Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada April 2026 dinilai tidak memberi dampak besar terhadap inflasi nasional karena konsumennya terbatas dan bobot komoditas tersebut dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) relatif kecil.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan pengaruh kenaikan BBM non-subsidi terhadap inflasi secara umum tidak signifikan.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena porsi konsumsi BBM non-subsidi hanya berasal dari kelompok masyarakat tertentu, sehingga kontribusinya terhadap struktur inflasi nasional tergolong rendah.

“Untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah. Kenapa rendah, karena BBM non-subsidi dikonsumsinya di kalangan terbatas,” ujarnya usai rilis data BPS Mei 2026, Senin (4/5/2026).

Ateng menambahkan situasi tersebut terlihat pada kenaikan harga avtur yang mendorong tarif angkutan udara. Meski berdampak pada harga jasa transportasi, kontribusinya terhadap inflasi keseluruhan tetap terbatas.

“Karena bobotnya itu tidak besar maka tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap inflasi secara umum,” katanya.

BPS mencatat inflasi Indonesia pada April 2026 sebesar 0,13% secara bulanan, lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 0,41%.

Secara tahunan, inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42% dengan Indeks Harga Konsumen mencapai 111,09. Sementara inflasi tahun kalender Januari–April 2026 sebesar 1,06%.

Adapun, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar pada April dengan kenaikan 0,99% dan andil 0,12%.

Komoditas utama pendorong inflasi transportasi berasal dari tarif angkutan udara dengan andil 0,11%, disusul bensin sebesar 0,02%.

Selain itu, sejumlah komoditas pangan turut memberi tekanan terhadap inflasi bulanan, antara lain minyak goreng sebesar 0,05%, tomat 0,03%, serta beras dan nasi dengan lauk masing-masing 0,02%.

Data tersebut menunjukkan tekanan inflasi April lebih banyak berasal dari sektor jasa transportasi dan pangan, bukan dari penyesuaian harga energi non-subsidi secara langsung.

Kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran, meski risiko rambatan harga energi global masih perlu diwaspadai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga (PPN) buka suara terkait kabar ratusan kapal nelayan di Indramayu yang tidak melaut setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Perusahaan menegaskan distribusi BBM bagi nelayan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

PT Pertamina Patra Niaga mengungkap alasan sejumlah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik per hari ini, Senin (4/5).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun menjelaskan kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi. Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp23.900 per liter menjadi Rp27.900 per liter.

Selain itu, Dexlite (CN 51) naik dari Rp23.600 per liter menjadi Rp26.000 per liter. Kenaikan turut terjadi pada Pertamax Turbo (RON 98) yang naik dari Rp19.400 per liter menjadi Rp19.900 per liter.

Roberth menjelaskan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global.

"Produk non subsidi pada prinsipnya mengikuti harga keekonomian dan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku," ujar Roberth dalam keterangan tertulis.

"Namun sebagai BUMN yang menjalankan mandat strategis negara, Pertamina tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis semata, tetapi juga memperhatikan kondisi terkini di masyarakat, daya beli pelanggan golongan pengguna BBM Non Subsidi, serta stabilitas nasional," jelasnya.

Di dalam implementasinya, ia mengatakan Pertamina Patra Niaga juga mempertimbangkan berbagai faktor lain. Pertimbangan itu termasuk kondisi sosial ekonomi serta kebutuhan menjaga situasi yang kondusif di tengah dinamika yang saat ini berkembang.

"Langkah ini mencerminkan komitmen kami untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dengan kepentingan nasional," ujar Roberth.

Ia mengatakan Pertamina sebagai kepanjangan tangan Pemerintah turut menjaga dan mewujudkan kondisi yang kondusif, dengan penyesuaian harga yang tetap kompetitif dibanding badan usaha lain.

"Karena itu tidak semua produk mengalami penyesuaian harga, sebagian tetap dipertahankan agar tetap kompetitif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Roberth menegaskan BBM Non Subsidi diperuntukkan bagi segmen pelanggan yang mengikuti mekanisme pasar.

Meski demikian, kata dia, Pertamina Patra Niaga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar kebijakan harga tetap terukur dan selaras dengan kondisi masyarakat.

- Pertamax Rp12.300 (tetap)- Pertamax Green 95 Rp12.900 (tetap)- Pertamax Turbo: naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900- Dexlite: naik dari Rp23.600 menjadi Rp26 ribu- Pertamina Dex: naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam aliansi Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) melakukan demonstrasi di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas beberapa kebijakan perusahaan plat merah tersebut yang diklaim mereka merugikan konsumen pengguna bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, khususnya di sektor pengiriman barang atau logistik.

Koordinator GSJT Supriyono menjelaskan pihaknya mempersoalkan kebikakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang (barcode) serta pembatasan pembelian harian yang disebutnya telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap para sopir truk hingga distribusi komoditas-komoditas menjadi terhambat. Supriyono menyebut bila kode batang yang dikantongi para sopir tersebut terblokir, maka mereka harus membeli BBM non subsidi dengan harga yang terlampau tinggi.

"Sehingga kawan-kawan tidak mampu mendapatkan solar. Kalau toh ada itu akan berkurang, mulai jatah 200 liter tinggal 50 liter, tinggal 100 liter, dan itu mengganggu. Apalagi, hari ini kawan-kawan ketika trans (mengirim barang ke luar daerah), ke Kalimantan itu sangat-sangat susah kita mencari BBM," bebernya.

Supriyono menyebut pihaknya sudah mengonfirmasi langsung mengenai kebijakan pemblokiran kode batang tersebut kepada Pertamina. Padahal, ia menyatakan segenap sopir truk telah mengikuti seluruh aturan maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pembelian solar bersubsidi.

"Kami ini punya uang lho, kami tidak mau mencuri, kami juga mempunyai harga yang sama dengan orang-orang yang beli. Kenapa kami dipersulit? Ini kan tidak adil gitu lho. Kalau masih terindikasi, kenapa kami ditindak? Sehingga kami tidak dapat pekerja dan ini berpengaruh pada ekonomi kami di keluarga," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Supriyono menegaskan sopir truk sebenarnya tidak mempersoalkan terkait kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang yang telah berjalan. Namun, dengan catatan kebijakan tersebut tidak sampai mengganggu kuota BBM, mengingat jarak tempuh yang sampai luar daerah.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan kebijakan pembatasan kuota solar bersubsidi 200 liter selama durasi 1x24 jam tersebut memperlambat distribusi barang. Supriyono mengungkapkan kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan truk dapat 300 hingga 400 liter.

"Kalau misalnya dari Banyuwangi kirim ke Jakarta itu kan juga satu kali berangkat gitu kan. Sedangkan batasan kami 1x24 jam. Jadi kami harus berhenti, tunggu hari berikutnya baru mengisi kembali. Itu kan mempersulit," ungkapnya.

Hingga hari ini, Supriyono juga menerangkan masih banyak sopir truk mengalami kendala imbas kebijakan pemblokiran kode batang yang digunakan untuk membeli bio solar. Akibatnya, mereka harus mengisi kendaraan mereka dengan BBM non-subsidi.

"Sampai hari ini kami banyak mengalami [pemblokiran]. Sedangkan ongkosan hari ini kan belum ada. Standar ongkosan dari pemerintah untuk kami kan nggak ada. Kami kalau mau beli BBM non-subsidi, jelas upah kami berkurang. Apa yang akan kami bawa pulang kalau ongkosannya tinggi? Itu kan problem. Kalau kawan-kawan ini nurut sebenarnya. Jangan batasi kami, biarkan kami beli. Kalau memang ada pencurian, kalau memang ada mafia BBM, tangkap," ucapnya.

Sembari menunggu pembukaan blokir kode batang pembelian BBM bersubsidi tersebut, Supriyono mengatakan proses verifikasi atau pembaruan lewat aplikasi MyPertamina disebut hanya menghabiskan waktu selama 2-3 jam. Namun, pada praktiknya para sopir truk tersebut mengaku harus menunggu selama sepekan bahkan enam bulan.

Oleh karena itu, GSJT meminta penghapusan kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang secara nasional, hingga pendistribusian merata terhadap BBM di daerah luar Jawa karena terjadi kelangkaan di sejumlah jalur distribusi yang vital.

"Hapus barcode secara nasional, sehingga kami tidak terdampak apa pun. Kalaupun mau dibikin aturan, aturan yang cantik, yang di mana kami tidak dirugikan sistem. Yang ketiga berkaitan soal pemenuhan BBM di luar Jawa karena jalur-jalur distribusi kami tidak kekurangan BBM," jelasnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan kebijakan tersebut diterapkan pemerintah dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi baik Biosolar maupun Pertalite tepat sasaran.

"Pertamina sebagai pelaksana distribusi menjalankan penugasan dari pemerintah," tegas Ahad.

Terkait kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang, tutur dua, akan terdapat mekanisme pantauan data kendaraan yang didaftarkan dan pola penggunaan. Hal tersebut menjadi solusi bagi sopir truk yang mengalami kendala saat bertransaksi di SPBU.

Ia menjelaskan anomali yang ditemukan ketika transaksi, seperti misalnya pengisian volume besar pada waktu yang berdekatan hingga pengisian di beberapa SPBU yang berbeda di waktu yang berdekatan adalah beberapa dugaan kode batang tersebut telah disalahgunakan.

"Atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian perlu diverifikasi ulang," terangnya.

Guna melayani kebutuhan supir truk yang mengalami kendala untuk saat bertransaksi menggunakan kode batang, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah membuka 87 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Hal tersebut dimaksudkan guna mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali agar dapat digunakan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU," pungkasnya.

Demonstrasi sopir truk di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026)./Bisnis-Julianus P.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memastikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi terhadap inflasi pada April 2026 relatif terbatas.

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi seiring perkembangan harga minyak dunia memang memberikan kontribusi terhadap inflasi bulanan.

Namun, kontribusi tersebut dinilai sangat kecil terhadap inflasi secara keseluruhan, yakni hanya sekitar 0,04 persen, sehingga tidak akan mengganggu stabilitas harga secara keseluruhan.

"BBM non-subsidi apabila kita lihat dengan bobotnya di inflasi, maka untuk bulan April ini bisa meningkatkan inflasi tetapi tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,04 persenan," ujarnya saat konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

Bahkan secara keseluruhan proyeksi inflasi untuk 2026 hingga 2027 masih berada dalam kisaran target bank sentral, yakni 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Hal ini menunjukkan inflasi masih terkendali meskipun terdapat faktor eksternal seperti kenaikan harga energiglobal akibat perang di Iran.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, BI juga tetap optimistis. Meski proyeksi pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan dari 3,1 persen menjadi 3 persen, perekonomian domestik diperkirakan tetap tumbuh solid di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menambahkan, dinamika perang di Timur Tengah harus diwaspadai karena dapat memengaruhi jalur perdagangan dan harga minyak dunia sehingga dapat mengerek harga BBM dalam negeri.

"Untuk itu Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan dalam negeri ini siap me-respons potensi tekanan inflasi dari global khususnya dari kenaikan harga energi atau BBM," kata Ricky.

Selain itu, risiko cuaca seperti fenomenaEl Nino juga berpotensi menambah tekanan terhadap inflasi, terutama dari sisi pasokan pangan.

Sebab cuaca ini dapat menimbulkan kemarau yang panjang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Upaya ini antara lain dilakukan melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Sejumlah upaya yang ditempuh melalui tim tersebut meliputi penguatan distribusi pangan, kerja sama antar daerah antara wilayah surplus dan defisitkomoditas pangan tertentu, hingga pelaksanaan operasi pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

"Selain itu juga upaya dari pengendalian harga juga perlu dilakukan, ini melalui koordinasi dan sinergi antara TPID dan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi di daerah-daerah yang kita lakukan agar BBM Bersubsidi dapat disalurkan tepat sasaran," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mempengaruhi margin emiten transportasi dan manufaktur.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan pilihan yang sulit dihindari pemerintah, di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

Menurutnya, pergerakan harga energi saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan pasokan, tetapi juga risiko geopolitik Timur Tengah, khususnya terkait jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.

Selat Hormuz memiliki peran vital bagi perdagangan energi dunia, karena lebih dari 20 persen distribusi minyak global melewati jalur tersebut.

Dalam situasi konflik, langkah buka-tutup jalur distribusi menjadi hal yang wajar, sehingga menciptakan ketidakpastian pasokan di pasar global.

Dalam konteks itu, penyesuaian harga BBM di dalam negeri merupakan respons terhadap tekanan eksternal.

Pasar pada dasarnya telah mengantisipasi risiko tersebut.

“Dari sisi makro dan sentimen pasar memang kenaikan BBM nonsubsidi ini harus dilakukan karena adanya kenaikan harga minyak global. Kalau dinamika selat Hormuz kan memang terjadi pembukaan jalur atau penutupan jalur kan,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/4/2026).

Dampak Kenaikan BBM ke Emiten

Nafan memandang dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap emiten di bidang transportasi, logistik, dan manufaktur berbasis energi tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada struktur biaya dan kebijakan yang menyertainya.

Jika terdapat skema subsidi atau perlakuan harga khusus untuk sektor-sektor tertentu, maka tekanan terhadap biaya operasional masih dapat diredam, sehingga kenaikan harga energi tidak sepenuhnya langsung diterjemahkan menjadi penurunan margin.

“Kalau misalkan terdapat subsidi, misalnya untuk emiten berbasis transportasi dan logistik dan manufaktur, tentunya masih bisa menekan cost structure. Bisa menekan cost-nya,” paparnya.

Ia menilai sektor transportasi dan logistik tertentu masih memiliki ruang efisiensi karena sebagian aktivitasnya menggunakan BBM bersubsidi, terutama yang berkaitan dengan distribusi kebutuhan pokok.

Hal itu menjadi upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen agar tidak terjadi lonjakan inflasi yang lebih luas.

Untuk industri, harga BBM yang digunakan kerap mengikuti dinamika pasar, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi global dibandingkan dengan sektor yang masih mendapat perlindungan subsidi.

“Bagi energi kan sedang tinggi permintaan naik, permintaan tinggi tapi harganya naik masalahnya. Cuma kalau misalnya untuk BBM buat industri biasanya si beda lagi kan harganya, bisa jadi yang mengikuti dinamika market, tentunya juga berdampak kejadian ini kan bisa menekan harga emiten di sektor tersebut,” sebut Nafan.

Namun secara keseluruhan, kenaikan biaya energi tetap berpotensi menekan kinerja emiten di sektor-sektor tersebut, baik melalui peningkatan biaya langsung maupun dampak tidak langsung terhadap permintaan.

Sebaliknya, sektor energi justru berada dalam posisi yang lebih diuntungkan karena kenaikan harga komoditas memberikan ruang peningkatan pendapatan.

Meski demikian, efektivitas dampak positif ini tetap bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, karena jika konsumsi melemah, maka tekanan terhadap kinerja emiten juga akan semakin besar.

Dalam beberapa waktu terakhir, emiten-emiten yang berbasis konsumsi domestik menunjukkan tren penurunan harga atau downtrend, yang sejalan dengan melemahnya permintaan di pasar.

Nafan memandang dinaikkan itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari daya beli masyarakat yang cenderung stagnan sejak pandemi Covid-19.

Kelas menengah, yang menjadi penopang konsumsi, juga belum sepenuhnya pulih, bahkan menunjukkan kecenderungan menurun.

Akibatnya, pertumbuhan konsumsi menjadi terbatas, sehingga kinerja emiten ritel dan konsumsi ikut tertekan.

Dalam situasi ini, pasar sudah lebih dulu mengantisipasi risiko pelemahan melalui koreksi harga saham di sektor terkait.

Lebih jauh, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, saat biaya energi yang meningkat, kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) mulai dilirik sebagai alternatif, terutama oleh kelompok masyarakat menengah ke atas.

Kelompok pengguna BBM dengan oktan tinggi seperti Pertamax Turbo atau Pertamina Dex memiliki kecenderungan lebih besar untuk beralih ke kendaraan listrik.

Menurutnya, peralihan ini didorong oleh pertimbangan efisiensi biaya jangka panjang di tengah tren kenaikan harga energi. “Untuk kelompok menengah ke atas yang biasa mengkonsumsi Pertamax Turbo atau Pertamina Dex ya ada kecenderungan memang beralih ke mobil listrik atau EV,” ungkap Bhima kepada Kompas.com.

Namun, situasinya berbeda bagi kelompok menengah yang masih cenderung menahan keputusan untuk beralih.

Keraguan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, salah satunya gangguan rantai pasok global yang turut berdampak pada industri kendaraan listrik.

Ketidakpastian di jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz ikut mempengaruhi ketersediaan komponen dan biaya produksi EV. Akibatnya, harga jual kendaraan listrik juga mengalami penyesuaian, sehingga belum sepenuhnya menjadi alternatif yang lebih terjangkau bagi sebagian masyarakat.

“Tapi untuk yang kelompok menengah masih menimbang-nimbang gitu ya kenapa? Karena efek dari gangguan produksi dan juga rantai pasok di selat hormuz itu berpengaruh juga terhadap komponen dan juga biaya produksi bagi EV, harga jual EV-nya juga mengalami penyesuaian ya,” sebutnya.

Selain itu, faktor kebijakan juga menjadi pertimbangan penting. Berkurangnya insentif kendaraan listrik yang direncanakan pada 2026 membuat daya tarik EV bagi kelas menengah menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.

“Kemudian juga mempertimbangkan insentif-insentif EV, kan yang banyak berkurang di 2026 ini Jadi memang setiap kelompok masyarakat itu akan memiliki perilaku konsumsi terhadap EV yang berbeda-beda,” lanjut Bhima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memandang kenaikan harga BBM non-subsidi memberikan dampak berantai pada berbagai sektor ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan sektor industri.

Ekonom dan Direktur Program INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Esther Sri Astuti mengatakan, bagi kelas menengah kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut berpengaruh pada perubahan perilaku konsumen.

Salah satu efeknya adalah adanya gelombang peralihan ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

SHUTTERSTOCK Ilustrasi BBM.

"Kenaikan harga bensin non-subsidi secara terus menerus dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) di kalangan masyarakat menengah ke atas sebagai alternatif yang lebih hemat," kata dia kepada Kompas.com, Senin (20/4/2026).

Sebaliknya, kebijakan yang sama juga berpotensi membuat konsumen bermigrasi ke BBM Subsidi.

"Meskipun ada pembatasan, kenaikan harga yang drastis dapat memicu tekanan pada akses BBM bersubsidi yakni Pertalite bagi masyarakat yang kesulitan menyesuaikan anggaran," imbuh dia.

Untuk membuat adopsi kendaraan listrik berjalan masif, Esther bilang, infrastruktur pendukungnya perlu diperbanyak.

"Tentu saja untuk adopsi kendaraan listrik harus disiapkan infrastrukturnya misalnya charging area lebih banyak sehingga lebih mudah diakses pengguna kendaraan listrik," ucap dia.

Dalam skenario yang lebih luas, adopsi masyarakat terhadap perangkat listrik juga harus didukung dengan harga listrik yang lebih murah.

SHUTTERSTOCK/BAGUS UPC Rincian harga BBM wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, per 1 Maret 2026.

Hali ini bertujuan agar perabot semua rumah tangga dan kendaraan listrik dapat digunakan lebih luas.

Dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada ekonomi makro

Kenaikan harga BBM non-subsidi, seperti yang terjadi pada 18 April 2026 imbas gejolak geopolitik global juga berdampak pada ekonomi makro.

Esther menjelaskan, kenaikan harga tersebut berpengaruh pada peningkatan inflasi.

Kenaikan harga BBM mendorong naiknya biaya logistik dan distribusi barang, yang kemudian memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan komoditas lainnya.

Seiring dengan meningkatnya harga barang, ia berujar, daya beli masyarakat cenderung menurun karena porsi pengeluaran untuk bahan bakar dan kebutuhan dasar menjadi lebih besar.

Sedangkan sektor industri dan logistik juga terpengaruh dari sisi beban operasional industri.

"Industri yang bergantung pada BBM non-subsidi seperti sektor manufaktur dan pertambangan akan mengalami peningkatan biaya produksi yang signifikan," ungkap Esther.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan tarif jasa.

"Kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex berdampak langsung pada biaya operasional angkutan barang dan kendaraan logistik berat," kata Esther.

Sebagai informasi, harga BBM non-subsidi naik mulai Sabtu (18/4/2026).

Muhammad Idris/Money.kompas.com Ilustrasi BBM Pertamina di SPBU.

Kenaikan ini terutama terjadi pada sejumlah produk unggulan seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Mengacu harga BBM terbaru yang dirilis PT Pertamina Patra Niaga, lonjakan paling tajam terjadi pada harga BBM non-subsidi terbaru jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Keduanya mengalami kenaikan hingga Rp 9.400 per liter dibandingkan tarif sebelumnya pada awal April 2026.

Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga BBM Pertamina Dex kini menembus Rp 23.900 per liter, naik dari Rp 14.500.

Sementara Dexlite melonjak menjadi Rp 23.600 per liter dari sebelumnya Rp 14.200.

Tak hanya itu, Pertamax Turbo juga ikut terkerek naik.

Kini, harga jualnya mencapai Rp 19.400 per liter, atau bertambah Rp 5.600 dari posisi sebelumnya Rp 13.100 per liter.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi tidak hanya berdampak pada biaya hidup masyarakat kelas menengah, namun juga berpotensi menekan kinerja emiten di pasar modal.

Sejumlah sektor seperti ritel dan konsumer diproyeksikan bisa tertekan, sementara emiten energi justru berada di jalur penguatan lantaran kenaikan harga komoditas global.

Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Ahmad Faris Mu’tashim, menilai kenaikan harga BBM bisa menekan emiten yang memiliki struktur biaya (cost structure) tinggi pada konsumsi energi dan distribusi.

Biaya logistik yang meningkat akan menggerus margin laba dalam jangka pendek, terutama bagi sektor manufaktur dan konsumer yang bergantung pada jaringan distribusi luas.

“Untuk saham dengan cost structure konsumsi energi dan biaya logistik yang tinggi, tentunya akan menekan margin pada jangka pendek,” ujar Faris saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/4/2026).

Meski demikian, produsen dengan kekuatan merek yang kuat tetap memiliki ruang untuk menjaga kinerja di tengah tekanan biaya.

Emiten seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), yang produknya telah menjadi top of mind di segmen mi instan, dinilai memiliki pricing power yang cukup solid di pasar domestik.

Menurutnya, selama arus kas (cash flow) perusahaan tetap kuat, tekanan margin dalam jangka pendek tidak serta-merta menjadi risiko struktural.

Dalam jangka panjang, kondisi itu justru berpotensi menciptakan pertumbuhan yang bersifat inflasioner.

“Namun produsen tetap memiliki pricing power seperti ICBP yang menjadi top of mind produk mi instan, selama cash flow-nya kuat, maka secara jangka panjang akan terjadi pertumbuhan inflasioner karena saat harga raw material turun, selling price produk tetap di harga yang sama dan menambah margin pada masa mendatang,” paparnya.

Sebaliknya, kenaikan harga BBM non-subsidi lebih terasa pada emiten ritel, terutama yang memiliki struktur biaya padat modal.

Kenaikan biaya operasional, mulai dari distribusi hingga utilitas, membuat ruang margin menjadi lebih sempit dalam jangka pendek, sementara kemampuan untuk langsung menaikkan harga jual relatif terbatas karena sensitif terhadap daya beli masyarakat.

“Tentunya ini akan menekan emiten ritel yang cost structure-nya padat modal, bagi sektor konsumer, selama produknya masih bisa diserap masyarakat, maka penurunan margin hanya bersifat jangka pendek dan berpotensi menjadi pertumbuhan inflasioner pada jangka panjang,” beber Faris

Untuk diketahui, mayoritas indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di zona merah saat penutupan sesi pertama perdagangan Senin ini.

Pelemahan terlihat pada sektor kesehatan yang turun 1,08 persen, diikuti sektor keuangan yang terkoreksi 0,88 persen serta energi yang melemah 0,71 persen.

Sektor teknologi dan properti juga mengalami tekanan masing-masing sebesar 0,54 persen dan 0,74 persen.

Sementara itu, sektor non-siklikal turun 0,63 persen.

Di tengah dominasi pelemahan tersebut, hanya beberapa sektor yang mampu bertahan di zona hijau, seperti sektor industrial yang naik 0,28 persen dan sektor siklikal yang menguat 0,33 persen.

Adapun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi satu ditutup melemah tipis ke level 7.621,58 atau turun 0,16 persen.

Emiten Energi Diuntungkan

Ketika kenaikan harga BBM non-subsidi, sektor energi berada dalam posisi yang relatif diuntungkan, terutama bagi emiten berbasis komoditas seperti minyak dan gas.

Kenaikan harga energi global akan langsung tecermin pada harga jual produk, sehingga memberikan dorongan terhadap pendapatan dan potensi margin.

Dalam konteks ini, sentimen pasar terhadap saham-saham energi cenderung positif karena adanya ekspektasi peningkatan kinerja seiring naiknya harga komoditas.

Namun demikian, peningkatan profitabilitas tidak sepenuhnya linier.

Risiko tetap muncul dari sisi permintaan, khususnya di pasar domestik, di mana kenaikan harga energi dapat menekan konsumsi.

Faris menyebut, selama harga minyak global masih berada di bawah kisaran 90 dollar AS per barrel hingga 100 dollar AS per barrel, pasar masih mampu menyerap pasokan meskipun dalam kondisi harga yang relatif tinggi.

Artinya, demand belum mengalami kontraksi signifikan yang dapat mengganggu keseimbangan pasar

Situasi itu memberikan ruang bagi emiten produsen minyak dan gas untuk mempertahankan tren kenaikan harga jual produknya.

Dengan demand yang masih terjaga, kenaikan

“Tentunya selama harga minyak tidak berada di atas 90-100 dollar AS per barrel, meskipun harganya tinggi pasar masih bisa menyerap supply tersebut meskipun harganya mahal. Dari sisi emiten produsen migas, hal ini akan membuat selling price produk akan tetap naik,” tukas Faris.

Adapun, saham-saham seperti PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), dan PT Harum Energy Tbk (HRUM) dinilai perlu dicermati investor ritel karena memiliki eksposur kuat terhadap sektor migas dan batubara.

Lebih jauh, ia mencatat penguatan IHSG ditopang oleh sektor energi, khususnya emiten berbasis migas dan batu bara yang mendapatkan dorongan langsung dari kenaikan harga komoditas global.

Kenaikan ini menciptakan arus masuk dana ke saham-saham energi sehingga menjadi motor utama pemulihan indeks, bahkan ketika sektor lain belum menunjukkan kinerja yang solid.

Di sisi lain, sektor properti masih menghadapi tantangan struktural berupa lemahnya daya beli masyarakat.

Tingkat suku bunga yang relatif tinggi serta tekanan inflasi membuat keputusan pembelian aset properti cenderung tertunda, sehingga penjualan dan kinerja emiten di sektor ini belum sepenuhnya pulih.

Sementara itu, sektor konsumer juga masih berada dalam fase penyesuaian, tecermin dari fenomena down trading, di mana masyarakat cenderung beralih ke produk dengan harga yang lebih terjangkau.

Kondisi ini menahan pertumbuhan pendapatan emiten konsumer, terutama di segmen menengah ke atas, sehingga kinerja sektor ini belum mampu menjadi penopang utama IHSG seperti halnya sektor energi.

“Jika kita lihat dari lowest (ditarik dari titik terendah) di 6.917, IHSG memang ditopang oleh sektor energi dan terkonsentrasi pada sektor migas dan batu bara seiring naiknya komoditas. Sedangkan sektor properti masih menghadapi fenomena lemahnya purchasing power, dan konsumer masih berkutat dengan down trading,” lanjut Faris.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi

Surabaya (ANTARA) - Pakar ekonomi bidang energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026 merupakan langkah wajar sebagai koreksi kebijakan sebelumnya di tengah krisis energi global.

“Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi,” kata Fahmy dalam keterangan diterima di Surabaya, Jatim, Senin.

Ia menjelaskan kenaikan harga tersebut seharusnya mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Ketika harga minyak global meningkat maka harga BBM non-subsidi juga semestinya ikut naik, meskipun tidak selalu secara proporsional.

Menurut Fahmy, kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi merupakan langkah yang kurang tepat dan kini telah dikoreksi melalui penyesuaian harga pada pertengahan April 2026.

Ia juga menilai dampak kenaikan tersebut terhadap masyarakat relatif kecil karena konsumsi BBM non-subsidi tidak sebesar BBM subsidi serta tidak digunakan untuk distribusi kebutuhan pokok.

“Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM non-subsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna pertalite dan solar. Selain itu, BBM non-subsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” katanya.

Fahmy menambahkan kebijakan pemerintah yang menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” kata Fahmy.

Terkait potensi peralihan konsumsi, ia menilai risikonya kecil karena pengguna BBM non-subsidi umumnya tidak mudah beralih ke BBM dengan oktan lebih rendah, terutama karena pertimbangan performa mesin kendaraan.

“Risiko itu pasti ada, tetapi kecil. Karena pengguna BBM non-subsidi umumnya pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah. Mereka tidak serta-merta pindah ke BBM subsidi karena bisa berdampak pada mesin kendaraan. Apalagi harga Pertamax dan Pertamax Green juga tidak naik,” ujarnya.

Senada, pakar ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan BBM non-subsidi sambil menahan harga BBM subsidi guna menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

“BBM non-subsidi itu dikonsumsi masyarakat kelas atas yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” kata dia.

Robert juga menilai harga BBM di Indonesia masih relatif murah dibandingkan sejumlah negara lain, terutama untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.

Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi melalui pembatasan yang lebih tegas, termasuk bagi kendaraan tertentu.

“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Robert.

Ia menambahkan pemerintah harus memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman guna menghindari kelangkaan serta antrean panjang di lapangan, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan energi secara lebih efisien.

Mengutip situs MyPertamina, harga sejumlah BBM non-subsidi mengalami kenaikan signifikan per 18 April 2026, antara lain Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100, Dexlite Rp23.600 dari Rp14.200, dan Pertamina Dex Rp23.900 dari Rp14.500.

Sementara itu, harga beberapa jenis BBM seperti Pertamax (Research Octane Number/RON 92) tetap Rp12.300 per liter dan Pertamax Green 95 Rp12.900 per liter sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak nonsubsidi, seperti peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ia menyoroti dampak kenaikan BBM nonsubsidi, khususnya oleh kelompok kelas menengah. Kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga serta menekan daya beli.

"Kondisi ini dapat memicu fenomena 'turun kelas energi', yaitu peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi," kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan pergeseran tersebut harus diantisipasi dengan pengawasan yang lebih ketat agar subsidi tetap tepat sasaran.

Firnando menekankan BBM subsidi tidak boleh dinikmati kelompok masyarakat mampu sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyaluran di lapangan.

Selain itu, ia juga mendesak pemerintah untuk mengendalikan dampak tidak langsung melalui sektor logistik. Dengan mendorong adanya kontrol terhadap tarif logistik, termasuk melalui pemberian berbagai insentif, agar biaya distribusi tidak meningkat dan memicu kenaikan harga barang.

Upaya stabilisasi harga pangan juga menjadi perhatian utamanya sehingga Firnando meminta pemerintah untuk mengintensifkan langkah seperti operasi pasar dan intervensi distribusi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga energi.

Ia menambahkan Komisi VI DPR RI akan terus memantau implementasi kebijakan ini serta mendorong evaluasi berkala sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi tidak menimbulkan efek domino terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami di Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa tidak adanya kenaikan BBM subsidi harus menjadi faktor penahan agar harga bahan pokok tetap stabil," ujarnya.

Namun, pemerintah tetap harus waspada terhadap dampak kenaikan BBM nonsubsidi, khususnya terhadap kelas menengah.

"Pengawasan subsidi harus diperketat, distribusi dijaga, serta stabilisasi harga pangan dan kontrol tarif logistik harus menjadi prioritas," kata Firnando.

Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi per 18 April 2026. Kenaikan signifikan terjadi pada BBM nonsubsidi, seperti pertamax turbo yang naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta pertamina dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi tetap, seperti pertalite Rp10.000 per liter dan solar Rp6.800 per liter. Selain itu, pertamax juga tidak mengalami perubahan dan harganya tetap Rp12.300 per liter.

Kenaikan ini tidak terlepas dari dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi harga minyak dunia. Tidak adanya kenaikan pada BBM subsidi seharusnya tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga bahan pokok.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons wacana kenaikan harga BBM non-subsidi per 1 April 2026 yang diperkirakan ekonom bisa naik hingga 10 persen.

Ia menjelaskan, mekanisme penetapan harga BBM di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Dalam regulasi ini terdapat dua skema harga, yakni untuk BBM non-subsidi dan BBM subsidi.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Ilustrasi BBM Pertamina di SPBU.

Bahlil menyebut, pada BBM non-subsidi atau yang diperuntukkan bagi industri, penetapan harganya secara otomatis mengikuti mekanisme pasar, sehingga dapat berubah tanpa perlu diumumkan secara resmi.

"Kalau yang industri (BBM non-subsidi) tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar," ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2026).

Ia merinci, BBM non-subsidi adalah bensin beroktan tinggi seperti Pertamax (RON 95) dan Pertamax Turbo (RON 98).

Bahlil menekankan, jenis BBM ini memang ditujukan bagi kelompok masyarakat mampu.

Menurutnya, negara hanya berkewajiban memastikan ketersediaan stok BBM non-subsidi, sementara biaya konsumsi sepenuhnya ditanggung oleh pengguna sesuai harga pasar tanpa membebani anggaran negara.

"Jadi itu kan orang-orang yang mampu lah. Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo (silakan). Tugas negara menyiapkan, yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali," kata dia.

Maka dari itu, lanjut Bahlil, perhatian utama pemerintah saat ini tetap difokuskan pada kebijakan BBM subsidi.

SHUTTERSTOCK Perbandingan Harga BBM ASEAN 2026 Imbas Perang AS?Israel vs Iran, Singapura Termahal, Bagaimana Posisi Indonesia?

Menurutnya, harga BBM di dalam negeri saat ini masih stabil di tengah gejolak harga minyak dunia yang sudah menyentuh 115 dollar AS per barrel.

Bahlil pun memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, terutama kondisi masyarakat.

"Saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di dalam negeri masih relatif stabil di tengah lonjakan harga minyak dunia meskipun berpotensi mencapai kisaran US$115 per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi intensif lintas kementerian untuk merespons dinamika global, termasuk melalui komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri.

“Insyaallah sudah ada lampu hijau, tetapi dalam kondisi geopolitik seperti ini kita harus terus melakukan koordinasi,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Meski harga minyak global meningkat tajam, Bahlil menegaskan bahwa kondisi harga BBM subsidi di dalam negeri masih terkendali. Dia menyebut kebijakan terkait subsidi sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

“Untuk BBM subsidi sampai sekarang masih stabil. Presiden tentu sangat mempertimbangkan kondisi rakyat kecil,” katanya.

Bahlil juga merespons wacana kenaikan harga BBM non-subsidi sekitar 10% yang disebut akan berlaku pada 1 April. Dia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi memang secara otomatis mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

“Untuk BBM industri atau non-subsidi, tanpa diumumkan pun harganya mengikuti pasar. Itu sudah diatur dalam regulasi,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi domestik dan tekanan eksternal akibat volatilitas pasar global, khususnya yang dipicu ketegangan geopolitik.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal di tengah tekanan harga energi dunia.

Menurutnya, BBM non-subsidi seperti RON 95 dan RON 98 umumnya digunakan oleh kalangan mampu sehingga tidak membebani anggaran negara. Sementara itu, fokus utama pemerintah tetap pada perlindungan konsumen BBM subsidi.

“Yang menjadi fokus kita adalah subsidi. Untuk itu, kebijakannya kita tunggu keputusan Presiden,” kata Bahlil.