Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyebut tarif air perpipaan untuk kelompok pelanggan tertentu di Jakarta saat ini menjadi yang termurah di Indonesia, yakni sekitar Rp1 per liter.

"Tarif termurah Indonesia untuk level bawah Rp1 per liter," ujar Arief dalam acara Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan tarif murah tersebut berlaku untuk golongan pelanggan bawah yang jumlahnya mencapai sekitar 3,6 juta jiwa penerima layanan PAM Jaya.

"Memang golongan tertentu itu sebenarnya 3,6 juta jiwa kita supply," katanya.

Arief menjelaskan tarif air murah tetap dipertahankan, meski PAM Jaya tengah melakukan berbagai pengembangan jaringan dan pemanfaatan teknologi baru untuk menekan biaya operasional.

Menurut dia, penggunaan teknologi yang lebih efisien justru diarahkan agar beban biaya perusahaan tidak otomatis dibebankan ke masyarakat, melalui kenaikan tarif.

[Gambas:Youtube]

"Sebenarnya, walaupun saya saat ini belum bisa menyampaikan, bisa jadi tarif BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) itu akan relatif lebih terjangkau ya," ujarnya.

Ia mengatakan salah satu faktor yang membuat tarif air di Jakarta masih bisa dijaga adalah skala ekonomi pelanggan yang besar, itu memungkinkan adanya keseimbangan pembiayaan di internal perusahaan.

Arief menyebut PAM Jaya saat ini mengandalkan skema subsidi silang antargolongan pelanggan untuk menjaga kelompok masyarakat bawah tetap mendapat tarif murah.

"Kita cuma perlu mencari solusi pareto yang benar-benar ideal. Supaya cross subsidinya di internal perusahaan bisa terjaga," katanya.

Menurut dia, strategi subsidi silang tersebut menjadi salah satu cara PAM Jaya menjaga keterjangkauan tarif tanpa mengganggu keberlanjutan operasional perusahaan.

Arief juga menyatakan pihaknya tengah mengkaji sejumlah teknologi baru, termasuk sistem perpipaan dari luar negeri, untuk memangkas biaya pembangunan jaringan air bersih agar ekspansi layanan tetap berjalan tanpa memberi tekanan besar pada struktur tarif pelanggan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketika berbicara soal apartemen, banyak calon penghuni hanya fokus pada harga jual atau cicilan. Padahal ada satu komponen penting yang tidak kalah besar pengaruhnya terhadap biaya hidup di hunian vertikal, yakni service charge atau yang dikenal juga dengan istilah iuran pemeliharaan lingkungan (IPL).

Service charge merupakan biaya bulanan yang dibebankan oleh pengelola kepada pemilik atau penyewa unit apartemen. Tujuannya untuk menutup biaya operasional dan perawatan fasilitas bersama, seperti kebersihan area publik, keamanan, listrik untuk area komunal, lift, taman, hingga gaji petugas teknis dan kebersihan.

Nilai besarannya umumnya dihitung berdasarkan luas unit dan dapat meningkat seiring usia bangunan, kualitas manajemen, serta banyaknya fasilitas yang disediakan.

Rata-rata biaya service charge untuk apartemen kelas menengah di Jakarta saat ini berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per meter persegi per bulan. Artinya, untuk unit berukuran 30 meter persegi, penghuni perlu menyiapkan sekitar Rp600.000 hingga Rp750.000 setiap bulan hanya untuk biaya pemeliharaan.

Sementara di beberapa proyek baru dengan fasilitas premium, tarifnya bisa mencapai Rp30.000 per meter persegi bahkan lebih.

Secara umum, komponen dalam service charge meliputi tiga hal utama: utilitas (air, listrik, dan sistem instalasi teknis), biaya operasional harian (kebersihan, keamanan, pemeliharaan fasilitas, dan gaji karyawan), serta sinking fund atau dana cadangan yang digunakan untuk penggantian fasilitas besar seperti perbaikan lift atau pengecatan eksterior bangunan di masa depan. Apartemen dengan fasilitas lengkap seperti gym, kolam renang, atau lounge biasanya mematok biaya lebih tinggi karena ongkos perawatan yang besar.

Dampak service charge ini cukup signifikan terhadap dinamika pasar properti. Di pasar sewa, tarif service charge yang tinggi sering kali membuat calon penyewa berpikir dua kali. Mereka akan menghitung total biaya bulanan-termasuk sewa, listrik, air, dan service charge-sebelum memutuskan tinggal. Jika total biayanya mendekati harga sewa rumah tapak di lokasi serupa, apartemen menjadi kurang menarik.

Sementara bagi pembeli atau investor, biaya service charge dapat memengaruhi tingkat keuntungan. Semakin tinggi beban bulanan, semakin kecil margin yang bisa didapat dari sewa. Selain itu, pembeli end-user juga bisa merasa terbebani ketika cicilan KPR ditambah dengan iuran bulanan yang besar.

Pengembang Minta Penurunan Tarif Service Charge

Dan, asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) berpendapat senada. Karena itu, REI mengusulkan agar tarif service charge dapat dipangkas, demi mendongkrak keterjangkauan harga apartemen.

Mereka mengusulkan agar apartemen dengan harga di bawah Rp1 miliar mendapat perlakuan khusus berupa penurunan tarif service charge menjadi sekitar Rp12.000-Rp14.000 per meter persegi agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah.

"Tujuannya supaya masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) mau membeli dan tinggal di apartemen. Kami harapkan ada solusi soal tarif service charge apartemen menengah bawah ini," kata Ketua BPO Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida kepada CNBC Indonesia dikutip Kamis (6/11/2025).

Faktanya, service charge memang menjadi salah satu faktor yang membedakan apartemen satu dengan lainnya.

Dua unit dengan harga jual serupa bisa memiliki beban biaya bulanan yang berbeda signifikan tergantung efisiensi manajemen dan kualitas fasilitas. Karena itu, bagi calon pembeli atau penyewa, penting untuk memeriksa secara detail besaran dan komponen service charge sebelum mengambil keputusan.

Ketua Kehormatan REI Soelaeman Soemawinata menilai, mahalnya biaya hidup di apartemen memang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pemulihan pasar hunian vertikal.

"Selain service charge yang mahal, di apartemen biaya kebutuhan sehari-hari seperti air bersih dan listrik juga ditetapkan sama dengan bangunan komersial. Ini tidak fair, karenanya harus dikonversi jadi tarif hunian," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perjuangan warga Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) untuk mendapatkan tarif air yang adil berlanjut ke meja hijau.

Gugatan ini dipicu oleh kebijakan PAM Jaya yang sejak tahun 2014, atau selama lebih dari satu dekade, mengenakan tarif air kategori rumah susun menengah (5F3), padahal status legal hunian adalah rusunami (5F2) yang seharusnya mendapatkan tarif lebih rendah.

Kuasa Hukum Penggugat Haris Candra mengatakan sidang tersebut masih beragendakan pemanggilan para pihak. Namun, pihak tergugat 1 (PAM Jaya) dan tergugat 2 (Gubernur DKI Jakarta) kembali tidak hadir dalam panggilan ketiga.

"Ini panggilan ketiga. Jika PAM Jaya dan Gubernur DKI kembali absen, sidang akan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan," ujarnya dilansir Antara, Senin (20/10/2025).

Ketua PPPSRS Gading Nias Edison Manurung menuturkan tarif air yang dikenakan PAM Jaya selama lebih dari 1 dekade dikategorikan sebagai tarif rumah susun menengah. Padahal, status hukum dan dokumen lingkungan menyatakan bahwa Gading Nias adalah rusunami.

"Kita punya SK gubernur, dokumen kementerian, dan amdal yang menyatakan rusunami. Tapi tarif air kita tidak mencerminkan itu,” katanya.

Menurutnya, akibat salah penempatan klasifikasi pelanggan, warga telah membayar kelebihan hingga Rp17 miliar selama 11 tahun. Gugatan ini muncul setelah berbagai upaya mediasi ke Pemprov DKI dan DPRD tidak membuahkan hasil Dalam gugatannya, warga meminta agar pengadilan menetapkan rumah susun Gading Nias masuk dalam kategori tarif air golongan 5F2 sesuai klasifikasi rusunami bukan 5F3 rumah susun menengah yang selama ini diberlakukan.

"Kami menuntut pengembalian dana kelebihan bayar yang selama ini masuk ke PAM Jaya. Uang itu milik warga. Kami minta dikembalikan," ucapnya.

Jika legalitas para pihak telah diperiksa dan dinyatakan sah, maka sidang akan dilanjutkan dengan penunjukan hakim mediator.

Edison menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai lamban merespons keluhan warga berpenghasilan rendah.

"Presiden Prabowo Subianto minta agar pemerintah tidak menyulitkan rakyat. Prabowo bilang jangan bodohi masyarakat. Tapi aturan ini terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas," tuturnya.

PAM JAYA GENJOT PIPANISASI

Di sisi lain, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya Arief Nasrudin mengatakan pihaknya sudah memasang sekitar 130.000 sambungan layanan air bersih perpipaan hingga 2025 atau hampir tiga kali lipat dari capaian tahun lalu.

"Saat ini kami sudah menyambung 130.000 sambungan rumah. Cakupannya sudah 75% sekarang, jadi sudah terus meningkat," ujarnya.

Pihaknya akan terus meningkatkan jumlah sambungan rumah agar semakin banyak warga mendapatkan akses layanan air bersih. Targetnya, cakupan layanan air minum perpipaan dapat 100% pada 2029.

BUMD DKI Jakarta tersebut berencana memasang sambungan baru untuk 1.000 kepala keluarga di Kampung Muka, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, pada akhir Januari 2026. Hal itu karena belum semua warga di sana mendapatkan akses layanan air bersih perpipaan.

"Air di sini tekanannya kurang baik. Saat ini sudah dalam perbaikan dan tekanannya sekarang sudah dua bar. Kami menambah, booster untuk menguatkan supaya airnya tak kesulitan," katanya.

Adapun khusus masyarakat kategori kelas 2A1 (Rumah Tangga Sangat Sederhana) dan 2A2 (Rumah Tangga Sederhana I) dikenakan tarif Rp1 per liter kubik. Pihaknya akan terus menyosialisasikan terkait layanan air perpipaan pada masyarakat.

"Jadi kalau sebulan biaya hanya Rp35 ribuan. Kalau beli nanti galon-galonnya itu kan mahal sekali," ucap Arief.

Direktur Operasional Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan menuturkan PAM Jaya tengah menyiapkan rencana besar membangun jalur pipa untuk menghadirkan pasokan air bersih langsung dari daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu melalui sistem perpipaan (pipanisasi).

"Program ini merupakan hasil tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak mitra ahli (expertise) yang akan mendukung pembangunan jaringan perpipaan sepanjang sekitar 110 kilometer," tuturnya.

Terobosan ini bermula saat Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Turki dan mempelajari sistem suplai air bersih atau air minum di sana. Menurutnya, saat ini suplai air bersih untuk masyarakat Kepulauan Seribu masih mengandalkan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO).

"Selama ini air laut diolah dengan SWRO dan langsung disalurkan kepada masyarakat. Kemudian, ada juga BWRO dengan memanfaatkan air tanah. Namun, dalam rencana ke depan, air akan langsung dikirim dari instalasi pengolahan air di Jakarta menuju Kepulauan Seribu melalui sistem perpipaan," terangnya.

Jaringan pipa ini akan menghubungkan delapan pulau permukiman yang menjadi prioritas layanan PAM Jaya. Saat ini, pihaknya masih mengkaji pipa yang akan dibuat mengapung (floating pipeline) atau dipasang dengan sistem lain.

"Panjang pipa yang dibutuhkan sekitar sekitar 110 kilometer. Tentu yang menjadi tantangan adalah lalu lintas laut di sekitar pulau-pulau yang akan dilalui pipa," ujar Syahrul.

Proyek pipanisasi ini diharapkan menjadi terobosan besar sekaligus warisan (legacy) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam mencapai target 100 persen cakupan layanan air bersih pada 2029.

"Kami berharap proyek ini dapat terealisasi segera, sebelum tahun 2029, sesuai dengan target Gubernur untuk cakupan layanan air minum 100% di Jakarta," ucapnya.

Adapun biaya pokok produksi air bersih dengan sistem SWRO di Kepulauan Seribu saat ini masih sangat tinggi, yakni sekitar Rp40.000 per meter kubik. Namun, masyarakat hanya membayar Rp1.000 hingga penggunaan per 3 meter kubik.

"Secara bisnis memang tidak ada keuntungan karena biaya produksinya jauh di atas tarif pelanggan. Tapi jika air bisa langsung didorong dari Jakarta, tentu akan ada efisiensi besar yang bisa kami capai. Kami masih membahas terkait teknis dan ekonomi dengan pendampingan dari para ahli. Kami berharap proyek pipanisasi ini dapat segera dimulai dan menjadi solusi permanen atas keterbatasan air bersih di Kepulauan Seribu," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan layanan air bersih di Jakarta sebesar 80% tercapai pada akhir tahun ini.

"Sampai hari ini, layanan air bersih di Jakarta sudah 74,24%. Ini adalah hal yang menggembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa adalah 80%,"

Untuk mengejar target cakupan air 100% di Jakarta yakni dengan meresmikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan. IPA Pesanggrahan memiliki kapasitas 750 liter per detik dari sumber bakunya yakni Sungai Pesanggrahan, Banten. Selain dapat memenuhi kebutuhan air di Jakarta, IPA tersebut juga diklaim dapat membantu kebutuhan warga Tangerang Selatan.

"Ada 45.000 sambungan rumah dan untuk 10 kelurahan dan tiga kecamatan," katanya.

10 kelurahan itu yakni Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Ulujami, Petukangan Utara, Cipulir, Srengseng, Joglo, Meruya Utara dan Meruya Selatan. Ketersediaan air bersih merupakan prioritas Pemprov DKI. Adapun kebutuhan air bersih seluruh warga Jakarta dapat terpenuhi pada 2029.

PAM Jaya terus meningkatkan layanan air bersih di Jakarta dengan membangun jaringan perpipaan di IPA Buaran III, Reskom Tambora dan Gandaria Utara. Selain itu, terdapat pula program 20.000 sambungan baru, program KAS (kartu air sehat), sanitasi prima untuk penyedotan tangki septik gratis bagi pelanggan, bantuan tandon air gratis, penyediaan pemurni air (water purifier), dan program layanan terbaik satu jam dari PAM Jaya.

Pramono juga meminta agar suplai air baku dari Waduk Karian, Serpong, Banten, bisa masuk ke Jakarta sebelum 2030 guna mendukung cakupan layanan air bersih sebesar 100%

Jakarta, CNBC Indonesia - Konsep Transit Oriented Development (TOD) yang digadang-gadang menjadi solusi hunian urban di Jakarta dinilai belum benar-benar ramah bagi masyarakat, terutama dari sisi biaya. Penerapan skema tarif utilitas seperti air dan listrik di hunian vertikal masih jadi sorotan.

Selain itu, biaya iuran pemeliharaan lingkungan juga jadi pertimbangan calon konsumen.

Ketua Kehormatan DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyoroti biaya bulanan tinggal di apartemen. yang merupakan bagian dari proyek TOD, seringkali terlalu tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat luas.

"Yang saya sorot itu karena ada beberapa kasus di apartemen biaya bulanannya terlalu tinggi, jadi nggak terjangkau. Saya mendengar dari para pengusaha di apartemen, standar biaya hunian di vertikal itu masih mengacu kepada komersial, bukan hunian," ujar Soelaeman kepada CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

Meskipun hunian vertikal masuk dalam kategori tempat tinggal, namun biaya air dan listriknya masih menggunakan standar komersial yang lebih mahal dibandingkan rumah tapak.

"Misalnya kalau untuk rumah, misalnya air per meter kubik sekian. Kalau di apartemen itu kan pake komersial. Komersial lebih tinggi itu pertama, dan listrik juga," ujar Soelaeman.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 730/2024 tentang tarif air minum yang menggolongkan rumah susun sebagai pelanggan komersial (Kelompok K III), setara dengan mal dan apartemen mewah.

Akibatnya warga rumah susun yang golongan sebagai Apartemen masuk dalam K III (khusus pelanggan gedung-gedung komersial) yang harus membayar tarif air bersih lebih dari mahal (Rp21.550) dibanding dengan Rumah Tangga di Atas Menengah dan Rumah Susun Mewah (Rp17.500).

Karenanya perlu ada evaluasi terhadap regulasi tarif utilitas di apartemen. Ia menilai perlu dipisahkan antara tarif hunian dan komersial, mengingat penggunaannya lebih mirip dengan rumah tinggal.

"Jadi harus dipertimbangkan memisahkan tarif air dan listrik apartemen dari komersial ke hunian," tegasnya.

Tak hanya soal tarif, sistem pembayaran listrik di apartemen juga dinilai membebani penghuni. Pasalnya, pembayaran dilakukan tidak secara langsung ke penyedia layanan, melainkan melalui manajemen gedung yang menambahkan biaya tambahan.

"Di apartemen selain mahal dengan tarif komersial, dia kan biayanya ngga direct payment. Jadi ada manajemen dulu, kan. Nah, manajemen itu kan juga ada overheadnya, yang juga dibebankan kepada penghuni listrik maupun air. Kalau kita langsung dari rumah tapak dari PLN langsung dia ngecek. Kalau di apartemen PLN-nya ngecek ke Gedung. Walaupun sebenarnya banyak yang pake token juga sekarang, jadi lebih efisien," bebernya.