Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menilai dinamika geopolitik global di kawasan Timur Tengah, turut mendorong peningkatan minat investor terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) khususnya di Pulau Jawa.

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyebutkan bahwa perubahan lanskap global telah membuka peluang relokasi industri dan investasi baru ke berbagai negara tujuan, termasuk Indonesia.

HKI menegaskan bahwa pengembangan KEK di Pulau Jawa memiliki posisi strategis dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen dan menarik minat investor.

Keunggulan infrastruktur, kedekatan dengan pasar, serta kematangan ekosistem industri menurutnya menjadikan Pulau Jawa sebagai salah satu magnet utama investasi.

“Pulau Jawa masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto. Dalam konteks pencapaian target pertumbuhan 8 persen, kita membutuhkan langkah yang terukur dan berdampak cepat. KEK di Pulau Jawa dapat menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut,” ujar dia.

HKI juga menyoroti bahwa dinamika geopolitik global yang berkembang saat ini membuat investor semakin selektif dalam menentukan lokasi investasi.

Faktor seperti insentif yang kompetitif, kepastian regulasi, hingga fleksibilitas lokasi menjadi pertimbangan utama dalam strategi diversifikasi risiko dan rantai pasok.

Merespons kondisi tersebut, HKI mendorong agar kebijakan pengembangan KEK tetap adaptif dan tidak terbatas hanya pada wilayah tertentu. Diversifikasi pengembangan KEK, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, dinilai penting untuk memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi global.

Lebih lanjut, HKI menekankan bahwa pengembangan KEK ke depan perlu diarahkan pada sektor bernilai tambah tinggi, termasuk industri berbasis teknologi dan sektor spesifik seperti industri halal.

HKI menilai pula, keberadaan KEK yang terintegrasi dengan infrastruktur modern akan semakin meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional sekaligus memperkuat daya tarik investasi.

“Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pengelola kawasan menjadi kunci utama agar KEK dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Ma'ruf.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia berhasil menarik investasi hingga Rp6.744,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,35 juta orang dalam lima tahun terakhir.

Hingga saat ini tercatat sebanyak 175 kawasan industri telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dengan total luas mencapai 98.235,5 hektare dan tingkat okupansi sebesar 58,19 persen.

Adapun perusahaan yang mengisi kawasan industri di Tanah Air secara total sebanyak 11.970 tenant. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan lima tahun lalu, dengan penambahan 57 kawasan industri atau tumbuh sekitar 48,3 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

HKI siap bergerak lebih cepat, lebih luas, dan lebih strategis demi mendorong pertumbuhan kawasan industri Indonesia ke tingkat global,

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia membuka kantor perwakilan di Shenzhen, China sebagai langkah strategis untuk mendorong arus investasi ke kawasan industri nasional.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu menyampaikan, langkah ini menjadi bagian dari upaya pihaknya dalam memperluas jaringan internasional guna menarik investasi seluas-luasnya bagi seluruh kawasan industri di Indonesia.

Disampaikan dia pula, selain di China, HKI berencana membuka kantor perwakilan di sejumlah pusat ekonomi dunia lainnya seperti Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Uni Emirat Arab, dan Rusia.

Dalam implementasinya, HKI menjalin kerja sama dengan berbagai mitra internasional sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Luar Negeri RI.

Kolaborasi ini bertujuan membuka akses investasi yang lebih luas dan memperkuat konektivitas antara kawasan industri Indonesia dengan investor global.

Dirinya menyampaikan bahwa pembukaan kantor perwakilan di Shenzhen, China, serta rencana ekspansi ke sejumlah negara merupakan upaya konkret dalam membangun konektivitas langsung dengan pusat-pusat ekonomi dunia.

Melalui kolaborasi erat dengan mitra internasional, menurut dia, pihaknya mulai meraih sejumlah capaian investasi yang menjadi bukti bahwa langkah tersebut berada di jalur yang tepat, sekaligus menjadi momentum untuk terus mendorong penguatan promosi.

Ia menegaskan, HKI tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai katalis dalam mendorong masuknya investasi berkualitas ke kawasan industri nasional.

Selain itu, HKI juga menyadari bahwa dinamika global saat ini, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah, menghadirkan tantangan tersendiri.

Namun demikian, kondisi tersebut dinilai tetap membuka peluang, mengingat Indonesia memiliki stabilitas, potensi, dan daya tarik yang kuat sebagai tujuan investasi alternatif di tengah ketidakpastian global.

Lebih lanjut, Ma’ruf menyatakan bahwa dengan semangat optimisme dan kolaborasi, industri domestik akan terus memperluas jejaring internasional serta memastikan seluruh anggotanya dapat merasakan manfaat nyata dari arus investasi yang masuk.

"HKI siap bergerak lebih cepat, lebih luas, dan lebih strategis demi mendorong pertumbuhan kawasan industri Indonesia ke tingkat global,” ujar Ma’ruf.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia berhasil menarik investasi hingga Rp6.744,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,35 juta orang dalam lima tahun terakhir.

Hingga saat ini tercatat sebanyak 175 kawasan industri telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dengan total luas mencapai 98.235,5 hektare dan tingkat okupansi sebesar 58,19 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Emiten pengolahan limbah PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) meraup laba tahun berjalan sebesar Rp 39,9 miliar sepanjang 2025. Torehan itu melesat 24,16% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dari periode 2024 sebesar Rp 32,1 miliar.

Nilai saham MHKI juga terbang 100% dalam setahun terakhir di tengah isu perusahaan masuk ke dalam proyek waste-to-energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Pada perdagangan Senin (13/4), saham MKHI naik 1,05% ke Rp 192 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 720 miliar. Dalam seminggu terakhir, saham MHKI telah tumbuh 14,9%.

Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2025, pendapatan perusahaan juga naik 23,6% yoy menjadi Rp 212,9 miliar dari sebelumnya Rp 172,3 miliar pada 2024. Pendapatan dari jasa sebesar Rp 123,4 miliar dan penjualan barang sebesar Rp 89,5 miliar. Lalu pendapatan dari pelanggan yakni PT PLN sebesar Rp 27,2 miliar.

Direktur Utama MHKI, Alwi, mengatakan, capaian ini mencerminkan hasil dari konsistensi eksekusi perseroan. Dia menjanjikan perusahaan akan terus menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja.

“Perseroan memandang peluang pertumbuhan masih terbuka, didukung oleh permintaan pasar yang tetap solid serta peningkatan kapasitas operasional,” kata Alwi dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Alwi mengatakan kinerja perusahaan ditopang oleh permintaan dari pelanggan utama, terutama dari sektor energi dan industri lainnya. Adapun Multi Hanna Kreasindo merupakan pemain strategis di industri pengolahan limbah B3 dan non-B3.

Limbah B3 adalah sisa usaha/kegiatan berbahaya (mudah meledak, terbakar, beracun, infeksius, korosif) yang wajib diolah khusus (fisika/kimia/biologi). Limbah non-B3 merupakan sampah nonberbahaya yang aman bagi lingkungan.

Dari sisi operasional, seiring meningkatnya aktivitas usaha, biaya operasional ikut naik, khususnya pada komponen transportasi dan tenaga kerja. Meski demikian, struktur biaya masih terjaga dengan baik, tercermin dari beban penjualan sebesar Rp 108,7 miliar dan efisiensi berkelanjutan beban administrasi.

Alwi mengatakan perusahaan juga memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui berbagai investasi strategis. Di antaranya pengembangan fasilitas di Lamongan dan penguatan infrastruktur di Semarang.

Perseroan juga tetap menjaga arus kas operasional yang sehat demi memastikan ekspansi berjalan terukur dan prudent. “Aktivitas operasional diarahkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan bisnis, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan standar pengelolaan limbah industri di Indonesia,” kata Alwi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaku industri meminta Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi. Langkah ini diyakini bisa mengatasi hambatan investasi di lapangan.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada pengumpulan komitmen investasi, melainkan pada tahap implementasinya.

Hal itu ia sampaikan usai Indonesia berhasil menggalang komitmen investasi dari Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat (AS), Jepang hingga Republik Korea.

Menurutnya, komitmen investasi tersebut menjadi peluang besar untuk memperkuat hilirisasi industri dan ketahanan energi nasional.

Namun demikian, HKI mencermati bahwa di tingkat implementasi masih terdapat berbagai hambatan yang mengganjal realisasi investasi. Birokrasi yang berbelit, inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sejumlah kendala teknis dinilai kerap membuat investor menahan diri untuk merealisasikan proyek atau memulai pembangunan (groundbreaking).

“Presiden sudah bekerja luar biasa menjemput bola ke mancanegara, kami sangat apresiasi tinggi. Namun, kami di HKI dan Kadin mencermati bahwa di lapangan masih ditemukan sumbatan dan hambatan,” ujar Ma’ruf lewat keterangan pers, Senin (13/4/2026).

“Birokrasi yang berbelit, inkonsistensi regulasi pusat-daerah, serta kendala teknis lainnya seringkali membuat investor ragu untuk melakukan groundbreaking,” paparnya.

Pembentukan Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi dipandang krusial sebagai unit reaksi cepat yang mampu mengurai berbagai hambatan investasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir (end-to-end).

Ma’ruf mencatat investor global seperti dari Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat sangat mengedepankan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Jika berbagai hambatan tersebut tidak segera diselesaikan, Indonesia berisiko kehilangan momentum investasi yang saat ini tengah terbuka lebar.

“Kita tidak ingin komitmen besar ini hanya menjadi seremoni penandatanganan saja. Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi ini harus memastikan setiap dolar yang dijanjikan benar-benar masuk ke kawasan industri dan memberikan dampak ekonomi nyata,” tambahnya.

Di sisi lain, Ma’ruf tetap mengapresiasi keberhasilan diplomasi tim ekonomi Prabowo yang dinilai mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia di tingkat global. Kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jepang, hingga Korea Selatan disebut telah menghasilkan komitmen investasi bernilai besar, terutama untuk mendukung hilirisasi industri dan ketahanan energi nasional.

Ma’ruf optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat produksi dalam rantai pasok global. Namun, hal itu hanya dapat tercapai jika seluruh pemangku kepentingan mampu mengesampingkan hambatan birokrasi dan kepentingan sektoral.

“Sudah saatnya kita bekerja keras menarik investasi sebesar-besarnya. Kami berharap kita dapat mengesampingkan sekat-sekat dan kepentingan politik agar Indonesia menjadi destinasi investasi global yang aman dan nyaman," katanya.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan menandai penguatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam peningkatan investasi.

Dalam rangkaian agenda tersebut, tercapai kesepakatan m berupa penandatanganan berbagai nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antar pelaku usaha dengan total nilai 10,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 173 triliun.

Nilai komitmen mencerminkan tingginya kepercayaan investor sekaligus membuka peluang pengembangan sektor strategis dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian investasi dengan Korea Selatan melengkapi hasil kunjungan presiden sebelumnya ke Jepang yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 401 triliun.

“Ini angka yang sangat signifikan karena Indonesia, di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, masih menjadi daya tarik bagi investor dari Jepang maupun Korea,” ujarnya, dilansir dari laman ekon.go.id, Kamis (2/4/2026).

Lebih jauh, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, melaporkan realisasi investasi selama kuartal I-2026 mencapai Rp 497 triliun. Jika dibandingkan realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp 465 triliun.

Artinya realisasi investasi pada kuartal I-2026 ini mencerminkan kontribusi sebesar 24,3 persen terhadap target investasi nasional di sepanjang tahun ini.

“Pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp 497 triliun berarti tumbuh (sekitar) 7 persen secara tahunan," ucap Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan 30,2 persen atau Rp 150,1 triliun dari total investasi Januari-Maret 2026 berasal dari proyek penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam (SDA). CEO Danantara ini juga mencatat raihan investasi, masih didominasi oleh Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

Jika dilihat dari sisi serapan tenaga kerja, realisasi investasi tersebut diperkirakan telah menyerap sebanyak 627.036 tenaga kerja. Jumlah itu tumbuh 5,5 persen (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni 594.104 tenaga kerja.

Rosan menyebut, raihan realisasi investasi ini masih bersifat sementara karena pemerintah masih menunggu data final hingga pertengahan April. Ia meyakini berdasarkan perkembangan yang ada, target investasi pada tiga bulan pertama tahun ini diyakini dapat tercapai.

Ia mengaku, meskipun kondisi geopolitik global masih penuh tantangan, minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia tetap terjaga. Stabilitas politik, keamanan, serta iklim investasi yang dinilai kondusif menjadi faktor utama yang menarik minat investor global.

Menurutnya, target investasi nasional pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.041,3 triliun. Target tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan akumulasi investasi mencapai sekitar Rp 13.032,8 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Presiden sudah bekerja luar biasa menjemput bola ke mancanegara, kami sangat apresiasi tinggi,

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menilai diplomasi luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan komitmen investasi yang signifikan untuk mendorong percepatan hilirisasi industri nasional.

Ketua Umum HKI sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan apresiasi atas langkah aktif Presiden dalam kunjungan kenegaraan ke berbagai negara.

Ma’ruf mengungkapkan bahwa keberhasilan Presiden dalam menggalang komitmen investasi dari sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jepang, hingga Korea Selatan merupakan capaian signifikan yang akan berdampak langsung pada penguatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

“Presiden sudah bekerja luar biasa menjemput bola ke mancanegara, kami sangat apresiasi tinggi," ucapnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan terbesar terletak pada tahap implementasi di dalam negeri.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera membentuk tim khusus guna memastikan realisasi investasi berjalan optimal, serta untuk menghilangkan berbagai hambatan.

Ia menegaskan pula bahwa tim khusus itu berupa tim pengawalan dan percepatan investasi yang harus mampu menjadi unit reaksi cepat untuk mengatasi berbagai hambatan investasi secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

“Kita tidak ingin komitmen besar ini hanya menjadi seremoni penandatanganan saja. Tim pengawalan dan percepatan investasi ini harus memastikan setiap dolar yang dijanjikan benar-benar masuk ke kawasan industri dan memberikan dampak ekonomi nyata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat produksi dalam rantai pasok global.

Ia menilai, dengan pengawalan investasi yang kuat dan koordinasi lintas sektor yang solid, industri nasional akan semakin kompetitif.

“Saatnya kita buktikan kepada dunia, terutama mitra kita dari Jepang hingga Timur Tengah, bahwa Indonesia bukan hanya tempat yang nyaman untuk berdiskusi, tapi adalah tempat yang paling tepat untuk berinvestasi,” kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan berhasil mengantongi komitmen investasi hingga Rp574 triliun.

Dalam kunjungannya ke Jepang, Prabowo menyepakati komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp401 triliun, sedangkan kunjungan di Seoul, Korea Selatan, tercapai kesepakatan konkret berupa penandatanganan berbagai nota kesepahaman (MoU) antar pelaku usaha dengan total nilai sebesar 10,2 miliar dolar AS atau setara Rp173 triliun.

"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu saat ini masih menjadi daya tarik bagi investor baik dari Jepang maupun Korea. Jepang sendiri peringkat ketiga dari investasi dan perdagangan, dan Korea di peringkat ketujuh," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten pengolahan limbah, PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. (MHKI) mengincar pertumbuhan pendapatan pada 2026 seiring dengan peningkatan kapasitas operasional.

MHKI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah industri dan telah mendapat perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perizinan perseroan meliputi pengangkutan (transporter), pengumpul, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3.

Alwi, Direktur Utama MHKI, menyampaikan ke depan perseroan memandang bahwa peluang pertumbuhan masih terbuka, didukung oleh permintaan pasar yang tetap solid serta peningkatan kapasitas operasional.

“Perseroan akan terus menjalankan strategi usaha secara terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tata kelola perusahaan yang baik,” paparnya dalam siaran pers, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan laporan keuangan audited, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp212,98 miliar pada 2025, meningkat 24% dari Rp172,30 miliar pada 2024. Kenaikan ini didorong oleh kontribusi pendapatan jasa dan penjualan barang, seiring ekspansi aktivitas pengelolaan limbah dan logistik.

Sejalan dengan itu, laba neto tahun berjalan juga meningkat menjadi Rp39,97 miliar, dibandingkan Rp32,19 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba tersebut mencerminkan perbaikan kinerja operasional di tengah peningkatan beban usaha.

Alwi menyampaikan kinerja MHKI pada 2025 didukung oleh permintaan yang tetap kuat dari pelanggan utama, khususnya di sektor energi dan sektor industri lainnya.

Hal ini semakin mempertegas posisi perseroan sebagai pelaku strategis dalam industri pengolahan limbah industri B3 dan non-B3, yang memiliki karakteristik high barrier to entry serta menuntut standar kepatuhan lingkungan, keselamatan, dan regulasi yang ketat.

Dari sisi operasional, perseroan menunjukkan disiplin dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan efisiensi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha, biaya operasional mengalami kenaikan, terutama pada komponen transportasi dan tenaga kerja.

Namun demikian, MHKI tetap mampu menjaga struktur biaya secara optimal, tercermin dari beban penjualan yang terjaga pada tingkat yang proporsional serta efisiensi berkelanjutan pada beban administrasi seiring dengan meningkatnya skala usaha.

Sepanjang 2025, sambung Alwi, MHKI memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui realisasi investasi strategis. Pengembangan fasilitas operasional, termasuk proyek di Lamongan serta penguatan infrastruktur di Semarang, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jangkauan layanan, serta mendukung peningkatan kualitas operasional secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), MHKI terus memperkuat perannya dalam mendukung pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Aktivitas operasional diarahkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan bisnis, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan serta peningkatan standar pengelolaan limbah industri di Indonesia.

“Perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja,” ujar Alwi.

IDXChannel - Emiten pengolah limbah, PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) mencatat kinerja positif pada 2025. Perseroan meraup pendapatan sebesar Rp213 miliar, tumbuh 24 persen dibandingkan 2024 yang sebesar Rp172 miliar.

Sejalan dengan itu, laba bersih MHKI meningkat 25 persen menjadi Rp40 miliar. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi ekspansi serta kemampuan perseroan menjaga profitabilitas di tengah peningkatan aktivitas operasional.

Kinerja tersebut didukung permintaan yang tetap kuat dari pelanggan utama, khususnya di sektor energi dan industri lainnya. Hal ini mempertegas posisi perseroan sebagai pelaku strategis dalam pengolahan limbah industri B3 dan non-B3, yang memiliki hambatan masuk tinggi serta menuntut standar kepatuhan lingkungan dan keselamatan yang ketat.

Direktur Utama Multi Hanna, Alwi, menilai capaian tersebut menunjukkan konsistensi eksekusi strategi perseroan.

"Pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2025 merupakan hasil dari kombinasi ekspansi yang terarah, penguatan kapabilitas operasional, serta disiplin dalam pengelolaan keuangan. Perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (13/4/2026).

Dari sisi operasional, MHKI tetap disiplin menjaga efisiensi seiring meningkatnya aktivitas usaha. Biaya operasional mengalami kenaikan, terutama pada komponen transportasi dan tenaga kerja. Meski demikian, perseroan mampu menjaga struktur biaya tetap optimal, tercermin dari beban penjualan yang proporsional serta efisiensi berkelanjutan pada beban administrasi.

Sepanjang 2025, perseroan juga memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui realisasi investasi strategis. Pengembangan fasilitas operasional, termasuk proyek di Lamongan serta penguatan infrastruktur di Semarang, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jangkauan layanan, dan mendukung kualitas operasional.

Ke depan, manajemen MHKI memandang peluang pertumbuhan masih terbuka seiring permintaan pasar yang tetap solid dan peningkatan kapasitas operasional. Perseroan akan terus menjalankan strategi usaha secara terukur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta tata kelola perusahaan yang baik.

(Rahmat Fiansyah)

Pengusaha kawasan industri mulai melaporkan adanya kenaikan harga bahan baku di sejumlah sektor industri di Indonesia sebagai dampak dari perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Didik Prasetiyono mengungkapkan, sektor yang terdampak di antaranya adalah otomotif, elektronik, tekstil, farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman.

"Itu komponen bahan bakunya tinggi dan itu sudah melampaui kenaikan," katanya dalam acara 'Economic with Rully Kurniawan' di CNN Indonesia, Kamis (2/4).

Menurut dia, sektor-sektor tersebut terdampak karena penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu jalur perdagangan global.

Ia menjelaskan, tidak hanya komoditas energi yang bergantung pada jalur tersebut, tetapi juga yang berbasis petrokimia. Adapun Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia.

Oleh karena itu, penutupan jalur ini pun mendorong kenaikan biaya industri, mengingat sektor petrokimia dan logistik merupakan komponen utama dalam struktur biaya.

Didik mencontohkan, dampak yang sudah dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga plastik. Industri plastik disebut menjadi salah satu yang paling terdampak akibat lonjakan harga energi dan petrokimia.

Selain itu, sektor makanan dan minuman yang turut memengaruhi inflasi, diikuti tekstil dan produk tekstil, otomotif, elektronik, serta sektor logistik dan transportasi yang juga mengalami tekanan.

Dalam kondisi ini, Didik meminta pemerintah lebih terbuka kepada publik terkait situasi yang terjadi. Ia menilai, pelaku usaha dan masyarakat memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak krisis global, bukan semata kesalahan pemerintah.

Ia juga yakin pemerintah sudah berupaya keras menghadapi situasi ini, salah satunya dengan menahan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi yang jujur terkait kondisi krisis yang dihadapi.

"Kunci utamanya adalah kejujuran dan kebersamaan. Jadi komunikasi publiknya, pemerintah terutama, jangan sampai offside dan sebagainya. Kita harus bersama-sama menghindari dampak yang tidak diinginkan," ujar Didik.

Ia juga meminta kepada pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga energi, terutama BBM dan LPG, serta menghadirkan kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya saing industri nasional.

Ia mencontohkan perlunya kemudahan di sektor logistik dan transportasi melalui regulasi yang lebih antisipatif.

"Dunia usaha pun akan berusaha bertahan. Kita akan beradaptasi dan menyesuaikan biaya, menjaga produksi tetap berjalan, adaptasi di tengah ketidakpastian. Itu akan kita lakukan," ujar Didik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai perubahan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif oleh Fitch Ratings merupakan sinyal serius bagi pemerintah untuk memperkuat kredibilitas kebijakan ekonomi, serta mempercepat realisasi investasi industri.

Fitch sebelumnya mengumumkan bahwa prospek atau outlook Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia berubah menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Meski demikian, lembaga pemeringkat global tersebut masih mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB, yang berarti masih berada dalam kategori investment grade.

Namun revisi outlook tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar global terhadap konsistensi kebijakan ekonomi dan tata kelola fiskal Indonesia ke depan.

Ketua Umum HKI, Ahmad Maruf Maulana, mengatakan sinyal dari lembaga pemeringkat global perlu dibaca secara serius karena persepsi risiko suatu negara dapat mempengaruhi keputusan investasi, khususnya di sektor industri.

“Outlook negatif bukan sekadar penilaian teknis lembaga pemeringkat. Ini adalah peringatan bahwa pasar global mulai melihat meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Jika tidak segera direspons dengan langkah korektif yang jelas, dampaknya bisa langsung terasa pada investasi industri, biaya pembiayaan proyek, dan kepercayaan investor,” ujar Maruf lewat keterangan pers, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, jika kondisi tersebut tidak segera direspons dengan langkah korektif yang jelas, dampaknya dapat terasa langsung terhadap investasi industri, biaya pembiayaan proyek, hingga tingkat kepercayaan investor.

Fitch sebelumnya menilai perubahan outlook tersebut dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi serta kekhawatiran terhadap konsistensi bauran kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka menengah.

HKI menilai kondisi itu terjadi pada saat industrialisasi Indonesia sedang memasuki fase yang krusial. Sejumlah sektor strategis seperti elektronik, energi baru terbarukan, baterai, hingga industri hilirisasi sumber daya alam saat ini membutuhkan investasi jangka panjang dengan nilai yang sangat besar.

Dalam kondisi seperti itu, stabilitas kebijakan fiskal, kepastian regulasi, dan kredibilitas tata kelola ekonomi menjadi faktor utama dalam menarik dan mempertahankan investasi industri. Investor global cenderung menunda atau meninjau ulang rencana ekspansi ketika mereka melihat adanya ketidakpastian kebijakan makroekonomi.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi daya saing Indonesia dalam kompetisi investasi regional, terutama dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang terus memperkuat kepastian kebijakan dan tata kelola investasi mereka.

Lebih jauh, HKI juga menilai perubahan outlook terjadi di tengah situasi ekonomi global yang semakin tidak menentu akibat meningkatnya ketegangan geopolitik atau konflik yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika Serikat, dimana menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas jalur logistik global, khususnya Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.

Gangguan pada jalur logistik energi global tersebut berpotensi memicu lonjakan biaya energi dan logistik internasional, yang pada akhirnya menciptakan disrupsi besar dalam sistem perdagangan dunia dan ketidakseimbangan baru dalam arus perdagangan global.

Dalam situasi seperti ini, banyak investor global cenderung menahan ekspansi investasi baru dan mengambil sikap lebih berhati-hati terhadap proyek industri jangka panjang. HKI memandang dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tidak bisa hanya menunggu arus investasi baru.

“Dalam kondisi dunia yang sedang menghadapi konflik geopolitik dan gangguan jalur logistik global, arus investasi internasional cenderung melambat. Karena itu strategi paling realistis bagi Indonesia adalah memastikan percepatan realisasi investasi yang sudah memiliki komitmen,” bebernya.

Ia menyarankan pemerintah harus melakukan terobosan besar untuk mempercepat implementasi investasi, termasuk penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar proyek investasi tidak terhambat pada tahap implementasi di lapangan.

“Indonesia tidak kekurangan potensi. Kita memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun semua itu tidak akan cukup jika investor mulai meragukan konsistensi kebijakan ekonomi kita. Stabilitas kebijakan adalah fondasi utama industrialisasi,” kata Maruf.

HKI juga mendorong pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, memperkuat konsistensi kebijakan makroekonomi, serta meningkatkan transparansi dan kepastian regulasi bagi dunia usaha. Kejelasan arah kebijakan ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi industri di kawasan Asia Tenggara.

“Industrialisasi tidak bisa berjalan di tengah ketidakpastian. Investor membutuhkan kepastian bahwa kebijakan ekonomi Indonesia stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang. Jika sinyal negatif ini tidak segera ditangani, Indonesia berisiko kehilangan momentum industrialisasi yang sedang dibangun,” lanjut Maruf.

Jika tidak segera direspons dengan langkah korektif yang jelas, dampaknya bisa langsung terasa pada investasi industri, biaya pembiayaan proyek, dan kepercayaan investor

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menekankan pentingnya disiplin fiskal dan konsistensi kebijakan ekonomi guna menjaga kepercayaan investor, setelah lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook peringkat kredit Indonesia.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam pernyataan di Jakarta, Senin menilai perubahan outlook tersebut menjadi sinyal serius yang harus direspons secara cepat oleh pemerintah, mengingat persepsi risiko negara sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi di sektor industri.

"Jika tidak segera direspons dengan langkah korektif yang jelas, dampaknya bisa langsung terasa pada investasi industri, biaya pembiayaan proyek, dan kepercayaan investor,” ujar dia.

Meski demikian, peringkat kredit Indonesia masih berada pada level investment grade (BBB). Namun HKI menilai perubahan outlook tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap konsistensi kebijakan ekonomi serta kredibilitas tata kelola fiskal dalam jangka menengah.

HKI mengingatkan bahwa proses industrialisasi Indonesia saat ini berada pada fase yang sangat krusial. Sejumlah sektor manufaktur strategis seperti elektronik, energi baru terbarukan, baterai, hingga industri berbasis hilirisasi sumber daya alam membutuhkan investasi jangka panjang dengan nilai yang sangat besar.

Dalam kondisi tersebut, stabilitas kebijakan fiskal, kepastian regulasi, serta kredibilitas tata kelola ekonomi menjadi faktor utama dalam menarik dan mempertahankan investasi industri.

HKI juga menilai perubahan persepsi risiko negara dapat berdampak langsung pada kenaikan biaya modal atau cost of capital bagi proyek industri.

Menurut dia, investor global umumnya akan menunda atau meninjau ulang rencana ekspansi ketika muncul ketidakpastian kebijakan makroekonomi.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya saing Indonesia dalam perebutan investasi regional, terutama dengan negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang dinilai terus memperkuat kepastian kebijakan dan tata kelola investasi.

Di sisi lain, HKI melihat perubahan outlook Fitch juga terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Eskalasi konflik tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas jalur logistik global, khususnya Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.

Gangguan pada jalur logistik energi global berpotensi meningkatkan biaya energi dan logistik internasional, yang pada akhirnya dapat memicu disrupsi perdagangan dunia serta menciptakan ketidakseimbangan baru dalam arus perdagangan global.

Dalam situasi tersebut, HKI menilai pemerintah perlu fokus mempercepat realisasi investasi yang sudah memiliki komitmen.

“Dalam kondisi dunia yang sedang menghadapi konflik geopolitik dan gangguan jalur logistik global, arus investasi internasional cenderung melambat. Karena itu strategi paling realistis bagi Indonesia adalah memastikan percepatan realisasi investasi yang sudah memiliki komitmen,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan terobosan dalam percepatan implementasi investasi, termasuk melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar proyek investasi tidak terhambat pada tahap implementasi.

Ia menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak keunggulan untuk menarik investasi industri, mulai dari pasar domestik yang besar, sumber daya alam melimpah, hingga posisi strategis dalam rantai pasok global.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa berencana bertolak ke luar negeri untuk memaparkan kebijakan fiskal Indonesia agar bisa menjadi basis penilaian lembaga pemeringkat global, termasuk Fitch Ratings.

Dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3), Purbaya mengaku dirinya selama ini lebih banyak berfokus memacu pertumbuhan ekonomi domestik.

Namun, mengingat dua lembaga pemeringkat global mengoreksi outlook peringkat utang Indonesia, yakni Fitch dan Moody’s Investors Service (Moody’s), Purbaya bakal berpartisipasi dalam kegiatan fiskal di luar negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan mulai mengalihkan fokus ke sektor dengan emisi karbon rendah (low carbon emissions), seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, hingga kendaraan listrik.

Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan. Di Indonesia, prospek sektor tersebut diperkirakan semakin menjanjikan pada 2026, seiring dukungan regulasi, pertumbuhan permintaan pasar, serta terbukanya peluang bisnis yang kian luas.

Ketertarikan terhadap sektor beremisi karbon rendah muncul karena banyak negara kini berlomba memenuhi komitmen net zero emissions (NZE).

Indonesia, misalnya, menargetkan mencapai NZE pada 2060. Target tersebut mendorong pemerintah dan pelaku usaha mulai menyiapkan berbagai infrastruktur serta kebijakan untuk menekan emisi gas rumah kaca.

Untuk mendukung pencapaian itu, pemerintah berupaya meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, mempercepat penggunaan kendaraan listrik, serta mengembangkan mekanisme perdagangan karbon.

Rangkaian kebijakan tersebut pada akhirnya membentuk ekosistem yang semakin kondusif bagi pertumbuhan bisnis berbasis ekonomi rendah karbon.

Momentum transisi energi ini juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha, termasuk perusahaan publik di pasar modal.

Sejumlah emiten mulai menata ulang model bisnisnya agar dapat masuk ke segmen bisnis rendah karbon, baik melalui pengelolaan limbah, pengembangan proyek energi bersih, kendaraan listrik, maupun diversifikasi ke sektor yang lebih ramah lingkungan.

Beberapa emiten yang aktif menggarap sektor ini antara lain PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI), PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), dan PT Sumber Global Energy Tbk (SGER).

Perusahaan-perusahaan tersebut mulai menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap relevan dengan tren energi bersih sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari agenda keberlanjutan.

Menurut analis BRI Danareksa Sekuritas, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar karena jumlah penduduk yang tinggi. Kondisi ini membuat kebutuhan energi sekaligus volume produksi limbah juga besar.

Dalam konteks tersebut, agenda net zero emissions membuka peluang bisnis baru bagi sejumlah emiten, meskipun masing-masing perusahaan menempuh strategi dan model bisnis yang berbeda.

Perbedaan pendekatan terlihat dari arah transformasi bisnis yang dijalankan.

Sebagian perusahaan menitikberatkan pada pengelolaan limbah, sebagian lainnya mengembangkan proyek energi terbarukan, sementara ada pula yang mengombinasikan keduanya untuk membangun lini usaha yang lebih berkelanjutan.

Salah satu contoh transformasi tersebut terlihat pada TOBA.Menurut analis, perusahaan ini dinilai menarik karena berani mengalihkan fokus dari bisnis batu bara menuju sektor keberlanjutan, melalui pengembangan usaha pengelolaan limbah, energi terbarukan, serta kendaraan listrik.

Langkah strategis yang ditempuh antara lain divestasi aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta akuisisi perusahaan pengelola limbah asal Singapura. Aksi ini memperluas kapasitas sekaligus jangkauan bisnis perusahaan di sektor pengelolaan limbah.

Lini usaha tersebut kini dijalankan melalui entitas baru hasil rebranding CORA Environment, yang sebelumnya dikenal sebagai Sembcorp Enviro. Dalam waktu kurang dari setahun, segmen pengelolaan limbah sudah menyumbang sekitar 38,8 persen terhadap pendapatan perusahaan pada periode Januari-September 2025.

Di sisi lain, perusahaan juga mulai membangun portofolio energi terbarukan melalui pengembangan proyek panel surya serta rencana proyek energi angin di masa depan. Inisiatif ini dijalankan melalui entitas seperti PT Adimitra Energi Hidro (AEH) dan PT Nusantara Trembesi Baru Energi (NTBE).

Meski kontribusi energi terbarukan saat ini masih relatif kecil, langkah diversifikasi tersebut dinilai membuka prospek pertumbuhan bisnis dalam jangka menengah.

Pandangan analis menekankan bahwa TOBA menjadi emiten menarik karena transformasinya yang berani dari perusahaan berbasis karbon tinggi ke entitas rendah karbon, dan karena target net zero emissions yang diusung lebih agresif daripada target nasional.

Posisi strategis regional melalui portofolio perusahaan pengelolaan limbah yang berbasis di Singapura juga menambah daya tarik perusahaan di mata investor.

“Lebih luas, emiten yang memiliki eksposur terhadap bisnis low carbon akan semakin menjadi sorotan pasar. Target net zero emissions yang terus dipantau memberikan insentif bagi perusahaan untuk agresif dalam mengembangkan bisnis berkelanjutan, sehingga menjadi tolok ukur dan pilihan investor,” kata Andhika Audrey.

Andhika juga menekankan bahwa sektor low carbon emissions tidak hanya menarik dari sisi ukuran pasar dan prospek bisnis.

Sektor ini juga semakin dilirik oleh investor asing yang mengadopsi pendekatan investasi berbasis ESG (environmental, social, and governance) serta impact investing.

Menurut dia, emiten yang aktif mengembangkan bisnis rendah karbon berpotensi terus masuk dalam radar investor global tersebut.

Kondisi ini membuat prospek sektor low carbon emissions pada 2026 diperkirakan akan semakin menarik dan dinamis, baik dari sisi pertumbuhan bisnis maupun nilai investasinya. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, PADANG – PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mencatat progres pembangunan interchange (IC) Lubuk Alung pada ruas Jalan Tol Padang-Sicincin mencapai 21,07% per akhir Februari 2026.

Direktur Operasi III HKI Aditya Novendra Jaya mengatakan IC dengan akses sepanjang 3 km ini dibangun untuk membuka akses antara Tol Padang-Sicincin dengan Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

“Nantinya, pengguna Jalan Tol Padang-Sicincin dapat mengambil jalan keluar di IC Lubuk Alung yang terletak di KM 19+000 jika hendak menuju pemukiman atau pusat aktivitas lain di Lubuk Alung,” jelasnya.

Sebagai bagian dari pekerjaan, lanjutnya, HKI telah melaksanakan erection girder pada jalan tol sisi B pada Senin–Selasa (23–24 Februari 2026) serta pada sisi A pada Senin dan Selasa (2–3 Maret 2026) lalu.

Penggunaan girder beton prategang ini dihubungkan dengan tendon sebagai satu kesatuan balok penyangga pada jembatan interchange untuk efisiensi proses kerja di lapangan.

"HKI juga memanfaatkan load scanner untuk mengukur volume material yang disuplai secara lebih presisi guna menekan potensi pemborosan," ujarnya.

Selaras dengan komitmen pembangunan berkelanjutan, prinsip green construction diterapkan melalui desain yang tetap mengakomodir tata guna lahan masyarakat seperti sawah dan kebun, dengan memastikan saluran irigasi tetap berfungsi.

Dikatakannya HKI juga mewajibkan emission pass bagi alat berat yang beroperasi, serta menggunakan jumbo bag untuk melindungi timbunan agar tidak larut terbawa hujan dan meminimalkan sedimentasi pada lahan persawahan maupun saluran irigasi warga.

Menurutnya adapun tantangan utama proyek ini adalah pekerjaan yang bersinggungan dengan jalan tol yang telah beroperasi. Keselamatan pengguna jalan dan pekerja pun menjadi prioritas dalam melaksanakan pekerjaan.

“HKI melakukan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, memperketat pengendalian keselamatan kerja, serta meningkatkan koordinasi operasional dengan pihak terkait dan para vendor agar pekerjaan dapat berlangsung aman tanpa mengganggu keselamatan maupun kelancaran lalu lintas,” ujar Aditya.

Dia menyatakan HKI berkomitmen untuk terus menjaga mutu pekerjaan, mengedepankan keselamatan, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan IC Lubuk Alung dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Sumbar.

Oleh karena itu, kehadiran IC ini diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik serta pemerataan ekonomi di wilayah Sumatra Barat khususnya Padang, Bukittinggi, hingga Pariaman.