Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL) menjelaskan penyebab kenaikan harga saham perseroan hingga ratusan persen sejak awal tahun.

Direktur BELL Heru Jatmiko Harrianto menjelaskan berita terkait rencana pemerintah yang menyiapkan dana sekitar Rp101 triliun untuk menopang dan membangkitkan industri tekstil nasional menjadi penyebab utama naiknya harga saham perseroan.

“Pemberitaan mengenai rencana pemerintah menyiapkan stimulus Rp101 triliun untuk menopang dan membangkitkan industri tekstil menjadi penyebab utama naiknya harga saham perseroan,” kata Heru, Selasa (28/1/2026).

Lebih lanjut, Heru melihat tahun 2026 menjadi tahun yang menantang bagi perseroan, dengan adanya ketegangan geopolitik yang mungkin akan berpengaruh terhadap industri tekstil nasional.

Akan tetapi, lanjutnya, BELL tetap optimistis tumbuh di tengah kondisi tersebut.

“Keunggulan produk perseroan yang memiliki keunikan serta kemampuan untuk menyesuaikan pesanan, ditopang fleksibilitas order yang ditawarkan menjadi senjata utama dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian pasar,” ujarnya.

BELL juga menyebut persaingan usaha BELL saat ini cukup ketat, terutama dengan maraknya barang impor ilegal dengan harga yang murah yang membanjiri pasar dalam negeri.

Namun, di tengah tantangan tersebut, BELL memiliki posisi yang solid karena mampu menciptakan produk yang menciptakan produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Selain itu, target pelanggan BELL berada pada level menengah ke atas, sehingga produk impor dengan harga murah tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perseroan.

Sebagai informasi, saham BELL tercatat telah menguat hingga 188,41% sejak awal tahun. Saham BELL saat ini tengah disuspensi dan berada pada level Rp199 per saham.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang didedikasikan khusus untuk sektor tekstil.

Airlangga mengungkapkan pembentukan BUMN tekstil usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Minggu (11/1/2026).

Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkap bahwa penindakan yang dilakukan otoritas sepanjang 2025 didominasi oleh bidang impor serta cukai.

Untuk diketahui, otoritas kepabeanan dan cukai mencatat bahwa telah melakukan 30.451 kali penindakan sampai dengan 29 Desember 2025. Nilai barang ilegal yang melanggar aturan kepabeanan maupun cukai mencapai Rp8,8 triliun.

Secara terperinci, 9.492 penindakan merupakan terkait dengan kegiatan impor, 424 penindakan ekspor, 404 penindakan fasilitas kepabeanan, dan 20.131 penindakan di bidang cukai.

"Dari penindakan tersebut, nilai barang hasil penindakan impor mencapai sekitar Rp6,5 triliun, ekspor sebesar Rp281 miliar, serta fasilitas kepabeanan sekitar Rp154 miliar," terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Nirwala menggarisbawahi salah satu penindakan besar yang dilakukan pihaknya adalah terhadap dua kapal bermuatan tidak sesuai dengan dokumen manifes di wilayah Jambi, Agustus 2025 lalu.

Pada penindakan tersebut, Bea Cukai dan tim gabungan mengamankan 10.000 koli barang ilegal berupa tekstil dan produk tekstil (TPT), ballpress berisi pakaian bekas, dan barang-barang lainnya, dengan perkiraan nilai barang lebih dari Rp30 miliar.

Adapun khusus di bidang cukai, Bea Cukai mencatat telah melakukan penindakan terhadap sekitar 1,4 miliar batang rokok ilegal, dan menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Bea Cukai.

Capaian tersebut mencakup sejumlah penindakan berskala besar, antara lain:

• 23 juta batang rokok ilegal di Bagansiapiapi Rokan Hilir pada Juli 2025;
• penindakan satu kontainer berisi 400 karton air mineral dalam kemasan yang diberitahukan sebagai rokok di Terminal Peti Kemas Tanjung Perak, Surabaya;
• penindakan 20 juta batang rokok ilegal oleh Bea Cukai Pontianak pada 9 Desember 2025; serta
• penindakan 11 juta batang rokok ilegal oleh Bea Cukai Atambua pada 10 Desember 2025.

"Rangkaian penindakan di bidang cukai ini menegaskan komitmen dan fokus Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal, termasuk di wilayah perbatasan negara," ujar Nirwala.

Dari segi komoditasnya, hasil tembakau ilegal masih mendominasi penindakan nasional dengan porsi sekitar 63,9%, disusul minuman mengandung etil alkohol (MMEA) 6,75%, tekstil 2,72%, mesin 2,24%, serta besi dan baja 2,12%.

Akan tetapi, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penindakan pada 2025 mengalami penurunan dari 2024. Pada tahun sebelumnya, Bea Cukai melakukan sebanyak 37.264 penindakan terhadap barang-barang ilegal senilai Rp9,66 triliun.

"Fluktuasi tersebut merupakan bagian dari siklus pengawasan dan tidak mengurangi komitmen kami dalam menjaga konsistensi penindakan," kata Nirwala.

Penindakan Narkotika

Di sisi lain, pada fungsi pengawasan, Bea Cukai juga memberikan perhatian khusus terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP). Sepanjang periode 1 Januari hingga 29 Desember 2025, Bea Cukai secara nasional mencatat 1.813 penindakan NPP, dengan total barang bukti mencapai 18,37 ton dan mengamankan 626 orang pelaku.

Dari seluruhnya, 359 kasus merupakan hasil kerja sama Bea Cukai dengan aparat penegak hukum sementara 1.454 kasus lainnya merupakan penindakan mandiri Bea Cukai.

Nirwala menegaskan bahwa modus penyelundupan NPP saat ini terus berkembang, mulai dari penyamaran dalam barang kiriman hingga pemanfaatan jalur perairan dan perbatasan darat yang rawan.

Selain itu, pihaknya mencatat beberapa negara asal yang dominan dalam peredaran narkotika ke Indonesia, antara lain Malaysia, Thailand, dan Spanyol.

Sejumlah penindakan menonjol terhadap NPP yang dilakukan Bea Cukai sepanjang 2025, antara lain:

• Penindakan 2,14 juta gram MDMA asal Thailand di Perairan Karimun Anak, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 oleh Bea Cukai Batam dan Kanwil Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau bersama Direktorat Interdiksi Narkotika (DIN);
• Penindakan 5,82 juta gram ladang ganja di Gayo Lues, Aceh pada 18 November 2025 oleh Bea Cukai Aceh bersama Bea Cukai Langsa dan DI;
• Pengungkapan clandestine laboratory di Cisauk, Banten, pada 17 Oktober 2025;
• Penindakan 960 unit cartridge etomidate di Pluit, Jakarta, pada 21 November 2025.

Selain itu, dalam menindaklanjuti maraknya penyalahgunaan etomidate, Bea Cukai melalui Direktorat Interdiksi Narkotika telah mengusulkan penggolongan zat tersebut sebagai narkotika. Pemerintah kemudian menetapkannya sebagai Narkotika Golongan II melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15/2025.

Hasilnya, sepanjang 2025 Bea Cukai mencatat penindakan etomidate sebesar sekitar 50.593 gram di berbagai wilayah pengawasan.

Dari segi metode, Bea Cukai turut mengintensfikan operasi intelijen berbasis open source intelligence (OSINT) yang hingga akhir Desember 2025 menghasilkan 316 penindakan.

Selain itu, terdapat 192 rekomendasi atensi lainnya berupa obat-obatan tertentu, zat kimia, dan aparatus laboratorium yang berpotensi disalahgunakan sebagai prekursor narkotika.

Sampai dengan 30 November 2025, Bea Cukai menyetorkan penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp269,4 triliun atau 89,3% dari target APBN 2025. Realisasi itu terdiri dari bea masuk sebesar Rp44,9 triliun, penerimaan bea keluar Rp26,3 triliun, serta cukai Rp198,2 triliun meskipun adanya penurunan produksi rokok, khususnya rokok golongan I.

"Capaian ini menunjukkan ketahanan penerimaan di tengah dinamika ekonomi dan industri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penambahan tarif bea masuk anti dumping (BMAD) serta bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menangkal barang impor ilegal yang dinilai merugikan industri domestik.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu tengah mengkaji penambahan tarif BMAD dan BMTP.

Adapun merujuk pada definisinya, BMAD adalah pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di negara asal (dumping).

Sementara itu, BMTP merujuk pada bea masuk atau pungutan yang dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

"Jadi Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik," terangnya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Selain pengenaan BMAD dan BMTP, mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menuturkan bahwa pemerintah juga tengah menata impor tekstil ilegal dalam bentuk balpres serta yang berada di kawasan berikat.

Khusus mengenai impor tekstil ilegal, Purbaya juga menyoroti soal industri penjualan pakaian impor bekas di dalam negeri (thrifting). Dia menegaskan bahwa pakaian impor bekas dari luar negeri adalah ilegal, sehingga tak akan dikenai pajak.

Hal itu ia sampaikan meskipun penjual pakaian thrifting meminta agar produk tersebut dilegalkan dan dikenai kewajiban pembayaran pajak.

"Enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal. Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah itu barang itu legal? Kan enggak," terangnya.

Selain itu, Purbaya turut menyatakan bakal memperketat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pintu-pintu jalur masuk utama barang-barang dari luar negeri, salah satunya pelabuhan utama. Dia merespons kritik dari anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu yang menyebut bahwa impor tekstil ilegal juga banyak yang berasal dari China.

"Nanti kami cegat di pelabuhan, kami periksa lebih teliti lagi. Kami akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang importirnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lagi," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas impor tekstil ilegal harus didukung.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan bahwa apapun bentuk impor ilegal harus ditindak.

“Impor ilegal itu apapun bentuknya, mau tekstil mau enggak, itu memang harus disikat tuh semuanya tuh,” ujar Iqbal saat ditemui di IKEA Alam Sutera, Tangerang, Banten, Selasa (4/11/2025).

Menurut Iqbal, semua pihak harus mendukung Purbaya yang melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupaya memastikan tidak ada barang dari luar negeri yang masuk ke tanah air secara ilegal.

Iqbal bahkan berkelakar bahwa apapun yang bersifat ilegal tidak boleh, termasuk angin.

“Apapun yang namanya ilegal ya enggak boleh terjadi gitu ya kan. Apakah itu tekstil, bahkan angin kalau ilegal enggak boleh juga,” kata Iqbal.

Adapun porteks terhadap sektor tekstil, kata Iqbal, merupakan tugas kementerian teknis di bagian hulu.

Sementara itu, pihak Kementerian Perdagangan lebih fokus pada bagaimana pemasaran produk dari dalam negeri.

Menurut Iqbal, tidak ada yang perlu ditakutkan dari impor produk, termasuk tekstil, yang dilakukan secara legal.

Sebab, komoditas tersebut harus membayar bea tertentu sehingga harganya menjadi lebih tinggi.

Namun, persoalan impor ilegal merupakan persoalan lain yang menyulitkan kondisi perdagangan dalam negeri.

“Kalau yang ilegal ini agak susah nih. Makanya komitmen Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan untuk memberantas impor ilegal tuh patut kita dukung. Apapun impornya, enggak hanya tekstil,” tutur Iqbal.

Mantan diplomat itu mengatakan bahwa impor ilegal bahkan menghancurkan pasar produk dalam negeri.

“Iya pasti, namanya juga ilegal,” ucap Iqbal.

Sebagai informasi, Purbaya gencar menggelar razia di berbagai titik masuk barang impor.

Melalui operasi itu, Purbaya berupaya memberantas kegiatan impor tekstil ilegal yang dinilai mengancam industri dalam negeri.

Di antara komoditas tersebut adalah impor pakaian bekas atau thrifting.

“Hari ini, Jumat (31/10/2025), saya melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Penimbunan Pabean di Cikarang, Jawa Barat, memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif,” ujar Purbaya melalui akun TikTok resminya, dikutip pada Minggu (2/11/2025).