagaimana Indonesia akan memenuhi tuntutan AS terkait reformasi NTM dan pelonggaran TKDN. Padahal, kedua isu tersebut merupakan aspek paling sensitif dalam perundingan dagang RI-AS.

“Penjelasan pemerintah sangat minim, termasuk bagaimana kita memenuhi tuntutan AS dari sisi NTM dan TKDN. Bahkan Pak Menko terlihat downplaying the issue, terutama soal policy space,” ujarnya.

Ia memperingatkan, apabila Indonesia menyetujui penghapusan NTM dan melonggarkan ketentuan TKDN untuk mengakomodasi produk AS, konsekuensi logisnya adalah menyempitnya ruang kebijakan (policy space) pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri.

Karena itu, Riandy mempertanyakan pernyataan pemerintah yang menyebut kesepakatan tersebut tidak akan mengganggu fleksibilitas kebijakan nasional. Menurut dia, klaim tersebut berpotensi bertentangan dengan karakter perjanjian dagang yang umumnya mendorong liberalisasi pasar.

“Jika NTM dan TKDN dihapus, itu pasti berpengaruh terhadap policy space kita. Fleksibilitas melindungi industri dalam negeri menjadi berkurang. Jadi publik bertanya, apakah USTR menurunkan permintaannya, which is unlikely, atau negosiator kita yang tidak mengerti implikasinya?” tegasnya.

Lebih lanjut, Riandy menilai terdapat indikasi pemerintah belum sepenuhnya memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari permintaan AS. Ia merujuk pada kesepakatan awal Juli 2025, di mana Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) secara eksplisit meminta reformasi struktural atas kebijakan NTM Indonesia.

Menurut Riandy, reformasi NTM memang berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, secara politik, langkah tersebut dinilai sulit diterapkan karena kuatnya resistensi domestik dan kepentingan perlindungan industri nasional.

Target penandatanganan akhir Januari 2026

Pemerintah menargetkan dokumen ART RI-AS ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Jameson Greer di Washington D.C., Senin (22/12/2025) waktu setempat.

Airlangga menyatakan seluruh isu substansial dalam perjanjian ART telah disepakati kedua negara. Saat ini, proses negosiasi tinggal memasuki tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

“Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025).

Setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan disiapkan untuk penandatanganan di tingkat kepala negara. Pihak Gedung Putih saat ini disebut tengah mengatur jadwal pertemuan antara kedua presiden.

Perjanjian ART merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli 2025. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.

Sebagai imbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor nasional, seperti minyak kelapa sawit (CPO), teh, kopi, dan kakao.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menargetkan penyelesaian Agreement on Reciprocal Tariff (ART) tercapai pada akhir Januari 2026. Kendati demikian, belum adanya kejelasan nasib kebijakan hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTM) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menimbulkan pertanyaan besar ekonom.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merasa dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terkesan menyederhanakan (downplaying) isu krusial seperti NTM dan TKDN.

Menurutnya, dalam konferensi pers perkembangan kesepakatan dagang RI-AS terbaru, pemerintah belum memberikan penjelasan memadai mengenai bagaimana Indonesia akan memenuhi tuntutan AS terkait reformasi NTM dan TKDN. Padahal, menurutnya, kedua isu tersebut merupakan permasalahan utama yang paling sensitif dalam negosiasi ini.

“Penjelasan pemerintah sangat minim, termasuk bagaimana kita memenuhi tuntutan AS dari sisi NTM dan TKDN. Bahkan Pak Menko terlihat downplaying the issue, terutama soal policy space,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/12/2025).

Riandy memperingatkan jika Indonesia menyepakati penghapusan NTM dan melonggarkan ketentuan TKDN demi mengakomodasi produk AS maka konsekuensi logisnya adalah berkurangnya policy space atau ruang gerak pemerintah untuk memproteksi industri dalam negeri.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut kesepakatan ini tidak akan mengganggu fleksibilitas kebijakan nasional. Pernyataan tersebut dinilai kontradiktif dengan natur perjanjian dagang yang menuntut liberalisasi pasar.

“Jika NTM dan TKDN dihapus, itu pasti berpengaruh terhadap policy space kita. Fleksibilitas melindungi industri dalam negeri menjadi berkurang. Jadi publik bertanya, apakah USTR menurunkan permintaannya, which is unlikely, atau negosiator kita yang tidak mengerti implikasinya?” tegasnya.

Lebih lanjut, Riandy menyoroti adanya kesan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjang (full consequences) dari permintaan AS. Merujuk pada kesepakatan awal di bulan Juli 2025, USTR secara eksplisit menginginkan reformasi struktural pada NTM Indonesia.

Dia menyatakan bahwa reformasi NTM sejatinya bisa berdampak positif bagi efisiensi ekonomi. Hanya saja, sambungnya, secara politik langkah tersebut sangat sulit dieksekusi mengingat kuatnya resistensi domestik dan kepentingan perlindungan industri nasional.

Prabowo-Trump Teken Perjanjian Akhir Januari 2026

Dokumen ATR antara RI-AS itu ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) Jameson Greer di Washington D.C. pada Senin (22/12/2025) waktu setempat.

Airlangga mengaku bahwa seluruh isu substansial, baik aspek utama maupun teknis dalam dokumen ART, telah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, sambungnya, proses tinggal menyisakan tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

“Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025) pagi waktu Indonesia.

Mantan menteri perindustrian itu memerincikan bahwa setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan segera disiapkan untuk agenda penandatanganan tingkat tinggi. Saat ini, pihak Gedung Putih sedang mengatur jadwal pertemuan antara kedua pemimpin negara.

Perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli lalu. Poin krusial dalam kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.

Sebagai timbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk asal Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Negeri Paman Sam itu juga memberikan fasilitas pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan ekspor RI, meliputi minyak kelapa sawit (CPO), teh, kopi hingga kakao.

Airlangga menilai kesepakatan ini sangat strategis, khususnya bagi sektor industri padat karya nasional yang selama ini tertekan oleh hambatan tarif. Sektor-sektor yang terdampak langsung oleh kebijakan ini diperkirakan menyerap hingga 5 juta tenaga kerja.

“Kata-kata yang dikedepankan adalah menjaga kepentingan bersama. Tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, justru menguntungkan kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance,” klaimnya.

Di sisi lain, Indonesia juga mempertegas komitmennya untuk membuka akses pasar bagi AS dengan mengatasi hambatan non-tarif (non-tariff barriers). Pemerintah terus mendorong deregulasi, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking guna mengurai sumbatan perizinan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati finalisasi perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Dokumen kerja sama perdagangan strategis ini ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) Jameson Greer di Washington D.C., Senin (22/12/2025) waktu setempat.

Airlangga mengaku bahwa seluruh isu substansial, baik aspek utama maupun teknis dalam dokumen ART, telah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, sambungnya, proses tinggal menyisakan tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

“Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025) pagi waktu Indonesia.

Mantan menteri perindustrian itu memerincikan bahwa setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan segera disiapkan untuk agenda penandatanganan tingkat tinggi. Saat ini, pihak Gedung Putih tengah mengatur jadwal pertemuan antara kedua pemimpin negara.

Perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli lalu. Poin krusial dalam kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.

Sebagai timbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk asal Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Negeri Paman Sam itu juga memberikan fasilitas pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan ekspor RI, meliputi minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao

Airlangga menilai kesepakatan ini sangat strategis, khususnya bagi sektor industri padat karya nasional yang selama ini tertekan oleh hambatan tarif. Sektor-sektor yang terdampak langsung oleh kebijakan ini diperkirakan menyerap hingga 5 juta tenaga kerja.

“Kata-kata yang dikedepankan adalah menjaga kepentingan bersama. Tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, justru menguntungkan kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance,” klaimnya.

Di sisi lain, Indonesia juga mempertegas komitmennya untuk membuka akses pasar bagi AS dengan mengatasi hambatan non-tarif (non-tariff barriers). Pemerintah terus mendorong deregulasi, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking guna mengurai sumbatan perizinan usaha.

Airlangga pun optimistis implementasi ART akan menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional pada tahun depan.

“Target penyelesaian ini dikaitkan dengan agenda pertemuan antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump, sehingga ini menjadi sebuah milestone tersendiri,” ucapnya.