JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda kepada 97 perusahaan pinjaman daring (pindar) dalam kasus dugaan kartel suku bunga dinilai telah melampaui kewenangan. Ia berpandangan keputusan tersebut perlu dibatalkan menurut hukum.

Pakar Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Padjadjaran, Adrian E. Rompis menilai, langkah hukum yang diambil lembaga pengawas persaingan usaha tersebut sebagai ultra vires atau melampaui batas kewenangan.

Dalam persoalan ini, platform pindar di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerapkan batas maksimum suku bunga atas arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2018.

Dalam putusannya, KPPU kemudian menganggap tindakan tersebut sebagai kesepakatan penetapan harga.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KPPU sama-sama dua lembaga negara yang bersifat independen, tapi tugas dan fungsinya berbeda. Demikian juga dengan pemberlakuan hukumnya. Istilahnya, OJK quasi pemerintah dan KPPU quasi yudisial. Jadi kedudukan hukumnya beda,” ujar Adrian dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Sedikit catatan, dalam konteks hukum ultra vires sendiri berarti di luar wewenang yang merujuk pada tindakan seseorang, perusahaan, atau lembaga yang melampaui batas kewenangan, kekuasaan, atau tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku.

Dalam decision brief yang dipublikasikan di situs resminya, Adrian bilang, KPPU menolak argumen platform pindar yang menyatakan batas maksimum suku bunga merupakan arahan OJK.

Majelis KPPU menilai tidak ada regulasi yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada AFPI untuk menetapkan batas maksimum suku bunga.

Terkait hal tersebut, Adrian menjelaskan, OJK memberikan persyaratan melalui asosiasi untuk mengatur suku bunga sebagai salah satu syarat wajib untuk dipatuhi anggotanya supaya dapat memperoleh izin usaha.

Sebelumnya, dalam keterangannya sebagai saksi ahli pada sidang pemeriksaan KPPU 25 November 2025 silam, Adrian juga menguraikan, pasca reformasi, Indonesia mulai menganut pengaturan yang bersifat bottom-up, termasuk melalui pembentukan asosiasi lembaga negara seperti OJK yang diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat.

“Dan dia (asosiasi) diberikan kewenangan pengaturan dengan supervisi pasti dari OJK agar berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi kalau kita lihat pembentukan asosiasi itu biasanya dalam rangka pengayaan peraturan supaya dia (regulasi) dekat dengan masyarakat,” terang dia.

Dengan konstruksi tersebut, Adrian berpendapat tindakan KPPU menghukum pelaku usaha pindar yang patuh pada regulator dapat dikategorikan sebagai ultra vires.

“(Oleh karena itu), putusan KPPU harus dinyatakan batal menurut hukum,” tutup dia.

Saat ini proses permohonan keberatan (banding) terhadap putusan KPPU yang diajukan sejumlah platform pindar tengah berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim menjadwalkan akan mendengarkan keterangan sejumlah saksi dan ahli dalam beberapa waktu ke depan.

Sebagai informasi, keputusan KPPU yang menjatuhkan denda total Rp 755 miliar kepada 97 perusahaan pindar menuai banyak pertanyaan.

Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah kemungkinan investor urung untuk membangun usaha pindar di Indonesia.

Putusan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik penetapan harga (kartel), khususnya dalam bentuk batas maksimum suku bunga pinjaman.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menjelaskan, batas maksimum manfaat ekonomi yang menjadi sorotan KPPU justru merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen sekaligus untuk membedakan pinjol legal dari praktik ilegal.

“Selalu kami sampaikan ke KPPU tidak ada niat jahat (kartel bunga). Tujuan kami untuk melindungi konsumen dan membedakan pindar yang berizin dan legal. Penentuan bunga juga sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, PAINAN - Anggota DPRD Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Novermal 5 perusahaan sawit/CPO yang beroperasi di wilayah Pesisir Selatan diadukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dia menyampaikan laporan ke KPPU itu terkait persoalan harga dan potongan timbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Melalui Surat Deputi Penegakan Hukum No.1177/DH/P/IV/2026 tanggal 25 Juni 2026, saya telah dipanggil untuk didengar keterangan sebagai saksi, atas pengaduan saya yang tercatat sebagai Perkara Laporan No. 77-92/DH/KPPU-L/VI/2026," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Novermal bilang selanjutnya penyelidik KPPU akan mendengar keterangan darinya pada hari Jumat 2 Juli 2026 mendatang, terkait dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, yaitu tentang pembelian TBS kelapa sawit oleh 5 (lima) pabrik kelapa sawit yang diduga bersekongkol menetapkan harga seragam rendah, dan potongan timbangan seragam tinggi (praktik kartel).

Dia menjelaskan informasi terbaru untuk harga TBS kelapa sawit kebun swadaya Pesisir Selatan mencapai Rp1.400 per kg, dan harga ini berada jauh bawah harga TBS kebun plasma yang ditetapkan pemerintah.

Adapun, untuk harga TBS kebun swadaya Kabupaten Sijunjung lebih tinggi dari Pesisir Selatan. Artinya kondisi ini terjadi potongan timbangan TBS Pesisir Selatan mencapai 9% - 12%, sementara di Sijunjung hanya 4% - 5%.

Pihak pabrik selalu berdalih, ujar Novermal, harga rendah karena rendemen TBS Pesisir Selatan rendah. Tapi, cek rendemen hamparan tidak pernah dilakukan, dan rendemen di pabrik tidak pernah dibuka.

"Dalih mereka, potongan timbangan tinggi karena mutu TBS rendah, tapi tidak jelas standarnya," ujar dia.

Menurutnya dari dulu sampai sekarang, harga TBS kelapa sawit kebun swadaya Pesisir Selatan paling rendah, dan potongan timbangan paling tinggi di Sumbar.

"Dengan harga Rp700 per kg di bawah harga Kabupaten Sijunjung, petani kelapa sawit Pesisir Selatan dengan luas kebun swadaya 44 ribu hektar, rugi Rp700-an miliar per tahun," sebutnya.

Oleh karena itu, dia meminta KPPU memulihkan iklim usaha yang adil bagi petani sawit swadaya, yaitu penetapan harga dan potongan timbagan (sortasi) TBS kelapa sawit yang transparan dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Permentan No. 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

"Kalau 5 pabrik tersebut terbukti melakukan praktik kartel dan persaingan usaha tidak sehat, saya berharap KPPU menjatuhkan sanksi yang tegas," harap Novermal yang juga kader PAN ini.

Novermal pun mengungkapkan kelima pabrik kelapa sawit yang diadukan ke KPPU tersebut, PT Incasi Raya Sudetan POM di Teluk Ampalu Inderapura, PT Sumatera Jaya Agro Lestari di Teluk Ampalu, Inderapura, PT Transco Energi Utama di Tiga Sungai, Inderapura, PT Kemilau Permata Sawit di Kubu, Tapan, dan PT Muara Sawit Lestari di Lunang Selatan, Lunang.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan ekosistem yang transparan jadi kunci untuk memberantas kartel haji. Sebab kartel tersebut bisa memperburuk penyelenggaraan haji di Indonesia.

“Saya beberapa kali menyebut adanya praktik kartel haji. Sebagian orang mungkin merasa istilah itu terlalu keras,” kata Dahnil dikutip, Minggu (14/6/2026).

Dahnil menggunakan istilah kartel haji karena di sekitar ekosistem haji tumbuh praktik-praktik yang menjadikan jemaah bukan lagi sebagai subjek pelayanan, melainkan objek ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik ini sudah menjadi komoditas.

Istilah kartel haji menggambarkan sebuah kenyataan bahwa dalam waktu lama terdapat kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan dari tata kelola tidak transparan, dari informasi yang tidak terbuka, dan dari ketergantungan jemaah yang terus dipelihara.

Yang membuat persoalan semakin rumit, kata Dahnil, adalah karena sebagian pelakunya justru berasal dari lingkungan yang memahami agama. Untuk memberantas itu, pemerintah butuh mereformasi penyelenggaraan haji agar lebih baik ke depan.

“Saya selalu mengatakan bahwa reformasi haji tidak cukup hanya berbicara tentang akomodasi hotel, transportasi, katering, atau tenda. Reformasi yang paling penting adalah membersihkan tata kelola haji dari praktik rente yang menjadikan jemaah sebagai objek keuntungan, jemaah sebagai komoditas,” kata Dahnil.

Lihat video: Aturan Baru Haji Khusus 2026: Penegakan Istito'ah Hingga Wajib BPJS!



Menurutnya, pemerintah butuh ekosistem yang transparan untuk membenahi ibadah haji semakin baik tahun ke tahun. Butuh sistem yang membuat setiap transaksi dapat ditelusuri. “Kita membutuhkan tata kelola yang membuat tidak ada lagi ruang gelap untuk memperdagangkan ketidaktahuan jemaah,” katanya.

Butuh pula pembimbing ibadah yang benar-benar membimbing, bukan memanfaatkan. Termasuk, perlu menumbuhkan lembaga yang hidup dari pelayanan, bukan dari kebergantungan pada jemaah.

Menurutnya, mayoritas pembimbing ibadah, ulama, ustaz, hingga kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) di Indonesia bekerja dengan penuh keikhlasan. Dahnil mengaku menyaksikan para pembimbing haji ini bekerja penuh komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

Mereka telah berjasa mendampingi jutaan jemaah selama bertahun-tahun. Karena itu, upaya membersihkan praktik rente sesungguhnya juga untuk menjaga kehormatan mereka.

“Jangan sampai segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap begitu banyak pembimbing yang bekerja dengan amanah,” kata dia.

Dahnil berkomitmen Kementerian Haji dan Umrah akan terus membenahi tata kelola ibadah haji. Bukan karena ingin berhadapan dengan siapa pun, tetapi karena ingin memastikan seluruh ekosistem haji kembali kepada tujuan awalnya, yakni melayani umat.

Menurutnya, jemaah haji bukan pelanggan. Jemaah haji juga bukan pasar, bukan komoditas. “Penyelenggaraan haji tidak ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan dari jutaan jemaah, melainkan oleh seberapa baik kita menjaga kehormatan mereka sebagai tamu-tamu Allah,” katanya.

CARACAS - Amerika Serikat (AS) telah meluncurkan serangan udara yang menewaskan pemimpin kartel narkoba Tren de Aragua; Hector Rusthenford Guerrero Flores, yang juga dikenal sebagai Nino Guerrero, di Venezuela. Presiden Amerika Donald Trump membagikan video yang menunjukkan markas bos geng tersebut dibombardir hingga hancur berkeping-keping.

Tren de Aragua, geng kartel narkoba yang terkenal kejam, telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemeritah AS. Amerika bekerja sama dengan Venzuela dalam operasi mematikan tersebut.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump mengatakan Nino Guerrero telah berhasil dieksekusi. "Teroris Tren de Aragua tidak lagi memiliki tempat berlindung yang aman di Venezuela atau di tempat lain mana pun dan, di bawah kepemimpinan saya, kita akan menemukan para pembunuh kejam dan gembong narkoba ini kapan saja, di mana saja, dan mengirim mereka ke dasar neraka tempat mereka seharusnya berada," tulis Trump.

"Serangan ini dikoordinasikan erat dengan teman-teman kita di Venezuela, dengan siapa kita bekerja sama dengan sangat baik," paparnya, seperti dikutip dari Fox News, Minggu (14/6/2026).

Menteri Perang AS Pete Hegseth mengonfirmasi di X bahwa operasi tersebut dilakukan awal pekan ini bersama dengan pasukan keamanan Venezuela.

Pemerintah Venezuela mengakui bahwa mereka berbagi intelijen dan dukungan teknis khusus dalam operasi gabungan tersebut.

"Selama operasi, terjadi bentrokan dengan anggota struktur kriminal ini, yang mengakibatkan kematian Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Nino Guerrero', pemimpin organisasi kriminal," kata Kementerian Komunikasi Venezuela dalam sebuah pernyataan.

Komando Selatan AS (SOUTHCOM) dalam sebuah unggahan di X menyatakan bahwa operasi gabungan tersebut berlangsung terhadap kompleks Tren de Aragua.

Trump telah mengambil serangkaian tindakan luar biasa terhadap geng tersebut, termasuk serangkaian serangan terhadap kapal-kapal kecil yang dituduh oleh pemerintahannya menyelundupkan narkoba ke Amerika.

Setidaknya 207 orang telah tewas dalam serangan kapal oleh militer AS di Samudra Pasifik bagian timur dan Laut Karibia sejak pemerintahan Trump mulai menargetkan mereka yang disebutnya "narkoteroris" pada awal September.

Trump dan para pejabat pemerintahannya secara konsisten menyalahkan Tren de Aragua sebagai akar penyebab kekerasan dan perdagangan narkoba ilegal yang melanda beberapa kota di AS.

Tentang Geng Tren de Aragua

Didirikan di Venezuela, Tren de Aragua telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan juga aktif di Kolombia, Peru, dan Chile.

Jaksa federal di New York mengajukan dakwaan pemerasan, narkoba, dan senjata api terhadap pemimpin geng tersebut pada bulan Desember.

"Guerrero Flores telah menjadi dalang evolusi Tren de Aragua dari geng penjara Venezuela menjadi organisasi teroris transnasional," kata Jaksa AS Jay Clayton dalam sebuah pernyataan ketika dakwaan diumumkan.

"Tren de Aragua, di bawah kepemimpinan Guerrero Flores, telah melakukan tindakan kekerasan, pemerasan, dan perdagangan narkoba yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Eropa," katanya.

Departemen Luar Negeri AS telah menawarkan hadiah USD5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau penghukumannya.

Menurut laporan dari lembaga think tank InSight Crime, Guerrero menjadikan Tren de Aragua seperti sekarang ini selama masa penahanannya di Tocoron.

"Di bawah kepemimpinannya, Tocoron menjadi salah satu penjara paling terkenal di negara itu, sebagian besar karena kebijakan tidak resmi pemerintah Venezuela yang menyerahkan kendali penjara-penjara tertentu kepada para pemimpin kriminal yang dikenal sebagai pranes," bunyi laporan tersebut.

"Kebebasan ini dan pendapatan kriminal geng tersebut memungkinkan pembangunan kebun binatang, kolam renang, taman bermain, restoran, dan klub malam di dalam penjara," imbuh laporan itu.

Operasi gabungan ini merupakan tanda terbaru membaiknya hubungan antara Caracas dan Washington sejak penculikan Nicolas Maduro oleh pasukan AS pada Januari lalu.

Kedua negara memulihkan hubungan diplomatik pada bulan Maret, yang telah terputus pada tahun 2019. Amerika Serikat sedang dalam proses mengaktifkan kembali kedutaan besarnya di Caracas.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengendus adanya indikasi praktik kartel di balik imbas penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tengah penguatan harga CPO global dan nilai tukar dolar AS.

Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menyampaikan pihaknya menemukan pola harga sawit yang tidak sejalan dengan kondisi pasar internasional.

Salah satu perhatian utama saat ini adalah fenomena pembelian TBS yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasar global, di mana harga CPO justru mengalami penguatan, tetapi harga TBS di tingkat petani cenderung melemah.

“Salah satunya adalah terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik, justru naik. Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini, atau persengkongkol jahat, persengkongkol diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO di dunia tidak turun, atau cenderung naik malah,” kata Ade dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi stabilisasi harga TBS di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Atas dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha di sektor kelapa sawit.

“Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi,” ujarnya.

Ade menegaskan aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Dia juga Satgas Pangan Polri bersama aparat di daerah akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani maupun perekonomian nasional, terutama di sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

Selain itu, dia menambahkan Satgas Pangan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara, termasuk praktik yang mengarah pada manipulasi harga di sektor komoditas strategis seperti praktik under invoicing dan under pricing.

Sebelumnya,Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanyaketidaksesuaian antara penguatan harga komoditas global dengan kondisi di dalam negeri. Amran menyebut harga CPO dunia naik signifikan, namun tidak tercermin pada harga TBS.

Selama periode April 2024–Mei 2026, Amran menuturkan harga CPO dunia mengalami kenaikan 47,01%. Namun kenaikan ini tidak sepenuhnya tercermin pada harga TBS nasional yang hanya naik di kisaran 29–32%.

Di saat yang sama, kurs dolar AS juga tercatat naik sekitar 10,83% atau setara Rp1.763, sementara harga TBS hanya mengalami kenaikan terbatas di kisaran Rp665–Rp783 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di tingkat pekebun masih berada sekitar 20% lebih rendah dibanding penetapan gubernur yang berada di kisaran Rp400–Rp1.500 per kilogram. Setelah 20 Mei 2026, harga TBS nasional juga mengalami tekanan hingga turun sekitar 17%, berada di rentang Rp300–Rp1.250 per kilogram.

“Kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional [naik] 29%—32%, kurs dolar dibanding rupiah [naik] 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali,” tutup Amran.

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengungkapkan adanya indikasi praktik kartel dalam penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang belakangan mengalami penurunan di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia.

Kepala Satgas Pangan Polri Ade Simanjuntak mengatakan, pihaknya mencurigai adanya kesepakatan terselubung yang menyebabkan harga TBS di tingkat petani turun meski harga CPO global justru menguat.

"Terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik, kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik malah gitu ya," kata Ade dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Untuk mengusut dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ade memastikan aparat tidak akan ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam penetapan harga yang merugikan petani sawit.

"Jadi kami akan menggandeng KPPU, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi. Ya kita tidak akan segan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," kata Ade.

Dia berharap seluruh pihak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dan meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional.

"Kami berharap semua yang menjadi program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, untuk menaikkan komoditas kita di dunia internasional, bisa mendapat dukungan dari semua pihak," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) seharusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga komoditas ekspor. Karena itu, dia menegaskan pemerintah segera memeriksa perusahaan yang membeli sawit dengan harga rendah.

"Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari totalnya 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit. Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula," kata Amran.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang masih menurunkan harga TBS. Menurutnya, aparat penegak hukum dan Satgas Pangan akan menindaklanjuti setiap temuan yang merugikan petani.

"Mulai hari ini enggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Dirkrimsus, Kasatgas tindak lanjuti. Dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini," kata dia.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali ke level sebelum terjadi penurunan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga akan memeriksa sekitar 300 perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar.

Amran mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam rapat yang dihadiri asosiasi sawit, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi. Ia menilai penurunan harga TBS tidak sejalan dengan perkembangan harga komoditas dan nilai tukar yang justru menguntungkan sektor ekspor.

"Alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi," kata Mentan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Amran menyebut pelemahan rupiah terhadap dolar AS sekitar 10 persen seharusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga TBS. Menurut dia, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menurunkan harga pembelian sawit dari petani.

Ia menegaskan pemerintah harus melindungi sekitar 15 juta petani sawit di seluruh Indonesia. Penurunan harga yang terjadi belakangan, kata dia, merupakan kondisi yang tidak wajar.

"Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun," ujar Amran.

Ia mengungkapkan dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang belum mengembalikan harga TBS ke level sebelumnya. Data perusahaan tersebut akan diserahkan kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Amran menambahkan harga TBS di setiap daerah harus kembali mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur. Menurut dia, daerah yang menetapkan harga Rp3.200 per kilogram maupun Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Kalau 3.200 harusnya tetap 3.200. Ada 3.600 kembali ke 3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti pergub, peraturan gubernur," ujarnya.

Ia menyebut laporan yang diterima dalam rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS sudah mulai pulih. Pemerintah menargetkan seluruh harga kembali normal dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan penindakan tegas terhadap mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan penindakan tidak lagi hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Data Satgas Pangan Polri menunjukkan adanya dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Pada periode pertama, tahun 2017–2019, mencakup tiga tahun penuh dengan total 784 kasus yang ditangani.

Dari total 784 kasus tersebut, sebanyak 66 kasus penanganan di antaranya terkait dengan komoditas beras. Kemudian, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian. Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka.
Sementara itu, pada periode 2024–2025, yang baru berjalan sekitar dua tahun, telah ditangani 94 kasus sektor pertanian. Perinciannya terdiri atas 46 kasus komoditas beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Total tersangka yang ditetapkan mencapai 77 orang.

"Penindakan pada periode ini tidak berhenti pada aspek pidana semata. Pemerintah juga melakukan langkah struktural besar melalui pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025. Langkah tersebut menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk," kata Amran dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kementan, Sabtu (23/5/2026).
Amran menegaskan periode penindakan 2024–2026 tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini dinilai membebani masyarakat.
Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar. Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.
Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita. Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai.

"Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar, dengan keadaan itu tidak boleh kompromi, pidanakan. Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan,' tegasnya.
Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman. Petani sesungguhnya membeli tanah yang dikemas sebagai pupuk.

Akibat praktik kecurangan tersebut, dia menyebut kerugian petani diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima KUR yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi. Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut.
Berlanjut dengan fakta anomali yang ditemukan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Pada 28 Mei 2025, tercatat pengeluaran beras sebesar 11.410 ton dalam satu hari, jauh melampaui rata-rata normal 2.000–3.000 ton per hari. Lonjakan ekstrem ini memunculkan dugaan kuat adanya manipulasi data stok oleh middleman untuk menaikkan harga di tingkat konsumen.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas Pangan Polri langsung diturunkan untuk menyelidiki melakukan pendalaman.

MEXICO CITY - Insiden penembakan massal telah mengguncang Meksiko pada Minggu dini hari waktu setempat. Penembakan ini, yang diduga merupakan perselisihan rumah tangga, menewaskan 10 orang, termasuk 6 orang dari satu keluarga.

Ini merupakan gelombang kekerasan terbaru di negara yang sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 yang dimulai bulan depan.

Ke-10 korban tewas adalah enam pria, tiga wanita, dan seorang anak di bawah umur. Semua korban berada di sebuah rumah di kota Tehuitzingo, yang terletak sekitar 200 kilometer (125 mil) selatan Mexico City. Demikian disampaikan pemerintah negara bagian Puebla dalam sebuah pernyataan.

Jaksa Penuntut Umum Negara Bagian Puebla, Idamis Pastor, mengatakan sembilan orang tewas di tempat kejadian akibat luka tembak dan seorang wanita meninggal saat diangkut ke rumah sakit.

"Teori kerja kami dalam penyelidikan adalah bahwa ini adalah masalah yang berkaitan dengan keluarga," kata Pastor, yang dilansir AFP, Senin (18/5/2026).

Menurut Pastor, dari 10 korban, enam adalah anggota dari satu keluarga, dan empat lainnya adalah pekerja.

Laporan media lokal menyebutkan penembakan terjadi sekitar pukul 01.55 waktu setempat, ketika tetangga mendengar suara tembakan.

Para pejabat telah berjanji akan memberikan respons multi-arah terhadap serangan tersebut, dengan melibatkan Garda Nasional, Kantor Kejaksaan Agung negara bagian, dan kepolisian negara bagian dan lokal, serta upaya intelijen, analisis, dan koordinasi antarlembaga.

Kemampuan Meksiko untuk memerangi kejahatan kekerasan telah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir, karena menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan pengawasan ketat menjelang Piala Dunia FIFA.

Pertandingan perdana turnamen sepak bola tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni di Mexico City, di mana pertandingan pembuka akan mempertemukan negara tuan rumah melawan Afrika Selatan.

Menjelang pertandingan tersebut, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah berjanji untuk meningkatkan keamanan, termasuk melalui pengerahan 100.000 personel keamanan, yang terdiri dari pasukan Garda Nasional, petugas polisi, dan karyawan dari perusahaan keamanan swasta.

Meksiko dijadwalkan menjadi tuan rumah 13 pertandingan di tiga kota tuan rumah: Monterrey, Mexico City, dan Guadalajara. Namun, serangkaian tindakan kekerasan yang menonjol telah menimbulkan pertanyaan tentang keamanan menjelang acara tersebut.

Pada bulan April, seorang pria bersenjata membunuh seorang turis Kanada dan melukai 13 lainnya di Teotihuacan, sebuah kota pra-Kolombia dan situs Warisan Dunia UNESCO di dekat Kota Meksiko yang piramidanya telah lama menarik wisatawan.

Sebelum itu, pada bulan Februari, gelombang kekerasan pecah di negara itu setelah pasukan Meksiko membunuh pemimpin Jalisco New Generation Cartel (CJNG), Nemesio “El Mencho” Oseguera. CJNG merupakan salah satu kartel narkoba terkejam di Meksiko.

Meksiko telah lama bergumul dengan kekerasan kartel nakorba, sebuah masalah yang menurut para kritikus telah diperparah oleh korupsi di dalam pemerintahan dan penegak hukum.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengisyaratkan bahwa mereka bahkan mungkin mengambil tindakan sepihak di wilayah Meksiko, meskipun Sheinbaum memperingatkan bahwa serangan semacam itu akan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negaranya.

“Kartel-kartel Meksiko memicu dan mengatur sebagian besar pertumpahan darah dan kekacauan di belahan bumi ini, dan pemerintah Amerika Serikat akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan nasional kita,” kata Trump pada bulan Maret.

Meksiko mengalami penurunan angka pembunuhan pada tahun 2025, turun 19,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut organisasi nirlaba Insight Crime.

Namun, para kritikus memperingatkan bahwa penurunan tersebut diperumit oleh tingginya angka penghilangan orang di negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Salah seorang komandan tertinggi kartel narkoba Jalisco, yaitu Audias Flores Silva, ditangkap oleh militer Meksiko saat bersembunyi di sebuah parit. Pemerintah Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah memberi harga US$5 juta untuk informasi mengenai Flores.

Penangkapan tersebut terjadi pada Senin waktu Meksiko (27/6/4/2026). Dengan adanya pencidukan itu, Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG), yang merupakan sindikat kejahatan terorganisasi paling kuat di Meksiko, kembali mengalami pukulan, seperti dilansir dariDeutsche Welle, Selasa (28/4/2026).

Flores, yang dikenal sebagai “El Jardinero” atau “Sang Tukang Kebun”, merupakan sosok yang diduga sebagai calon pemimpin CJNG. Sebelumnya, pemimpin terkenal kartel tersebut, yaitu Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, tewas setelah tertembak dalam suatu operasi militer Meksiko, yang didukung AS, pada Februari 2026.

AS memang telah menetapkan CJNG sebagai organisasi teroris pada tahun 2025. Negara tersebut juga menawarkan hadiah sebesar US$5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Flores setelah kematian Cervantes.

Penangkapan El Jardinero dimulai ketika pasukan Meksiko mengepung sebuah kabin di utara suatu kota wisata. Tepatnya, menurut laporanSky News, lokasi persembunyian tersebut berada di dekat komunitas El Mirador, di negara bagian Nayarit.

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut (AL) Meksiko setelah penangkapannya, di sana, Flores bersembunyi dengan adanya perlindungan dari sekitar 30 truk pikap dan 60 orang-orang bersenjata.

Pernyataan itu mengatakan bahwa para pria bersenjata “berpencar ke berbagai lokasi” sebagai taktik pengalihan. Akan tetapi, pelacakan darat dan udara mengarahkan militer Meksiko kepada Flores, yang ditemukan bersembunyi di parit pinggir jalan.

Pihak militer Meksiko mengatakan bahwa operasi tersebut dilakukan setelah mereka memantau El Jardinero selama 19 bulan. Mereka menganggap bos kartel itu sebagai target prioritasnya.

Pihak militer pun menyatakan bahwa operasi penangkapan “dilaksanakan dengan presisi tingkat tinggi tanpa satu tembakan pun dilepaskan”. Walau pemerintah melaporkan bahwa tidak ada yang terluka maupun terbunuh dalam penangkapan itu, media-media lokal mengatakan bahwa terdapat beberapa kendaraan dan tempat usaha yang terbakar pascaaksi itu.

Tidak murni dilakukan sendirian, AL Meksiko menyebut bahwa operasi ini juga menggunakan intelijen yang diberikan oleh otoritas AS. Saat ini, belum ada kejelasan mengenai lokasi penuntutan dari Flores—dia bisa dituntut di Meksiko atau diekstradisi ke AS..

Menurut Carlos Olivo, seorang mantan asisten agen khusus yang bertugas di Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) dan pakar CJNG, El Jardinero merupakan seorang tokoh penting dan penangkapannya “akan berdampak lebih besar terhadap operasi CJNG dibandingkan saat El Mencho disingkirkan.”

Sebelumnya, kematian El Mencho memicu lonjakan kekerasan kartel di Meksiko, termasuk peningkatan serangan terhadap tempat-tempat usaha oleh orang-orang bersenjata, pembakaran banyak kendaraan, dan pemblokiran berbagai jalan. Serangan-serangan itu menyebabkan lebih dari 70 orang tewas, termasuk 25 anggota Garda Nasional Meksiko.

AL Meksiko mengatakan bahwa Flores “diidentifikasi sebagai salah satu pemicu utama” berbagai aksi kekerasan tersebut.

Setelah menangkap El Jardinero, pihak yang berwenang kemudian, pada hari yang sama, menangkap anggota CJNG lainnya, yaitu Cesar Alejandro N. Otoritas Meksiko mengatakan bahwa dia adalah pencuci uang utama bagi Flores.

Saat ini, situasi keamanan Meksiko makin disorot seiring persiapan negara tersebut untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 AS dan bersama dengan Kanada.

Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya juga telah meningkatkan tekanan kepada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum untuk menindak tegas geng kejahatan yang terorganisasi. Sheinbaum telah berulang kali menolak tawaran serangan pesawat nirawak (drone) dari AS dan juga pengerahan pasukan darat AS untuk memerangi kartel Meksiko. (Laurensius Katon Kandela)

NEW MEXICO - Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah memerintahkan penyelidikan atas peran yang dimainkan oleh dua pejabat AS yang dilaporkan bekerja untuk CIA dalam operasi kontra-narkotika di negara bagian Chihuahua utara.

"Keduanya tewas bersama dua pejabat Meksiko ketika mobil mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dari operasi untuk menghancurkan laboratorium narkoba ilegal," kata pejabat Chihuahua, dilansir BBC.

Sheinbaum mengatakan bahwa baik dirinya maupun anggota senior tim keamanan federal tidak diinformasikan tentang operasi gabungan AS-Meksiko apa pun.

Pemimpin Meksiko itu bersikeras bahwa pejabat asing hanya dapat beroperasi di wilayah Meksiko jika mendapat izin terlebih dahulu di tingkat federal.

Sheinbaum mendapat tekanan dari rekan sejawatnya dari AS, Presiden Donald Trump, untuk berbuat lebih banyak guna membendung aliran narkoba dari Meksiko ke Amerika Serikat, tetapi ia bersikeras bahwa "kedaulatan" Meksiko tidak dapat dilanggar.

Pada hari Senin, Sheinbaum mengatakan "kami tidak mengetahui adanya kerja sama langsung antara negara bagian Chihuahua dan personel dari kedutaan AS".

Ia juga mengatakan pemerintah perlu "memahami keadaan di mana hal ini terjadi, dan kemudian menilai implikasi hukumnya".

Menurut seorang pejabat negara bagian Chihuahua, dua warga negara AS dan dua anggota Badan Investigasi Negara Bagian Chihuahua (AEI) meninggal pada Minggu pagi ketika mobil yang mereka tumpangi tergelincir dari jalan dan jatuh ke jurang, di mana mobil itu meledak.

Duta Besar AS di Meksiko, Ronald Johnson, menyebut kedua warga negara Amerika itu sebagai "personel kedutaan AS".

Jaksa Agung Negara Bagian Chihuahua, César Jáuregui, mengatakan dalam konferensi pers pada hari Minggu bahwa keduanya adalah "petugas instruktur" dari kedutaan AS yang sedang melakukan "pekerjaan pelatihan sebagai bagian dari pertukaran umum dan normal yang kami lakukan dengan otoritas AS".

Ia menambahkan bahwa kecelakaan itu terjadi saat mereka sedang dalam perjalanan pulang dari operasi penghancuran sejumlah laboratorium rahasia untuk produksi narkoba sintetis.

Ketika ditanya lagi pada hari Senin tentang peran kedua pejabat AS tersebut, ia mengatakan bahwa mereka telah terlibat dalam "pekerjaan pelatihan dasar, sekitar delapan atau sembilan jam [perjalanan] dari tempat operasi terhadap laboratorium narkoba berlangsung".

Sheinbaum mengatakan bahwa pejabat dari pemerintahnya telah meminta informasi kepada kedutaan AS dan otoritas negara bagian Chihuahua untuk menentukan apakah operasi tersebut mungkin telah melanggar hukum keamanan nasional Meksiko, yang tidak mengizinkan operasi gabungan tanpa persetujuan terlebih dahulu di tingkat federal.

Ia menekankan bahwa meskipun pemerintahnya bekerja sama dengan AS, termasuk berbagi informasi intelijen, "tidak ada operasi gabungan di darat atau di udara".

Pada hari Selasa, The Washington Post melaporkan bahwa dua pejabat AS yang meninggal bekerja untuk CIA sebagai bagian dari peran yang diperluas secara signifikan dalam memerangi perdagangan narkotika di Belahan Barat.

Pekerjaan mereka kemudian dikonfirmasi oleh media AS lainnya, termasuk jaringan mitra BBC, CBS.

BBC telah menghubungi CIA untuk meminta komentar.

September lalu, investigasi Reuters menemukan bahwa badan intelijen tersebut telah menjalankan operasi rahasia di Meksiko selama bertahun-tahun untuk melacak para pengedar narkoba yang paling dicari di negara itu. Investigasi tersebut juga menemukan bahwa badan tersebut bekerja sama erat dengan unit-unit khusus pemburu narkoba di dalam militer Meksiko.

Dengan persetujuan pemerintah Meksiko, CIA memberikan pelatihan, peralatan, dan dukungan keuangan kepada unit-unit terpilih Meksiko untuk operasi, termasuk perjalanan, menurut Reuters.

Setidaknya dua unit militer yang telah diverifikasi CIA saat ini aktif, termasuk kelompok Angkatan Darat Meksiko yang menangkap Ovidio Guzmán-López, dan satuan intelijen khusus Angkatan Laut Meksiko, demikian laporan kantor berita tersebut mengutip para pejabat.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

Perusahaan tersebut menaikkan suku bunga menjadi 0,8% secara bersama-sama sehingga dinilai telah memonopoli pasar dan merugikan masyarakat. Putusan ini tertuang dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi dibantu oleh 8 Anggota Komisi Majelis lainnya pada Kamis (26/3/2026) di Gedung RB Supardan, Jakarta Utara.

“Menyatakan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata Rhido.

Mereka dikenakan sanksi berupa membayar denda dengan besaran mulai dari Rp1 miliar sampai Rp102 miliar dengan total secara keseluruhan mencapai Rp755 miliar. Majelis Komisi menyatakan penetapan denda berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi setiap perusahaan.

Anggota Majelis Komisi memberikan pertimbangan memberatkan terhadap 5 Terlapor, yakni PT Amanah Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Indofintech, PT Lunaria Annua Teknologi, dan PT Satu Stop Finansial Solusi.

“Tidak kooperatif karena tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam proses persidangan dan tidak menyampaikan dokumen selama proses persidangan,” kata Anggota Majelis Komisi.

Sedangkan hal yang meringankan adalah Terlapor, kecuali 5 pihak yang dimaksud, telah kooperatif, serta belum pernah terlibat pelanggaran yang sama atau sejenisnya terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Uang denda akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan. Jika mengajukan keberatan, Terlapor harus menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan.

Berikut Daftar 97 Perusahaan Pinjol beserta Denda yang Diputuskan KPPU:

NO	NOMOR TERLAPOR	NAMA PERUSAHAAN	BESARAN DENDA
1	Terlapor I	PT Abadi Sejahtera Finansindo	Rp2.100.000.000
2	Terlapor II	PT Adiwisista Finansial Teknologi	Rp1.000.000.000
3	Terlapor III	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	Rp3.400.000.000
4	Terlapor IV	PT Aktivaku Investama Teknologi	Rp1.000.000.000
5	Terlapor V	PT Alami Fintek Sharia	Rp3.000.000.000
6	Terlapor VI	PT Aman Cermat Cepat	Rp1.000.000.000
7	Terlapor VII	PT Amartha Mikro Fintek	Rp48.800.000.000
8	Terlapor VIII	PT Ammana Fintek Syariah	Rp1.000.000.000
9	Terlapor IX	PT Anugerah Digital Indonesia	Rp1.000.000.000
10	Terlapor X	PT Artha Dana Teknologi	Rp22.900.000.000
11	Terlapor XI	PT Artha Permata Makmur	Rp1.000.000.000
12	Terlapor XII	PT Astra Welab Digital Arta	Rp13.500.000.000
13	Terlapor XIII	PT Berdayakan Usaha Indonesia	Rp3.600.000.000
14	Terlapor XIV	PT Bursa Akselerasi	Rp1.000.000.000

NO	NOMOR TERLAPOR	NAMA PERUSAHAAN	BESARAN DENDA
15	Terlapor XV	PT Cerita Teknologi Indonesia (d/h PT Cerita Investasi Teknologi Indonesia)	Rp1.000.000.000
16	Terlapor XVI	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	Rp1.000.000.000
17	Terlapor XVII	PT Creative Mobile Adventure	Rp1.000.000.000
18	Terlapor XVIII	PT Crowde Membangun Bangsa	Rp1.000.000.000
19	Terlapor XIX	PT Dana Bagus Indonesia	Rp1.000.000.000
20	Terlapor XX	PT Dana Kini Indonesia	Rp2.300.000.000
21	Terlapor XXI	PT Dana Pinjaman Inklusif	Rp2.100.000.000
22	Terlapor XXII	PT Dana Syariah Indonesia	Rp3.700.000.000
23	Terlapor XXIII	PT Digital Micro Indonesia	Rp1.300.000.000
24	Terlapor XXIV	PT Doeku Peduli Indonesia	Rp1.000.000.000
25	Terlapor XXV	PT Duha Madani Syariah	Rp1.000.000.000
26	Terlapor XXVI	PT Esta Kapital Fintek	Rp1.000.000.000
27	Terlapor XXVII	PT Ethis Fintek Indonesia	Rp1.000.000.000
28	Terlapor XXVIII	PT Fidac Inovasi Teknologi	Rp1.000.000.000
29	Terlapor XXIX	PT Finansia Aira Teknologi	Rp1.000.000.000
30	Terlapor XXX	PT Finansial Integrasi Teknologi	Rp1.000.000.000
31	Terlapor XXXI	PT Fintech Bina Bangsa (d.h PT Dana Bina Bangsa)	Rp1.000.000.000
32	Terlapor XXXII	PT Fintegra Homido Indonesia	Rp1.000.000.000
33	Terlapor XXXIII	PT Fintek Digital Indonesia (d.h PT Fintek Digital Ventura Indonesia)	Rp11.100.000.000
34	Terlapor XXXIV	PT Gradana Teknoruci Indonesia	Rp1.000.000.000
35	Terlapor XXXV	PT Grha Dana Bersama	Rp1.000.000.000
36	Terlapor XXXVI	PT Harapan Fintech Indonesia	Rp2.800.000.000
37	Terlapor XXXVII	PT Idana Solusi Sejahtera	Rp6.500.000.000
38	Terlapor XXXVIII	PT Iki Karunia Indonesia (d.h PT Iki Dana Indonesia)	Rp1.000.000.000
39	Terlapor XXXIX	PT Inclusive Finance Group	Rp1.000.000.000
40	Terlapor XL	PT Indo Fin Tek	Rp1.000.000.000
41	Terlapor XLI	PT Indonesia Fintopia Technology	Rp49.100.000.000
42	Terlapor XLII	PT Indonusa Bara Sejahtera	Rp1.000.000.000
43	Terlapor XLIII	PT Indosaku Digital Teknologi (d.h PT Sens Teknologi Indonesia)	Rp2.600.000.000
44	Terlapor XLIV	PT Info Tekno Siaga	Rp10.600.000.000
45	Terlapor XLV	PT Inovasi Terdepan Nusantara	Rp3.000.000.000
46	Terlapor XLVI	PT Intekno Raya	Rp1.000.000.000
47	Terlapor XLVII	PT Julo Teknologi Finansial	Rp12.200.000.000
48	Terlapor XLVIII	PT Kawan Cicil Teknologi Utama	Rp1.000.000.000

NO	NOMOR TERLAPOR	NAMA PERUSAHAAN	BESARAN DENDA
49	Terlapor XLIX	PT Klikcair Magga Jaya	Rp1.000.000.000
50	Terlapor L	PT Komunal Finansial Indonesia	Rp2.400.000.000
51	Terlapor LI	PT Kreasi Anak Indonesia	Rp1.000.000.000
52	Terlapor LII	PT Kredifazz Digital Indonesia (d.h PT Finaccel Digital Indonesia)	Rp42.400.000.000
53	Terlapor LIII	PT Kredit Pintar Indonesia	Rp93.600.000.000
54	Terlapor LIV	PT Kredit Plus Teknologi	Rp1.600.000.000
55	Terlapor LV	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	Rp25.600.000.000
56	Terlapor LVI	PT Kreditku Teknologi Indonesia	Rp2.300.000.000
57	Terlapor LVII	PT Kuaikuai Tech Indonesia	Rp10.800.000.000
58	Terlapor LVIII	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	Rp1.000.000.000
59	Terlapor LIX	PT Pindar Berbagi Bersama (d/h PT Layanan Keuangan Berbagi)	Rp13.900.000.000
60	Terlapor LX	PT Lentera Dana Nusantara	Rp11.300.000.000
61	Terlapor LXI	PT Linkaja Modalin Nusantara (d.h PT Igrow Resources Indonesia)	Rp1.000.000.000
62	Terlapor LXII	PT Lumbung Dana Indonesia	Rp1.000.000.000
63	Terlapor LXIII	PT Lunaria Annua Teknologi	Rp9.200.000.000
64	Terlapor LXIV	PT Mapan Global Reksa	Rp12.800.000.000
65	Terlapor LXV	PT Mediator Komunitas Indonesia	Rp1.600.000.000
66	Terlapor LXVI	PT Mekar Investama Teknologi (d.h PT Mekar Investama Sampoerna)	Rp1.000.000.000
67	Terlapor LXVII	PT Mitrausaha Indonesia Grup	Rp2.600.000.000
68	Terlapor LXVIII	PT Modal Rakyat Indonesia	Rp2.300.000.000
69	Terlapor LXIX	PT Mulia Inovasi Digital	Rp1.000.000.000
70	Terlapor LXX	PT Oriente Mas Sejahtera	Rp2.000.000.000
71	Terlapor LXXI	PT Pasar Dana Pinjaman (d.h PT Komunindo Arga Digital)	Rp1.000.000.000
72	Terlapor LXXII	PT Pembiayaan Digital Indonesia	Rp102.300.000.000
73	Terlapor LXXIII	PT Pendanaan Teknologi Nusa	Rp6.600.000.000
74	Terlapor LXXIV	PT Pinduit Teknologi Indonesia	Rp1.000.000.000
75	Terlapor LXXV	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	Rp1.000.000.000
76	Terlapor LXXVI	PT Pintar Inovasi Digital	Rp100.900.000.000
77	Terlapor LXXVII	PT Piranti Alphabet Perkasa	Rp1.000.000.000
78	Terlapor LXXVIII	PT Plus Ultra Abadi (d.h PT Fintech Uangsaku Indonesia)	Rp1.000.000.000
79	Terlapor LXXIX	PT Pohon Dana Indonesia	Rp1.000.000.000
80	Terlapor LXXX	PT Progo Puncak Group	Rp1.000.000.000

NO	NOMOR TERLAPOR	NAMA PERUSAHAAN	BESARAN DENDA
81	Terlapor LXXXI	PT Qazwa Mitra Hasanah	Rp1.000.000.000
82	Terlapor LXXXII	PT Rezeki Bersama Teknologi	Rp2.600.000.000
83	Terlapor LXXXIII	PT Ringan Teknologi Indonesia (d.h PT Lufax Technology Indonesia)	Rp1.000.000.000
84	Terlapor LXXXIV	PT Sahabat Mikro Fintek	Rp1.300.000.000
85	Terlapor LXXXV	PT Satustop Finansial Solusi	Rp1.100.000.000
86	Terlapor LXXXVI	PT Sejahtera Sama Kita	Rp1.000.000.000
87	Terlapor LXXXVII	PT Simplefi Teknologi Indonesia	Rp2.900.000.000
88	Terlapor LXXXVIII	PT Smartec Teknologi Indonesia	Rp4.800.000.000
89	Terlapor LXXXIX	PT Sol Mitra Fintec	Rp1.000.000.000
90	Terlapor XC	PT Solid Fintek Indonesia	Rp1.000.000.000
91	Terlapor XCI	PT Solusi Teknologi Finansial	Rp1.000.000.000
92	Terlapor XCII	PT Stanford Teknologi Indonesia	Rp8.700.000.000
93	Terlapor XCIII	PT Teknologi Merlin Sejahtera	Rp9.300.000.000
94	Terlapor XCIV	PT Toko Modal Mitra Usaha	Rp1.000.000.000
95	Terlapor XCV	PT Tri Digi Fin	Rp1.000.000.000
96	Terlapor XCVI	PT Trust Teknologi Finansial	Rp1.000.000.000
97	Terlapor XCVII	PT Uangme Fintek Indonesia	Rp23.500.000.000