Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyetujui tambahan margin fee atau keuntungan penyerapan beras oleh Perum Bulog sebesar 7%, berubah dari sebelumnya yang sebesar Rp50 per kilogram beras.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa hal itu selaras dengan rencana pemerintah untuk menerapkan satu harga eceran tertinggi (HET) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun ini.

“Kita akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di mana pun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia timur membayar lebih mahal, oleh karena itu tadi kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk mengambil keuntungan seperti dulu,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (12/1/2026).

Dia melanjutkan, margin fee Bulog itu mulanya diusulkan sebesar 10%, tetapi akhirnya disetujui 7% berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peningkatan keuntungan itu diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah dalam meningkatkan target penyerapan beras dan stabilisasi harga.

Ditemui terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa angka 7% mengacu pada margin fee yang diterima BUMN lainnya, seperti Pertamina dan PLN.

Kendati tak sesuai harapan awal, dia menyebut bahwa persentase margin itu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Bulog, khususnya dalam peningkatan target serapan beras dan jagung tahun ini.

“Dibandingkan dengan margin yang dari 2014 itu hanya Rp50, itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan kebutuhan operasional Bulog yang cukup tinggi,” katanya.

Selain itu, Rizal mengatakan bahwa pemerintah juga telah menyetujui pembangunan tambahan 100 unit infrastruktur pascapanen alias gudang Bulog.

Pembangunan itu disebutnya masih menunggu aturan baru berupa instruksi presiden (Inpres) yang akan terbit dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut margin fee keuntungan Perum Bulog disetujui naik menjadi 7 persen.

Zulhas mengatakan kenaikan margin fee tersebut untuk mendukung Bulog memenuhi program beras murah atau SPHP satu harga di seluruh Indonesia.

"Dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ketemu angka 10 persen diminta, tapi disetujuinya 7 persen nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya, menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," ujar Zulhas dalam konferensi pers rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Saat ini, sambung Zulhas, Bulog hanya mendapat Rp50 per kg beras yang disalurkan. Dengan kenaikan margin, ia berharap kondisi keuangan Bulog mumpuni untuk melaksanakan program beras SPHP satu harga.

"Kalau sekarang kan Bulog tidak ada, tidak ngambil apa-apa. Hanya 50 rupiah, jadi buat gajinya kadang-kadang kurang, nggak cukup," tambahnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan margin fee naik menjadi 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

Usulan kenaikan margin fee dinilai sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

Rizal menyebut usulan kenaikan margin fee 10 persen mengacu terhadap asas kesetaraan yang merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina. Kedua BUMN itu memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

"Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta reward-nya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada reward-nya ada sama kaya PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10 persen. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koordinasi terbatas)," ujar Rizal di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (29/12) dikutip Detikfinance.

Ia mengungkapkan margin Bulog hanya sebesar Rp50 per kg telah berlangsung selama belasan tahun. Padahal, Bulog memegang peran besar untuk mengendalikan harga pangan agar terjangkau di seluruh Indonesia.

Rizal menambahkan apabila usulan kenaikan margin 10 persen nantinya disetujui, maka keuntungan yang diperoleh Bulog diproyeksi mencapai Rp2,1 triliun.

Selama ini, dengan margin pengadaan Rp50 per kg, selisih keuntungannya dari penugasan pemerintah hanya Rp150 miliar, dengan proyeksi kerugian mencapai Rp900 miliar.

"Masa sekian tahun, dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog membutuhkan suntikan tenaga baru untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Bulog pun kini tengah mengusulkan kenaikan margin fee menjadi sebesar 7% serta penambahan anggaran dalam penugasan penyerapan dan distribusi beras.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa dalam menjalankan penugasan pemerintah, Bulog selama ini hanya menerima margin fee sebesar Rp50 per kilogram beras.

Besaran margin fee yang belum mengalami penyesuaian selama lebih dari 1 dekade tersebut dinilai menyulitkan Bulog untuk meningkatkan layanan distribusi beras ke seluruh pelosok Tanah Air. Harapannya, kenaikan margin fee perusahaan akan mendorong realisasi penerapan beras satu harga di Indonesia.

Adapun, kata Rizal, usulan kenaikan margin fee tersebut telah disetujui dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Kalau margin fee naik, Bulog akan meningkatkan layanannya dengan menjadikan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, usulan kenaikan margin yang diterima Bulog ini merujuk kepada skema penugasan pada BUMN lainnya, seperti PLN dan Pertamina.

Rizal menjelaskan bahwa margin yang memadai bisa membuat kedua perusahaan pelat merah tersebut menyediakan listrik dan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Bulog akan menerapkan skema serupa.

“Jadi dengan tambahan margin fee inilah yang akan menaikkan [dukungan] ongkos ke Indonesia bagian timur, ke Indonesia bagian barat dan sebagainya,” kata purnawirawan TNI berbintang dua ini.

Melansir Antara, sebelumnya, pemerintah mulai membahas pemberian reward (penghargaan) kepada Perum Bulog atas keberhasilan melaksanakan penugasan penyerapan hasil panen gabah beras petani nasional yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras. Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Bulog dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan beberapa perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Dalam rakortas itu, pemerintah akan melanjutkan proses usulan reward bagi Perum Bulog ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa wacana penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) beras masih menghadapi tantangan seiring masih minimnya margin fee yang diperoleh Bulog.

“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 rupiah. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku dengan satu harga? Ya kan enggak mungkin. Kita akan hitung agar nanti beras itu bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata Zulhas usai rapat penetapan cadangan pangan pemerintah di kantornya, Senin (29/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pemerintah akan kembali berkoordinasi mengenai pelaksanaan beras satu harga tersebut.

Pihaknya juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan pembahasan beras satu harga pada 2026.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan besaran cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026.

Peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

“Karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, maka perlu pakan [dari jagung],” ujar Zulhas.

Usulan Tambahan Anggaran

Tak hanya usulan kenaikan margin fee, Bulog juga akan mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran berkaitan dengan peningkatan target serapan beras dan jagung oleh pemerintah, yakni beras sebanyak 4 juta ton dan jagung sebanyak 1 juta ton pada 2026.

“Mungkin kami akan menghadap Pak Menteri Keuangan dalam hal ini, supaya segera kita tindak lanjut penyerapan baik beras maupun jagung,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, dia berharap agar Bulog dapat mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari APBN sehingga tidak dikenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman ke perbankan.

Apabila skenario tersebut tidak terwujud, maka Rizal berharap dukungan tersebut dapat bersumber dari dana bantuan operator investasi pemerintah (OIP) dengan bunga lebih rendah.

“Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] kan bunganya agak tinggi. Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dana bantuan OIP yang bunganya hanya 2%,” ujar pensiunan TNI berpangkat bintang dua ini.

Adapun, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencantumkan alokasi anggaran Perum Bulog senilai Rp22,73 triliun. Alokasi tersebut juga merupakan dana OIP dengan tugas utama penyerapan gabah dan beras petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com. Direktur Utama PT Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan usulan margin fee 7 persen dari setiap penugasan pemerintah bertujuan mendukung penerapan beras satu harga.

Rizal mengatakan kenaikan margin fee akan diikuti peningkatan layanan. Salah satu fokusnya menyamakan harga beras di seluruh wilayah Indonesia, meniru skema harga BBM Pertamina.

“Yaitu, kalau naik margin fee, Bulog akan meningkat layanannya menjadikan beras yang satu harga, dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.

“Seperti Pertamina, Pertamina bisa kasih harga satu harga untuk seluruh Indonesia, Bulog juga harus mampu memberikan satu harga seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Rizal mencontohkan penerapan harga tunggal beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Bulog berencana menyamakan harga di Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 sekitar Rp 11.000 per kilogram.

“Nah, harapannya nanti, kalau sudah naik margin fee-nya, beras SPHP-nya itu nanti jadi 1 zona,” ujar Rizal.

Usulan kenaikan margin fee mengacu pada praktik badan usaha milik negara lain. Rizal menyebut PT PLN Persero dan PT Pertamina Persero menerapkan margin yang memungkinkan harga seragam di seluruh wilayah.

PLN menjual listrik dengan tarif yang sama. Pertamina menetapkan harga BBM seragam di SPBU seluruh Indonesia.

Rizal menilai kebijakan satu harga sulit diterapkan jika margin fee Bulog tidak disesuaikan. Distribusi beras membutuhkan biaya logistik besar, terutama pengiriman ke daerah terpencil.

“Margin fee-nya harus naik dulu karena kalau nggak naik, enggak cukup lah untuk ngongkosin ke daerah-daerah transportasinya agak mahal,” tutur Rizal.

“Jadi, dengan tambahan margin fee inilah mana-mana akan tambah ongkos ke Indonesia Timur, ke Indonesia bagian Barat, dan sebagainya,” tambahnya.

Rizal menjelaskan margin fee Bulog selama ini hanya Rp 50 per kilogram dari setiap penyaluran cadangan beras pemerintah. Skema tersebut berlaku sejak 2012 dan belum pernah diubah.

Penilaian kinerja Bulog mendorong pemerintah memberi apresiasi melalui rencana kenaikan margin fee. Pembahasan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Margin fee-nya itu akan dinaikkan. Kenaikan margin fee ini sudah dilakukan di Rakortas dan kemarin perintahnya untuk dilakukan dengan rakornis,” kata Rizal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka-bukaan soal alasannya mengusulkan kenaikan margin fee atau keuntungan dari pelaksanaan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi 10 persen.

Ia menjelaskan, selama ini Bulog hanya memperoleh margin fee sebesar Rp 50 per kilogram (kg) beras CBP yang disalurkan. Nilai itu sudah berlaku sejak 2014 dan belum pernah mengalami penyesuaian.

"Masak sekian (Rp 50) dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun, tidak pernah ada perubahan," ujar Rizal ditemui di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, nilai margin fee tersebut sudah tidak ideal, seiring dengan beban penugasan Bulog dari pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai BUMN yang menjalankan tugas pengadaan dan penyaluran CBP, Bulog meminta perlakuan yang setara dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Rizal menyebut, kedua BUMN tersebut memperoleh margin fee sekitar 10 persen dari penugasan yang diberikan pemerintah.

"Awalnya disetujui naik marginnya jadi 7 persen. Namun kami mengajukan agar disetarakan dengan BUMN lain, jadi 10 persen, seperti Pertamina dan PLN,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, kenaikan margin fee bakal memperkuat kemampuan Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah, termasuk pengadaan CBP yang targetnya meningkat menjadi 4 juta ton pada 2026.

Pemanfaatannya akan diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional.

"Selama ini kan Bulog kalau sedikit-sedikit mau bangun harus ada bantuan, harus minta dan sebagainya. Nanti enggak usah minta. Sudah dari fee margirn itu, bisa untuk mengembangkan bikin gudang kah, merehab gudang kah, bikin RMU kah," ungkap Rizal.

Selain itu, Bulog juga memiliki usul untuk konsep penjualan beras CBP dengan satu harga di seluruh Indonesia. Usulan ini mengacu pada patokan harga di zona termurah, sebagai upaya menciptakan keadilan harga dan mengurangi disparitas antarwilayah.

Rizal menuturkan, kenaikan margin akan memungkinkan Bulog menutup biaya distribusi, termasuk pengiriman beras ke wilayah Indonesia bagian timur, jika kebijakan satu HET diterapkan.

"Bahkan ini (margin fee) untuk menutupi biaya pengiriman ke Indonesia Timur," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa Bulog berpotensi mengalami kerugian Rp 900 miliar jika nilai margin fee tidak berubah. Sebaliknya, jika margin fee menjadi 10 persen disetujui, Bulog berpotensi mencatatkan keuntungan hingga Rp 2,1 triliun.

Sebab, selama ini Bulog membeli beras dari petani dan disimpan di gudang sebagai CBP. Pembayaran dari pemerintah baru diterima setelah CBP disalurkan, baik melalui operasi pasar, bantuan sosial, bantuan pangan, maupun bantuan bencana.

Selama proses tersebut, Bulog harus menanggung beban bunga pinjaman perbankan. Dengan margin yang kecil, pembayaran yang diterima belakangan, serta bunga yang terus berjalan, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian.

"Begitu dinyatakan marginnya naik 10 persen, otomatis itu sudah naik menjadi Rp 2,1 triliun," ucap Rizal.

Usulan kenaikan margin tersebut pun telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Namun, pemerintah masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia berharap keputusan kenaikan margin penugasan Bulog menjadi 10 persen dapat ditetapkan sebelum akhir 2025.

"Secara internal dalam rakortas sudah dibahas, tetapi tetap harus ada persetujuan dari BPKP," tutup Rizal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menaikkan margin fee atau keuntungan yang didapatkan Perum Bulog dari penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP).

Perum Bulog pun mengusulkan besarannya menjadi 10 persen dari harga pembelian beras di gudang Bulog. Adapun saat ini yang berlaku sebesar Rp 50 per kilogram (kg) beras.

Rencana kenaikan margin fee ini menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Senin, (29/12/2025).

Zulhas mengatakan, finalisasi kebijakan tersebut masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP," ucap Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, selama 11 tahun, terhitung sejak 2014, margin yang diterima Bulog tak pernah naik yakni Rp 50 per kg beras yang sudah disalurkan.

Menurutnya, nilai margin itu sudah tidak ideal lagi. Bulog disebut membutuhkan kenaikan margin agar pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan, alias operasi pasar, bisa berjalan lebih optimal.

Maka dari itu, Bulog mengusulkan agar margin penugasan dinaikkan menjadi 10 persen dari harga pembelian beras di gudang Bulog.

"Awalnya disetujui 7 persen naik marginnya. Namun kami mengajukan alangkah baiknya, kita disetarakan dengan BUMN yang lain, 10 persen, baik Pertamina maupun PLN," ungkap Rizal ditemui di kantornya, Senin (29/12/2025).

Ia menjelaskan, untuk bisa menyalurkan CBP, Bulog terlebih dahulu melakukan penyerapan beras atau gabah dari petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Untuk membiayai pengadaan tersebut, Bulog pun mengandalkan pinjaman dari bank-bank BUMN.

Setelah melakukan penyerapan dari petani, beras pun disimpan di gudang sebagai CBP. Pembayaran dari pemerintah baru diterima Bulog setelah CBP disalurkan, baik melalui operasi pasar, bantuan sosial, bantuan pangan, maupun bantuan bencana.

Selama proses tersebut, Bulog harus menanggung beban bunga pinjaman perbankan. Dengan margin yang kecil, pembayaran yang diterima belakangan, serta bunga yang terus berjalan, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian.

Pada 2025, Bulog bahkan berpotensi mengalami kerugian Rp 900 miliar. Sebaliknya, jika kenaikan margin fee menjadi 10 persen disetujui, Bulog berpotensi mencatatkan keuntungan hingga Rp 2,1 triliun.

"Begitu dinyatakan marginnya naik 10 persen, otomatis itu sudah naik menjadi Rp 2,1 triliun," ucap Rizal.

Selain memperbaiki kinerja keungan, kenaikan margin juga disebut bakal memperkuat kemampuan Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah, termasuk pengadaan CBP yang targetnya meningkat menjadi 4 juta ton pada 2026.

"Bulog diperintahkan menyerap gabah petani menjadi beras sebanyak 4 juta ton selama satu tahun, dari Januari sampai Desember (2026)," kata dia.

Tak hanya itu, Bulog juga mengusulkan penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) di seluruh Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat di berbagai daerah dapat membeli beras Bulog dengan harga yang sama.

Adapun saat ini, HET beras medium ditetapkan berbeda-beda, yakni sebesar Rp 13.500 per kg untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi), Rp 14.000 per kg untuk Zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan), dan Rp 15.500 per kg untuk Zona 3 (Maluku dan Papua).

Sementara HET beras premium terdiri dari Zona 1 sebesar Rp 14.900 per kg, Zona 2 sebesar Rp 15.400 per kg, dan Zona 3 sebesar Rp 15.800 per kg.

Rizal menuturkan, kenaikan margin akan memungkinkan Bulog menutup biaya distribusi, termasuk pengiriman beras ke wilayah Indonesia bagian timur, jika kebijakan satu HET diterapkan.

"Bahkan ini untuk menutupi biaya pengiriman ke Indonesia Timur," kata dia.

Lebih lanjut, kondisi keuangan yang lebih sehat juga diharapkan membuat Bulog mampu melanjutkan pembangunan infrastruktur secara mandiri.

"Selama ini kan Bulog kalau sedikit-sedikit mau bangun harus ada bantuan, harus minta dan sebagainya. Nanti enggak usah minta. Sudah dari fee margirn itu, bisa untuk mengembangkan bikin gudang kah, merehab gudang kah, bikin RMU kah," pungkas Rizal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kenaikan margin fee bagi Perum Bulog diperlukan untuk mendukung kebijakan beras satu harga nasional di seluruh wilayah Indonesia secara berkelanjutan dan merata.

Usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Zulhas (sapaan akrabnya) menjelaskan margin Bulog saat ini hanya sekitar Rp50 per kilogram dari penyerapan 3 juta ton setara beras, menghasilkan Rp150 miliar, sehingga belum memadai untuk membiayai distribusi lintas wilayah nasional terpencil timur terluar.

Menurut Zulhas, dengan margin terbatas tersebut, pengiriman beras satu harga ke Papua dan Maluku sulit dilakukan karena biaya logistik tinggi dan jarak distribusi sangat menantang bagi Bulog nasional saat ini.

"Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 per kg, kali 3 juta (ton beras penyerapan Bulog), (hasilnya) Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin," kata Zulhas.

Ia menyampaikan pemerintah akan membahas penyesuaian margin fee untuk Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kebutuhan riil, memastikan skema beras satu harga berjalan efektif, transparan, dan akuntabel secara nasional lintas daerah terpadu berkelanjutan konsisten terukur.

Zulhas mengharapkan peningkatan margin dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga, pemerataan pasokan, serta akses pangan terjangkau bagi masyarakat seluruh Indonesia dari barat hingga timur kepulauan nasional secara adil merata.

"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP, kita akan hitung agar nanti berhasil bisa (beras) satu harga di seluruh Indonesia," ucap Zulhas.

Kendati demikian, Zulhas tidak menyebutkan berapa kenaikan margin fee bagi Perum Bulog yang akan ditetapkan nantinya.

Hanya saja, ia menegaskan hal itu penting, terutama untuk mendukung distribusi beras bagi wilayah yang sulit terjangkau dengan kebijakan satu harga.

Sebelumnya, Perum Bulog mengusulkan kenaikan margin fee 10 persen setelah penguatan swasembada beras sepanjang 2025 sebagai upaya menjaga keberlanjutan operasional, stabilisasi harga, serta dukungan distribusi pangan nasional.

"Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Jakarta, Senin.

Menurut Rizal, usulan itu sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

Usulan penyesuaian margin fee itu mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

Rizal menambahkan apabila usulan tersebut nantinya disetujui, margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara.

Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025