IDXChannel - PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) menetapkan target capaian ambisius pada 2026 setelah diakuisisi oleh PT PIMSF Pulogadung, bagian dari Tjokro Group. Di tengah proses transformasi, perusahaan tersebut memasang target tinggi tinggi demi keberlanjutan usahanya.

GPSO menargetkan pendapatan sebesar Rp92,47 miliar, atau meningkat sekitar 1.584 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp5,49 miliar. Dengan target tersebut, perseroan menargetkan laba tahun berjalan sebesar Rp10,36 miliar, berbalik dari posisi rugi sebesar Rp3,18 miliar pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan upaya GPSO dalam memperkuat kinerja operasional, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan kontribusi dari lini usaha utama.

Sebagai informasi, pada 16 Oktober 2025, PT PIMSF Pulogadung telah menyelesaikan pengambilalihan atas 303 juta saham atau setara dengan 45,45 persen kepemilikan saham perseroan. GPSO tengah bersiap melakukan transformasi bisnis besar-besaran di bawah kendali pengendali baru dengan beralih haluan menjadi pemain utama di industri komponen mekanikal dan permesinan (machining) terpadu.

GPSO berencana mengubah kegiatan usaha utamanya dari perdagangan besar mesin dan jasa survei menjadi industri komponen sepeda motor, real estate, dan perdagangan besar mesin industri. Langkah ini merupakan bagian dari visi Tjokro Group untuk menciptakan ekosistem solusi mekanikal satu atap (one stop solution for mechanical) yang menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Untuk mendukung operasional baru, pada tahap awal, GPSO akan mengakuisisi aset tetap dari PT Jakarta Indah Casting (JIC) berupa tanah seluas 15.400 m² di Bekasi, bangunan pabrik, serta mesin produksi besi tuang cetak (ferro casting).

Manajemen GPSO meyakini, prospek usaha pada 2026 dan tahun-tahun mendatang tetap menunjukkan arah yang positif, didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stabil serta pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Secara global, aktivitas investasi infrastruktur dan transisi energi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan, yang turut meningkatkan kebutuhan akan layanan survei, pemetaan, dan geospasial. Sementara itu, di tingkat domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid, didorong oleh konsumsi domestik, investasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup pembangunan jalan tol, bendungan, kawasan industri, hingga proyek energi dan pertambangan. Implementasi proyek-proyek tersebut membutuhkan dukungan data geospasial yang akurat serta penggunaan alat-alat survei modern seperti Global Navigation Satellite System (GNSS), LiDAR, drone pemetaan, dan peralatan geoteknik lainnya. Kondisi ini membuka peluang yang luas bagi GPSO untuk menawarkan produk dan layanan yang relevan.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, presisi, dan digitalisasi dalam sektor konstruksi, pertambangan, serta tata ruang juga menjadi katalis positif bagi industri jasa survei. Dengan pengalaman, portofolio proyek, serta kemampuan teknis yang dimiliki, Perseroan berada pada posisi yang strategis untuk menangkap peluang tersebut.

Ke depan, GPSO akan terus memperkuat kapabilitas teknologi, memperluas jaringan bisnis, serta meningkatkan kualitas layanan guna mendukung pembangunan nasional dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) menargetkan berbalik mencetak laba pada 2026 seiring dengan transformasi bisnis dan ekspansi agresif pascaakuisisi oleh PT PIMSF Pulogadung yang merupakan bagian dari Tjokro Group.

Berdasarkan laporan tahunan perseroan, GPSO membidik penjualan sebesar Rp92,47 miliar pada 2026, melonjak dibandingkan realisasi 2025 yang sebesar Rp5,49 miliar. Sejalan dengan lonjakan pendapatan tersebut, perseroan menargetkan laba tahun berjalan sebesar Rp10,36 miliar, berbalik dari rugi Rp3,18 miliar pada tahun sebelumnya.

"Target tersebut mencerminkan upaya memperkuat kinerja operasional melalui peningkatan efisiensi serta optimalisasi kontribusi dari lini usaha utama," jelas manajemen GPSO.

Transformasi bisnis GPSO mulai terlihat setelah aksi korporasi pada 16 Oktober 2025, ketika PT PIMSF Pulogadung mengakuisisi 45,45% saham perseroan. Di bawah kendali pemegang saham baru, GPSO bersiap melakukan perubahan model bisnis secara menyeluruh.

Melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, perseroan mengungkapkan rencana pergeseran fokus usaha dari perdagangan besar mesin dan jasa survei menjadi industri komponen mekanikal dan permesinan terpadu.

Ke depan, GPSO akan mengembangkan bisnis di sektor komponen sepeda motor, real estat, serta perdagangan mesin industri. Langkah ini merupakan bagian dari strategi membangun ekosistem “one stop solution for mechanical” yang mencakup rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Sebagai tahap awal, perseroan berencana mengakuisisi aset tetap milik PT Jakarta Indah Casting berupa lahan seluas 15.400 meter persegi di Bekasi, termasuk fasilitas pabrik dan mesin produksi besi tuang (ferro casting).

Manajemen menilai prospek usaha pada 2026 tetap positif, didukung oleh pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan investasi infrastruktur. Di tingkat global, tren transisi energi dan pembangunan infrastruktur dinilai akan mendorong permintaan terhadap layanan berbasis geospasial.

Di dalam negeri, percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti jalan tol, bendungan, kawasan industri, hingga proyek energi dan pertambangan turut membuka peluang bagi perseroan, khususnya dalam penyediaan data dan peralatan survei.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan efisiensi dan digitalisasi di sektor konstruksi dan pertambangan menjadi katalis tambahan bagi pertumbuhan bisnis GPSO.

Dengan strategi diversifikasi, penguatan kapabilitas teknologi, serta dukungan pemegang saham baru, GPSO optimistis dapat mencapai target kinerja sekaligus mencatatkan laba pada 2026.

IDXChannel - PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) tengah bersiap melakukan transformasi bisnis di bawah kendali pengendali baru, PT PIMSF Pulogadung, bagian dari Tjokro Group. Perseroan berencana beralih haluan menjadi pemain utama di industri komponen mekanikal dan permesinan (machining & casting) terpadu.

GPSO berencana mengubah kegiatan usaha utamanya dari perdagangan besar mesin dan jasa survei menjadi industri komponen sepeda motor, real estat, dan perdagangan besar mesin industri.

"Langkah ini merupakan bagian dari visi Tjokro Group untuk menciptakan ekosistem solusi mekanikal satu atap (one stop solution for mechanical) yang menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir," kata Direktur Utama GPSO, Dionysius Tjokro lewat keterbukaan informasi dikutip Senin (27/4/2026).

Untuk mendukung operasional baru, GPSO akan mengakuisisi aset tetap dari PT Jakarta Indah Casting (JIC) berupa tanah seluas 15.400 m² di Bekasi, bangunan pabrik, serta mesin produksi besi tuang cetak (ferro casting).

Nilai transaksi tesebut mencapai Rp78,5 miliar, yang merupakan 183,95 persen dari ekuitas GPSO per Desember 2025. Dengan membeli aset yang sudah siap produksi, GPSO dapat langsung mencatatkan pendapatan pada tahun 2026 tanpa harus memulai dari nol (set-up pabrik baru).

Selain itu, GPSO berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau rights issue sebanyak 66,67 juta saham baru atau setara 10 persen dari modal disetor. Seluruh dana hasil aksi korporasi ini akan dialokasikan untuk membiayai sebagian pembelian aset JIC. Langkah ini diharapkan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan likuiditas saham di bursa.

Berdasarkan kajian studi kelayakan, rencana transformasi ini menunjukkan indikator keuangan yang sangat positif di mana Internal Rate of Return (IRR) berada di level 34,77 persen, jauh di atas tingkat diskonto 14,00 persen. Sementara itu, Net Present Value (NPV) bernilai positif sebesar Rp86,63 miliar dengan payback period alias pengembalian investasi dalam waktu 5 tahun 1 bulan.

Keputusan penting ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 Juni 2026. Mengingat transaksi ini bersifat material dan terafiliasi, persetujuan dari pemegang saham independen menjadi kunci utama pelaksanaan transformasi ini.

Sinergi dengan Tjokro Group yang memiliki pengalaman lebih dari 57 tahun di industri mekanikal memberikan GPSO "tiket masuk" yang kuat ke pasar OEM otomotif dan alat berat. Jika rencana ini berjalan mulus, GPSO tidak lagi hanya menjadi trader, melainkan produsen dengan nilai tambah tinggi, yang berpotensi meningkatkan kinerja fundamental perseroan dalam jangka panjang.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah penumpang layanan kereta api bersubsidi melalui skema public service obligation (PSO) dan subsidi mencapai 113,16 juta orang hingga Maret 2026.

Wakil Direktur Utama KAI, Dody Budiawan menyampaikan realisasi penumpang kereta api PSO tersebut setara 103,46% dari target yang ditetapkan sebesar 109,37 juta penumpang.

"Volume penumpang PSO hingga Maret 2026 tumbuh 7,83% dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar 104,94 juta orang," ujar Dody dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR pada Kamis (2/4/2026).

Secara rinci, jumlah penumpang PSO KRL Jabodetabek mencapai 87 juta orang hingga Maret 2026, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 82,11 juta penumpang.

Selanjutnya, penumpang PSO kereta api jarak dekat tercatat 11,37 juta orang. Adapun penumpang kereta api jarak jauh mencapai 1,09 juta orang dan kereta api jarak sedang sebanyak 1,8 juta orang.

Sementara itu, penumpang PSO KRL Yogyakarta tercatat 2,02 juta orang, diikuti kereta rel diesel sebanyak 2,09 juta penumpang, serta layanan subsidi LRT Jabodebek yang mencapai 7,75 juta orang.

Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa anggaran PSO dan subsidi yang diterima PT KAI menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, periode 2023 hingga 2025.

"Jadi secara total yang kami terima PSO dan subsidi 2023 sebesar Rp2,71 triliun, 2024 sebanyak Rp4,01 triliun, dan 2025 sebesar Rp4,63 triliun," jelasnya.

Kenaikan jumlah penumpang tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan transportasi publik bersubsidi, khususnya pada kawasan aglomerasi dengan mobilitas komuter yang padat seperti Jabodetabek dan wilayah perkotaan lainnya.

Selain itu, peningkatan alokasi PSO dan subsidi juga dinilai penting untuk menjaga keterjangkauan tarif sekaligus mendukung upaya pemerintah mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) mematangkan rencana penambahan modal dengan skema rights issue sebagai jembatan transformasi besar di bawah pengendali baru, PT PIMSF Pulogadung.

Sebagaimana diketahui, PIMSF yang merupakan bagian dari Tjokro Group resmi menjadi pengendali baru GPSO sejak akhir 2025 dengan kepemilikan 45,45%.

Direktur Utama Geoprima Solusi, Dionysius Tjokro menjelaskan bahwa penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) dipilih untuk memperkuat struktur permodalan guna mendukung strategi konsolidasi bisnis.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal pada Januari 2026 terkait dengan rencana pengalihan sejumlah aset dan saham perusahaan afiliasi dengan total nilai transaksi mencapai Rp700 miliar.

“Akuisisi emiten pada tahap awal yang kemudian dilanjutkan dengan rencana rights issue menjadi salah satu tonggak sejarah bagi Tjokro Group untuk melakukan transformasi dan konsolidasi bisnis,” ujar Dionysius saat dihubungi Bisnis pada Senin (16/3/2026).

Dalam catatan Bisnis, GPSO berencana mengakuisisi mayoritas saham di beberapa entitas, antara lain 75% saham PT Pulogadung Tempajaya senilai Rp385 miliar, 70% saham PT Tjokro Bersaudara Komponenindo sebesar Rp90 miliar, serta 70% saham PT Jakarta Marten Logamindo senilai Rp65 miliar.

Selain itu, perseroan juga membidik pembelian aset tanah dan bangunan pabrik di kawasan industri Jababeka serta EJIP dengan estimasi nilai Rp160 miliar. Strategi ini bertujuan mengamankan rantai pasok mekanikal dari hulu ke hilir.

“Tujuan dari konsolidasi tersebut merupakan langkah strategis yang diambil dalam rangka mengamankan ketersediaan bahan baku di antara grup usaha dan penguasaan pangsa pasar yang lebih luas,” kata Dionysius.

Terkait dengan jadwal pelaksanaan, GPSO kini tengah melakukan proses due diligence yang ditargetkan rampung pada April 2026 dan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Juni 2026.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, perseroan menargetkan pelaksanaan rights issue dan penyelesaian transaksi akuisisi jumbo tersebut dapat terlaksana pada Desember 2026.

Hingga saat ini, GPSO juga masih mengkaji berbagai alternatif pendanaan pendukung lainnya, termasuk opsi pinjaman perbankan, penerbitan instrumen utang, hingga skema share swap atau inbreng saham untuk meminimalkan beban bunga perusahaan.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) mencatat peningkatan jumlah investor seiring meluasnya kepemilikan saham publik yang telah melampaui ketentuan free float bursa, di tengah persiapan aksi akuisisi aset senilai Rp700 miliar dari entitas terafiliasi.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi efek, jumlah pemegang saham GPSO hingga akhir Januari 2026 tercatat sebanyak 4.921 pihak, meningkat 415 investor dibandingkan Desember 2025 yang berjumlah 4.506 pihak. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya partisipasi investor publik setelah perubahan struktur kepemilikan Perseroan.

Manajemen GPSO melaporkan jumlah saham tercatat per akhir Januari 2026 mencapai 666,74 juta saham. Dari jumlah tersebut, sebanyak 340,37 juta saham atau setara 51,05 persen dimiliki publik dan dikategorikan sebagai free float.

Adapun pemegang saham pengendali, PIMSF Pulogadung, menguasai 326,37 juta saham atau 48,95 persen. Penerima manfaat akhir kepemilikan saham Perseroan atau ultimate beneficial owner (UBO) tercatat atas nama Kurniawan Eddy Tjokro.

PIMSF Pulogadung, bagian dari Tjokro Group, resmi mengambil alih GPSO pada akhir 2025. Sejak akuisisi tersebut, GPSO dipersiapkan sebagai kendaraan konsolidasi aset strategis Tjokro Group di sektor parts maker dan pengelolaan properti industri.

Mengacu pada keterbukaan informasi Rabu (21/1/2026), GPSO telah menandatangani Kesepakatan Induk Jual Beli Awal (Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA) untuk mengakuisisi aset senilai Rp700 miliar dari PT Morita Tjokro Gearindo dan PT Jaya Indah Casting.

Aset yang akan diambil alih meliputi kepemilikan saham di PT Pulogadung Tempajaya, PT Tjokro Bersaudara Komponenindo, dan PT Jakarta Marten Logamindo, serta aset tanah dan bangunan di Kawasan Industri Jababeka I dan Kawasan EJIP, Bekasi.

Untuk mendanai transaksi tersebut, GPSO tengah mengkaji sejumlah opsi pendanaan, termasuk skema share swapmelalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) maupun penggunaan instrumen utang. Manajemen menegaskan seluruh aksi korporasi akan dijalankan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta melalui penilaian kewajaran oleh Kantor Jasa Penilai Publik independen.

IDXChannel - PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) mengonfirmasi peningkatan jumlah pemegang saham sepanjang Januari 2026, seiring dengan meluasnya kepemilikan saham publik yang jauh melampaui ketentuan free float.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi efek, jumlah investor GPSO hingga akhir Januari 2026 mencapai 4.921 pihak, meningkat dibanding 4.506 pihak pada Desember 2026. Dengan demikian, terdapat penambahan 415 pemegang saham baru dalam sebulan.

Sementara itu, jumlah saham tercatat per akhir Januari 2026 sebanyak 666,74 juta saham. Dari jumlah tersebut, sebanyak 340,37 juta saham atau setara 51,05 persen dimiliki oleh publik dan dikategorikan sebagai free float.

Adapun pemegang saham pengendali GPSO saat ini adalah PIMSF Pulogadung, yang menggenggam 326,37 juta saham atau 48,95 persen dari total saham tercatat Perseroan. Sementara penerima manfaat akhir kepemilikan saham perseroan atau ultimate beneficial owner/UBO adalah Kurniawan Eddy Tjokro.

Sebagai informasi, PIMSF Pulogadung yang merupakan bagian dari raksasa industri mekanikal Tjokro Group, resmi mengambil alih GPSO pada akhir 2025. Saat ini GPSO bersiap melakukan konsolidasi aset strategis Tjokro Group untuk menjadikan GPSO sebagai induk Tjokro Group di bidang usaha parts maker terbesar di Indonesia dan property building management.

GPSO sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Induk Jual Beli Awal (Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA) untuk mengakuisisi sejumlah aset senilai Rp700 miliar dari entitas terafiliasi, yakni PT Morita Tjokro Gearindo (MTG) dan PT Jaya Indah Casting (JIC).

Aset yang akan diambil alih meliputi 75 persen saham PT Pulogadung Tempajaya (PTJ), 70 persen saham PT Tjokro Bersaudara Komponenindo (TBK), dan 70 persen saham PT Jakarta Marten Logamindo (JML), serta aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka I dan Kawasan EJIP Bekasi.

"Aksi korporasi ini diproyeksikan akan mendongkrak nilai perusahaan secara signifikan dan menjadikan GPSO dalam kelompok emiten yang berkapitalisasi pasar triliunan rupiah," kata manajemen GPSO, Kamis (12/2/2026).

Untuk mendanai rangkaian transaksi tersebut, GPSO tengah mengkaji sejumlah alternatif pendanaan yang dinilai paling optimal, termasuk melalui skema share swap inbreng saham dalam Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) maupun penggunaan instrumen utang.

Manajemen menegaskan bahwa seluruh aksi korporasi akan dilaksanakan dengan tetap mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, termasuk melalui proses penilaian kewajaran transaksi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) mengumumkan langkah strategis besar usai diakuisisi oleh Tjokro Group. Langkah awal ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Induk pada Selasa (20/1/2026) dengan PT Morita Tjokro Gearindo (MTG), PT Tjokro Bersaudara Cikarangindo (TBC), dan PT Jaya Indah Casting (JIC) yang merupakan bagian dari Tjokro Group.

Manajemen GPSO menyatakan, melalui kesepakatan ini, GPSO berencana melakukan akuisisi terhadap tiga entitas bisnis dan aset strategis dengan estimasi nilai transaksi mencapai kurang lebih Rp700 miliar. Rencana ini mencakup akuisisi saham PT Pulogadung Tempajaya (PTJ), PT Tjokro Bersaudara Komponenindo (TBK), dan PT Jakarta Marten Logamindo (JML).

Rinciannya, Rp385 miliar untuk mengakuisisi 75 persen saham PJT, Rp90 miliar untuk membeli 70 persen Tbk, dan Rp65 miliar untuk mengambil alih 70 persen saham JML. Selain itu, perseroan juga akan mengakuisisi aset Jababeka senilai Rp65 miliar dan aset EJIP senilai Rp95 miliar. Dengan demikian, totalnya sekitar Rp700 miliar.

Manajemen GPSO menyatakan aksi korporasi ini akan memberikan dampak positif yang konkret terhadap kinerja keuangan perusahaan, termasuk peningkatan laba dan potensi pembagian dividen yang lebih besar bagi pemegang saham di masa mendatang.

"Konsolidasi ini akan menjadikan perseroan salah satu pemain utama yang memiliki rantai pasok solid untuk menciptakan efisiensi, stabilitas, serta menjaga pertumbuhan berkelanjutan," katanya dalam keterbukaan informasi dikutip Senin (2/2/2026).

Manajemen GPSO mengatakan, akuisisi ini akan memberikan sejumlah manfaat. Pertama, keunggulan operasional di mana entitas yang diakuisisi (PTJ, TBK, dan JML) memiliki rekam jejak yang matang di industri fabrikasi komponen, lengkap dengan pelanggan tetap, teknologi, dan sistem yang sudah berjalan mapan.

Kedua, pendapatan tetap di mana selain akuisisi saham, GPSO berencana menguasai hak pengelolaan aset tanah dan bangunan pabrik di kawasan Jababeka dan EJIP. Hal ini diproyeksikan memberikan pendapatan sewa tetap dengan rental rate antara 5-10 persen.

Ketiga, integrasi hulu-hilir yang mana Tjokro Group yang saat ini merupakan pelaku parts maker terbesar di Indonesia yang melayani kebutuhan komponen berbagai industri, akan mentransformasikan GPSO menjadi perusahan induk dengan pendapatan triliunan rupiah yang mengelola bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari proses forging hingga heat treatment.

Untuk mendanai transaksi ini, GPSO tengah mengkaji berbagai alternatif pendanaan yang optimal, termasuk melalui mekanisme share swap inbreng saham dengan skema Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau instrumen utang lainnya.

"Perseroan berkomitmen untuk senantiasa tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk dalam proses penilaian kewajaran transaksi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan eksposur GPSO di mata publik dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan," kata manajemen GPSO.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan melayani 50.004.484 penumpang sepanjang 2026, dengan rata-rata penumpang harian sekitar 137.000 orang.

Target tersebut meningkat sekitar 7,6% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 46.449.629 penumpang. Kenaikan proyeksi ini ditetapkan meski anggaran subsidi pelayanan publik (public service obligation/PSO) yang diterima MRT Jakarta pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta Mega Indahwati Natangsa Tarigan menyampaikan, pihaknya melakukan sejumlah program untuk meningkatkan jumlah pengguna.

“Termasuk kebijakan dari Pemprov [Jakarta] dengan adanya kartu layanan gratis kami melihat adanya proporsi peningkatan jumlah pengguna yang berasal dari segmen 15 golongan,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Kamis (29/1/2026).

Sebanyak 15 golongan tersebut adalah Lansia (60 tahun ke atas) dengan KTP Jakarta, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Kemudian, tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima bantuan sosial untuk pemenuhan dasar anak, anggota TNI dan Polri, dan Veteran.

Selain itu, penyandang disabilitas dengan KTP Nasional, PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, penjaga rumah ibadah ber-KTP Jakarta, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, serta Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

Lebih lanjut Mega menyampaikan, program lainnya untuk mendorong masyarakat menggunakan MRT adalah dengan program kemitraan di sepanjang koridor stasiun serta melalui pengembangan bisnis.

Misalnya, melalui hak penamaan atau naming rights, menambah pilihan pembayaran, hingga event activation.

Pada 2026 pun, rencananya akan ada peluncuran hak penamaan baru di Stasiun MRT Blok A dan Blok M oleh perusahaan perbankan dan transportasi.

Sejak pertama kali beroperasi pada 2019 hingga 2025, total pengguna MRT telah mencapai 182 juta penumpang.

Meski sempat melandai pada masa Covid-19, tren peningkatan mulai terjadi sejak 2022. Namun, peningkatan tersebut semakin rendah setiap tahunnya.

Pada 2022, jumlah penumpang mencapai 19,77 juta orang. Pada 2023 jumlah penumpang meningkat 69% menjadi 33,5 juta orang, dan tumbuh 22% menjadi 40,82 juta orang pada 2024. Sementara pada 2025, jumlah penumpang hanya tumbuh 13,8%.

Anggaran PSO Susut

Pemprov DKI Jakarta resmi memangkas anggaran subsidi PSO transportasi, termasuk MRT. Pada tahap awal, alokasi PSO untuk MRT Jakarta hanya senilai Rp536,70 miliar. Lebih rendah dari realisasi 2025 yang senilai Rp730 miliar (belum audit).

Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat memastikan anggaran PSO akan ditambah menjadi sekitar Rp700 miliar. Penambahan tersebut nantinya akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.

“[Rp530,70 miliar] itu tahap awal, nanti ada APBD-P,” tuturnya saat ditemui di Transport Hub Dukuh Atas, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Meski ditambah, Tuhiyat menyayangkan anggaran tersebut tetap akan lebih rendah dari 2025.

Bersamaa dengan itu, Tuhiyat berjanji akan terus memperbaiki layanan MRT Jakarta, baik dari sisi feeder, digitalisasi, maupun peningkatan pelayanan stasiun itu sendiri. Termasuk mempermudah tap in tap out yang dapat dilakukan dengan berbagai metode.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi PSO MRT sejumlah Rp21.000 per penumpang dari harga tiket normal untuk rute Lebak Bulus—Bundaran HI yang mencapai Rp35.000. Alhasil, penumpang hanya membayar Rp14.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat memastikan anggaran PSO yang sejatinya dipangkas dalam APBD Jakarta 2026 menjadi Rp536,70 miliar, akan ditambah menjadi sekitar Rp700 miliar.

Penambahan tersebut nantinya akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan atau APBD-P yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.

“[Rp530,70 miliar] itu tahap awal, nanti ada APBD-P,” tuturnya saat ditemui di Transport Hub Dukuh Atas, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Tuhiyat menjelaskan, jumlah yang disepakati itu pun nyatanya lebih rendah dari realisasi 2025 yang mencapai Rp730 miliar. Sementara alokasi awal 2025 mencapai Rp944,32 miliar.

Melihat anggaran fasilitas pelayanan publik atau public service obligation (PSO) MRT dalam lima tahun terakhir, trennya memang terpantau menurun sejalan dengan peningkatan ridership.

Dirinya berharap agar anggaran tak turun setiap tahunnya demi meningkatkan ridership atau jumlah penumpang yang diangkut.

“Kenapa? Karena kita ingin tingkatkan ridership-nya. Formulanya begitu ridership naik, subsidinya turun,” tambahnya.

Tuhiyat berjanji akan terus memperbaiki layanan MRT Jakarta, baik dari sisi feeder, digitalisasi, maupun peningkatan pelayanan stasiun itu sendiri. Termasuk mempermudah tap in tap out yang dapat dilakukan dengan berbagai metode.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi PSO MRT sejumlah Rp21.000 per penumpang dari harga tiket normal untuk rute Lebak Bulus—Bundaran HI yang mencapai Rp35.000. Alhasil, penumpang hanya membayar Rp14.000.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta. Khusus untuk Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 atau susut dari alokasi 2025 yang mencapai Rp4,51 triliun.

Kemudian subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” kata Pramono dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).

APBD-P Berlaku juga di Transjakarta

Kekhawatiran akan pemangkasan subsidi yang berdampak pada kenaikan tarif pun perlahan sirna. Selain MRT yang akan ditambah subsidinya, PSO Transjakarta pun dikerek naik dalam APBD-P mendatang.

Pada 2026, Transjakarta membutuhkan anggaran senilai Rp4,8 triliun untuk dapat memberikan standar pelayanan minimum (SPM) seperti 2025. Namun, APBD DKI telah diketok dengan anggaran subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun.

Angka tersebut sekitar Rp1,1 lebih rendah dari kebutuhan, maupun lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp4,51 triliun.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga menyampaikan, Pramono Anung tetap meminta agar pelayanan tak berubah. Artinya, butuh tambahan anggaran.

“Sudah diputuskan, maka nanti di Juni itu dimasukkan dalam APBD perubahan. Jadi yang Rp1,1 triliun tadi akan dimasukkan ke sana, yang berarti memberi jaminan layanan itu sama dengan 2025 ini sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.

Antrean panjang yang terjadi bertahun-tahun hanya putus 2 minggu. Kemudian, (antrean panjang) lanjut lagi sampai hari ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti solar maupun Pertalite, untuk Papua.

“Saya minta sejak keluar dari sini (ruang Komisi XII), satu minggu ke depan, tambah itu yang PSO (BBM subsidi), terus nggak boleh ada kekurangan cadangan di Papua,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

BBM PSO adalah mandat pemerintah kepada Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM dengan harga yang ditetapkan, demi kepentingan publik, dalam hal ini Pertalite (Rp10 ribu per liter) dan biosolar (Rp6.800 per liter).

Tak hanya untuk Papua, Bahlil juga meminta kepada BPH Migas untuk memberi tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Aceh.

“Jadi tolong, Papua, Aceh, itu wilayah-wilayah yang sangat mencintai NKRI. Jadi tolong, sebagai aparat negara, kita harus mampu memberikan yang terbaik,” kata Bahlil.

Pernyataan Bahlil merespons keluhan anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew ihwal antrean panjang pembelian BBM di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Anggota dari komisi yang membidangi sektor ESDM itu menyampaikan bahwa BPH Migas pada November 2025 mengabulkan permohonan untuk menambah kuota BBM bersubsidi dari 10 kiloliter (KL) menjadi 15 KL. Akan tetapi, lanjut dia, penambahan tersebut hanya berlangsung selama 2 pekan.

“Antrean panjang yang terjadi bertahun-tahun hanya putus 2 minggu. Kemudian, (antrean panjang) lanjut lagi sampai hari ini,” kata dia.

Oleh karena itu, Cheroline meminta kepada Bahlil agar kuota BBM bersubsidi dapat ditambah menjadi 15 KL secara permanen, serta menambah jumlah SPBU yang menjual BBM PSO dari 2 SPBU menjadi 3 SPBU.

“Di Manokwari, hanya 2 SPBU saja yang PSO. Kami minta ditambahkan menjadi 3, kemudian kuota BBM-nya juga dinaikkan dari 10 KL menjadi 15 KL per hari,” ucap Cheroline.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Alokasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) laut terpantau susut menjadi Rp4,74 triliun pada tahun ini, dari realisasi 2025 yang mencapai Rp5,04 triliun.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengungkapkan, penyusutan ini terjadi sejalan dengan efisiensi yang pemerintah pusat lakukan. Dirinya tak menampik memang menjadi tantangan bagi instansinya untuk mengoptimalkan PSO yang tersedia.

Masyhud memastikan, meski ceruk anggaran untuk transportasi semakin terbatas, pelayanan maupun keselamatan pelayaran menjadi yang utama.

“Kami diminta untuk lebih mengefisienkan dan mencari bentuk yang baru tanpa mengurangi tugas. Tadi yang konektivitas, keselamatan pelayaran, layanan itu enggak boleh dikurangi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Secara perinci, terdapat lima pelayanan publik yang Kemenhub berikan pada bidang angkutan laut.

PSO terbesar pada tahun ini diperuntukkan bagi angkutan laut penumpang kelas ekonomi senilai Rp2,97 triliun atau lebih tinggi dari 2025 yang mencapai Rp2,82 triliun. Subsidi ini dijalankan oleh 26 kapal dengan 26 trayek yang melayani sebanyak 75 pelabuhan singgah.

Target layanan sebanyak 616 Voyage dan target jumlah penumpang sebanyak 4.312.064 orang. Lebih rendah dari realisasi 2025 yang mencapai 4,47 juta orang.

Selain itu, Kemenhub mengalokasikan Rp1,1 triliun untuk layanan Kapal Perintis Penumpang sebanyak 107 trayek dengan menggunakan 107 unit kapal milik negara yang melayani sebanyak 486 pelabuhan pada 28 provinsi.

Layanan yang mayoritas berada di wilayah Indonesia bagian Timur ini ditargetkan dapat melayani sebanyak 3.639 voyage, serta target jumlah penumpang sebanyak 1.477.312 orang dan target jumlah muatan barang 882.747,50 Ton.

Pada penyelenggaraan Kapal Rede, sebanyak 18 trayek dengan menggunakan 18 unit kapal milik negara dan melayani sebanyak 56 pelabuhan singgah disiapkan melalui alokasi anggaran senilai Rp48,5 miliar.

Sementara program prioritas Tol Laut dari pendahulu Prabowo Subianto, Joko Widodo, pada tahun ini dilakukan penambahan trayek dari 39 menjadi 41 trayek dan pola subsidi baru berupa titip kontainer.

Untuk tahun 2026 telah dialokasikan anggaran sejumlah Rp524.951.485.000. Namun, beberapa trayek jangka waktu kontrak hanya sampai dengan bulan Oktober 2026, mengingat keterbatasan anggaran.

Terakhir, layanan Kapal Ternak tak jauh berbeda dari 2025, dengan melayani 6 trayek menggunakan 6 unit kapal negara dan melayani sebanyak 5 pelabuhan muat dan 5 pelabuhan bongkar di wilayah Indonesia.

Pada 2026, alokasi anggaran sejumlah Rp80.946.155.000, dan ditargetkan dapat melayani sebanyak 106 Voyage, serta target jumlah muatan hewan sebanyak 64.120 ekor.