Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengajak masyarakat ikut andil dalam upaya menjaga hutan serta mendorong perekonomian melalui skema perhutanan sosial.

Menhut, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai kebijakan perhutanan sosial menjadi titik balik dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Jika sebelumnya masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke kawasan hutan, kini mereka justru diberikan hak untuk mengelola secara legal.

“Intinya, perhutanan sosial diberikan kepada masyarakat agar fungsi hutan bisa dimaksimalkan. Dulu masyarakat dilarang masuk hutan, sekarang diperbolehkan bahkan mengelola secara legal untuk dimanfaatkan secara maksimal,” ujar dia.

Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menekankan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan.

Ia optimistis masyarakat mampu menjaga kepercayaan yang diberikan negara dengan menjalankan kedua fungsi tersebut secara beriringan.

“Bekerja sama, berkolaborasi agar fungsi keekonomian meningkat, namun secara bersamaan juga meningkatkan fungsi ekologis,” kata Menhut.

Adapun Menhut Raja Juli Antoni baru saja menyerahkan sembilan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada sebanyak 328 kepala keluarga di Desa Wisata Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Melalui SK tersebut, kini masyarakat di sana resmi mendapat akses mengelola kawasan hutan seluas 1.742 hektare melalui skema perhutanan sosial.

Menhut menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Sulawesi Utara. Ia mengatakan, penyerahan SK ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses kelola hutan bagi rakyat.

“Pertama, salam hormat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemarin saya di Istana selesai acara, saya sampaikan akan ke Sulawesi Utara dan akan memberikan SK Perhutanan Sosial,” katanya.

Ia menegaskan, penantian masyarakat selama ini akhirnya terwujud dengan diterimanya SK Perhutanan Sosial.

“Insya Allah kita akan buktikan bahwa setelah mendapatkan SK, bapak-ibu bisa memaksimalkan secara bersamaan, kita bisa jaga hutan kita,” ujar Menhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Upaya perlindungan kawasan hutan di Jawa Barat terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) mendorong pengelolaan hutan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan

AP2SI mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan melalui pendekatan perhutanan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama pengelolaan hutan.

Pendampingan kelompok tani hutan dan rehabilitasi lahan dilakukan untuk menjaga tutupan hutan serta memperkuat fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem di Jawa Barat yang rawan bencana ekologis.

Ketua Badan Pengurus Provinsi AP2SI Jawa Barat, Dedi Junaedi menegaskan persoalan hutan tidak dapat dilihat semata sebagai isu lingkungan. Menurut Dedi, masyarakat sekitar hutan merupakan aktor utama penjaga kelestarian. “Pengelolaan hutan harus adil. Tanpa keadilan, kita tidak akan pernah mencapai kelestarian,” ujarnya.

Lihat video: Akhir Operasi SAR Cisarua: Harapan & Duka Keluarga, 20 Korban Hilang



Sebagai bentuk aksi nyata, Gabungan Kelompok Tani Hutan Jaleuleu bersama AP2SI Jawa Barat, beberapa waktu lalu telah melakukan rehabilitasi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Desa Cisondari, Kabupaten Bandung. KHDPK merupakan kawasan hutan negara yang dikelola dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perlindungan dan pemulihan hutan.

Ketua Gapoktanhut Jaleuleu, Ayi Sobari, menyatakan kegiatan penanaman menjadi wujud komitmen menjaga hutan agar tetap hijau dan lestari. Sinergi antara pemerintah, AP2SI, dan masyarakat ini dinilai strategis untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat ekonomi warga sekitar secara berkelanjutan.

RIAU - Pemerintah memulai proses relokasi warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Relokasi ini sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pemulihan ekosistem hutan konservasi.

Relokasi ini menjadi langkah awal dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

"Hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama pada masyarkat Desa Bagan Limau, bapak ibu adalah uswah hasanah adalah contoh teladan, di mana dialog sebagai rekonsilisasi, sebagai upaya menjadi win win solusion, kemenangan bersama," kata Menhut Raja Juli Antoni di Desa Bagan Limau, Sabtu (20/12/2025).

Menhut menegaskan dipindahkannya masyarakat dari wilayah Taman Nasional ini bukan sebagai bentuk permusuhan. Melainkan justru memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat secara pasti dengan cara yang damai hingga dialog.

"Ini bukan hari tanda permusuhan karena bapak ibu sekalian digusur dari Taman Nasional, tapi hari bahagia karena dengan cara damai, persuasif, dialog bersama bapak ibu sudah memiliki kepastian hukum untuk mengeola kebun sawit baru di luar Taman Nasional Tesso Nilo. Saat ini masih dalam bentuk SK Hutan Kemasyarakatan karena awalnya relokasi PBPH HTI, supaya prosesnya cepat saya pakai Hkm," ujar Menhut.

Sebanyak 228 kepala keluarga (KK) di relokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare. Relokasi ini menyasar wilayah Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, dengan target penataan kawasan seluas 2.569 hektare.

Sebagai lahan pengganti, pemerintah menyiapkan area eks PT PSJ di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan seluas 234,51 hektare, serta kawasan eks PTPN di Desa Batu Rizal, Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Pesikaian, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan total luasan 647,61 hektare.

Kelompok masyarakat penerima Surat Keputusan (SK) Hijau di kawasan eks PT PSJ adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondai Prima Sejahtera dengan jumlah 47 KK. Sementara di kawasan eks PTPN, penerima SK Hijau meliputi KTH Mitra Jaya Lestari sebanyak 109 KK dan KTH Mitra Jaya Mandiri sebanyak 72 KK.

Menhut menyebut saat ini masyarakat diberikan SK Hutan Kemasyarakatan dibawah Kementerian Kehutanan. Nantinya dalam proses yang berjalan Masyarakat akan mendapatkan TORA di bawah Kementerian ATR/BPN.

"Ini adalah simbol rekonsiliasi, simbol kehadiran negara, tidak dengan kekerasan tapi mejadi kemenangan bersama. Taman Nasional kita jadi rumah yang aman dan nyaman bagi gajah Domang dan kawan-kawan, tapi pada saat yang sama kasyarakat punya kepastian hukum," tuturnya.

Menhut juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

"Kalau secra simbolik ada pemusnahan sawit, bukan berarti ada permusuhan pada masyarakat, tapi kita kebalikan Taman Nasiona pada fungsinya sebagai Taman Nasional konservasi ," pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kementerian Kehutanan mengalokasikan sekitar 74 ribu bibit pohon untuk seluruh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, terdiri dari Mahoni 30 ribu batang, Trembesi 15 ribu batang, Sengon 15 ribu batang, Jengkol 9 ribu batang, dan Kaliandra 5 ribu batang.

JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat Perhutanan Sosial sebagai agenda strategis nasional. Hal itu untuk mewujudkan keadilan ekologi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hutan berkelanjutan.

Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola kepada lebih dari 1 juta Kepala Keluarga (KK) dan mendorong tumbuhnya 15.852 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Termasuk menghadirkan nilai ekonomi mencapai sekitar Rp 4 triliun.

Selain itu, pemerintah menetapkan target untuk merekognisi 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029 sebagai langkah memperkuat legalitas dan peran masyarakat hukum adat sebagai penjaga hutan terbaik.

Konsistensi kebijakan kehutanan nasional membuat Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat penghargaan kategori “Tokoh Pendorong Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat". Penghargaan diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, di Jakarta, tadi malam.

Raja Antoni menegaskan penghargaan tersebut adalah bentuk pengakuan terhadap kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. “Penghargaan ini bukan semata-mata untuk saya, tetapi untuk Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perintah dan instruksi yang clear bahwa hutan sebagai sumberdaya hendaknya tidak hanya dikuasai oleh berpunya saja tapi didistribusikan kepada rakyat para petani hutan kita," ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Raja Antoni juga mengungkapkan penghargaan ini ditujukan untuk semua pejuang Perhutanan Sosial - para pendamping lapangan, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan terutama masyarakat di desa-desa sekitar hutan yang setiap hari menjaga hutan dengan ketulusan dan kerja keras.

“Perhutanan Sosial bukan hanya program teknis, tetapi gerakan perubahan nasional. Perhutanan Sosial bagi kami adalah gerakan bersama untuk memastikan keadilan akses kelola, membuka peluang ekonomi yang nyata bagi rakyat, dan menjaga kelestarian hutan dari generasi ke generasi," katanya.

Hutan adat sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Karena itu, pihaknya berkomitmen merekognisi 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029 sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat selaku the best guardian of the forest.

Kementerian Kehutanan memprioritaskan untuk melakukan percepatan izin akses kelola; pendampingan intensif bagi KUPS; percepatan pasar dan pembiayaan usaha kehutanan rakyat; digitalisasi proses layanan; pengamanan kawasan dari perambahan ilegal; dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

“Dengan langkah-langkah tersebut, Perhutanan Sosial diarahkan menjadi lokomotif ekonomi hijau desa sekaligus instrumen penting untuk menurunkan tekanan deforestasi dan mencapai target iklim nasional,” katanya.

Perhutanan Sosial menjadi elemen kunci diplomasi Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga dunia. Pendekatan berbasis masyarakat ini memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional, termasuk dalam pembahasan SDGs, pengurangan emisi FOLU Net Sink 2030, dan agenda perubahan iklim global. "Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bahwa ketika masyarakat sejahtera, maka hutan kita akan semakin terjaga," ujarnya.