Eks anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menganalisis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tembus 5,12 persen year on year (yoy) pada kuartal II 2025.

Analisis ia lakukan terkait penurunan penerimaan pajak di tengah ekonomi yang tumbuh.

"BPS baru saja mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Q2 sebesar 5,12 persen. Harapan lantas menyembul di tengah berbagai ketidakpastian dan tantangan yang datang silih berganti. Tapi kenapa penerimaan pajak turun?" tulisnya di akun X @prastow, Jumat (8/8).

Yustinus Prastowo yang juga merupakan pengamat perpajakan mengungkapkan 6 poin yang dianggap sebagai biang kerok.

Pertama, kejadian khusus yang tak berulang, seperti restitusi. Prastowo mengatakan jumlah restitusi alias pengembalian kelebihan pajak di awal 2025 cukup besar.

Restitusi menjadi fenomena yang tidak terjadi di tahun sebelumnya sehingga diklaim berpengaruh pada penerimaan neto. Menurutnya, restitusi akan melandai dan normal pada semester II 2025.

Kedua, beda waktu pencatatan. Prastowo menyebut administrasi pajak pada umumnya menggunakan basis bulan penuh untuk mencatat dan menghitung kewajiban, sedangkan pembayaran atau pelaporan dilakukan pada bulan berikutnya.

"Misal, kinerja Mei yang dicatat BPS di Q2 akan menjadi penerimaan pajak di Juni atau Q3. Ini relevan dengan poin satu mengenai restitusi," jelas Prastowo.

Ketiga, Prastowo menyorot pengaruh tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Ia menganggap ada dampak lesunya penerimaan pajak imbas PPN batal naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.

Sedangkan pemerintah sudah memasang target tinggi dengan memperhitungkan kenaikan PPN tersebut. Akhirnya, gap antara target dengan realisasi penerimaan pajak menjadi lebar.

Keempat, insentif pajak yang tetap diguyur pemerintah, walau tak jadi menaikkan PPN.

"Pemerintah batal menaikkan tarif PPN dan tetap memberikan berbagai stimulus dan insentif, termasuk insentif pajak. Tentu ini akan mengurangi realisasi penerimaan pajak, meski sebagai kebijakan berdampak positif terhadap perekonomian. Maka, dalam menilai kinerja perpajakan seyogianya juga memperhitungkan tax expenditure," tutur Prastowo.

Kelima, pengaruh coretax. Prastowo mengajak flashback ke awal 2025, di saat fitur sistem administrasi perpajakan canggih itu belum sempurna dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Gangguan pada coretax membuat pembayaran tertunda ke bulan-bulan berikutnya. Beruntung, permasalahan tersebut mulai berangsur normal dan diharapkan stabil pada semester II 2025.

Keenam, sektor yang tumbuh di kuartal II 2025 justru mengantongi insentif pajak besar alias hard to tax sector.

"Sebaliknya, (sektor) yang stagnan justru penyumbang besar penerimaan," ungkapnya.

"Terkait belanja pemerintah, di awal ada penyesuaian dan efisiensi, tentu berpengaruh ke penerimaan pajak. Dibukanya keran belanja APBN akan berdampak pada geliat perekonomian dan pajak," tandas Prastowo.

Target pendapatan negara pada APBN 2025 adalah Rp3.005,1 triliun. Rinciannya, target penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,6 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

Sedangkan realisasinya hingga pertengahan tahun ini baru Rp1.201,8 triliun. Itu dikantongi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp978,3 triliun, PNBP Rp222,9 triliun, serta penerimaan hibah senilai Rp0,6 triliun.

Khusus untuk penerimaan pajak per semester I 2025 adalah Rp837,8 triliun alias baru 38 persen dari target. Capaian itu terkontraksi 6,21 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penerimaan pajak hanya akan terkumpul Rp2.076,9 sepanjang 2025. Itu lebih rendah Rp112,4 triliun dibandingkan target penerimaan pajak di APBN 2025 senilai Rp2.189,3 triliun.

Itu berarti penerimaan perpajakan 2025 diproyeksi turun Rp103,6 triliun, yakni dari Rp2.490,9 triliun menjadi Rp2.387,3 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut program operasi pasar yang dijalankan pemerintah telah memberi dampak terhadap penurunan harga beras di tingkat konsumen.

Amran mengatakan beras berkualitas baik dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET). Program ini bagian dari langkah pemerintah menstabilkan pasokan dan harga pangan nasional hingga akhir tahun.

"Oh ya, pasti, dampak pasti karena harganya hanya Rp12.500 dan kualitasnya bagus. Beras baru itu beras bagus," kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Harga beras operasi pasar lebih murah dibandingkan rata-rata harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) nasional hari ini.

Panel Harga Pangan Badan Pangan nasional (Bapanas) menyebut rata-rata harga beras nasional Rp12.616 per kg. Adapun rata-rata harga beras medium nasional di tingkat konsumen Rp14.474 per kilogram. 

Menurut Amran, operasi pasar terus dilakukan selama harga masih berada di atas HET. Pemerintah menyediakan 1,5 juta ton beras untuk stabilisasi pasokan dan harga hingga Desember 2025.

Amran mengatakan volume stok beras yang disiapkan tahun ini lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Dulu mana pernah ada operasi pasar 1,5 juta ton? Enggak ada kan? Ini 1,3 juta ton (khusus operasi pasar), kenapa stok kita banyak? Jadi operasi pasar jalan terus," kata Amran.

Amran juga menyoroti kualitas beras yang dijual melalui program SPHP. Salah satunya dari kadar broken alias persentase patahan butir beras yang rendah.

"Tahu enggak broken-nya cuma 5 persen, ada yang 10 persen, tapi harganya Rp12.500. Nah yang kemarin premium broken-nya berapa? Tiga puluh persen, 40 persen, tapi harganya Rp18 ribu, pasti masyarakat lebih senang," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya juga menjalankan operasi pasar pangan murah di berbagai wilayah. Salah satu komoditas yang dijual adalah daging kerbau seharga Rp75 ribu per kg, lebih rendah dari harga sebelumnya yang berkisar Rp80 ribu hingga Rp90 ribu per kg.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan operasi pasar dilakukan di 215 titik PT Pos Indonesia serta di seluruh kabupaten/kota di 38 provinsi. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini menyasar lokasi yang jauh dari pasar tradisional agar distribusi pangan lebih merata.

"Pagi ini kita meluncurkan gerakan pangan murah di seluruh Indonesia, ditambah beberapa lokasi operasi pasar. Secara serentak, dinas-dinas yang menangani pangan, pertanian, dan perdagangan juga melakukan hal yang sama dengan tujuan agar harga pangan tetap stabil," ujar Arief beberapa waktu silam.

Ia menambahkan harga pangan murah tersebut ditujukan untuk masyarakat luas, bukan untuk pedagang atau spekulan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Realisasi penerimaan pajak semester 1/2025 tercatat di angka Rp831,3 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 7% dari semester 1/2024 yang tembus di angka Rp893,8 triliun.

Tren pelemahan dari sisi penerimaan pajak ini berisiko bagi stabilitas pengelolaan anggaran. Apalagi di sisi lain pemerintah harus menghadapi potensi lonjakan utang untuk menutup celah fiskal yang ditimbulkan akibat shortfall penerimaan pajak.

Dalam catatan Bisnis, sampai dengan tahun 2024 lalu total outstanding utang pemerintah mencapai Rp8.909,13 triliun atau 39,6% dari produk domestik bruto (PDB). Artinya jika mengacu kepada data realisasi pembiayaan utang semester 1/2025, total utang pemerintah pusat telah menembus angka Rp9.224,5 triliun.

Sementara itu jika dihitung menggunakan outlook APBN 2025 yang mencapai Rp772,9 triliun, posisi utang pemerintah pusat (SBN dan pinjaman) angkanya akan menembus Rp9.682 triliun atau tumbuh 8,67% year on year (yoy). Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2025 di angka 5% atau sekitar Rp23.245,9 triliun, maka proyeksi rasio utang terhadap PDB pada 2025 berada di angka 41,6%.

Angka 41,6% merupakan capaian angka yang tertinggi bahkan melampaui masa pandemi Covid-19 (2020-2021) yang bila berdasarkan data Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 di angka 39,4% - 41,1%. Capaian ini bahkan lebih tinggi selama 15 tahun terakhir.

Tren Rasio Pajak vs Rasio Utang 2017-2025**

Tren lonjakan rasio pajak utang itu seolah berbanding terbalik dengan rasio pajak yang trennya justru stagnan bahkan cenderung menurun jika melihat outlook APBN 2025. Pemerintah telah menetapkan bahwa outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,9 triliun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%, maka rasio pajak pada tahun 2025 kemungkinan akan berada di angka 8,9%.

Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa rasio pajak, khusus penerimaan pajak pusat yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak, terjebak di angka 8% selama 9 tahun terakhir. Kisarannya angkanya di 7,5% - 8,9%.

Tantangan penerimaan itu tidak hanya di situ, kalau mengacu data laporan semester 1/2025, jenis-jenis pajak sebagai penopang utama penerimaan mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Restitusi Jadi Biang Keladi

Data penerimaan pajak pada Semester 1/2025 mencatat realisasi PPN sebanyak Rp267,27 triliun atau terkontraksi sebesar 19,7% dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercatat sebesar Rp332,81 triliun.

Artinya ada ketidakelastisan antara kinerja konsumsi rumah tangga yang merepresentasikan daya beli masyarakat dengan penerimaan PPN. Kalau merujuk data BPS, secara kumulatif konsumsi rumah tangga mencapai Rp6.317,2 triliun pada semester 1/2025. Menariknya, jumlah PPN yang dipungut otoritas pajak hanya di angka Rp267,27 triliun atau sekitar 4,2% dari total aktivitas konsumsi masyarakat.

Sejauh ini belum ada penjelasan secara detail dari pemerintah mengenai kinerja penerimaan PPN dan pajak secara keseluruhan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kinerja APBN pada semester 1/2025 di Badan Anggaran DPR bulan lalu, menuturkan bahwa kontraksi penerimaan itu terjadi karena restitusi cukup besar yang sampai Februari 2025 masih cukup dirasakan dan kembali terjadi pada bulan Mei 2025.

“Ini oleh pak Dirjen Pajak baru sekarang sudah dikelola dari keseluruhan track. Juni sudah double digit. Ini memberi harapan di semester kedua untuk stabilisasi penerimaan pajak,” ujar Sri Mulyani di DPR, Juli lalu.

Sekadar ilustrasi, kalau merujuk kepada data Kementerian Keuangan, angka restitusi itu bisa ditelusuri melalui besaran jumlah pajak bruto dan pajak neto. Penerimaan PPN Bruto pada semester 1/2025 tercatat sebesar Rp443,93 triliun, sementara itu neto Rp267,27 triliun. Artinya jika selisih antara PPN bruto dan neto itu dianggap sebagai restitusi, maka nilainya akan mencapai Rp176,6 triliun.

Sri Mulyani juga menuturkan bahwa salah satu pemicu tingginya restitusi adalah penetapan komoditas batu bara sebagai barang kena pajak. Penetapan batu bara sebagai BKP atau barang yang harus dikenakan PPN merupakan konsekuensi dari implementasi Pasal 112 UU Cipta Kerja alias Ciptaker.

“Dan ini yang menimbulkan restitusi cukup besar.”

Ada Kemungkinan Rebound

pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menuturkan bahwa laporan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 menjadi kabar baik kedua setelah sebelumnya IMF, dalam World Economic Outlook (WEO) terkini, menaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025.

Ekonomi kuartal II - 2025 tumbuh 5,12% atau tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama pada tahun lalu. Sedangkan outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dalam outlook terbaru baik menjadi 4,8%.

Fajry menambahkan bahwa prospek positif pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak positif bagi kinerja penerimaan pajak tahun 2025. Meski data terakhir menunjukkan penerimaan pajak kita masih terkontraksi namun saya berpendapat jika hal tersebut bersifat sementara.

“Mengingat kinerja awal tahun banyak dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi yang bersifat sementara dan tidak berulang seperti kenaikan restitusi pajak. Meski awal tahun ada kontraksi cukup dalam namun akan terus membaik sampai akhir tahun. Tahun lalu pola kinerja penerimaan-pun sama seperti itu,” ujarnya.

Secara historis, kata Fajry, dalam dua dekade terakhir, penerimaan pajak tidak pernah tumbuh negatif kecuali karena adanya shock besar pada perekonomian, seperti global financial crisis (2008) tahun 2008 atau Pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu.

“Artinya, kalau ekonomi kita bisa tumbuh positif, sudah seharusnya pertumbuhan penerimaan pajak juga akan positif. Sedangkan kontraksi penerimaan yang cukup dalam akan terus membaik.”

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Bank Mandiri mengambil langkah strategis untuk memperkuat literasi keuangan di kalangan pelajar. Melalui program Mandiri Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar), bank BUMN ini berkomitmen membentuk karakter finansial generasi muda sejak dini.

Senior Vice President Retail Deposit Product Solution Bank Mandiri, Rudi Nugraha, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperluas akses keuangan secara inklusif.

Program ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan generasi emas 2045, serta mendukung gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Tabungan SimPel telah menjadi bagian dari upaya kami dalam membangun fondasi finansial pelajar Indonesia. Bank Mandiri ingin menjadikan kebiasaan menabung sebagai gaya hidup sejak dini, sekaligus mendorong generasi muda untuk mandiri secara finansial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8).

Ia melanjutkan, sepanjang semester pertama 2025, Bank Mandiri telah menyelenggarakan lebih dari 200 kegiatan literasi dan edukasi keuangan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah.

Kegiatan ini mencakup pembukaan rekening SimPel sebagai langkah konkret memperkenalkan layanan perbankan kepada pelajar. Hingga akhir Juni 2025, jumlah rekening Mandiri Tabungan SimPel tercatat lebih dari 2,8 juta, meningkat 15,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank Mandiri juga terus memperluas jangkauan literasi keuangan melalui pengembangan infrastruktur, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi berkelanjutan. Menurut Rudi, pendekatan ini merupakan bagian dari semangat 'Langkah Mandiri untuk Indonesia Maju' yang diusung perusahaan.

Transformasi layanan digital dan pengembangan produk keuangan turut diarahkan untuk menjangkau segmen muda. Dengan pendekatan yang adaptif dan edukatif, Bank Mandiri berupaya menanamkan pemahaman finansial sejak dini, baik di ruang kelas maupun di wilayah terpencil.

"Bank Mandiri meyakini, pembangunan ekonomi harus didukung oleh literasi yang merata. Edukasi finansial bagi pelajar hari ini adalah investasi sosial untuk masa depan bangsa," pungkas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Direktur HM Sampoerna Ivan Cahyadi PT. HM Sampoerna Tbk. (HMSP) buka suara perihal rokok ilegal yang marak beredar di berbagai daerah di Tanah Air.

Menurut Ivan, bisnis perusahaannya memang terganggu. Namun, bukan hanya HM Sampoerna, pemerintah juga mengalami gangguan dari sisi penerimaan negara.

"Sebetulnya yang terganggu bukan cuma Sampoerna, tapi juga pemerintah. Karena penerimaan cukai negara jadi berkurang drastis," ujarnya dalam acara LPS Finansial Festival 2025 di Surabaya, dikutip Jumat (8/8/2025).

Untuk mengatasi hal ini, HM Sampoerna akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk meminimalisir keberadaan rokok ilegal. Namun, peran terbesar adalah masyarakat sebagai konsumen rokok.

"Nah ini yang selama ini kita sering bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, bagaimana untuk menanggulangi ini bersama. Dan sebenarnya yang paling bisa menanggulanginya cuma satu, masyarakat," sebutnya.

Ivan mengimbau masyarakat agar berhenti membeli rokok ilegal yang tidak berkontribusi terhadap pemerintah dan bangsa di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

"Tapi Sampoerna berkolaborasi dengan berbagai pihak supaya selalu bisa meminimalisirkan peredaran-peredaran barang-barang yang tentunya tadi namanya aja ilegal. Namanya ilegal, kan tentu tidak bagus," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 13.248 penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan mencapai Rp3,9 triliun hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, komoditas rokok ilegal masih mendominasi dengan proporsi sebesar 61% dari total penindakan.

Dirjen Djaka Budhi Utama dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa jika dibandingkan secara tahunan antara tahun 2024 dan 2025, jumlah penindakan memang mengalami penurunan sebesar 4%. Kendati demikian, jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diamankan justru meningkat 38%.

Tak hanya itu, Djaka pun mengatakan dalam Operasi Gurita, yang berlangsung sejak 28 April hingga 30 Juni 2025 telah dilakukan sebanyak 3.918 penindakan dengan total barang hasil penindakan mencapai 182,74 juta batang rokok ilegal.

Melalui operasi Gurita ini, Bea Cukai berupaya melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Rokok ilegal tidak hanya soal kerugian penerimaan negara. Lebih jauh, ini soal keadilan bagi para pelaku usaha yang patuh. Mereka layak mendapatkan perlindungan, dan masyarakat berhak atas produk legal," tegas Budi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Direktur HM Sampoerna Ivan Cahyadi PT. HM Sampoerna Tbk. (HMSP) buka suara perihal rokok ilegal yang marak beredar di berbagai daerah di Tanah Air.

Menurut Ivan, bisnis perusahaannya memang terganggu. Namun, bukan hanya HM Sampoerna, pemerintah juga mengalami gangguan dari sisi penerimaan negara.

"Sebetulnya yang terganggu bukan cuma Sampoerna, tapi juga pemerintah. Karena penerimaan cukai negara jadi berkurang drastis," ujarnya dalam acara LPS Finansial Festival 2025 di Surabaya, dikutip Jumat (8/8/2025).

Untuk mengatasi hal ini, HM Sampoerna akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk meminimalisir keberadaan rokok ilegal. Namun, peran terbesar adalah masyarakat sebagai konsumen rokok.

"Nah ini yang selama ini kita sering bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, bagaimana untuk menanggulangi ini bersama. Dan sebenarnya yang paling bisa menanggulanginya cuma satu, masyarakat," sebutnya.

Ivan mengimbau masyarakat agar berhenti membeli rokok ilegal yang tidak berkontribusi terhadap pemerintah dan bangsa di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

"Tapi Sampoerna berkolaborasi dengan berbagai pihak supaya selalu bisa meminimalisirkan peredaran-peredaran barang-barang yang tentunya tadi namanya aja ilegal. Namanya ilegal, kan tentu tidak bagus," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 13.248 penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan mencapai Rp3,9 triliun hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, komoditas rokok ilegal masih mendominasi dengan proporsi sebesar 61% dari total penindakan.

Dirjen Djaka Budhi Utama dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa jika dibandingkan secara tahunan antara tahun 2024 dan 2025, jumlah penindakan memang mengalami penurunan sebesar 4%. Kendati demikian, jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diamankan justru meningkat 38%.

Tak hanya itu, Djaka pun mengatakan dalam Operasi Gurita, yang berlangsung sejak 28 April hingga 30 Juni 2025 telah dilakukan sebanyak 3.918 penindakan dengan total barang hasil penindakan mencapai 182,74 juta batang rokok ilegal.

Melalui operasi Gurita ini, Bea Cukai berupaya melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Rokok ilegal tidak hanya soal kerugian penerimaan negara. Lebih jauh, ini soal keadilan bagi para pelaku usaha yang patuh. Mereka layak mendapatkan perlindungan, dan masyarakat berhak atas produk legal," tegas Budi.

IDXChannel - Harga minyak turun pada Kamis (7/8/2025) untuk hari keenam berturut-turut setelah Kremlin mengumumkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam beberapa hari ke depan.

Pertemuan ini memicu harapan akan solusi diplomatik untuk mengakhiri perang di Ukraina.

Minyak Brent ditutup melemah 0,7 persen ke level USD66,43 per barel. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) AS merosot 0,7 persen ke USD63,88 per barel.

Kedua acuan harga tersebut juga turun sekitar 1 persen pada Rabu, menyentuh posisi terendah dalam delapan pekan, setelah Trump menyampaikan pernyataan soal kemajuan dalam pembicaraan dengan Moskow.

Melansir dari Reuters, penasihat Kremlin, Yuri Ushakov, pada Kamis mengatakan bahwa Trump dan Putin akan bertemu dalam beberapa hari ke depan, dalam pertemuan tingkat tinggi pertama antara pemimpin kedua negara sejak 2021.

Seorang pejabat Gedung Putih sebelumnya menyebut pertemuan bisa berlangsung paling cepat pekan depan.

Namun, AS tetap melanjutkan persiapan untuk menjatuhkan sanksi sekunder kepada para pembeli utama produk energi Rusia sebagai upaya menekan Moskow agar menghentikan perang di Ukraina. Rusia merupakan produsen minyak terbesar kedua di dunia setelah AS.

Pemerintah AS juga memerintahkan tarif baru atas produk asal India. Trump memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen pada Rabu terhadap barang-barang dari India, dengan alasan negara itu masih mengimpor minyak dari Rusia. Pajak impor baru ini akan berlaku mulai 28 Agustus.

India merupakan pembeli minyak Rusia terbesar kedua setelah China. Trump juga mengatakan bahwa ia mungkin akan mengumumkan tarif tambahan terhadap China.

Harga minyak telah merosot lebih dari 9 persen selama sepekan terakhir.

“Kenaikan produksi OPEC yang berkelanjutan tetap menjadi tekanan utama bagi pasar, sementara ketidakpastian soal tarif terus menjadi alasan dominan yang mendukung pelemahan harga,” demikian kata analis dari firma penasihat energi Ritterbusch and Associates.

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia — dikenal sebagai OPEC+ — sepakat pada Minggu untuk menaikkan produksi minyak sebesar 547.000 barel per hari pada September.

Namun tekanan jual pada Kamis dibatasi oleh penurunan stok minyak mentah di AS, kenaikan harga minyak Arab Saudi untuk kawasan Asia, dan tingginya impor minyak mentah China pada Juli, kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu melaporkan, persediaan minyak mentah AS turun 3 juta barel menjadi 423,7 juta barel pada pekan yang berakhir 1 Agustus, lebih besar dari perkiraan penurunan 591.000 barel dalam jajak pendapat Reuters.

Di China, impor minyak mentah pada Juli turun 5,4 persen dibanding Juni, namun masih naik 11,5 persen secara tahunan. Analis memperkirakan aktivitas penyulingan tetap tinggi dalam waktu dekat.

Arab Saudi, pengekspor minyak terbesar dunia, pada Rabu kembali menaikkan harga minyak mentah untuk pembeli Asia pada pengiriman September — kenaikan bulanan kedua berturut-turut — didorong oleh pasokan yang ketat dan permintaan yang kuat. (Aldo Fernando)

Jakarta, CNBC Indonesia - Tingkat persetujuan terhadap Donald Trump terus menunjukkan tren negatif. Meski Presiden AS tersebut masih mempertahankan dukungan dari basis Partai Republik, mayoritas warga AS kini mulai menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap berbagai kebijakan Trump, termasuk di sektor ekonomi.

Riset terbaru CNBC All-America Economic Survey mengungkap hanya satu dari tujuh isu utama yang mendapatkan penilaian positif dari publik terhadap Trump: keamanan perbatasan. Sisanya, mulai dari inflasi, tarif, belanja federal hingga pajak, dinilai publik sebagai kelemahan Trump.

"Yang tampaknya menghalangi tingkat persetujuan keseluruhan Presiden Trump untuk tidak benar-benar turun adalah ekonomi yang kuat dan kepercayaan yang ia dapatkan dari publik. Ia tidak dapat mengandalkan hal itu saat ini," kata Jay Campbell, mitra di Hart Research, lembaga survei dari pihak Demokrat, seperti dikutip CNBC, Jumat (8/8/2025).

Survei nasional terhadap 1.000 responden yang digelar pada 29 Juli-3 Agustus itu menunjukkan 51% warga AS tidak menyetujui kepemimpinan Trump, dibandingkan 46% yang menyetujui. Secara ekonomi, 53% responden tidak puas dengan kinerja Trump, meski ada sedikit perbaikan dibandingkan survei April lalu.

"Peringkat individu Trump menurun di semua isu, kecuali tarif. Optimisme ekonomi meningkat, tapi tidak ada perbaikan dalam data inflasi," kata Micah Roberts, mitra dari Public Opinion Strategies yang menjadi bagian tim survei dari Partai Republik.

Ironisnya, di saat popularitas Trump menurun, citra Partai Demokrat juga ikut terpuruk. Dukungan terhadap partai tersebut anjlok ke posisi terendah dalam beberapa dekade, dengan hanya 24% pemilih terdaftar yang berpandangan positif, dan 56% negatif. Selisih -32 poin persentase ini merupakan yang terburuk sejak setidaknya 1996.

Namun, ada sedikit keunggulan dalam preferensi legislatif. Survei mencatat, 49% responden lebih memilih Partai Demokrat menguasai Kongres, naik dari 48% pada April, sementara 44% memilih Partai Republik.

Perpecahan Tajam di Isu-isu Kunci

Survei juga menyoroti perpecahan tajam di kalangan publik dalam isu-isu utama. Misalnya, kebijakan deportasi imigran ilegal memecah Partai Republik: 98% pendukung Trump (MAGA) mendukung deportasi, sementara hanya 61% anggota Partai Republik non-MAGA yang setuju. Di sisi lain, 97% Demokrat liberal menentang deportasi.

Di isu inflasi, Trump mencatat persetujuan terendah dengan selisih negatif 23 poin (37% setuju, 60% tidak setuju). Sebanyak 60% responden mengatakan pendapatan mereka tertinggal dari biaya hidup, terutama di kalangan perempuan dan warga berpenghasilan rendah.

Tarif juga menjadi sorotan negatif. Mayoritas publik (67%) percaya tarif menyebabkan kenaikan harga barang sehari-hari, dan 49% menyatakan tarif merugikan pekerja AS. Hanya 37% yang menyatakan tarif memberikan manfaat. Namun, 47% masih melihat tarif membantu perusahaan dalam negeri, dibandingkan 37% yang tidak.

Meski pandangan terhadap Trump memburuk, optimisme ekonomi justru sedikit meningkat. Sekitar 31% responden menilai kondisi ekonomi saat ini "baik" atau "sangat baik", angka terbaik sejak awal pemerintahan Biden dan meningkat 11 poin dibanding April.

Pandangan terhadap pasar saham pun lebih positif. Sebanyak 46% responden mengatakan sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi, naik tajam dari sebelumnya. Bahkan, 36% responden yang tak memiliki investasi pun berpendapat serupa, angka tertinggi dalam sejarah survei.

Kendati demikian, proyeksi jangka menengah tetap pesimistis. Sebanyak 46% publik memperkirakan ekonomi akan memburuk dalam beberapa waktu ke depan, sementara hanya 36% yang meyakini akan membaik.

"Survei ini menggambarkan negara yang sedang berada dalam kondisi sangat terbelah dalam hampir semua isu," ujar Roberts dari Public Opinion Strategies.

Dengan pemilu 2024 yang semakin dekat, hasil survei ini menjadi peringatan serius bagi kubu Trump dan Partai Demokrat. Publik Amerika tidak hanya kecewa pada individu, tetapi juga pada sistem politik yang mereka wakili.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan hadir dan memberikan arahan untuk 200 peserta retret Kadin 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (8/8/2025).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Kepala Negara RI nantinya akan melepas peserta retret Kadin. Anin menuturkan Presiden Prabowo meminta untuk melepas peserta retret pada 8 Agustus 2025.

“Bapak Presiden maunya [retret Kadin 2025] tanggal 8-8, jadi 8 Agustus besok,” kata Anin dalam Rapat Konsolidasi Kadin Indonesia Jelang Retret Kadin 2025 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Adapun saat ditanyai lebih lanjut terkait pemilihan tanggal retret, Anin menyebut angka 8 kebetulan sama dengan waktu berangkatnya peserta retret Kadin 2025.

“Kenapa 8 8? Kebetulan ya, 8 Agustus, 8-08. Lalu besok memulainya jam 8 pagi. Dan yang paling penting kan hari Jumat, hari baik. Terus retretnya Sabtu-Minggu tidak memakan hari kerja,” ujarnya.

Selain itu, dia menyebut pemilihan tanggal retret Kadin juga tidak memakan waktu kerja, mengingat retret akan berlangsung mulai 8 Agustus—10 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Anin menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Kepala Negara RI nantinya akan melepas peserta retret.

“Ya, yang saya dengar begitu [Presiden Prabowo akan memberikan arahan], kami menyerahkan kepada beliau. Yang penting beliau tahu, beliau mendukung. Saya dengar beliau berkenan untuk melepas, ya Alhamdulillah,” tuturnya.

Anin menjelaskan retret Kadin 2025 ini bertujuan agar Kadin mengerti visi dan misi pemerintah, konsultasi internal, serta untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Anin menyampaikan para peserta diwajibkan mengikuti penuh seluruh kelas dan pada hari terakhir membuat makalah empat halaman.

Setelah itu, setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda lulus retret. Kemudian, setidaknya ada lima tujuan retret para pengurus Kadin di Lembah Tidar.

Secara terperinci,pertama, meningkatkan wawasan kebangsaan para pemimpin dunia usaha.Kedua, menyelaraskan visi Kadin dengan arah pembangunan nasional.

Ketiga, menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa dunia usaha adalah bagian dari sistem pertahanan semesta.Keempat, mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional.Kelima, memperkuat konsolidasi Kadin hingga ke kabupaten dan kota.,

Bisnis.com,JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto memilih menggunakan Kereta Cepat Whoosh ketimbang pesawat kepresidenan maupun helikopter dalam kunjungan kerja ke Konvensi Saintek dan Industri yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, perjalanan Presiden menggunakan Whoosh ke Bandung, merupakan bentuk nyata kepercayaan dari pemerintah terhadap moda transportasi cepat dan modern ini.

“Seluruh rangkaian perjalanan Presiden dan rombongan Menteri bersama Whoosh berlangsung lancar, aman, dan tepat waktu berkat persiapan yang matang, sarana dan prasarana yang andal, standar keamanan dan keselamatan yang tinggi, serta dukungan dari seluruh petugas kami di lapangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).

Kehadiran Presiden yang memilih menggunakan perjalanan Whoosh reguler bersama masyarakat umum mendapat sambutan hangat dari penumpang yang merasa bangga dapat berbagi perjalanan bersama Kepala Negara.

Lebih dari itu, penggunaan transportasi publik oleh Presiden dan para pejabat negara ini juga menjadi contoh konkret bagi masyarakat untuk mulai beralih ke moda transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, demi mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

Sejak dioperasikan secara komersial pada Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 10,7 juta penumpang. Saat ini, Whoosh beroperasi dengan 62 jadwal perjalanan setiap harinya, dengan headway tiap 30 menit sekali untuk menghadirkan mobilitas yang cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Republik Indonesia dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam memilih Whoosh sebagai sarana perjalanan resmi. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan standar pelayanan Whoosh,” tutup Eva.

Untuk diketahui, pada Rabu (6/8/2025) Presiden berangkat dari Stasiun Halim pukul 20.00 WIB menggunakan KA G1057 dan tiba di Stasiun Tegalluar Summarecon sekitar pukul 20.45 WIB. Pada perjalanan perdananya Presiden menggunakan Whoosh ini, Presiden menjalani seluruh prosedur keberangkatan sebagaimana penumpang umum dan tetap berbaur bersama masyarakat selama perjalanan dan setibanya di Stasiun Tegalluar Summarecon.

Keesokan harinya, Kamis, 7 Agustus 2025, Presiden kembali ke Jakarta dari Stasiun Padalarang menggunakan KA G1036, dan tiba di Stasiun Halim pada pukul 14.52 WIB. Seluruh rangkaian perjalanan Presiden menggunakan Whoosh berjalan lancar, aman, dan tepat waktu.

Mengacu berita sebelumnya, perjalanan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung memakan waktu sekitar 45 menit. Selama perjalanan, Prabowo duduk di kelas eksekutif bersama rombongan dan penumpang umum lainnya.

Setibanya di Stasiun Tegalluar, suasana hangat langsung terasa. Sejumlah warga menyambut kehadiran Prabowo dengan antusias. Mereka melambaikan tangan, meneriakkan nama Presiden hingga mengajak swafoto.

Prabowo pun membalas sambutan hangat itu dengan senyum ramah, melambaikan tangan, dan bahkan menyempatkan diri untuk berfoto bersama warga. Interaksi singkat tersebut disambut sorak dan tepuk tangan dari masyarakat yang hadir di stasiun.

Tingginya minat masyarakat memilih moda transportasi Whoosh ini pun tercermin dari peningkatan jumlah penumpang dari kereta cepat Jakarta—Bandung. Terbukti pada semester I/2025, jumlah penumpang mencapai 2,94 juta orang atau tumbuh 10,04% secara tahunan (year on year/YoY).

Secara bulanan atau month to month (MtM), jumlah penumpang Whoosh mencapai 555.000 orang pada Juni 2025 atau tumbuh 4,90%. Lonjakan penumpang tersebut terjadi utamanya didorong oleh momentum Idulfitri, libur sekolah, dan Tahun Baru Islam.

Sementara secara kumulatif atau sejak Whoosh pertama kali beroperasi pada 2023, kereta cepat ini total sudah membawa 10 juta pelanggan hingga Juni 2025. Jumlah rata-rata pelanggan yang naik Whoosh per harinya mencapai 24.000—25.000 orang/hari.

Bisnis.com,JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto memilih menggunakan Kereta Cepat Whoosh ketimbang pesawat kepresidenan maupun helikopter dalam kunjungan kerja ke Konvensi Saintek dan Industri yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, perjalanan Presiden menggunakan Whoosh ke Bandung, merupakan bentuk nyata kepercayaan dari pemerintah terhadap moda transportasi cepat dan modern ini.

“Seluruh rangkaian perjalanan Presiden dan rombongan Menteri bersama Whoosh berlangsung lancar, aman, dan tepat waktu berkat persiapan yang matang, sarana dan prasarana yang andal, standar keamanan dan keselamatan yang tinggi, serta dukungan dari seluruh petugas kami di lapangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).

Kehadiran Presiden yang memilih menggunakan perjalanan Whoosh reguler bersama masyarakat umum mendapat sambutan hangat dari penumpang yang merasa bangga dapat berbagi perjalanan bersama Kepala Negara.

Lebih dari itu, penggunaan transportasi publik oleh Presiden dan para pejabat negara ini juga menjadi contoh konkret bagi masyarakat untuk mulai beralih ke moda transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, demi mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

Sejak dioperasikan secara komersial pada Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 10,7 juta penumpang. Saat ini, Whoosh beroperasi dengan 62 jadwal perjalanan setiap harinya, dengan headway tiap 30 menit sekali untuk menghadirkan mobilitas yang cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Republik Indonesia dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam memilih Whoosh sebagai sarana perjalanan resmi. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan standar pelayanan Whoosh,” tutup Eva.

Untuk diketahui, pada Rabu (6/8/2025) Presiden berangkat dari Stasiun Halim pukul 20.00 WIB menggunakan KA G1057 dan tiba di Stasiun Tegalluar Summarecon sekitar pukul 20.45 WIB. Pada perjalanan perdananya Presiden menggunakan Whoosh ini, Presiden menjalani seluruh prosedur keberangkatan sebagaimana penumpang umum dan tetap berbaur bersama masyarakat selama perjalanan dan setibanya di Stasiun Tegalluar Summarecon.

Keesokan harinya, Kamis, 7 Agustus 2025, Presiden kembali ke Jakarta dari Stasiun Padalarang menggunakan KA G1036, dan tiba di Stasiun Halim pada pukul 14.52 WIB. Seluruh rangkaian perjalanan Presiden menggunakan Whoosh berjalan lancar, aman, dan tepat waktu.

Mengacu berita sebelumnya, perjalanan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung memakan waktu sekitar 45 menit. Selama perjalanan, Prabowo duduk di kelas eksekutif bersama rombongan dan penumpang umum lainnya.

Setibanya di Stasiun Tegalluar, suasana hangat langsung terasa. Sejumlah warga menyambut kehadiran Prabowo dengan antusias. Mereka melambaikan tangan, meneriakkan nama Presiden hingga mengajak swafoto.

Prabowo pun membalas sambutan hangat itu dengan senyum ramah, melambaikan tangan, dan bahkan menyempatkan diri untuk berfoto bersama warga. Interaksi singkat tersebut disambut sorak dan tepuk tangan dari masyarakat yang hadir di stasiun.

Tingginya minat masyarakat memilih moda transportasi Whoosh ini pun tercermin dari peningkatan jumlah penumpang dari kereta cepat Jakarta—Bandung. Terbukti pada semester I/2025, jumlah penumpang mencapai 2,94 juta orang atau tumbuh 10,04% secara tahunan (year on year/YoY).

Secara bulanan atau month to month (MtM), jumlah penumpang Whoosh mencapai 555.000 orang pada Juni 2025 atau tumbuh 4,90%. Lonjakan penumpang tersebut terjadi utamanya didorong oleh momentum Idulfitri, libur sekolah, dan Tahun Baru Islam.

Sementara secara kumulatif atau sejak Whoosh pertama kali beroperasi pada 2023, kereta cepat ini total sudah membawa 10 juta pelanggan hingga Juni 2025. Jumlah rata-rata pelanggan yang naik Whoosh per harinya mencapai 24.000—25.000 orang/hari.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Leonardus Tumuka menekankan bahwa kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk memaksimalkan pemberdayaan di daerah.

“Kami memang butuh pola baru, dan kelihatannya sulit kalau tidak berkolaborasi,” ucap Leonardus dalam acara bertajuk, “Kolaborasi untuk Inklusi Ekonomi” yang digelar di Jakarta, Kamis.

YPMAK, kata dia, memiliki tiga program prioritas, yakni program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut dia, tidak mungkin ketiga program tersebut dapat berjalan tanpa adanya kolaborasi dengan pemangku kepentingan masing-masing bidang.

Misalkan, untuk menjalankan program pendidikan dengan pemberian beasiswa, Leo menyampaikan pendanaan saja tidak bisa mendukung terlaksananya program tersebut.

“Tahun-tahun awal itu, uang ada, tetapi tidak ada adik-adik yang tertarik untuk sekolah. Kami mulai dorong, dan dampaknya besar sekali,” ucap Leo.

Leo memperkirakan, sejak YPMAK berdiri, yayasan tersebut berhasil menyalurkan ribuan beasiswa kepada masyarakat Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan (Dani, Damal, Moni, Mee dan Nduga) di Kabupaten Mimika.

Menurut Leo, capaian tersebut memungkinkan untuk direalisasikan, sebab yayasannya sudah bekerja sama dengan 35 mitra di bidang pendidikan.

Berbagai pendekatan budaya juga relevan untuk dilakukan di program-program lainnya, seperti kesehatan dan ekonomi. Misalkan, untuk program kesehatan, Leo menyampaikan para pihak yang menjalankan program harus membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan harus dimulai dari kebiasaan di rumah dan di kampung, bukan mengandalkan obat dari rumah sakit dan puskesmas.

“Banyak hal yang kami coba untuk lakukan, salah satunya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena meskipun anggarannya cukup banyak, kalau tidak ada upaya melalui pemerintah, kami kesulitan nanti,” kata Leo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025