Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Tbk mendukung implementasi sistem pembayaran QRIS Antarnegara yang kini dapat digunakan di China untuk mempermudah transaksi lintas negara.

Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib mengatakan perluasan penggunaan QRIS Antarnegara diharapkan dapat meningkatkan kemudahan transaksi bagi nasabah yang beraktivitas di luar negeri.

“Dengan adanya QRIS Antarnegara, nasabah dapat bertransaksi dengan praktis, mudah, aman, dan nyaman ketika berada di luar negeri tanpa perlu membawa uang tunai dalam mata uang setempat,” kata Kostaman berdasarkan keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Peluncuran fitur tersebut merupakan bagian dari kerja sama Bank Indonesia (BI), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dengan otoritas dan penyelenggara sistem pembayaran di negara mitra.

QRIS Antarnegara merupakan sistem pembayaran digital lintas negara berbasis kode QR Cross-border QR Payments Linkage yang memungkinkan transaksi dilakukan melalui pemindaian kode QR di negara mitra.

Sebelumnya, implementasi QRIS Antarnegara telah terhubung dengan sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Perluasan ke China pada 30 April 2026 dilakukan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital nasional dan integrasi sistem pembayaran global.

Kehadiran fitur tersebut dinilai relevan mengingat China merupakan salah satu pusat ekonomi dunia dengan tingkat adopsi pembayaran digital yang tinggi.

Dengan layanan tersebut, Kostaman menjelaskan bahwa nasabah kini dapat melakukan pembayaran di merchant-merchant dalam wilayah China secara langsung melalui aplikasi tanpa perlu menukarkan mata uang.

Selain mempermudah transaksi bagi wisatawan, sistem pembayaran lintas negara juga diharapkan dapat mendukung aktivitas perdagangan dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.

Ia mengatakan pihaknya akan terus berinovasi dalam pengembangan layanan keuangan digital untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transaksi nasabah.

“Bank Mega bersyukur dapat terus menjadi bagian dari bank anggota first mover dalam implementasi QRIS Antarnegara," ujarnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) secara resmi memulai operasional konektivitas pembayaran berbasis kode QR lintas negara (cross-border) dengan Republik Rakyat China (RRC) mulai hari ini. Kerja sama ini memungkinkan integrasi antara QRIS dengan standar kode QR milik China, guna mempermudah transaksi bagi wisatawan maupun pelaku usaha di kedua negara.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh asosiasi industri dan mitra internasional yang telah merealisasikan pengembangan sistem pembayaran digital ini.

“Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak. Kini QR Indonesia dan QR China sudah saling terhubung. Ini akan memudahkan masyarakat kedua negara dalam bertransaksi,” ujar Perry dalam seremoni peluncuran di Gedung BI, Kamis (30/4/2026).

Indonesia Kebut Dedolarisasi, Ini Daftar 6 Negara Pengguna QRIS



Melalui implementasi ini, warga Indonesia yang berkunjung ke China maupun sebaliknya dapat melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Transaksi dilakukan secara langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing negara melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Perry menekankan kepraktisan sistem ini yang diharapkan dapat mendorong volume LCT Indonesia-China yang saat ini telah menyentuh angka USD18 miliar.

"Do not use your cash just use your cellphone and then you can buy anything (Tidak lagi pakai uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda dan kemudian bisa membeli apa saja)," tegas Perry.

Layanan ini mencakup transaksi inbound (wisatawan China di Indonesia menggunakan Alipay atau UnionPay pada merchant QRIS) serta transaksi outbound (warga Indonesia memindai kode QR di China melalui aplikasi perbankan nasional).

Duta Besar RRC untuk Indonesia, Wang Lutong yang turut hadir dalam acara tersebut, memuji langkah progresif Bank Indonesia dalam menghadapi arus digitalisasi keuangan global. Ia menilai inovasi ini merupakan bentuk adaptasi yang tepat terhadap perubahan zaman.

RI Gencar Dedolarisasi Sejak 2025, Transaksi Mata Uang Lokal Naik 2 Kali Lipat ke Rp434,8 Triliun



“Kita hidup di dunia yang berubah sangat cepat, dan sektor perbankan juga tengah bertransisi. Kita perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi,” ungkap Wang Lutong.

Pemerintah China berkomitmen untuk terus memperluas jaringan akseptasi layanan ini dengan menggandeng lebih banyak lembaga perbankan dan penyedia jasa pembayaran di masa depan.

“Kami sangat antusias dengan peluang kerja sama ke depan,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Bank Indonesia telah memperluas jangkauan QRIS antarnegara ke berbagai destinasi utama, di antaranya Thailand (Agustus 2022), Malaysia (Mei 2023), Singapura (November 2023), Jepang (Agustus 2025), Korea Selatan (April 2026) dan China (30 April 2026).

Jadi mereka harus mengintegrasikan tentu ada sedikit adjustment. Tapi untuk Alipay dan UnionPay sudah bisa digunakan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara ke China mulai Kamis (30/4), memungkinkan transaksi inbound dan outbound antara masyarakat Indonesia dan China melalui pemindaian kode QR.

Namun, penggunaan QR dari China saat ini masih terbatas, antara lain UnionPay QR, Alipay QR, serta unified QR berlogo UnionPay dan Alipay. Adapun QR China lainnya, termasuk WeChat Pay QR, masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian teknologi.

“Jadi, setiap kali kita pergi ke Tiongkok atau warga Tiongkok datang ke Indonesia, jangan gunakan uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda dan voila, Anda bisa membeli apa saja,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat peluncuran di Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur BI, serta capaian Indonesia di sektor keuangan dan digital.

Ia menilai bahwa di tengah perubahan global yang cepat, sektor perbankan perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan (AI), dan digitalisasi, termasuk melalui penguatan investasi pada teknologi dan sumber daya manusia.

“Kami menantikan peluncuran resmi QRIS (QRIS yang terhubung dengan QR China) dan akan terus memperluas partisipasi serta penerimaan, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran. Kami sangat antusias dengan masa depan yang menanti kita semua,” kata Wang.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem memandang kerja sama ini sebagai peluang besar, mengingat China dan Indonesia sama-sama merupakan pemain yang unggul dalam ekonomi digital.

Menurutnya, kolaborasi ini akan mendorong kemudahan transaksi, terutama seiring tingginya mobilitas wisatawan kedua negara, serta berpotensi mempererat hubungan bisnis ke depan melalui transaksi lintas negara.

Santoso mengatakan bahwa integrasi sistem pembayaran dengan China masih berlangsung secara bertahap. Meski China telah memiliki standar QR nasional, integrasi antarpenyedia layanan masih perlu dilakukan penyesuaian agar dapat terhubung secara internasional.

Ke depan, ujar dia, kerja sama juga mencakup dengan penyedia pembayaran lainnya di China, termasuk WeChat Pay. Namun, implementasinya masih dalam tahap eksplorasi karena memerlukan penyesuaian teknologi, terutama dalam interkoneksi sistem dan integrasi platform.

“Jadi mereka harus mengintegrasikan tentu ada sedikit adjustment. Tapi untuk Alipay dan UnionPay sudah bisa digunakan,” kata Santoso.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keputusan bank sentral AS, The Fed menahan suku bunga menjadi sinyal perubahan pendekatan kebijakan global ke depan.

Proyeksi itu diperkuat dengan adanya wacana figur seperti Kevin Warsh yang cenderung membawa pendekatan kebijakan yang lebih berbasis realisasi dibandingkan forward guidance.

"Jika kebijakan global bergeser menjadi less forward-looking dan lebih reactive terhadap realisasi inflasi dan risiko aktual, maka volatilitas akan menjadi the new normal. Ini berarti negara seperti Indonesia harus jauh lebih sigap dan tegas dalam menjaga stabilitas," ujar Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Fed menahan suku bunga di kisaran 3,5 persen hingga 3,75 persen pada Rabu (29/4/2026).

Keputusan Fed untuk kembali menahan suku bunga menegaskan bahwa ketidakpastian global masih menjadi realitas utama yang harus dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia.

Ketua Fed Jerome Powell menunjukkan pendekatan yang semakin berhati-hati, sebuah sinyal bahwa tekanan inflasi dan risiko global belum sepenuhnya mereda.

Dalam konteks domestik, Fakhrul menekankan bahwa saat ini rupiah berada dalam fase overshooting, yaitu kondisi di mana tekanan nilai tukar bergerak melampaui fundamental jangka pendek dan sedang dalam proses mencari titik keseimbangan baru.

"Rupiah saat ini sedang berada dalam fase overshooting, mencari kestabilan barunya di tengah tekanan global. Dalam fase seperti ini, pasar membutuhkan sinyal yang jelas bahwa otoritas siap menjaga stabilitas. Begitu BI menunjukkan langkah siap melakukan monetary tightening, Siap-siap rupiah akan bisa kembali menguat," jelas Fakhrul.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa Bank Indonesia (BI) perlu mulai menunjukkan tightening bias yang lebih kuat sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas dan meredam tekanan eksternal.

"Respons hawkish dari Bank Indonesia menjadi penting, bukan hanya untuk menahan tekanan nilai tukar, tetapi juga untuk mengelola ekspektasi pasar. Ini bukan soal mengejar The Fed, tetapi soal menjaga kepercayaan terhadap stabilitas domestik," tuturnya.

Sementara di sisi fiskal, Fakhrul menyoroti pentingnya kepastian arah APBN, termasuk penyesuaian terhadap program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah rasionalisasi dan kalibrasi belanja yang mulai dilakukan pemerintah merupakan sinyal positif bagi pasar.

"Penyesuaian anggaran, termasuk dalam program MBG, menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap dinamika fiskal dan tidak terjebak dalam rigiditas. Ini penting untuk menjaga kredibilitas APBN di tengah tekanan global yang meningkat," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pasar saat ini membutuhkan kejelasan terkait target fiskal dan strategi pembiayaan, terutama dalam konteks potensi tekanan dari harga energi dan kebutuhan belanja domestik.

"Kepastian target APBN menjadi kunci. Pasar harus melihat bahwa pemerintah memiliki ruang dan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Ini akan menjadi jangkar utama kepercayaan investor," ujar dia.

Lebih lanjut, Fakhrul menambahkan bahwa berbagai reformasi yang telah berjalan, baik di sektor fiskal maupun pasar keuangan, mulai menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum sepenuhnya tercermin dalam stabilitas pasar jangka pendek.

"Reform yang sudah dilakukanbaik dari sisi transparansi pasar, pengelolaan fiskal, maupun koordinasi kebijakan harus terus dikomunikasikan secara konsisten dan terukur, jangan biarkan pasar dan masyarakat blank. Ini penting agar pasar memahami bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah volatilitas global," tambahnya.

Sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kini memasuki fase yang lebih menentukan, yang mana kebijakan tidak hanya harus tepat, tetapi juga harus terlihat kredibel dan siap dieksekusi.

"Masyarakat dan pasar saat ini tidak hanya butuh kebijakan yang benar, tetapi juga kepastian bahwa kebijakan tersebut akan dijalankan dengan disiplin dan fleksibilitas. Kehati-hatian pengambil kebijakan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus kepercayaan," jelas dia.

Fakhrul juga menegaskan bahwa dunia saat ini tidak lagi memberikan kemewahan kepastian, sehingga kemampuan untuk beradaptasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ekonomi.

"Kita tidak bisa menunggu dunia stabil untuk bertindak. Justru dalam ketidakpastian inilah ketegasan dan kehati-hatian harus berjalan bersamaan. Karena stabilitas bukan datang dari dunia yang tenang, tetapi dari kebijakan yang siap menghadapi badai," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkap tiga tantangan yang memerlukan respon tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni membangkitkan kepercayaan usaha, memperkuat konsumsi dan investasi, serta memastikan implementasi kebijakan efektif di dunia usaha.

“Kita memiliki kerangka kebijakan yang kuat, dan itulah yang harus kita tingkatkan termasuk juga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” kata Perry di Grha Bhasvara Icchana Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, mengenai tantangan pertama, Perry mengingatkan pentingnya upaya membangkitkan kepercayaan pelaku usaha serta mempertemukan dan menyalurkan pembiayaan ke proyek-proyek prioritas nasional guna mendorong stabilitas yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tantangan kedua berkaitan dengan penguatan mesin pertumbuhan domestik melalui konsumsi yang tetap terjaga dan peningkatan investasi, sehingga program prioritas pemerintah terus berjalan sekaligus didukung kapasitas pembiayaan yang memadai.

Sementara itu, pada tantangan ketiga, Perry mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan, baik yang telah maupun yang akan dirumuskan, dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kondisi global saat ini penuh ketidakpastian seiring dengan konflik geopolitik yang belum mereda, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi, peningkatan harga minyak global, hingga tekanan arus modal keluar.

Di tengah ketidakpastian global, Perry pun menegaskan perlunya penguatan sinergi dalam mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa tekanan global dapat memengaruhi perekonomian domestik melalui tiga jalur utama.

Pertama, jalur finansial akibat meningkatnya aset safe haven yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil obligasi AS, sehingga memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kedua, jalur komoditas yang dipicu gejolak harga minyak seiring ketegangan di Selat Hormuz yang turut mendorong kenaikan harga komoditas lain seperti emas dan batu bara.

Ketiga, jalur perdagangan akibat hambatan transportasi dan logistik yang menyebabkan disrupsi pasokan (supply disruption) antarnegara.

Secara keseluruhan, Destry mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berisiko menekan ekonomi domestik, meski pertumbuhan masih terjaga dengan proyeksi sekitar 5,4 persen pada triwulan I 2026.

Karena itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi domestik guna meningkatkan daya tahan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan yang belum optimal. Sebab, ujar Destry, mayoritas ekonomi domestik memang ditopang oleh konsumsi sebagai kontributor utama, diikuti investasi dan belanja pemerintah.

“Oleh karena itu, di sinilah kami mencoba melihat apa, sih, permasalahan sebenarnya. Kenapa ekonomi domestik kita ini belum bisa tumbuh optimal. Nah ini yang akan kita akselerasi,” kata Destry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dalam stabilisasi rupiah, BI tidak bisa bekerja sendiri. Jadi BI sudah mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya, dan otoritas lain perlu mengerjakan pekerjaannya,

Bandung (ANTARA) - Ekonom yang juga Associate Faculty LPPI Ryan Kiryanto mengatakan, upaya stabilisasi nilai tukar rupiah tidak dapat hanya mengandalkan Bank Indonesia (BI), melainkan membutuhkan sinergi dengan otoritas lain guna menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Ryan merespons pelemahan nilai tukar rupiah dalam pekan ini yang menembus level Rp17.300 per dolar AS karena ketegangan geopolitik global yang meningkatkan ketidakpastian ekonomi.

"Dalam stabilisasi rupiah, BI tidak bisa bekerja sendiri. Jadi BI sudah mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya, dan otoritas lain perlu mengerjakan pekerjaannya," kata Ryan dalam diskusi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Menurutnya, beberapa strategi mikro sudah berjalan, namun perlu penguatan yang kolaboratif dan bersifat lintas sektor. Beberapa strategi yang sudah berjalan itu, antara lain, penyesuaian threshold (ambang batas) untuk pembelian valuta asing (valas) dolar AS terhadap rupiah di perbankan.

Ia juga mengusulkan agar perbankan yang memiliki debitur dengan eksposur pinjaman valuta asing (valas) yang besar, dalam tahap tertentu perlu mengkonversikannya ke rupiah untuk mengurangi tekanan nilai tukar.

Ryan juga mendorong perbaikan struktural perekonomian domestik, di antaranya dengan peningkatan penggunaan bahan baku substitusi impor seperti di industri farmasi. Hal ini dapat mengurangi permintaan valas sehingga tekanan terhadap rupiah berkurang.

Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menurut Ryan, juga perlu diperkuat melalui harmonisasi kebijakan antarotoritas. Hal itu agar KSSK dapat menghasilkan kebijakan dengan nada yang lebih ramah pasar dan investor.

Adapun nilai tukar rupiah pada perdagangan akhir pekan atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS. Sehari sebelumnya, pada Kamis (23/4), nilai tukar rupiah melemah menembus level Rp17.304 per dolar AS atau level terlemah mata uang garuda selama ini.

Untuk langkah stabilisasi nilai tukar ke depan, Ryan berpandangan asumsi kurs rupiah dalam APBN 2026 dapat menjadi acuan titik keseimbangan yakni di sekitar Rp16.500 per dolar AS.

"Asumsi APBN kita itu adalah titik ekuilibrium, yang perlu pelan-pelan kita arahkan. Tentu ini ada dasarnya, mungkin saat menetapkan kurs di level itu, itu merupakan angka yang bisa menyenangkan eksportir dan importir," ujarnya.

Dengan eskalasi ketegangan geopolitik global yang berimbas pada volatilitas harga minyak dan komoditas, Ryan berpandangan risiko terhadap ekonomi Indonesia kian meningkat.

Risiko itu akan bertransmisi pada perdagangan, keuangan, dan investasi. Karena itu ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga ke depan, kata dia, menjadi kian terbatas.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai kombinasi kebijakan Bank Indonesia (BI) sudah tepat untuk menahan agar rupiah tidak jatuh lebih dalam di tengah tekanan akibat belum meredanya konflik di Timur Tengah.

“Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,” kata Riefky saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, dalam menghadapi tekanan global, BI terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Belum lama ini, BI menurunkan ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah yang berlaku mulai April 2026. Di sisi lain, BI juga memberi pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri (offshore) bagi dealer utama PUVA tertentu guna mendukung stabilitas rupiah.

Terkait hal ini, Riefky memandang kebijakan penurunan threshold tunai beli valas dapat berdampak positif dalam mengarahkan permintaan dolar agar lebih berbasis kebutuhan riil.

Sementara pelonggaran transaksi NDF di offshore untuk dealer tertentu dinilai sebagai langkah yang lebih bersifat kepatuhan (compliance).

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang kombinasi kebijakan yang ditempuh bank sentral untuk menjaga rupiah sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak lepas dari konsekuensi biaya yang cukup besar, terutama terhadap cadangan devisa yang mulai tergerus.

“Artinya, stabilisasi rupiah harus selektif dan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi berkelanjutan,” kata dia.

Mengenai kebijakan penurunan threshold pembelian valas, Rizal menilai langkah tersebut tepat dalam menekan permintaan dolar yang bersifat precautionary.

“Kebijakan ini memberi sinyal bahwa permintaan valas harus berbasis kebutuhan riil, meski tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu aktivitas impor dan pembayaran eksternal korporasi,” kata Rizal.

Sementara terkait pelonggaran NDF offshore untuk dealer tertentu, ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah taktis untuk mengurangi distorsi pasar offshore dan mendekatkan pembentukan harga ke pasar domestik.

Meski demikian, menurut Rizal, efektivitasnya terbatas apabila tidak disertai pengawasan ketat, karena berisiko bergeser menjadi kanal spekulasi, bukan murni lindung nilai.

Mengenai penguatan struktur bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diupayakan bank sentral, ia memandang langkah ini cukup efektif sebagai instrumen antara untuk menarik inflow meski tidak bisa menjadi substitusi jangka panjang tanpa dukungan kredibilitas fiskal dan kebijakan.

Dalam kondisi inflasi terkendali, imbuh dia, kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) juga sebaiknya menjadi opsi terakhir karena berisiko menekan pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ia memandang fundamental domestik relatif kuat, tetapi rupiah tetap rentan karena tekanan utama berasal dari faktor global dan kenaikan risk premium.

“Ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah saat ini lebih ditentukan oleh sentimen eksternal daripada kekuatan domestik semata,” kata Rizal.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Penerapan kode etik pasar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang bahwa penerapan kode etik pasar oleh pelaku pasar keuangan menjadi faktor krusial dalam upaya menjaga kredibilitas pasar, efisiensi pembentukan harga dan kepercayaan investor.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono saat mendukung peluncuran Buku Market Code of Conduct (MCoC) Edisi Kelima yang diterbitkan oleh Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) bersama Association Cambiste Internationale - Financial Markets Association (ACI FMA).

Thomas, sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa penerapan kode etik semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik dan dinamika kebijakan ekonomi global.

“Penerapan kode etik pasar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional,” kata Thomas.

Ia menambahkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada upaya pendalaman pasar keuangan.

“Sejalan dengan itu, semakin dalam dan berkembangnya pasar, diperlukan dukungan penerapan kode etik yang kuat guna menjaga integritas serta kepercayaan dalam aktivitas pasar," kata Thomas.

Sebagai informasi, melalui MCoC atau Brown Book Edisi Kelima ini, Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi pembaruan ACI FMA Handbook 2026 ke dalam standar domestik, selain FX Global Code edisi 2024.

Sebagai acuan pelaku pasar, ACI FMA Handbook 2026 memuat prinsip utama fungsi pasar, personalconduct, penyiapan operasional serta penggunaan teknologi dan keamanan untuk memastikan transaksi yang etis, transparan, dan aman.

Penerbitan MCoC Edisi Kelima diharapkan dapat menjadi rujukan utama para pelaku pasar keuangan di Indonesia dalam membangun dan menegakkan standar etika pasar.

BI pun turut mengajak seluruh pelaku pasar untuk mengimplementasikan kode etik ini secara konsisten dan diiringi komitmen yang kuat.

Sinergi antara otoritas dan pelaku pasar ini diharapkan mampu mewujudkan industri pasar uang dan valuta asing (PUVA) yang aktif dan kompeten, sesuai sasaran Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Presiden Komisaris HFX International Berjangka Sutopo Widodo menilai Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah perlu mengintervensi pelemahan rupiah dengan bauran kebijakan yang taktis dan terukur.

BI diperkirakan akan terus melakukan intervensi ganda, baik di pasar spot maupun pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dengan memanfaatkan cadangan devisa yang saat ini berada di kisaran 148 miliar dolar AS.

Selain itu, meski suku bunga acuan masih ditahan di level 4,75 persen, ruang untuk penyesuaian moneter tetap terbuka apabila inflasi impor mulai mengganggu stabilitas domestik, ujar Sutopo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

“Sementara pemerintah perlu memperketat disiplin fiskal guna menjaga kepercayaan investor jangka panjang,” ujar analis pasar keuangan itu.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah pada Kamis siang, pukul 13.32 WIB, melemah 123 poin atau 0,72 persen menjadi Rp17.304 per dolar AS, dari penutupan sebelumnya di level Rp17.181 per dolar AS.

Pelemahan itu dipicu oleh kombinasi tekanan eksternal yang kuat dan kerentanan domestik.

Sutopo menjelaskan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait blokade Selat Hormuz, telah mendorong kenaikan harga energi global dan inflasi yang kemudian memperkuat dolar AS sebagai aset aman (safe haven).

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi di tengah tingginya harga minyak dunia, diikuti dengan arus modal keluar (capital outflows) akibat meningkatnya sentimen penghindaran risiko turut menekan nilai tukar rupiah.

Lebih lanjut, Sutopo menerangkan durasi tekanan terhadap rupiah sangat bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah serta arah kebijakan suku bunga bank sentral AS alias The Fed.

Selama ketidakpastian global masih tinggi, rupiah diperkirakan masih akan berada dalam tekanan jangka pendek hingga menengah.

Meski demikian, Sutopo menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap relatif kuat, dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen pada 2026.

“Stabilitas diperkirakan baru akan kembali setelah ketegangan global mereda dan pasar mulai melihat titik terang mengenai normalisasi harga komoditas energi dunia,” ujar dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui hasil Survei Perbankan mencatat bahwa penyaluran kredit baru pada triwulan I 2026 terindikasi tetap tumbuh, meski lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025, sesuai dengan pola historisnya.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menyampaikan kondisi ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 38,74 persen pada triwulan I 2026.

“Pertumbuhan kredit tersebut utamanya didorong oleh kredit konsumsi,” kata Anton dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, sebelumnya nilai SBT penyaluran kredit baru pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 88,92 persen.

Secara rinci, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit baru pada triwulan I 2026 terindikasi bersumber dari peningkatan kredit konsumsi (SBT 51,97 persen).

Sementara itu, kredit Investasi (SBT 37,33 persen) dan kredit modal kerja (SBT 36,40 persen) triwulan I 2026 tetap tumbuh meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

Peningkatan kredit konsumsi bersumber dari peningkatan permintaan kredit multiguna (SBT 51,90 persen), kredit tanpa agunan (SBT 37,23 persen), dan kredit kendaraan bermotor (SBT 13,38 persen).

Sementara jenis kartu kredit dan kredit pemilikan rumah (KPR)/kredit pemilikan apartemen (KPA) melambat dengan SBT masing-masing sebesar 47,05 persen dan 42,33 persen.

Adapun pada triwulan II 2026, penyaluran kredit baru diprakirakan meningkat dengan SBT sebesar 96,65 persen.

Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada triwulan II 2026 masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi

Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran kredit pemilikan rumah/kredit pemilikan apartemen (KPR/KPA) diprakirakan masih menjadi prioritas utama, diikuti kredit multiguna dan kredit tanpa agunan.

Selanjutnya, mengenai kebijakan penyaluran kredit, standar penyaluran kredit perbankan pada triwulan I 2026 terindikasi lebih berhati-hati dibandingkan triwulan IV 2025, tecermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang bernilai positif sebesar 0,15.

Standar penyaluran kredit yang lebih berhati-hati tersebut terutama pada jenis kredit investasi, di tengah ILS yang lebih longgar pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

Beberapa aspek kebijakan penyaluran kredit yang terindikasi lebih berhati-hati, antara lain pada aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi.

Pada triwulan II 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih longgar, dengan ILS negatif sebesar 2,88.

Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2026 terus tumbuh. Pertumbuhan kredit tahun 2026 diperkirakan sebesar 8,06 persen (yoy), meski lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan kredit tahun 2025 sebesar 9,69 persen (yoy).

Kondisi tersebut antara lain ditopang oleh prospek kondisi ekonomi dan moneter yang tetap positif serta risiko dalam penyaluran kredit yang terjaga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah hari ini atau Kamis (23/4) dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global yang juga menekan mata uang regional.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS, sebelum pada pukul 12.30 WIB terindikasi di kisaran Rp17.293 per dolar AS, mengacu pada harga spot global.

“Bank Indonesia senantiasa hadir di pasar dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Destry mencatat bahwa pergerakan rupiah masih sejalan dengan kawasan, dengan pelemahan sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) sebesar 3,54 persen.

BI juga terus meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market guna menjaga daya tarik aset domestik di tengah berlanjutnya dampak konflik Timur Tengah.

Langkah stabilisasi dilakukan secara konsisten melalui intervensi di pasar offshore (Non-Deliverable Forward/NDF), pasar domestik (spot dan Domestic Non-Deliverable Forward/DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Adapun cadangan devisa juga tetap kuat yakni sebesar 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026.

Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa insentif likuiditas makroprudensial (KLM) pada pekan pertama April 2026 sebesar Rp427,9 triliun.

“Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama April 2026 tercatat sebesar Rp427,9 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp358,0 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,9 triliun,” ucapnya dalam agenda Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara virtual, Jakarta, Rabu (22/4).

Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp224 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp166,6 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp29,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Perry mengatakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas guna tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkap dia.

“Implementasi penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) serta bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru (interest rate channel),” kata Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026