Bisnis.com, MAKASSAR - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menyusun strategi pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar dan risiko cuaca yang diperkirakan bakal terjadi El Nino hingga akhir tahun.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan bahwa pengendalian inflasi tahun ini menuntut langkah yang lebih antisipatif dan terukur, bukan sekadar respons jangka pendek. Oleh sebab itu ada lima arahan strategis yang disepakati untuk meredam gejolak harga.

Pertama pada ketersediaan pasokan. Hal ini dilakukan melalui penguatan produksi pangan di basis sentra komoditas prioritas serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Langkah tersebut untuk memastikan stok pangan tetap terjaga di wilayah defisit.

Kedua, kelancaran distribusi menjadi prioritas dengan mengoptimalkan jalur logistik antarwilayah dan antarpulau. Pemerintah juga mendorong sistem informasi harga yang terintegrasi guna mengantisipasi hambatan distribusi di lapangan.

Ketiga, untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah akan mengintensifkan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Jufri menyebut peran BUMD pangan dan toko penyeimbang akan diperkuat sebagai garda terdepan stabilisasi harga.

Keempat, komunikasi publik ditingkatkan untuk mengelola ekspektasi masyarakat melalui transparansi data harga. Terakhir, tata kelola TPID akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dan monitoring berbasis kinerja.

"Pengendalian inflasi membutuhkan penguatan pada lima aspek utama, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi publik, serta kapasitas kelembagaan TPID," ujar Jufri di Makassar, Minggu (26/4/2026).

Berdasarkan data terbaru, tekanan inflasi di Sulsel masih memerlukan perhatian serius. Pada Maret 2026, inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,59%. Adapun inflasi tahunan (year-on-year) berada di level 4,50%, dengan inflasi tahun berjalan (year-to-date) menyentuh 2,11%.

"Data ini menjadi dasar penguatan intervensi agar tekanan inflasi tetap terkendali. Kami memposisikan pengendalian inflasi sebagai bagian inti dari menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah," lanjut Jufri.

Sejalan dengan strategi nasional, peta jalan pengendalian inflasi Sulsel 2025–2027 tetap bertumpu pada formula K4 (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

Secara teknis, pemerintah provinsi juga memberikan arahan untuk memperluas luas tambah tanam melalui penguatan calon petani calon lokasi (CPCL) dan penggunaan bibit unggul.

Di sektor hilir, optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog saat panen raya menjadi kunci agar harga di tingkat petani maupun konsumen tetap kompetitif.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto mengatakan wilayah ini mencatatkan eskalasi tekanan inflasi tahunan yang cukup signifikan pada periode Maret 2026.

Kenaikan harga emas perhiasan dan penyesuaian tarif listrik menjadi andil terbesar yang mengerek angka inflasi daerah melampaui level nasional.

Berdasarkan data terbaru BPS Sulsel, inflasi tahunan Sulsel pada Maret 2026 bertengger di level 4,50% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,59. Angka ini menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 0,67%.

Aryanto mengungkapkan bahwa kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran menjadi pendorong utama. Sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi tertinggi, disusul oleh kelompok perumahan dan energi.

"Emas perhiasan memberikan andil sebesar 1,25%, dipicu oleh tren harga emas global, kemudian tarif listrik menyumbang andil 1,12% seiring normalisasi tarif pasca-periode diskon di awal tahun. Kemudian daging ayam ras (0,23%), beras (0,18%), serta telur ayam ras dan ikan bandeng juga turut memberikan tekanan pada sisi harga bergejolak," jelas Aryanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani kembali menyinggung rencana penerapan satu harga beras secara nasional sebagai bagian dari penguatan stabilisasi pangan pascaswasembada. Rizal menyebut kebijakan ini bertujuan memastikan keterjangkauan harga beras SPHP dari Sabang sampai Merauke.

Dorongan satu harga beras muncul setelah posisi stok nasional dinilai kuat dan merata. Bulog mencatat total stok beras nasional mencapai 3,35 juta ton per Januari 2026, dengan target penyerapan 4 juta ton sepanjang tahun ini. Kesiapan stok tersebut menjadi landasan untuk memperluas intervensi harga hingga wilayah terluar.

“Dari 4 juta ton target serapan, peluangnya bukan hanya ekspor, tetapi juga mendorong harga beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Bulog menyiapkan kebijakan tersebut bersamaan dengan penguatan cadangan beras pemerintah di daerah. “Seperti Pertamina menerapkan satu harga BBM dari Sabang sampai Merauke, Bulog bercita-cita beras SPHP juga satu harga,” ujarnya.

Dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Bulog melipatgandakan stok sesuai kebutuhan daerah. Aceh menerima tambahan 5.000 ton beras atas permintaan gubernur, sementara distribusi difokuskan ke wilayah yang sempat terisolasi seperti Takengon, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang.

Di Sumatra Utara, Bulog mengelola 19 gudang dengan stok cadangan 17.904 ton per Januari. Penyaluran bantuan beras pemerintah untuk bencana alam di provinsi tersebut mencapai 5.098 ton, disertai dukungan minyak goreng dan logistik lainnya. Distribusi berjalan relatif lancar karena akses wilayah lebih cepat pulih.

Sumatra Barat memiliki hampir 12 gudang dengan posisi stok penuh. Stok beras tercatat 5.508 ton per 8 Januari, dengan tambahan sekitar 30.000 ton dalam perjalanan dari Tanjung Priok menuju Padang. Bantuan beras untuk masyarakat terdampak di provinsi ini mencapai 6.795 ton.

Bulog juga mencatat puncak stok nasional pernah menyentuh 4,5 juta ton pada Juli 2025, menjadi tonggak penguatan cadangan pascaswasembada. Hingga Januari 2026, stok masih berada di atas 3,2 juta ton dan dinilai cukup untuk menopang stabilisasi harga dalam negeri.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertahankan prestasi sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berkinerja terbaik tingkat provinsi kawasan Jawa-Bali pada 2025. Jateng dinilai mampu menjaga laju inflasi sepanjang 2025.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Bank Indonesia dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia dan Rakornas Pengendalian Inflasi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa upaya pengendalian inflasi di Jawa Tengah mengusung program Rega Tatas, yang merupakan akronim dari rega tumata, aman, terjangkau, adil, dan stabil. Program tersebut diimplementasikan melalui strategi pengendalian inflasi “4K”, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pemprov Jateng melakukan berbagai upaya dan sinergi untuk pengendalian inflasi, di antaranya menjaga stabilitas harga, keterjaminan pasokan pangan, serta kelancaran pendistribusian barang.

“Melalui harga yang stabil di pasar maka daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi saat ini,” ujarnya.

Pada 2025, kondisi inflasi Jawa Tengah menunjukkan laju yang stabil. Inflasi Oktober 2025 tercatat pada angka 2,86%, masih berada dalam rentang sasaran 2,5 plus minus 1%.

Di sisi lain, realisasi investasi Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jateng menjadi 5,37% yoy pada kuartal III/2025, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang pada periode yang sama tercatat 5,04% yoy.

Indikator lainnya juga menunjukkan perbaikan, seperti angka kemiskinan yang turun dari 9,58% pada September 2024 menjadi 9,48% pada Maret 2025. Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2025 sebesar 4,66% atau turun 0,12%.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah tersebut juga sejalan dengan program dari pemerintah pusat. Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, di tengah kondisi politik global yang berdampak pada perekonomian dunia, perekonomian Indonesia masih tumbuh baik.

"Ini adalah sinergi dan kerja sama yang cukup baik di antara pengelola perekonomian kita. Ini membuktikan kepada rakyat, memberikan optimisme kepada kita bahwa Indonesia tangguh dan mandiri, dapat berdiri di kaki sendiri," kata Prabowo.