Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja ternyata bisa mencairkan sebagian saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus resign.

Pencairan tersebut bisa dilakukan saat pekerja masih berstatus karyawan aktif. Nominal pencairan pun mencapai Rp15 juta untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja.

Adapun kebijakan ini dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mulai Mei 2025, yang sebelumnya hanya dapat diambil sebagian hingga maksimal Rp10 juta.

Syarat dan cara mencairkan saldo JHT pun sangat mudah. Peserta hanya perlu mengaktifkan telepon genggam dan mengunduh aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dari App Store atau Play Store, tanpa perlu mengantre ke kantor cabang terdekat.

Dilansir dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan, JMO merupakan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan digital kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi informasi program BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran, pelaporan dan pengaduan hingga cek saldo serta pengajuan klaim JHT tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat untuk memenuhi klaim sebagian dana JHT peserta adalah:

• Sudah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal selama 10 tahun
• Masih bekerja di perusahaan tempatnya terdaftar
• Belum pernah melakukan pencairan JHT sebelumnya untuk keperluan serupa
• Mengajukan permohonan sesuai persentase yang diizinkan (10% atau 30%)

Syarat klaim saldo JHT sebagian (10%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 10%, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
• E-KTP
• Kartu Keluarga
• Buku Tabungan
• Surat Keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
• NPWP (jika ada)

Syarat klaim saldo JHT sebagian (30%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 30% untuk uang muka perumahan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
• E - KTP
• Kartu Keluarga
• Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
• Dokumen perbankan (tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari Bank yang telah bekerja sama)
• Buku Tabungan Bank kerjasama pembayaran JHT 30 % (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah.
• NPWP (jika punya)

Cara Mengajukan Pencairan Sebagian JHT

Proses pencairan dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

1. Melalui Layanan Online (Lapak Asik):

• Akses situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
• Pilih menu Klaim JHT Sebagian.
• Isi data diri dan unggah dokumen yang diminta.
• Tunggu verifikasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan.
• Setelah disetujui, saldo akan ditransfer langsung ke rekening peserta.

2. Melalui Kantor Cabang:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
• Serahkan dokumen asli dan fotokopinya.
• Petugas akan memverifikasi data dan memproses pencairan.

Dikenai Pajak PPh 21

Sayangnya yang perlu diingat oleh peserta, pencairan sebagian saldo JHT akan dikenai tarif pajak progresif saat pencairan saldo berikutnya.

Pajak progresif yang ada pada pencairan berikutnya apabila jarak antara pencairan pertama dan berikutnya lebih dari dua tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila saldo JHT dicairkan sekaligus atau jarak antara pencairan sebagian dan sekaligus dilakukan paling lama dua tahun kalender, maka akan dikenakan PPh 21 0% untuk penghasilan bruto hingga Rp50 juta dan 5% untuk jumlah di atas Rp50 juta.

Namun bagi peserta yang jarak pencairannya dilakukan melewati dua tahun kalender, maka pencairan atas sisa saldo akan dikenai pajak progresif yang akan dihitung secara kumulatif dan dikenai tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21:

• Hingga Rp60 juta : 5%
• Di atas Rp60 juta – Rp250 juta : 15%
• Di atas Rp250 juta – Rp500 juta : 25%
• Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar : 30%
• Di atas Rp5 miliar :35%

Lama Proses dan Pencairan Dana

Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses pencairan biasanya memakan waktu 2 hingga 3 hari kerja. Dana akan langsung ditransfer ke rekening peserta yang terdaftar.

Catatan Penting:

• Pencairan sebagian ini hanya dapat dilakukan sekali selama masa kepesertaan aktif
• Jika peserta berhenti bekerja, maka sisa saldo JHT dapat dicairkan penuh sesuai ketentuan.

Bisnis.com, PEKANBARU — BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau (Sumbarriau Kepri) menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada salah satu pekerja yang meninggal saat kerja.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Henky Rhosidien menjelaskan total manfaat yang diterima ahli waris peserta dari PT TH Indo Plantations mencapai Rp1,9 miliar.

Santunan tersebut terdiri dari santunan JKK meninggal dunia senilai Rp1,6 miliar, manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp150 juta, manfaat Jaminan Pensiun (JP) yang dibayarkan secara berkala sebesar Rp759.000 per bulan, serta beasiswa pendidikan anak Rp137 juta.

Henky menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menegaskan bahwa penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Musibah ini memang menjadi pukulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya," ujarnya, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Pihaknya berharap manfaat yang diterima dapat membantu meringankan beban ahli waris serta memberikan keberlanjutan kehidupan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Henky mengapresiasi peran aktif PT TH Indo Plantations yang telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut memastikan pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang optimal ketika risiko kerja terjadi.

Perwakilan manajemen PT TH Indo Plantations pun menyatakan komitmennya untuk terus memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

Sementara pihak ahli waris menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan manfaat yang diterima, yang dinilai sangat membantu keluarga dalam menghadapi situasi sulit pasca musibah.

Henky mengingatkan bahwa risiko kecelakaan kerja dapat menimpa siapa pun, kapan dan di mana saja. Dia mengimbau seluruh pekerja untuk tidak menunda perlindungan diri melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dengan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat lebih fokus dalam bekerja karena terbebas dari rasa cemas sehingga berujung pada produktivitas yang terus meningkat dan cita-cita universal coverage jaminan sosial dapat segera terwujud," pungkas Henky.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy menambahkan bahwa santunan yang diberikan menunjukkan pentingnya kepesertaan aktif pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama pada sektor perkebunan yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial tidak hanya memberikan manfaat finansial saat risiko terjadi, tetapi juga menjadi bentuk kepastian masa depan bagi keluarga pekerja.

“Kami mengimbau seluruh perusahaan agar memastikan pekerjanya terdaftar dan aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Risiko kerja dapat terjadi kapan saja, sehingga perlindungan ini menjadi sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja maupun keluarganya,” ujar Ruszian Dedy.

KOMPAS.com - Saldo Jaminan Hari Tua (KHT) BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Kini, pencarian saldo JHT tak harus menyertakan paklaring atau surat keterangan bekerja yang biasanya diberikan perusahaan kepada mantan karyawannya.

Proses pencairan terhitung cepat, sejak berkas dinyatakan lengkap maka lima hari setelahnya saldo masuk ke rekening pemohon.

“Proses pencairan membutuhkan waktu maksimal lima hari kerja sejak seluruh berkas dinyatakan lengkap dan benar,” kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan dikutip dari Kompas.com.

Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan untuk klaim saldo JHT sebagai berikut.

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Ada dua cara mengklaim saldo JHT. Bila saldo di bawah Rp 15 juta maka melalui aplikasi JMO.

Apabila di atas Rp 15 juta menggunakan layanan Lapak Asik (Pelayanan Tanpa Kontak Fisik).

Cara klaim saldo JHT di bawah Rp 15 juta

• Cara klaim saldo JHT di bawah Rp 15 juta cukup sederhana, berikut langkahnya
• Unduh aplikasi JMO melalui Play Store atau App Store, lalu login atau buat akun
• Pilih menu “Jaminan Hari Tua”, kemudian klik “Klaim JHT”
• Pastikan tiga indikator hijau pada laman pengajuan klaim telah terpenuhi, lalu klik “Selanjutnya”
• Pilih alasan klaim pada menu “Sebab Klaim”, lalu lanjutkan
• Periksa data diri, kemudian klik “Sudah” jika sudah sesuai
• Lakukan swafoto untuk verifikasi biometrik
• Masukkan NPWP (jika ada), nama bank, dan nomor rekening aktif
• Sistem akan menampilkan jumlah saldo JHT yang akan dibayarkan
• Periksa kembali data, lalu klik “Konfirmasi”
• Pengajuan selesai. Peserta dapat memantau proses pencairan melalui menu “Tracking Klaim”

Cara klaim saldo JHT di atas Rp 15 juta

Mengklaim saldo JHT di atas Rp 15 juta harus melalui layanan Lapak Asik. Berikut tata caranya.

• Kunjungi laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data awal seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Sistem akan melakukan verifikasi otomatis untuk memastikan kelayakan klaim
• Jika lolos verifikasi, lengkapi data sesuai instruksi yang diberikan
• Unggah dokumen persyaratan yang diminta
• Peserta akan menerima notifikasi jadwal wawancara serta informasi kantor cabang yang menangani berkas
• Lakukan proses wawancara melalui video call (pastikan dokumen asli tersedia)
• Setelah seluruh proses selesai, dana JHT akan ditransfer ke rekening yang telah didaftarkan

Bila mengalami kesulitan baik mengklaim saldo JHT melalui JMO atau Lapak Asik disarankan mengunjungi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Cara Mencairkan Saldo JHT 100 Persen Tanpa Paklaring, Ini Syarat dan Langkahnya"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel—Simak deretan saham milik BPJS Ketenagakerjaan di Bursa Efek Indonesia. Badan pengelola jaminan sosial nasional ini tercatat memiliki sejumlah saham dengan rata-rata porsi kepemilikan di bawah 5 persen.

Sebelumnya, PT Kustodien Sentral Efek Indonesia membuka data kepemilikan di atas 1 persen untuk meningkatkan transparansi pasar modal. Dari data tersebut, kepemilikan di bawah 5 persen hingga 1 persen kini dapat dilihat publik.

BPJS Ketenagakerjaan tercatat dengan kode investor IS (insurance), yang mencakup perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan sebagainya.

Ada puluhan saham tercatat yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga tersebut berinvestasi untuk dua program jaminan sosialnya, yakni Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua.

Tiap program memiliki portofolio sahamnya masing-masing. Berikut ini adalah deretan saham milik BPJS Ketenagakerjaan di Bursa Efek Indonesia:

Atas Program Jaminan Hari Tua

• PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
• PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)
• PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
• PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)
• PT Harum Energy Tbk (HRUM)
• PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
• PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
• PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)
• PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP)
• PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)
• PT Jasa Marga Tbk (JSMR)
• PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
• PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)
• PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)
• PT Bukit Asam Tbk (PTBA)
• PT PP Tbk (PTPP)
• PT Semen Indonesia Tbk (SMGR)
• PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)
• PT Timah Tbk (TINS)
• PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
• PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
• PT United Tractors Tbk (UNTR)
• PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
• PT Waskita Karya Tbk (WSKT)
• PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON)
• PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
• PT Astra International Tbk (ASII)
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
• PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)

Atas Program Jaminan Pensiun

• PT Charoen Pokphand Tbk (CPIN)
• PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)
• PT Harum Energy Tbk (HRUM)
• PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)
• PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
• PT Medco Energi Internasional (MEDC)
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)
• PT PP Tbk (PTPP)

Saham yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan umumnya adalah saham-saham lapis pertama, saham BUMN, dan saham dengan fundamental baik.

Itulah informasi singkat tentang saham milik BPJS Ketenagakerjaan di Bursa Efek Indonesia.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, BANDA ACEH — Karyawan tidak harus menunggu usia pensiun untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan karena saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diklaim lebih awal dengan syarat tertentu. Salah satunya saat karyawan mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan.

Melansir dari situs BPJS Ketenagakerjaan, klaim JHT setelah resign dimungkinkan bagi peserta yang telah berhenti bekerja. Namun, pencairan tersebut hanya dapat dilakukan apabila seluruh ketentuan dan dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi.

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022, manfaat JHT dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap total.

Peserta dinyatakan resmi terdaftar sebagai peserta JHT apabila telah membayar iuran sekurang-kurangnya selama enam bulan. Program ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia, serta Pekerja Migran Indonesia.

Meski ditujukan sebagai perlindungan hari tua, JHT juga memiliki manfaat lain. Dana JHT dapat dicairkan apabila peserta mengalami cacat tetap total dengan melampirkan surat keterangan dokter. Selain itu, ahli waris berhak menerima manfaat JHT apabila peserta meninggal dunia.

Manfaat JHT juga dapat dimanfaatkan sebagian untuk kepemilikan rumah pertama. Peserta yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan pencairan sebagian dengan batas maksimal 30 persen dari total saldo JHT.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Setelah Resign

Bagi peserta yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan setelah resign, terdapat masa tunggu yang harus dipenuhi. Masa tunggu tersebut berlangsung selama satu bulan sejak tanggal pengunduran diri dari perusahaan.

Selama masa tunggu hingga proses pencairan, peserta harus berstatus tidak bekerja dan belum berpindah ke perusahaan lain. Apabila peserta kembali bekerja sebelum masa tunggu berakhir, maka hak klaim JHT setelah resign tidak berlaku dan saldo akan kembali terakumulasi di perusahaan baru.

Selain masa tunggu, peserta wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan. Dokumen tersebut meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu identitas berupa KTP elektronik atau paspor, serta surat keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja .

Pengajuan klaim juga dapat dilakukan oleh peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Persyaratan klaim pada dasarnya sama dengan klaim setelah resign. Perbedaannya hanya pada surat keterangan yang menggunakan surat PHK dari perusahaan.

Peserta berstatus tidak aktif bekerja dapat mengajukan klaim dengan memastikan seluruh data dalam dokumen telah sesuai. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan pengajuan klaim tidak dapat diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim JHT dapat diajukan dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Namun, apabila saldo JHT kurang dari Rp15 juta, peserta dapat mengajukan klaim secara daring melalui aplikasi JMO.

Untuk peserta dengan saldo lebih dari Rp50 juta atau yang sebelumnya telah mengajukan klaim sebagian, pencairan JHT juga mewajibkan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai dokumen pendukung.

Program JHT (Jaminan Hari Tua)

Syarat dan kriteria Pengajuan Klaim JHT

JHT dapat dicairkan penuh jika peserta berhenti bekerja dengan beragam alasan seperti mengundurkan diri, PHK, kontrak habis, atau memasuki usia pensiun.

Peserta masih bekerja dapat mencairkan sebagian saldo jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun. Persyaratan tambahan: dokumen identitas lengkap, nomor kepesertaan BPJSTK, rekening bank atas nama sendiri, serta bukti berhenti kerja atau pensiun.

Cara Pengajuan Klaim JHT

Online: melalui portal resmi “Lapak Asik”, peserta mengisi data dan mengunggah dokumen.

Offline: datang ke kantor BPJSTK cabang dengan dokumen persyaratan lengkap.

Adapun, mulai Mei 2025, peserta dapat mencairkan dana JHT sampai Rp 15 juta sebelum pensiun melalui aplikasi JMO untuk kondisi tertentu. Pastikan data identitas, nomor kepesertaan, dan status kepesertaan sudah sesuai persyaratan.

Program Jaminan Pensiun (JP)

Syarat Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Usia penerima manfaat JP mulai 59 tahun sejak 2025.
• Masa iuran minimal: 15 tahun untuk memenuhi syarat.
• Dokumen: Formulir 7 BPJSTK, kartu peserta JP, KTP, KK; untuk cacat total tetap, tambahan surat dokter dan surat keterangan tidak mampu bekerja.

Cara Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Dapat dilakukan online melalui portal BPJSTK atau langsung di kantor cabang.
• Manfaat pensiun dibayarkan bulanan setelah memenuhi syarat usia dan masa iuran.
• JP berbeda dengan JHT.

Jaminan Pensiun (JP) adalah manfaat jangka panjang, sedangkan JHT bisa dicairkan sekaligus. Usia penerima JP meningkat secara bertahap agar dana program tetap berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengeklaim angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 mencapai 100.000 orang. Jumlah tersebut melampaui data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat 88.519 kasus PHK pada Januari–Desember tahun lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa data tersebut dihimpun pihaknya berdasarkan laporan serikat buruh anggota KSPI hingga berdasarkan angka tenaga kerja yang telah mengeklaim jaminan hari tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan.

“Syarat pengambil JHT yaitu telah di-PHK. Karena pesangonnya belum dibayar, mungkin datanya Disnaker dan Kemnaker tidak memasukkan kategori [tenaga kerja] ter-PHK,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/1/2026).

Dia kemudian memaparkan sejumlah faktor penyebab terjadinya gelombang PHK pada tahun lalu. Pertama adalah penurunan daya beli masyarakat, sehingga produksi barang kebutuhan di pabrik menjadi berkurang dan berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Faktor berikutnya adalah impor barang yang berlebih di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen. Meskipun peraturan terkait telah direvisi pemerintah, harga yang murah dari produk impor tersebut dinilai memukul industri dalam negeri, sehingga kalah bersaing.

Terakhir, Said mengungkapkan sulitnya perusahaan padat karya untuk bersaing di sejumlah daerah, mengingat biaya operasional yang tinggi seperti sewa tanah, air bersih, hingga pajak. Hal ini disebut menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk membagi sebagian kapasitas produknya maupun beralih membangun pabrik baru ke daerah lain.

“Jadi bukan karena faktor [kenaikan] upah. Tiga faktor itulah yang mengakibatkan terjadinya PHK dan menjelaskan fenomena relokasi,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat angka pemutusan hubungan kerja mencapai 88.519 sepanjang 2025.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa PHK banyak melanda sektor manufaktur dan padat karya. Secara khusus, dia menyebut kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tekanan kinerja ekspor-impor dan dinamika geopolitik global sepanjang tahun lalu.

“Tekanan ekspor impor itu pasti, kondisi dunia pada 2025 awal sampai semester pertama kan masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” kata Indah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menyampaikan duka cita atas wafatnya Deden Maulana selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh pihak yang menjadi korban kecelakaan Pesawat ATR 42-500. Sebagai BUMN yang mengelola jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, TASPEN memastikan pemenuhan hak peserta melalui pemberian berbagai program manfaat.

Bertepatan dengan upacara persemayaman korban yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis (22/1/2026), manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diserahkan kepada istri Almarhum Deden Maulana selaku ahli waris. Upacara ini dihadiri oleh Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan selaku Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan serta Yoka Krisma Wijaya selaku Branch Manager Jakarta 1.

Corporate Secretary TASPEN, Henra menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban serta pihak-pihak yang terdampak atas peristiwa ini. "Sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab, TASPEN menyalurkan manfaat JKK kepada ahli waris Almarhum Deden Maulana selaku ASN yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut," kata Henra.

TASPEN menjamin seluruh proses penyaluran manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran manfaat juga akan dilakukan secara tepat waktu dengan akuntabel.

Total hak manfaat yang diterima oleh ahli waris Deden Maulana merupakan hasil perhitungan akuntabel dari manfaat THT yang mencakup Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian, serta manfaat JKK yang mencakup Santunan Kematian, Uang Duka Tewas, Biaya Pemakaman, dan Bantuan Beasiswa.

Penyaluran manfaat program THT maupun JKK oleh TASPEN yang diberikan kepada para peserta merupakan bentuk komitmen TASPEN dalam memberikan perlindungan dan dukungan yang dapat mewujudkan masa depan yang tenang dan aman bagi ASN serta keluarganya, khususnya dalam menghadapi risiko kerja yang tidak diharapkan.

TASPEN berkomitmen mewujudkan layanan yang transparan dan andal agar setiap ASN merasa aman mengenai masa depan. Bersama TASPEN, kebahagiaan ASN dibangun sejak langkah pertama pengabdian, menghadirkan kepastian akan perlindungan, manfaat pensiun yang terjaga, dan masa depan yang direncanakan dengan tenang.

Komitmen ini selaras dengan Visi dan Misi TASPEN dalam mewujudkan perusahaan yang unggul, terpercaya, profesional dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta melalui layanan terbaik, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan kesejahteraan bagi ASN maupun Pejabat Negara yang telah berdedikasi pada negara.

Jakarta: Peserta BPJS Ketenagakerjaan kini bisa mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan lebih cepat dan praktis melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Proses klaim dapat dilakukan langsung dari smartphone tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Agar pengajuan berjalan lancar, pastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan ikuti langkah-langkah klaim JHT di aplikasi JMO berikut ini.

1. Langkah awal membuka menu JHT di JMO

Pertama, buka aplikasi JMO di smartphone kamu. Setelah berhasil masuk, pilih menu Jaminan Hari Tua untuk memulai proses klaim.

2. Pilih menu klaim JHT

Pada halaman Jaminan Hari Tua, pilih menu Klaim JHT. Sistem akan otomatis menampilkan status kelayakan pengajuan klaim.

3. Pastikan muncul tiga centang hijau

Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, akan muncul tiga centang hijau sebagai tanda bahwa kamu memenuhi syarat klaim JHT melalui aplikasi JMO. Setelah itu, klik Selanjutnya.

4. Pilih sebab klaim JHT

Selanjutnya, pilih salah satu sebab klaim JHT sesuai dengan kondisi kamu, lalu klik Selanjutnya untuk melanjutkan proses.

5. Pengecekan data kepesertaan

Lakukan pengecekan data kepesertaan yang ditampilkan di layar. Jika seluruh data sudah sesuai dan benar, pilih Sudah untuk melanjutkan.

6. Ambil foto dan verifikasi wajah

Pada tahap berikutnya, lakukan swafoto dengan menekan tombol Ambil Foto, sesuai dengan ketentuan yang tertera di layar.

Setelah itu, lanjutkan dengan verifikasi wajah dengan menghadap ke kamera dan mengikuti instruksi sistem.

7. Lengkapi data NPWP dan rekening

Lengkapi data NPWP serta nomor rekening aktif yang akan digunakan untuk pencairan dana JHT. Pastikan rekening atas nama sendiri, lalu klik Selanjutnya.

8. Cek rincian saldo JHT

Aplikasi akan menampilkan rincian saldo JHT yang akan dibayarkan. Periksa kembali nominal saldo tersebut sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

9. Konfirmasi data klaim

Lakukan pengecekan ulang seluruh data pengajuan. Jika sudah benar, klik Konfirmasi untuk menyimpan dan mengirim pengajuan klaim JHT.

10. Pengajuan klaim JHT berhasil diproses

Setelah semua tahap selesai, pengajuan klaim JHT kamu akan diproses. Untuk memantau statusnya, kamu bisa membuka menu Tracking Klaim di aplikasi JMO.

(ANN)

KOMPAS.com - Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai bagi peserta.

Dana ini berasal dari akumulasi iuran bulanan ditambah hasil pengembangannya, dan dapat dicairkan ketika peserta memenuhi syarat tertentu.

Ketentuan mengenai pencairan JHT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Regulasi tersebut menjelaskan bahwa peserta dapat mengambil manfaat JHT dalam kondisi tertentu, baik secara penuh maupun sebagian.

Kapan BPJS JHT bisa dicairkan?

Setidaknya ada lima kondisi utama yang memungkinkan peserta mencairkan JHT. Berikut penjelasannya:

1. Berhenti bekerja dan kepesertaan nonaktif

Peserta dapat mencairkan JHT 100 persen setelah berhenti bekerja, baik karena mengundurkan diri maupun kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Syaratnya:

• Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah nonaktif.
• Tidak sedang bekerja di perusahaan lain atau memiliki kontrak baru.
• Dokumen ketenagakerjaan lengkap.

Kondisi ini menjadi alasan pencairan JHT yang paling umum digunakan oleh peserta.

2. Mencapai usia 56 tahun (pensiun)

Peserta yang telah memasuki usia 56 tahun berhak mencairkan seluruh saldo JHT tanpa syarat berhenti bekerja. Dengan demikian, peserta aktif pun tetap dapat mengajukan klaim.

Selain itu, pencairan karena pensiun dapat dilakukan lebih cepat bila peserta:

• Memasuki masa pensiun sesuai perjanjian kerja, atau
• Mengikuti program pensiun dini dari perusahaan.

3. Mengalami cacat total tetap

Jika peserta mengalami cacat total tetap yang mengakibatkan tidak mampu bekerja kembali, maka JHT dapat dicairkan penuh kapan saja. Proses klaim ini memerlukan dokumen pendukung seperti:

• Surat keterangan dokter,
• Hasil pemeriksaan medis,
• Surat keterangan kondisi kecacatan.

4. Peserta meninggal dunia (dicairkan oleh ahli waris)

Apabila peserta meninggal dunia, saldo JHT dapat dicairkan oleh ahli waris, seperti:

• Suami/istri,
• Anak,
• Orang tua.

Ahli waris wajib membawa dokumen seperti surat kematian dan bukti hubungan keluarga. Selain JHT, ahli waris juga berhak atas manfaat lainnya seperti Jaminan Kematian (JKM).

5. Pencairan sebagian (10 persen atau 30 persen)

Peserta JHT juga dapat melakukan pencairan sebagian dalam kondisi sebagai berikut:

Pencairan 10 persen: Untuk keperluan persiapan masa pensiun atau modal usaha.

• Syaratnya peserta masih aktif bekerja saat mengajukan permohonan.
• Pencairan 30 persen: Untuk keperlua pembelian atau pembangunan rumah pertama.

Peserta harus masih aktif bekerja, memiliki dokumen kepemilikan rumah, serta belum melakukan klaim JHT sebelumnya. Sudah tahu kan kapan BPJS JHT bisa dicairkan?

Meskipun ketentuannya berbeda tergantung kondisi, pencairan JHT memerlukan dokumen berikut:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan (KPJ).
• KTP elektronik.
• Kartu Keluarga (KK).
• Buku tabungan atas nama peserta.
• Surat keterangan berhenti bekerja (untuk klaim karena resign/PHK).
• Surat keterangan ahli waris (untuk klaim meninggal dunia).

Peserta dapat menyiapkan fotokopi dan dokumen asli untuk verifikasi.

Pencairan JHT pada umumnya dilakukan melalui dua saluran:

1. Datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan

Peserta mengambil nomor antrean, memverifikasi dokumen, mengisi formulir, dan menunggu persetujuan. Dana ditransfer ke rekening dalam waktu 3–7 hari kerja.

2. Melalui layanan online Lapak Asik

Peserta melakukan unggah dokumen melalui website atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), lalu mengikuti sesi wawancara online.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan disetujui, dana JHT akan cair dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Proses bisa lebih cepat jika data peserta telah valid dan tidak ada kendala verifikasi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan uji materiil terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pajak pesangon dan pensiun.

Gugatan yang kembali ditolak para hakim MK itu terkait Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penolakan untuk kedua kalinya yang diputuskan para hakim MK itu untuk perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025. Para pemohon perkara yang semula berjumlah 9 orang, kemudian bertambah menjadi 12 orang. Mereka terdiri dari para pekerja bank swasta di bank yang berbeda, serta satu orang ketua umum serikat karyawan pada bank yang mengajukan gugatan pada 10 Oktober 2025.

Para pemohon itu di antaranya ualah Jamson Frans Gultom, Agus Suwargi, Budiman Setyo Wibowo, Wahyuni Indrjanti, Jamil Sobir, Lyan Widiya, Muhammad Anwar, Cahya Kurniawan, Aldha Reza Rizkiansyah.

Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 186/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (13/11/2025) mengatakan, permohonan pengujian materiil dalam Perkara Nomor Nomor 186/PUU-XXIII/2025 itu juga tidak dapat diterima, karena mahkamah menilai permohonan para pemohon masih tidak jelas atau kabur.

"Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut," ujar Ketua MK Suhartoyo, dikutip Jumat (14/11/2025).

Suhartoyo menjelaskan, setelah Mahkamah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 ternyata tidak terdapat frasa "tunjangan dan uang pensiun" sebagaimana dimaksud para pemohon, melainkan kata "tunjangan" dan frasa "uang pensiun" yang masing-masing terpisah dan tidak dalam satu kesatuan frasa.

Selain itu, pada bagian petitum angka 1, para Pemohon menambahkan uraian kalimat alasan permohonan yang seharusnya diuraikan pada bagian posita sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan petitum angka 1.

Kemudian, pada bagian petitum angka 2, para Pemohon meminta Pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan konstitusional bersyarat sebagaimana yang diinginkannya. Namun, dalam alasan permohonan, para Pemohon hanya menyebutkan pertentangan Pasal 17 secara keseluruhan, sehingga Mahkamah menilai para Pemohon tidak konsisten.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima," kata Suhartoyo.

Sebagai informasi, Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menjadi gugatan para pemohon menyebutkan "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya: a. Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan."

Sementara itu, Pasal 17 UU PPh mengatur tentang tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan. Tarif ini diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap pada masa pajak terakhir, pegawai tidak tetap dengan penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah lebih dari Rp 2,5 juta per hari, bukan pegawai, peserta kegiatan, pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun, dan mantan pegawai.

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut menimbulkan implikasi pesangon dan pensiun yang pada hakikatnya merupakan hak normatif pekerja setelah puluhan tahun bekerja diperlakukan setara dengan tambahan penghasilan baru yang lahir dari aktivitas ekonomi.

Menurut para Pemohon, secara filosofis dan sosiologis, pesangon dan pensiun sama sekali tidak dapat disamakan dengan keuntungan usaha atau laba modal, melainkan merupakan bentuk tabungan terakhir hasil jerih payah pekerja sepanjang hidupnya.

Pemerintah dan DPR menganggap pajak pesangon yang diterima sekaligus sebagai tambahan kemampuan ekonomis, padahal ini adalah tabungan yang dipotong dari gaji tiap bulan dan penghargaan dari perusahaan untuk karyawan yang memasuki masa pensiun atas jasa-jasa serta pengabdiannya bagi perusahaan.

Para Pemohon berpendapat apabila dilihat dari perspektif konstitusi, kebijakan tersebut telah mengaburkan makna Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Uang pesangon, manfaat pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), termasuk Tabungan Hari Tua (THT) merupakan bagian integral dari penghidupan yang layak. Karena itu, pengenaan pajak terhadap hak-hak tersebut berarti mereduksi hak konstitusional pekerja untuk hidup secara layak setelah masa kerja berakhir.

Dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU HPP sepanjang frasa "tunjangan dan uang pensiun" yang dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan yang berakibat pada pengenaan pajak atas uang pensiun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Pemohon menyebutkan syarat itu tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan untuk menaungi objek pajak yang bersifat sebagai dana tabungan jaminan sosial yaitu uang pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Tua (THT) karena dana-dana tersebut bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis melainkan hak sosial pekerja yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 17 UU PPh juncto UU HPP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menafsirkan pasal tersebut hanya konstitusional bersyarat apabila ditafsirkan yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak tidak mencakup dana kompensasi pascakerja (pesangon, pensiun, THT, dan JHT) yang bersifat sosial, kompensatif, dan nonproduktif.

Dengan demikian, pengecualian pajak atas dana pascakerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional bukan kebijakan fiskal yang dapat diubah sewaktu-waktu.

Namun, gugatan para pemohon kini sudah diputuskan tidak dapat diterima oleh para hakim MK, setelah sebelumnya juga ada gugatan serupa yang ditolak pada 30 Oktober 2025 oleh para hakim MK dengan nomor perkara 170/PUU-XXIII/2025. Gugatan yang ditolak untuk nomor perkara itu diajukan oleh dua karyawan swasta, Rosul Siregar dan Maksum Harahap.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap bisa memungut pajak dari uang pensiun dan pesangon pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK setelah Mahkamah Konstitusi menolak dua gugatan uji materi.

Peristiwa yang terbaru, MK mementahkan permohonan uji materi atas Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diajukan oleh 12 pekerja bank dan seorang ketua serikat buruh.

Dalam putusan Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025, Ketua MK Suhartoyo menilai permohonan uji materi tidak jelas atau obscuur. Ketidakjelasan itu membuat Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum maupun pokok perkara para pemohon.

“Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut,” ujarnya dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (13/11/2025), dikutip situs resmi MK.

Mahkamah menilai argumentasi para pemohon mengenai frasa “tunjangan dan uang pensiun” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh tidak sesuai dengan rumusan pasal yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Suhartoyo, frasa tersebut tidak terdapat dalam ketentuan dimaksud, melainkan terpisah menjadi kata “tunjangan” dan “uang pensiun”.

Selain itu, Mahkamah menilai permohonan yang diajukan juga tidak konsisten. Dalam petitum pertama, pemohon mencampurkan alasan permohonan ke dalam bagian permintaan, sedangkan pada petitum kedua, pemohon meminta agar Pasal 17 ayat (1) huruf a dinyatakan konstitusional bersyarat, tetapi dalam alasan permohonan justru menyebutkan pertentangan pasal secara keseluruhan.

Dengan demikian, MK memutuskan permohonan para pemohon yang tercatat dalam perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

Sebagai informasi, Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, termasuk gaji, upah, komisi, bonus, gratifikasi, serta uang pensiun. Adapun Pasal 17 mengatur lapisan tarif progresif PPh berdasarkan besaran penghasilan.

Permohonan ini diajukan oleh 12 pekerja bank swasta, termasuk seorang ketua umum serikat karyawan. Mereka mempersoalkan pengenaan pajak terhadap pesangon dan manfaat pensiun yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Para pemohon berpendapat bahwa pesangon dan pensiun merupakan hak normatif dan bentuk penghargaan atas masa kerja, bukan tambahan penghasilan baru. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ketentuan pajak secara konstitusional bersyarat agar tidak mencakup dana jaminan sosial seperti uang pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Tua (THT).

Penolakan Serupa

Sebelumnya, permohonan serupa juga sudah sempat ditolak MK. Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan uji materi pajak pesangon dan pensiun tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan para pemohon yaitu Rosul Siregar dan Maksum Harahap, dua karyawan swasta, tidak cermat dalam menyusun permohonan. MK menilai adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam menyebut norma undang-undang yang diuji, serta petitum yang tidak jelas.

“Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.

Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim karena tidak memberikan alternatif permintaan. Ketiadaan pilihan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum acara MK.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Keduanya berpendapat bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena merupakan hak sosial yang berfungsi sebagai jaminan pasca kerja.

Hanya saja, MK menilai permohonan tersebut obscuur libel atau kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap termasuk objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis—termasuk uang pensiun dan imbalan kerja—sebagai penghasilan kena pajak.

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan tengah viral kabar KFC yang telah memangkas ribuan karyawannya sepanjang tahun 2025.

Laporan Bisnis sebelumnya menyebut bahwa PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), perusahaan pengelola restoran cepat saji KFC tercatat mengurangi 1.041 karyawan dan menutup 20 gerai sepanjang tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2025, dikutip Senin (3/11/2025), FAST melaporkan jumlah operasional 695 gerai restoran, berkurang dari 715 gerai pada 31 Desember 2024.

Lebih lanjut, jumlah karyawan FAST juga menyusut dari 13.106 orang pada penghujung tahun lalu menjadi 12.065 orang pada September tahun ini.

Sebagaimana diketahui, karyawan yang terkena PHK dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan saldo mereka.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat JMO

• Download aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) di PlayStore
• Jika belum memiliki akun silahkan daftar terlebih dahulu sesuai ketentuan yang disediakan aplikasi. Jika sudah memiliki akun silahkan lanjut ke tahap berikutnya.
• Setelah sudah terdaftar, anda bisa melakukan cek saldo BPJS ketenagakerjaan terlebih dahulu. Pengajuan klaim
  JHT hanya bisa dilakukan apabila saldo investasi telah mencapai Rp 10 juta.
• Masuk ke menu “Pengkinian Data” dan periksa data anda apakah sudah sesuai jika sudah klik “Sudah”.
• Aplikasi akan mengarahkan anda ke menu verifikasi peserta.
• Siapkan pencahayaan yang cukup lalu klik “Ambil Foto” setelah selesai klik menu selanjutnya dan tunggu verifikasi biometrik hingga muncul tulisan “Selesai”.
• Silahkan isi data diri seperti nomor telepon, data NPWP, data rekening, data kependudukan sesuai KTP, data tambahan lalu klik selanjutnya kemudian klik “Konfirmasi”.
• Anda akan kembali ke menu awal lalu pilih menu “Jaminan Hari Tua”
• Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu “Klaim JHT” lalu klik menu “Selanjutnya”.
• Anda akan diarahkan menu “Sebab Klaim”, pilih salah satu menu “Sebab Klaim” lalu klik selanjutnya.
• Anda akan diarahkan ke halaman “Pengecekan Data”. Cek kesesuaian data anda lalu klik “Sudah”.
• Halaman selanjutnya adalah “Ambil Foto”. Lakukan pengambilan foto sesuai permintaan aplikasi.
• Halaman selanjutnya lengkapi data berupa NPWP dan rekening Bank aktif untuk pencairan lalu klik “Selanjutnya”.
• Periksa kembali seluruh data anda lalu klik “Konfirmasi”.
• Pengajuan klaim JHT berhasil. Silakan tunggu pembayaran masuk ke rekening anda.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Lapak Asik

• Kunjungi portal layanan lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
• Isi data diri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
• Mengunggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF dengan maksimal ukuran file adalah 6MB
• Tunggu hingga mendapatkan konfirmasi data pengajuan, klik simpan.
• Selanjutnya, Anda akan mendapatkan jadwal wawancara online yang dikirim melalui email Anda.
• Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.
• Setelah proses selesai, saldo JHT yang dikirimkan ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir.

Itulah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan untuk korban PHK.