Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Perum Bulog berencana menerapkan kebijakan satu harga beras untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Sabang hingga Merauke, menyerupai skema BBM satu harga yang diterapkan Pertamina. Saat ini, harga beras SPHP masih dibedakan berdasarkan tiga zona wilayah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan konsep tersebut disiapkan untuk menekan kesenjangan harga pangan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia. Kebijakan itu akan didorong melalui skema subsidi silang yang bersumber dari kenaikan margin fee Bulog menjadi 7 persen.

Rizal menjelaskan rencana beras satu harga ini telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Presiden Prabowo Subianto, serta mendapatkan persetujuan prinsip. Program tersebut akan berlaku khusus untuk beras SPHP sebagai instrumen stabilisasi harga pangan nasional.

"Alhamdulillah beliau setuju. Jadi program rencana satu harga ini dari Sabang sampai Merauke, jadi itu adalah beras SPHP. Yang namanya beras SPHP kan beras stabilisasi harga pangan," ujar Rizal dalam CNN Indonesia Business, Selasa (20/1).

Saat ini, Bulog menerapkan tiga zonasi harga beras SPHP. Zona 1 meliputi Jawa, Bali, NTB, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi dengan harga Rp12.500 per kilogram.

Lalu, Zona 2 mencakup sebagian Sumatera (selain Lampung dan Sumsel), NTT, dan Kalimantan, sementara Zona 3 meliputi Maluku dan Papua dengan harga yang lebih tinggi akibat ongkos distribusi.

Menurut Rizal, perbedaan harga antar wilayah itu masih membebani masyarakat, terutama di daerah terpencil. Melalui skema margin fee 7 persen, Bulog berencana menutup biaya logistik ke wilayah terjauh agar harga beras bisa diseragamkan.

"Jadi memberatkan masyarakat, lah. Nah, harapan kami nanti satu harga. Seperti zona 1. Zona 1 tuh Rp12.500 harganya. Jadi nanti beras di SPHP di Sabang sampai Merauke itu nanti Rp12.500 harganya," ujarnya.

Rizal menambahkan Bulog akan segera menjalankan kebijakan tersebut setelah kenaikan margin fee disetujui dan pendanaan dicairkan. Ia menegaskan langkah ini sejalan dengan upaya harga beras tetap terjangkau di tengah target swasembada pangan nasional.

"Nanti kami setelah dapet margin fee disetujui, kucuran dananya turun, kami insya Allah secepat mungkin kami akan segera melanjutkan program ini," pungkasnya.

Pemerintah sebelumnya telah menyetujui kenaikan margin fee Perum Bulog menjadi 7 persen untuk mendukung pelaksanaan penugasan stabilisasi harga pangan, termasuk program beras SPHP satu harga.

Persetujuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan setelah pembahasan lintas kementerian bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ketemu angka 10 persen diminta, tapi disetujuinya 7 persen nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya, menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," ujar Zulhas dalam konferensi pers rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Zulkifli menyebut margin fee 7 persen dipilih sebagai titik tengah dari usulan awal Bulog yang mengajukan margin fee sebesar 10 persen. Kenaikan tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan keuangan Bulog dalam menjalankan distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Meski demikian, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani kembali mengusulkan agar margin fee dinaikkan menjadi 10 persen, menyusul beban penugasan publik yang dinilai semakin berat. Rizal menilai skema tersebut sejalan dengan asas kesetaraan penugasan pada BUMN strategis lain seperti PLN dan Pertamina, yang sama-sama memperoleh margin fee hingga 10 persen.

"Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta reward-nya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada reward-nya ada sama kaya PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10 persen. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koordinasi terbatas)," ujar Rizal di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (29/12) dikutip Detikfinance.

Menurut Rizal, margin Bulog yang selama ini hanya sebesar Rp50 per kilogram telah bertahan lebih dari satu dekade, meski Bulog memegang peran utama dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ia menilai kenaikan margin diperlukan agar Bulog tidak terus menanggung kerugian sekaligus mampu membiayai distribusi beras satu harga dari Sabang hingga Merauke.

"Masa sekian tahun, dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) jor-joran dalam melepas beras ke masyarakat. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan menambah batas pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog hingga maksimal 5 pak per konsumen alias 25 kilogram (kg) dari yang sebelumnya hanya 2 pak atau 10 Kg.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan bahwa pelebaran batas maksimal pembelian beras ini merupakan bagian dari pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran beras SPHP pada 2026.

“Semula batas maksimal pembelian sebanyak 2 pak per konsumen atau 10 kilogram. Ke depan, direncanakan batas maksimal pembelian beras SPHP tahun 2026 dapat berada di 5 pak per konsumen atau 25 kg,” kata Sarwo dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, pemerintah telah membuka penyaluran beras SPHP untuk seluruh lapisan masyarakat maupun berbagai jenis pengecer.

Dia menyebut beras SPHP tersedia untuk pasar modern maupun pasar tradisional, serta instansi-instansi yang akan melaksanakan program SPHP. Gerai ritel modern pun tak luput dari sasaran.

Di samping adanya alokasi penyaluran baru pada tahun ini, pihaknya juga masih menyalurkan sisa alokasi tahun 2025 hingga memenuhi target.

“Kebijakan Kementerian Keuangan melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog, beras SPHP 2025 masih dapat diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2026," terangnya.

Sementara itu, alokasi beras SPHP 2026 baru akan disalurkan mulai Februari sebesar 1,5 juta ton. Sarwo menyebut beras SPHP perlu terus disalurkan untuk memberi efek penekan ke harga beras umum di pasaran, di samping adanya proyeksi peningkatan produksi beras.

Adapun dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, per Januari ini, Bapanas mencatat produksi beras nasional di Januari dapat berada di 1,79 juta ton dan Februari dapat mencapai 2,98 juta ton.

“Sementara puncak panen raya diperkirakan di Maret dan April yang dapat mencapai hingga 5 juta ton untuk masing-masing bulannya,” pungkasnya.

Beras SPHP Satu Harga

Perum Bulog juga tengah berencana menerapkan beras satu harga eceran tertinggi (HET) untuk jenis beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kami sudah menghitung untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya, bukan beras premium, ya,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Dia menjelaskan, rencana HET beras SPHP yang dijual kepada masyarakat nantinya ialah sebesar Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, di tingkat pengecer, Bulog akan menerapkan harga Rp11.000 per kilogram dari beras SPHP di gudang Bulog di seluruh Tanah Air.

“Keluar gudang itu dari gudang bulog, jadi para pengecer itu mendapat keuntungan Rp1.500,” ujar Rizal.

Ketika ditanya kapan rencana ini akan mulai berlaku, dia menyampaikan bahwa pada prinsipnya, jajaran kementerian hingga Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau.

Namun demikian, Bulog masih menunggu arahan lebih lanjut, khususnya mengenai peningkatan margin fee penugasan serapan pemerintah yang sebesar 7%. Hal ini akan menentukan mekanisme subsidi silang dalam penerapan beras SPHP satu harga di seluruh Tanah Air.

Sebelumnya, pemerintah tengah berancang-ancang menerapkan skema beras satu harga eceran tertinggi (HET) pada 2026, beralih dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona. Pemerintah ingin harga beras baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa memiliki harga jual yang sama, seperti skema yang telah berjalan dalam penjualan bahan bakar minyak.

Pinjaman Lunak Rp39,1 Triliun

Dalam menjalankan sejumlah inisiatif serta target serapan jagung dan beras yang besar, Perum Bulog mendapatkan suntikan dana berupa pinjaman lunak senilai Rp39,1 triliun.

“Tambahan dana Bulog untuk pengadaan beras 4 juta ton, dan 1 juta ton jagung itu mendapat dukungan Rp39,1 triliun dengan skema pinjaman OIP [operator investasi pemerintah] dengan bunga rendah,” kata Rizal.

Menurutnya, skema pinjaman OIP tersebut hanya dikenakan bunga sebesar 2%, jauh lebih rendah dari biaya bunga di perbankan yang bisa mencapai 7%.

Dengan demikian, Rizal mengaku bahwa Bulog tidak akan terlalu terbebani dari segi operasional dalam peningkatan serapan beras dan jagung.

“Kalau menggunakan biaya bunga komersial yang di atas 7%, ini agak berat untuk Bulog menghandle tersebut,” ujar purnawirawan TNI berbintang tiga ini.

Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan panen raya padi nasional dapat berlangsung lebih awal pada Februari 2026, dibandingkan umumnya yang berlangsung pada Maret.

Zulhas menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan dalam rangka peningkatan target stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton pada tahun ini.

“Diperkirakan produksinya lebih tinggi dari pada tahun 2025, sekitar 5-10% lebih tinggi lagi,” kata Zulhas.

Menurutnya, pemerintah menargetkan stok cadangan beras di gudang Perum Bulog dapat dipertahankan pada angka 4 juta ton setiap tahunnya hingga 2029 mendatang.

Oleh karenanya, Zulhas menyebut bahwa pembangunan 100 gudang Perum Bulog yang baru akan dilaksanakan pada tahun ini.

Direktur Umum Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menekankan beras satu harga di seluruh Indonesia hanya berlaku untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan jenis premium yang diproduksi swasta.

Rizal menjelaskan beras SPHP tersebut akan dijual ke pengecer dari gudang Bulog seharga Rp11 ribu per kilogram (kg). Namun, pengecer tetap menjualnya dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kg.

"Kami sudah menghitung dengan staf-staf kami bahwa untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP, bukan beras premium," ujar Rizal usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Ia juga memastikan harga penjualan dari gudang sudah termasuk margin 7 persen yang telah disetujui.

"Sudah, itu keluar gudang, keluar gudang itu dari Gudang bulog, jadi konsumen atau mohon maaf para pengecer itu mendapat keuntungan Rp1.500 (per kg)," jawab Rizal.

Dalam rapat tersebut, sambung Rizal, pemerintah juga dukungan dana tambahan untuk Bulog sebesar Rp39,1 triliun melalui skema pinjaman Operator Investasi Pemerintah (OIP). Angka tersebut untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebanyak 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung.

"Terkait dengan kesepakatan dari hasil rakortas (rapat koordinasi terbatas) adalah dukungan tambahan dana bulog untuk pengadaan beras 4 juta ton, dan 1 juta ton jagung itu mendapat dukungan Rp39,1T dengan skema pinjaman OIP dengan bunga rendah," bebernya.

Saat dikonfirmasi terkait waktu penerapan program beras satu harga, Rizal menyampaikan akan hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

Kendati demikian, ia menjelaskan hal tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Tapi pada dasarnya Bapak Presiden (Prabowo Subianto) setuju, Bapak Menko (Zulkifli Hasan) setuju, Bapak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) setuju konsep tersebut. Nanti tinggal kita tinggal mengarah menunggu marginnya, kan belum turun nih, duitnya kan untuk subsidi silangnya kan belum bisa, kan tunggu anggarannya dulu, loh," jelas Rizal.

Zulhas sebelumnya menyebut margin fee keuntungan Perum Bulog disetujui naik menjadi 7 persen.

Kenaikan margin fee tersebut untuk mendukung Bulog memenuhi program beras murah atau SPHP satu harga di seluruh Indonesia.

"Dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ketemu angka 10 persen diminta, tapi disetujuinya 7 persen nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya, menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," ujar Zulhas dalam konferensi pers rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Saat ini, sambung Zulhas, Bulog hanya mendapat Rp50 per kg beras yang disalurkan. Dengan kenaikan margin, ia berharap kondisi keuangan Bulog mumpuni untuk melaksanakan program beras SPHP satu harga.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menegaskan bahwa rencana pemerintah menerapkan beras satu harga eceran tertinggi (HET) hanya akan berlaku untuk jenis beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (12/1/2026).

“Kami sudah menghitung untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya, bukan beras premium, ya,” kata Rizal.

Dia menjelaskan, rencana HET beras SPHP yang dijual kepada masyarakat nantinya ialah sebesar Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, di tingkat pengecer, Bulog akan menerapkan harga Rp11.000 per kilogram dari beras SPHP di gudang Bulog di seluruh Tanah Air.

“Keluar gudang itu dari gudang bulog, jadi para pengecer itu mendapat keuntungan Rp1.500,” ujar Rizal.

Ketika ditanya kapan rencana ini akan mulai berlaku, dia menyampaikan bahwa pada prinsipnya, jajaran kementerian hingga Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau.

Namun demikian, Bulog masih menunggu arahan lebih lanjut, khususnya mengenai peningkatan margin fee penugasan serapan pemerintah yang sebesar 7%. Hal ini akan menentukan mekanisme subsidi silang dalam penerapan beras SPHP satu harga di seluruh Tanah Air.

Sebelumnya, pemerintah tengah berancang-ancang menerapkan skema beras satu harga eceran tertinggi (HET) pada 2026, beralih dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah ingin harga beras baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa memiliki harga jual yang sama, seperti skema yang telah berjalan dalam penjualan bahan bakar minyak.

“Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga. Ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas dalam kesempatan yang sama.

Dihitung bersama Kemenkeu dan BPKP, disetujui 7 persen. Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras bisa satu harga di seluruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menetapkan margin penugasan Perum Bulog sebesar 7 persen untuk memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Penetapan margin penugasan tersebut menjadi bagian dari penguatan instrumen kebijakan pangan, termasuk mendukung upaya penerapan kebijakan beras satu harga secara nasional.

“Dihitung bersama Kementerian Keuangan dan BPKP, (margin penugasan Bulog) disetujui 7 persen. Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan penguatan margin penugasan diperlukan karena selama ini ruang pembiayaan operasional Bulog relatif terbatas, terutama untuk mendukung distribusi beras ke wilayah dengan biaya logistik tinggi.

Penguatan peran Bulog dinilai penting agar distribusi beras dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan Indonesia Timur, sehingga disparitas harga antardaerah dapat ditekan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan dukungan margin penugasan tersebut sebagai bentuk penguatan terhadap peran Bulog.

“Dalam rakortas sudah diputuskan dukungan margin fee 7 persen. Kami bersyukur dan menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah, khususnya Pak Presiden, Pak Menko dan para menteri,” ungkap Rizal.

Ia menjelaskan besaran margin tersebut merupakan hasil penyesuaian dari usulan awal Bulog sebesar 10 persen, setelah mempertimbangkan kebutuhan operasional dan kondisi logistik nasional.

“Awalnya kami mengajukan 10 persen, namun setelah pertimbangan bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait disepakati menjadi 7 persen,” ujarnya.

Rizal menyebutkan karakteristik distribusi pangan di Indonesia yang tersebar di banyak pulau, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan wilayah daratan yang menyatu.

“Distribusi Bulog itu dari Sabang sampai Merauke, menggunakan kapal dan pesawat. Biaya operasionalnya tentu tinggi,” tutur Rizal.

Selain margin penugasan, rakortas juga menyepakati dukungan pembiayaan bagi Bulog untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional.

Ia menyampaikan rakortas menyepakati dukungan pembiayaan sebesar Rp39,1 triliun bagi Bulog untuk pengadaan 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung.

Dukungan pembiayaan tersebut, lanjut Rizal, diberikan melalui skema pinjaman berbunga rendah agar tidak membebani operasional Bulog.

Pemerintah menilai penguatan pembiayaan dan peran Bulog menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus memastikan distribusi pangan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mengungkapkan rencana penerapan beras satu harga hanya untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Kami sudah menghitung dengan staf-staf kami bahwa untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya. Beras SPHP, bukan beras premium," ujar Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Rizal mengatakan bahwa beras satu harga untuk beras SPHP tersebut masih dalam tahap perencanaan. "Kami baru merencanakan, merencanakan dengan jumlah beras kita ini yang sekarang luar biasa besarnya".

Rencananya, penerapan beras satu harga untuk beras SPHP tersebut akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke, dengan harga eceran tertinggi Rp12.500.

"(Rencananya) seluruh Indonesia, cukup murah menjadi Rp12.500. Para pengecer akan mendapat keuntungan Rp1.500 Rupiah," kata Rizal.

Menurut dia, rencana kebijakan beras satu harga untuk SPHP tersebut akan dirapatkan terlebih dahulu, namun pada dasarnya Presiden Prabowo Subianto, Menko Pangan dan Menteri Pertanian sudah setuju dengan konsep tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mendorong kebijakan beras satu harga dari Sabang hingga Merauke setelah Indonesia resmi mencapai swasembada pangan beras sepanjang tahun 2025.

Rizal menegaskan Bulog berperan aktif mengawal swasembada pangan nasional, seiring keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor beras sejak Januari hingga Desember 2025.

Ia mengatakan keberhasilan swasembada beras tersebut telah dideklarasikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, sebagai tonggak penting kemandirian pangan nasional dari hasil produksi petani dalam negeri.

Puncak swasembada pangan ditandai dengan stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton pada Juli 2025, mencerminkan kuatnya produksi dalam negeri serta efektivitas pengelolaan cadangan nasional.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah mengupayakan penerapan kebijakan beras satu harga secara nasional mulai 2026 guna menekan disparitas harga antarwilayah.

Ia mengatakan kebijakan tersebut diarahkan agar harga beras di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur, dapat berlaku sama dengan dukungan pembiayaan distribusi oleh pemerintah.

“Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Senin.

Upaya penerapan beras satu harga membutuhkan penguatan peran Perum Bulog, terutama dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga beras nasional, katanya menjelaskan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas pemberian margin penugasan kepada Bulog agar lembaga tersebut memiliki ruang pembiayaan yang memadai dalam menjalankan tugas stabilisasi harga dan distribusi beras.

Zulhas mengatakan perhitungan margin penugasan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai bagian dari penguatan peran Bulog.

Selain penguatan Bulog, ia mengatakan pemerintah juga membahas kesiapan pasokan beras nasional seiring dengan proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal mulai Februari.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan gambaran harga beras yang menjadi dasar pembahasan kebijakan satu harga.

“Kalau yang premium Rp14.900, kalau yang medium Rp13.500. Tapi kalau Bulog, SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), karena ada subsidi, untuk saudara-saudara kita yang kurang itu bisa dijual Rp11.000 sampai Rp12.000,” ujar dia.

Ia menegaskan pembahasan beras satu harga masih dalam tahap pengupayaan kebijakan dan memerlukan dukungan berbagai instrumen, termasuk distribusi, pembiayaan, serta kesiapan infrastruktur.

Pemerintah berharap melalui penguatan peran Bulog dan kesiapan pasokan, disparitas harga beras antarwilayah dapat ditekan secara bertahap.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berancang-ancang menerapkan skema beras satu harga eceran tertinggi (HET) pada 2026, beralih dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona.

Hak tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menggelar rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (12/1/2026).

Menurutnya, pemerintah ingin harga beras, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, memiliki harga jual yang sama, seperti skema yang telah berjalan dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM).

“Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga. Ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa hal ini akan diwujudkan melalui penguatan Perum Bulog, dalam hal ini meningkatkan margin keuntungan yang diperoleh.

Menurut Zulhas, berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bulog ke depan akan mendapatkan margin fee 7%.

Ketentuan ini berubah dari sebelumnya, yang mana Bulog hanya menerima margin keuntungan sebesar Rp50 per kilogram beras.

“Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia,” lanjut Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat panen raya pada tahun ini. Sebanyak 100 gudang baru Bulog juga akan dibangun untuk mendukung peningkatan penyerapan gabah dari petani.

Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan bahwa kenaikan margin keuntungan perusahaan akan mendorong realisasi penerapan beras satu harga di Indonesia.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berujar bahwa margin fee sebesar Rp50 per kilogram serapan beras telah berjalan selama lebih dari 1 dekade.

“Kalau margin fee naik, Bulog akan meningkatkan layanannya dengan menjadikan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mendorong kebijakan beras satu harga dari Sabang hingga Merauke setelah Indonesia resmi mencapai swasembada pangan beras sepanjang tahun 2025.

Rizal menegaskan Bulog berperan aktif mengawal swasembada pangan nasional, seiring keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor beras sejak Januari hingga Desember 2025.

"Dari Sabang sampai Merauke, insya Allah Bulog akan bercita-cita meratakan satu harga beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Sabang sampai Merauke, harganya satu harga," kata Rizal dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini penanganan bencana di wilayah Sumatera yang digelar di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat.

Dia menuturkan keberhasilan swasembada beras tersebut telah dideklarasikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (7/1) sebagai tonggak penting kemandirian pangan nasional dari hasil produksi petani dalam negeri.

Puncak swasembada pangan ditandai dengan stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton pada Juli 2025, mencerminkan kuatnya produksi dalam negeri serta efektivitas pengelolaan cadangan nasional.

Memasuki Januari 2026, stok beras Bulog tercatat sebesar 3,35 juta ton yang dinilai tetap aman untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Ke depan, Bulog menargetkan penyerapan beras petani mencapai 4 juta ton sebagai langkah strategis memperkuat cadangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membuka peluang ekspor.

Selain ekspor, Bulog juga menyiapkan kebijakan pemerataan harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan agar harga beras terjangkau secara merata di seluruh wilayah.

Konsep beras satu harga dari Sabang hingga Merauke diharapkan dapat meniru keberhasilan kebijakan energi nasional, sehingga tidak ada lagi disparitas harga antarwilayah.

"Seperti juga Pertamina. Pertamina juga dari Sabang sampai Merauke satu harga. Bulog juga berasnya satu dari Sabang sampai Merauke juga satu harga," ucap Rizal.

Bulog berharap dukungan seluruh masyarakat agar kebijakan satu harga menjadi legacy nasional, sekaligus memperkuat peran Bulog sebagai penyangga stabilitas pangan Indonesia.

Adapun beras SPHP selama ini dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Pendekatan alternatif yang lebih aman adalah menjaga variasi harga dalam rentang yang ditetapkan pemerintah, sehingga keterjangkauan tetap terjaga tanpa mengganggu distribusi,

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pengamat menilai rencana kebijakan beras satu harga perlu ditopang penguatan manajemen stok, distribusi, serta pengembangan pangan lokal agar tujuan menjaga keterjangkauan harga dapat berjalan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, rencana kebijakan beras satu harga membutuhkan dukungan kelembagaan dan sistem distribusi yang kuat agar tidak menimbulkan risiko keterbatasan pasokan di wilayah tertentu, khususnya daerah dengan biaya logistik tinggi.

“Jika satu harga diterapkan tanpa dukungan distribusi yang memadai, maka insentif bagi pelaku usaha untuk memasok beras ke daerah terpencil bisa berkurang,” kata Wijayanto kepada ANTARA, Rabu.

Ia menilai perbedaan biaya logistik, kondisi geografis, serta tingkat akses infrastruktur antardaerah membuat kebijakan satu harga perlu disertai fleksibilitas agar pasokan tetap terjaga dan tidak menimbulkan distorsi pasar.

Wijayanto juga menekankan pentingnya perbaikan manajemen stok pangan sebagai fondasi stabilitas harga.

Menurut dia, ketersediaan stok yang terkelola dengan baik akan membantu meredam gejolak harga secara alami tanpa intervensi berulang.

“Pendekatan alternatif yang lebih aman adalah menjaga variasi harga dalam rentang yang ditetapkan pemerintah, sehingga keterjangkauan tetap terjaga tanpa mengganggu distribusi,” ujar dia.

Ia menyatakan, penguatan rantai pasok pangan di daerah, termasuk melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta kelembagaan ekonomi desa, dapat berperan sebagai penyangga distribusi dan stabilisasi harga komoditas pangan strategis.

“KDMP dapat membantu, sepanjang dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan ekosistem usaha rakyat, termasuk UMKM, badan usaha milik desa (BUMDes), dan koperasi yang telah berjalan,” tutur dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai stabilisasi harga pangan tidak dapat hanya bertumpu pada satu komoditas, melainkan perlu didukung kebijakan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal.

“Setiap daerah memiliki pangan pokok sendiri seperti jagung, sagu, atau umbi-umbian yang lebih mudah diperoleh dan relatif lebih terjangkau,” ucap Esther.

Ia menilai diversifikasi pangan dapat membantu mengurangi tekanan permintaan terhadap beras, sekaligus mendukung stabilitas harga pangan secara lebih luas dan berkelanjutan.

“Jika konsumsi pangan lebih beragam dan berbasis lokal, maka tekanan impor dan lonjakan harga beras juga bisa ditekan,” ungkapnya.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana kebijakan beras satu harga sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan pangan dan menekan disparitas harga antarwilayah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pemerintah juga menekankan kebijakan tersebut akan diiringi penguatan cadangan beras pemerintah, perbaikan distribusi, serta dukungan infrastruktur logistik agar stabilisasi harga berjalan tanpa mengganggu pasokan nasional.

Pengamat menilai sinergi kebijakan harga, pengelolaan stok, distribusi, dan pengembangan pangan lokal menjadi kunci agar tujuan perlindungan konsumen dan ketahanan pangan nasional dapat berjalan seimbang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog membutuhkan suntikan tenaga baru untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Bulog pun kini tengah mengusulkan kenaikan margin fee menjadi sebesar 7% serta penambahan anggaran dalam penugasan penyerapan dan distribusi beras.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa dalam menjalankan penugasan pemerintah, Bulog selama ini hanya menerima margin fee sebesar Rp50 per kilogram beras.

Besaran margin fee yang belum mengalami penyesuaian selama lebih dari 1 dekade tersebut dinilai menyulitkan Bulog untuk meningkatkan layanan distribusi beras ke seluruh pelosok Tanah Air. Harapannya, kenaikan margin fee perusahaan akan mendorong realisasi penerapan beras satu harga di Indonesia.

Adapun, kata Rizal, usulan kenaikan margin fee tersebut telah disetujui dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Kalau margin fee naik, Bulog akan meningkatkan layanannya dengan menjadikan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, usulan kenaikan margin yang diterima Bulog ini merujuk kepada skema penugasan pada BUMN lainnya, seperti PLN dan Pertamina.

Rizal menjelaskan bahwa margin yang memadai bisa membuat kedua perusahaan pelat merah tersebut menyediakan listrik dan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Bulog akan menerapkan skema serupa.

“Jadi dengan tambahan margin fee inilah yang akan menaikkan [dukungan] ongkos ke Indonesia bagian timur, ke Indonesia bagian barat dan sebagainya,” kata purnawirawan TNI berbintang dua ini.

Melansir Antara, sebelumnya, pemerintah mulai membahas pemberian reward (penghargaan) kepada Perum Bulog atas keberhasilan melaksanakan penugasan penyerapan hasil panen gabah beras petani nasional yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras. Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Bulog dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan beberapa perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Dalam rakortas itu, pemerintah akan melanjutkan proses usulan reward bagi Perum Bulog ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa wacana penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) beras masih menghadapi tantangan seiring masih minimnya margin fee yang diperoleh Bulog.

“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 rupiah. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku dengan satu harga? Ya kan enggak mungkin. Kita akan hitung agar nanti beras itu bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata Zulhas usai rapat penetapan cadangan pangan pemerintah di kantornya, Senin (29/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pemerintah akan kembali berkoordinasi mengenai pelaksanaan beras satu harga tersebut.

Pihaknya juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan pembahasan beras satu harga pada 2026.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan besaran cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026.

Peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

“Karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, maka perlu pakan [dari jagung],” ujar Zulhas.

Usulan Tambahan Anggaran

Tak hanya usulan kenaikan margin fee, Bulog juga akan mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran berkaitan dengan peningkatan target serapan beras dan jagung oleh pemerintah, yakni beras sebanyak 4 juta ton dan jagung sebanyak 1 juta ton pada 2026.

“Mungkin kami akan menghadap Pak Menteri Keuangan dalam hal ini, supaya segera kita tindak lanjut penyerapan baik beras maupun jagung,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, dia berharap agar Bulog dapat mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari APBN sehingga tidak dikenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman ke perbankan.

Apabila skenario tersebut tidak terwujud, maka Rizal berharap dukungan tersebut dapat bersumber dari dana bantuan operator investasi pemerintah (OIP) dengan bunga lebih rendah.

“Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] kan bunganya agak tinggi. Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dana bantuan OIP yang bunganya hanya 2%,” ujar pensiunan TNI berpangkat bintang dua ini.

Adapun, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencantumkan alokasi anggaran Perum Bulog senilai Rp22,73 triliun. Alokasi tersebut juga merupakan dana OIP dengan tugas utama penyerapan gabah dan beras petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.