Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, harga cabai rawit merah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih Rp 100.000 per kilogram.

Adapun Zulhas datang ke Pasar Minggu bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan guna meninjau kondisi harga pangan usai Hari Raya Idul Fitri.

Dalam kunjungan itu, Zulhas mendatangi sejumlah pedagang komoditas pangan utama mulai dari beras, ayam, telur, sampai bumbu dapur.

KOMPAS.COM/PANDAWA BORNIAT Ilustrasi Cabai rawit.

“Cabai rawit merah, ya yang kecil yang segini, (disebut cabai) setan mahal, ya itu tadi Rp 100-an harganya,” kata Zulhas di lokasi, Sabtu (28/3/2026).

Harga cabai rawit merah tersebut masih tinggi dan jauh terpaut dari Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 12 Tahun 2024 senilai Rp 40.000-Rp 57.000 per kilogram.

Harga cabai rawit memang sudah menukik sekitar dua pekan sebelum Ramadhan 1447 Hijriah.

Zulhas tidak menjelaskan kapan harga cabai rawit merah tersebut akan turun.

Ia hanya menyebut pemerintah terus memantau fluktuasi harga cabai setiap hari.

“Ini sekarang di sini, kita juga besok saya cek di Lampung, juga di Jawa Tengah dan lain-lain,” ujar Zulhas.

Sementara, beberapa komoditas pangan lainnya di Pasar Minggu terpantau stabil.

Harga cabai merah keriting misalnya, di kisaran Rp 50.000 per kilogram.

Adapun HAP cabai merah keriting di angka Rp 37.000 sampai Rp 55.000 per kilogram.

SHUTTERSTOCK/VERRA WIDHI Ilustrasi cabai rawit. Cabai mengandung capsaicin yang bermanfaat bagi metabolisme, gula darah, dan pencernaan jika dikonsumsi secara teratur dan sesuai toleransi tubuh, menurut berbagai penelitian.

Kemudian, telur ayam Rp 32.000 per kilogram, sedikit di atas HAP Rp 30.000 per kilogram.

“Secara umum persediaan dan harga-harga masih terkendali,” tutur Zulhas.

Karena terdapat komoditas pangan yang belum turun pasca Lebaran, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan bakal menggelar pasar di kawasan Monumen Nasional (Monas) hari ini.

Perusahaan negara, Bulog bakal menyediakan 100.000 paket bahan pangan.

“Begitu juga daerah-daerah lain kita lakukan pasar murah agar menekan harga,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Busan mengaku mendapat laporan baru 50 persen pedagang di Pasar Minggu yang sudah kembali berjualan usai libur Lebaran.

Meski demikian, menurutnya semua kondisi stok dan harga bahan pangan di pasar sudah tercukupi.

“Saya kira semua bagus, pasokan tercukupi dan kita terus akan terus memantau ya kebutuhan-kebutuhan pokok kita sehari-hari,” tutur Zulhas.

Berbeda dengan kondisi di Pasar Minggu, Bapanas melaporkan harga cabai rawit merah di pasar induk hingga pasar rakyat sudah terpantau turun.

Di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten misalnya, harga cabai rawit diklaim sudah turun ke Rp 60.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp 40.000 per kilogram.

Bapanas juga menerima laporan harga cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Rp 45.000-Rp 60.000 per kilogram dan cabai keriting Rp 15.000 hingga Rp 25.000 per kilogram.

"Harga relatif bagus. Cabai rawit merah sudah sekitar Rp 60.000. Ini turun jadi sangat bagus,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis (26/3/2026).

Sementara itu, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, rata-rata nasional harga cabai rawit merah pada 27 Maret 2026 Rp 70.639 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta agar pelaku usaha agar tidak menaikkan harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah pusat telah mengumpulkan pelaku usaha dari sejumlah komoditas strategis seperti daging ayam ras, daging sapi, dan minyak goreng untuk memastikan tidak terjadi praktik kenaikan harga yang tidak wajar.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

“Beliau sudah memimpin langsung minggu kemarin untuk memastikan agar pelaku usaha tidak menaikkan harga. Intinya di hulu tidak boleh nakal, kemudian di tengah tidak boleh nakal,” kata Ketut dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 di YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (9/3/2026).

Di samping itu, Ketut menyampaikan Bapanas juga telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Pangan untuk memperkuat pengawasan harga dan distribusi pangan. Satgas ini melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum serta pemerintah daerah.

Dalam hal ini, ketua pengarah Satgas di tingkat pusat dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, sementara di tingkat provinsi diketuai oleh gubernur dan di tingkat kabupaten/kota oleh bupati atau wali kota. Adapun ketua harian di daerah dijabat oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus di tingkat Polda dan Kepala Satuan Reserse Kriminal di tingkat kabupaten/kota.

Satgas tersebut telah melakukan 37.857 kegiatan pengawasan dan titik di sepanjang 5 Februari—4 Maret 2026. Dia menyampaikan pengawasan tersebut akan terus dilakukan untuk memastikan penyebab kenaikan harga pangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Lebih lanjut, Ketut mengingatkan pemerintah daerah bahwa periode menjelang Lebaran merupakan fase krusial karena biasanya terjadi peningkatan permintaan pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga.

Untuk itu, Bapanas meminta kepala daerah menugaskan dinas terkait untuk turun langsung memantau kondisi harga di lapangan agar potensi lonjakan harga dapat segera diantisipasi.

Di samping itu, Ketut menambahkan pemerintah juga telah menindaklanjuti sejumlah langkah pengendalian inflasi, salah satunya dengan memfasilitasi distribusi pangan dari daerah yang memiliki surplus produksi ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

Bapanas berharap langkah tersebut dapat memicu pemerintah daerah untuk melakukan upaya serupa, sehingga distribusi pangan dapat berjalan lebih lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar.

Stok Aman

Di sisi lain, Bapanas juga memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri hingga 2026.

“Stok dan ketersediaan pangan di seluruh Indonesia relatif sangat aman dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, termasuk nanti Nyepi, kemudian Idulfitri dan seterusnya. Relatif beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging dan lain sebagainya relatif sangat aman,” terangnya.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan pada pekan pertama Maret 2026, total ketersediaan beras mencapai 43.560.362 ton dengan kebutuhan tahunan sekitar 31.157.401 ton dan kebutuhan bulanan 2.596.450 ton, sehingga statusnya dinyatakan aman.

Komoditas jagung juga berada dalam kondisi aman dengan total ketersediaan 19.872.406 ton, kebutuhan tahunan 15.235.635 ton, dan kebutuhan bulanan 1.269.636 ton. Sementara itu, kedelai memiliki ketersediaan 2.943.828 ton, kebutuhan tahunan 2.628.634 ton, dan kebutuhan bulanan 223.553 ton, yang juga masih berada pada kategori aman tersedia.

Berikutnya, ketersediaan bawang merah tercatat mencapai 1.318.699 ton, sementara kebutuhan sepanjang tahun diperkirakan sebesar 1.233.694 ton atau sekitar 102.808 ton per bulan. Adapun stok bawang putih mencapai 726.850 ton dengan kebutuhan tahunan sekitar 667.025 ton atau 55.585 ton per bulan.

Untuk komoditas protein dan lainnya, kondisi juga relatif aman. Secara terperinci, daging sapi/kerbau memiliki ketersediaan sebanyak 1.113.775 ton, kebutuhan tahunan 794.291 ton, dan kebutuhan bulanan 66.191 ton.

Lalu, daging ayam tersedia 4.371.507 ton dengan kebutuhan tahunan 4.119.188 ton dan kebutuhan bulanan 343.266 ton. Selain itu, telur ayam ras memiliki ketersediaan 6.568.231 ton, kebutuhan tahunan 6.475.415 ton, dan kebutuhan bulanan 539.618 ton.

Komoditas lain seperti cabai besar memiliki ketersediaan 996.170 ton, kebutuhan tahunan 920.347 ton, dan kebutuhan bulanan 76.696 ton, sementara cabai rawit tersedia 978.486 ton dengan kebutuhan tahunan 904.836 ton dan kebutuhan bulanan 75.403 ton.

Untuk gula konsumsi, total ketersediaan tercatat 4.263.550 ton, dengan kebutuhan tahunan 2.808.980 ton dan kebutuhan bulanan 234.082 ton, yang juga berada dalam kondisi aman.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penyesuaian menu program makan bergizi gratis (MBG) menjadi makanan kering selama Ramadan berisiko menyimpang dari tujuan utama.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal.

Untuk diketahui, sejumlah makanan kering MBG yang diberikan selama Ramadan antara lain kurma, telur rebus, telur asin atau pindang, buah, susu, hingga abon.

“Lebih baik diberikan saja bahan baku masakan untuk satu minggu, karena kalau makanan kering ini peluang tidak sesuai pemenuhan gizinya besar sekali. Melenceng dari tujuan mulianya pemerintah,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip Senin (16/2/2026).

Eliza menyarankan agar pemerintah mengganti skema makanan kering dengan paket bahan pangan segar yang berimbang, seperti beras, sayuran, protein, buah, susu, dan kacang hijau. Paket tersebut dapat diberikan secara mingguan kepada murid dan orang tua agar manfaat gizinya tetap terjaga selama Ramadan.

Menurutnya, makanan kering cenderung mengandung gula, natrium, serta bahan pengawet yang tinggi. Selain itu, makanan seperti kurma dan susu belum tentu dikonsumsi oleh anak penerima karena preferensi selera, sehingga berisiko dikonsumsi oleh anggota keluarga lain.

Eliza juga mengingatkan agar penyesuaian menu MBG selama Ramadan tidak bersifat simbolik semata.

“Jangan sampai menu SPPG selama Ramadan hanya bersifat simbolik seperti kurma dan susu tanpa keseimbangan makro-mikronutrien lainnya, karena dampak gizinya bisa lebih rendah dibanding menu reguler,” ujarnya.

Dari sisi pasar, Eliza menyoroti potensi tekanan harga pangan akibat lonjakan permintaan komoditas tertentu, terutama kurma yang sebagian besar masih bergantung pada impor.

Dia menuturkan MBG menyerap bahan pangan dalam volume besar, sehingga jika tanpa perencanaan stok dan pengadaan yang baik, program ini dapat memicu permintaan tambahan sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga akibat persaingan dengan konsumen rumah tangga.

Eliza menuturkan, tanpa adanya MBG pun harga pangan seperti daging ayam dan telur biasanya sudah meningkat selama Ramadan akibat lonjakan permintaan, sementara pasokan terbatas oleh siklus produksi.

“Jika tidak dikelola dengan perencanaan pengadaan yang matang, MBG berpotensi memperburuk tekanan harga pangan Ramadan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada program MBG, melainkan pada desain pelaksanaan serta integrasinya dengan kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Intinya bukan pada programnya, tetapi pada desain eksekusi dan integrasi dengan kebijakan stabilisasi pangan nasional agar harga-harga pangan relatif stabil dan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat menengah bawah,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan alokasi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton sepanjang 2026. Penyaluran beras SPHP tahun ini dimulai pada Februari agar berkelanjutan tanpa jeda.

Saat ini, Bapanas bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP tetap tersedia pada Januari 2026. Pemerintah memperpanjang penyaluran SPHP alokasi 2025 hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan alokasi 2026 disiapkan untuk menjaga kontinuitas program di lapangan. “Mulai Februari sudah ada alokasi beras SPHP 2026 sebesar 1,5 juta ton sepanjang tahun. Tidak ada jeda penyaluran bagi masyarakat,” ujarnya dalam telewicara di Jakarta, dikutip Rabu (14/1/2026).

Konsistensi penyaluran SPHP berperan menahan pergerakan harga beras medium di pasaran. Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan rerata harga beras medium nasional masih bergerak di sekitar Harga Eceran Tertinggi (HET), seiring intervensi pasokan yang berjalan.

Sejalan dengan siklus produksi, penyaluran SPHP disesuaikan secara selektif saat panen raya mendekat. Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 memperkirakan produksi beras pada Januari mencapai 1,79 juta ton dan Februari 2,98 juta ton, dengan puncak panen pada Maret dan April yang berpotensi mencapai sekitar 5 juta ton per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani kembali menyinggung rencana penerapan satu harga beras secara nasional sebagai bagian dari penguatan stabilisasi pangan pascaswasembada. Rizal menyebut kebijakan ini bertujuan memastikan keterjangkauan harga beras SPHP dari Sabang sampai Merauke.

Dorongan satu harga beras muncul setelah posisi stok nasional dinilai kuat dan merata. Bulog mencatat total stok beras nasional mencapai 3,35 juta ton per Januari 2026, dengan target penyerapan 4 juta ton sepanjang tahun ini. Kesiapan stok tersebut menjadi landasan untuk memperluas intervensi harga hingga wilayah terluar.

“Dari 4 juta ton target serapan, peluangnya bukan hanya ekspor, tetapi juga mendorong harga beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Bulog menyiapkan kebijakan tersebut bersamaan dengan penguatan cadangan beras pemerintah di daerah. “Seperti Pertamina menerapkan satu harga BBM dari Sabang sampai Merauke, Bulog bercita-cita beras SPHP juga satu harga,” ujarnya.

Dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Bulog melipatgandakan stok sesuai kebutuhan daerah. Aceh menerima tambahan 5.000 ton beras atas permintaan gubernur, sementara distribusi difokuskan ke wilayah yang sempat terisolasi seperti Takengon, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang.

Di Sumatra Utara, Bulog mengelola 19 gudang dengan stok cadangan 17.904 ton per Januari. Penyaluran bantuan beras pemerintah untuk bencana alam di provinsi tersebut mencapai 5.098 ton, disertai dukungan minyak goreng dan logistik lainnya. Distribusi berjalan relatif lancar karena akses wilayah lebih cepat pulih.

Sumatra Barat memiliki hampir 12 gudang dengan posisi stok penuh. Stok beras tercatat 5.508 ton per 8 Januari, dengan tambahan sekitar 30.000 ton dalam perjalanan dari Tanjung Priok menuju Padang. Bantuan beras untuk masyarakat terdampak di provinsi ini mencapai 6.795 ton.

Bulog juga mencatat puncak stok nasional pernah menyentuh 4,5 juta ton pada Juli 2025, menjadi tonggak penguatan cadangan pascaswasembada. Hingga Januari 2026, stok masih berada di atas 3,2 juta ton dan dinilai cukup untuk menopang stabilisasi harga dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga beras medium dan premium di zona III berangsur turun, seiring dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang dibentuk pada 20 Oktober 2025.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menuturkan masih dibutuhkan upaya tambahan agar mendekati harga eceran tertinggi (HET) meski sudah terjadi penurunan di Zona 3. Hal ini mengingat tantangan geografis yang cukup kompleks di wilayah tersebut.

“Semenjak ada Satgas Pengendalian Harga Beras, harga beras medium dan premium di sebagian besar Zona HET telah mengalami penurunan, termasuk Zona 3 telah ada penurunan harga, tetapi masih perlu ada upaya lebih agar dapat mendekati HET, karena di sana ada tantangan geografis,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/12/2025).

Dalam dua bulan terakhir, kata Ketut, pemerintah telah melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh pelaku usaha perberasan. Menurutnya, langkah ini untuk memastikan harga beras di masyarakat tetap terkendali, sekaligus menegaskan peran aktif pemerintah sebagai pengendali harga, terutama untuk komoditas strategis seperti beras.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) sekaligus Ketua Pengarah Satgas Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Syahardiantono mengatakan Polri ikut berperan aktif dalam mendukung distribusi beras program SPHP ke wilayah yang sulit dijangkau, termasuk zona III.

Syahardiantono menuturkan biaya angkut transportasi beras di Papua cenderung cukup tinggi, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan wilayah lain. Hal ini lantaran kondisi geografis dan topografi Papua yang didominasi pegunungan, sehingga akses moda transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah sangat terbatas.

Adapun, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui optimalisasi gudang filial, sehingga penyaluran beras ke daerah terpencil mulai dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

“Satgas di sana telah berhasil membantu distribusi beras SPHP ke 32 gudang filial yang tersebar di Papua Raya. Harapannya masyarakat Papua Raya dapat menikmati beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan untuk Zona 3 yakni Rp13.500 per kilogram," ujar Syahardiantono.

Dia menyebut, realisasi distribusi beras SPHP di wilayah Papua meningkat cukup pesat. Di Papua Barat, misalnya, realisasi beras SPHP untuk Bulog sampai 24 Desember 2025 meningkat 71,35% menjadi 19.126 ton dari sebelumnya hanya 11.162 ton pada 19 Oktober 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penurunan harga beras terjadi di 214 kabupaten/kota pada awal November 2025, meningkat dari 179 daerah pada awal Oktober. Tren ini menunjukkan stabilisasi harga yang mulai merata menjelang masa konsumsi tinggi akhir tahun.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan perkembangan tersebut saat melakukan sidak di Pasar Legi, Surakarta, Kamis (13/11/2025). Ia memastikan harga beras SPHP, medium, dan premium berada pada rentang sesuai atau di bawah HET. “Alhamdulillah harga baik dan stabil. Ada beras SPHP harganya Rp 12.000 per kilo. Lalu beras medium ada yang Rp 13.000 per kilo. HET premium Rp 14.900 dan medium Rp 13.500. Artinya sudah sesuai dan bahkan di bawah HET,” ujar Amran.

Amran menegaskan sidak dilakukan tanpa persiapan untuk memotret kondisi sebenarnya di lapangan. Ia merespons laporan adanya kenaikan harga di sejumlah pemberitaan yang mendorong pemerintah melakukan pengecekan langsung bersama unsur terkait.

Data BPS menunjukkan jumlah daerah yang mengalami penurunan harga naik 19,5 persen dibandingkan awal Oktober, sementara daerah dengan kenaikan harga turun dari 61 menjadi 50 kabupaten/kota.

Tiga pekan pengawasan Satgas Pengendalian Harga Beras sejak 20 Oktober menunjukkan tren stabil di pasar. Rerata harga beras medium per 8 November berada di Rp 13.233 per kilogram untuk Zona 1, Rp 13.633 di Zona 2, dan Rp 15.453 di Zona 3, seluruhnya berada di bawah HET zona masing-masing. BPS juga mencatat penurunan harga beras medium sebesar 1,12 persen dan premium 1,23 persen pada awal November.

Satgas melibatkan Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah, dengan lebih dari 5.000 titik pengawasan hingga 6 November.

Rata-rata terdapat lebih dari 800 kegiatan pengawasan harian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, yang menjadi dasar stabilisasi harga menjelang Natal dan Tahun Baru.

Perum Bulog menyiapkan penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai mitigasi kebutuhan Desember dan Nataru. “Jadi untuk stok kita dorong dua kali lipat untuk di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Pemerintah memastikan distribusi dan ketersediaan beras tetap terjaga agar harga tetap terkendali di seluruh daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mencatat realisasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara nasional mencapai 564,6 ribu ton hingga 30 Oktober 2025. Capaian ini menjadi indikator penting dari penguatan intervensi negara guna menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Pemerintah melalui Bapanas menegaskan pengendalian harga akan terus diperkuat agar fluktuasi di pasar tetap terkendali. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan, harga beras sudah mulai turun di sebagian besar wilayah Indonesia. Ia memastikan pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini dan terus memperkuat fungsi pengawasan di lapangan.

“Harga beras sudah turun, tetapi kita tidak boleh puas. Insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan. Pemerintah harus menjadi pengendali,” kata tokoh yang juga bertugas sebagai Menteri Pertanian itu, di Jakarta, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras sampai minggu keempat Oktober mencapai 225 kabupaten/kota. Angka ini naik 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober. Dari total 38 provinsi, 33 provinsi mengalami penurunan harga, sementara hanya lima provinsi mencatat kenaikan. Penurunan tertinggi terjadi di Papua Selatan dengan depresiasi harga 1,56 persen.

Data BPS juga menunjukkan, harga beras medium secara nasional turun 1,65 persen dibandingkan September 2025, dan harga beras premium turun 0,69 persen pada periode yang sama. Penurunan ini terjadi seiring meningkatnya suplai beras ke pasar serta efektivitas operasi pasar SPHP oleh Bulog.