Harga sejumlah komoditas pangan di beberapa pasar di Jakarta terpantau naik jelang Iduladha 2026, termasuk cabai-cabaian. Cabai rawit merah tembus Rp110 per kg.

Mengacu Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional cabai merah keriting adalah Rp55.545 per kilogram (kg) pada Selasa (26/5) dengan Harga Acuan (HA) yang dipakai pemerintah adalah Rp55 ribu per kg.

Untuk harga cabai rawit merah adalah Rp70.986 per kg dengan HA yang dipakai pemerintah adalah Rp57 ribu per kg.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Klender, Jakarta Timur pada Selasa (26/5) atau tepat sehari sebelum perayaan Lebaran, harga cabai merah keriting justru menembus angka Rp80 ribu yang semula dibanderol harga Rp60 ribu.

Sementara itu, cabai rawit merah dijual dengan harga Rp110 ribu yang sebelumnya Rp100 ribu.

Salim, seorang pedagang di pasar tersebut menyampaikan berbagai bahan pangan meningkat sejak Senin (25/5). Beberapa harga sayuran juga ikut naik, padahal biasanya harga sayuran cenderung stabil.

"Wah iya ini naik semua dari kemarin, gak hanya cabe aja mas. Ini wortel juga tiba-tiba naik Rp5 ribu jadi Rp20 ribu (per kg), timun, tomat sama-sama naik Rp3 ribu (per kg) jadi Rp18 ribu (per kg)," terangnya saat ditemui, Selasa (26/5).

Salim juga menyebutkan harga bawang merah dan bawang putih ikut naik. Mengacu situs SP2KP, harga rata-rata nasional bawang merah naik menjadi Rp47.015 per kg dengan HA yang dipakai pemerintah adalah Rp41.500 per kg.

Di lapangan, harganya jauh dari data. Salim menjual bawang merah dengan harga Rp80 ribu per kg dari sebelumnya Rp60 ribu per kg, sedangkan bawang putih dijual seharga Rp50 ribu per kg dari semula Rp30 ribu kg.

Selain cabai merah keriting dan cabai rawit merah, harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan di pasar tersebut, semula dijual Rp27 ribu per kg menjadi Rp29 ribu per kg.

Mengacu situs SP2KP, harga rata-rata nasional telur ayam ras naik menjadi Rp28.049 per kg. Adapun HA telur ayam ras yang dipakai pemerintah adalah Rp30 ribu per kg.

Walter, pedagang berbagai jenis telur di sana mengaku kenaikan harga telur ayam ras terjadi sejak kemarin.

"Telur ayam naik Rp2 ribu mas jadi Rp29 ribu (per kg)," kata Walter.

Meski begitu, harga daging ayam dan daging sapi cenderung stabil di pasar tersebut. Harga daging ayam dijual seharga Rp50 ribu per ekor sedangkan daging sapi Rp150 ribu per kg.

Hal yang sama juga terjadi di Pasar Penggilingan, Jakarta Timur. Harga cabai merah keriting mencapai Rp80 ribu per kg yang semula dijual Rp40 ribu. Sementara itu, harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60 ribu per kg yang sebelumnya Rp50 ribu.

Asep seorang pedagang di pasar tersebut mengatakan harga cabai merah keriting naik sangat drastis hingga dua kali lipat

"Ini cabai (merah) keriting naik drastis banget, padahal sebelumnya Rp40 ribu (per kg)," kata Asep.

Kemudian, Asep mengatakan harga bawang merah hanya naik tipis yang semula Rp45 ribu per kg menjadi Rp50 ribu per kg. Sementara, bawang putih stabil di harga Rp45 ribu per kg.

Untuk harga daging ayam dan daging sapi juga stabil di pasar tersebut. Daging ayam dijual dengan harga Rp45 ribu, sedangkan daging sapi dibanderol Rp160 ribu.

Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta dan Banten menyatakan siap menggelontorkan stok 30 ribu liter minyak goreng (migor) Minyakkita ke pasar-pasar di wilayah DKI Jakarta untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga jelang Iduladha.

Melalui distribusi ini, Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten terus memperkuat pendistribusian pasokan Minyakkita, terutama ke pasar-pasar yang termasuk dalam jaringan SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Stok yang tersedia saat ini sebanyak 30 ribu liter, dan akan segera bertambah seiring dengan pengiriman yang sudah kami mintakan ke produsen penyedia Minyakkita," ujar Taufan Akib, Pemimpin Wilayah BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten pada Rabu (20/5).

Taufan menjelaskan, penggelontoran migor Minyakita merupakan salah satu upaya penyeimbang ketersediaan pasokan bahan pangan di masyarakat dalam menjaga stabilitas harga di pasar.

Kini, masyarakat tidak perlu khawatir tentang kelangkaan barang ataupun lonjakan harga yang tinggi. Harapannya, dengan stok yang tersedia dan penambahan stok baru, Bulog memastikan akses masyarakat terhadap bahan pokok, khususnya minyak goreng, tetap mudah dan terjangkau.

"Kami juga melakukan diskusi dengan Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya pemetaan kebutuhan-kebutuhan pasar di wilayah DKI Jakarta, agar pendistribusian Minyakita dapat berjalan efektif dan efisien," tambah Taufan.

Pada saat bersamaan, percepatan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) di wilayah DKI Jakarta juga mulai digenjot. Kendala bahan baku plastik yang sempat menyebabkan terhambatnya penyediaan kemasan beberapa waktu lalu, kini sudah teratasi.

"Saat ini sedang dilakukan percepatan penyaluran Bantuan Pangan. Beberapa Kecamatan serentak menyalurkan hari ini, seperti di Johar Baru, Senen, Tanah Abang, Kemayoran, Matraman, Kalideres, Cengkareng, Palmerah, Tambora dan beberapa kecamatan lainnya," kata Taufan.

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran Banpang bertujuan memastikan kebutuhan konsumsi pangan pokok masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) terpenuhi menyambut Iduladha. Dengan masing-masing PBP menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk 2 bulan alokasi, diharapkan dapat menahan tingginya permintaan kebutuhan konsumsi di pasar, yang akan berdampak pada kenaikan harga.

"Ini menjadi stimulus ekonomi dalam menjaga stabilisasi harga, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat penerima bantuan," pungkas Taufan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan distribusi menjadi salah satu penyebab harga minyak goreng merek Minyakita masih mahal dan belum merata di sejumlah wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku.

Budi mengatakan stok Minyakita secara nasional sebenarnya dalam kondisi aman. Namun, persoalan distribusi membuat harga minyak goreng rakyat tersebut masih tinggi di beberapa daerah.

"Kalau yang daerah Papua, Maluku (masih mahal) itu sebenarnya masalah distribusi. Makanya kita selalu minta Bulog," ujar Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Menurut dia, pemerintah memang memberikan porsi minimal 35 persen distribusi domestic market obligation (DMO) Minyakita kepada BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk membantu penyaluran ke wilayah yang sulit dijangkau distributor swasta.

Ia menyebut realisasi distribusi melalui BUMN pangan bahkan sudah melampaui ketentuan minimal tersebut.

"Jadi minimal kan 35 persen. Pada prinsipnya pihak produsen tidak ada masalah. Artinya kalau nanti kuotanya lebih dari 35 juga enggak masalah. Sekarang juga sudah lebih dari 50 persen yang disalurkan oleh BUMN pangan," katanya.

[Gambas:Youtube]

Budi memastikan pasokan Minyakita nasional masih aman. Pemerintah kini fokus mempercepat distribusi ke wilayah timur agar harga bisa kembali mendekati harga eceran tertinggi (HET).

Di sisi lain, Budi juga merespons keluhan soal Minyakita yang masih sulit ditemukan di sejumlah pasar Jakarta. Menurut dia, Minyakita memang bukan minyak goreng komersial biasa karena berasal dari skema DMO atau kewajiban pasok dalam negeri bagi eksportir minyak goreng.

Karena itu, jumlah Minyakita tidak sebesar produk minyak goreng premium lain di pasar.

"Minyakita itu kan minyak DMO. Saya selalu sampaikan, minyak DMO itu minyak yang didistribusikan atau mandatori karena adanya ekspor. Jadi jumlahnya tidak seperti jumlah minyak yang lain," katanya.

Budi menegaskan fungsi utama Minyakita adalah sebagai instrumen stabilisasi harga agar lonjakan harga minyak goreng komersial tidak semakin tinggi di pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan harga minyak goreng di Pulau Jawa dan Sumatera relatif terkendali karena distribusinya lebih dekat dengan pusat produksi.

Menurut dia, kondisi berbeda terjadi di Papua dan Maluku yang masih menghadapi persoalan ongkos logistik dan distribusi.

"Yang mahal itu di Maluku dan Papua. Artinya apa? Artinya transportasi," kata Zulhas.

Ia mengatakan pemerintah telah meminta Bulog mempercepat suplai Minyakita ke wilayah timur. Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga diminta membantu lewat subsidi transportasi agar harga minyak goreng bisa ditekan.

"Nanti juga dengan (Kementerian) Perhubungan. Karena Perhubungan itu memberikan subsidi transportasi agar transport-nya dapat subsidi sehingga harga bisa ditekan," ujarnya.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 8 Mei 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat Rp15.937 per liter atau naik 0,11 persen dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, harga tersebut masih 1,51 persen di atas HET.

Kemendag mencatat sebanyak 25 provinsi sudah memiliki rata-rata harga Minyakita sesuai HET dengan toleransi maksimal 2 persen atau sekitar Rp16 ribu per liter. Mayoritas wilayah mengalami kenaikan harga dalam rentang 0-3 persen dibanding bulan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas, mulai dari curah, premium hingga Minyakita, tercatat naik 1,29 persen hingga minggu pertama Mei 2026 dibanding April 2026. Rata-rata harga nasional kini berada di level Rp19.940 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal dampak pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp17.500 per dolar AS terhadap harga pangan impor di dalam negeri.

Ia mengatakan komoditas seperti kedelai dan sejumlah pangan lain yang masih bergantung pada impor akan terus dijaga agar harganya tidak melonjak di pasar.

Zulhas memastikan pemerintah akan turun tangan apabila harga pangan melampaui harga eceran tertinggi (HET), termasuk melalui skema subsidi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Kita tetap akan jaga. Kalau harga itu melampaui HET, tentu pemerintah akan turun tangan memberikan subsidi. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ada anggaran untuk bencana yang tidak terduga," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Ia mengatakan subsidi dapat diberikan baik dalam bentuk bantuan ongkos distribusi maupun subsidi harga barang agar lonjakan harga pangan tidak terlalu membebani masyarakat.

"Apakah ongkosnya atau harganya. Maka kita harus bergerak cepat. Karena kalau lambat nanti ibu-ibunya (pedagang pasar) sudah mogok kan kita repot," katanya.

Menurut Zulhas, pemerintah daerah juga diminta aktif mengendalikan harga pangan di wilayah masing-masing, terutama jika terjadi lonjakan harga akibat pelemahan rupiah dan kenaikan biaya impor.

Ia menegaskan pemerintah pusat akan menangani sejumlah sektor strategis, termasuk distribusi pangan melalui Bulog, dukungan program pangan lewat Badan Gizi Nasional (BGN), hingga pengelolaan anggaran negara.

"Yang pusat seperti Bulog kita handle. BGN kita handle. Perhubungan tetap kita handle. APBN kita handle. Tapi kalau kewajiban daerah, daerah juga. Kabupaten, wali kota. Gubernur juga harus cepat mengendalikan," katanya.

Pelemahan rupiah sebelumnya memicu kekhawatiran terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan impor seperti kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe, gandum, gula mentah, hingga bawang putih.

Berdasarkan pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per Selasa (12/5), harga kedelai impor berada di kisaran Rp13.607 per kilogram. Harga ini naik 0,19 persen dari hari sebelumnya yakni di Rp13.581 per kg/

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan pelemahan rupiah dipicu meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan tekanan terhadap rupiah juga berasal dari meningkatnya kebutuhan dolar AS di dalam negeri, termasuk untuk pembayaran utang luar negeri (ULN).

Pada perdagangan Selasa (12/5), rupiah sempat berada di level Rp17.529 per dolar AS atau melemah 0,66 persen dibanding perdagangan sebelumnya.

[Gambas:Youtube]

Perum Bulog mengungkap biaya distribusi minyak goreng Minyakita ke wilayah Indonesia timur masih jauh lebih mahal dibandingkan kawasan lain. Untuk menutup biaya tersebut, Bulog menerapkan skema subsidi silang dari distribusi di wilayah Jawa.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan distribusi Minyakita memang tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan, meski produk tersebut masuk kategori komersial business to business (B2B) tanpa subsidi pemerintah.

"Kalau dibilang cuma timur doang enggak ketutup, tapi kan kita subsidi silang ya. Jadi kita ngitung di Jawa nih," ujar Febby di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Febby mengatakan distribusi Minyakita yang dijalankan Bulog pada dasarnya tetap memiliki indikator komersial karena masuk skema B2B tanpa subsidi pemerintah. Namun, menurut dia, Bulog tidak semata-mata mengejar margin keuntungan dalam penyaluran minyak goreng tersebut.

Menurut Febby, keuntungan distribusi di wilayah Jawa digunakan untuk membantu menutup ongkos distribusi ke daerah dengan biaya logistik tinggi seperti Papua.

"Yang di sebelah Jawa bisa kita tutupin untuk biaya distribusi di Papua," katanya.

[Gambas:Youtube]

Ia menjelaskan Bulog memprioritaskan penyaluran Minyakita ke pasar-pasar yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Dalam pencatatan SP2KP, sejumlah wilayah masih tercatat merah meski kondisi di lapangan mulai membaik.

"Kadang satu tempat merah, memang kayak kelihatan itu HET merah semua. Padahal beberapa pasar tuh udah hijau," ujar Febby.

Bulog juga membantah anggapan Minyakita langka di pasar. Febby mengatakan hingga bulan ini Bulog telah menyalurkan sekitar 110 juta liter Minyakita ke berbagai daerah di Indonesia.

"Kalau yang di Bulog masuk itu, kita sampai bulan ini sudah menyalurkan sekitar 110 juta liter seluruh Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan Minyakita merupakan bagian dari kewajiban domestic market obligation (DMO) produsen minyak goreng. Berdasarkan aturan, sebanyak 35 persen kuota DMO disalurkan kepada BUMN pangan, termasuk Bulog.

Namun, Febby menegaskan Bulog bukan satu-satunya pihak yang menyalurkan MinyaKita karena sebagian besar distribusi tetap berada di tangan produsen.

"Dari 100 persen DMO, Bulog itu menyalurkan enggak nyampe 35 persen, karena 35 persen itu dibagi dua sama BUMN pangan yang lain," ujarnya.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga memastikan stok Minyakita di pasar saat ini dalam kondisi aman. Ia merujuk pada peta sebaran Minyakita yang menurutnya sudah menunjukkan kondisi hijau di hampir seluruh wilayah.

"Minyakita kalau monitor cukup dengan peta sebaran Minyakita. Di situ sudah hijau semua sejak minggu lalu," ujar Rizal.

Menurut dia, Bulog telah menyalurkan kuota DMO yang diberikan pemerintah semaksimal mungkin ke pasar-pasar SP2KP dan pasar tradisional.

Rizal menjelaskan Bulog memang tidak menyalurkan Minyakita ke seluruh jalur distribusi modern karena terbatas aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

"Bulog hanya boleh menyalurkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional kepada para pengecer yang punya NIB. Kalau tidak punya NIB kami tidak boleh menyerahkan," katanya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) mencatatkan realisasi penyaluran Minyakita sebesar 947.767 liter hingga pertengahan April 2026.

Kepala Bulog Wilayah Kaltimtara, Musazdin Said, menyatakan sebagian besar volume distribusi diarahkan ke pasar sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP) dengan realisasi mencapai 360.518 liter.

Strategi ini, menurutnya, bertujuan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat ritel.

"Penyaluran ini kami lakukan secara masif untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar. Kami juga menjaga harga tetap sesuai HET melalui intervensi di kisaran Rp15.700 per liter," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/4/2026).

Menurut data yang dihimpun Bulog Wilayah Kaltimtara, ketersediaan per 16 April 2026 mencapai 123.711 liter.

Jika dirinci, 93.796 liter di Kalimantan Timur dan 29.915 liter di Kalimantan Utara dengan persebaran di sejumlah kabupaten/kota seperti Balikpapan, Paser, Berau, Tarakan, dan Bulungan.

Konsentrasi distribusi pada wilayah dengan mobilitas tinggi seperti Balikpapan dan Samarinda mengindikasikan adanya prioritas geografis yang ketat.

Khusus untuk Kota Balikpapan, Bulog menyiapkan alokasi intervensi sebesar 42.000 liter dengan penyaluran harian sekitar 700 liter ke lebih dari 20 kios Rumah Pangan Kita (RPK).

Langkah ini diharapkan mampu menopang kebutuhan selama sebulan ke depan, meskipun angka tersebut masih bergantung pada kelancaran pasokan dari produsen.

Di sisi lain, Musazdin mengungkapkan pasokan Minyakita sempat terganggu akibat pengalihan fokus produsen terhadap program bantuan pangan (banpang) yang menyerap sekitar 1.300 ton minyak goreng pada April 2026.

"Beberapa hari ke belakang, pasokan Minyakita dari produsen ke Bulog sedikit berpengaruh karena fokus untuk produksi bantuan pangan. Namun sekarang pasokan Minyakita mulai berangsur normal, dengan memfokuskan penyaluran ke pasar SP2KP dan RPK maupun toko pengecer," ungkapnya.

Kemudian, dia menegaskan kondisi di Kaltimtara masih dalam kendali, meski terdapat isu defisit minyak goreng yang mengemuka di tingkat nasional yang dipicu oleh kelangkaan kontainer dan hambatan pasokan bahan baku kemasan plastik

"Secara nasional memang ada isu pasokan sedikit terkendala diakibatkan shortage container dan tersendatnya bahan baku kemasan plastik, namun sampai dengan saat ini untuk Kaltimtara stok Minyakita masih aman. Distribusi berjalan, pasokan dari produsen ada, dan intervensi terus kami lakukan," tegasnya.

Adapun, dia menuturkan efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan penguatan distribusi melalui pasar SP2KP menjadi ajang pembuktian bagi ketahanan sistem logistik pangan daerah, khususnya Benua Etam.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka peluang penambahan jatah penyaluran Minyakita melalui BUMN pangan di atas ketentuan saat ini, 35 persen dari skema domestic market obligation (DMO).

Opsi ini dibuka untuk memperkuat pasokan minyak goreng rakyat di pasar. Langkah tersebut disampaikan merespons seretnya pasokan Minyakita di sejumlah pasar dalam beberapa waktu terakhir.

"Ketentuan DMO sebesar 35 persen melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menegaskan pemerintah pada prinsipnya membuka ruang bagi peningkatan penyaluran di atas batas tersebut, seiring kebutuhan pasar yang meningkat.

"Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan, sepanjang didukung kesiapan pasokan," ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, Budi menjelaskan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara produsen dan BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food guna memperkuat distribusi Minyakita.

"Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha/produsen dengan BUMN Pangan untuk membahas penguatan distribusi," ujarnya.

Menurut Budi, langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar penyaluran Minyakita di pasar sehingga harga tetap terkendali di tingkat konsumen.

"Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran penyaluran Minyakita sehingga stabilitas harga minyak goreng di tingkat konsumen tetap terjaga," ucapnya.

Sebelumnya, Perum Bulog telah mengajukan penambahan kuota penyaluran Minyakita kepada Kemendag menyusul kelangkaan minyak goreng rakyat tersebut di pasaran. Saat ini, penyaluran masih mengacu pada skema DMO sebesar 35 persen.

Kuota tersebut dibagi kepada tiga BUMN pangan, yakni 70 persen untuk Bulog, 20 persen untuk ID Food, dan 10 persen untuk Agrinas Palma Nusantara. Ketiganya bertugas menjaga distribusi Minyakita di pasar rakyat dan sistem SP2KP.

Namun, Bulog juga mendapat penugasan besar dalam penyaluran bantuan pangan, sehingga distribusi Minyakita harus dibagi antara kebutuhan pasar dan program bantuan sosial. Kondisi ini membuat pasokan di lapangan menjadi terbatas.

Di sisi lain, pemerintah mendorong peningkatan kuota DMO hingga 65 persen agar dapat mengakomodasi kebutuhan pasar sekaligus program bantuan pangan.

Kelangkaan Minyakita sendiri sudah terjadi di sejumlah pasar dalam beberapa bulan terakhir. Di Jakarta, pedagang mengaku tidak mendapatkan pasokan sejak awal tahun, bahkan ada yang sudah kosong selama tiga bulan.

Data SP2KP menunjukkan harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp15.961 per liter, atau di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Sementara itu, minyak goreng kemasan premium kini naik dari sekitar Rp20 ribu menjadi Rp22 ribu hingga Rp23 ribu per liter, dan minyak curah naik dari Rp18 ribu menjadi sekitar Rp20 ribu per kilogram.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons kelangkaan Minyakita yang terjadi di sejumlah pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengakui adanya gangguan pasokan namun memastikan distribusi tengah dioptimalkan.

"Kementerian Perdagangan memahami adanya dinamika pasokan Minyakita di sejumlah pasar rakyat dalam beberapa waktu terakhir," ujar Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menyebut penyaluran Minyakita kini difokuskan melalui jalur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food agar distribusi lebih terkendali dan menjangkau pasar rakyat.

"Saat ini, penyaluran Minyakita ke pedagang pasar rakyat dioptimalkan melalui jalur distribusi BUMN, yaitu Perum Bulog dan BUMN Pangan," ujarnya.

Iqbal menyebut pemerintah juga menaikkan porsi penyaluran kewajiban pasar dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) kepada BUMN Pangan untuk memperkuat pasokan di lapangan.

"Di sisi lain, pemerintah telah meningkatkan proporsi penyaluran DMO kepada Perum Bulog dan/atau BUMN minimal 35 persen," ujarnya.

Menurutnya, realisasi distribusi bahkan telah melampaui target minimal tersebut. Adapun realisasi distribusi Minyakita saat ini tercatat meningkat signifikan dan telah mencapai 49,45 persen dari total realisasi DMO.

Ia menambahkan Kemendag terus berkoordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak terhambat.

Di lapangan, kelangkaan Minyakita sudah dirasakan pedagang sejak beberapa bulan terakhir. Sejumlah pasar di Jakarta dilaporkan tidak lagi memiliki stok minyak goreng rakyat tersebut.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.961 per liter atau sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Pantauan di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, menunjukkan pedagang sudah tidak mendapatkan pasokan Minyakita selama sekitar tiga bulan. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah pasar lain, bahkan sejak awal tahun.

Ketiadaan Minyakita di pasaran membuat pedagang beralih menjual minyak goreng lain dengan harga lebih tinggi.

Minyak goreng kemasan premium yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu per liter kini naik menjadi Rp22 ribu hingga Rp23 ribu. Sementara minyak curah juga naik dari Rp18 ribu menjadi sekitar Rp20 ribu per kilogram.

Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor terhenti, bahkan ada yang menyebut harus membeli produk lain agar bisa mendapatkan minyak goreng tertentu.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Harga daging sapi mulai merangkak naik jelang Idul Adha 2026. Perum Bulog langsung bergerak menggandeng BUMN pangan untuk menahan lonjakan harga.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kenaikan harga ditemukan saat sidak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026). Harga daging tercatat naik dari kisaran Rp140 ribu menjadi Rp150 ribu per kilogram.

“Yang menjadi isu itu daging sapi. Kemungkinan kenaikan terjadi karena pelaku usaha menahan pasokan untuk persiapan Idul Adha,” kata Rizal.

Bulog menilai kenaikan ini masih bisa dikendalikan melalui intervensi pasokan. Koordinasi dilakukan dengan BUMN pangan, termasuk PT Berdikari, untuk memperkuat distribusi daging ke pasar.

“Kita komunikasikan dengan Berdikari agar ada dukungan daging beku ke pasar SP2KP, sehingga harga bisa kembali ke HAP Rp140 ribu per kilogram,” ujar Rizal.

Distribusi akan difokuskan melalui jaringan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SP2KP). Langkah ini diharapkan menahan harga agar tidak terus naik jelang hari besar.

Di tengah kenaikan daging, Bulog memastikan komoditas lain masih stabil. Harga beras dan minyak goreng tetap sesuai harga eceran tertinggi dan pasokan tersedia.

Namun permintaan Minyakita justru meningkat. Perubahan ini dipicu kenaikan harga plastik yang membuat minyak curah terdampak.

“Kenaikan harga plastik membuat minyak curah terdampak. Konsumen beralih ke Minyakita, sehingga kebutuhannya meningkat,” ucap Rizal.

Bulog telah mengajukan tambahan kuota Minyakita untuk menjaga pasokan di pasar. Distribusi kembali ditingkatkan setelah sebelumnya difokuskan untuk bantuan Ramadhan dan Idul Fitri.

“Setelah Ramadhan dan Idul Fitri selesai, distribusi kita dorong kembali ke pasar SP2KP,” kata Rizal.

Dalam pemantauan yang sama, harga telur dan bawang tercatat stabil. Telur ayam negeri berada di kisaran Rp30 ribu per kilogram, telur ayam kampung Rp3.000 per butir, dan telur bebek Rp3.500 per butir.

Bulog juga mencatat stok beras nasional mencapai sekitar 4,75 juta ton dengan serapan lebih dari 1,96 juta ton atau sekitar 49,2 persen.

Perum Bulog mengajukan penambahan kuota penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Permintaan itu menyusul kelangkaan minyak goreng murah tersebut di pasaran.

"Terkait Minyakita kosong, supaya teman-teman pahami. Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) untuk mengatasi Minyakita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan (Budi Santoso) untuk penambahan kuota," ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Rizal menjelaskan saat ini penyaluran Minyakita masih mengacu pada kuota 35 persen dari Domestic Market Obligation (DMO) yang dibagi kepada tiga BUMN pangan. Dalam skema tersebut, Bulog mendapat porsi terbesar dalam pengendalian distribusi di pasar.

Apabila dirinci, kuota penyaluran Minyakita saat ini sebesar 35 persen dibagi kepada tiga BUMN pangan, yakni 70 persen untuk Bulog, 20 persen untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food, dan 10 persen untuk PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Ketiga entitas tersebut diberi tanggung jawab untuk mengendalikan distribusi Minyakita, baik di pasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) maupun di pasar-pasar tradisional.

Di sisi lain, Bulog juga tengah menjalankan penugasan besar dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini turut memengaruhi fokus distribusi Minyakita di pasar.

"Jadi memang keterbatasan DMO tersebut apabila dihadapkan dengan kebutuhan Minyakita untuk bantuan pangan, jadi kami berbagi. Jadi harus pintar-pintar. Jadi separuh ke bantuan pangan, separuh ke pasar dan sebagainya," ujar Rizal.

Ia menambahkan pemerintah telah mengarahkan agar kuota DMO ditingkatkan guna menutup kebutuhan di pasar sekaligus program bantuan pangan.

"Jadi mohon maaf oleh karena itu sesuai arah dari Pak Mentan, kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota DMO-nya, 65 persen. 65 persen harapannya bisa meng-cover untuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan," katanya.

Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan Minyakita masih sulit ditemukan di sejumlah pasar. Berdasarkan laman SP2KP, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.961 per liter atau sekitar 1,67 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Pantauan di sejumlah pasar di Jakarta juga menunjukkan pasokan Minyakita telah kosong selama berbulan-bulan. Pedagang mengaku tidak lagi mendapatkan pasokan dari distributor sejak akhir 2025 hingga setelah Lebaran 2026.

Di tengah kelangkaan tersebut, harga minyak goreng lainnya ikut menanjak. Minyak goreng kemasan premium naik dari sekitar Rp20 ribu menjadi Rp22 ribu hingga Rp23 ribu per liter.

Sementara itu, harga minyak goreng curah naik dari Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan harga sejumlah komoditas pangan relatif stabil jelang Idulfitri. Beberapa komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, hingga bawang putih diklaim turun harga.

Amran terus memantau kondisi pasokan dan harga pangan menjelang lonjakan permintaan saat Ramadan dan jelang Lebaran. Berdasarkan pemantauan tersebut, pasokan dinilai cukup sehingga harga relatif terkendali.

"Stok tinggi. Jadi ketemu stok tinggi, permintaan tinggi. Sehingga aku sudah cek tadi relatif stabil (harga pangan). Ada yang naik sedikit tadi apa itu, ayam ras. Itu naik 0,68 persen rata-rata seluruh Indonesia, relatif aman," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Ia menilai kenaikan tipis harga ayam ras masih dalam batas wajar dan bahkan bisa membantu peternak meningkatkan pendapatan menjelang Lebaran.

"Sudahlah kalau naik 0,6 persen, sayangilah juga peternak sedikit-sedikit supaya dia dapat baju Lebaran," ujarnya.

Selain ayam ras yang sedikit naik, Amran menyebut beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga.

"Ada turun. Hati-hati. Yang turun kemarin minus tuh apa? Cabai rawit turun. Cabai merah turun. Bawang merah sama bawang putih juga turun," kata Amran.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga minggu keempat Februari 2026, harga cabai rawit memang sempat naik-turun.

Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit sebesar Rp70.036 per kilogram (kg) pada akhir Februari 2026. Harga ini meningkat sekitar 21,82 persen dibandingkan Januari, meski dalam beberapa pekan terakhir mulai menunjukkan tren koreksi di sejumlah daerah.

Data yang sama menunjukkan cabai rawit mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sekitar 61,39 persen wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, cabai merah tercatat memiliki harga rata-rata sekitar Rp43.746 per kg pada periode yang sama. Harga komoditas ini naik relatif terbatas yakni sekitar 2,81 persen dibandingkan Januari 2026, dan masih berada dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP).

Cabai merah juga mengalami kenaikan IPH di sekitar 59,72 persen wilayah Indonesia, menandakan adanya tekanan harga di sebagian daerah meskipun secara nasional masih terkendali.

Di sisi lain, harga bawang putih justru mengalami penurunan tipis. Secara nasional harga rata-rata komoditas ini berada di sekitar Rp39.811 per kg pada akhir Februari 2026. Harga tersebut turun sekitar 0,01 persen dibandingkan Januari, meskipun secara umum masih berada di atas harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah.

Penurunan harga bawang putih tercatat terjadi di sekitar 40,83 persen wilayah kabupaten/kota di Indonesia, sementara sebagian daerah lainnya mengalami pergerakan harga yang relatif stabil.

Adapun untuk daging ayam ras, harga rata-rata nasional tercatat sekitar Rp41.013 per kg pada akhir Februari 2026. Angka tersebut berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen sebesar Rp40 ribu per kg.

Secara bulanan, harga ayam ras naik sekitar 2,21 persen dibandingkan Januari 2026. Kenaikan ini juga tercermin dari peningkatan IPH di sekitar 58,06 persen wilayah Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut konflik geopolitik di Timur Tengah hingga kini belum berdampak pada harga pangan di dalam negeri.

Ia memastikan harga dan pasokan sejumlah komoditas masih terpantau stabil di berbagai daerah.

"Kalau kita ngomongin dampak perang sebenarnya enggak mengganggu kita di dalam negeri, apalagi kontribusi terbesar terhadap PDB (produk domestik bruto) itu kan belanja dalam negeri. Nah, itu yang harus kita jaga momentumnya supaya tidak banyak terganggu dari perang ini," kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Budi mengatakan pemerintah terus memantau kondisi harga pangan menjelang Lebaran melalui sistem pemantauan harga Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan pengecekan langsung ke sejumlah daerah. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, harga bahan pokok masih dalam kondisi normal.

"Kalau teman-teman lihat di SP2KP, kemarin saya ke Sulawesi, kemudian ke Pidie, Sigli di Aceh, lalu ke Tebing Tinggi di Sumatera. Pidie dan Tebing Tinggi ini wilayah yang terdampak banjir, tapi kami lihat harganya bagus, normal semua, pasokan juga enggak ada masalah," ujarnya.

Ia menambahkan kondisi serupa juga terlihat di sejumlah kota lain seperti Makassar. Menurutnya, harga bahan pokok di pasar masih stabil sehingga harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dinilai masih realistis.

Selain memantau harga pangan domestik, pemerintah juga mengantisipasi potensi gangguan perdagangan akibat konflik geopolitik global yang dapat mengubah peta perdagangan internasional.

Budi menjelaskan krisis geopolitik biasanya membuat rantai pasok global terganggu sehingga beberapa negara mengalami hambatan ekspor maupun impor. Kondisi tersebut justru dapat membuka peluang pasar baru bagi negara lain.

"Kalau krisis geopolitik itu biasanya merubah peta perdagangan. Ketika global supply chain terganggu, pasti ada negara yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya. Di situ sebenarnya ada celah pasar yang kosong," kata Budi.

Ia menyebut pemerintah berupaya memanfaatkan peluang tersebut dengan mendorong pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk menembus pasar-pasar baru yang tidak terdampak konflik.

Program business matching yang dijalankan Kementerian Perdagangan kini mulai diarahkan ke sejumlah wilayah seperti Asia Tenggara dan Afrika. Pada Januari lalu, transaksi dari program tersebut tercatat mencapai sekitar US$4 juta.

"Sekarang yang Februari kami sudah memetakan negara-negara seperti Asia Tenggara dan Afrika untuk mengisi kekosongan tadi," ujarnya.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat setelah Iran menutup Selat Hormuz menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Teheran pada akhir Februari lalu.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) bahkan mengancam akan menyerang kapal yang mencoba melintas di jalur tersebut. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak global.

Gangguan di jalur ini dikhawatirkan dapat memicu lonjakan harga energi dan mengganggu perdagangan internasional.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah aktivitas perdagangan Indonesia dengan negara-negara di sekitar jalur Selat Hormuz masih berlangsung. Indonesia tercatat memiliki transaksi ekspor dan impor nonmigas dengan negara seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA).