Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) bersama PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Bottoming Unit berkapasitas 15 megawatt (MW).

Berdasarkan keterbukaan informasi, kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tarif bersama PT PLN (Persero) yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada 14 April 2026.

Kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan proyek melalui skema Independent Power Producer (IPP), sebelum memasuki fase pengembangan berikutnya.

Direktur Utama PGEO Ahmad Yani mengatakan capaian ini menjadi langkah lanjutan dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih.

“Kami menyambut baik perkembangan proyek ini yang terus berjalan sesuai rencana. Pemanfaatan teknologi bottoming memungkinkan potensi energi panas bumi yang masih tersedia dari operasi pembangkit eksisting dapat dimanfaatkan secara lebih optimal," kata Ahmad di keterbukaan informasi, Selasa (14/4/2026).

Melalui teknologi ini, lanjut Ahmad, panas sisa yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat dikonversi kembali menjadi listrik, sehingga meningkatkan efisiensi pembangkitan sekaligus memperkuat kontribusi panas bumi dalam bauran energi bersih nasional.

Proyek PLTP Lahendong Bottoming Unit merupakan pengembangan pembangkit berbasis teknologi binary atau bottoming cycle, yang memanfaatkan panas sisa dari operasi pembangkit eksisting untuk menghasilkan tambahan listrik.

Melalui pendekatan tersebut, potensi energi panas bumi dapat dioptimalkan dengan menangkap energi yang sebelumnya belum dimanfaatkan dalam proses pembangkitan.

Setelah kesepakatan tarif tercapai, proyek ini akan dilanjutkan ke sejumlah tahapan berikutnya, mulai dari pembentukan joint venture, proses engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC), hingga penyusunan power purchase agreement (PPA).

Perseroan menargetkan proyek ini dapat mencapai tahap operasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 2028.

Sebelumnya, pada akhir 2025, PGEO dan PLN IP juga telah mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari sinergi pengembangan panas bumi dengan total kapasitas sekitar 530 MW dari 19 proyek eksisting.

Saat ini, PGEO mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW dari enam wilayah operasi. Perseroan juga terus mengembangkan sejumlah proyek untuk mendukung peningkatan kapasitas energi panas bumi dalam beberapa tahun ke depan.

Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyampaikan bahwa perpanjangan tenor ini menjadi terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan nasional.

“Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Kebijakan ini melengkapi berbagai kemudahan yang sudah diberikan pemerintah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah atau apartemen baru senilai hingga Rp2 miliar yang diperpanjang hingga tahun 2027.

Selain untuk MBR, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.

Calon penghuni cukup menyiapkan uang muka (DP) sebesar 1 persen, sementara pemerintah menanggung PPN sepenuhnya dan memberikan subsidi kemudahan Rp25 juta untuk biaya awal seperti provisi, notaris, dan asuransi.

Dukungan atas kebijakan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.

“Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan, kebijakan ini akan mendorong perbankan untuk ikut memperluas layanan pembiayaan dengan tenor lebih panjang.

“Kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat, dan ekonomi ikut terdorong,” katanya.

Dengan kebijakan perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 seiring proyeksi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski wacana penyesuaian tarif mengemuka, hingga kini besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada aturan terakhir yang ditetapkan pada 2020.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan iuran JKN idealnya dievaluasi dan disesuaikan setiap lima tahun untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan. Ia menyebut BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit Rp20-30 triliun pada 2026.

"Iuran memang harus naik, bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai," kata Menkes Budi Sadikin dikutip dari detikhealth, Jumat (27/2).

Menurutnya, bila tidak ada penyesuaian struktural, defisit akan terus berulang setiap tahun dan berdampak pada arus kas rumah sakit akibat keterlambatan pembayaran klaim. Kondisi itu dinilai bisa mengganggu operasional fasilitas kesehatan.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sejak 2014 hingga 2025, pendapatan iuran kerap lebih rendah dibandingkan beban pembiayaan JKN dalam sejumlah tahun. Pada 2025 misalnya, pendapatan iuran tercatat Rp176,3 triliun, sementara beban JKN mencapai Rp190,3 triliun.

Budi memastikan kelompok masyarakat miskin tidak akan terdampak kenaikan iuran apabila kebijakan tersebut diterapkan. Peserta dari desil 1 hingga 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau tarif dinaikkan, untuk orang-orang miskin desil 1 sampai 5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena mereka dibayarin oleh pemerintah," katanya.

Ia menegaskan, prinsip JKN sebagai asuransi sosial mengedepankan subsidi silang, di mana peserta yang lebih mampu berkontribusi lebih besar untuk menopang pembiayaan peserta kurang mampu. Dengan demikian, potensi kenaikan iuran disebut akan lebih terasa bagi peserta mandiri dan kelompok menengah ke atas.

Sampai saat ini, belum ada regulasi baru yang mengatur kenaikan iuran 2026. Tarif masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Berikut rinciannya:

1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri:

Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan

Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan

Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan

2. Peserta Penerima Upah (PPU) atau Karyawan:

Iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan

4 persen dibayarkan pemberi kerja

1 persen dibayarkan pekerja

3. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI):

Untuk kategori ini, iuran BPJS Kesehatan akan dibayarkan penuh oleh pemerintah

Tarif tersebut tetap berlaku hingga ada keputusan resmi pemerintah terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah mengimbau masyarakat menunggu pengumuman kebijakan terbaru dan merujuk informasi dari kanal resmi agar tidak terjebak spekulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan empat mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, skema penyaluran MBG akan menyesuaikan kondisi peserta didik di sekolah ataupun pesantren.
"Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi, ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan," ujar Dadan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dia lantas merinci empat mekanisme itu. Pertama, untuk sekolah di daerah dengan mayoritas muslim, MBG akan diberikan dalam bentuk makanan awet. Dengan begitu, MBG bisa dibawa pulang oleh peserta didik.
"Makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka [puasa]," ucap Dadan.
Kedua, untuk sekolah dengan mayoritas non muslim, MBG tetap dibagikan seperti biasa atau normal. Ketiga, untuk ibu hamil dan balita, MBG juga diberikan secara normal.
Keempat, untuk pesantren, MBG akan dibagikan pada saat waktu berbuka puasa atau sore hari menjelang maghrib.
"Nah, untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPPG-nya [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka," jelas Dadan.
Sebelumnya, BGN mengklaim akan menyiapkan menu MBG dengan ketahanan hingga 12 jam selama momentum Ramadan 2026, mulai dari kurma hingga telur rebus.
Dadan memastikan makanan tetap aman dan layak dikonsumsi meski tidak langsung dimakan.
Dari sisi pemilihan menu, BGN menyiapkan makanan siap santap yang diformulasikan agar tetap awet dan sesuai kebutuhan berbuka puasa. Menu tersebut mencakup kurma, telur rebus, buah, hingga abon.
“Contoh misalnya kurma, telur rebus, buah, kemudian abon, apa lagi, penganan-penganan lokal yang bisa tahan lama, misalnya kue,” ucap Dadan beberapa waktu lalu.
Dadan menegaskan kebijakan ini bertujuan agar manfaat MBG tetap dirasakan oleh peserta didik selama Ramadan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.
Asal tahu saja, BGN akan mengelola anggaran jumbo senilai Rp335 triliun pada 2026. Adapun, BGN telah memperoleh pagu anggaran dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp268 triliun.
Di luar itu, pemerintah juga mencadangkan tambahan anggaran senilai Rp67 triliun yang dapat digunakan apabila diperlukan. Anggaran tersebut merupakan perpaduan antara belanja program dan dukungan operasional kelembagaan.
Namun, BGN memastikan alokasi anggaran tersebut tidak berdampak pada pemangkasan sektor lain, termasuk pendidikan.

Produk MLM tidak boleh dijual di e-commerce karena mekanisme penjualannya memang bukan ritel daring

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan menegaskan produk yang dipasarkan melalui skema penjualan langsung atau multilevel marketing (MLM) tidak diperbolehkan dijual melalui platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penjualan langsung merupakan model perdagangan yang diatur tersendiri dalam regulasi di bidang perdagangan, sehingga tidak dapat disamakan dengan transaksi ritel melalui platform digital.

“Dalam undang-undang perdagangan, penjualan langsung itu diatur tersendiri. Produk MLM tidak boleh dijual di e-commerce karena mekanisme penjualannya memang bukan ritel daring,” kata Iqbal di Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Ia menjelaskan MLM merupakan kegiatan perdagangan dari pelaku usaha kepada konsumen akhir melalui jaringan tenaga pemasar atau distributor yang direkrut secara berjenjang, bukan melalui mekanisme transaksi terbuka seperti pada e-commerce.

“Kalau dijual di e-commerce, produk itu bisa langsung dibeli konsumen akhir. Padahal dalam MLM ada investasi perusahaan pada tenaga pemasar dan jaringan distributornya, sehingga model usahanya berbeda,” ujar dia.

Menurut dia, pelarangan penjualan produk MLM di e-commerce justru bertujuan melindungi ekosistem usaha penjualan langsung agar tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.

“Yang dirugikan justru perusahaan MLM itu sendiri karena mereka berinvestasi pada tenaga pemasar dan distributor,” katanya.

Iqbal menegaskan ketentuan tersebut bukan merupakan kebijakan baru, melainkan penegasan kembali atas aturan yang sudah berlaku dalam penyelenggaraan perdagangan nasional.

Ia menambahkan aturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah pesatnya perkembangan perdagangan digital.

Dalam kesempatan yang sama, Iqbal mengatakan Kementerian Perdagangan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita ingin semua model usaha berjalan sesuai koridornya masing-masing, baik penjualan langsung maupun perdagangan melalui sistem elektronik,” ungkapnya.

Ketentuan mengenai penegasan larangan penjualan produk penjualan langsung melalui e-commerce tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan tersebut memperjelas klasifikasi kegiatan perdagangan, termasuk pembedaan antara perdagangan langsung dan perdagangan melalui sistem elektronik, guna memperkuat tata kelola perdagangan nasional di era digital.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan sistem H-45, penumpang memiliki waktu yang cukup untuk menyusun rencana perjalanan

Bandung (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung mengumumkan penjualan tiket kereta api masa Angkutan Lebaran 2026 akan dimulai Minggu (25/1), dengan penerapan skema pemesanan H-45, dengan keberangkatan mulai 11 Maret 2026.

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan strategi perusahaan untuk memastikan kelancaran mobilitas warga selama momentum hari raya agar lebih tertib dan terencana.

"Dengan sistem H-45, penumpang memiliki waktu yang cukup untuk menyusun rencana perjalanan. Ini juga membantu KAI dalam mendistribusikan arus penumpang agar lebih merata selama masa Angkutan Lebaran," ujar Kuswardojo di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Kuswardojo mengimbau para calon penumpang untuk waspada dan hanya melakukan transaksi melalui kanal resmi perusahaan. Hal ini penting untuk menjamin validitas tiket dan menghindari biaya tambahan yang tidak resmi.

Pemesanan dapat dilakukan melalui, aplikasi Access by KAI, laman resmi booking.kai.id, contact center KAI 121, mitra penjualan resmi dan Online Travel Agent (OTA) yang telah bekerja sama.

"Kami mengajak masyarakat untuk selalu membeli tiket melalui kanal resmi agar terhindar dari risiko penipuan maupun biaya tambahan yang tidak semestinya," tuturnya.

Berdasarkan data yang disampaikan KAI Daop 2 Bandung, jadwal pemesanan tiket periode Lebaran 2026 adalah:

- Pemesanan 25 Januari 2026, berangkat 11 Maret 2026;

- Pemesanan 26 Januari 2026, berangkat 12 Maret 2026;

- Pemesanan 27 Januari 2026, berangkat 13 Maret 2026;

- Pemesanan 28 Januari 2026, berangkat 14 Maret 2026;

- Pemesanan 29 Januari 2026, berangkat 15 Maret 2026;

- Pemesanan 30 Januari 2026, berangkat 16 Maret 2026;

- Pemesanan 31 Januari 2026, berangkat 17 Maret 2026;

- Pemesanan 1 Februari 2026, berangkat 18 Maret 2026;

- Pemesanan 2 Februari 2026, berangkat 19 Maret 2026;

- Pemesanan 3 Februari 2026, berangkat 20 Maret 2026;

- Pemesanan 4 Februari 2026, berangkat 21 Maret 2026;

- Pemesanan 5 Februari 2026, berangkat 22 Maret 2026;

- Pemesanan 6 Februari 2026, berangkat 23 Maret 2026;

- Pemesanan 7 Februari 2026, berangkat 24 Maret 2026;

- Pemesanan 8 Februari 2026, berangkat 25 Maret 2026;

- Pemesanan 9 Februari 2026, berangkat 26 Maret 2026;

- Pemesanan 10 Februari 2026, berangkat 27 Maret 2026;

- Pemesanan 11 Februari 2026, berangkat 28 Maret 2026;

- Pemesanan 12 Februari 2026, berangkat 29 Maret 2026;

- Pemesanan 13 Februari 2026, berangkat 30 Maret 2026;

- Pemesanan 14 Februari 2026, berangkat 31 Maret 2026;

- Pemesanan 15 Februari 2026, berangkat 1 April 2026.

Idul Fitri 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada 20-21 Maret 2026. Namun libur/cuti bersama dimulai 18 Maret 2026 yaitu cuti bersama Hari Suci Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai skema bantuan langsung tunai (BLT) ideal menggantikan skema subsidi LPG, selama pemerintah memastikan akurasi data penerima BLT.

"Saya kira untuk saat ini dengan skema BLT relatif ideal, karena bisa mengurangi kemiskinan dan dampaknya lebih baik dibandingkan dengan in-kind (dalam bentuk barang)," ujar Yayan ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Yayan mengingatkan bahwa kunci dari penerapan BLT adalah akurasi data target penerima.

Menurut dia, tahapan yang ideal untuk mengganti skema subsidi adalah membuat peta jalan penerapan BLT, yakni meningkatkan akurasi data penerima sebelum mengubah subsidi dalam bentuk LPG menjadi BLT.

Pemerintah, lanjut dia, juga perlu memetakan sistem rantai pasok LPG saat ini untuk mendukung pembuatan peta jalan.

Setelahnya, barulah pemerintah melakukan pergeseran subsidi LPG dalam bentuk barang menjadi BLT secara bertahap, sebelum menerapkan BLT secara keseluruhan.

"Saat ini, kita tidak punya sistem alternatif untuk cooking gas, jadi jika ada shock sedikit saja, akan sensitif terhadap masyarakat, seperti kejadian kemarin," ucap Yayan.

Kejadian yang dimaksud Yayan adalah langkah pemerintah memperbaiki tata kelola untuk LPG subsidi pada awal 2025.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar LPG 3 kg yang disubsidi hanya boleh dijual di pangkalan dan tidak lagi oleh pengecer mulai 1 Februari 2025. Namun, sistem tersebut membuat pengecer tidak dapat berjualan dan akhirnya menimbulkan penumpukan antrean di berbagai pangkalan gas di Indonesia.

Akibat permasalahan itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian ESDM memperbolehkan pengecer kembali berjualan LPG 3 kg dan melakukan penertiban harga secara parsial.

"Namun, harus berjalan bertahap, jangan tiba-tiba," ujar Yayan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan regulasi baru dalam bentuk peraturan presiden (perpres), yang akan mengatur soal pembelian LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.

"Kalau kami perhatikan aturan mengenai tabung LPG 3 kg sekarang, belum ada yang menyatakan secara khusus membatasi desil-desil yang menggunakan tabung LPG tersebut," ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

Selain mengatur ihwal desil, perpres soal LPG 3 kg juga akan mengatur ihwal penjualan LPG 3 kg. Apabila sekarang hanya diatur sampai ke pangkalan, di perpres terbaru nanti penjualan LPG 3 kg akan diatur hingga subpangkalan atau pengecer.

Ia mengungkapkan status perpres tersebut saat ini sudah selesai dan membutuhkan harmonisasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam situasi pascabencana, petani menghadapi triple shock, kehilangan aset produksi, kehilangan musim tanam dan kehilangan pendapatan

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan percepatan pemulihan sawah terdampak bencana melalui rehabilitasi lahan dan skema padat karya tepat sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan sosial jangka pendek.

Eliza mengatakan pada situasi pascabencana, petani menghadapi tekanan berlapis yang dapat menghambat keberlanjutan usaha tani, mulai dari rusaknya lahan, hilangnya musim tanam, hingga putusnya pendapatan rumah tangga.

“Dalam situasi pascabencana, petani menghadapi triple shock, yakni kehilangan aset produksi, kehilangan musim tanam dan kehilangan pendapatan,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyatakan negara menggaji petani melalui skema padat karya untuk memulihkan sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dalam skema tersebut, petani diharapkan tidak hanya memperbaiki lahan sendiri tetapi juga memperoleh pendapatan harian selama proses rehabilitasi berlangsung demi menjaga produksi pangan nasional dan pendapatan petani terdampak.

Ia menilai skema padat karya bisa menjadi jaring pengaman pendapatan (income smoothing) sambil menunggu lahan kembali produktif, terutama jika rehabilitasi mampu memperpendek jeda tanam dari kehilangan satu musim menjadi hanya mundur beberapa pekan.

Eliza menyebut percepatan rehabilitasi berpotensi memberi dampak lebih signifikan terhadap produksi dibanding bantuan tunai semata karena menjaga ritme musim tanam berikutnya dan menahan tekanan pasokan pangan.

Menurut dia, apabila jeda tanam bisa dipangkas, dampaknya terhadap produksi akan lebih besar sehingga dapat mengurangi kebutuhan intervensi lain yang lebih mahal, seperti impor atau operasi pasar dengan biaya logistik tinggi.

Ia menilai luasan pemulihan sekitar 98 ribu hektare masih relatif terbatas dalam skala nasional, namun dapat sangat signifikan secara regional di Sumatera jika lahan terdampak terkonsentrasi pada sentra produksi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Tanpa pemulihan cepat, daerah terdampak berpotensi menjadi kantong inflasi pangan regional yang kemudian menular ke wilayah lainnya,” ujarnya.

Meski demikian, Eliza menekankan kebijakan tersebut bukan instrumen peningkatan kesejahteraan jangka menengah, melainkan respons krisis, sehingga perlu strategi lanjutan untuk mengurangi scarring effect bencana terhadap penghidupan petani.

Ia menilai rehabilitasi sawah harus disertai pembenahan tata kelola air dan penguatan infrastruktur permanen, seperti peningkatan kapasitas drainase serta integrasi fungsi irigasi dengan pengendalian banjir.

Ia juga menekankan rehabilitasi akan kurang efektif jika tidak disertai perbaikan fungsi hutan di hulu, normalisasi sungai, serta pengendalian alih fungsi lahan agar siklus banjir berulang tidak terus merusak lahan pertanian.

Selain itu, ia menilai adaptasi teknologi perlu didorong melalui penggunaan varietas padi unggul yang lebih resilien terhadap cuaca ekstrem, berumur pendek, produktivitas tinggi, serta pola tanam yang lebih fleksibel berbasis prakiraan iklim.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemulihan sawah dapat dilakukan paralel, namun pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan infrastruktur publik agar pemulihan sosial-ekonomi warga berjalan lebih aman dan berkelanjutan.

Esther mengatakan sarana-prasarana seperti jalan, akses layanan dasar, dan fasilitas penunjang pemulihan harus segera dibenahi karena menjadi prasyarat distribusi bantuan, evakuasi, serta aktivitas ekonomi warga di wilayah terdampak.

“Kalau sawah dikejar, kan ada risiko kalau cuaca ekstrem nanti takutnya gagal panen, jadi sarana-prasarana publik itu juga harus dibenahi,” ujar Esther.

Ia menilai pemulihan sawah pascabencana sebaiknya menjadi pintu masuk pembenahan tata kelola bencana yang lebih terencana, termasuk pemetaan wilayah rawan banjir agar intervensi pertanian tidak dilakukan secara seragam tanpa mitigasi risiko.

“Harus dipetakan daerah yang rawan banjir dan yang tidak agar hasilnya optimal,” tuturnya.

Ia juga menekankan perlunya kerangka pembiayaan jangka menengah yang terpadu agar pemulihan sawah tidak berhenti sebagai respons darurat, melainkan terintegrasi dengan strategi ketahanan pangan dan adaptasi iklim.

“Pemulihan sawah tidak bisa setengah-setengah. Kalau pendanaannya nanggung, justru akan mahal karena harus diperbaiki berulang kali,” ucap Esther.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

OTORITAS Jasa Keuangan mengungkapkan delapan pelanggaran yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan lembatanya menemukan ada indikasi pidana dalam kasus gagal bayar perusahaan pendanaan tersebut.

“Pertama, menggunakan data borrower (peminjam dana) riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru,” ucap Agusman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Kamis, 15 Januari 2026, dipantau dari siaran langsung YouTube TV Parlemen.

Pelanggaran kedua, DSI mempublikasikan informasi yang tidak benar di situs untuk menggalan dana lender. Ketiga, DSI menggunakan pihak terafilisasi sebagai lender untuk memancing orang lain ikut menjadi lender. Keempat, penggunaan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana dari rekening escrow DSI. Kelima, menyalurkan dana lender kepada perusahaan terafiliasi.

Keenam, menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau skema ponzi. Ketujuh, menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower yang macet. Lalu pelanggaran terakhir adalah melakukan pelaporan yang tidak benar.

“Jadi intinya, kami melihat ada indikasi fraud atau tindak pidana,” ujar Agusman. Oleh karena itu, OJK melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025. OJK juga telah menetapkan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha terhadap DSI.

Ke depan, OJK berencana melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang terhadap Dana Syariah Indonesia. OJK juga dan memeriksa kantor akuntan publik yang digunakan DSI. Agusman mengatakan, apabila Dana Syariah Indonesia masih belum memenuhi kewajibannya dan proses pidana tidak tuntas, maka langkah terakhir dari OJK mengajukan gugatan perdata.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi skema ponzi dalam kasus gagal bayar Dana Syariah Indonesia. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah,” ucap Danang di Gedung DPR pada Kamis, 15 Januari 2026, dipantau dari siaran YouTube TV Parlemen. Ia mengatakan, PPATK telah melakukan analisis berdasarkan data perusahaan pada periode 2021-2025.

Selama periode tersebut, PT Dana Syariah Indonesia berhasil menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun. Dari total dana tersebut, yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil sebesar Rp 6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan ke masyarakat sebanyak kurang lebih Rp 1,2 triliun.

Dari dana selisih itu, PPATK menemukan bahwa sebesar Rp 167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Kemudian, sebanyak Rp 796 miliar diasalurkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pengurus DSI. Sedangkan sebanyak Rp 218 miliar merupakan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

PPATK telah menghentikan transaksi DSI dengan memblokir rekening perusahaan sejak 18 Desember 2026. Total ada 33 rekening dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufiq Aljufri sebelumnya mengklaim gagal bayar terjadi akibat kondisi ekonomi. “Kondisi ini terutama disebabkan oleh situasi bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan sejumlah penerima pembiayaan (borrower) untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, sehingga hal tersebut berdampak pada pengembalian dana lender,” ucap Taufiq dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Tempo telah meminta tanggapan dari manajemen DSI. Namun sampai berita ini ditulis, manajemen belum memberikan tanggapan.

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi skema ponzi dalam kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kalau dari skema yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah,” ucap Danang di Gedung DPR pada Kamis, 15 Janauri 2026, dipantau dari siaran YouTube TV Parlemen. Ia mengatakan, lembaganya telah melakukan analisis berdasarkan data perusahaan pada periode 2021-2025.

Selama periode tersebut, PT DSI berhasil menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun. Dari total dana terhimpun, yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil adalah sebesar Rp 6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan ke masyarakat sekitar Rp 1,2 triliun.

Dari selisih dana itu, PPATK menemukan bahwa sebesar Rp 167 miliar digunakan untuk biaya operasional yang meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha, gaji, iklan, dan sebagainya. Kemudian, sebanyak Rp 796 miliar diasalurkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pengurus DSI. Sedangkan sebanyak Rp 218 miliar merupakan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Jadi memang kalau dari aliran dana, yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut,” ucap Danang. PPATK telah menghentikan transaksi DSI dengan memblokir rekening perusahaan sejak 18 Desember 2025. Total ada 33 rekening dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

Saat ini, kasus gagal bayar DSI juga tengah diproses secara hukum. Dalam RDPU tersebut, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ade Safri Simanjuntak mengatakan Kepolisian telah menerima empat laporan polisi terkait kasus DSI.

Ade mengatakan sampai saat ini proses penyelidikan masih berlanjut. Namun, ia menduga dana yang dihimpun oleh DSI diduga digunakan untuk mendanai proyek fiktif. “Dan kami juga menemukan fakta bahwa ada proyek-proyek fiktif yang diciptakan dengan menggunakan borrower-borrower yang sudah terdaftar oleh PT DSI dan borrower ini sendiri tidak mengetahui ketika namanya digunakan kembali dengan memasukkan kembali proyek-proyek fiktif ciptaan dari PT DSI,” tutur Ade.

Sebelumnya, manajemen DSI membenarkan bahwa rekening escrow utama saat ini berada dalam status pemblokiran sementara oleh PPATK. Perusahaan pun mengirimkan permohonan kepada PPATK dan OJK untuk membuka pemblokiran tersebut.

“PT DSI telah menyampaikan permohonan resmi kepada PPATK dan OJK untuk memperoleh dukungan agar pemblokiran rekening dapat dibuka, sehingga dana yang ada di rekening tersebut bisa segera di distribusikan ke para lender yang sudah menunggu,” kata manajemen dalam jawaban tertulis kepada Tempo pada Senin, 29 Desember 2025.

Menurut perusahaan, hingga saat ini PT DSI masih tetap beroperasi namun dalam status sanksi dari OJK berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025. Dengan demikian,

untuk sementara waktu DSI tidak diperkenankan menerima pendanaan baru dari lender maupun menyalurkan pembiayaan baru ke borrower. Sementara itu, kegiatan lain seperti penagihan kepada borrower, penjualan aset agunan dari borrower macet, serta pendistribusian dana ke lender tetap berjalan.

Tempo telah meminta tanggapan dari manajemen DSI perihal temuan PPATK dan Bareskrim Polri. Namun sampai berita ini ditulis, manajemen belum memberikan tanggapan.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mendapatkan dukungan tambahan dana untuk pengadaan empat juta ton beras dan satu juta ton jagung sebesar Rp39,1 triliun melalui skema pinjaman Operator Investasi Pemerintah (OIP) berbunga rendah.

"Terkait dengan kesepakatan dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), untuk tambahan dana Bulog untuk pengadaan beras 4 juta ton dan 1 juta ton jagung itu mendapat dukungan Rp39,1 triliun dengan skema pinjaman OIP dengan bunga rendah," ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menko Pangan dan para menteri terkait mengenai dukungan pinjaman tersebut.

"Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Presiden RI dan para menteri dan Pak Menko Pangan apabila Bulog diberi pinjaman yang lunak sehingga tidak terlalu membebani operasional Bulog," katanya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memang berharap ada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan empat juta ton beras pada 2026 agar penyerapan gabah petani optimal dengan pembiayaan efisien.

Rizal mengatakan memang sedang menyiapkan anggaran dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk pembahasan skema pendanaan.

Ia menyebutkan Bulog mendapat target penyerapan pada 2026 mencakup empat juta ton setara beras serta tambahan satu juta ton jagung.

Menurut dia, pembiayaan melalui perbankan Himbara berpotensi menambah beban bunga, sehingga dukungan APBN atau alternatif pendanaan berbiaya rendah dinilai penting menjaga efisiensi pengadaan pangan nasional secara stabil.

Opsi dukungan lain yang dipertimbangkan ialah dana Operator Investasi Pemerintah (OIP) berbunga rendah agar likuiditas terjaga dan serapan beras serta jagung petani tidak terhambat ketika masa panen raya.

Dengan dukungan anggaran memadai, Bulog optimistis pengadaan berjalan lancar, harga pembelian terjaga, petani terlindungi, serta cadangan pangan nasional semakin kuat menyongsong 2026.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Rent to own itu masih ongoing, masih intens dengan teman-teman dari asosiasi juga yang sudah commit sebenarnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan skema rent to own atau RTO masih terus dikaji.

"Rent to own itu masih ongoing, masih intens dengan teman-teman dari asosiasi juga yang sudah commit sebenarnya," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, di Jakarta, Selasa.

Namun untuk mengaktualisasikan itu, kata Heru lagi, BP Tapera dan para pemangku kepentingan terkait masih menghitung kembali terutama dari sisi dukungan likuiditasnya untuk skema rent to own.

"Karena skema rent to own dengan jangka waktu tertentu, dengan skema masing-masing misalkan 2 tahun atau 3 tahun, kemudian beralih menjadi KPR, setelah ada kesepakatan dan bankability dari calon masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR-nya itu juga masuk. Ini yang masih terus kita kaji, terutama penyediaan likuiditasnya, ini yang harus juga kita perhitungkan," kata Heru.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membentuk kelompok kerja khusus terkait skema rent to own dan diharapkan menjadi bagian penting untuk mendorong capaian Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Tenaga Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Endang Kawidjadja mengatakan, Kementerian PKP sangat mendukung skema rent to own yang diusulkan asosiasi pengembang Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Menurut Endang, skema rent to own bisa menjadi solusi, namun hal tersebut belum final saat ini karena masih baru konsepsi pertama dan masih digodok.

Skema ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pemilikan rumah yang berpenghasilan tidak tetap atau terhalang Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk tetap dapat mencicil membeli rumah.

Ketua Apersi Junaidi Abdullah menjelaskan Program 3 Juta Rumah memiliki potensi besar untuk menggerakkan industri properti serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Skema ini juga dapat menjadi Solusi atas permasalahan yang dihadapi MBR, seperti kendala SLIK dikarenakan banyak calon pembeli yang ditolak bank karena catatan kredit yang kurang baik. Selain itu, untuk pekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji formal, yang selama ini kesulitan memenuhi syarat KPR.

Dalam skema ini calon pembeli akan menyewa rumah sekitar dua tahun. Selama masa sewa rumah tersebut, calon pembeli dapat membayar angsuran yang terdiri dari tiga komponen yakni biaya sewa, biaya tabungan yang dapat digunakan untuk uang muka dan biaya proses serta biaya perawatan rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025