Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, bahwa menjual beras di retail modern merugi tidaklah mengejutkan.

Kerugian produsen beras sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka tak ada yang ‘berani’ ngomong ke publik. Di tengah produksi yang naik dan stok di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah, pengakuan merugi dinilai anomali.

Dodot ‘berani’ bersuara karena ada di forum publik: rapat kerja DPRD Jakarta. FS pun menyetop penjualan beras di retail modern. Di luar itu, kerugian produsen beras terungkap dari laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) tahun 2025.

Korporasi beras yang tercatat di bursa itu rugi bersih Rp34,24 miliar, naik lebih 11 kali dari kerugian 2024 (Rp3 miliar). Ini berarti HOKI merugi tiga tahun berturut-turut.

Atau buka juga laporan keuangan PT Wahana Inti Makmur Tbk. Korporasi beras dengan kode emiten NASI itu rugi bersih Rp3,69 miliar tahun 2025.

HOKI dan NASI adalah dua korporasi produsen beras yang listing di bursa. Pertanyaannya, mengapa korporasi besar beras terus merugi? Akar masalahnya adalah rentang harga (price band) atau margin antara harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi produsen/petani dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk memproteksi daya beli konsumen amat sempit.

Margin yang cukup, diperlukan untuk menutup biaya penyimpanan, penguasaan, dan perawatan stok antar musim yang akan diperdagangkan antarwilayah. Sejak tahun lalu HPP gabah kering panen (GKP) di petani untuk semua kualitas ditetapkan Rp6.500/kg. Di sisi lain, penggilingan dan produsen dibatasi oleh HET ketika menjual beras ke konsumen.

HET tak boleh dilampaui. Rentang harga yang wajar kian diabaikan dalam kebijakan perberasan. Kebijakan yang dibuat pemerintah sarat pertimbangan politik daripada rasional ekonomi (Sawit, 2025). Idealnya kebijakan perberasan yang diracik pemerintah via regulasi dan intervensi memastikan pasar beras berfungsi dengan baik,
para pelaku usaha dapat bekerja optimal dalam iklim yang adil dan berkelanjutan.

Masalahnya, akhir-akhir ini pemerintah justru tidak percaya pasar dan mekanisme pasar. Buktinya, operasi pasar tidak menggunakan kekuatan integrasi pasar. Mekanisme pasar pun diintervensi lewat aparat penegak hukum.

Ketidakseimbangan insentif yang diterima di antara pelaku perberasan bisa dilihat dari tertinggalnya kenaikan HET beras premium dari HET beras medium, HPP gabah dan beras. Sepanjang keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), HPP GKP dan beras di Bulog, dan HET beras medium naik antara 39,5%—47,3% pada 2022—2025.

Sebaliknya, HET beras premium hanya naik 15,6%. Selain itu, persentase perbedaan antara HET beras medium dan premium kian kecil: dari 35% pada 2022 tinggal 10,3% pada 2025. Ini menandakan terjadi ketidakseimbangan insentif di antara pelaku tata niaga padi/beras, yang membuat penggilingan dan pedagang beras, terutama beras premium, tertekan.

Ruang untuk untung kian sempit dan jaminan usaha berkelanjutan terancam. Sementara petani dipastikan untung. Bahan baku beras adalah gabah, yang harganya fluktuatif. Meskipun pemerintah menetapkan HPP gabah, harga gabah sesuai HPP hanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Selebihnya, harga gabah selalu di atas HPP. Saat ini harga GKP di sejumlah wilayah di atas Rp7.600/kg, bahkan di sebagian Jawa Timur di atas Rp8.200/kg. Ketika harga
GKP di atas HPP, HET beras akan terlampaui. Karena HET beras ditetapkan berdasarkan HPP gabah. Risiko usaha menjadi kian tinggi ketika HET ditetapkan tak realistis dan dipaksakan guna menekan margin pemasaran agar rendah.

Tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa keluar dari bisnis beras. Penetapan HET yang tidak wajar mempercepat penggilingan, terutama skala kecil, tutup. Bagi penggilingan dan produsen yang tidak punya brand, tutup usaha tidak rumit. Tetapi bagi HOKI, NASI, dan korporasi yang memiliki brand, ada kepentingan menjaga kontinuitas usaha untuk mempertahankan merek.

Agar layanan kepada konsumen loyal tetap bisa dilakukan. Membangun brand tidak mudah dan tidak murah. Jika mereka tutup usaha karena merugi, brand akan hilang dari pasar dan konsumen lari ke merek lain.

Jika pasokan ke retail modern berhenti lama, brand produsen akan masuk delisting. Dilematis. Upaya NASI memproduksi beras khusus yang tidak diatur HET pun tetap merugi. Pertanyaannya: sampai kapan dapat bertahan menjaga brand tatkala usaha merugi?

Dampak lain dari rentang harga yang sempit membuat perdagangan gabah/beras antarmusim dan antarwilayah lesu. Pelaku usaha tidak mendapatkan insentif memadai untuk menguasai stok antarmusim yang akan diperdagangkan antarwilayah.

Akhirnya, wilayah bukan produsen beras di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, terancam kurang pasokan. Jikapun pasokan terjaga, harganya tinggi, bahkan di atas HET. Inilah alasan mengapa harga beras di wilayah timur Indonesia mayoritas di atas HET.

Uraian di atas menunjukkan, efek domino dari HET beras demikian panjang. Oleh karena itu, pada tempatnya pemerintah memformulasikan HET secara rasional ekonomi. Bukan menggunakan pertimbangan politik. Lebih dari itu, pada tempatnya pemerintah untuk berpikir ulang jika tetap memberlakukan HET beras.

Merujuk Pasal 56 ayat a dan b UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa penetapan harga di produsen dan harga di konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah. Jadi, HPP dan HET hanya mengikat pemerintah.

Tidak mengikat publik seperti saat ini. Jangan sampai pemerintah dinilai melanggar Undang-Undang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kebijakan perberasan pada semester II/2026 akan difokuskan pada upaya menjaga keseimbangan antara harga gabah di tingkat petani dan harga beras di sisi konsumen, seiring mulai menurunnya produksi usai masa panen raya pada April—Juni.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, penurunan produksi pada April hingga Juni merupakan siklus normal setelah tingginya panen pada Februari dan Maret.

Menurutnya, kondisi tersebut belum mengganggu ketersediaan pasokan nasional karena stok beras masih mencukupi.

“Penurunan tersebut lebih mencerminkan pola musiman produksi dan masih dapat ditopang oleh stok yang tersedia, termasuk cadangan beras pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan neraca pangan hingga akhir tahun masih menunjukkan posisi aman. Selama distribusi dan program stabilisasi berjalan efektif, pasokan beras nasional diperkirakan tetap terjaga.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan tanam, perluasan areal tanam, distribusi benih dan pupuk, serta mekanisasi pertanian guna menjaga kesinambungan produksi pada musim berikutnya.

Ketut menuturkan, stok beras nasional saat ini cukup kuat untuk menopang stabilitas harga hingga semester II/2026. Per April 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5 juta ton.

“Stok yang tersedia dapat menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga di pasar hingga semester II,” katanya.

Menurut dia, pemerintah masih memiliki ruang intervensi melalui penyaluran cadangan beras, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga bantuan pangan jika diperlukan.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan langkah antisipatif apabila harga gabah terus meningkat. Opsi kebijakan yang disiapkan mencakup optimalisasi penyaluran CBP untuk meredam kenaikan harga beras, penguatan pengadaan gabah dan beras oleh Bulog secara terukur, serta peningkatan pengawasan distribusi.

Selain itu, distribusi beras ke wilayah yang mengalami tekanan harga akan dipercepat, disertai penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Terkait operasi pasar, Ketut menyebut, kebijakan tersebut berpotensi diperluas apabila terjadi lonjakan harga pangan yang tidak terkendali atau terdapat daerah dengan tekanan pasokan dan inflasi pangan tinggi.

Namun, intervensi akan dilakukan secara selektif mengingat kondisi stok nasional masih relatif aman. Pemerintah akan memprioritaskan wilayah dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) maupun daerah dengan tekanan inflasi lebih besar.

Menurut dia, menjaga keseimbangan harga petani dan konsumen menjadi fokus utama agar produksi tetap bergairah tanpa membebani daya beli masyarakat.

Langkah yang ditempuh yakni mempertahankan harga gabah melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani memperoleh margin yang layak, disertai operasi pasar terukur ketika harga beras di tingkat konsumen melonjak terlalu tinggi.

Selain itu, efisiensi rantai distribusi dan penggilingan juga akan diperkuat agar kenaikan harga di tingkat petani tidak berlipat saat sampai ke tangan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga gabah di tengah stagnasi harga eceran tertinggi atau HET beras dinilai dapat menekan industri beras nasional. Pelaku usaha dikhawatirkan menghentikan pasokan ke pasar modern seiring margin yang terus tertekan.

Pengamat pertanian Khudori menilai persoalan utama berada pada sempitnya selisih antara harga gabah sebagai bahan baku dan batas harga jual beras di pasar. Akibatnya, penggilingan padi hingga pemilik merek beras kesulitan menjaga margin usaha.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan DPRD DKI Jakarta pada akhir April 2026, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Dodot Tri Widodo menyebut, penjualan beras di ritel modern saat ini merugi. Kenaikan biaya dipicu harga gabah dan kemasan.

Menurut Khudori, porsi bahan baku gabah mencapai 90% hingga 93% dari total ongkos produksi beras. Dengan harga gabah sekitar Rp7.500 per kilogram, biaya bahan baku setara beras sudah mendekati Rp15.000 per kilogram, belum termasuk pengemasan, distribusi, dan operasional.

Padahal, HET beras premium di zona I dipatok Rp14.900 per kilogram dan beras medium Rp13.500 per kilogram. Di sejumlah wilayah lain, HET juga dinilai tak cukup menutup struktur biaya ketika harga gabah bertahan tinggi.

“Ketika harga gabah tinggi dan rendemen giling hanya berkisar 54% sampai 55%, produsen beras pasti tekor ketika menjual sesuai HET,” ujar Khudori dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2025).

Tekanan itu dinilai paling berat dirasakan penggilingan kecil dan menengah. Untuk beras medium, dengan asumsi harga gabah Rp6.500 per kilogram saja, produsen disebut sudah sulit memperoleh keuntungan jika menjual sesuai HET. Sementara harga gabah aktual di lapangan kini banyak berada di atas level tersebut.

Khudori menilai situasi ini merupakan dampak perubahan kebijakan perberasan sejak 2025. Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas serta menargetkan penyerapan Bulog dalam jumlah besar, yakni 3 juta ton pada 2025 dan 4 juta ton setara beras pada 2026.

Skema itu membuat Bulog menjadi pembeli awal di pasar dan menyedot pasokan gabah dalam jumlah besar. Dampaknya, pelaku usaha swasta nonmitra pengadaan makin sulit memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif.

Dia mengingatkan, jika kerugian berkepanjangan terus terjadi, produsen bisa mulai menghentikan suplai ke ritel modern. Food Station disebut telah lebih dulu menghentikan sebagian pasokan.

“Jika ini diikuti produsen lain, pasokan akan benar-benar kosong,” katanya.

Khudori juga menyoroti kinerja emiten beras yang mulai tertekan. PT Buyung Poetra Sembada Tbk mencatat rugi bersih Rp34,24 miliar pada 2025, sedangkan PT Wahana Inti Makmur Tbk merugi Rp3,69 miliar.

Menurut dia, pelaku usaha memang masih bertahan demi menjaga merek dan jaringan distribusi. Namun, mempertahankan penjualan dalam kondisi rugi terus-menerus dinilai tidak berkelanjutan.

Dia menambahkan, jika rentang harga gabah dan HET tetap sempit, perdagangan stok antarmusim dan antarwilayah akan lesu. Wilayah defisit beras seperti Papua dan Maluku berisiko kekurangan pasokan atau menghadapi harga jauh di atas HET.

Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET,

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, tidak ada kenaikan harga beras di tengah adanya isu kenaikan biaya logistik dan kemasan berbahan plastik.

Amran menjelaskan, pemerintah tetap menjaga stabilitas harga beras melalui kebijakan harga yang telah ditetapkan, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai instrumen penyeimbang pasar.

"Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET," kata di sela meninjau stok beras di gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Menurutnya, harga beras SPHP tidak mengalami kenaikan dan tetap dipertahankan guna mengantisipasi potensi lonjakan harga di tingkat konsumen akibat berbagai faktor eksternal.

Amran menekankan, pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga tidak menggunakan asumsi, melainkan berdasarkan data dan rasio inflasi yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut, dalam dua tahun terakhir beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang kerap menempati posisi teratas penyebab inflasi.

"Kita jangan pakai rasa, kita pakai rasio penyumbang inflasi. Dulu ini (beras) dua tahun terakhir bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama jadi kita pakai data. Nah SPHP kita tidak naikkan tetap harganya seperti sekarang," tegas Amran.

Selain SPHP, pemerintah juga mengandalkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) bagi beras medium dan premium untuk menjaga harga beras tetap terkendali di pasar.

Amran meminta para pedagang tidak menaikkan harga di atas HET, mengingat saat ini tidak ada alasan dari sisi pasokan yang dapat membenarkan kenaikan harga beras.

Ia menegaskan, kondisi berbeda dengan masa lalu ketika Indonesia masih bergantung pada impor beras, yang kerap dijadikan alasan kenaikan harga di tingkat pasar domestik.

Menurutnya, kondisi pasar pangan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah agar harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Amran mencontohkan, pengalaman pada komoditas minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan harga meski Indonesia merupakan produsen terbesar dunia.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik spekulasi harga, serta akan melakukan pengawasan ketat terhadap produsen maupun distributor yang mencoba memainkan harga di pasar. Amran memastikan Satgas Pangan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Dia menyebutkan, saat ini telah terdapat 76 tersangka dalam kasus terkait perberasan, pupuk, hingga minyak goreng merek Minyakita yang secara keseluruhan tercatat merugikan petani yang ditaksir hingga Rp3,3 triliun.

Di sisi pasokan, Amran menyatakan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5.198.000 ton per 23 April 2026.

Ia menyebut capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, khususnya pada periode April, sehingga semakin memperkuat ketahanan pangan nasional.

Amran menegaskan, dengan kondisi stok yang melimpah dan pengawasan ketat, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga beras di atas ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Diketahui, harga eceran tertinggi (HET) beras medium sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan HET bera premium mencapai Rp14.900 per kg.

Sementara itu, untuk beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyetujui tambahan margin fee atau keuntungan penyerapan beras oleh Perum Bulog sebesar 7%, berubah dari sebelumnya yang sebesar Rp50 per kilogram beras.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa hal itu selaras dengan rencana pemerintah untuk menerapkan satu harga eceran tertinggi (HET) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun ini.

“Kita akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di mana pun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia timur membayar lebih mahal, oleh karena itu tadi kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk mengambil keuntungan seperti dulu,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (12/1/2026).

Dia melanjutkan, margin fee Bulog itu mulanya diusulkan sebesar 10%, tetapi akhirnya disetujui 7% berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peningkatan keuntungan itu diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah dalam meningkatkan target penyerapan beras dan stabilisasi harga.

Ditemui terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa angka 7% mengacu pada margin fee yang diterima BUMN lainnya, seperti Pertamina dan PLN.

Kendati tak sesuai harapan awal, dia menyebut bahwa persentase margin itu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Bulog, khususnya dalam peningkatan target serapan beras dan jagung tahun ini.

“Dibandingkan dengan margin yang dari 2014 itu hanya Rp50, itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan kebutuhan operasional Bulog yang cukup tinggi,” katanya.

Selain itu, Rizal mengatakan bahwa pemerintah juga telah menyetujui pembangunan tambahan 100 unit infrastruktur pascapanen alias gudang Bulog.

Pembangunan itu disebutnya masih menunggu aturan baru berupa instruksi presiden (Inpres) yang akan terbit dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menegaskan bahwa rencana pemerintah menerapkan beras satu harga eceran tertinggi (HET) hanya akan berlaku untuk jenis beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (12/1/2026).

“Kami sudah menghitung untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya, bukan beras premium, ya,” kata Rizal.

Dia menjelaskan, rencana HET beras SPHP yang dijual kepada masyarakat nantinya ialah sebesar Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, di tingkat pengecer, Bulog akan menerapkan harga Rp11.000 per kilogram dari beras SPHP di gudang Bulog di seluruh Tanah Air.

“Keluar gudang itu dari gudang bulog, jadi para pengecer itu mendapat keuntungan Rp1.500,” ujar Rizal.

Ketika ditanya kapan rencana ini akan mulai berlaku, dia menyampaikan bahwa pada prinsipnya, jajaran kementerian hingga Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau.

Namun demikian, Bulog masih menunggu arahan lebih lanjut, khususnya mengenai peningkatan margin fee penugasan serapan pemerintah yang sebesar 7%. Hal ini akan menentukan mekanisme subsidi silang dalam penerapan beras SPHP satu harga di seluruh Tanah Air.

Sebelumnya, pemerintah tengah berancang-ancang menerapkan skema beras satu harga eceran tertinggi (HET) pada 2026, beralih dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah ingin harga beras baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa memiliki harga jual yang sama, seperti skema yang telah berjalan dalam penjualan bahan bakar minyak.

“Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga. Ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas dalam kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berancang-ancang menerapkan skema beras satu harga eceran tertinggi (HET) pada 2026, beralih dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona.

Hak tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menggelar rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (12/1/2026).

Menurutnya, pemerintah ingin harga beras, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, memiliki harga jual yang sama, seperti skema yang telah berjalan dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM).

“Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga. Ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa hal ini akan diwujudkan melalui penguatan Perum Bulog, dalam hal ini meningkatkan margin keuntungan yang diperoleh.

Menurut Zulhas, berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bulog ke depan akan mendapatkan margin fee 7%.

Ketentuan ini berubah dari sebelumnya, yang mana Bulog hanya menerima margin keuntungan sebesar Rp50 per kilogram beras.

“Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia,” lanjut Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat panen raya pada tahun ini. Sebanyak 100 gudang baru Bulog juga akan dibangun untuk mendukung peningkatan penyerapan gabah dari petani.

Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan bahwa kenaikan margin keuntungan perusahaan akan mendorong realisasi penerapan beras satu harga di Indonesia.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berujar bahwa margin fee sebesar Rp50 per kilogram serapan beras telah berjalan selama lebih dari 1 dekade.

“Kalau margin fee naik, Bulog akan meningkatkan layanannya dengan menjadikan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan bahwa kenaikan margin keuntungan perusahaan akan mendorong realisasi penerapan beras satu harga di Indonesia.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berujar bahwa margin fee sebesar Rp50 per kilogram serapan beras telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, kenaikan margin untuk meningkatkan layanan Bulog telah disetujui dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kendati dia tak membeberkan besarannya.

“Kalau margin fee naik, Bulog akan meningkatkan layanannya dengan menjadikan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, kenaikan margin yang diterima Bulog akan mengacu kepada praktik pada BUMN lainnya, yakni PLN dan Pertamina. Margin fee di kedua perusahaan itu berkisar 10%.

Rizal menjelaskan bahwa margin yang memadai bisa membuat kedua perusahaan pelat merah tersebut menyamaratakan harga beras di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, dia mengatakan bahwa Bulog akan menerapkan skema serupa. Sejauh ini, usulan margin fee Bulog berkisar 7%.

“Jadi dengan tambahan margin fee inilah yang akan menaikkan [dukungan] ongkos ke Indonesia bagian timur, ke Indonesia bagian barat dan sebagainya,” pungkas purnawirawan TNI berbintang dua ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kelanjutan wacana penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) beras, dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona.

Dia mengatakan bahwa rencana ini terkait dengan penguatan peran Perum Bulog sebagai jaringan distribusi komoditas utama kepada masyarakat.

Menurutnya, saat ini Bulog hanya menerima margin keuntungan Rp50 dari setiap kilogram penjualan beras. Hal ini dipandang sebagai tantangan Bulog untuk menstabilkan harga beras hingga kawasan terdepan Tanah Air.

“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 rupiah. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku dengan satu harga? Ya kan enggak mungkin. Kita akan hitung agar nanti beras itu bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata Zulhas usai rapat penetapan cadangan pangan pemerintah di kantornya, Senin (29/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kelanjutan wacana penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) beras, dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona.

Dia mengatakan bahwa rencana ini terkait dengan penguatan peran Perum Bulog sebagai jaringan distribusi komoditas utama kepada masyarakat.

Menurutnya, saat ini Bulog hanya menerima margin keuntungan Rp50 dari setiap kilogram penjualan beras. Hal ini dipandang sebagai tantangan Bulog untuk menstabilkan harga beras hingga kawasan terdepan Tanah Air.

“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 rupiah. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku dengan satu harga? Ya kan nggak mungkin. Kita akan hitung agar nanti beras itu bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata Zulhas usai rapat penetapan cadangan pangan pemerintah di kantornya, Senin (29/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pemerintah akan kembali berkoordinasi mengenai pelaksanaan beras satu harga tersebut.

Pihaknya juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan pembahasan beras satu harga pada 2026.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan besaran cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026.

Peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

“Karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, maka perlu pakan [dari jagung],” ujar Zulhas.

Adapun, wacana penerapan beras satu harga menjadi pembahasan berulang sepanjang tahun ini. Berdasarkan catatan Bisnis, hingga September lalu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan saat ini pemerintah masih terus membahas skema beras satu harga.

Sudaryono menjelaskan bahwa wacana tersebut tetap dibahas dengan plus minus yang akan terjadi dengan penerapan tersebut, kendati tak memberikan perincian. Apakah cukup dengan menaikkan HET atau tidak, hal tersebut masih jadi pertimbangan.

“Tentu saja sebelum memutuskan itu kan dengan pertimbangan banyak. Kita lihat kondisi di lapangan, kalau ternyata sudah bagus [dengan kenaikan HET beras medium] mungkin tidak akan ada perubahan,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (3/9/2025) silam.

Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog memastikan stabilitas harga pangan, khususnya komoditas beras, dengan tetap menjaganya di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) selama periode libur Natal 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan lapangan di sejumlah titik strategis seperti Pasar Induk Beras Cipinang dan ritel modern, harga beras terpantau stabil dan bergerak di bawah HET yang ditetapkan.

“Pemantauan dan sidak ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar. Hasil pantauan menunjukkan, khususnya untuk komoditas beras, harga relatif stabil dan berada di bawah HET,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (26/12/2025).

Dalam sidak tersebut, Bulog mencatatkan realisasi harga pasar yang cukup kompetitif dibandingkan regulasi yang berlaku. Beras medium dengan HET Rp13.500 per kilogram rata-rata dijual di bawah Rp13.000 per kilogram, sementara beras premium yang dipatok HET Rp14.900 per kilogram terpantau dibanderol di bawah Rp14.000 per kilogram.

Dalam penjelasannya, efektivitas stabilitas harga ini juga didorong oleh intervensi melalui beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Komoditas subsidi tersebut konsisten dijual sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional yakni sebesar Rp12.500 per kilogram, yang berfungsi sebagai instrumen utama pengendali harga di tingkat pengecer.

Dari sisi suplai, Perum Bulog memberi konfirmasi bahwa posisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level yang kuat. Hingga pengujung tahun ini, stok CBP yang dikuasai Bulog mencapai 3,3 juta ton. Jumlah tersebut diklaim lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga memasuki awal 2026.

Selain itu, program SPHP telah merealisasikan penyaluran sekitar 792.000 ton beras ke seluruh pelosok Tanah Air sepanjang 2025. Langkah masif ini merupakan bagian dari strategi penguatan distribusi agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan pusat.

Meski secara umum kondisi harga terkendali, kegiatan pemantauan juga menemukan beberapa komoditas yang harganya sedikit melebihi HET, antara lain minyak goreng rakyat Minyakita serta telur ayam ras di beberapa titik pasar.

"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau praktik permainan harga di tingkat pengecer, maka langkah penindakan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, tetap terjaga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bersama jajaran melakukan pemantauan langsung harga dan pasokan pangan di sejumlah titik, mulai dari Pasar Rawamangun, Pasar Induk Beras Cipinang, hingga ritel modern di kawasan Cempaka Putih. Sejumlah komoditas yang dipantau, antara lain beras, minyak goreng, dan telur ayam ras.

Rizal mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga wajar dan sesuai ketentuan pemerintah, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.

“Di beberapa pasar tadi, khususnya untuk komoditas beras, kami melihat harga relatif stabil dan bahkan berada di bawah harga eceran tertinggi [HET],” kata Rizal dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/12/2025).

Dia memerinci, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.900 per kilogram. Namun, di lapangan harga rata-rata beras medium ditemukan di bawah Rp13.000 per kilogram, sedangkan beras premium dijual di bawah Rp14.000 per kilogram.

Selain itu, sambung Rizal, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan oleh Perum Bulog juga ditemukan dijual sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional (Bapanas), yakni Rp12.500 per kilogram. Rizal menilai keberadaan beras SPHP berperan penting dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus menekan potensi kenaikan harga di pasar.

Meski demikian, Bulog mengungkap terdapat sejumlah komoditas yang harganya sedikit melampaui HET, seperti minyak goreng rakyat Minyakita dan telur ayam ras. Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) Pangan perlu melakukan penindakan tegas dan terukur apabila ditemukan permainan harga di tingkat pengecer.

Rizal menegaskan Bulog akan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pengawasan langsung di lapangan. Dengan sinergi antarinstansi, pemerintah optimistis masyarakat dapat menyambut Natal 2025 tanpa kekhawatiran lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pangan pokok.

Selain beras, pemerintah juga mencermati perkembangan harga komoditas pangan lainnya, termasuk cabai yang sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pasokan cabai sebenarnya melimpah, namun hujan mengganggu kelancaran panen dan distribusi ke pasar.

“Produksi cabai sangat banyak, tetapi kondisi hujan memang mengganggu. Kemarin Pak Mentan [Amran Sulaiman] sudah mendorong hampir 40 ton cabai dari Bener Meriah, Aceh, ke Jakarta. Dampaknya sudah terlihat, harga cabai mulai turun,” tutup Ketut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa harga beras premium khususnya di kawasan timur Indonesia masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy berujar, selisih harga jual dengan HET beras premium di zona 3 sebesar Rp15.800 per kilogram itu mencapai kisaran 10%.

“Itu di sebelah timur saja, sih, di Papua, kemudian Maluku, Maluku Utara itu masih di atas 10%,” kata Sarwo saat ditemui usai Rapat Koordinasi Pengamanan Nataru di kantornya, Kamis (18/12/2025).

Menyikapi hal tersebut, dia menyatakan bahwa pemerintah berupaya melakukan intervensi berupa penggalakan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog untuk menekan harga jual.

Menurutnya, langkah itu berangsur menurunkan harga jual beras premium di kawasan tersebut, meskipun tak menyebutkan angka spesifik.

Sarwo lantas menjelaskan bahwa harga beras premium di daerah lainnya masih terkendali alias di bawah HET. Dia menyebut situasi ini akan bertahan sampai akhir tahun, termasuk untuk beragam komoditas lainnya.

“Sampai dengan akhir tahun masih aman, kemudian awal tahunnya juga masih aman,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas pada pekan kedua Desember 2025.

Beberapa di antaranya adalah Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, serta Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

Selain itu, terdapat pula Papua Tengah yang mencatatkan harga beras mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09%.