JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah mencapai sekitar 43.000 kasus hingga Juni 2026, kalangan serikat pekerja menilai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS pajak atas dana JHT semakin membebani pekerja yang kehilangan penghasilan.

Pemerintah sendiri menyatakan akan meninjau kembali ketentuan tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengecek aturan yang menjadi sorotan para pekerja.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak ya. Nanti saya akan cek lagi seperti apa," ujar Purbaya ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

JHT berasal dari upah yang sudah dipajaki

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjadi salah satu pihak yang paling keras mengkritik pengenaan PPh terhadap pencairan JHT.

Menurutnya, pekerja pada dasarnya telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ketika menerima upah bulanan.

Setelah itu, sebagian penghasilannya kembali dipotong sebagai iuran JHT dan jaminan pensiun.

Karena itu, menurut Said, pengenaan pajak saat dana JHT dicairkan merupakan bentuk pemajakan berganda terhadap uang milik pekerja.

"Pajak JHT seharusnya nol persen. Upah buruh sudah dipotong PPh 21, setelah itu membayar iuran JHT dan jaminan pensiun, tetapi dipajaki lagi saat dicairkan. Berarti dua kali dipajaki," kata Said, Senin (29/6/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaan dan membutuhkan dana JHT untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mencari pekerjaan baru.

Partai Buruh pun berencana mengusulkan kepada pemerintah agar ketentuan tersebut dicabut.

"Partai Buruh meminta Menteri Keuangan Bapak Purbaya mencabut pajak terhadap JHT, pajak terhadap pesangon, pajak terhadap THR, dan pajak terhadap jaminan pensiun," ungkap Said.

Aturannya seperti apa?

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pajak atas pencairan JHT bukanlah kebijakan baru.

Ketentuan tersebut telah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010.

"Pajak atas JHT itu sendiri bukan sesuatu hal yang baru. Aturan ini sudah lama diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010," jelas akun Instagram @Ditjenpajakri.

Melalui aturan tersebut, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus dapat dikenai PPh Pasal 21 dengan perlakuan berbeda sesuai waktu pencairan dan besarnya manfaat yang diterima.

Untuk pencairan yang memenuhi persyaratan tertentu, manfaat hingga Rp 50 juta dikenakan tarif PPh final sebesar nol persen, sedangkan bagian di atas Rp 50 juta dikenai tarif final 5 persen.

Sementara pencairan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif umum atau progresif.

Melalui aturan tersebut, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus kepada peserta dapat dikenai PPh Pasal 21.

Namun, besaran pajaknya bergantung pada waktu pencairan dan nominal manfaat yang diterima.

"Penghasilan tersebut (yang ada di saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan) merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21," jelas akun Instagram tersebut.

Mekanisme dari BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengenaan pajak atas JHT.

Asisten Deputi Komunikasi Pemasaran sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Budi Hananto, mengatakan pemotongan pajak tidak dikenakan atas seluruh saldo JHT.

Sebagai contoh, apabila peserta memiliki saldo JHT sebesar Rp 60 juta dan mencairkan seluruhnya sekaligus, maka yang dikenai pajak final 5 persen hanya selisih Rp 10 juta di atas batas Rp 50 juta.

“Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009,” katanya kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, peserta yang sebelumnya pernah mencairkan sebagian saldo JHT, misalnya 10 persen atau 30 persen, kemudian mencairkan sisa saldo setelah dua tahun dapat dikenai tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

“Sementara itu bagi peserta yang sebelumnya telah melakukan pencairan JHT sebagian (10 persen atau 30 persen) dan kemudian melakukan pencairan sisa saldonya setelah dua tahun, maka dikenakan pajak progresif,” ujar Budi.

Kebijakan yang tidak sejalan dengan perlindungan pekerja

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai pengenaan pajak progresif terhadap pencairan JHT tidak sejalan dengan tujuan pembentukan program tersebut.

Menurut Timboel, secara sosiologis dana JHT merupakan tabungan pekerja yang disiapkan untuk masa pensiun maupun ketika terkena PHK.

Dana tersebut berfungsi menjaga daya beli pekerja dan keluarganya sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Tabungan JHT digunakan untuk menopang daya beli pekerja setelah PHK atau saat pensiun. Ketika dana itu dibelanjakan, konsumsi masyarakat tetap terjaga dan akhirnya ikut mendorong perputaran ekonomi," ujarnya.

Ia juga menilai pengenaan pajak terhadap JHT tidak tepat bagi pekerja yang selama ini berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), karena selama bekerja mereka memang tidak dikenai PPh Pasal 21.

Dari sisi hukum, Timboel berpendapat ketentuan pajak progresif dalam PP Nomor 68 Tahun 2009 dan PMK Nomor 16 Tahun 2010 bertentangan dengan semangat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang memberikan ruang bagi peserta mengambil sebagian manfaat JHT untuk kebutuhan tertentu seperti persiapan pensiun atau pembiayaan rumah.

Menurutnya, aturan yang lebih rendah tidak seharusnya mengurangi hak yang telah diberikan oleh undang-undang.

"Selama ini buruh sudah meminta pajak progresif atas JHT dihapus karena tidak sesuai dengan semangat Pasal 37 UU SJSN. JHT adalah tabungan pekerja, bukan tambahan penghasilan baru," kata Timboel.

Ia juga menyoroti implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang membagi JHT menjadi akun utama dan akun tambahan.

Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi membuat peserta kembali dikenai pajak progresif ketika mencairkan saldo di waktu yang berbeda.

PHK meningkat, JHT jadi harapan bertahan hidup

Perdebatan mengenai pajak JHT muncul di tengah meningkatnya angka PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga Juni 2026 jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai sekitar 43.000 orang.

Dalam sebuah kesempatan, Anwar Sanusi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan tersebut sekaligus menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar jumlah PHK tidak terus bertambah.

Namun ketika ditanya mengenai polemik pajak JHT, Anwar menyatakan persoalan tersebut berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

"Kalau soal itu nanti biar Dirjen PHI yang bisa menjawab," tegas Anwar di Jakarta, Senin (29/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan belum langsung mendapat lampu hijau dari pemerintah karena dinilai berpotensi lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar dibanding pekerja berpenghasilan rendah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mempelajari lebih dahulu profil peserta yang selama ini dikenai pajak sebelum memutuskan apakah aturan tersebut layak diubah atau tetap dipertahankan.

Menurut Purbaya, evaluasi diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kelompok yang membutuhkan, bukan justru memberi keuntungan lebih besar kepada peserta dengan nilai pencairan tinggi.

"Kan sampai Rp 50 juta 0% ya, kita akan cek yang bayar di atas Rp 50 juta berapa sih. Jangan-jangan nanti saya kasih untuk orang yang kaya saja," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa melihat data secara menyeluruh.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian lebih lanjut sekaligus membandingkan kebijakan Indonesia dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," ujarnya.

Purbaya juga mengingatkan bahwa penghapusan pajak tidak selalu berarti memberikan manfaat yang merata kepada seluruh pekerja.

Ia bahkan melempar candaan bahwa kebijakan tersebut justru bisa menuai kritik apabila ternyata hanya menguntungkan kelompok tertentu.

"Jangan sampai saya potong, yang untung orang kaya, nanti dimaki-maki lagi gua," ucapnya.

Pernyataan itu muncul setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menghapus pajak atas manfaat JHT, pesangon, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI Said Iqbal menilai pemotongan pajak terhadap dana JHT tidak lagi relevan karena penghasilan pekerja setiap bulan telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima, karena itu ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0% sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Said Iqbal.

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah mengingatkan bahwa pengenaan pajak atas manfaat JHT bukanlah aturan baru.

Ketentuan itu telah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam regulasi tersebut, manfaat JHT yang dicairkan sekaligus dikategorikan sebagai penghasilan sehingga dapat dikenai PPh Pasal 21.

Hal itu berbeda dengan gaji bulanan yang telah lebih dahulu dipotong pajak setiap periode pembayaran.

Aturan yang berlaku saat ini juga membedakan besaran pajak berdasarkan nilai pencairan dan jangka waktunya.

Untuk pencairan hingga Rp50 juta dalam periode maksimal dua tahun, tarif PPh final ditetapkan sebesar 0 persen.

Sementara pencairan yang melebihi Rp50 juta dikenai tarif final sebesar 5 persen.

Apabila pencairan dilakukan setelah melewati jangka waktu dua tahun, maka pengenaan pajaknya tidak lagi bersifat final, melainkan mengikuti tarif progresif sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hingga kini pemerintah belum memastikan apakah usulan penghapusan pajak JHT akan diakomodasi.

Keputusan akhir akan ditentukan setelah kajian selesai, termasuk melihat siapa kelompok peserta yang paling terdampak apabila kebijakan tersebut benar-benar diubah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua (JHT).

Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi peserta.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Senin, bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan ketentuan pajak JHT hingga sejauh ini.

Pemerintah masih akan meninjau regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain.

“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah membuka ruang untuk mengevaluasi apakah perlakuan pajak atas pencairan JHT perlu disesuaikan. Meski demikian, arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan bagi seluruh peserta.

“Tapi hanya sih untuk fairness (keadilan), semuanya akan bayar. Dan kita akan cek,” ujar dia menambahkan.

Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani kelompok tertentu.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Salah satu aspek yang akan ditelusuri adalah profil peserta yang mencairkan JHT dengan nilai di atas Rp50 juta.

Pemerintah akan melihat seberapa besar jumlah peserta dalam kelompok tersebut dan apakah kebijakan yang berlaku saat ini sudah tepat sasaran.

“Itu kan sampai Rp50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana kalangan serikat pekerja dan staf khusus presiden yang ingin menyurati dirinya terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) . Meski belum menerima surat resmi, namun Purbaya memastikan akan mengkaji mendalam regulasi perpajakan yang ada serta melakukan komparasi.

"Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa nggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya akan bayar," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Bendahara Negara memaparkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan mengedepankan asas keadilan (fairness) sebelum menghapus atau mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas pencairan JHT tersebut. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Kemenkeu berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk membedah data profil wajib pajak yang mencairkan saldo di atas angka Rp50 juta. Langkah penelaahan ini penting agar fasilitas kelonggaran pajak yang nantinya diputuskan tidak salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Dan kita akan cek Itu kan sampai 50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar diatas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi," ujar Purbaya.

Adapun mengenai keluhan buruh yang merasa dananya terus-menerus dipotong oleh negara, Purbaya meluruskan kekeliruan informasi di masyarakat. Ia menegaskan, bahwa berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku saat ini, saldo pencairan JHT di bawah nilai Rp50 juta sama sekali tidak dikenakan potongan pajak.

Kemenkeu tidak ingin tergesa-gesa menghapus batas ambang tersebut tanpa validasi data makro, demi menghindari gelombang protes publik jika insentif tersebut terbukti salah sasaran. Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



"Karena 50 juta kan nggak bayar. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan kita lihat Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapet yang untung orang kaya. Nanti dimaki maki lagi gua," ungkap Purbaya.

Adapun hal ini mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengirimkan surat resmi kepada Menkeu Purbaya guna meminta pembatalan serta penghapusan total pajak JHT dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said Iqbal menilai, tidak adil jika upah karyawan yang sudah dipotong pajak bulanan harus kembali mengalami penyusutan saat mencairkan pesangon hari tua mereka, di saat korporasi raksasa justru kerap menerima fasilitas tax holiday.

Menurut kalkulasi serikat pekerja, pengenaan pajak final yang dianggap keliru tersebut dapat memotong dana buruh hingga berkisar Rp7 juta sampai Rp8 juta untuk saldo JHT senilai Rp50 juta.

Tuntutan senada sebelumnya juga ditiupkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat yang menyatakan penolakan keras atas kebijakan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta serta tarif progresif tertentu pada pencairan lanjutan.

Kalangan buruh menegaskan bahwa JHT merupakan hak mutlak atas hasil keringat pekerja yang dikumpulkan sebagai bekal hidup pasca-terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau saat menghadapi tekanan ekonomi, sehingga penarikan pajak di tengah situasi sulit dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Sebelum mengeluarkan pernyataan investigasi terbarunya, Purbaya pada Jumat (26/6/2026) lalu juga sempat menyatakan akan melakukan pengecekan ulang regulasi ini bersama Direktur Jenderal Pajak.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana kalangan serikat pekerja dan staf khusus presiden yang ingin menyurati dirinya terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT).

Purbaya menegaskan hingga saat ini dirinya belum menerima surat resmi tersebut. Namun, dia memastikan pemerintah akan mengkaji secara mendalam regulasi perpajakan yang ada, serta melakukan komparasi dengan kebijakan serupa di tingkat global sebelum mengambil keputusan final.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa nggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya akan bayar," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Bendahara Negara memaparkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan mengedepankan asas keadilan (fairness) sebelum menghapus atau mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas pencairan JHT tersebut.

Kemenkeu berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk membedah data profil wajib pajak yang mencairkan saldo di atas angka Rp50 juta. Langkah penelaahan ini penting agar fasilitas kelonggaran pajak yang nantinya diputuskan tidak salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Dan kita akan cek itu kan sampai 50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi," ujar Purbaya.

Adapun mengenai keluhan buruh yang merasa dananya terus-menerus dipotong oleh negara, Purbaya meluruskan kekeliruan informasi di masyarakat.

Dia menegaskan bahwa berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku saat ini, saldo pencairan JHT di bawah nilai Rp50 juta sama sekali tidak dikenakan potongan pajak.

Kemenkeu tidak ingin tergesa-gesa menghapus batas ambang tersebut tanpa validasi data makro, demi menghindari gelombang protes publik jika insentif tersebut terbukti salah sasaran.

"Karena 50 juta kan nggak bayar. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan kita lihat Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapet yang untung orang kaya. Nanti dimaki-maki lagi gue," kata Purbaya.

Isu ini mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengirimkan surat resmi kepada Menkeu Purbaya guna meminta pembatalan serta penghapusan total pajak JHT dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said Iqbal menilai tidak adil jika upah karyawan yang sudah dipotong pajak bulanan harus kembali mengalami penyusutan saat mencairkan pesangon hari tua mereka, di saat korporasi raksasa justru kerap menerima fasilitas tax holiday.

Menurut kalkulasi serikat pekerja, pengenaan pajak final yang dianggap keliru tersebut dapat memotong dana buruh hingga berkisar Rp7 juta sampai Rp8 juta untuk saldo JHT senilai Rp50 juta.

Tuntutan senada sebelumnya juga ditiupkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, yang menyatakan penolakan keras atas kebijakan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta serta tarif progresif tertentu pada pencairan lanjutan.

Kalangan buruh menegaskan bahwa JHT merupakan hak mutlak atas hasil keringat pekerja yang dikumpulkan sebagai bekal hidup pasca terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau saat menghadapi tekanan ekonomi, sehingga penarikan pajak di tengah situasi sulit dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku akan memeriksa ketentuan pajak untuk pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Pungutan pajak kedua program itu sebelumnya diprotes Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pajak JHT dan THR seharusnya 0 persen.

Purbaya mengaku harus memastikan ketentuan pajak tersebut sehingga belum bisa menanggapi permintaan Said Iqbal.

“Jangan-jangan nanti saya kasih untuk orang yang kaya saja. Jadi saya akan investigasi lebih dalam,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Purbaya tidak mengingat dengan yakin apakah ketentuan pajak JHT hanya berlaku bagi anggota dengan nominal pencairan di atas Rp 50 juta.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan melihat dan membandingkan aturan pungutan pajak JHT di negara lain.

“Kita akan lihat yang bayar di atas Rp 50 juta berapa sih?” ujar Purbaya.

Ketika dimintai tanggapan terkait kritik uang JHT bersumber dari gaji yang telah dipajaki sehingga terjadi pajak dobel, Purbaya enggan berkomentar banyak.

Ia hanya menyebut, saat ini terdapat aturan undang-undang terkait perpajakan.

“Kita lihat, tapi begini, jangan sampai saya kasih potong yang dapat yang untung orang kaya, nanti dimaki-maki lagi goa,” tutur Purbaya.

Sebelumnya, Said Iqbal menyatakan akan bersurat hingga bertemu dengan Purbaya guna meminta agar JHT tidak dipungut pajak.

Menurut Said, setiap bulan para buruh sudah membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong dari upah mereka.

Upah tersebut juga dipotong untuk membayar iuran JHT.

Namun, ketika seorang pekerja pensiun dan mencairkan iurannya justru dipungut pajak.

“Nah, kenapa harus dipajakin lagi? Itu, kan sudah dipotong pada upahnya. Masa negara berlaku tidak adil pada rakyatnya,” kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (28/6/2026).

“Apalagi kita jumpai viral, kan JHT itu dipotong sampai 15 persen. Itu, kan ngawur tidak berpihak pada rakyat kecil,” tambahnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons tuntutan buruh yang meminta penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Bendahara negara ini menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu masalah tersebut.

Purbaya mengaku ia pun belum menerima surat resmi terkait hal tersebut. “Belum (terima surat). Nanti kami lihat aturan yang ada seperti apa dan kami akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, senyan, Jakarta, Senin (29/6).

Dalam PP Nomor 68 Tahun 2009, JHT yang dibayarkan sekaligus dikenai PPh Pasal 21 bersifat final sebesar 0% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta dan 5% untuk penghasilan bruto di atas Rp 50 juta. Atas hal itu, Purbaya menyebut perlunya ada pendalaman lebih jauh agar dalam penerapannya berkeadilan.

“Tapi rasanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang. Itu kan sampai 50 juta ya? Nol ya? Nol persen. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan entar saya kasih untuk orang yang kaya saja. Jadi saya akan investigasi lebih dalam,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan usulan kebijakan fiskal kepada pemerintah berupa penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), pesangon, jaminan pensiun, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said menyebut, ia akan menyampaikan surat resmi kepada Purbaya untuk membahas usulan tersebut. Ia berpandangan, iuran JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), sehingga pemotongan pajak kembali ketika manfaat tersebut dicairkan merupakan bentuk pajak berganda yang tidak adil.

“Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Senin (29/6).

Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT).

Selain mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen, ia juga bakal meminta pemerintah agar membebaskan pajak pesangon, jjaminan pensiun, dan tunjangan hari raya (THR).

Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Ia menyebut usulan tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada Purbaya sebagai bagian dari reformasi kebijakan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah mitigasi lainnya mencakup pencegahan relokasi industri, memastikan pembayaran pesangon, hingga merevisi aturan pekerja alih daya (outsourcing).

Ia menilai ancaman PHK masih membayangi sektor industri akibat perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri, hingga relokasi produksi perusahaan multinasional ke negara lain.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," ucap Said Iqbal.

Ia mengatakan pendekatan langsung ke perusahaan atau turun ke bawah (turba) dinilai lebih efektif dibanding hanya menerima laporan. Dalam beberapa pekan terakhir, ia mengaku telah mengunjungi sejumlah perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Pada Senin (29/6), ia dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Tangerang.

Said Iqbal mengklaim salah satu hasil dari langkah tersebut adalah berkurangnya rencana relokasi produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.

Menurutnya, semula perusahaan berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksinya ke Vietnam, namun setelah dialog dengan serikat pekerja, relokasi disebut menyusut menjadi sekitar tiga hingga lima lini produksi.

Ia mengatakan perusahaan juga telah menyusun rencana bisnis hingga 2030 yang mengedepankan pengurangan tenaga kerja secara alamiah melalui berakhirnya kontrak kerja, bukan PHK massal.

Selain itu, pemerintah juga disebut mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi untuk sektor keramik, granit, dan tekstil agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan tenaga kerjanya.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujarnya.

Untuk kasus PT Pakerin di Mojokerto, Said Iqbal mengakui PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat dihindari. Namun pemerintah mengupayakan agar dana hasil likuidasi yang berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan membayar pesangon pekerja sekaligus menjadi modal agar perusahaan dapat kembali beroperasi.

Di sisi regulasi, Iqbal memastikan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerja alih daya akan rampung pada awal hingga pertengahan Juli 2026.

Ia mengatakan pemerintah mengusulkan agar penggunaan outsourcing hanya diperbolehkan untuk empat jenis pekerjaan penunjang, yakni cleaning service, petugas keamanan, pengemudi, dan katering. Untuk sektor tertentu di BUMN, penggunaan anak perusahaan sebagai penyedia tenaga kerja tetap dimungkinkan dengan syarat pekerja memperoleh perlindungan penuh, mulai dari hubungan kerja yang jelas, upah setara, jaminan sosial hingga hak pesangon.

"Pekerja alih daya harus mendapatkan perlindungan yang sama. Tidak boleh lagi ada outsourcing yang hanya menjadi sarana mengurangi hak-hak pekerja," katanya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Purbaya mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan implementasi aturan tersebut.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto)," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ramainya perbincangan mengenai kebijakan pemotongan PPh terhadap dana JHT yang dicairkan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pengenaan pajak atas manfaat JHT bukan merupakan kebijakan baru. Aturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Melalui akun resmi Instagram @ditjenpajakri, DJP menjelaskan bahwa manfaat JHT merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat dilakukan pencairan.

"Aturan ini sudah lama, diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21," tulis DJP.

DJP juga menegaskan bahwa iuran JHT tidak dipotong pajak setiap bulan saat pekerja masih menerima gaji. Pajak baru dikenakan ketika manfaat JHT dicairkan oleh peserta.

"Perlu ditekankan bahwa tunjangan hari tua ini tidak masuk ke dalam komponen penghasilan kena pajak dipotong setiap bulannya, sehingga tunjangan hari tua ini belum dikenakan pajak," lanjut DJP.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pencairan JHT dalam waktu maksimal dua tahun dikenakan PPh final sebesar 0 persen untuk nilai hingga Rp50 juta dan 5 persen untuk bagian di atas Rp50 juta. Sementara itu, pencairan setelah melewati dua tahun dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari kalangan serikat pekerja. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menilai dana JHT merupakan hak pekerja yang berasal dari potongan upah selama masa kerja sehingga tidak semestinya dikenai pajak saat dicairkan.

JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak,” ujar Mirah.

Menurutnya, para pekerja selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan melalui pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji bulanan serta membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi sehari-hari. Karena itu, ASPIRASI mendesak pemerintah mengevaluasi aturan pemotongan pajak atas pencairan JHT agar tidak semakin membebani pekerja, khususnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait ramainya sorotan publik mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada saat pencairan dana Jaminan Hari Tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian skema pemotongan pajak yang tengah memantik diskusi hangat di kalangan pekerja tersebut, Purbaya mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan otoritas perpajakan untuk meninjau kembali implementasi teknis di lapangan.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto)," ujar Purbaya singkat saat ditemui di Kemenkeu, Jumat (26/6/2026).

Begini Perbedaan JHT dan JP, Dua Program Jamsostek yang Saling Melengkapi



Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan pengenaan pajak atas manfaat JHT bukanlah regulasi baru. Langkah tersebut merupakan pelaksanaan dari aturan yang sudah lama sah diundangkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Aturan ini sudah lama, diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21," tulis keterangan resmi akun Instagram @ditjenpajakri.

Usia Pensiun 59 Tahun Bisa Berbahaya: Jadi Beban Ekonomi hingga Stagnasi Karir Anak Muda



DJP menekankan bahwa dana JHT tidak pernah dipotong pajak setiap bulan dari upah atau gajian rutin karyawan, melainkan baru dikenakan pajak pada saat dana tersebut ditarik atau dicairkan oleh kepesertaan yang bersangkutan.

"Perlu ditekankan bahwa tunjangan hari tua ini tidak masuk ke dalam komponen penghasilan kena pajak dipotong setiap bulannya, sehingga tunjangan hari tua ini belum dikenakan pajak," sambung unggahan tersebut.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas JHT dibagi ke dalam dua kategori lini waktu:

1. Pencairan Maksimal Dua Tahun (Bersifat Final):

Tarif 0% untuk nominal klaim pencairan sampai dengan Rp50 juta.

Tarif 5% untuk nominal klaim pencairan di atas Rp50 juta.

2. Pencairan Melewati Jangka Waktu Dua Tahun (Tarif Progresif non-Final):

Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif progresif diterapkan berdasarkan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP):

Tarif 5% untuk lapisan PKP sampai dengan Rp50 juta.

Tarif 15% untuk lapisan PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta.

Tarif 25% untuk lapisan PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.

Tarif 30% untuk lapisan PKP di atas Rp500 juta.

Adapun kebijakan penarikan pajak ini menuai penolakan keras dari elemen buruh. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai pemotongan fiskal terhadap dana jaminan sosial tersebut sangat tidak berpihak pada nasib kaum pekerja, terutama bagi mereka yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi harian.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat menegaskan bahwa dana JHT murni merupakan simpanan mandiri para buruh yang disisihkan dari potongan upah bulanan mereka selama bertahun-tahun, bukan dana hibah atau bantuan dari kas negara.

“JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak,” ungkap Mirah.

Mirah menambahkan, kebijakan ini mencederai rasa keadilan sosial. Selama berstatus sebagai karyawan aktif, buruh dinilai telah patuh menunaikan kewajiban perpajakan negara lewat setoran PPh 21 bulanan, di samping beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi harian mereka.

Oleh sebab itu, serikat pekerja mendesak pemerintah untuk mengevaluasi aturan pemotongan pajak saat pencairan JHT demi menyelamatkan daya beli masyarakat di level akar rumput.

IDXChannel- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewamerespons terkait ramainya sorotan publik mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada saat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian skema pemotongan pajak yang tengah memantik diskusi hangat di kalangan pekerja tersebut, Purbaya mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan otoritas perpajakan untuk meninjau kembali implementasi teknis di lapangan.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto)," ujar Purbaya singkat saat ditemui di Kemenkeu, Jumat (26/6/2026).

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan pengenaan pajak atas manfaat JHT bukanlah regulasi baru.

Langkah tersebut merupakan pelaksanaan dari aturan yang sudah lama sah diundangkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Aturan ini sudah lama, diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21," tulis keterangan resmi akun Instagram @ditjenpajakri.

DJP menekankan bahwa dana JHT tidak pernah dipotong pajak setiap bulan dari upah atau gajian rutin karyawan, melainkan baru dikenakan pajak pada saat dana tersebut ditarik atau dicairkan oleh kepesertaan yang bersangkutan.

"Perlu ditekankan bahwa tunjangan hari tua ini tidak masuk ke dalam komponen penghasilan kena pajak dipotong setiap bulannya, sehingga tunjangan hari tua ini belum dikenakan pajak," sambung unggahan tersebut.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas JHT dibagi ke dalam dua kategori lini waktu:
1. Pencairan Maksimal Dua Tahun (Bersifat Final):
Tarif 0 persen untuk nominal klaim pencairan sampai dengan Rp50 juta.
Tarif 5 persen untuk nominal klaim pencairan di atas Rp50 juta.

2. Pencairan Melewati Jangka Waktu Dua Tahun (Tarif Progresif non-Final):
Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif progresif diterapkan berdasarkan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP):
Tarif 5 persen untuk lapisan PKP sampai dengan Rp50 juta.
Tarif 15 persen untuk lapisan PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta.
Tarif 25 persen untuk lapisan PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.
Tarif 30 persen untuk lapisan PKP di atas Rp500 juta.

Adapun kebijakan penarikan pajak ini menuai penolakan keras dari elemen buruh. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai pemotongan fiskal terhadap dana jaminan sosial tersebut sangat tidak berpihak pada nasib kaum pekerja, terutama bagi mereka yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi harian.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat menegaskan bahwa dana JHT murni merupakan simpanan mandiri para buruh yang disisihkan dari potongan upah bulanan mereka selama bertahun-tahun, bukan dana hibah atau bantuan dari kas negara.

“JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak,” kata Mirah.

Mirah menambahkan, kebijakan ini mencederai rasa keadilan sosial. Selama berstatus sebagai karyawan aktif, buruh dinilai telah patuh menunaikan kewajiban perpajakan negara lewat setoran PPh 21 bulanan, di samping beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi harian mereka.

Oleh sebab itu, serikat pekerja mendesak pemerintah untuk mengevaluasi aturan pemotongan pajak saat pencairan JHT demi menyelamatkan daya beli masyarakat di level akar rumput.

(kunthi fahmar sandy)

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengusulkan agar pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi dikenakan pajak.

Organisasi buruh itu menilai pemotongan pajak justru mengurangi hak pekerja yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi, terutama korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengatakan dana JHT merupakan hak pekerja karena berasal dari iuran yang dipotong dari upah selama masa bekerja, bukan bantuan yang diberikan negara.

"JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak," kata Mirah dalam keterangan resmi, Kamis (25/6).

Mirah menilai pekerja selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan saat masih aktif bekerja melalui pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setiap bulan. Selain itu, pekerja juga tetap membayar berbagai pajak secara tidak langsung melalui aktivitas konsumsi sehari-hari.

Karena itu, menurutnya, adanya pungutan pajak saat dana JHT dicairkan dinilai menambah beban bagi pekerja, yang umumnya membutuhkan dana tersebut untuk bertahan setelah kehilangan pekerjaan.

Ia menyebut saat ini kondisi pekerja di berbagai sektor juga masih dibayangi ancaman PHK di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, hingga kesehatan.

Dalam situasi tersebut, dana JHT kerap menjadi sumber pembiayaan utama bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, membayar biaya sekolah anak, kontrakan rumah, modal usaha kecil, hingga biaya pengobatan keluarga.

Atas dasar itu, Mirah mendesak pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan pajak atas pencairan JHT.

Aspirasi juga meminta adanya pembebasan atau relaksasi pajak bagi korban PHK dan pekerja berupah rendah, menempatkan JHT sebagai instrumen perlindungan sosial, serta melibatkan serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan jaminan sosial pekerja.

"Negara jangan sampai terkesan mengambil keuntungan dari uang milik pekerja sendiri. Ketika buruh kehilangan pekerjaan, yang mereka harapkan adalah perlindungan dan keberpihakan, bukan tambahan beban," ujar Mirah.

Usulan tersebut mencuat setelah ramai pembahasan mengenai pajak atas pencairan JHT.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebelumnya menegaskan bahwa pengenaan PPh atas manfaat JHT bukan kebijakan baru, melainkan telah diatur sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencairan JHT dalam jangka waktu maksimal dua tahun dikenai PPh Pasal 21 final sebesar 0 persen untuk nilai hingga Rp50 juta dan 5 persen untuk bagian saldo di atas Rp50 juta.

Sementara itu, apabila pencairan dilakukan setelah lebih dari dua tahun, penghasilan dari JHT dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

[Gambas:Youtube]