Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hampir 5 persen bukan disebabkan oleh memburuknya fundamental ekonomi Indonesia.

Menurut Purbaya, pelemahan pasar saham lebih dipengaruhi oleh isu atau rumor negatif yang beredar.

"Karena banyak isu-isu negatif," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Ia mencontohkan salah satu rumor yang beredar adalah kabar lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akan menurunkan peringkat kredit Indonesia.

"Banyak rumor di dalam negeri. Ada rumor S&P akan mendowngrade (peringkat kredit Indonesia). Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," ujarnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa inflasi yang berada di kisaran 3 persen menjadi penyebab pelemahan pasar.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, inflasi saat ini masih berada dalam target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Purbaya menilai fundamental ekonomi nasional masih cukup solid, ditopang oleh penerimaan pajak yang tetap tumbuh.

"Fundamental ekonomi bagus. Ini mungkin ada ketakutan orang jangka pendek saja. Fondasi ekonomi bagus, enggak ada masalah. Pendapatan pajak di Mei aja masih kencang," ujar Purbaya.

Ia juga mengatakan daya beli masyarakat masih cukup kuat dengan mencontohkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah yang ramai, mulai dari tempat hiburan hingga hotel.

"Domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat," kata Purbaya.

Meski demikian, ia enggan memprediksi level IHSG ke depan. Ia hanya memastikan pemerintah akan terus menjaga sentimen pasar selain memastikan fundamental ekonomi tetap terjaga.

"Kalau nanya level enggak tahu. Saya bilang enggak usah takut. Jadi kita akan pastikan lagi semuanya lebih baik, termasuk menjaga sentimen pasar," ujar Purbaya.

Pada Rabu (3/6) sore, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 5.941 pada perdagangan. Indeks saham melemah 254,36 poin atau minus 4,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp25,21 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 40,06 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 69 saham menguat, 692 terkoreksi, dan 54 stagnan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tuntutan bagi pemerintah untuk mengejar target tinggi setoran pajak 2026 semakin besar usai berbagai peringatan dari lembaga pemeringkat. Guna merespons kerisauan berbagai lembaga global tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun memasang target ambisius agar penerimaan pajak 2026 konsisten tumbuh 30% dalam sembilan bulan ke depan.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun. Layaknya tulang punggung penerimaan negara, porsi penerimaan pajak mencapai 75% dari keseluruhan penerimaan negara yang sebesar Rp3.153,6 triliun.

Ambisi Purbaya setidaknya sudah lebih dulu diutarakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026). Dia memprakirakan penerimaan pajak harus tumbuh minimal 23% setiap bulannya sampai Desember agar target bisa tercapai. Upaya ekstra menjadi kunci usai sinyal melambatnya pertumbuhan sudah terlihat pada Maret lalu.

Berdasarkan data APBN KiTa sampai 31 Maret 2026, realisasi penerimaan pajak tumbuh cukup tinggi yaitu 20,7% (yoy). Akan tetapi, pertumbuhan double digit itu sejatinya melambat dari Januari-Februari 2026 yang mencapai 30% (yoy) lebih. Itu pun berkat efek basis rendah dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ketiga lembaga pemeringkat global, Moody's, Fitch dan S&P menyoroti kinerja penerimaan pajak pemerintah. Khususnya, dampak rendahnya penerimaan terhadap risiko pelebaran defisit APBN hingga menembus batas 3% terhadap PDB.

S&P Global Ratings merupakan lembaga pemeringkat teranyar yang memberikan peringatan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati tak tercantum pada laporannya 14 April 2026 lalu, Purbaya sendiri yang mengungkap kekhawatiran S&P.

Menurut Purbaya, lembaga bermarkas di AS itu mengingatkan agar rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan (interest payments to revenue ratio) tidak melebihi 15%.

Peringatan serupa juga disampaikan oleh Fitch awal Maret 2026. Ini bahkan yang menjadi salah satu alasan Fitch menurunkan prospek utang pemerintah dari stabil ke negatif. Apalagi, rasio bunga utang terhadap penerimaan pemerintah pada 2025 lalu menjadi sorotan karena diestimasi mencapai 17%, atau termasuk yang tertinggi di antara peers sesama kategori BBB.

Fitch bahkan memprakirakan rasio keseluruhan penerimaan negara terhadap PDB pada 2026 dan 2027 hanya bisa mencapai 13,3%. Ini lebih rendah dari median negara-negara berkategori BBB. Faktornya dinilai akibat tidak adanya upaya mobilisasi penerimaan yang signifikan.

Kinerja memperluas basis penerimaan juga menjadi catatan Moody's yang lebih dulu menurunkan prospek utang Indonesia ke negatif.

Gebrakan Purbaya

Kekhawatiran lembaga pemeringkat ini terhadap kinerja penerimaan pajak telah dijawab langsung oleh Purbaya saat bertemu dengan S&P. Dia berjanji akan terus mendorong anak buahnya khususnya di Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja lebih keras lagi.

Hal ini kendati performa penerimaan pajak dinilai sudah lebih baik, apabila dilihat dari tiga bulan pertama 2026. Apalagi, Januari-Februari 2026 bisa tumbuh hingga 30% (yoy).

Menurutnya, ini menjadi sinyal yang positif untuk disampaikan kepada S&P. Pertumbuhan Maret 2026 yang melambat pun dinilai olehnya karena faktor musiman.

"Sampai Maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan, karena libur panjang itu. Tetapi masih tumbuh 30% yang paling pertama. Itu untuk mereka sinyal yang amat positif," katanya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak menampik bahwa S&P menjadikan interest payment to revenue ratio salah satu matriks penentuan peringkat utang suatu negara.

Purbaya pun menjanjikan target pertumbuhan pajak konsisten 30% setiap bulannya sampai dengan Desember 2026.

"Beberapa minggu ke depan kami perbaiki lagi harusnya sih. Paling enggak kami akan jaga 30% terus sepanjang tahun. Enggak gampang, tetapi kalau ekonomi tumbuh lagi bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya enggak ada masalah," jelas Purbaya.

Purbaya menaruh harapan tinggi kepada para anak buahnya. Sejak dilantik September 2025, dia telah merombak berbagai pejabat unit Kemenkeu khususnya yang fokus pada unit penerimaan seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Pada hari ini, dia kembali melantik delapan pejabat eselon II baru di lingkungan Kemenkeu. Dia menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap menjaga kedisiplinan fiskal sebagaimana diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Ragam Strategi DJP

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa salah satu kunci bagi DJP untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan penerimaan minimal 23% adalah perubahan regulasi perpajakan.

Namun, apabila tidak ada perubahan, Prianto menyampaikan bahwa otoritas pajak tetap harus bisa melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dari sisi intensifikasi, DJP dinilai bisa meningkatkan proses pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan.

"Dari sisi ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui proses perluasan objek pajak di ranah shadow economy," terangnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, Prianto menilai pengetatan kebijakan restitusi pendahuluan sesuai Pasal 17C dan 17D Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bisa menjadi alternatif.

"Dengan demikian, pemeriksaan pajak dilakukan terlebih dulu atas permohonan restitusi wajib pajak/pengusaha kena pajak. Pada akhirnya, pemerintah dapat menunda pencairan restitusi pajak hingga setahun setelah permohonan restitusi diterima kantor pajak," jelasnya.

DJP pun sudah menyiapkan berbagai amunisi regulasi untuk memperkuat upaya penerimaan pajak. Namun, ini belum dipastikan bisa mulai berlaku 2026 karena berada dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029.

Misalnya, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Peningkatan Penerimaan Pajak guna memperkuat dasar hukum dalam proses penagihan pajak dan untuk meningkatkan kualitas pengaduan terkait dengan tindak pidana perpajakan.

Kemudian, RPMK tentang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak bertujuan agar tax intermediaries yang terdaftar dapat mencapai jumlah optimal serta menyempurnakan regulasi pengawasan terhadap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILA) dalam kepatuhan penyampaian data ke DJP.

Lalu, RPMK untuk perluasan basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil. Tujuan peraturan ini adalah untuk menyempurnakan regulasi pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, landasan hukum bagi pajak karbon, serta pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol.

Khusus terkait dengan regulasi untuk perluasan basis pajak ini, Kepala Riset Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, potensi penerimaan pajaknya tidak terlalu besar.

"Untuk pajak digital hanya Rp2,5 triliun sampai Rp4 triliun. Sedangkan pajak karbon menurut Bank Dunia potensinya hanya Rp200 miliar. Sedangkan jasa jalan tol, berdasarkan perhitungan kasar saya, hanya Rp4,1 triliun," jelasnya kepada Bisnis.

Adapun pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menuturkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak 2026 harus mencapai 22,9% (yoy) dari realisasi tahun lalu, yaitu Rp1.917,6 triliun.

Bimo mengatakan bahwa upaya ekstra oleh DJP untuk mengamankan penerimaan merupakan keniscayaan. Sebab, apabila hanya secara ceteris paribus atau keadaan biasa, DJP bisa mengamankan penerimaan Rp1.800 triliun.

Namun, hal ini tidak mungkin karena kebutuhan belanja pemerintah besar untuk di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas pemerintah pun memiliki porsi anggaran yang besar. Akibatnya, pemerintah masih harus mengejar tambahan penerimaan Rp560 triliun dari upaya ceteris paribus itu.

Apalagi, Bimo blak-blakan menyebut Indonesia memiliki 90 juta basis pajak. Namun, sebagian besar tidak bisa dipajaki karena masih berkategori non-taxable income alias masih pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

Di sisi lain, pihaknya pun sudah mengantisipasi pertumbuhan penerimaan pajak pada Maret 2026 yang sudah melambat ke 20% (yoy). Baginya, otoritas pajak harus mendorong pertumbuhan minimal 23% (yoy) selama sembilan bulan ke depan.

"Januari-Februari bisa steady 30,7%, di Maret melambat [ke] 20,7%. Ini warning. Kami harus tumbuh minimal 23% untuk bisa tercapai [target] Rp2.357,7 triliun," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan peringkat kualitas utang Indonesia dari lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan.

Kepastian itu diperoleh setelah Purbaya bertemu perwakilan S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS) beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, S&P menyatakan rating Indonesia tetap di level BBB dengan outlook stabil.

"Dia ngomong, 'rating kamu tidak berubah. BBB. Outlook stabil'. Saya bilang terima kasih, (sambil) kelihatan agak kaget. Dia bilang 'kamu kelihatannya kaget, kamu mengharapkan turun ya?'. Gitu dia bilang. Enggak (mengharapkan turun), saya bilang terima kasih," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Menurut Purbaya, pihak S&P menjelaskan makna pernyataan tersebut menunjukkan peringkat Indonesia tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan. S&P juga berencana datang ke Indonesia pada Juni mendatang untuk kembali berdiskusi.

Kunjungan itu disebut bukan untuk memperbarui rating, melainkan mendalami perkembangan kebijakan pemerintah. S&P ingin melihat implementasi kebijakan yang disampaikan Purbaya saat pertemuan beberapa hari lalu.

"Dia bilang sampai dua tahun (enggak akan diubah). Entah saya bahasa Inggrisnya bodoh atau enggak, konteksnya seperti itu," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menceritakan sejumlah pertanyaan yang diajukan S&P dalam pertemuan tersebut seperti yang berkaitan dengan anggaran program pemerintah Indonesia.

Dia berkelakar pertanyaan itu mirip dengan yang sering ia terima dari wartawan di Indonesia, sehingga merasa bisa menjawabnya.

Purbaya menilai penjelasan yang disampaikan mampu meyakinkan S&P terhadap kondisi keuangan Indonesia. Pemerintah juga akan menindaklanjuti sejumlah perhatian yang disampaikan lembaga pemeringkat tersebut.

Salah satu fokusnya adalah memperbaiki rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak.

"Jadi bentar lagi pajak akan kita gebrak-gebrak lagi supaya performanya lebih bagus walaupun sekarang lebih bagus," ujar Purbaya.

Pada Februari 2026, S&P Global Ratings memperingatkan Indonesia akan risiko peringkat negatif untuk kualitas utang negara di tengah kondisi yang terjadi saat ini.

S&P menilai tekanan fiskal yang meningkat di Indonesia, khususnya terkait tingginya biaya pembayaran utang, berpotensi memperbesar risiko penurunan profil kredit negara.

"Pembayaran bunga "sangat mungkin" telah melampaui ambang batas utama sebesar 15 persen dari pendapatan pemerintah tahun lalu," ungkap Analis kedaulatan di S&P Global Ratings, Rain Yin dalam sebuah webinar daring tentang kawasan Asia Pasifik, Kamis (26/2).

Melansir dari Bloomberg, Yin menyampaikan jika angka tersebut tetap berada di atas ambang batas dalam waktu lama, itu dapat memicu pandangan lebih negatif terhadap peringkat utang Indonesia.

Meski S&P belum mengubah prospek stabil yakni BBB pada peringkat kredit Indonesia, namun peringatan perusahaan menunjukkan adanya kekhawatiran yang meluas terhadap posisi fiskal Indonesia.

S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara sebagai instrumen krusial. Indonesia secara konsisten mampu menjaga rasio di bawah 15 persen dalam waktu yang lama, namun angka tersebut melonjak signifikan sejak pandemi dan tidak kunjung turun.

Ditambah lagi, batasan defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), saat ini berada di ambang batas. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan defisit anggaran di level 2,9 persen lebih tinggi dari perkiraan akibat lesunya pendapatan negara.

S&P melihat perkembangan ini sebagai sinyal risiko penurunan fiskal negara yang bergerak lebih cepat. Di mana, lesunya pendapatan yang berkelanjutan dapat menahan beban bunga tinggi dan mengikis instrumen penyangga fiskal yang selama ini menjadi penopang kredit.

"Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah-apakah tetap sejalan dengan kebijakan aturan fiskal yang mapan-dan yang kedua adalah perkembangan pendapatan," kata Yin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memastikan peringkat utang Indonesia tetap berada di di level Triple B (BBB) dengan outlook stabil untuk dua tahun ke depan.

Kepastian ini diperoleh setelah pertemuan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan pihak S&P dalam rangkaian agenda di Amerika Serikat.

Menurut Purbaya, keputusan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap terjaga di tengah tekanan global.

"Itu artinya selama dua tahun depan rating peringkat kamu gak akan berubah. Tapi, Juni saya akan datang ke sini, ke Indonesia, ketemu kamu lagi, oke. Jadi, bukan untuk baru-baru. Untuk diskusi aja," kata Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Purbaya juga menilai, salah satu faktor yang memperkuat keyakinan S&P adalah perbaikan signifikan dalam kinerja penerimaan pajak dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Bendahara negara ini, pernyataan tersebut bahkan disampaikan secara langsung di awal pertemuan sebelum masuk ke diskusi lebih lanjut. Purbaya mengaku sempat terkejut dengan penyampaian itu.

"Kan saya kelihatannya agak kaget. Dia bilang, kamu kelihatannya kaget. Kamu mengharapkan turun ya?" Ujar Purbaya Menirukan S&P.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah, termasuk konsistensi dalam menjaga defisit dan meningkatkan kualitas pendapatan negara.

Purbaya menjelaskan, dari pertemuan itu disampaikan bahwa peringkat Indonesia tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan. Namun, S&P tetap akan melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi kebijakan pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut kata Purbaya, diskusi juga mencakup berbagai aspek kebijakan fiskal, mulai dari pengelolaan anggaran hingga strategi menjaga stabilitas ekonomi.

Ia menilai, kepercayaan S&P tidak lepas dari cara pemerintah menyampaikan kebijakan secara konsisten dan berbasis data. Selain itu, perbaikan dalam pengumpulan pajak menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan.

Pemerintah mencatat, penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun ini tumbuh sekitar 30 persen secara tahunan. Sementara periode Januari-Maret tumbuh sekitar 20 persen dibanding tahun lalu.

Kinerja tersebut diakuinya menjadi sinyal positif bagi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kemampuan fiskal Indonesia.

"Mungkin cara kita menyampaikan lebih meyakinkan. Karena orang ngelihat. Kalau orang mau meragukan-ragukan kelihatan. Terus kita meyakinkan dan dia lihat di belakangnya seperti apa," kata Purbaya.

Dengan tetap bertahannya rating di level investment grade, pemerintah berharap kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat stabilitas pasar keuangan domestik.

Tetap terjaganya rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil kata Purbaya menjadi pesan penting bagi pasar global bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid.

Di tengah tekanan eksternal, Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, disiplin fiskal, dan stabilitas keuangan negara

Adapun peringkat BBB merupakan kategori investment grade, yang menunjukkan Indonesia dinilai memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah dan tetap layak menjadi tujuan investasi internasional. Status ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, menekan biaya pinjaman, serta memperkuat arus modal ke dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan hasil pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, S&P mengonfirmasi peringkat kredit Indonesia tetap berada di level triple B (BBB) dengan outlook yang tetap stabil.

Keputusan ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi perlambatan pertumbuhan, tingginya suku bunga dunia, dan ketidakpastian geopolitik.

Peringkat BBB merupakan kategori investment grade, yang menunjukkan Indonesia dinilai memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah dan tetap layak menjadi tujuan investasi internasional. Status ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, menekan biaya pinjaman, serta memperkuat arus modal ke dalam negeri.

Purbaya menjelaskan, S&P menyoroti konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, terutama defisit anggaran yang dipertahankan di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Utamanya, mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB,” ujar Menteri Keuangan, Jumat (17/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar defisit APBN tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain fiskal yang sehat, ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari membaiknya penerimaan negara. Purbaya menyebut pertumbuhan pajak pada dua bulan pertama tahun ini mencapai 30 persen, sementara periode Januari–Maret tumbuh sekitar 20 persen dibanding tahun lalu.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik terus pulih dan basis penerimaan negara semakin kuat. Pemerintah juga telah melakukan restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai guna meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan.

“Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan Januari–Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas,” kata Bendahara Negara tersebut.

Menurut dia, S&P juga mencermati perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun lalu. Selain itu, berbagai indikator makro dan mikro dinilai menunjukkan tren positif pada awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Hal tersebut menandakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang kuat, ditopang konsumsi domestik besar, reformasi fiskal berkelanjutan, dan prospek investasi yang tetap terjaga.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara. Menteri Keuangan memastikan kondisi tersebut akan terus dimonitor agar tidak mengganggu ruang fiskal di masa depan.

“Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga,” ujar Purbaya.

Tetap terjaganya peringkat Indonesia di level BBB dengan outlook stabil menjadi pesan penting bagi pasar global bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid. Di tengah tekanan eksternal, Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, disiplin fiskal, dan stabilitas keuangan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia di level investment grade, dengan disertai catatan penting yang perlu diwaspadai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan S&P mengonfirmasi bahwa peringkat kredit Indonesia tetap berada di level BBB dengan outlook stabil.

Serta S&P tetap menyoroti risiko dari tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

“Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat dikendalikan dan belum berada pada level yang membahayakan fiskal.

“Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran,” lanjutnya.

Di sisi lain, S&P memang mengonfirmasi peringkat utang Indonesia tetap berada di level triple B (BBB) dengan outlook stabil.

Status ini menunjukkan Indonesia masih dinilai layak investasi dengan risiko gagal bayar relatif rendah.

Namun, di balik penilaian tersebut, S&P sebelumnya juga menggali secara detail konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Pemerintah mengeklaim disiplin fiskal tetap terjaga, dengan defisit yang diperkirakan turun dari 2,9 persen menjadi sekitar 2,8 persen dalam laporan keuangan pemerintah.

Meski demikian, sinyal kehati-hatian tetap muncul.

Tingginya rasio bunga utang terhadap pendapatan menunjukkan ruang fiskal bisa semakin tertekan jika penerimaan negara tidak tumbuh sejalan.

Purbaya mengatakan pemerintah mengandalkan perbaikan kinerja penerimaan pajak dan bea cukai untuk menjaga keseimbangan tersebut.

“Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan di bulan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengeklaim telah melakukan restrukturisasi organisasi perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan kinerja penerimaan.

Meski indikator makro dinilai membaik dan rating tetap stabil, catatan S&P soal beban bunga utang menjadi pengingat bahwa tekanan fiskal belum sepenuhnya mereda.

Apalagi, di tengah ketidakpastian global, kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal akan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan investor ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya peringatan dari lembaga pemeringkat S&P Global Ratings terkait kondisi fiskal Indonesia, khususnya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Peringatan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia dan S&P di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2026) waktu setempat. S&P menilai rasio pembayaran bunga perlu dijaga agar tidak membebani fiskal ke depan.

“Mereka memberi warning untuk mendiskusikan lebih dalam bahwa rating pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memantau indikator tersebut guna memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.

“Saya bilang, kita akan monitor terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal yang kita jaga tidak memburuk dari sisi pembayaran bunga,” lanjutnya.

Selain rasio bunga utang, S&P juga menggali kondisi fiskal Indonesia secara lebih rinci, termasuk perkembangan defisit anggaran dalam dua tahun terakhir.

Fokus utama lembaga tersebut kata Purbaya adalah melihat konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit tetap di bawah batas aman.

“Oh mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu dan utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten melihat defisit kita di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Ia memastikan pemerintah tetap berpegang pada disiplin fiskal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target defisit dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Jadi saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, presiden kita telah memberikan arahan bahwa defisit kita terjaga di bawah 3 persen dari PDB,” ujarnya.

Purbaya menyebut defisit anggaran saat ini berada di kisaran 2,9 persen dan berpotensi turun menjadi sekitar 2,8 persen dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Dari sisi penerimaan, pemerintah juga mencatat kinerja positif, terutama dari pertumbuhan pajak di awal tahun.

“Ketika kita beritahu bahwa bulan pertama tahun ini pertumbuhan pajak mencapai 30 persen dan di bulan Maret, Januari-Maret kemarin tumbuh 20 persen,” kata dia.

Menurut Purbaya, kinerja tersebut turut memperkuat kepercayaan S&P terhadap ketahanan fiskal Indonesia. Hasilnya, lembaga pemeringkat tersebut memutuskan mempertahankan peringkat utang Indonesia dengan prospek stabil.

“S&P bilang, mereka memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap dengan outlook yang tetap stabil,” ujarnya.

Purbaya juga merespons kabar yang menyebut Indonesia memiliki risiko fiskal tinggi di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai informasi tersebut kemungkinan merujuk pada laporan awal sebelum pertemuan langsung dengan S&P.

“Waktu itu mungkin mengacu pada laporan yang diberikan hari Senin. Saya kan meetingnya hari Selasa, jadi sepertinya mereka sudah melakukan asesmen ulang,” ujarnya.

Menurut Purbaya, hasil pertemuan terbaru justru menunjukkan penilaian yang lebih positif terhadap kondisi fiskal Indonesia.

“Artinya dari situ, kita tidak dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal,” katanya.

Ia menambahkan, S&P bahkan berencana kembali mengunjungi Indonesia untuk melakukan penilaian lanjutan terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah.

“Kalau message dari mereka, mereka ingin nanti datang lagi ke Indonesia untuk menilai kondisi ekonomi maupun pemerintah yang sudah berubah,” kata Purbaya.

Sebelumnya, dalam laporan terbarunya, S&P Global Ratings menilai peringkat utang Indonesia menjadi yang paling rentan di Asia Tenggara, terutama jika konflik di Timur Tengah berlarut-larut.

Kenaikan harga energi global dinilai dapat meningkatkan beban subsidi dan menekan ruang fiskal pemerintah.

“Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat utang Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut,” tulis S&P.

Meski terdapat risiko tersebut, pemerintah tetap optimistis stabilitas fiskal dapat terjaga, seiring kinerja penerimaan yang menguat dan komitmen menjaga defisit dalam batas aman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kabar yang menyebut Indonesia memiliki risiko tinggi di kawasan Asia.

Ia menegaskan penilaian terbaru dari S&P Global Ratings menunjukkan kondisi yang lebih positif.

Purbaya menjelaskan informasi yang beredar kemungkinan merujuk pada laporan awal sebelum pertemuan langsung di Washington DC pada Selasa (14/4/2026).

“Waktu itu mungkin mengacu pada laporan yang diberikan hari Senin. Saya kan meetingnya hari Selasa, jadi sepertinya mereka sudah melakukan assessment ulang,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Pertemuan tersebut menghasilkan konfirmasi bahwa peringkat utang Indonesia tetap stabil. Tidak ada perubahan dalam penilaian terbaru.

“Artinya dari situ, kita tidak dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal,” katanya.

Ia menilai informasi yang beredar belum mencerminkan hasil asesmen terbaru.

“Ada kemungkinan itu berdasarkan nilai sebelum kami berdiskusi dengan S&P di hari Selasa kemarin,” ujarnya.

S&P juga menunjukkan minat untuk melakukan penilaian lanjutan. Lembaga tersebut berencana datang langsung ke Indonesia.

“Kalau message dari mereka, mereka ingin nanti datang lagi ke Indonesia untuk menilai kondisi ekonomi maupun pemerintah yang sudah berubah,” kata dia.

Menurut Purbaya, langkah tersebut mencerminkan pandangan positif terhadap kondisi ekonomi nasional.

“Jadi, mereka pandangannya amat positif dari Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, S&P Global Ratings menilai peringkat utang Indonesia paling rentan di Asia Tenggara. Risiko meningkat seiring lonjakan harga energi dan keterbatasan ruang fiskal.

Laporan yang dirilis Selasa (14/4/2026) menyoroti potensi tekanan terhadap sovereign rating di kawasan. Risiko akan meningkat jika konflik di Timur Tengah berlangsung lama.

Indonesia dinilai paling terdampak dibanding negara lain di kawasan. Kenaikan harga energi global berpotensi mendorong beban subsidi. Kondisi ini menekan ruang fiskal pemerintah.

“Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat utang Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut,” tulis S&P.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akan mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB (investment grade) dengan outlook stabil.

Purbaya mengaku bahwa konfirmasi peringkat tersebut disampaikan langsung ketika bertemu jajaran S&P di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, sambungnya, S&P menanyakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesehatan postur anggaran.

"S&P menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Fokus utama mereka adalah memastikan apakah kita konsisten menjaga defisit di bawah 3% dari PDB," ujar Purbaya dalam video keterangannya yang dibagikan kepada awak media, Kamis (16/4/2026).

Selain defisit, S&P juga menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan atau pajak yang kini berada di atas level 15%. Purbaya pun menyatakan investor dan lembaga pemeringkat bahwa rasio tersebut masih dalam koridor yang terkendali seiring dengan akselerasi pengumpulan penerimaan negara.

Bendahara negara memaparkan kinerja penerimaan pajak yang tumbuh 30% pada dua bulan pertama tahun ini. Jika ditarik secara tahunan maka pertumbuhan pajak periode Januari—Maret 2026 tumbuh sebesar 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Kami sampaikan bahwa restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai telah dilakukan agar performanya lebih baik. Mereka sepertinya cukup puas dengan angka pertumbuhan penerimaan kita," katanya.

Fundamental ekonomi Indonesia itu, sambung Purbaya, juga didukung pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren kenaikan seperti pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Menurut Purbaya, S&P cukup puas dengan perkembangan tersebut.

"Berita yang agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap BBB dengan outlook yang tetap stabil," klaimnya.

Terkait adanya laporan yang menyebutkan Indonesia memiliki risiko tinggi, Purbaya meluruskan bahwa penilaian tersebut merujuk pada data lama yang dirilis sebelum pertemuan koordinasi dengan S&P digelar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings menilai peringkat utang Indonesia paling rentan di Asia Tenggara. Risiko meningkat seiring lonjakan harga energi dan keterbatasan bantalan fiskal.

Laporan terbaru S&P yang dirilis Selasa (14/4/2026) menyoroti potensi tekanan pada sovereign rating di kawasan. Risiko meningkat jika konflik di Timur Tengah berlangsung lama.

Indonesia dinilai paling terdampak. Posisi fiskal relatif lebih terbatas dibanding negara lain di kawasan.

“Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat utang Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut,” tulis S&P.

S&P menjelaskan kenaikan harga energi global akan mendorong beban subsidi. Kondisi ini menekan ruang fiskal pemerintah.

Biaya impor minyak ikut naik. Dampaknya terlihat pada potensi pelebaran defisit transaksi berjalan.

Tekanan juga datang dari inflasi. Kenaikan harga energi berpotensi mendorong inflasi lebih cepat.

Kondisi ini memicu kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Dampaknya terlihat pada peningkatan biaya pinjaman pemerintah.

Perbandingan Negara ASEAN

Malaysia dinilai memiliki posisi lebih kuat. Pasar keuangan yang dalam dan pertumbuhan ekonomi yang solid membantu meredam tekanan.

“Penurunan kinerja fiskal yang bersifat sementara, atau kenaikan moderat dalam rasio utang, kecil kemungkinan memicu aksi penurunan peringkat,” tulis S&P.

Thailand menghadapi risiko perlambatan ekonomi dan penyempitan ruang fiskal. Negara ini masih ditopang kebijakan moneter dan kondisi eksternal yang cukup kuat.

Vietnam dinilai memiliki bantalan yang cukup. Risiko tetap muncul dari kenaikan biaya impor energi dan potensi penurunan cadangan devisa.

Proyeksi Harga Minyak

S&P memperkirakan intensitas konflik terkait Iran mencapai puncak dalam waktu dekat. Risiko penutupan Selat Hormuz diperkirakan mereda pada April.

Gangguan pasar energi diperkirakan masih berlangsung beberapa bulan. Kerusakan infrastruktur energi menjadi faktor utama.

Harga minyak mentah Brent diproyeksikan berada di level 85 dollar AS per barel sepanjang sisa 2026. Kondisi ini memberi tekanan pada negara importir energi, termasuk Indonesia.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul S&P Proyeksi Rating Kredit RI Paling Rentan di Asia Tenggara, Bantalan Fiskal Tipis

Perusahaan pemeringkat utang, S&P Global Ratings memperingatkan Indonesia akan risiko peringkat negatif untuk kualitas utang negara di tengah kondisi yang terjadi saat ini.

S&P menilai tekanan fiskal yang meningkat di Indonesia, khususnya terkait tingginya biaya pembayaran utang, berpotensi memperbesar risiko penurunan profil kredit negara.

"Pembayaran bunga "sangat mungkin" telah melampaui ambang batas utama sebesar 15 persen dari pendapatan pemerintah tahun lalu," ungkap Analis kedaulatan di S&P Global Ratings, Rain Yin dalam sebuah webinar daring tentang kawasan Asia Pasifik, Kamis (26/2).

Melansir dari Bloomberg, Yin menyampaikan jika angka tersebut tetap berada di atas ambang batas dalam waktu lama, itu dapat memicu pandangan lebih negatif terhadap peringkat utang Indonesia.

Meski S&P belum mengubah prospek stabil yakni BBB pada peringkat kredit Indonesia, namun peringatan perusahaan menunjukkan adanya kekhawatiran yang meluas terhadap posisi fiskal Indonesia.

S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara sebagai instrumen krusial. Indonesia secara konsisten mampu menjaga rasio di bawah 15 persen dalam waktu yang lama, namun angka tersebut melonjak signifikan sejak pandemi dan tidak kunjung turun.

Ditambah lagi, batasan defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), saat ini berada di ambang batas. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan defisit anggaran di level 2,9 persen lebih tinggi dari perkiraan akibat lesunya pendapatan negara.

S&P melihat perkembangan ini sebagai sinyal risiko penurunan fiskal negara yang bergerak lebih cepat. Di mana, lesunya pendapatan yang berkelanjutan dapat menahan beban bunga tinggi dan mengikis instrumen penyangga fiskal yang selama ini menjadi penopang kredit.

"Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah-apakah tetap sejalan dengan kebijakan aturan fiskal yang mapan-dan yang kedua adalah perkembangan pendapatan," kata Yin.

Di sisi lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat anjlok ke level terdalam sejak beberapa dekade terakhir, pada akhir Januari. Anjloknya indeks terjadi setelah penyedia indeks MSCI Inc. memperingatkan bahwa status Indonesia bisa diturunkan dari emerging market jika gagal mengatasi masalah transparansi dan kemudahan investasi.

Hal itu direspons regulator Tanah Air dengan dengan meluncurkan rencana reformasi pasar, termasuk persyaratan free float (saham publik) yang lebih tinggi.

Meski anjloknya pasar saham tidak berdampak langsung pada peringkat kredit negara, S&P menekankan bahwa memulihkan kepercayaan investor asing menjadi hal penting untuk menghindari risiko arus modal keluar (capital outflow).

Direktur Pelaksana S&P untuk kawasan Asia Pasifik Kim Eng Tan menjelaskan bahwa jika bobot indeks berubah atau reklasifikasi benar-benar terjadi, tekanan harga bisa semakin intens dan menyebabkan pembalikan modal asing secara besar-besaran.

Jika dana asing keluar dalam skala besar, likuiditas pasar modal akan terganggu, yang mengakibatkan kenaikan biaya pinjaman bagi pemerintah maupun pelaku bisnis. Selain itu, arus masuk yang melemah dapat memaksa Bank Indonesia (BI) untuk menguras cadangan devisa demi menjaga stabilitas Rupiah.

"Perkembangan seperti itu dapat menambah tekanan penurunan yang belakangan ini membayangi peringkat kedaulatan Indonesia," tandas Tan.

Sebelumnya, Moody's Ratings Inc awal Februari lalu telah lebih dulu mengubah prospek peringkat Indonesia dari Baa2 menjadi negatif dari stabil, dengan alasan pelemahan tata kelola dan risiko fiskal.

Pukulan berlanjut bagi industri keuangan Tanah Air saat perusahaan pemeringkat indeks saham MSCI Inc mengingatkan perlunya reformasi pasar. Kondisi tersebut memberikan pukulan bagi investor asing.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengumumkan sejumlah reformasi dan menyatakan bahwa kondisi ekonomi mulai membaik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kembalinya Donald Trump ke tampuk kepemimpinan Amerika Serikat sempat dikhawatirkan membawa sentimen suram untuk saham-saham hijau di Wall Street. Terlebih dengan agenda energi fosil yang diusung pentolan Partai Republik tersebut.

Namun realitas berkata lain. Saham-saham di sektor energi terbarukan justru menikmati momentum penguatan seiring dengan melonjaknya permintaan energi dalam skala besar untuk menopang ekspansi akal imitasi alias artificial intelligence (AI).

Indeks S&P Global Clean Energy Transition melesat 44% sepanjang tahun ini, jauh mengungguli kenaikan 16% pada S&P 500 Index. Kinerja tersebut juga melampaui penguatan 11% pada S&P Global Oil Index, yang sebelumnya diproyeksikan menjadi pemenang utama berkat agenda “drill, baby, drill” ala Trump.

Performa ini jauh melampaui ekspektasi mayoritas investor pada awal tahun ketika saham-saham produsen energi surya dan angin justru ditinggalkan karena kekhawatiran bahwa kebijakan hijau akan ditinggalkan saat Trump kembali.

Meski Amerika Serikat memang mengambil sejumlah langkah untuk merombak kebijakan energi, termasuk melalui upaya menjegal proyek ladang angin dan keluar dari pakta global pengurangan emisi gas rumah kaca Perjanjian Paris, negara lain seperti Jerman dan China justru memperkuat sektor ini dengan komitmen belanja miliaran dolar AS untuk pengembangan jaringan listrik dan infrastruktur transisi energi.

Di sisi lain, dorongan tidak hanya datang dari pusat data AI. Penurunan suku bunga turut memperbaiki prospek saham-saham hijau yang padat utang.

Mengutip Bloomberg, valuasi sektor ini masih berada di bawah rata-rata historis, sementara banyak negara di Eropa dan Asia, bahkan sejumlah negara bagian di AS, terus mendorong peralihan ke energi yang lebih bersih.

Kepala global investasi tematik dan sektoral BlackRock Inc., Evy Hambro, menyebut minat investor terhadap sektor ini kembali meningkat setelah relatif stagnan dalam beberapa tahun.

“Energi berkelanjutan terlalu lama terabaikan karena perhatian investor tersedot ke Magnificent Seven,” ujar Hambro, merujuk pada kelompok raksasa teknologi AS yang memimpin perlombaan AI. “Menurut saya, di sinilah potensi nilai besar berikutnya. Kami melihat lonjakan keterlibatan klien dan ini menjadi prioritas tinggi kami pada 2026.”

Saham-saham energi bersih tercatat sebagai salah satu yang berkinerja terbaik di berbagai kawasan tahun ini.

Di AS, produsen sel bahan bakar Bloom Energy Corp. melonjak 328%. Di China, Sungrow Power Supply Co., salah satu produsen inverter dan penyimpanan energi terbesar dunia, menguat 137%. Sementara di Eropa, Siemens Energy AG mencatatkan kenaikan lebih dari dua kali lipat.

Penguatan tersebut jauh melampaui reli saham-saham teknologi besar AS, termasuk Nvidia Corp. yang naik sekitar 30%. Di sisi lain, harga minyak justru turun 14% seiring dengan dorongan Trump agar produsen AS meningkatkan pengeboran yang sebagian memicu kelebihan pasokan global. OPEC kini memproyeksikan surplus pasokan kuartalan, bukan defisit, di pasar minyak dunia.

“Energi terbarukan sedang mengalami momen kebangkitannya,” kata Aneeka Gupta, kepala riset makro di WisdomTree UK.

Prospeknya bahkan dinilai makin cerah setelah BloombergNEF memperkirakan permintaan listrik dari pelatihan dan layanan AI akan meningkat empat kali lipat dalam satu dekade. Hal ini menjadikan pusat data sebagai salah satu pengguna listrik dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Chief investment officer internasional untuk ekuitas fundamental BlackRock, Helen Jewell, menilai lonjakan kebutuhan energi tersebut pada akhirnya akan memaksa Trump melunak terhadap energi terbarukan.

“Saya benar-benar percaya Trump akan menyadari kebutuhan akan tambahan pasokan energi dan melakukannya dengan merangkul semua bentuk energi. Saya yakin itu akan terjadi pada 2026 dan menjadi pendorong tambahan bagi saham-saham yang sudah berkinerja sangat baik,” ujarnya.

Investasi Jumbo di EBT dan Catatan Investor

Optimisme terhadap saham-saham energi hijau tecermin dalam meningkatnya arus investasi. Proyek energi terbarukan tercatat mencetak rekor aliran investasi dengan nilai US$386 miliar pada semester I/2025, naik 10% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menurut BloombergNEF.

Meski investasi di AS turun 36% dibandingkan paruh kedua 2024, investasi di Uni Eropa melonjak lebih dari 60%, didorong oleh proyek angin darat dan lepas pantai.

Pada November, Apollo Global Management Inc. menyepakati investasi US$6,5 miliar pada proyek ladang angin lepas pantai di Inggris yang dioperasikan Orsted A/S dari Denmark. Utilitas Portugal EDP SA juga berencana menanamkan hingga US$2 miliar pada proyek energi terbarukan dan baterai di Asia hingga 2030.

Sementara itu, tahun lalu Microsoft Corp. menandatangani kesepakatan dengan Brookfield Renewable Partners untuk pasokan lebih dari 10,5 gigawatt (GW) kapasitas energi di AS dan Eropa mulai 2026, yang disebut sebagai perjanjian pembelian energi bersih korporasi terbesar yang pernah diumumkan.

Meski demikian, kekhawatiran bahwa perusahaan teknologi besar membelanjakan dana berlebihan untuk AI mulai menimbulkan kehati-hatian di sektor-sektor yang diuntungkan oleh booming tersebut.

Hal ini terefleksi pada performa indeks S&P Global Clean Energy Transition yang telah turun 7,6% sejak mencapai puncak tertinggi dalam lebih dari dua tahun pada November.

Namun pelaku pasar menilai prospek jangka panjang sektor ini tetap solid, mengingat lonjakan permintaan listrik tidak mungkin dipenuhi oleh industri minyak semata. Reli tahun ini juga dinilai belum berlebihan, dengan indeks saham energi bersih masih sekitar 73% di bawah puncaknya pada 2007. Selain itu, indeks ini diperdagangkan pada sekitar 20 kali estimasi laba ke depan, lebih rendah dari rata-rata lima tahun di level 23 kali.

“Meski minyak jelas tidak akan hilang sebagai sumber energi dan tetap menjadi bagian penting lanskap investasi, mungkin sudah saatnya investor memberi perhatian lebih besar pada energi terbarukan, bahkan ketika Trump berupaya menahan lajunya,” kata Chris Beauchamp, kepala analis pasar di platform investasi dan perdagangan IG.