IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras spekulasi yang beredar mengenai potensi penurunan peringkat (downgrade) utang atau kredit sovereign Indonesia.

Purbaya meluruskan bahwa dirinya justru baru dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, pada Rabu (3/6/2026) malam, selepas menghadiri rapat pembahasan RUU P2SK di Kompleks Parlemen.

Isu miring terkait pemangkasan peringkat utang ini santer terdengar di pasar keuangan dalam beberapa hari terakhir. Rumor tersebut dituding menjadi salah satu faktor utama yang memicu rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade,” kata Purbaya ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (3/6/2026).

Perwakilan dari S&P diketahui telah berada di Jakarta sejak Selasa (2/6/2026) untuk menemui sejumlah pejabat pemerintah serta otoritas regulator pasar keuangan, termasuk manajemen Danantara.

Sebelum agenda di Jakarta ini, Purbaya selaku Bendahara Negara sebenarnya telah lebih dulu berdiskusi dengan pihak S&P saat melakukan kunjungan kerja di Washington, AS.

Dari hasil dialog tersebut, Purbaya optimistis pihak S&P kini memiliki pemahaman yang jauh lebih positif dan komprehensif terhadap kondisi ekonomi domestik.

"Kalau melihat kondisi fiskal kita, saya sih enggak ada masalah," imbuhnya.

Di tengah bergulirnya isu tersebut, S&P Global Ratings resmi menerbitkan laporan terbaru dengan menyematkan peringkat kredit penerbit jangka panjang ‘BBB’ dan peringkat jangka pendek ‘A-2’ kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Prospek (outlook) yang diberikan untuk institusi ini adalah stabil, sejalan dengan peringkat kredit sovereign Republik Indonesia.

Meski demikian, S&P memberikan catatan bahwa posisi peringkat DIM ini terikat erat dengan kondisi kredibilitas fiskal pemerintah pusat.

“Kami dapat menurunkan peringkat DIM apabila kami mengambil tindakan serupa terhadap peringkat sovereign Indonesia,” tulis S&P dalam laporannya, Rabu (3/6/2026).

Pemberian peringkat ini didasari oleh ekspektasi kuat S&P bahwa pemerintah Indonesia akan selalu mengalirkan dukungan penuh dan tepat waktu bagi operasional DIM.

Oleh karena itu, S&P menyamakan posisi rating DIM secara penuh dengan peringkat kredit pemerintah.

Di satu sisi, S&P tidak menetapkan profil kredit mandiri (stand-alone credit profile/SACP) untuk DIM karena indikator tersebut tidak menjadi parameter utama penentuan peringkat.

Untuk urusan likuiditas, S&P memproyeksikan struktur pendanaan utama DIM dalam jangka pendek dan menengah akan bersumber dari setoran dividen tahunan yang dialokasikan BUMN ke BPI Danantara. Nilai aliran dana dari dividen tersebut ditaksir berada di angka miliaran dolar AS setiap tahunnya.

“Kami mengestimasi pembayaran dividen BUMN mencapai USD5miliar hingga USD6 miliar per tahun. Dividen yang tersedia bagi DIM merupakan jumlah bersih setelah dikurangi kebutuhan dukungan keuangan dan dukungan pemegang saham kepada BUMN, serta tidak akan dibebani kebutuhan tersebut,” tulis S&P.

Langkah S&P menyematkan outlook stabil ini terhitung lebih positif dibandingkan kompetitornya. Sebelum rilis ini keluar, lembaga pemeringkat global lainnya, yakni Moody's Ratings, telah lebih dulu menetapkan peringkat kredit Baa2 untuk PT Danantara Investment Management (DIM), namun dengan menyertakan prospek atau outlook negatif pada seluruh peringkat yang diberikan.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan, status investment grade Indonesia tetap aman di tengah meningkatnya tekanan global.

Tekanan yang dimaksud antara lain berasal dari kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah yang turut memicu ketidakpastian di pasar keuangan global.

“Dibandingkan negara-negara sekelas, Indonesia tumbuh lebih kuat dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, ditopang oleh inflasi yang rendah, posisi fiskal yang kuat, serta bantalan eksternal yang solid," kata Juda Agung dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, per Maret 2026, Fitch Ratings menetapkan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook negatif. Peringkat ini mengalami penurunan dari outlook sebelumnya yang stabil.

Juda mengklaim kondisi saat ini menempatkan Indonesia pada posisi makroekonomi yang relatif lebih baik dan lebih seimbang di antara negara-negara dengan peringkat BBB.

Klaim tersebut didasarkan pada kondisi fundamental ekonomi domestik yang dinilai masih solid.

Wamenkeu memaparkan, sejauh ini pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (year on year/yoy) sepanjang 2025 dengan defisit fiskal tetap di bawah 3 persen.

Selain itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terjaga di kisaran 40 persen, jauh di bawah batas aman yang ditetapkan 60 persen.

Sementara, inflasi Indonesia per Maret 2026 tercatat berada dalam kisaran sasaran 1,5-3,5 persen (2,5±1 persen), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,48 persen (yoy) dan inflasi inti 2,52 persen (yoy).

Juda memandang fundamental ekonomi yang kuat tersebut mampu menjaga kepercayaan investor global meski tekanan geopolitik terus menggerus persepsi pasar.

Dari sisi eksternal, ia menilai perekonomian Indonesia saat ini tetap solid dan dikelola dengan baik, serta cadangan (anggaran) yang memadai memberikan bantalan kuat terhadap ketidakpastian keuangan global.

Lebih lanjut, pemerintah menyadari adanya sejumlah catatan dari lembaga pemeringkat dan berkomitmen untuk terus meresponsnya secara aktif. Dalam hal ini, lanjut Juda, pemerintah akan terus menjaga konsistensi kebijakan di tengah berbagai tantangan global.

“Fitch Ratings baru-baru ini menyoroti sejumlah kekhawatiran yang valid. Saya dapat memastikan kami menangani kekhawatiran tersebut secara langsung. Peringkat Fitch kami tetap berada pada level investment grade yang merupakan hasil dari disiplin selama bertahun-tahun dalam berbagai aspek,” ujarnya.

“Kami berkomitmen penuh menjaga kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kami memahami berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga energi, pengetatan keuangan global, hingga perubahan sentimen. Kami paham itu, dan kami terus bekerja aktif membangun ekonomi yang lebih tangguh, transparan, dan adaptif,” tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memberi sinyal bahwa peringkat utang Indonesia bakal dipertahankan dalam dua tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya usai bertemu dengan S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), di sela-sela kehadirannya di Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) 2026 pekan lalu.

Purbaya menyebut S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia di kategori BBB atau masih layak investasi (investment grade) dengan prospek stabil (Stable). S&P diklaim melihat fondasi ekonomi Indonesia bagus di tengah gejolak dan komitmen Indonesia untuk tetap mengendalikan fiskal.

"Artinya dua tahun ke depan enggak akan berubah peringkatnya. Mungkin bisa +++ atau - [negatif], tetapi enggak berubah peringkat BBB-nya. Artinya masih investment grade surat utang yang dikeluarkan Pak Suminto itu [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko]," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Namun demikian, S&P dipastikan akan tetap melihat perkembangan Indonesia ke depannya secara reguler. Lembaga itu juga akan datang ke Indonesia pada Juni 2026 mendatang untuk melihat apakah Indonesia konsisten dalam menjalankan kebijakannya.

Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa salah satu perhatian yang diberikan S&P kepada Indonesia adalah rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.

Untuk itu, Purbaya menjanjikan perbaikan dalam kinerja pemungutan pajak. Dia menilai kondisinya kini sudah mengalami perbaikan seperti pertumbuhan 30% (yoy) pada masing-masing Januari-Februari 2026.

Hal itu kendati pertumbuhan tinggi tidak lepas dari efek basis rendah pada kinerja penerimaan Januari-Februari 2025.

"Jadi dia [S&P] bilang salah satu elemen matrik yang agak mengganggu itu [rasio pembayaran bunga utang ke penerimaan], tetapi masih enggak parah katanya. Dia bilang gitu," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mempublikasikan realisasi pembayaran bunga utang sepanjang 2025 maupun 2026 sampai dengan 31 Maret.

Namun, pemerintah diestimasi membayar bunga utang sekitar Rp514,4 triliun pada 2025. Angka ini didapatkan dengan mengurangi total defisit APBN Rp695,1 triliun dan keseimbangan primer Rp180,7 triliun.

Apabila estimasi pembayaran bunga utang ini dibandingkan dengan total penerimaan negara (pajak, bea cukai, PNBP, hibah) senilai Rp2.756,3 triliun, maka bisa diestimasi bahwa rasio pembayaran bunga utang mencapai sekitar 18,7% terhadap penerimaan negara.

Rasio ini meningkat dari 2024 lalu yang mencapai 17,11%. Sementara itu, dari sekitar delapan tahun belakangan, estimasi rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara pada 2025 merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi Covid-19 yaitu 20,8%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia di level investment grade, dengan disertai catatan penting yang perlu diwaspadai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan S&P mengonfirmasi bahwa peringkat kredit Indonesia tetap berada di level BBB dengan outlook stabil.

Serta S&P tetap menyoroti risiko dari tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

“Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat dikendalikan dan belum berada pada level yang membahayakan fiskal.

“Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran,” lanjutnya.

Di sisi lain, S&P memang mengonfirmasi peringkat utang Indonesia tetap berada di level triple B (BBB) dengan outlook stabil.

Status ini menunjukkan Indonesia masih dinilai layak investasi dengan risiko gagal bayar relatif rendah.

Namun, di balik penilaian tersebut, S&P sebelumnya juga menggali secara detail konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Pemerintah mengeklaim disiplin fiskal tetap terjaga, dengan defisit yang diperkirakan turun dari 2,9 persen menjadi sekitar 2,8 persen dalam laporan keuangan pemerintah.

Meski demikian, sinyal kehati-hatian tetap muncul.

Tingginya rasio bunga utang terhadap pendapatan menunjukkan ruang fiskal bisa semakin tertekan jika penerimaan negara tidak tumbuh sejalan.

Purbaya mengatakan pemerintah mengandalkan perbaikan kinerja penerimaan pajak dan bea cukai untuk menjaga keseimbangan tersebut.

“Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan di bulan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengeklaim telah melakukan restrukturisasi organisasi perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan kinerja penerimaan.

Meski indikator makro dinilai membaik dan rating tetap stabil, catatan S&P soal beban bunga utang menjadi pengingat bahwa tekanan fiskal belum sepenuhnya mereda.

Apalagi, di tengah ketidakpastian global, kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal akan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan investor ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong pemerintah menyesuaikan sejumlah program prioritas hingga penajaman penyaluran subsidi di tengah berbagai tekanan eksternal yang membebani APBN 2026.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah merinci tekanan tersebut mulai dari penahanan sentimen negatif pasca pengumuman MSCI di pasar modal pada awal Februari lalu, yang diikuti oleh proyeksi Goldman Sachs, hingga revisi outlook peringkat utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif oleh Moody's serta Fitch Ratings.

Kondisi tersebut semakin pelik dengan pecahnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dimulai dengan aksi sepihak Israel dan Amerika Serikat menembakkan rudal ke wilayah Iran.

"Iran dibombardir, dan tentu spillover atau efek rambatannya menular ke kita, tidak bisa dihindari," ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).

Kendati demikian, Said menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu menjadi 'bangsa kagetan'.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Banggar DPR, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sejak Januari hingga 9 Maret 2026 masih bertengger di level US$68,8 per barel atau masih di bawah asumsi makro APBN 2026 (US$70 per barel).

Di samping itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah terhadap sensitivitas APBN. Dia merinci bahwa setiap pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan langsung memberikan dampak pembengkakan sekitar Rp800 miliar.

Sementara itu, dampak dari penurunan outlook peringkat utang ke level negatif juga patut diwaspadai. Menurutnya, setiap kenaikan imbal hasil 0,01% bisa menambah defisit APBN 2026 sebesar Rp1,9 triliun.

Empat Rekomendasi Banggar

Oleh karena itu, demi menjaga ketahanan fiskal di tengah gempuran ketidakpastian, Banggar menyodorkan empat rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah.

Pertama, melakukan penajaman terhadap program-program pemerintah yang bersifat prioritas dan mendesak agar eksekusinya dapat dilancarkan. Kedua, menata ulang struktur pembiayaan program prioritas yang tidak mendesak seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga pembangunan tol.

"Terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan skema tahun jamak [multi-years]," jelas Said.

Ketiga, reformasi penyaluran subsidi secara radikal. Said mengungkapkan tingkat exclusion dan inclusion error atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi saat ini sangat tinggi, dengan tingkat bias menyentuh 60% hingga 80%.

Sejak 2017, lanjutnya, Banggar telah merekomendasikan penggunaan teknologi biometrik seperti retina mata atau sidik jari bagi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta agar skema kompensasi hanya dipertahankan untuk kelas menengah ke bawah.

"Namun untuk kelompok atas dan industri segera dihapus dan ditiadakan, karena jadi beban atau lemak bagi APBN kita," tegasnya.

Keempat, penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki modal sekitar Rp1,2 juta hingga Rp5 juta yang dinilai akan menggerakkan sektor riil di tingkat bawah.

Said memaparkan, dari 43,9 juta UMKM di Indonesia, sekitar 90% di antaranya merupakan usaha skala mikro. Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta per usaha mikro untuk menggerakkan kembali roda perekonomian akar rumput.

Lebih lanjut, Said mengimbau semua pemangku kepentingan untuk menjaga modal sosial dengan tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, naik-turun indikator ekonomi jangka pendek seharusnya tidak langsung disikapi dengan kepanikan.

"Saya menunggu pemerintah dalam laporan semester [satu] nanti biasanya outlook-nya bisa berubah. Sebelum outlook berubah, masukan saya tadi, 4 item mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah," tutupnya.

Kredibilitas sektor keuangan Indonesia sedang diuji. Dimulai dari peringatan MSCI yang menyebabkan January Shock. Disusul revisi outlook rating utang Indonesia menjadi negatif oleh Moody’s dan Fitch Ratings, meskipun Indonesia masih mempertahankan status layak investasi dengan peringkat BBB (Fitch) atau Baa2 (Moody’s).

Lembaga pemeringkat menyoroti ketidakpastian kebijakan dan potensi pelonggaran kebijakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Revisi outlook tersebut hendaknya jangan dianggap sekadar sentimen negatif bagi investor di pasar keuangan, melainkan sesuatu yang dapat berdampak luas bagi masyarakat.

Peringatan Dini Guncangan Fiskal

Revisi outlook harus disikapi sebagai peringatan dini guncangan fiskal (early warning fiscal shock). Outlook negatif merupakan potensi penurunan rating dalam satu hingga dua tahun ke depan jika tidak ada perbaikan tata kelola fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap menenangkan publik dengan menegaskan bahwa indikator fiskal masih terkendali dan akan menjaga defisit tetap di bawah 3% dari PDB.

Persoalannya, yang menjadi catatan lembaga pemeringkat tersebut lebih dari sekadar indikator fiskal saat ini. Namun, tentang melemahnya tata kelola dan turunnya prediktabilitas arah kebijakan yang berisiko menurunkan kepercayaan investor.

Ironisnya, selama ini lembaga-lembaga pemeringkat selalu mengapresiasi praktik disiplin fiskal dan mengedepankan aspek pruden. Kini, mereka justru menilai adanya permasalahan dalam tata kelola fiskal.

Dampak Penurunan Rating Terhadap Fiskal

Opini pemeringkatan berpengaruh langsung terhadap postur APBN melalui mekanisme pasar. Hal ini karena APBN telah bergantung kepada pasar melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menambal defisit.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per Januari 2026, utang pemerintah yang dilihat dari posisi outstanding SBN telah mencapai sekitar Rp8.500 triliun. Angka ini, meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir yakni tumbuh 112% dari Rp4.015 triliun pada akhir 2019.

Setiap tahunnya pemerintah perlu menerbitkan SBN baru untuk membiayai defisit dan refinancing SBN yang jatuh tempo. Berdasarkan olahan penulis dari data DJPPR, hingga 2029, akumulasi nilai jatuh tempo SBN berdenominasi rupiah diperkirakan mencapai sekitar Rp2.500 triliun. Alhasil, setidaknya dibutuhkan Rp2.500 triliun SBN baru hanya untuk refinancing.

Penerbitan SBN di pasar umumnya dilakukan melalui mekanisme lelang setiap pekan. Perkembangan sentimen di pasar akan langsung berdampak pada peningkatan beban bunga APBN dikarenakan investor akan meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi saat lelang.

Gejolak pasar termasuk penurunan outlook rating turut menekan minat investor dalam menyerap SBN. Data realisasi lelang DJPPR menunjukkan turunnya penawaran yang masuk dari Rp90,96 triliun pada lelang Surat Utang Negara (SUN) perdana di Januari menjadi Rp50,94 triliun pada lelang SUN 3 Maret 2026.

Penurunan rating jika terjadi dapat berdampak sistemik. APBN akan mengalami premium shock di pasar SBN. Pasar keuangan berisiko mengalami outflow yang akan memicu pelemahan nilai tukar dan mempersempit ruang bank sentral dalam menurunkan suku bunga acuan.

Semakin tinggi yield SBN akan semakin mempersempit ruang fiskal. Dalam APBN 2026, beban bunga utang diperkirakan mencapai Rp599,44 triliun, mengambil porsi sekitar 19% dari total belanja pemerintah pusat.

Apalagi dengan kondisi perang di Timur Tengah, tekanan pada APBN semakin besar. Bahkan Menkeu Purbaya telah melakukan simulasi dampak kenaikan harga minyak hingga US$92/barel akan menaikkan defisit fiskal ke 3,6%-3,7%.

Pelajaran dari Brasil

Brasil merupakan contoh ketika outlook negatif menjadi peringatan dini guncangan fiskal. S&P merevisi outlook utang Brasil menjadi negatif pada 2013 akibat memburuknya fundamental fiskal, lemahnya pertumbuhan ekonomi, dan menurunnya kredibilitas kebijakan.

Pada saat itu, defisit fiskal keseluruhan Brasil telah mencapai sekitar 3,3% PDB. Memburuknya kondisi fiskal dan krisis politik kemudian mendorong penurunan peringkat lebih lanjut: S&P menurunkan Brasil dari investment grade ke speculative grade pada September 2015. Langkah yang sama dilakukan Fitch pada Desember 2015 dan Moody’s pada Februari 2016.

Sejak 2015, pemerintah Brasil mulai menjalankan pengetatan fiskal melalui pemangkasan belanja dan kenaikan penerimaan. Pada era Presiden Michel Temer, Kongres kemudian mengesahkan amendemen konstitusi EC-95 yang membatasi pertumbuhan belanja federal selama 20 tahun pada laju inflasi. Kebijakan ini dikritik luas karena berisiko menekan ruang belanja sosial, khususnya kesehatan dan pendidikan, serta memicu gelombang protes besar.

Kondisi yang dialami Brasil tersebut mencerminkan deficit bias dalam pandangan public choice theory. Kondisi ini merupakan dampak dari proses politik yang mendorong pemerintah menjalankan defisit secara terus menerus di setiap siklus ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dukungan publik tanpa memperhitungkan dampak fiskal di kemudian hari.

Meskipun kondisi makro Brasil kala itu berbeda dengan Indonesia saat ini, namun faktor deficit bias menjadi salah satu faktor risiko yang dapat mendorong austerity di kemudian hari.

Dampak Penurunan Rating bagi Perlindungan Sosial

Jika Indonesia tidak berhati‑hati dan terus memperlebar defisit, tekanan pasar bisa memaksa pemerintah melakukan austerity seperti Brasil. Pengetatan anggaran selalu menjadikan belanja perlindungan sosial berada dalam posisi rentan.

UNICEF dalam laporan Prospects for Children memperingatkan negara‑negara berkembang, pembayaran utang kini menghabiskan 11 kali lipat dibanding anggaran perlindungan sosial. Sejak 2021, lebih dari 130 negara telah memulai konsolidasi fiskal, dengan program perlindungan sosial menjadi sasaran utama pemotongan, baik karena beban utang maupun syarat bantuan IMF.

Kredibilitas Fiskal Harus Menjadi Prioritas

Pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk merespons penurunan outlook rating yakni menegakkan komitmen disiplin fiskal. Terutama dalam menjaga defisit di bawah 3% dan memastikan independensi regulator keuangan seperti Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari sisi pengeluaran, pemerintah perlu mengimplementasikan program prioritas yang menyedot anggaran jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap, terukur, dan menutup celah-celah inefisiensi. Perang di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak hendaknya merasionalisasi penyesuaian program MBG. Pemerintah juga perlu merealokasi belanja ke sektor-sektor produktif yang memiliki efek multiplier.

Dari sisi penerimaan, pemerintah dapat mengoptimalkan skema pajak progresif seperti pajak kekayaan (wealth tax) yang menyasar kelompok super kaya (crazy rich). PRAKARSA mengestimasi potensi tambahan kas dari pajak ini hingga Rp155 triliun. Selain itu pemerintah perlu merealisasikan upaya menutup celah under invoicing seperti yang pernah ditekankan oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

Revisi outlook negatif ini harus menjadi wake-up call bagi pemerintah untuk segera menegakkan disiplin tata kelola guna menghindari guncangan fiskal yang berpotensi berdampak langsung bagi masyarakat luas di kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis memberikan tanggapan terkait revisi prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) sejumlah bank BUMN oleh Fitch Ratings menjadi negatif pada dasarnya sejalan dengan perubahan outlook peringkat utang negara Indonesia.

Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana menyampaikan bahwa kondisi fundamental perbankan nasional masih relatif terjaga, tecermin dari rasio-rasio prudensial yang tetap solid serta kinerja sejumlah bank yang masih mencatatkan pertumbuhan laba.

“Dari sisi prudensial rasio-rasio perbankan kita masih terjaga, seperti Bank Mandiri yang labanya meningkat dibanding tahun sebelumnya,” kata Wawan kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, penurunan outlook tersebut berpotensi menimbulkan tambahan premi atau biaya pendanaan ketika bank menerbitkan obligasi. Selain itu, Wawan mengatakan bahwa sentimen tersebut juga dapat memberi tekanan terhadap kinerja saham perbankan dalam jangka pendek.

Kendati begitu, Wawan menilai pergerakan saham perbankan saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama ketegangan geopolitik di Iran, dibandingkan dampak langsung dari revisi outlook tersebut.

“Kinerja saham mungkin akan kembali tertekan dalam jangka pendek, namun saya melihat saat ini kinerja sahamnya lebih terpengaruh oleh sentimen geopolitik di Iran,” jelasnya.

Untuk diketahui, Fitch Ratings, sebuah lembaga pemeringkat internasional, merevisi prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) sejumlah bank milik negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Revisi ini menyasar empat institusi keuangan yang memiliki peran strategis dalam sistem perbankan nasional, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Langkah Fitch tersebut mengikuti keputusan sebelumnya dari Moody's Ratings yang juga menurunkan outlook lembaga keuangan pelat merah.

Kedua lembaga pemeringkat menilai langkah ini merupakan konsekuensi dari perubahan outlook peringkat sovereign Indonesia yang kini menghadapi risiko fiskal lebih tinggi, seiring meningkatnya tekanan terhadap defisit anggaran, pembiayaan pemerintah, serta kebutuhan belanja pembangunan yang besar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keberadaan Danantara hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menjadi sorotan dalam laporan terbaru Fitch Ratings yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif. Lembaga pemeringkat itu menilai pembentukan sovereign wealth fund tersebut masih menyisakan sejumlah ketidakpastian, terutama terkait mandat investasi dan implikasinya terhadap fiskal negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Danantara memang masih merupakan lembaga baru sehingga belum banyak dikenal oleh pelaku pasar global.

“Danantara kan organisasi sovereign wealth fund yang baru. Tentu belum semuanya kenal,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurut dia, lembaga investasi tersebut membutuhkan waktu untuk membangun rekam jejak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar.

“Track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian itu menjadi catatan,” ujarnya.

Airlangga menambahkan upaya memperkenalkan dan memperkuat kredibilitas lembaga tersebut akan menjadi tugas manajemen Danantara.

“Upaya tentu diserahkan ke Danantara,” ungkap dia.

Dalam laporannya, Fitch menilai dana investasi tersebut berpotensi menjadi instrumen untuk mendorong proyek hilirisasi dan sektor strategis. Namun, lembaga pemeringkat itu juga mengingatkan perlunya kejelasan mandat agar tidak menimbulkan risiko fiskal tambahan di luar anggaran pemerintah.

Airlangga juga menambahkan kondisi ekonomi global saat ini dipengaruhi ketegangan geopolitik. Situasi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi prospek ekonomi berbagai negara.

“Ekonomi dunia semuanya terpengaruh bukan hanya oleh Fitch, tetapi juga oleh perang,” kata Airlangga.

Meski outlook diturunkan, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB atau masih dalam kategori layak investasi.

Sementara itu, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu catatan dalam laporan terbaru Fitch Ratings yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Lembaga pemeringkat itu menilai peningkatan belanja sosial, termasuk program tersebut, dapat menambah tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

Untuk hal itu, Airlangga menilai program MBG merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Menurut Airlangga, sejumlah studi internasional menunjukkan program pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar di masa depan.

“MBG itu, kalau beberapa studi dari World Bank maupun Rockefeller Foundation, itu kalau pelaksanaan MBG yang baik dan masif, investasi satu dolar itu bisa menghasilkan tujuh dolar. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu,” kata Airlangga.

Ia menambahkan program tersebut juga telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia.

“Ini tantangan long term dan medium term yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term,” tambahnya.

Dalam laporannya, Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 berada di kisaran 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tekanan terhadap anggaran antara lain dipicu oleh peningkatan belanja pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB.

Meski outlook diturunkan, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB atau masih dalam kategori layak investasi. Lembaga tersebut menilai stabilitas makroekonomi Indonesia masih relatif terjaga, dengan rasio utang pemerintah yang moderat serta prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan tetap mempertahankan program makan bergizi gratis (MBG) hingga Danantara meski program-program tersebut menjadi sorotan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings, yang merevisi prospek (outlook) utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.

Airlangga menilai yang paling krusial adalah Indonesia masih mampu mempertahankan peringkat utang di level 'BBB' atau masuk dalam kategori layak investasi (investment grade).

"Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah [perang Israel-AS vs Iran]. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa revisi prospek dari Fitch tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah. Dia mengaku akan melakukan mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan ke depan, terutama dalam memitigasi risiko dari sisi penerimaan negara yang dinilai lemah oleh Fitch.

Pemerintah, sambungnya, tengah berupaya keras mengerek tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Fitch sendiri menyoroti bahwa rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia hanya akan mencapai rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara setara di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%.

Airlangga menyatakan salah satu upaya yang sedang didorong bersama Kementerian Keuangan adalah implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. "Nah, kita akan terus kawal aja Coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga juga menanggapi sorotan Fitch terhadap tingginya belanja sosial pemerintah, khususnya program MBG yang menelan porsi 1,3% terhadap PDB untuk periode 2025-2029, yang dinilai menjadi motor penggerak utama beban pengeluaran negara.

Mantan Menteri Perindustrian itu pun membela pelaksanaan MBG. Menurutnya, berdasarkan studi dari World Bank dan Rockefeller Foundation, program MBG bukan beban melainkan investasi sumber daya manusia (SDM) jangka menengah dan panjang.

"Dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik, investasi US$1 itu menghasilkan US$7. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu, bahkan Amerika pun melakukan itu. Ini adalah tantangan long term dan medium term, yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," ujarnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan program tersebut, Airlangga menyatakan bahwa MBG baru saja berjalan sehingga pemerintah akan terus melakukan pemerataan secara bertahap di lapangan.

Selain MBG, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga masuk dalam catatan negatif Fitch. Lembaga pemeringkat yang berbasis di New York dan London itu memperingatkan potensi risiko kewajiban kontinjensi (contingent liability) bagi negara apabila mandat Danantara meluas ke aktivitas kuasi-fiskal melalui skema investasi berbasis utang (leverage).

Menyikapi sorotan tersebut, Airlangga menilai keraguan investor wajar terjadi mengingat Danantara adalah lembaga yang masih seumur jagung.

"Danantara kan organisasi Sovereign Wealth Fund yang baru. Tentu belum semuanya kenal dan track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian [Fitch] itu menjadi catatan," tuturnya.

Mengenai upaya pembuktian kinerja dan transparansi lembaga investasi tersebut ke depan, Airlangga menyerahkan prosesnya secara penuh kepada manajemen Danantara.

Sebagai catatan, Fitch Ratings merevisi prospek Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, seiring dengan ditahannya peringkat utang di level 'BBB' pada Rabu (4/3/2026).

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya, Rabu (4/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Proses seleksi calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki babak baru usai pengumuman sebanyak 20 nama yang lolos pada tahap administrasi. Ekonom pun memberikan respons terkait nama-nama tersebut.

Proses seleksi calon petinggi OJK berlangsung di tengah sorotan kondisi sektor keuangan nasional. Dalam beberapa waktu belakangan, pasar modal Indonesia mendapat perhatian dari lembaga indeks global, seperti MSCI dan FTSE.

Tak hanya itu, lembaga pemeringkat Moody's dan Fitch merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Revisi outlook oleh Fitch diumumkan pada Rabu (4/3/2026) kemarin.

Revisi outlook ini disebut mencerminkan peningkatan ketidakpastian kebijakan dan pelemahan konsistensi bauran kebijakan Indonesia, yang berpotensi menekan prospek fiskal jangka menengah, sentimen investor, serta cadangan eksternal.

Sementara itu, sebanyak 20 nama kandidat petinggi OJK yang berhak lanjut ke tahapan berikutnya berasal dari latar belakang yang beragam. Mayoritas berasal dari internal OJK, yaitu sebanyak 8 orang.

Lalu dari Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masing-masing 3 nama, kemudian masing-masing 2 kandidat dari Kementerian Keuangan dan Danantara, serta 2 nama lain dari pelaku usaha dan juga mantan petinggi di lembaga pemerintahan.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kandidat tersebut cukup bervariasi dengan pengalaman beragam yang masih bersentuhan dengan dunia keuangan, baik dengan background regulator atau praktisi.

Karyawan beraktivitas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (4/7/2024). Bisnis/Arief Hermawan P

"Harapannya dapat memberikan sentimen positif dan dapat mengemban amanah untuk menjaga kondusivitas jasa keuangan yang baik. Tentu, semakin profesional dan kredibel maka dapat memperkuat kepercayaan investor termasuk investor global," jelasnya saat dihubungi pada Rabu (4/3/2026).

Untuk itu, lanjut Trioksa, bagi para kandidat yang terpilih diharapkan serius membenahi kekurangan di pasar modal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.

"Calon yang paling kuat menurut saya akan kombinasi antara berlatar belakang regulator dan praktisi, siapapun itu, harus tetap profesional, serius membenahi dan menjaga amanah yang diberikan."

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai dari daftar nama calon yang lolos tidak ada kebaruan dan dinilai berpotensi menyokong status quo OJK. Padahal, ujarnya, dibutuhkan sosok profesional baru, dari industri yang punya insight dan tidak bisa di intervensi politik.

Menurutnya, petinggi OJK terpilih ke depan setidaknya harus membangun ulang ekspektasi publik dan pelaku jasa keuangan terhadap pengawas yang independen dan berintegritas. Tak hanya itu, peremajaan internal OJK termasuk di tingkat direktur dan staf harus jadi prioritas.

"Tantangan OJK juga tidak mudah, ada inflationary pressure yang muncul akibat konflik Timur Tengah, berisiko meningkatkan suku bunga perbankan, cost of financing naik. Perubahan Outlook Moodys dan Fitch menjadi negatif untuk utang pemerintah berimplikasi pada likuiditas sektor keuangan," jelasnya.

Bhima juga menyampaikan stress test bersama BI dengan indikator makro dan sektor keuangan yagn dinamis harus terus dilakukan secara cepat oleh para ADK OJK yang baru. Pada saat yang bersamaan keluarnya dana asing di pasar modal ikut menambah tekanan.

"Investor ritel juga perlu mendapat perhatian dan perlindungan lebih. Upaya OJK memberikan sanksi bagi influencer yang rugikan investor ritel bisa dilanjutkan," tutup Bhima.

Berikut 20 Kandidat Lolos Seleksi Administratif ADK OJK:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 8 orang:

1. Bambang Mukti Riyadi : Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan
2. Darmansyah : Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan
3. Friderica Widyasari Dewi : Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
4. Hasan Fawzi : Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan
5. Hidayat Prabowo : Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah
6. Rizal Ramadhani : Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
7. Hernawan Bekti Sasongko : Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
8. Lasmaida Gultom : Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti)

- Bank Indonesia (BI) 3 orang:

1. Anton Daryono : Direktur Eksekutif / Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia
2. Dicky Kartikoyono : Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia
3. Iskandar Simorangkir : Wakil Ketua, Badan Supervisi Bank Indonesia

- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 3 orang:

1. Ary Zulfikar : Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan
2. Danu Febrianto : Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan
3. Dwityapoetra Soeyasa Besar : Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2 orang:

1. Adi Budiarso : Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan
2. Boby Wahyu Hernawan : Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

- Danantara (grup) 2 orang:

1. Agus Sugiarto : Komisaris Independen, PT Danantara Asset Management
2. Pahala Nugraha : Komisaris Utama, Danantara Investment Management

- BPRS 1 orang:

1. Dhani Gunawan Idat : Komisaris Utama, BPRS HIK Parahyangan

- Korporasi Swasta 1 orang:

1. Orias Petrus Moedak : Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Kamis (5/3/2026), setelah indeks anjlok 362 pon atau turun 4,57 persen ke level 7.577,064 pada penutupan pasar Rabu kemarin.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, memproyeksikan IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistance 7.460-7.860.

“Berdasarkan analisis teknikal, kami melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistance 7.460-7.860,” ujar Nico dalam analisis hariannya.

Menurutnya, tekanan yang terjadi di pasar saham global masih dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta kekhawatiran investor terhadap dampaknya terhadap inflasi dan kebijakan suku bunga.

Jaminan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait stabilitas pasar energi belum mampu sepenuhnya meredakan kecemasan pelaku pasar.

Bahkan, aksi jual masih terjadi di sejumlah bursa saham global.

“Ternyata jaminan Trump pun masih tidak mengurangi kekhawatiran pelaku pasar dan investor, yang ternyata justru aksi jual semakin deras terjadi,” paparnya.

IHSG tercatat turun 4,57 persen, sementara indeks Nikkei di Jepang melemah 3,61 persen dan Hang Seng di Hong Kong turun 2,01 persen.

Indeks Kospi di Korea Selatan bahkan merosot hingga 12,06 persen dan mencatatkan penurunan dua hari terbesar sejak krisis keuangan global pada 2008.

Di sisi lain, harga minyak dunia masih menunjukkan tren kenaikan.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) maupun Brent terus mengalami penguatan meskipun Amerika Serikat telah menjanjikan pengawalan bagi kapal tanker minyak.

Kenaikan harga energi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global.

Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan peluang penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).

Meski demikian, Nico melihat sejumlah tanda pemulihan mulai muncul di pasar global.

Bursa saham dunia pada perdagangan terakhir ditutup menguat, sementara kontrak berjangka (futures) juga menunjukkan sinyal rebound. Kondisi ini membuka peluang bagi pasar saham di kawasan Asia untuk kembali bergerak di zona hijau.

Dari sisi data ekonomi, pelaku pasar juga mencermati rilis indeks aktivitas sektor jasa Amerika Serikat atau US ISM Services Index yang naik dari 53,8 menjadi 56,1.

Kenaikan tersebut menjadi yang tercepat sejak 2022 dan ditopang oleh peningkatan pesanan baru.

Indeks US ISM Services New Orders tercatat meningkat dari 53,1 menjadi 58,6.

Sementara itu, indeks US ISM Services Prices Paid, yang mengukur perubahan harga input di sektor jasa seperti bahan baku, tenaga kerja, logistik, dan layanan pendukung, justru turun dari 66,6 menjadi 63.

Indeks ini menjadi indikator penting bagi pelaku pasar karena mencerminkan tekanan inflasi di sektor jasa yang menyumbang sekitar 90 persen terhadap perekonomian Amerika Serikat.

Inflasi di sektor jasa juga cenderung lebih persisten dibandingkan sektor lainnya.

Namun demikian, Nico mengingatkan data tersebut dirilis sebelum meningkatnya konflik geopolitik akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran.

Oleh karena itu, pelaku pasar masih menunggu data ekonomi berikutnya untuk melihat dampak terbaru terhadap inflasi dan aktivitas ekonomi.

Peningkatan pesanan baru juga turut mendorong indeks US ISM Services Employment naik dari 50,3 menjadi 51,8.

Hal ini menunjukkan perbaikan pada pasar tenaga kerja AS dan berpotensi membantu menurunkan tingkat pengangguran.

Secara keseluruhan, terdapat 14 sektor industri jasa yang melaporkan pertumbuhan pada Februari, sementara tiga sektor lainnya mengalami kontraksi.

Permintaan ekspor juga dilaporkan menguat, sejalan dengan data sektor manufaktur AS yang dirilis sebelumnya.

Di tengah dinamika tersebut, pasar juga mencermati rencana kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa Donald Trump berencana menaikkan tarif umum dari 10 persen menjadi 15 persen pada pekan ini.

Meski demikian, Bessent belum mengungkapkan negara mitra dagang yang akan terdampak kebijakan tersebut.

Ia menjelaskan kewenangan penerapan tarif tambahan tanpa persetujuan Kongres hanya berlaku selama 150 hari.

Bessent juga menyebut pemerintah AS mempertimbangkan penggunaan Pasal 301 dan Pasal 232 sebagai dasar kebijakan tarif untuk menggantikan kebijakan bea masuk sebelumnya yang telah dibatalkan.

Selain sentimen global, pasar domestik juga dihadapkan pada perhatian investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings baru-baru ini merevisi outlookperingkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun tetap mempertahankan peringkat pada level BBB atau kategori investment grade.

Perubahan outlook tersebut mencerminkan meningkatnya risiko terhadap prospek fiskal Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian arah kebijakan serta potensi pelebaran defisit anggaran.

Fitch menyoroti kebutuhan pembiayaan yang lebih besar untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis.

Program tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap posisi fiskal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara.

Selain itu, Fitch juga mencermati rasio utang pemerintah yang masih relatif terkendali namun berpotensi meningkat, serta beban pembayaran bunga utang yang dinilai cukup tinggi dibandingkan negara dengan peringkat serupa.

Nico menilai, jika disiplin fiskal melemah atau rasio utang meningkat lebih cepat dari perkiraan, maka risiko penurunan peringkat utang Indonesia dapat terbuka.

Langkah Fitch ini juga sejalan dengan keputusan Moody’s yang sebelumnya menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif.

Kondisi tersebut menambah sorotan investor global terhadap kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, potensi tekanan terhadap pasar keuangan domestik dapat meningkat, baik di pasar saham maupun obligasi.

Penurunan outlook peringkat utang juga berpotensi memicu arus keluar modal asing (capital outflow), karena investor cenderung menghindari aset yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.

Menurut Nico, penurunan peringkat utang suatu negara biasanya akan meningkatkan persepsi risiko gagal bayar, sehingga imbal hasil obligasi cenderung naik sebagai kompensasi terhadap peningkatan risiko tersebut.

Kondisi ini pada akhirnya dapat membuat instrumen investasi seperti saham dan obligasi domestik menjadi kurang menarik bagi investor global.

Ia menambahkan, penurunan outlook dari Moody’s dan Fitch menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola kebijakan fiskal ke depan agar kepercayaan investor tetap terjaga.

Rekomendasi saham

Saham apa saja yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini di Bursa Efek Indonesia?

Berikut rekomendasi dari dua sekuritas.

Pilarmas Investindo Sekuritas

Saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) tercatat memiliki harga terakhir di Rp 2.010 per saham. Saham ini memiliki area support di 1.970 dan resistance di 2.180, dengan target harga di kisaran Rp 2.160.

Saham PT Timah Tbk (TINS) diperdagangkan pada harga Rp 3.890 per saham. Saham ini memiliki support di 3.790 dan resistance di 4.190, dengan target penguatan menuju Rp 4.150.

Saham PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) berada di harga Rp 3.000 per saham. Saham ini memiliki level support di 2.770 dan resistance di 3.200, dengan target harga di Rp 3.170.

MNC Sekuritas

Saham PT Astra International Tbk (ASII) speculative buy karena pergerakannya diperkirakan berada pada bagian wave 2 dari wave (5), yang berpotensi membuka peluang penguatan pada fase berikutnya.

Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) speculative buy, dengan posisi teknikal yang dinilai berada pada bagian wave [b] dalam struktur pergerakan harga.

Saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), buy on weakness. Secara teknikal, saham ini diperkirakan berada pada bagian wave 4 dari wave (3).

Saham PT Timah Tbk (TINS) buy on weakness, dengan posisi teknikal yang berada pada bagian wave 2 dari wave (5).

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Respons otoritas ekonomi Indonesia dinilai akan menjadi kunci untuk mencegah penurunan rating kredit setelahFitch Ratingsmemangkas prospek atauoutlookRI, menyusul langkah serupa yang dilakukanMoody’sRatings beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Lavanya Venkateswaran, ekonom senior OCBC untuk wilayah Asean, untuk merespons langkah lembaga pemeringkat internasionalFitch Ratingsyang resmi merevisioutlookatas Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, sekaligus mempertahankanperingkat utangpada level 'BBB'.

Pasca penurunan prospek tersebut, jelasnya, respons otoritas ekonomi di Indonesia akan diawasi semakin ketat. Sebab, dia menilai pilihan kebijakan yang kredibel akan menjadi prasyarat penting untuk mencegah penurunan peringkat kredit dalam 12 hingga 18 bulan ke depan.

“Respons otoritas akan diawasi semakin ketat, karena pilihan kebijakan yang kredibel tetap menjadi prasyarat penting untuk mencegah penurunan peringkat kredit dalam 12 hingga 18 bulan ke depan,” ungkapnya dalam laporan OCBC, Rabu (4/3/2026).

Dalam pemberitaanBisnissebelumnya,Fitch Ratingsmenjelaskan bahwa prospek terbaru RI tersebut mencerminkan peningkatan ketidakpastian kebijakan serta terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan.

Lembaga yang berpusat di New York dan London ini memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menggerus sentimen investor, serta memberikan tekanan pada penyangga eksternal negara.

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya, Rabu (4/3/2026).

Fokus pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dan peningkatan belanja sosial berisiko dinilai memicu pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter secara substansial. Peningkatan risiko ini terindikasi dari masuknya rencana revisi Undang-Undang Keuangan Negara ke dalam prioritas legislasi 2026.

Lebih lanjut, Lavanya mengatakan, perubahan prospek Fitch juga sejalan dengan sinyal yang sebelumnya telah disampaikan olehMoody's Ratingsmelalui penurunanoutlookterhadap Indonesia. Menurutnya, langkah Moody’s tersebut dapat menjadi peringatan awal yang berpotensi diikuti oleh lembaga pemeringkat lainnya apabila ketidakpastian kebijakan tetap tinggi.

Di sisi lain, kondisi geoekonomi global yang berubah dalam beberapa waktu terakhir turut menjadi faktor yang perlu dicermati. OCBC menilai keseimbangan fiskal dan eksternal Indonesia juga rentan terhadap kenaikan harga minyak global yang berkelanjutan.

“Kami juga mencatat bahwa keseimbangan eksternal dan fiskal Indonesia rentan terhadap kenaikan harga minyak global yang berkelanjutan.”

Sebelum Fitch Ratings, lembaga pemeringkat internasional lainnya yakniMoody's Ratingsjuga menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil pada awal Februari 2026.

Penurunan prospek itu disebut tecermin dari kebijakan yang makin sulit diprediksi, koordinasi kebijakan yang kurang konsisten, serta komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam setahun terakhir.

“Jika kondisi ini berlanjut, hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro,” dikutip dari pengumuman Moody’s pada Jumat (6/2/2026).

Namun, Moody’s juga tetap mempertahankanrating Indonesiapada level Baa2 lantaran ekonomi Indonesia masih cukup tangguh, didukung oleh sumber daya alam, demografi yang kuat, dan pertumbuhan PDB yang stabil.