JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menepis kabar dua raksasa otomotif asal Jepang di Jawa Timur (Jatim) PT JAI dan PT SAI akan memboyong sebagian pabriknya ke Vietnam.

Kabar rencana pemindahan pabrik itu sebelumnya diungkapkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.

“Kami mendapatkan info bahwa isu relokasi ke Vietnam itu tidak benar,” kata Presiden KSPN Ristadi, dalam keterangan resminya, Senin (29/6/2026).

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Ristadi mengeklaim, pihaknya mendapatkan konfirmasi kondisi yang terjadi di PT JAI dan PT SAI murni karena dinamika bisnis internal, alih-alih memboyong pabriknya ke Vietnam.

Kedua pabrik asal Jepang itu menurutnya tidak memindahkan fasilitas produksinya dari Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya mewanti-wanti semua pihak termasuk serikat pekerja lain untuk berhati-hati menyampaikan informasi.

“Informasi yang tidak akurat mengenai relokasi justru berisiko menciptakan kegaduhan yang tidak perlu, memicu kecemasan di kalangan pekerja, serta berpotensi mengganggu stabilitas iklim investasi yang sedang dijaga bersama,” ujar Ristadi.

Menurutnya, meski sebagai organisasi buruh KSPN berjuang untuk kepentingan buruh tidak lantas tindakan zalim kepada investor bisa dibenarkan.

Tindakan-tindakan tersebut menurutnya bisa membawa dampak buruk yang merugikan para buruh.

“Ujungnya pekerja jadi korban,” tutur Ristadi.

FREEPIK/LIFESTYLE MEMORY Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.

KSPN menilai, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menjaga iklim bisnis industri otomotif.

Menurutnya, Kemenperin telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk melindungi keberlangsungan industri otomotif nasional seperti, pengajuan insentif, peningkatan utilisasi pabrik, hingga perlindungan pekerja otomotif.

“Kami menyaksikan dan mengawal langsung bagaimana kebijakan Kemenperin termasuk untuk sektor otomotif selama ini konsisten berpihak pada keberlangsungan industri otomotif nasional,” kata dia.

Sebelumnya, Said Iqbal yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, dua pabrik otomotif Jepang di Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur akan memindahkan sebagian pabriknya ke Vietnam.

Menurut Said, kedua perusahaan itu dihadapkan pada ketidakpastian global akibat perang di Asia Barat.

Mereka lalu memutuskan mendiversifikasi produknya dengan beralih membuat mobil listrik.

Pemindahan pabrik itu disebut berisiko diikuti dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mereka akan berfokus di mobil listrik, yang pengembangannya dilakukan di Vietnam bukan di Indonesia,” kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).”

IDXChannel—Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi pabrik oleh perusahaan multinasional.

Iqbal mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta.

"Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya dampak dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya yang dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab kenaikan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," jelasnya.

(Nadya Kurnia)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah dua perusahaan industri komponen otomotif, yakni PT JAI dan PT SAI, bakal merelokasi pabriknya dari Indonesia ke Vietnam.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan kedua pabrik otomotif itu masih beroperasi normal. Ia sekaligus membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan otomotif tersebut imbas dari relokasi pabrik ke Vietnam.

Menurutnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran isu tersebut pada Minggu (21/6) lalu.

"Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensitivitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik," ujar Febri di Jakarta dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (23/6).

Febri pun menyampaikan ada beberapa temuan berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan Dirjen ILMATE. Pertama, PT JAI dan PT SAI sama-sama berlokasi di provinsi Jawa Timur. PT JAI berlokasi di Kabupaten Pasuruan, sedangkan PT SAI berlokasi di Kabupaten Mojokerto.

Kedua perusahaan tersebut juga tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku pada Permenperin 13 Tahun 2025.

Kedua, Kemenperin mendapatkan konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa dua perusahaan industri yang muncul dalam pemberitaan relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam dan PHK patut diduga memang kedua perusahaan tersebut.

Ketiga fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI masih beroperasi secara normal di Indonesia dan tetap menjalankan kegiatan produksi seperti biasanya. Belum ada rencana relokasi pabrik ke Vietnam.

Begitu juga dengan isu PHK, kedua perusahaan juga menyatakan tidak ada pengurangan karyawan pada fasilitas produksi mereka.

"Kementerian Perindustrian sementara menyimpulkan bahwa pertama belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Dan kedua, tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut," ungkapnya.

Febri membeberkan isu tersebut telah menyebabkan gangguan pada sisi produksi dan demand PT SAI dan PT JAI. Bahkan, buyer dan supplier dua perusahaan terkejut dan menanyakan kebenaran berita itu, juga komitmen dua perusahaan tersebut terhadap kontrak mereka ke depan.

"Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jatim ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini," tutur Febri.

PT SAI dan PT JAI merupakan perusahaan industri komponen otomotif dengan nilai total investasi mencapai lebih dari Rp1,9 triliun. Febri menyebut besarnya nilai investasi tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan industri manufaktur nasional, serta memperkuat rantai pasok industri otomotif di Indonesia.

"Nilai investasi yang telah direalisasikan menunjukkan kepercayaan dan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan usaha dan investasinya di Indonesia," imbuh Febri.

Dari sisi kinerja produksi, kedua perusahaan juga masih menunjukkan aktivitas industri yang berjalan baik. Pada kuartal I 2026, PT SAI memproduksi 1,2 juta buah komponen, sedangkan PT JAI memproduksi sekitar 1,6 juta buah komponen. Seluruh hasil produksi kedua perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor.

"Dengan orientasi ekspor mencapai 100 persen, kedua perusahaan merupakan bagian dari rantai pasok global industri otomotif dan berkontribusi terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia," jelasnya.

Ia mengungkapkan Menperin Agus telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus melakukan monitoring kinerja industri secara berkala, serta menindaklanjuti semua informasi terkait dengan penutupan pabrik dan PHK.

"Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan jajarannya untuk terus memonitor kinerja seluruh industri dan melakukan langkah mitigasi cepat dan terukur terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok dan permintaan," katanya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai maraknya penutupan maupun relokasi sejumlah pabrik dari Indonesia menjadi sinyal perlunya pembenahan iklim investasi.

Selain dipengaruhi kondisi bisnis global, birokrasi yang dinilai berbelit dan ketidakpastian regulasi disebut masih menjadi penghambat utama realisasi investasi manufaktur.

Ketua HKI, Akhmad Ma’ruf mengatakan, pemerintah perlu mempercepat realisasi investasi yang telah masuk, terutama proyek-proyek strategis yang berada di kawasan industri, Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menurutnya, hingga kini masih banyak investasi dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman, hingga China yang menghadapi kendala di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Saya melihat dan merasakan sendiri masih banyak kementerian dan lembaga di daerah yang menghambat realisasi investasi tersebut," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia menilai, Indonesia mulai tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dalam menarik investasi manufaktur. Vietnam, Thailand, dan Malaysia dinilai lebih mampu memberikan kepastian usaha kepada investor.

"Yang pasti kita sudah banyak kalah dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara Asean lainnya. Kenapa kita kalah? Birokrasi yang berbelit-belit, hambatan dari kepala-kepala daerah yang menjadi raja-raja kecil, dan birokrasi di kementerian yang tersandera kepentingan politik," tegas Ma’ruf.

HKI, lanjutnya, terus melakukan ekspansi kawasan industri untuk mengakomodasi investasi baru. Namun, upaya tersebut kerap terkendala oleh kebijakan lintas kementerian maupun pemerintah daerah yang dinilai memperlambat proses investasi.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang berpotensi menghambat investasi. Menurutnya, moratorium terhadap kebijakan-kebijakan yang menghambat dunia usaha perlu dipertimbangkan agar proses investasi berjalan lebih cepat.

“Hambatan dari raja-raja kecil di daerah ini harus dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jangan semua perizinan dikasih ke daerah apabila kepala daerahnya banyak menghambat," sebutnya.

Ma’ruf juga menilai rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif asal Jepang ke Vietnam tidak semata-mata dipicu persoalan birokrasi. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan investor, termasuk sering berubahnya kebijakan pemerintah.

"Sebenarnya banyak faktor. Bisa karena kebijakan di Indonesia yang selalu berubah-ubah sehingga membuat investor menjadi malas dengan aturan yang silih berganti," tambahnya.

Belakangan, isu hengkangnya sejumlah pabrik kembali mencuat. Selain dua pabrik komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang dikabarkan akan memindahkan sebagian produksinya ke Vietnam, beberapa perusahaan dari sektor lain juga menghadapi persoalan serius.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan ada empat perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya imbas panasnya situasi global, yakni perang antara Iran dengan AS-Israel.

Dikabarkan, produsen kertas PT Pakerin di Mojokerto dilaporkan telah menghentikan sekitar 80% kegiatan produksinya sehingga sekitar 2.000 pekerja tidak lagi bekerja. Sementara itu, perusahaan alas kaki PT Feng Tay di Kabupaten Bandung merumahkan sekitar 4.000 karyawan.

Di sektor garmen, perusahaan asal Korea Selatan PT Amos juga dikabarkan belum membayarkan gaji karyawannya selama empat bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan tarif impor mobil asal Eropa menuai kritik keras dari industri otomotif Jerman. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan pada sektor otomotif yang tengah menghadapi tantangan global.

Ketua Asosiasi Industri Otomotif Jerman (VDA) Hildegard Mueller menyatakan bahwa rencana kenaikan tarif akan memberikan “beban serius” terhadap hubungan ekonomi transatlantik antara Amerika Serikat dan Eropa.

Menurut Mueller, tambahan pungutan tersebut tidak hanya berdampak pada produsen otomotif di Jerman dan Eropa, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen di Amerika Serikat melalui kenaikan harga kendaraan.

Ia menegaskan bahwa industri otomotif saat ini sedang berada dalam tekanan, baik akibat dinamika pasar global maupun transformasi menuju kendaraan listrik. Kebijakan tarif baru dinilai akan memperburuk kondisi tersebut.

Mueller mendesak pemerintah di Brussel dan Washington untuk segera meredakan ketegangan melalui dialog. Ia juga menyerukan agar kedua pihak tetap mematuhi aturan perdagangan internasional yang telah disepakati bersama.

Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social, di mana ia menyatakan akan menaikkan tarif impor mobil dan truk dari Uni Eropa hingga 25 persen mulai pekan depan.

Trump membenarkan langkah itu dengan menuduh Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut mempertegas potensi meningkatnya ketegangan dagang antara kedua kekuatan ekonomi tersebut.

Menanggapi hal itu, Uni Eropa menyatakan akan tetap membuka berbagai opsi untuk melindungi kepentingannya jika Amerika Serikat mengambil langkah yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan perdagangan bersama.

Kesepakatan yang dimaksud mencakup komitmen kedua pihak untuk menjaga perdagangan yang timbal balik, adil, dan seimbang, sebagaimana disepakati dalam pernyataan bersama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi bahwa angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terus bertambah pada tahun ini.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa potensi meningkatnya PHK tak terlepas dari daya beli yang belum pulih hingga kebijakan yang tak berpihak pada dunia usaha.

“Daya beli bangsa Indonesia belum pulih, ditambah dengan upah murah lagi. Harusnya dengan upah yang layak, daya beli akan naik,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, kenaikan daya beli akan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga mengerek naik pertumbuhan ekonomi nasional. Situasi tersebut juga akan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, Said menyebut bahwa hal ini tak terjadi, lebih lagi karena faktor berikutnya yakni regulasi yang tak berpihak kepada dunia usaha.

Dia menukil penerapan awal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang dianggap membuka keran impor secara masif. Meskipun aturan tersebut telah direvisi, dia memandang pabrik tekstil dan garmen dalam negeri terpukul oleh impor barang khususnya dari China.

“Bahkan ada, karena regulasi, perusahaan sehat dimatikan. Contohnya PT Pakerin [Pabrik Kertas Indonesia]. Sritex yang tadi mau dihidupkan, enggak bisa. Bagaimana mau membangun BUMN tekstil kalau yang ada saja dimatikan,” ujar Said.

Dia lantas menjelaskan faktor ketiga terkait dengan situasi di daerah-daerah yang terjadi relokasi pabrik, seperti dari Banten dan Jawa Barat yang berpindah ke Jawa Tengah, sebagai imbas dari pajak dan biaya cukai yang mahal.

Hal ini juga mencakup tingginya biaya operasional seperti sewa tanah, biaya listrik, dan air bersih yang melampaui kemampuan perusahaan terkait.

“Maka dari itu mereka relokasi. Jadi, semua persoalan PHK bukan karena upah. Upah itu hanya retorika yang dibangun agar kembali kepada rezim upah murah, agar mereka PHK tidak membayar pesangon, agar outsourcing [pekerja alih daya] bisa direkrut kembali,” katanya.

Said pun mendesak agar pemerintah turun tangan dalam mengatasi permasalah PHK ini. Secara khusus, dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan nasib 2.500 buruh yang terancam PHK di PT Pakerin, Mojokerto, Jawa Timur.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat angka PHK mencapai 88.519 sepanjang 2025.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa PHK banyak melanda sektor manufaktur dan padat karya. Dia juga menyebut kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tekanan kinerja ekspor-impor dan dinamika geopolitik global sepanjang tahun lalu.

“Tekanan ekspor-impor itu pasti, kondisi dunia pada 2025 awal sampai semester pertama kan masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” kata Indah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA —Tingginya biaya tenaga kerja di kawasan Jawa bagian barat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong industri padat karya melakukan relokasi pabrik ke wilayah dengan struktur upah yang lebih rendah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, relokasi industri dari Jawa Barat ke wilayah lain sebenarnya telah berlangsung sejak lebih dari 1 dekade lalu. Sejumlah pabrik mulai memindahkan basis produksinya ke Jawa Tengah, yang dinilai menawarkan biaya produksi lebih kompetitif.

“Sebetulnya proses relokasi industri dari Jawa Barat ke luar Jawa Barat itu sudah terjadi, bahkan sudah agak lama. Saya ingat di 2015, itu sudah ada sejumlah industri yang pindah, terutama ke Jawa Tengah,” ujar Faisal kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Selain berpindah antarprovinsi, sebagian industri juga memilih relokasi di dalam wilayah Jawa Barat dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat upah antar kabupaten. Sejumlah pabrik yang sebelumnya beroperasi di kawasan Bandung, Bogor, dan sekitarnya, mulai bergeser ke wilayah seperti Majalengka dan Sukabumi.

Faisal menjelaskan, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing usaha di tengah kenaikan upah buruh yang terus terjadi di kawasan industri lama. Industri elektronika penunjang, termasuk produsen aksesori ponsel, menjadi salah satu sektor yang melakukan strategi serupa.

“Sebagian juga ada dari wilayah Bandung, masih di Jawa Barat tapi pindahnya misalnya ke Majalengka yang upahnya lebih rendah. Atau industri elektronika yang tadinya di Kabupaten Bogor kemudian pindah lebih jauh ke Kabupaten Sukabumi,” tuturnya.

Menurut Faisal, tekanan kenaikan upah menjadi semakin berat ketika industri harus melakukan investasi baru, terutama penggantian mesin produksi. Banyak pabrik tekstil di Jawa Barat telah beroperasi lebih dari 30 tahun sehingga membutuhkan peremajaan fasilitas agar tetap efisien.

Dalam kondisi tersebut, relokasi ke daerah berupah lebih rendah dipandang sebagai cara untuk menekan biaya sekaligus mempertahankan keberlanjutan usaha. Langkah ini dinilai lebih rasional bagi industri yang produknya ditujukan untuk pasar domestik.

“Nah, sasaran relokasi terbanyak itu yang saya lihat masih Jawa Tengah karena di tingkat kabupaten upah terendah se-Indonesia itu ada di Jawa Tengah, sementara yang tertinggi justru ada di wilayah Jabodetabek,” jelasnya.

Meski faktor upah menjadi pendorong utama, Faisal menegaskan bahwa keputusan relokasi juga mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di daerah tujuan.

Ketersediaan air, pasokan listrik yang memadai, serta akses jalan dan pelabuhan menjadi faktor penting bagi kelangsungan produksi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, keuntungan dari upah yang lebih rendah tidak akan optimal.

“Industri juga melihat apakah di daerah yang baru tersebut infrastrukturnya mendukung, terutama air, listrik, dan akses ke jalan tol atau pelabuhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI) menilai relokasi pabrik bukanlah solusi instan untuk menghadapi tekanan ongkos produksi, khususnya biaya upah buruh yang naik di setiap daerah tahun ini.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) memang menjadi salah satu variabel yang diperhatikan pelaku usaha dalam perencanaan bisnis. Meski demikian, keputusan relokasi tidak dilakukan secara otomatis hanya karena faktor upah.

“Banyak perusahaan tetap mempertahankan operasional di Jawa Barat dan Banten selama tingkat produktivitas tenaga kerja masih sejalan dengan kenaikan biaya, serta selama efisiensi proses produksi masih dapat dijaga,” kata Anne kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Anne menambahkan, pelaku industri juga mempertimbangkan berbagai faktor lain di luar upah, seperti kedekatan dengan rantai pasok, ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur, hingga akses ke pelabuhan dan pasar ekspor.

Faktor-faktor tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap kelancaran produksi dan daya saing jangka panjang. Fokus utama industri, menurut Anne, tetap pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing secara keseluruhan.

“Relokasi lebih dilihat sebagai opsi strategis jangka panjang, bukan sebagai respons jangka pendek terhadap kenaikan UMK/UMP, dengan fokus utama tetap pada peningkatan produktivitas dan daya saing secara keseluruhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anne menilai relokasi memang dapat menjadi salah satu opsi untuk mengelola struktur biaya, tetapi bukan satu-satunya dan bukan pula solusi utama untuk menjaga daya saing industri garmen dan tekstil nasional. Saat ini, pelaku industri justru lebih menekankan strategi jangka menengah dan panjang.

Strategi tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi energi, adopsi teknologi, digitalisasi proses produksi, serta penerapan prinsip keberlanjutan agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar global. Dengan pendekatan tersebut, industri garmen dan tekstil diharapkan mampu membangun efisiensi secara struktural, bukan semata berbasis lokasi produksi.

“Dalam konteks ini, relokasi lebih bersifat pelengkap, sementara kunci utama tetap pada transformasi industri menuju efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Harijanto mengatakan, sejumlah pengusaha telah merelokasi pabrik maupun ekspansi bertahap ke wilayah dengan biaya upah lebih rendah.

“Oh, kebanyakan di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya karena upahnya sama Vietnam hampir sama. Kalau Tangerang, Karawang sudah lebih tinggi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengungkap relokasi pabrik alas kaki dari Vietnam ke Indonesia tertahan imbas ketidakpastian regulasi di Tanah Air.

Wakil Ketua Umum Aprisindo Harijanto mengatakan, terdapat potensi investasi hingga US$15 miliar atau sekitar Rp253,95 triliun (asumsi kurs Rp16.930 per US$) untuk pabrikan alas kaki yang relokasi ke dalam negeri. Namun, potensi tersebut tertahan karena regulasi yang dinilai berubah-ubah.

"Relokasi dari Vietnam itu ke Indonesia itu sebetulnya akan seperti air bah datangnya, cuma kemarin tertahan karena ketidakpastian, tidak ada undang-undang, tidak ada labor law. Kita bukannya tidak mau bayar upah mahal," kata Harijanto dalam konferensi pers, Rabu (21/1/2026).

Investasi alas kaki tertinggi pada triwulan III/2025 berada di kawasan Jawa Tengah. Dalam data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, realisasi investasi industri barang dari kulit dan alas kaki mencapai Rp3,06 triliun. Secara kumulatif hingga September 2025, investasinya mencapai Rp8,54 triliun.

Pelaku usaha menilai arus investasi seharusnya bisa mengalir deras seperti 'air bah', tetapi tertahan karena belum adanya kepastian hukum, termasuk ketiadaan undang-undang dan aturan turunan yang jelas terkait ketenagakerjaan dan iklim usaha.

"Jadi investasi sepatu Rp3 triliun itu sebetulnya baru sebagian kecil, harusnya sepatu itu lebih besar lagi. Kalau tidak ada perubahan Undang-undang Cipta Kerja," tuturnya.

Di sisi lain, kenaikan upah minimum yang terjadi tahun ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri padat karya, khususnya sektor alas kaki dan garmen yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja per pabrik.

Kenaikan upah sekitar 6,5% dinilai berdampak signifikan terhadap struktur biaya, mengingat satu pabrik sepatu bisa mempekerjakan 20.000 hingga 30.000 orang.

Menurut Harijanto, kenaikan upah yang terlihat kecil secara nominal justru berdampak besar ketika dikalikan dengan jumlah pekerja. Kenaikan Rp50.000 per orang, jika dikalikan 30.000 pekerja, dapat menambah beban hingga miliaran rupiah per bulan, belum termasuk komponen lain seperti BPJS, transportasi, uang makan, gaji ke-13, dan THR, sementara produktivitas tidak meningkat sebanding.

Kondisi tersebut memicu kesenjangan besar antara kenaikan produktivitas dan kenaikan upah. Padahal, kebutuhan lapangan kerja nasional saat ini justru berada di sektor padat karya seperti sepatu dan garmen yang mampu menyerap lulusan SMP atau tenaga kerja tanpa keahlian khusus, yang sulit masuk ke sektor berbasis teknologi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, industri alas kaki berencana memperkuat sinergi dengan Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI). Jika digabung, sektor sepatu dan garmen menyerap jutaan tenaga kerja, meski karakteristiknya berbeda karena tekstil cenderung padat modal. Investasi di sektor sepatu sendiri disebut tidak kecil, dengan kebutuhan minimal sekitar US$100 juta per pabrik.

Pelaku industri juga menegaskan bahwa yang dimaksud pemain baru adalah perusahaan asing yang relokasi ke Indonesia atau pabrik yang sudah ada. Namun, mendapat pesanan dari merek global baru. Model bisnis maklon untuk merek internasional menuntut standar kepatuhan yang sangat tinggi sehingga nilai investasi triliunan rupiah dinilai wajar.

“Tapi pemicu utamanya sebetulnya adalah pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK. Itu ya. Sebetulnya banyak yang sudah beli tanah tapi sekarang belum dibeli,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika kepastian regulasi terjaga, nilai investasi dan ekspor sektor alas kaki berpotensi melonjak signifikan. Dengan ekspor sekitar US$7 miliar saat ini, target sebenarnya bisa mencapai US$10 miliar bahkan US$15 miliar.

Ekspansi pabrik yang mayoritas berlokasi di Jawa Tengah dan Jawa Barat dipilih karena tingkat upahnya relatif kompetitif dibanding kawasan industri di Tangerang, Bekasi, atau Karawang, namun tetap menghadapi ancaman daya saing dari negara lain seperti Kamboja, Vietnam, dan India.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengungkapkan adanya relokasi 10 perusahaan dari Rusia ke Indonesia sebagai dampak dari eskalasi geopolitik global yang kian memanas.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana ditemui di Jakarta, Selasa menyatakan ketegangan geopolitik justru membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi baru, khususnya di sektor industri strategis.

"Rusia masuk 10 perusahaan," kata dia.

"Ga bisa disebutin (angka investasi), tapi udah deal," katanya lagi

Adapun sektor perusahaan yang dimaksud yakni drone, farmasi, serta perkapalan, dengan sebaran lokasi investasi di kawasan industri di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Lebih lanjut, dirinya menyatakan saat ini kawasan industri di Tanah Air tengah masuk dalam fase ekspansi, dengan persentase sebanyak 70 persen.

"Rata-rata ekspansi. Cuman ada tumpang tindih aturan yang tidak bisa HKI ini lebih leluasa, lebih cepat bergeraknya," kata dia.

Oleh karena itu pihaknya, mendorong terealisasinya RUU Kawasan Industri yang tengah dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Diketahui, pada 3 Januari, AS melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, untuk kemudian diterbangkan ke New York.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pasangan itu akan diadili atas dugaan terlibat dalam "narkoterorisme" dan dianggap sebagai ancaman, termasuk bagi Amerika Serikat.

Dalam sidang perdana di New York, keduanya menyatakan tidak bersalah.

Venezuela kemudian meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, sedangkan Mahkamah Agung setempat menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai kepala negara sementara.

Selain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengumumkan bahwa Washington akan mengambil langkah tegas untuk menghilangkan apa yang disebutnya sebagai “ancaman Rusia” di Greenland.

Presiden AS Donald Trump juga menyebutkan bahwa AS akan memberlakukan tarif sebesar 10 persen terhadap semua barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia sebagai buntut masalah Greenland. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari.

Tarif-tarif tersebut akan naik menjadi 25 persen pada 1 Juni, dan akan terus berlaku hingga kesepakatan mengenai pembelian Greenland oleh AS tercapai, ujar Trump di media sosial.

Salah satu bentuk respons, para sekutu NATO Eropa menahan informasi intelijen dari Washington di tengah isu pencaplokan Greenland oleh Presiden AS Donald Trump dan menurunnya kepercayaan di dalam NATO.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi bahwa gelombang relokasi pabrik dapat berlanjut pada 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa upah minimum bukan merupakan faktor tunggal pemicu keputusan relokasi pabrik oleh pengusaha, tetapi terdapat pula masalah pertanahan hingga biaya tak langsung (overhead cost).

“Kalau biaya overhead, biaya silumannya tinggi, dia pindah ke daerah-daerah yang dibuka baru. Relokasi [pabrik] akan tetap terjadi kalau itu masih ada,” kata Said di sela-sela unjuk rasa terkait UMP 2026 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, fenomena ini telah terjadi pada pabrik-pabrik di kawasan Bogor, Depok, Tangerang Raya, dan Bekasi hingga berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Said mengaku mendengar dari pengusaha bahwa biaya-biaya di sejumlah kawasan itu terbilang mahal, antara lain untuk sewa tanah hingga besaran pajak yang harus dibayar.

Oleh karena itu, pihaknya turut mendorong agar pemerintah memperbaiki regulasi pertanahan, regulasi perpajakan, hingga regulasi cukai agar dampak gelombang relokasi pabrik itu dapat dibendung.

“Supaya tidak terjadi relokasi. Jadi, kalau masih mahal, ya enggak bisa dihindari. Itu hukum bisnis,” pungkas Said.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan alasan di balik gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen dari kawasan Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah.

Adhi Lukman selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo memandang bahwa dinamika itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kombinasi faktor biaya, efisiensi produksi, serta kondisi pasar global yang semakin kompetitif.

“Di banyak sektor padat karya, terutama alas kaki dan garmen, struktur biaya tenaga kerja menjadi faktor paling menentukan. Sebab, kenaikan sekecil apapun akan menjadi beban yang besar bagi industri padat karya,” kata Adhi saat dihubungi Bisnis, Senin (24/11/2025).

Dia memaparkan, Jawa Tengah masih menawarkan tingkat upah yang lebih moderat dibandingkan wilayah industri tradisional seperti Jawa Barat dan Banten. Banyak perusahaan memutuskan untuk memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke wilayah yang lebih kompetitif tersebut, agar tetap mampu bersaing di pasar.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkap ada sembilan perusahaan China diklaim berminat membangun pabrik tekstil di Indonesia.

Namun, ia belum menjelaskan rinci di mana pabrik tekstil tersebut akan dibangun.

"Perusahaan-perusahaan terutama dari Cina melirik Indonesia sebagai tempat baru memproduksi. Tercatat terakhir 9 perusahaan yang sangat besar. Nantilah, beberapa sudah jalan," katanya Faisol saat ditemui di Indonesia Sport Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (7/12) dikutip Detik Finance.

Menurutnya, ketertarikan perusahaan China membangun pabrik tekstil di Indonesia terjadi karena banyaknya hambatan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan ekspor langsung dari negaranya.

"Setelah mereka melihat kemungkinan mereka untuk ekspor secara langsung dari Cina ke Amerika banyak kendala, mereka melihat tempat-tempat seperti Indonesia untuk melakukan relokasi dan makanya belakangan cukup banyak perusahaan-perusahaan tekstil masuk ke Indonesia yang tadinya mereka berasal dari Vietnam dan berasal dari Cina," katanya.

Faisol menyebut relokasi pabrik tekstil asal China ini bakalan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ekspor RI.

Pasalnya, kinerja industri alat olahraga RI saat ini berada dalam fase kompetitif, terutama di pasar Amerika Serikat yang menjadi tujuan ekspor utama alat-alat olahraga nasional.

"Sekarang kita masih bersaing dengan Vietnam dan Meksiko terutama di pasar Amerika. Karena ekspor terbesar alat-alat olahraga kita ke Amerika dan waktu Amerika menutup beberapa kali kemungkinan ekspor karena bea masuk, jadi akhirnya sempat tertahan, walaupun pelan-pelan juga kembali," pungkasnya.